Sekda NTB Gita Ariadi mengatakan, kegiatan RAPIM POLDA NTB diharapkan memberi jalan pemulihan ekonomi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mewakili Gubernur Provinsi NTB menjadi narasumber dalam kegiatan RAPIM POLDA NTB Tahun Anggaran 2022: 

“POLRI yang Presisi Ikut Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Guna Mengamankan Agenda Pemerintah dan Menyukseskan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju”, di Lombok Raya Hotel, Mataram, Rabu (24/08/22). 

Dalam materinya dengan tema “Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi,” Sekda Provinsi NTB mengatakan, pemulihan ekonomi merupakan atensi utama pemerintah saat ini. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Summit Social Responsibity Center

“Sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Provinsi NTB menurut lapangan usaha adalah sektor pertambangan sebesar 3,42 persen. Rapim ini diharapkan dapat memberikan jalan bagi Provinsi NTB agar bangkit kembali,” jelasnya.

Dikatakan, dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, dilakukan pengesahan UU No. 20 Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022 lalu tentang pembentukan Provinsi NTB.

Urgensi dibentuknya undang-undang tersebut dijelaskan, pemerintah tidak berkehendak mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. 

Dengan melibatkan Provinsi Bali, NTB, NTT dan 10 Provinsi lainnya turut serta merevisi undang-undang yang ada di daerah mereka, karena masih mengacu pada federalistik dan harus disesuaikan kembali dengan UUD 1945 dan kondisi saat ini.

Ia juga menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus mampu menggerakkan potensi yang ada. 

Untuk mewujudkan mandiri pangan dan energi dimana terus membangun bendungan besar yang berguna bagi daerah kering serta tidak lagi menggunakan energi dari fosil, minyak, batubara dan sebagainya melainkan memanfaatkan tenaga solar untuk sumber energi di masa yang akan datang.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang nomor 77 Tahun 2012 kewajiban daerah setempat untuk membangun Satgas penanganan konflik sosial.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Bila ke depan semua bekerjasama, semua bisa menciptakan Provinsi NTB dengan keadaan kondusif dan nyaman.

Rapim Polda NTB Tahun Anggaran 2022 ini juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Wakapolda Provinsi NTB serta melibatkan stakeholders lainnya. ***

Rencana Seoul National University Social Responsibility yang berencana membangun Summit Social Responsibility Center di NTB didukung Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik rencana Seoul National University Social Responsibility (SNUSR) yang berencana akan membangun Summit Social Responsibility Center di NTB

Hal itu dikatakan Wagub saat menerima audiensi dari salah satu universitas ternama asal Korea Selatan yaitu SNUSR beserta rombongan di ruang kerjanya, Rabu (24/08/22).

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masa;ah Domestik Perempuan

“Saya pikir ini aksi yang bagus ya, terutama untuk lingkungan. Tentu saja, kami dari Pemerintah akan mendukung project ini agar sukses,” ujar Wagub.

NTB mempunyai cita-cita untuk mencapai Net Zero Emission pda tahun 2050, sehingga project dari SNUSR tersebut dinilai sangat cocok untuk membantu mewujudkan itu.

“Kami di NTB kan punya goal Net Zero Emission di tahun 2050, oleh karenanya saya harap project ini akan turut membantu kami untuk mewujudkannya,” tambah Ummi Rohmi. 

Menanggapi hal itu, Prof. Myoungsouk YEO Director of the SNUSR menyatakan, projectnya bergerak di bidang pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pariwisata di NTB bisa tetap tumbuh dan berdampak pada keberlangsungan hidup lingkungan.

“Project kami ini nantinya juga akan memberdayakan masyarakat sehingga environmental sustainability nya terjaga. Termasuk di dalamnya juga renewable energy yang tentunya sesuai dengan misi pemerintah disini,” jelas Prof Myoungsouk.

Sebagai informasi, selain memiliki project Summit Social Responsibility Center, SNUSR juga telah meneken MoU dengan Universitas Mataram (Unram) untuk pertukaran pelajar dan penelitian. 

Salah satunya yaitu dengan mengadakan KKN Internasional.

Pada Januari tahun 2023 mendatang, SNUSR akan meresmikan project mereka yang berpusat di Unram yang akan dihadiri oleh Duta Besar Korea Selatan, Jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan para stakeholders lainnya.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Bahan Olahan Baru Dijual

Turut hadir mendampingi Wagub pada audiensi tersebut yaitu, Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, Kepala BRIDA NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB.***

Wagub NTB audiensi dengan pengurus Paguyuban Muslimah NTB, yang diharapkan juga ikut mengatasi stunting

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menerima Audiensi bersama Paguyuban Muslimah NTB sebagai bentuk silahturahmi sekaligus pengenalan terhadap Pengurus Paguyuban Muslimah NTB yang baru Periode 2022-2025  di Ruang Kerja Wakil Gubernur  Rabu, (24/08/22).

Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB, mengucapkan selamat atas kepengurusan yang baru serta sangat berterima kasih kepada Paguyuban Muslimah NTB yang telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat.

BACA JUGA: Sekda Buka Bazar Murah untuk Stabilisasi Harga Pangan

“Saya sangat berharap bersama pemerintah dan organisasi lainnya kita mengatasi permasalahan domestik terutama mengenai kaum Muslimah, perkawinan anak, pernikahan dini dan saat ini NTB sedang fokus menurunkan stunting,” jelasnya.

Lebih lanjut Umi Rohmi menyampaikan, Provinsi NTB memiliki Posyandu keluarga yang aktif dibuktikan dengan adanya revitalisasi Posyandu di NTB yang dilakukan dengan cara mengintervensi masyarakat, khususnya ibu-ibu yang memiliki balita untuk memberikan anaknya protein hewani seperti telur, ayam, dan ikan sehingga dapat menekan angka stunting.

“Intinya saya berharap Paguyuban Muslimah NTB dapat bekerja sama dengan organisasi lainnya terutama bagaimana menuntaskan angka stunting di Provinsi NTB”, tuturnya.

BACA JUGA: Posyandu Terintegrasi dengan Bank Sampah di Desa Sesela

Audiensi Wakil Gubernur NTB bersama Paguyuban Muslimah NTB ini juga didampingi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Drs. Sahnan, M.Pd., ***

Wagub NTB mengucapkan selamat kepada Wakil Ketua DPRD yang baru masa jabatan 2019-2024

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB pengambilan sumpah janji dan pelantikan pimpinan DPRD Provinsi NTB pergantian antar waktu masa jabatan tahun 2019-2024, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Rabu (24/08/22).

Wakil Ketua DPRD terbaru, yakni Nauvar Furqoni Farinduan yang sebelumnya  menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, menggantikan Mori Hanafi, SE, M.Com.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang menghadiri kegiatan itu mengucapkan selamat atas terpilihnya Wakil Ketua yang baru.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

“Selamat atas pengambilan sumpah janji dan pelantikan pimpinan DPRD provinsi NTB pengganti antar waktu sisa masa jabatan tahun 2019-2024 saudara Nauvar Furqoni Farinduan. Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya terkhusus kepada Bapak Mori Hanafi, SE, M.Comm. atas pengabdian dan kiprahnya selama ini bagi NTB,” tutur Ummi Rohmi.

Dikatakan Wagub, pembangunan di NTB diwarnai dengan berbagai kemajuan dan perkembangan yang signifikan. 

“Perkembangan yang baik ini tentu merupakan hasil ikhtiar dan sinergi kita sebagai pemangku amanah masyarakat, baik itu eksekutif maupun legislatif, prestasi ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan tanpa adanya koordinasi dan sinergi Dalam melaksanakan pembangunan maka berbagai tujuan yang ingin diraih,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H mengingatkan agar dalam menjalankan setiap tugas untuk tidak boleh berjalan sendiri, perlunya untuk mengingatkan sesama.

“Kami ingatkan tidak boleh berjalan sendiri dalam melaksanakan tugas dengan pemerintah provinsi NTB sehingga akan menghasilkan produk-produk dewan yang berkualitas. Ini perlu kita ingatkan bersama jangan sampai pimpinan masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya khusus,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, Nauvar Furqoni Farinduan mengatakan akan terus belajar dan bersinergi untuk bisa menjalankan berbagai tugas.

“Insya Allah kita bersama-sama untuk terus bersinergi dan saya akan terus belajar dan memaksimalkan untuk menjalankan tugas kelembagaan,” pungkasnya.

Ia juga akan segera menyesuaikan diri untuk ikut serta mengidenifikasi berbagai permasalahan dengan kehadiran pimpinan DPRD yang lengkap.

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masalah Domestik Perempuan

“Pertama saya harus belajar cepat, mengidentifikasi berbagai problem, permaslahan-permaslaahan yang mungkin harus segara diselesaikan dengan kehadiran pimpinan yang lengkap, karena sebelumnya ke-vakum-an pimpinan sudah hampir 3 bulan artinya PR ini harus segera diselesaikan,” tuturnya.*** 

Tim Monev Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyampaikan pada Wagub NTB telah melakukan pemantauan kinerja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang terdiri dari Subiyanto, S.Sos., S.H., M.Kn dan Muttaqien, MPH., AAK bersama anggota tim, lainnya telah melaksanakan kegiatan monev ini selama tiga hari dan telah mengunjungi beberapa tempat di NTB.

Saat diterima Wakil Gubernur NTB,Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Rabu (24/08/22),  tim monev itu menyampaikan telah memberikan beberapa rekomendasi baik kepada perwakilan BPJS Kesehatan NTB dan BPJS Ketenagakerjaan NTB guna meningkatkan kinerja dan pelayanannya masing-masing.

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masalah Domestik Perempuan

Kepada Wagub NTB disampaikan apresiasinya karena Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Pergub nomor 51 tahun 2020.

“Kami apresiasi kepada Pemrov NTB yang telah menerbitkan Pergub nomor 51 tahun 2020 mengenai Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini membuktikan Pemrov NTB selalu ada untuk masyarakat,” kata Subiyanto.

Sementara itu, terkait diselenggarakannya kegiatan Monev ini tujuannya melakukan pemantauan langsung, sehingga dapat dibandingkan antara kebijakan dan data pengelolaan program jaminan sosial di lapangan.

Baik terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan maupun penyelenggaraan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Summit Social Responsibility Center

Selain itu, monev juga bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kedua Badan penyelenggara program jaminan sosial.***

Penyelenggaraan rakor dekosentrasi jadi saluran untuk saling bertukar pengalaman, demi penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rapat Kordinasi (Rakor) dan Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, berlangsung di Lombok Raya Hotel, Selasa (23/08/22) dibuka staff ahli Bidang Pemerintahan Aparatur Politik Hukum dan Pelayanan Publik, Muhammad Riyadi mewakili Wakil Gubernur NTB.

Rakor ini memiliki makna penting terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk meningkatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

Khususnya terkait evaluasi penyusunan LPPD yang merupakan bentuk pertangungjawaban secara periodik atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. 

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

LPPD ini lah yang akan digunakan Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi dan pembinaan Pemerintah Daerah. 

Sementara untuk asistensi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kabupaten/Kota, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Yakni memberikan pelayanan publik yang prima, yakni cepat, mudah, sederhana, terjangkau dan transparan.

Melalui Rakor ini diharapkan tim koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pemprov NTB dapat memfasilitasi pembinaan dan supervisi Pemerintah Kabupaten/Kota. Terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang lebih efektif dan efisien.

Forum ini bisa menjadi wadah evaluasi dan mencari solusi atas berbagai permasalahan dan kendala yang ada dalam program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di masing-masing kabupaten/kota.

“Saya harap seluruh peserta yang hadir dapat secara aktif mengikuti kegiatan ini dan mari kita jadikan rapat koordinasi ini menjadi saluran untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman, demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” pesan tertulis Wagub NTB yang dibacakan Staf Ahli. 

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda NTB Subhan Hasan S.Sos juga melaporkan,  pelaksanaan tugas dan kewewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. 

Yaitu melalui pelimpahan dan penugasannya lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2022 dibiayai oleh APBN, melalui dana dekonsentrasi yang dilaksana kesatuan biro pemerintahan dan Otda, Bappeda, Inspektorat, dan DPMPTSP. 

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah, untuk Stabilisasi Harga Pangan

Kegiatan Rakor akan dilaksanakan selama tiga hari, 23-25 Agustus 2022, di hotel Lombok Raya, Mataram. ***

Gubernur NTB menegaskan, kemakmuran dan kesejahteraan tak mungkin dicapai tanpa industrialisasi

LOTENG.lombokjournal.com ~ Program industrialisasi mendorong masyarakat untuk dapat mengolah bahan baku menjadi produk olahan sebelum dijual dan dikirim ke pasar. 

Melalui upaya ini diharapkan produksi bahan-bahan baku di NTB dapat memiliki nilai tambah yang lebih tinggi.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menegaskan itu pada Road Show dan Talk Show Ekosistem Industrialisasi dalam mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, bertempat di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa (23/08/22)

BACA JUGA: Gubernur NTB: Sosialisasi Marketing, Memanusiakan Manusia

“Tidak mungkin satu daerah, satu bangsa dan satu Negara mencicipi kemakmuran, kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan tanpa hadirnya industrialisasi,” ungkap Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB

Bang Zul mengatakan, industrialisasi tidak selalu identik dengan banyaknya pabrik besar ada dimana-mana, asap yang mengepul dari cerobong mengangkasa merusak lingkungan, urbanisasi dari desa ke kota dan lain sebagainya. 

Padahal Industrialisasi itu bukan konsep yang baru, tapi industrialisasi adalah hukum besi bagi mereka yang pernah belajar ekonomi. 

Ditambahkan Bang Zul, proses industrialisasi itu panjang dan perjalanan melelahkan penuh keringat air mata bahkan darah sekalipun yang harus ditumpahkan.

“Jadi industrialisasi menjadi kewajiban karena selama ini negara yang miskin terbiasa menjual produk yang mentah dengan harga yang relatif murah, kemudian membeli produk yang nilai tambahnya lebih tinggi dan harganya lebih mahal,” tuturnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti SE., ME., dalam laporannya menyampaikan, Road Show industrialisasi pak Gubernur merupakan yang ketiga kalinya di Lombok Tengah, setelah sebelumnya dilaksanakan  yang pertama di Kabupaten KSB dan Sumbawa.

“Ini merupakan bentuk ekosistem industri mulai dari sektor hulu dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan yang sudah tersedia expo industrialisasi,” ungkapnya.

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah, untuk Stabilisasi Harga Pangan

Selain itu, disebutkan Kepala Dinas Perindustrian, kegiatan ini sebagai langkah sosialisasi industrialisasi yang sudah dicanangkan oleh Gubernur NTB.

“Alhamdulillah di Lombok Tengah menggeliat  terlebih memiliki pasar yang terbuka yaitu Mandalika, mudah-mudahan ada sinergi untuk menyerap industri-industri kecil dan membimbing sehingga bisa menjadi mitra kerja dan berdampak positif dalam mengentaskan kemiskinan, menekan angka pengangguran bisa tercapai,” kata Nuryanti. ***

Bazar Pangan Murah yang dibuka Sekda NTB bertujuan untuk stabilitasi pasokan dan harga pangan pokok strategis

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui  Dinas Ketahanan Pangan (Diskapang) NTB mengadakan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi membuka Bazar Pangan Murah yang berlangsung di halaman Kantor Diskapang NTB, Selasa (23/08/22).

Kegiatan bazar pangan murah itu selain memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemeredekaan Republik Indonesia Ke – 77 Tahun 2022, juga bertujuan stabilitasi pasokan dan harga pangan pokok strategis.

Menurut Lalu Gita, penyelenggaraan bazar pangan murah sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi pangan. 

BACA JUGA: Pesantren tak Jauh Dari Pelajaran Eksak, Ini Kata Wagub NTB

Namun itu saja tidak cukup, tentu harus adanya edukasi kepada masyarakat terkait inflasi pangan tersebut.

“Pengendalian inflasi pangan melalui hulu ke hilir, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) bekerja bersama stakeholder terkait, bersama OPD sektor produksi, jadi pengendalian inflasi pangan tidak hanya dihilir dengan mengadakan bazar saja, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat,” jelas Miq Gite.

Ia juga menambahkan, kehadiran TPID di tengah masyarakat yang  bekerja dari hulu ke hilir, kemudian mengadakan pasar-pasar murah. 

Juga harus memberikan treatment kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat bersama-sama untuk menstabilkan daerah masing-masing dulu.

Selain itu, Miq Gite mengajak agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi garda terdepan dalam setiap peristiwa di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

“Mari kita awali dari ASN tanam apapun di lahan-lahan kosong bibitnya minta di BKD dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan semakin banyak produksi yang mampu kita hasilkan tersedia di pasar, gejolak harga tidak terjadi lagi,” tutur Miq Gite.

Sementara itu, Kepala Dinas Kepatang Prov. NTB, H. A. Azis, SH., MH mengatakan,  Provinsi NTB terus berkontribusi dalam rangka memberikan support kepada daerah-daerah lain dalam rangka pengamanan pangan Indonesia.  

Dicontohkan, seperti beras umpamanya kita selalu surplus, kemudian jagung juga demikian kita juga surplus. Komoditas jagung ini memengaruhi juga harga daging ayam, harga telur juga memengaruhi.

BACA JUGA: Posyandu Terintegrasi dengan Bank Sampah di Desa Sesela

“Demikian juga cabai, walaupun cabai itu dalam suatu waktu harganya mahal akan tetapi sebenarnya kita di NTB komoditas cabai ini sebetulnya surplus akan tetapi karena distribusi ke Pulau Jawa yang harganya lebih mahal sehingga lebih banyak keluar, sehingga untuk kita juga terjadi defisit cabai di NTB tetapi Alhamdulillah pada hari ini harga cabai ini sudah menunjukkan stabil di Provinsi Nusa tenggara Barat,” jelasnya.

Kegiatan bazar ini melibatkan stakeholders pangan seperti Bulog, BUMD Pangan, Gapoktan, UMKM dan pelaku usaha pangan masyarakat di Nusa Tenggara Barat, yakni Zatu Rista, Difiya, CV Daya Abadi, Balai Bahari, Sasak Maiq dan lain sebagainya. ***

Kunker Wagub di Desa Sesela memonitor program Posyandu yang sudah terintegrasi dengan Bank Sampah

LOBAR.lombokjournal.com ~ Kunjungan Kerja (kunker) Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengunjungi Posyamdu Desa Sesela,  Kecamatan Gunungsari,  Kabupaten Lombok Barat, Senin (22/08/22), monitoring secara langsung kegiatan Posyandu yang sudah terintegrasi dengan Bank Sampah. 

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk membuktikan kerja nyata dari program yang sudah dicanangkan oleh Wakil Gubenur Provinsi NTB.

BACA JUGA: KUnjungi Posyandu Keluarga, Wagub NTB: Stunting Masalah Gizi

Umi Rohmi sapaan akrab Wagub mengatakan, program yang dilakukan di Desa Sesela sudah bagus.

Menurut Ummi,  sesuai dengan dialog dengan Kades bahwa Posyandu sudah terintegrasi dengan Bank Sampah.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang dipraktikkan di Desa Sesela ini sesuatu yang luar biasa. Sejak awal sudah saya sampaikan ke LHK, PMPD, bagi desa yang memiliki perhatian lebih terhadap program-program yang penting di bidang pendidikan, kesehatan, dan lingkungan harus diperhatikan,” paparnya. 

Masih mengenai sampah,  Wagub Umi Rohmi mengatakan,  jika sampah kering dan basah di pisah tidak akan membuat masalah. 

Apabila sampah basah disatukan akan menimbulkan bau tidak sedap, lalat, dan penyakit. Kemudian sampah kering dibawa ke bank sampah akan menjadi uang, apalagi terintegrasi dengan Posyandu nantinya mendapatkan pemasukan bagi posyandu dan ibu-ibu. 

Magot yang berkembang juga apabila difokuskan dan berskala besar nantinya dapat diekspor ke Jepang, Korea dan berbagai negara lainnya. 

Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, seperti ikan, ayam, dan bebek. Apabila dapat direalisasikan akan menjadi hal yang luar biasa, dimana sampah teratasi, pakan tersedia, dan ketergantungan terhadap pupuk kimia bisa berkurang.

Umi Rohmi mengajak semua masyarakat Desa Sesela khususnya ibu-ibu Posyandu untuk makan makanan alami yang ada di sekitar. Seperti telur, tahu, tempe, sayuran, buah-buahan, serta mengurangi makanan cepat saji dan snack yang mengandung MSG. 

“Makanan yang tidak sehat menyebabkan anak cepat sakit dan tidak fokus belajar di sekolah. Jangan sampai ada yang putus sekolah.  Yang berhenti sekolah  SD silahkan ambil paket A, yang berhenti di SMP silahkan ambil paket B, begitu seterusnya dan harus dituntaskan,” pungkas Wagub.

BACA JUGA: Pesantren tak Jauh dari Pelajaran Eksak, Ini Kata Wagub NTB

Kader Posyandu Keluarga “Taman Sari”,  Dusun Dasar Utama Desa Sesela, Atika mengatakan,  setiap bulan pihaknya menganjurkan untuk keluarga yang mempunyai balita untuk membawa sampah plastik dan untuk masyarakat biasa dua kali seminggu, demi terwujudnya Zero Waste.  

Keterangan lain yang berhasil dihimpun menyebutkan,  Posyandu yang ada di Desa Sesela sebanyak 11 Posyandu dengan jumlah kader 60 orang, dengan angka stunting sebanyak 11 anak dan yang beresiko stunting sebanyak 315 orang balita. ***

Wagub NTB menegaskan pesantren tidak jauh dari pelajaran eksak, 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mendukung adanya pembangunan Pesantren Sains. 

Hal ini juga sekaligus menepis berbagai stigma yang menyatakan pesantren seolah-olah jauh dari pelajaran eksak.

“Pesantren kalau dikolaborasikan dengan apa saja pasti bisa. Semoga ini bisa berkembang disini, kalo mau kerjasama tentu banyak yang bisa kita kerjasama ke depan, dan pendidikan seperti ini bisa tumbuh subur,” ungkap Wagub Ummi Rohmi. 

BACA JUGA: KAHMI KLU Gelar Diskusi Demokrasi Dapil Pemilu 2024

Ia menegaskan itu saat menerima audiensi dari Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (IKAPETE) NTB yang berlangsung di Ruang Kerja Wagub NTB, Senin (22/08/22).

Ummi Rohmi mengatakan, agar sosialisasi ke masyarakat dapat secara merata sehingga animo generasi muda terkait sains semakin meningkat.

“Harus disosialisasikan dengan baik agar anak muda NTB dapat mengetahui informasinya, animo terkait sains semakin meningkat, karena sekolah seperti ini tidak banyak,” tuturnya.

Pimpinan Pesantren Sains, H. Muhammad Abu Arif Aini M.Pd menjelaskan terkait konsep dari Pesantren Sains, yaitu memadukan dalam satu gerak nafas dua ilmu yaitu islam dan sains.

“Selama ini kan sudah lama diusahakan dengan segala pola baik di perguruan tinggi, di perguruan tinggi islam juga ada sains di pesantren juga memiliki perguruan tinggi tapi belum bisa menyatu dalam tarikan nafas padahal di islam sendiri ada 800 ayat tentang sains,” ungkapnya.

Pesantren Sains yang rencananya akan menerima jenjang SMP/SMA akan dibuka pada tahun 2023 dan berlokasi di Beroro desa Jembatan Kembar Timur kecamatan Lembar, Kab Lombok Barat.

BACA JUGA: Bang Zul Tutup Turnamen Sepakbola IEARN BOT AKUR CUP 2022

“Terkait pengoprasian tahun depan kita sudah mulai persiapan-persiapan, lokasinya, termasuk SDMnya makanya kami punya tim guru besar yang memang sudah ahli di bidangnya untuk mempersiapkan SDM tenaga pengajar, SDM pengelola pesantrennya, tidak hanya kami dari alumni semua,” jelasnya. ***