Sinergi DPRD dan Pemda KLU, Sepakati KUA-PPAS Perubahan APBD
Penandatangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 merupakan hasil sinergi DPRD dan Pemda KLU
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pemda KLU dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 berlangsung di DPRD Lombok Utara, Kamis (01/09/22).
Penandatangan itu dilakukan setelah melalui tahap pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara.
Sebelum penandatanganan dilakukan, dibacakan Laporan Banggar oleh Juru Bicara Banggar DPRD KLU Made Kariyasa, S.Pd.H.
Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Banggar DPRD KLU menghargai upaya yang dilakukan Pemda KLU. Yakni mengoptimalkan reaslisasi target pendapatan daerah melalui penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang pendapatan lainnya.
Di lain sisi, Banggar DPRD KLU prihatin terhadap realisasi PAD sampai Bulan Agustus 2022 baru tercapai 46,76 persen. Realisasi PAD dari pajak daerah mencapai 32,50 persen, dan retribusi daerah mencapai 24,14 persen.
“Pencapaian PAD yang belum optimal dari pajak pemerintah daerah, mesti memperbaiki obyek dan subyek pajak retribusi. Serta melakukan penagihan secara intensif. Berkaitan dengan potensi penerimaan bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar 53,46 miliar lebih, realisasi penerimaan PAD dari BPHTB telah mencapai 79,15 persen sampai pertengahan Agustus 2022,” tuturnya.
Dalam rapat bersama Banggar dan TAPD menyatakan, seluruh regulasi dimaksud telah disesuaikan.
Banggar DPRD KLU berkesimpulan, landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS tahun 2022 perlu disesuaikan dengan berbagai perubahan.
Ke depan Pemda KLU perlu memperjelas rumusan kerangka ekonomi makro daerah, dalam rangka meningkatkan PAD.
“Pemda KLU diharapkan dapat memperbaiki sistem pemungutan dengan kebijakan regulasi pendapatan daerah. Secara umum substansi dan sistimatika penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD KLU tahun 2022 telah memenuhi ketentuan dan dapat disepakati lebih lanjut, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” imbuhnya.
Usai pembacaan Laporan Banggar, dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan, sinergi antara Pemda KLU dengan DPRD KLU tentang KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2022.
Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos yang dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati Danny Karter FR, ST., M.Eng.
Selain itu hadir Penjabat Sekretaris Daerah Anding Duwi Cahyadi, MM bersama Para Forkopimda, Para Anggota DPRD, serta Unsur Pimpinan OPD se-KLU. ***
Di Danau Toba, Inang-inang Doakan Puan Jadi Presiden
Puan Maharani melakukan penanaman pohon mangga di punggung bukit Tugu Aritonang yang menghadap di Danau Toba, Sumatra Utara
SUMUT.lombokjournal.com ~Dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Sumatera Utara (Sumut), Puan Maharani, Ketua DPR RI menghadiri kegiatan penghijauan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) hingga menanam benih ikan di Danau Toba.
Puan tiba di Bandara Silangit, Kamis (01/99/22), disambut Gubernur Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra, dan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin.
Puan datang didampingi Ketua Komisi V DPR Lasarus dan Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti.
Kemudian ia melakukan penanaman pohon mangga di Kawasan Wisata Gantole, Huta Ginjang Kecamatan Muara. Lokasinya persis di punggung bukit Tugu Aritonang yang menghadap Danau Toba.
Warga menyambut kedatangan Puan di sepanjang jalan menuju lokasi tanam. Ia juga disambut ratusan relawan PUMA (Puan Maharani) yang memakai kaos putih bergambar foto Puan.
“Puan presiden, Puan presiden,” teriak para relawan.
Puan dan rombongan kemudian menanam pohon mangga bersama warga setempat. Kecamatan Muara merupakan daerah penghasil mangga.
Selesai menanam, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu berdialog bersama masyarakat yang didampingi Bupati Tapanuli Selatan, Nikson Nababan.
“Saya ajak anggota-anggota DPR ini untuk memikirkan Tapanuli Utara dan Sumatera Utara karena saya melihat Taput kok begini-begini saja. Makanya saya ajak anggota DPR untuk sama-sama memikirkan pembangunan di sini,” kata Puan.
Puan lalu meminta warga untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada dewan. Salah seorang warga yang berasal dari kelompok perempuan berharap, agar mendapat fasilitas pengolahan pupuk organik karena mereka kesulitan mendapat pupuk.
Pengolahan pupuk kandang untuk kelompok tani akan berkolaborasi dengan peternak agar organik, yang dihasilkan peternak bisa dijadikan pupuk untuk menanam padi, jagung, dan lainnya.
Puan berjanji akan mengupayakan infrastruktur yang dapat menunjang pembuatan pupuk organik.
“Untuk alat pupuk organik, kita akan usahakan,” sebut Puan.
Meneruskan kerja Jokowi
Seorang inang yang ikut berdialog bersama Puan tiba-tiba mengangkat tangan. Ia mendoakan Puan agar bisa menjadi Presiden untuk memajukan bangsa.
“Mantap kali otak kau. Saya doakan kau bisa pimpin Indonesia. Semoga diberkahi Tuhan,” ungkap inang itu.
Warga bernama Toga Aritonang pun menyampaikan harapan yang sama. Ia berharap Puan dapat meneruskan kerja-kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Pembangunan Pak Jokowi harus dilanjutkan. Dan kami berharap ini dilanjutkan. Yang melanjutkan ya Bu Puan,” harap Toga Aritonang.
“Kami mewakili kepala desa di Taput mendukung ibu ke depan,” timpal Kepala Desa setempat yang juga berharap agar wilayahnya memiliki Pacuan Kuda untuk menunjang pariwisata.
Sementara itu Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan mengungkap Danau Toba memiliki ikan pemangsa yang dikenal dengan nama Red Devil.
Puan lalu pergi ke Danau Toba yang berada di wilayah Kecamatan Muara untuk melakukan penaburan bibit ikan yang tempatnya dekat Pelabuhan Muara.
Sepanjang perjalanan dari lokasi penanaman pohon hingga penaburan bibit ikan, Puan disambut meriah warga yang berjejer rapi di pinggir jalan.
Selain menabur bibit ikan, mantan Menko PMK itu pun berdialog dengan sejumlah pembubidaya ikan. Puan juga banyak memenuhi permintaan warga dan pedagang ikan dari pelabuhan untuk foto bersama. (*)
Pemprov NTB Bersama Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak
Serius memerangi perkawinan anak, Pemprov NTB lakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Plan Indonesia
MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelar Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman, serta Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, di Gedung Sangkareang, Kamis (01/09/22).
Ini salah satu upaya serius Pemprov NTB memerangi isu perkawinan anak.
Wagub Sitti Rohmi dan Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti
Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan Plan Indonesia dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
Selanjutnya, penandatangan antara Dinas Kesehatan NTB dengan Plan Indonesia tentang kemitraan mendukung sanitasi berbasis masyarakat di NTB.
Kemudian penandatanganan kerjasama dengan BKKN NTB terkait stunting melalui Project Masmirah.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, Pemprov NTB menjadi Provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.
Namun, Perda tersebut tidaklah cukup hanya menjadi bahasan di tingkat kabupaten dan kota.
Perda perkawinan anak tersebut perlu diteruskan ke tingkat dusun, sehingga bisa langsung menyasar anak, orangtua, dan pemangku kepentingan.
Dikatakan Wagub, melalui Posyandu Keluarga hal tersebut bisa diwujudkan. Juga bisa turut disosialisaikan dalam berbagai program Plan Indonesia yang ditujukan untuk menekan angka perkawinan anak.
“Regulasi sudah ada, bagaimana PRnya regulasi ini dipahami di tingkat dusun dan desa,” tutur Wagub.
Menurutnya, perkawinan anak merupakan permasalahan yang rumit. Hanya bisa diatasi dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Khususnya dalam mengedukasi persuasif terus menerus kepada masyarakat.
Wagub mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan oleh Plan Indonesia.
Diharapkan, kerjasama yang dilakukan dapat menurunkan angka perkawinan anak di tahun 2023.
“Yang paling penting adalah actionnya di lapangan. Mudah-mudahan di tahun 2023 angka perkawinan anak ini akan turun dengan baik,” harapnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, penandatanganan ini sebagai salah satu upaya memperkuat implementasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak yang dibuat NTB.
Pemprov menggandeng Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) untuk bekerja sama secara formal, yang dituangkan melalui nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS).
Di NTB sendiri, salah satu upaya yang telah ditempuh Plan Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak adalah melalui Program Gema Cita (Generasi Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak).
Gema Cita dirancang untuk melanjutkan praktik baik yang dilakukan Plan Indonesia dan mitra sebelumnya untuk memperkuat remaja dan kaum muda. Terutama perempuan, dalam mengambil keputusan tepat agar bebas dari perkawinan anak dan kehamilan remaja.
Di samping itu, program ini juga mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi remaja dan kaum muda dalam bentuk penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis.
Selain Gema Cita, ada juga program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
Program ini merupakan gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. sekolah ramah anak dan forum anak.
PATBM terbukti berhasil mendorong kapasitas dan komitmen pemerintah dan warga desa termasuk remaja dan kaum muda, dalam memerangi perkawinan anak dan kehamilan remaja secara lebih terstruktur,
holistik, dan integratif.
“Program ini berkolaborasi dengan pemerintah, kelompok kaum muda, sekolah dan organisasi masyarakat, khususnya di Lombok Barat. Selain di NTB, program ini juga diimplementasikan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Ini merupakan upaya keberlanjutan memperkuat advokasi pencegahan perkawinan anak di dua provinsi tersebut,” tutur Dini. ***
Lepas Pejabat Purna Tugas, Gubernur NTB: Jaga Nama Baik Itu Penting
Gubernur dan Wagub NTB hadiri acara lepas dua pejabat purna tugas di Pemprov NTB
MATARAM.lombokjournal.com ~ Melepas dua pejabat purna tugas, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah berpesan agar setiap pejabat melakukan yang terbaik dan meninggalkan kesan yang baik pula.
“Menjaga nama baik itu penting,” ujar Gubernur di acara pelepasan Muhammad Husni dan Evi Kustini di Cafe Meekoow Jalan Lingkar Selatan, kota Mataram, Rabu (31/08/22).
“Kedua sosok ini kesan saya tak banyak bicara tapi bisa menyelesaikan semua tugas dan sabar walau banyak persoalan yang dihadapi dengan senyum,” ungkap Wagub.
Jabatan terakhir Muhammad Husni adalah Asisten II dan sebelumnya pernah menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya, sedangkan Evi Kustini terakhir menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.
Hadir pula dalam acara pelepasan tersebut Sekda NTB dan beberapa kepala OPD.***
Lulusan Hamzanwadi Diminta Berkontribusi untuk Masyarakat
Hadiri acara ngobrol online, Wagub NTB minta lulusan Hamzanwadi berkontribusi kepada masyarakat mulai dari hal-hal kecil
MATARAM.lombokjournal.com ~ Hadir dalam Acara Ngobrol Online “Kiprah Alumni Universitas Hamzanwadi”, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah berharap lulusan Universitas Hamzanwadi dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat.
Wagub NTB, Sitti Rohmi
“Banyak Alumni memiliki potensi jenjang karir yang bagus, cobalah berkontribusi kepada masyarakat mulai dari hal-hal kecil,” tutur Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB melalui Zoom Meeting di Pendopo Wakil Gubernur, Rabu (31/08/22).
Pada sambutannya, Ummi Rohmi yang juga merupakan Rektor Universitas Hamzanwadi ini memberikan apresiasi kepada panitia yang telah membuat acara ini sebagai ajang silahturahmi seluruh Ikatan Alumni Hamzanwadi.
“Saya sangat mengapresiasi acara ini dimana jaringan alumni memang harus diperkuat, jangan lupa tetap tumbuhkan semangat belajar, semangat untuk terus mengembangkan diri kita agar berguna bagi sosial masyarakat di sekitar kita”, pungkasnya.
Sementara itu, sebagai salah satu narasumber, Zainul Yasni, yang merupakan Alumni Hamzanwadi menyampaikan bahwa Ikatan Alumni belum terdata dengan baik sehingga sulit mengetahui track record jenjang karir lulusan Hamzanwadi.
“Alumni terus ada setiap tahun, tetapi secara pendataan kita belum kuat, belum jelas jumlah yang sudah kerja atau pengangguran, kerja dimana, jabatannya apa”, ungkapnya.
Harapannya, dengan adanya acara ini, para alumni dapat saling bertukar pengalaman, manfaatkan teknologi saat ini untuk memperkuat jaringan organisasi Ikatan Alumni agar kedepannya bisa saling membantu satu sama lain. ***
Pelantikan Waka II DPRD NTB, Ini Pesan Gubernur NTB
Gubernur NTB dalam pelantikan Waka II DPRD NTB Yek Agil, berpesan agar menjadi orang tua yang mampu menenangkan anggotanya
MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua DPW PKS NTB, Yek Agil dilantik sebagai Wakil Ketua II DPRD NTB dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi NTB Pengganti Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi NTB, Rabu (31/08/22).
Gubernur Zulkieflimansyah
Jabatan Wakil Ketua DPRD NTBsemula dijabat H. Abdul Hadi.
BACA JUGA: HUT Kota Mataram ke 29, Gubernur NTB: Perkuat Kolaborasi
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah itu, dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi NTB Achmad Setyo Pudjoharsoyo dan dipimpin Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H selaku Ketua DPRD NTB.
Bang Zul sapaan Gubernur, berpesan kepada pimpinan baru, dapat menjadi layaknya orangtua yang mampu menenangkan para anggotanya dalam berbagai gejolak kondisi dan situasi.
“Mudah-mudahan tetap kompak dan bersinergi bersama kami pemerintah, dan menjadi orang tua yang baik menanamkan konsep dan solusi yang menyebakan hidup kita makin berwarna,” pesan Bang Zul.
Sementara itu, Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Ketua II DPRD NTB yang semula dijabat H. Abdul Hadi.
Menurutnya, Abdul Hadi telah bekerja dengan sepenuh hati mengamalkan samiqna wa’atoqna atau mendengarkan dan mentaati berbagai keputusan.
Ia juga meengucapkan selamat kepada Waka DPRD yang baru dan berharap Yek Agil dapat segera beradaptasi dengan berbagai pekerjaan yang menanti, meningkatkan koordinasidengan Pemprov NTB, sehingga bisa menghasilkan produk dewan yang berkualitas.
“Kami mengucapkan selamat bekerja dalam mengemban amanah,” pesan Isvi.
Selain dihadiri Gubernur NTB, pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), perwakilan KPU, BAWASLU, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, LSM, dan awak media cetak maupun elektronik.***
HUT Kota Mataram ke-29, Gubernur NTB: Perkuat Kolaborasi
Dalam peringatan HUT Kota Mataram, Gubernur NTB berharap warga mengedepankan kolaborasi membangun kota
MATARAM.lombokjournal.com ~ Kota Mataram merayakan Hari Ulang Tahunnya yang ke-29 tahun, tanggal 31 Agustus, yang menjadi momen spesial bagi Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pada momen spesial ini, kepada masyarakat kota Mataram Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan pesan, agar selalu mengedepankan kolaborasi dan kerja sama, sebagai ikhtiar kolektif dalam membangun Kota Mataram menuju visi misi yang dicita-citakan.
“Seluruh komponen Kota Mataram diharapkan mengedepankan kolaborasi, bekerja bersama sebagai ikhtiar kolektif dalam membangun Kota Mataram menuju visi-misi yang dicita-citakan,” pesan Bang Zul panggilan akrab Gubernur NTB.
Menurutnya, momentum ini menunjukkan Kota Mataram yang tetap tangguh, semakin solid, dan harus bangkit lebih kuat serta pulih lebih cepat.
Bang Zul menyampaikan pesan itu dalam sambutan yang dibacakan Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, S.Sos, M.H di Lapangan Taman Sangkareang, Rabu (31/08/22).
Bang Zul juga mengapresiasi Pemerintah Kota Mataram atas keberhasilannya dalam menekan laju penyebaran Covid-19, terutama untuk pemulihan sosial ekonomi masyarakat.
“Kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Mataram dalam menghadapi pandemi berhasil menekan laju penyebaran covid-19 terutama pemulihan sosial ekonomi masyarakat. Dimana dalam penanganan covid-19, tetap berpedoman dalam mengedepankan strategi menjaga titik keseimbangan antara kebijakan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi, seiring sejalan,” kata Bang Zul.
Selain itu, perjalanan membangun Kota Mataram ke depan masih sangat panjang dengan segala tantangan sehingga diperlukan kekuatan kepemimpinan daerah dalam menciptakan inovasi dan peningkatan SDM.
Menurut Bang Zul, perjalanan membangun Kota Mataram masih panjang dengan segala tantangannya. Peningkatan daya saing itu penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kota Mataram.
“Semoga hari jadi Kota Mataram ini memberi inspirasi dan semangat baru kepada seluruh masyarakat Kota Mataram untuk bekerja nyata dan memantapkan ikhtiar pembangunan kota Mataram,” ujarnya.
Gubernur Zulkieflimansyah menegaskan, dalam menyambut tahun politik di 2023 mendatang, masyarakat diimbau agar tetap menjaga kondusifitas dan persatuan untuk menyukseskannya.
“Tahun 2023 akan memasuki tahun politik, perbedaan pendapat dan perbedaan pilihan harus dimaknai dengan cara tuhan memperkaya kita bukan untuk memantik perseteruan. Diimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas daerah menuju pesta demokrasi dengan penuh rasa kekeluargaan, rasa persahabatan, saling menyayangi, saling mendukung, dan saling menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah masing-masing,” ujar H. Mohan Roliskana sebagai Inspektur Upacara, membacakan sambutan.
Hadir pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah yang juga turut mengucapkan selamat hari jadi untuk Kota Mataram yang ke-29.
Wagub Sitti Rohmi menyampaikan selamat pada Kota Mataram, apalagi pada HUT ke-29 ini banyak hal-hal luar biasa yang dilakukan dan diapresiasinya.
“Yang pertama 5 pilar STBM, itu tidak gampang. Kemudian ada Mall Pelayanan Publik, ini juga bagus karena pelayanan ke masyarakat itu nomor satu. Jadi hal-hal prinsip banyak dilakukan. Selain itu, kebersihan di Kota Mataram ini besar sekali kemajuannya, harus kita apresiasi, progressnya udah luar biasa. Dan Kota Mataram juga concern untuk menekan angka stunting, luar biasa sekali,” ucap Wagub NTB. ***
Rachmat Hidayat Serahkan Bantuan Sosial dan Sumur Bor di Lombok Timur
Untuk memenuhi kebutuhan pokok warga yang tidak Mampu, Rachmat Hidayat memberikan bantuan Sosial, dan membuat sumur bor untuk penyediaan air bersih di Lombok Timur
MATARAM.lombokjournal.com ~ H Rachmat Hidayat, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan menyerahkan bantuan sosial kepada perwakilan 1oo warga di Lombok Timur, yakni kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat sehari-hari.
Selain itu juga disalurkan bantuan pembangunan dua sumur bor yang menyuplai kebutuhan air bersih untuk 2.000 KK, dan dana program keserasian sosial senilai Rp 150 juta, yang dipusatkan di Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur.
Rachmat yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan, mewakilkan penyerahan bantuan sosial tersebut kepada Ketua dan Wakil Ketua II DPD PDIP Lombok Timur, Ahmad Sukro dan Ahmad Amrullah.
“Bantuan ini sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di tengah situasi yang masih belum pulih sepenuhnya akibat pandemi,” kata Ahmad Amrullah, Selasa (30/08/22).
Amrullah menyampaikan salam takzim dari H Rachmat Hidayat yang tidak bisa hadir menyerahkan bantuan secara langsung, sebab ada agenda kedinasan yang tak bisa ditinggalkan.
Penyerahan bantuan sosial ini turut disaksikan Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Suroto, dan Tim Dinas Sosial NTB, Amran.
Menurut Am, sapaan karib Amrullah, untuk program bantuan sosial diserahkan kepada 66 warga yang merupakan pedagang kecil makanan khas Sakra yakni temerodok.
Makanan ini memang merupakan kudapan khas dari Sakra yang diwariskan secara turun termurun. Temerodok dibuat dari ketan dengan rasa manis dan empuk saat digigit.
Karena bentuknya menyerupai jakun, makanan ini disebut temerodok.
“Penjual temerodok yang mendapat bantuan sosial seluruhnya adalah ibu-ibu yang memang berjualan dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga,” kata Am politisi muda PDI Perjuangan di Lotim.
Selain penjual temerodok, diserahkan pula bantuan sosial kepada 15 peternak ayam bangkok dan juga 9 orang warga yang memiliki usaha meubeler.
Seluruh bantuan sosial tersebut kata Am, diperjuangkan Anggota DPR RI H Rachmat Hidayat yang masuk dalam program keserasian sosial di Kementerian Sosial.
Program ini adalah suatu langkah terpadu dalam menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat melalui pendekatan yang sangat elegan hingga menyentuh lapisan paling bawah.
Selain mewujud dalam bantuan sosial, program ini juga bisa pula dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang memang dibutuhkan masyarakat.
Pada saat yang sama, diserahkan pula bantuan dana untuk Forum Keserasian Sosial Gerakan Muda di Lombok Timur.
Total bantuan dana yang diserahkan sebesar Rp 150 juta. Forum ini sendiri merupakan solusi untuk mendeteksi dini bibit radikalisme dan konflik sosia,l karena masyarakat dapat mengenal satu sama lain secara lebih intimate dan personal di desa.
Melalui forum tersebut, masyarakat diajak untuk bekerja sama dan gotong royong satu sama lain.
Sumur Bor untuk Air Bersih
Sebelum penyerahan bantuan sosial tersebut, telah lebih dahulu pula diserahkan bantuan dua sumur bor yang telah selesai dibangun di dua dusun yakni Dusun Montong Nyiur dan Dusun Enjak-Enjak, di Desa Sakra.
Sumur bor tersebut sudah lama didambakan warga setempat yang memang acap kesulitan air bersih terutama di musim kemarau.
Debit air satu sumur bor, dapat penyuplai kebutuhan air bersih bagi sedikitnya 1.000 KK, sehingga total dua sumur bor ini akan dapat menyediakan air bersih bagi 2.000 KK.
Kepala Dinas Sosial Lombok Timur Suroto menyampaikan apresiasi atas perhatian H Rachmat Hidayat untuk masyarakat Gumi Patuh Karya.
Dia mengatakan, Pemerintah Daerah memang telah berbuat banyak untuk membantu masyarakat terutama mereka yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“Tapi kan kemampuan pemerintah daerah juga terbatas. Karena itu apa yang dilakukan Bapak Rachmat Hidayat ini sungguh telah mampu memenuhi kebutuhan mendasar warga kami,” katanya.
Dia menegaskan, sinergi yang dilakukan Rachmat dengan Pemda Lotim dalam membantu masyarakat tak hanya di Kecamatan Sakra. Namun juga di wilayah lain di Lombok Timur. Sehingga kata Suroto, Pemkab sangat terbantu.
Apresiasi datang juga dari Dinas Sosial Provinsi NTB. Amran berharap ke depannya, bantuan sosial untuk masyarakat wujudnya bisa lebih beragam.
Dan tentu saja, jumlah penerimanya bisa semakin banyak dengan jangkauan yang luas.
Sementara itu, senyum terus mengembang dari Maemunah, salah seorang pedagang temerodok yang menerima bantuan.
Tiada henti dia mengucapkan rasa syukur dan terima kasih, karena telah merasa begitu diperhatikan oleh Anggtoa DPR RI H Rachmat Hidayat.
“Bantuan ini sangat berarti bagi kami sekeluarga,” kata perempuan yang tinggal di Dusun Sawo Bat tersebut.
Agus Satriawan, warga dusun Enjak-Enjak juga tak kalah gembira dengan bantuan yang diterimanya. Peternak ayam bangkok ini mengaku, bantuan sosial yang diterimanya datang sungguh di saat yang tepat. Terutama lantaran usaha peternakan ayam rumahan yang mereka jalani belum sepenuhnya pulih di tengah pandemi. (*)
Geopark Tambora Akan Miliki Pusat Informasi Geologi
Didukung KESDM RI, Geopark Tambora tak lama lagi akan membangun Pusat Informasi Geologi (PIG)
BIMA.lombokjournal.com ~ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Republik Indonesia, Melalui Badan Geologi telah menganggarkan melalui DIPA KESDM untuk perencanaan dan Pengisian konten Pusat Informasi Geologi (PIG) Geopark Tambora, di Pulau Sumbawa Provinsi NTB pada tahun 2023.
“Alhamdulillah sudah final teralokasi dalam DIPA KESDM RI. Tinggal tugas kami dalam waktu dekat ini adalah mengkomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi NTB, Pemkab Bima, Pemkab Dompu dan Pemkab Sumbawa untuk dukungan gedung yang representatif dan strategis serta berstatus asset/milik Pemerintah Daerah,” ungkap General Manager Geopark Tambora-Samota Biosphere Reserve Pulau Sumbawa, Ir. Hadi Santoso, ST., MM, Selasa (30/08/22) di Sekretariat DP Geopark Tambora, Desa Panda, Kabupaten Bima.
Menurut Wakil Ketua KADIN Bima ini, hal tersebut sesuai Surat Kepala Pusat Survei Geologi Badan Geologi KESDM, Nomor T-503/GL.03/BGS/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 tentang Permohonan Data Calon Lokasi Pusat Informasi Geologi.
Dijelaskan, untuk tahun 2023 akan dilakukan perencaaan dan pengisian Pusat Informasi Geologi di kawasan Geopark Nasional Ijen dan Geopark Nasional Tambora.
Pelaksanaan Perencanaan dan Pengisian Pusat Informasi Geologi di kawasan Geopark Nasional Ijen dan Geopark Nasional Tambora akan dilaksanakan oleh pihak ketiga, yang akan diseleksi melalui proses lelang pada bulan November 2022 oleh Kementrian ESDM RI.
“Dalam rangka mensukseskan Perencanaan dan Pengisian PIG tersebut. Kami diminta untuk sesegera mungkin mengirimkan data dan informasi terkait usulan lokasi bangunan calon Pusat Informasi Geologi, yang dilengkapi dengan alamat lengkap, status kepemilikan aset, dan lampiran pendukung seperti denah dan foto penunjang lainnya,” ujar Hadi.
Ia optimis baik proses penyediaan bangunan oleh Pemda maupun perencanaan dan pengisian PIG oleh Kementrian ESDM RI akan berjalan lancar.
Karena keberadaan PIG ini sangat penting dan sudah lama dinantikan oleh masyarakat Pulau Sumbawa, Pemprov NTB, maupun oleh Pemkab se Pulau Sumbawa.
“Pak Gubernur NTB, Zulkieflimansyah sangat mengapreasiasi dan mensupport penuh rencana PIG ini. Dan langsung memerintahkan kami untuk segera memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kepala PSG Badan Geologi,” sambung Hadi.
Keberadaan PIG Geopark Tambora berfungsi untuk mendukung visibiltas Geopark Tambora. Selain itu juga merupakan sarana eduwisata, geowisata dan penyebarluasan informasi kegeologian dan Geopark Tambora.
“Serta akan menjadi pendorong peningkatan kunjungan wisata, khususnya di kawasan Geopark Tambora,” tandas pria yang pernah menjabat Pimpinan Perguruan Tinggi di Bima ini. ***
Puan Maharani Ajak Kolaborasi Bangun Dunia yang Lebih Baik
Dalam pembukaan SAI20 di Bali, Puan Maharani ajak gotong royong membangun dunia yang lebih baik untuk semua
BALI.lombokjournal.com ~ Ketua DPR RI Puan Maharani selaku Chair of Parliament 20 (P20) menghadiri Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) yang merupakan Engagement Group terbaru di G20.
Dalam forum yang diprakarsai oleh Indonesia dalam Presidensi G20 2022 ini, Puan mengajak negara-negara G20 berkolaborasi dalam berbagai isu global.
Kehadiran Puan di pembukaan SAI20 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, Selasa (30/08/22), disambut oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Isma Yatun sebagai Ketua SAI20.
Puan didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri.
“Kita hidup di bumi yang sama, oleh karena itu kita perlu mengedepankan kerja bersama, kolaborasi, gotong royong membangun dunia yang lebih baik untuk semua,” kata Puan.
Forum ini ditujukan bagi Lembaga Tinggi Audit (SAI) negara-negara anggota G20 untuk mendorong kerja sama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di antara negara-negara G20.
SAI20 pun berfokus pada good and accountable governance melalui peningkatan peran SAIs dalam kerangka G20.
Tujuan dari SAI20 Summit sendiri adalah untuk mendiskusikan kontribusi nyata lembaga pemeriksa keuangan negara anggota G20 dalam situasi dan pasca pandemi Covid-19. Selain itu untuk percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
“Hal ini tentu sangat strategis, karena dunia baru saja dihadapkan pada situasi Pandemi Covid-19 yang membutuhkan upaya dan langkah-langkah pengelolaan keuangan negara yang tidak biasa,” jelas Puan.
“Sehingga peran lembaga pemeriksa keuangan negara, Supreme Audit Institutions, sangat penting untuk dapat merespons kebutuhan mendesak akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam situasi dan pasca pandemi,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan menambahkan, pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan ekonomi, fiskal, dan sosial ke semua Negara di dunia. Semua negara pun mengambil langkah-langkah antisipasi dan mengatasi ancaman krisis.
“Sejumlah besar dana yang berasal dari rakyat, digunakan oleh pemerintah masing-masing negara untuk menangani bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi,” sebut Puan.
Akibat pandemi Covid-19, sejumlah agenda pembangunan mengalami perlambatan, termasuk langkah-langkah dalam mencapai SDGs karena sumber daya negara diarahkan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman pandemi dan dampaknya.
Puan berharap hasil KTT G20 mendatang mampu mengatasi tantangan global yang paling mendesak saat ini sesuai tema Presidensi G20 Indonesia ‘Recover Together, Recover Stronger’.
“Dan dapat menyatukan upaya bersama demi recovery yang lebih baik dari krisis Covid-19 untuk kemudian mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di negara-negara di seluruh dunia,” ungkap mantan Menko PMK itu.
Komitmen tersebut, kata Puan, tentu menjadi semangat di Parlemen dan di Supreme Audit Institutions untuk berkontribusi dalam kewenangan konstitusionalnya dalam memperkuat pemulihan.
Sebagai penyelenggara The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), DPR RI pun memberi apresiasi kepada BPK RI yang telah mengambil inisiasi pembentukan Supreme Audit Institutions 20 (SAI20) sebagai new engagement group G20.
“Sehingga akan dapat ikut merespons kebutuhan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola sumber daya negara, di tengah dan pasca pandemi Covid-19,” tutur Puan.
Puan mengatakan DPR RI bersama dengan Parlemen dunia melalui Inter-Parliamentary Union (IPU) dan Pertemuan P20 juga memberikan perhatian dalam upaya bersama memperkuat peran parlemen dalam melegitimasi upaya terbaik pemerintah dalam menjalankan pemulihan sosial dan ekonomi dampak pandemi dan sejumlah agenda tantangan global ke depan.
“Parlemen, melalui The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20), akan ikut mengambil peran strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintah masing-masing negara G20 dalam menjalankan agenda bersama,” urainya.
“Melalui tugas konstitusionalnya, Parlemen akan berperan melalui fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk dapat memperkuat implementasi agenda bersama negara G20, yang dapat memperkuat pemulihan sosial dan ekonomi di masing-masing negara,” imbuh Puan.
Pertemuan The G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) yang akan diselenggarakan bulan Oktober mendatang akan mengambil tema ‘Stronger Praliament For Sustainable Recovery’ disebut sejalan dengan tema Presidensi G20.
P20 nantinya akan membahas 4 isu priorotas yaitu akselerasi Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau, Ketahanan Pangan dan Energi serta Tantangan Ekonomi, Parlemen yang Efektif dan Demokrasi Dinamis serta Inklusi Sosial, dan Kesetaraan Gender serta Pemberdayaan Perempuan.
“Ke-empat isu tersebut sangat relevan dalam rangka pemulihan global pasca pandemi dan berbagai permasalahan aktual global yang dihadapi saat ini,” tegas Puan.
Melalui kewenangan konstitusionalnya, Parlemen disebut akan ikut mengawal implementasi agenda global di bidang keuangan, moneter, dan pembangunan yang akan memperkuat kemajuan di negaranya masing-masing dalam mewujudkan kehidupan rakyatnya yang sejahtera. Puan berharap Supreme Audit Institutions masing-masing negara juga dapat ikut mengambil peran sebagai mitra G20.
“Peran dalam memastikan dan meningkatkan kinerja akuntabilitas dan efektivitas dari program dan kebijakan global yang dijalankan oleh masing-masing negara,” ucap cucu proklamator RI Bung Karno tersebut.
“Peran ini dapat dilaksanakan oleh SAI dengan menciptakan pendekatan tata kelola yang dapat berfungsi sebagai platform yang dapat memandu pemerintah menuju capaian agenda global yang memperkuat kemajuan nasionalnya. Sehingga SAI ikut mengawal keberlanjutan agenda global yang telah disepakati bersama,” sambung Puan.
Isu-isu prioritas yang dibahas dalam SAI20 diharapkan akan mempercepat pemulihan ekonomi dan membangun ketahanan negara, serta mempercepat target agenda SDGs di tahun 2030.
“Melalui kewenangan konstitusionalnya, Pemerintah, Parlemen, Supreme Audit Institutions membangun komitmen dalam menjalankan agenda bersama untuk membangun suatu dunia yang sehat, aman, damai dan sejahtera bagi semua,” tutup Puan.(*)
