Para aktivis HMI diminta mulai fokus persoalan ekonomi dengan menemukan bisnis baru

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat,  Zulkieflimansyah berpesan agar kegiatan aktivis HMI  dilakukan berbeda dari sebelumnya dan fokus pada pengembangan ekonomi. 

Pesan itu disampaikan menjelang kegiatan Pelatihan Kader kepemimpinan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Bali Nusa Tenggara yang akan digelar bulan September ini.  

BACA JUGA; Awardee NTB Diminta Menjadi Duta Investasi, Budaya dan Pariwisata

“Misalnya mengundang pembicara dari kalangan biasa namun punya pengalaman enterpreneurship sukses atau tokoh lokal,” kata Gubernur saat menerima kader HMI di  Pendopo, Jumat (02/09/22). 

Gubernur menyampaiakn pesan itu  agar kader HMI mulai fokus pada kegiatan membangun ekonomi dan tidak selalu membahas politik praktis. 

Menurut Gubernur, persoalan ekonomi seharusnya juga menjadi urusan aktivis dan berperan lebih banyak sesuai tuntutan zaman dengan menemukan bisnis baru yang bisa dikelola oleh organisasi maupun perorangan di HMI. 

Rahmat Jayadi, Ketua HMI Badko Bali Nusra mengatakan, rencananya  pelatihan akan dimulai pada 8 September mendatang. 

Dalam pertemuan dengan Gubernur, ia juga memaparkan program pelatihan dan konsep kegiatan yang akan mengundang tokoh tokoh nasional. 

BACA JUGA: Program Mawar Emas Dipastikan Dinikmati Masyarakat

“Untuk penguatan materi tentang kepemimpinan,” ujar Rahmat. ***

Program beasiswa dan gelaran event internasional di NTB menarik Menteri Pendidikan Singapura untuk menjajaki kerjasama

KLU.lombokjournal.com ~ Menteri Pendidikan Singapura, Mahmud Maliki mengagumi geliat pariwisata dan event dunia yang digelar di NTB. 

Kekaguman Maliki diungkapkan saat bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah di Gili Trawangan, Lombok Utara, Jumat (02/09/22). 

“Reputasi NTB sebagai host event dunia sudah mulai dikenal. Itu sebabnya kami merasa perlu bertemu Gubernur,” ujar Mahmud Maliki. 

Gubernur menyambut baik kehadiran Mahmud Maliki di NTB di sela kegiatan mengikuti event G20 di Bali. 

“Nanti kita bahas apa yang bisa dilakukan kerjasama dengan Singapura,” ujar Gubernur Zul. 

Mahmud Maliki juga mengutarakan hal senada terkait kerjasama dengan NTB. Ia menjajaki peluang kerjasama di bidang pendidikan dan lain lain, setelah mendengar pemaparan Gubernur Zul tentang program beasiswa dan gelaran event internasional. 

Ia berharap, dapat segera    membahas peluang kerjasama dengan NTB dalam waktu singkat selama berada di NTB. ***

Penyerahan dokumen kerjasama diserahkan Pemprov NTB untuk kepastian hukum 

GILITRAWANGAN.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan dokumen perjanjian kerjasama pemanfaatan aset kepada lima pengusaha Gili Trawangan. 

Hal tersebut sebagai kepastian hukum berusaha bagi 200 lebih pengelola aset milik Pemprov pasca penguasaan oleh PT GTI. 

Sebelumnya, Pemprov NTB telah mengusulkan pemutusan kontrak dengan PT GTI melalui addendum atau pembaharuan kerjasama atas kontrak PT GTI yang seharusnya berakhir pada 2025 mendatang. 

BACA JUGA: Awardee NTB Diminta Jadi Duta Investasi, Budaya dan Pariwisata

“Kami mengapresiasi komunitas bisnis di Gili Trawangan untuk kerjasamanya dan membantu jika ada kesulitan,” jelas Gubernur NTB, Zulkieflimansyah di Gili Trawangan, Jumat (02/09/22). 

Dikatakan Gubernur,  kepastian hukum ini akan menjelaskan status investasi para pengusaha dan pihak Pemprov tetap akan hadir di Gili Trawangan memastikan investasi dan aset berjalan sesuai aturan berlaku.

Sementara itu, staf ahli BPN Ari Pramono mengatakan, pembatalan Hak Guna Bangunan (HGB) PT GTI sedang berproses. 

Para pengusaha yang berinvestasi di Gili Trawangan wajib melakukan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemilik sebenarnya yakni Pemprov NTB seperti yang diserahkan hari ini. 

“Nantinya setelah pembatalan dengan PT GTI akan diberikan HGB yang berlaku selama tiga puluh tahun dan bisa diperpanjang dua puluh tahun dan diperbaharui tiga puluh tahun”, jelasnya. 

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam persoalan lahan di Gili Trawangan memastikan kerugian negara yang tejadi selama ini dapat diselamatkan dengan kepastian hukum bagi para pihak. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Buka Rapat Dengar Pendapat Bersama KPK

“Dengan kepastian hukum, nilai keekonomian dari Gili Trawangan akan sangat besar dari yang selama ini terjadi”, terangnya. 

Hadir pula Dirkrimsus Asdatun Kajati, Wakil Bupati Lombok Utara dan    para kepala OPD Pemprov NTB.***

Sekda NTB menilai para awardee akan lebih efektif untuk mempromosikan berbagai potensi NTB di luar negeri

MATARAM.lombokjournal.com ~ Para Awardee atau penerima beasiswa ke luar negeri diminta menjadi Duta Investasi, Budaya, dan Pariwisata di negara tujuan belajar masing-masing. 

Hrapan itu disampaikan Sekertaris Daerah Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi di hadapan 110 penerima beasiswa, saat mengisi sekaligus membuka acara Pelatihan Kepemimpinan bagi Awardee Beasiswa NTB tujuan Malaysia dan Eropa di Gedung Graha Bhakti Praja, Mataram, Jum’at (02/09/22). 

“Jadilah duta investasi dan budaya untuk NTB,” pesan Miq Gite 

BACA JUGA: Gubernur NTB Buka Rapat Dengar Pendapat bersama KPK

Menurutnya, lebih efektif jika para awardee yang mempromosikan berbagai potensi NTB di luar negeri. Karena, para awardee akan tinggal lebih lama dan membangun relasi dengan banyak pihak. 

Miq Gite meminta para Awardee untuk tidak hanya fokus pada akademik saja. Melainkan juga memperkuat networking yang baik dengan partner yang ada, sehingga tumbuh trust atau kepercayaan. 

“Anda adalah virus-virus yang bermanfaat bagi daerah ini untuk merubah berbagai hal yang akan datang,” pesan Sekda. 

Sementara itu, Muhammad Zaki, Awardee tujuan Malaysia mengaku optimis dengan pesan yang diutarakan Sekda. 

Ia bertekad untuk memberikan kontribusi terbaik, untuk Nusa Tenggara Barat, dengan menjadi duta investasi dan budaya seperti yang diharapkan. 

“Saya berharap lima sampai sepuluh tahun kedepan saya bisa memberikan kontribusi yang lebih wow untuk daerah,” tutur Zaki. 

BACA JUGA: Beasiswa dan Investasi Pendidikan dari Turki, Gubernur NTB Siap Kolaborasi

Total Awardee yang mengikuti pelatihan tersebut sejumlah 110 orang. Dengan pembagian negaja tujuan, di antaranya Malaysia 81 awardee, Ceko 4 awardee, dan sisanya Polandia sebanyak 25. ***

Sekda NTB minta kontribusi para jajaran pengurus Korpri memberikan manfaat dan berkontribusi bagi bangsa dan negara

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, meminta kontribusi dari para pengurus yang baru untuk membuktikan tanggungjawab dan dedikasi mereka sebagai Pengurus Korpri.

Hal itu ditegaskan Sekda setelah resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus Korpri NTB, masa bhakti 2022-2027.  

“Kita selaku Pengurus Korpri dituntut di bawah panji-panji Korpri harus melakukan hal-hal yang positif, memberikan manfaat dan berkontribusi bagi bangsa dan negara dalam skala makro,” tutur Miq Gite, sapaan akrab Sekda NTB saat pengukuhan yang berlangsung di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Kamis (01/09/22).

BACA JUGA: Gubernur Buka Rapat Dengar Pendapat dengan KPK

Miq Gite juga menyampaikan, jajaran pengurus menjadi dinamisator, stabilisator serta akselerator gerakan pembangunan, bukan sebaliknya menjadi provokator.

“Keberadaan ASN sebagai anggota Korpri secara sadar maupun tidak sadar sering membuat kegaduhan dengan jari-jarinya, menjadi polusi informasi,” ucapnya.

Diharapkan, orang-orang yang telah dikukuhkan  merupakan orang-orang yang memiliki komitmen. Dan dapat bekerja sama dan berpikir lebih keras untuk membantu, melayani serta mensejahterakan 13 ribu Anggota Korpri di NTB.

Memuliakan ASN

Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional, Zudan Arid Fakrullah menyampaikan, Korpri harus terus bertransformasi. Dalam hal ini konsolidasi organisasi menjadi sangat penting.

“Tugas kita adalah memuliakan ASN dari hidup sampai meninggal dunia, bukan hanya sampai pensiun,” ungkapnya. 

Zudan menambahkan,  Korpri harus mampu masuk ke seluruh OPD dengan memberikan reward seperti guru terbaik bisa diberangkatkan umroh, atau ASN terbaik diberikan jabatan eselon 3 atau 4.

Sentuh anggota Korpri lainnya dengan hal-hal seperti itu agar mereka merasakan kehadiran Pengurus Korpri.

Lebih lanjut Ia juga mengatakan, salah satu hal kecil tetapi perlu dibenahi adalah logo pin Korpri yang masih banyak salah. Banyak pin Korpri yang digunakan warnanya bermacam-macam, ini merupakan hal yang perlu dikonsolidasikan juga.

BACA JUGA; Program Mawar Emas Dipastikan Dinikmati Masyarakat

“Ada merah, biru, hijau, putih, pokonya kalau pin Korpri yang dijual di Pasar Senen itu salah,” ucapnya.

Zudan Fakrullah berharap dengan NTB yang dikaruniai alam yang luar biasa, pariwisata dan kuliner yang indah, supaya ASN di NTB dapat melakukan branding dan marketing dengan memberitakan hal baik tentang NTB secara terus menerus.

“Dari 13 ribu orang apabila 50 persennya saja mempromosikan NTB setiap hari, pasti NTB akan jaya percayalah,” pungkasnya.***

Staf Ahli Pemprov NTB minta berkas kerjasama dan proses negoisasi dengan PT Universal Eco Pasifik cepat ditindaklanjuti

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berencana melakukan kerjasama sewa fasilitas dengan PT. Universal Eco Pasific.

Kerjasama itu terkait Pengelolaan Limbah Bahan Beracun & Berbahaya (B3) Medis yang ada di Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu (PPST) Regional Lemer, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat (Lobar).

Pemprov NTB melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan, Amry Rakhman meminta seluruh berkas kerjasama dan proses negosiasi harus disegerakan agar cepat ditindaklanjuti. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Buka Rapat Dengar Pendapat bersama KPK

“Jadi rencana ini harus segera diclearkan ya, supaya proses negosiasi dengan mitra cepat dilaksanakan. Setelah kita satu paham, baru nanti perjanjiannya ditindaklanjuti Pak Gubernur atau Pak Sekda,” kata Amry, Rabu (01/09/22).

Perwakilan dari PT Universal Eco Pasific Boby menyampaikan, fasilitas pengelolaan limbah di PPST Lemer Sekotong tidak akan sebesar fasilitas PT. Universal Eco Pasific di Banten, namun sifatnya sama. 

“Yang di Sekotong mungkin skalanya tidak akan sebesar fasilitas yang ada di Banten karena ketersediaan lahan. Tapi sifatnya dari segi fasilitas dan manajemen akan mengikuti. Nanti kita koordinasikan kembali,” jelas Boby.

Perlu diketahui, PT Universal Eco Pasific sendiri merupakan sebuah perusahaan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan ramah lingkungan, untuk mewujudkan Indonesia bebas limbah dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penerapan ekonomi sirkular bagi bisnis dan industri. 

Dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan, Universal Eco dapat melayani berbagai jenis kebutuhan pengelolaan limbah domestik dan B3 yang bersumber dari area komersil, industri, dan fasilitas layanan kesehatan.

BACA JUGA: Program Mawar Emas Dipastikan Dinikmati Masyarakat

Keterangan yang berhasil dihimpun memastikan, setelah berdiskusi dengan melibatkan beberapa stakeholders Pemprov NTB, Dinas LHK Provinsi NTB pun melanjutkan negosiasi perjanjian kerjasama dengan PT. Universal Eco Pasific yang kemudian selanjutnya akan diadakan pertemuan kembali untuk penandatangan perjanjian kerjasama. 

Turut hadir pada diskusi tersebut, Asisten III Setda Provinsi NTB, Kepala BPKAD Provinsi NTB, dan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB.***

Gubernur NTB: Turnamen sepakbola menjadi wadah mencari bakat pemain bola masa depan

LOTIM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, .Zulkieflimansyah menyampaikan sambutan pada peresmian Kades Cup lll, bertempat di Lapangan Umum Sepakbola Desa Labuhan Haji Lombok Timur, Rabu (01/09/22).

Ia minta seluruh pemain yang bertanding pada turnamen sepakbola Kades Cup lll Desa Labuhan Haji Lombok Timur tetap menjaga sportifitas olahraga dijunjung tinggi dengan baik.

BACA JUGA: Program Mawar Emas Dipastikan Dinikmati Masyarakat

“Bertanding itu bukan soal menang dan kalah, yang paling utama adalah persaudaraan dan sportifitas,” ungkap Gubernur Zul. 

Bang Zul mengatakan, turnamen ini bisa menumbuhkan kebersamaan untuk memperkuat persatuan dan menjadi wadah manifestasi untuk berbahagia. Sehingga tidak perlu ribut-ribut karena kalah dan menang.

Sebagai pecinta bola, adanya banyak turnamen sepakbola di setiap desa menjadi wadah untuk mencari bakat pemain bola masa depan.

“Kelak, dari Labuhan Haji, dari Lombok Timur yang kita cintai ini, lahir pesepakbola yang hebat, hingga membanggakan daerah dan bangsa tercinta,” kata Bang Zul.

Untuk diketahui, pada turnamen Kades Cup lll Desa Labuhan Haji terdapat 25 klub yang ikut bertanding. Turnamen ini diharapkan bisa berjalan lancar dan damai sampai final. 

BACA JUGA: Jalan Sehat Desa Anjani, Gubernur Juga Tinjau Lapak UKM

Secara simbolis Bang Zul didampingi Kadispora NTB, Kadis Sosial NTB, Kades Labuhan Haji, Polsek dan Danramil untuk menendang bola ke tengah lapangan sebagai tanda dimulainya turnamen sepakbola. ***

Kata Gubernur NTB, KPK selalu hadir memberikan pendampingan kepada Provinsi NTB, salah satunya penyelesaian persoalan Gili Trawangan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengapresiasi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu hadir memberikan pendampingan kepada Provinsi NTB dalam menangani berbagai persoalan di NTB, salah satunya persoalan di Gili Trawangan.

Bang Zul sapaan Gubernur NTB menyampaikan itu mengawali Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (01/09/22).

BACA JUGA: Pemprov NTB bersama Plan Indonesia Perkawinan Anak

Hadir dalam dengar pendapat itu, antara lain Pimpinan KPK RI, Inspektur III Inspektorat Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB dan seluruh jajaran Fokopimda Provinsi NTB.

“Kita berterima kasih kepada KPK, yang telah mendampingi kami, memberikan masukan dan arahan, sehingga tersesat di jalan yang terang itu bisa dihindari. Salah satunya yaitu KPK mendampingi kami untuk menyelesaikan persoalan Gili Trawangan yang berpotensi membuat negara rugi hingga triliunan akibat tidak maskimalnya penggunaan aset,” kata Bang Zul.

23 Gubernur Ditangkap

Pimpinan KPK, Nurul Ghufron mengatakan, sampai tahun 2022 tidak kurang dari 1.400 orang yang telah ditangkap oleh KPK. Gubernur yang ditangkap sebanyak 23 orang, Bupati Walikota sebanyak 44 orang dan Anggota Dewan. 

“KPK bukan membuat wadah untuk Indonesia menjadi bopeng dan jelek, kami ingin wajah hukum bangsa indonesia itu tegak berwibawa di hadapan internasional karena tidak ada yang korup, KPK tidak ingin menangkap dan memperbanyak angka angka ini,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai salah satu aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

“Monitoring Center for Prevention (MCP) itu merupakan bagian dari perbaikan sistem. Salah satunya adalah dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.

Ghufron juga berpesan agar MCP tidak hanya dipandang sebagai angka-angka semata. Tetapi menjadi arahan bagi para pemimpin daerah untuk menjaga integritas dan dedikasinya kepada rakyat.

Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah, yakni komitmen pimpinan baik Kepala Daerah dan Ketua DPRD, Integritas ASN, Sistem Tatakelola yang terintegritas, pengawasan yang memadai, reward and punisgment, kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak dan partisipasi aktif publik dan stakeholders.

BACA JUGA: Di Danau Toba Inang-inang Doakan Puan Jadi Presiden

Sementara, Inspektur III Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Dr. Elfin Elyas, M.Si., CRGP, CGCAE, CFrA memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sama-sama berkolaborasi dalam memperhatikan capaian MCP Pemprov NTB, terkait perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, perizinan, pengawasan Apip, Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan BMD.

“Kami berharap tim verifikasi dari kementerian dalam negeri, KPK dan seluruh pemerintah provinsi kabupaten kota harus sama-sama berkolaborasi, kita mengintevensi itu untuk memperbaiki bukan untuk menghukum, tetapi memperbaiki agar pelayanan kepada masyarakat baik. ***

Gubernur NTB mengatakan, dengan program Mawar Emas masyarakat tidak lagi terjebak rentenir yang menawarjkan kemudahan meminjam dengan bunga berlipat 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Akses keuangan bagi masyarakat melalui program Melawan Renternir Berbasis Masjid atau Mawar Emas dipastikan dapat dinikmati masyarakat. 

Penegasan itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah saat mengunjungi jamaah masjid Al Ikhlas, Karang Tatah, Kota Mataram, Kamis (01/09/22).

“Saya yakin banyak jamaah masjid kita yang meminjam uang di rentenir. Saya pastikan program Mawar Emas akan diberikan pada jamaah masjid yang membutuhkan,” katanya.

BACA JUGA: Pemprov NTB bersama Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak

Gubernur menyadari masih banyak masyarakat yang memanfaatkan rentenir untuk soal keuangan karena kemudahan meminjam, meski dengan bunga yang berlipat. 

Ia berharap, program ini akan membantu jamaah masjid untuk perekonomian. 

Ditambahkan pula, akses keuangan masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan lembaga keuangan seperti bank, kerap masih sulit diakses karena persyaratan yang menyulitkan. 

“Tapi uang yang dipinjam dari masjid harus dikembalikan dan pengurus akan memilih siapa yang amanah di antara jamaah nantinya,” tambah Gubernur. 

Hal serupa disampaikan pula saat menemui jamaah masjid Nurul Huda, Karang Tapen agar     warga maupun jamaah masjid bisa mendapatkan bantuan keuangan melalui program Mawar Emas. 

Gubernur berpesan, agar selalu mensyukuri keadaan karena setiap orang memiliki persoalannya masing-masing. 

Hal ini ditegaskan agar masyarakat tetap optimis dan berkontribusi bagi kemajuan lingkungan dan daerah. 

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Karang Tatah, Prof Zaenal Asikin  mengatakan, kehadiran Gubernur sangat dinanti warga. 

“Sebagai warga kampung di tengah kota terkadang merasa kurang diperhatikan walau persoalan di kampung sama,” sebut Asikin. 

Namun demikian, ia mengapresiasi Gubernur Zulkieflimansyah yang selalu menyediakan waktu untuk berkeliling mengunjungi warga masyarakat di kampung, desa dan dusun di NTB. 

Hadir pula mendampingi Gubernur, Ketua Baznas NTB, Karo Kesra, Karo Adpim dan anggota DPRD kota Mataram.*** 

Penandatangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 merupakan hasil sinergi DPRD dan Pemda KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pemda KLU dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 berlangsung di DPRD Lombok Utara, Kamis (01/09/22).

Penandatangan itu dilakukan setelah melalui tahap pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara. 

BACA JUGA: Pemprov NTB dan Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak

Sebelum penandatanganan dilakukan, dibacakan Laporan Banggar oleh Juru Bicara Banggar DPRD KLU Made Kariyasa, S.Pd.H. 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Banggar DPRD KLU menghargai upaya yang dilakukan Pemda KLU. Yakni mengoptimalkan  reaslisasi target pendapatan daerah melalui penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang pendapatan lainnya. 

Di lain sisi, Banggar DPRD KLU  prihatin terhadap realisasi PAD sampai Bulan Agustus 2022 baru tercapai 46,76 persen. Realisasi PAD dari pajak daerah mencapai 32,50 persen, dan retribusi daerah mencapai 24,14 persen. 

“Pencapaian PAD yang belum optimal dari pajak pemerintah daerah, mesti memperbaiki obyek dan subyek pajak retribusi. Serta melakukan penagihan secara intensif. Berkaitan dengan  potensi penerimaan bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar 53,46 miliar lebih, realisasi penerimaan PAD dari BPHTB telah mencapai 79,15 persen sampai  pertengahan Agustus 2022,” tuturnya.

Dalam rapat bersama Banggar dan TAPD menyatakan, seluruh regulasi dimaksud telah disesuaikan. 

Belanja operasional harus lebih proporsional dengan belanja modal, karena komposisinya  dominan sebesar 66,06 persen. Sedangkan belanja modal tidak ideal yaitu hanya sebesar 19,61 persen.

Banggar DPRD KLU berkesimpulan, landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS tahun 2022 perlu disesuaikan dengan  berbagai perubahan. 

Ke depan Pemda KLU perlu memperjelas rumusan kerangka ekonomi makro daerah, dalam rangka meningkatkan PAD. 

“Pemda KLU diharapkan dapat memperbaiki sistem pemungutan dengan kebijakan regulasi pendapatan daerah. Secara umum substansi dan sistimatika penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD KLU tahun 2022 telah memenuhi ketentuan dan dapat disepakati lebih lanjut, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” imbuhnya. 

BACA JUGA: Pelantikan Waka II DPRD NTB, Ini Pesan Gubernur NTB

Usai pembacaan Laporan Banggar, dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan, sinergi antara Pemda KLU dengan DPRD KLU tentang KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2022. 

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos yang dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati Danny Karter FR, ST., M.Eng.

Selain itu hadir Penjabat  Sekretaris Daerah Anding Duwi Cahyadi, MM bersama Para Forkopimda, Para Anggota DPRD, serta Unsur Pimpinan OPD se-KLU. ***