Hadirkan Tokoh Masyarakat dan Akademisi, HBK sosdapil dengan mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan dengan mengahadirkan akademisi sebagai nara sumber

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sosialisasi Daerah Pemilihan (Sosdapil) di Lombok Timur dan Lombok Tengah digelar Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK), Sabtu (10/09/22). 

Politisi Partai Gerindra ini ingin memastikan, kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan secara harmonis dengan menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI, yakni PANCASILA, UUD 1945, NKRI, dan BHINEKA TUNGGAL IKA.

Di masing-masing tempat pelaksanaan sosialisasi, total hadir 200 orang peserta. Terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para pengurus Partai Gerindra di tingkat Kecamatan. 

Hadir pula akademisi-akademisi yang menjadi nara sumber pada kegiatan tersebut.

HBK menjelaskan, selain untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terus berjalan secara harmonis, sosialiasi 4 Pilar ini dimaksudkan membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya mewaspadai terbukanya arus informasi sebagai dampak modernitas dan globalisasi.

BACA JUGA: Pencegahan Korupsi di BUMD, yang Rugi Tak Perlu Dipertahankan

Ini sangat mudah membawa ideologi dari luar yang berpotensi mengikis ideologi bangsa.

“Itu sebabnya, sangat perlu untuk terus mensosialisasikan 4 Pilar Kebangsaan di tengah-tengah masyarakat agar semangat persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara tetap terjaga,” kata HBK.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menekankan, dengan terus disosialisasikannya 4 Pilar kebangsaan, Indonesia akan menjadi kuat dan tidak mudah terpecah-belah dengan isu-su yang menyesatkan. Baik yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia.

HBK melanjutkan, walaupun perang terbuka seperti yang terjadi di Rusia dan Ukraina diprediksi tidak akan terjadi dalam kurun waktu beberapa puluh tahun ke depan.

Tapi pada saat ini, Indonesia masih sangat rentan terhadap perang bentuk lain yang kita kenal sebagai perang proxy.

“Jadi, Indonesia harus tetap mewaspada dengan adanya Proxy War atau Perang Proksi ini,” kata tokoh yang mengawali karir sebagai peronel TNI ini.

Perang Proksi sendiri adalah suatu peperangan dimana lawan menggunakan kekuatan pihak ketiga sebagai pengganti berkelahi satu sama lain secara langsung.

HBK menjelaskan, akan menjadi masalah besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ke depan, bila para elite kekuasaan, tokoh-tokoh sentral yang sangat didengar, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak memahami bahwa mereka telah digunakan sebagai aktor penting atau pelaku utama dari sebuah Perang Proksi. 

Seperti melakukan pengikisan, pelemahan, bahkan penghancuran terhadap nilai-nilai penting dan fundamental dari perjalanan kehidupan Indonesia sebagai bangsa.

Bahkan secara tidak disadari, kata HBK, ada segelintir elite-elite di Indonesia yang diistilahkan HBK telah sanggup berselingkuh dan bahkan menghianati warisan penting dan fundamental dari para pendiri bangsa Indonesia, yaitu 4 Pilar kebangsaan demi kepentingan pribadinya. 

Padahal, 4 Pilar kebangsaan telah terbukti mampu menjaga dan mempersatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa.

“Menurut saya, isu dan stigmatisasi Caleg Impor adalah salah satu bentuk dari pada Perang Proxy yang telah hadir di tengah-tengah kita,” tandas HBK.

Air Bersih dan Telur Segar untuk Warga KLU

Sementara itu, di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sekretaris Yayasan HBK PEDULI, Rannya Agustyra Kristiono, mewakili HBK sebagai Ketua Yayasan HBK PEDULI, melakukan pendampingan kepada Tim HBK PEDULI KLU untuk menyalurkan bantuan air bersih dan bantuan telur ayam segar. 

Bantuan tersebut diserahkan kepada masyarakat di Dusun Kertaraharja dan Dusun Gitak Demung, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, KLU.

Rannya menjelaskan, pendampingan kegiatan ini juga dimaksudkan untuk melakukan evaluasi bagi perbaikan-perbaikan kegiatan HBK PEDULI ke depan, sehingga bisa berjalan secara efektif.

“Penyaluran bantuan telur ayam segar ini akan menjadi bagian penting dari upaya dan ikhtiar HBK Peduli dalam memerangi kasus stunting di Prov. NTB, khususnya di P. Lombok,” kata Rannya.

Dara yang banyak menginspirasi generasi millenial NTB ini mengaku, sangat miris dan prihatin manakala NTB masih berada di posisi kedua sebagai daerah dengan kasus stunting terburuk dari 34 Provinsi di Indonesia.

BACA JUGA: BUMD di Indonesia Dikelola Direksi Semau-maunya

“Kita semua harus bangun, tersadar, dan memulai kerja keras membantu Pemerintah Daerah memerangi kasus stunting di tengah-tengah masyarakat  kita,” imbuh Rannya.

Pada kegiatan penyaluran bantuan air bersih dan telur ayam segar tersebut, hadir Penasehat HBK PEDULI KLU Sudirsah Sujanto dan Ketua DPC Partai Gerindra KLU yang juga adalah Wakil Bupati KLU, Danny Carter Ridawan.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Danny mengemukakan, Pemda KLU sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kegiatan dan program-program HBK PEDULI yang terus hadir dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat. (*)

Sampaikan ucapan selamat kepada peserta wisuda STIE Bima, Gubernur NTB menyampaikan pesan penting untuk para wisudawan agar terus belajar berkarya nyata dalam masyarakat

KOTABIMA.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengapresiasi dan menyampaikan rasa bangga kepada civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bima, yang menghasilkan SDM yang berkualitas di Bumi Gora.

“Banyak orang-orang hebat yang sudah menjadi lulusan dari kampus kita yang luar biasa ini,” kata Bang Zul sapaan Gubernur NTB.

BACA JUGA: Lombok Sumbawa Fair Digelar Jelang WSBK

Ia menyampaikan itu melalui video yang diputar di dua layar monitor depan 249 wisudawan dan wisudawati dan peserta rapat senat terbuka, saat Wisuda sarjana ekonomi angkatan XIX Tahun 2022, STIE Bima, Kamis (8/9/2022) di aula kampus STIE Kota Bima.

Bang Zul berharap, ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati, menjadi bagian untuk melanjutkan perjuangan,  dalam mengasah potensi diri untuk terus belajar berkarya nyata dalam masyarakat.

Sehingga ke depan, para wisudawan-wisudawati STIE Bima menjadi orang hebat,  yang akan melanjutkan kepemimpinan dimasa yang akan datang.

“Jalan panjang selalu harus dimulai dengan mengayunkan langkah pertama,” ungkap alumni Ekonomi Universitas Indonesia ini, di depan Ketua STIE Bima Firdaus, ST., MM., yang membuka acara rapat Senat terbuka.

Ucapan selamat melalui video juga disampaikan para tokoh nasional, Gubernur DKI dan Jawa Tengah di depan Civitas Akademika kampus biru dan ratusan keluarga dan orang tua wisudawan dan wisudawati  Sarjana ekonomi Angkatan 19 Tahun 2022, STIE Bima.

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif sandiaga Salahuddin Uno juga  mengucapkan selamat dan sukses atas wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bima Angkatan XIX, tahun 2022.

“Selamat memasuki dunia kerja saya tunggu kontribusi anda sekalian pada pembangunan Indonesia terutama di sektor pariwisata dan ekonomi, “kata Bang Sandi sapaanya.

Hal sama disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar pranowo,  Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri yang berhalangan hadir.

Sementara itu, Walikota Bima, HM. Lutfi, SE.,  berpesan agar wisudawan dan wisudawati yang menyandang sarjana ekonomi, harus mampu melihat peluang bisnis di era digital ini.

“Sekarang ini era Digitalisasi, kira harus mampu melihat peluang untuk berusaha,” pesan Walikota.

Perkembangan IT di era sekarang, banyak pekerjaan dan peluang usaha yang ada, hampir di semua sektor. 

“Setidaknya, alumni STIE yang di wisuda hari ini, jadi salahsatu pelopor usaha atau bisnis di Bima,” ajaknya.

BACA JUGA: BUMD di Indonesia Dikelola Direksi Semau-maunya

Pada rangkaian acara tersebut, STIE Bima memberikan penghargaan dan apresiasi kepada mitra kerja STIE Bima, seperti GM Geopark Tambora Ir. Hadi Santoso, ST., MM., Ketua Dekranasda Kota Bima, Hj. Ellya H.M. Lutfi, sejumlah media online dan mitra kerja lainnya. 

Rapat senat terbuka itu dihadiri oleh Kepala LLDikti Wilayah VIII Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi, ketua kampus Tamsis Bima, Dr. Ibnu Khaldun, pejebata eselon dan asiaten Setda Kota dan Kabupaten Bima. ***

Peran BUMD diharapkan menopang PAD, tapi lebih dari 60 persen BUMD kontribusinya kecil bahkan banyak yang selalu rugi

MATARAM.lombokjournal.com ~ BUMD didirikan dengan tujuan menggerakan roda perekonomian suatu daerah.

Hal itu dikatakan Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK sebagai keynote speech pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kamis (08/09/22)

“Maka dari itu, tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan BUMD yang sudah rugi,” kata Alexander Mawarta (Lombok Journal, Kamis 08/09/22) .

Ia mengungkapkan, seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia ada 959 BUMD dengan total aset sebanyak 855 Triliun. 

Tapi dari total BUMD tersebut, sebanyak 60 persen tidak punya SPI (Satuan Pengawasan Internal). Sehingga, karena tidak ada yang mengawasi maka Direksi di BUMD bekerja semau-maunya, tidak ada yang mengatur.

Apakah ini penyebab sebagian besar BUMD selalu rugi?

BACA JUGA: Pencegahan Korupsi di BUMD, yang Rugi Tak Perlu Dipertahankan

Peran BUMD Menopang PAD

Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari BUMD telah berjalan sejak lama sebelum UU tentang otonomi daerah disahkan.

Dasar hukum pembentukan BUMD adalah berdasarkan UU No 5 tahun 1962 tetang perusahaan daerah. UU ini kemudian diperkuat oleh UU No 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah (Nota Keuangan RAPBN, 1997/1998). 

Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggara kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah.

Berdasarkan kategori sasarannya secara lebih detail, BUMD dibedakan menjadi dua yaitu sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan bidang usaha. 

Tetapi, jelas dari kedua sasaran tersebut tujuan pendirian BUMD adalah untuk meningkatkan PAD.

Peran BUMD yang diharapkan cukup besar untuk menopang PAD ini dalam kenyataannya jauh dari harapan. 

Kontribusi BUMD Kecil

Peran dan kontribusi laba BUMD dalam penerimaan PAD di daerah baik tingkat satu maupun tingkat dua masih sangat kecil. 

Komposisi PAD rata-rata di seluruh Provinsi di Indonesia adalah 81,60 persen dari pajak daerah 9,64 persen dari retribusi daerah, 6,43 persen dari PAD lain-lain, dan hanya 2,33 persen berasal dari laba BUMD.

Peran dan kontribusi laba BUMD untuk menopang PAD di seluruh provinsi di Indonesia yang terbesar adalah Sulawesi Tenggara (14,14 persen), kemudian menyusul berturut-turut Kalimantan Selatan (8,43 persen), Sulawesi Utara (5,15 persen), Bengkulu (4,93 persen), NTB (4,25 persen), dan seterusnya hingga yang terkecil Jawa Timur (0,07 persen) 

(data Nota Keuangan RAPBN tahun Anggaran 1999/2000).

Melihat kinerja BUMD di Jawa Timur (Jatim) yang menempati tempat paling buncit dari komposisi laba BUMD untuk menopang PAD sungguh sangat menyedihkan. Dari 11 BUMD yang ada di Jatim hanya ada satu  BUMD yang tergolong sangat sehat yaitu Bank Jatim. Laba BUMD yang disetor dalam PAD tahun 2007 (Rp 89 miliar) sedangkan tahun 2008 (Rp 239,3 miliar). 

Jumlah tersebut memberikan kontribusi 85 persen dari jumlah total laba 11 BUMD dalam PAD.

BACA JUGA: ITDC Diminta Fokus Penyelenggaraan WSBK Tahun Ini

Sedangkan kinerja terparah BUMD di Jatim disumbangkan oleh PT Jatim Investmant management (PT JIM). Tahun 2008, PT JIM tercatat menderita rugi bersih Rp 30 miliar. 

Pada tahun 2007 sumbangan PAD juga nol besar. Padahal, perusahan yang berkantor di Jalan Tunjungan ini telah menghabiskan APBD Jatim hingga Rp 40,3 miliar.

Perlu juga dicatat,  selama tiga tahun terakhir (2007-2009), Pemprov Jatim telah mengucurkan modal awal untuk 11 BUMD sebesar Rp 715 miliar dari kewajiban setor modal sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan untuk tahun APBD 2010, anggaran modal untuk BUMD dialokasikaan di kisaran Rp 86 milliar. Sebagai analogi uang sebesar Rp 715 miliar apabila dimasukkan dalam SBI dengan suku bunga 10 persen pertahun maka Pemprov Jatim sudah mendapatkan imbal hasil Rp 214.5 miliar.

Faktor Penyebab Buruk Performance BUMD

Kinerja BUMD yang buruk ini disebabkan oleh banyak faktor. Baik dari dalam dan dari luar BUMD itu sendiri. 

Kita sudah sering mendengar bahwa BUMD ini dikelola oleh orang-orang yang tidak cukup cakap. Banyak terjadi penempatan direksi dan bahkan tenaga kerja yang kurang didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, skill, dan kompetensi.

Bahkan, beberapa penempatan di BUMD sebagai “tempat buangan” bagi pejabat yang tergeser kedudukannya. 

Ketimpangan kompetensi ini mengakibatkan lemahnya kemampuan manajemen perusahaan serta lemahnya kemampuan pelayanan dan pemasaran, sehingga sulit bersaing dengan perusahaan yang dikelola swasta murni.

Jumlah pegawai yang tidak berkualitas ini cukup memberikan beban fixed operation head yang besar bagi neraca keuangan perusahaan. 

Kurang adanya spesialisasi dan konsentrasi utama dalam bidang usaha perusahaan daerah juga menyebabkan efesiensi yang rendah dan beban biaya operasional yang ditanggung menjadi relatif lebih besar.

Faktor internal lainnya adalah kurangnya perhatian dan kemampuan atas pemeliharaan aset yang dimiliki yang berakibat rendahnya produktivitas, mutu, serta ketepatan produksi. 

Management asset yang acak adut dan neraca keuangan yang selalu negatif mengakibatkan ketidakmampuan BUMD untuk menambah belanja modal (pemberian alat baru, preventif, dan prediktif maintenance, dan lain-lain).

Hal ini mengakibatkan rata-rata kondisi mesin dan peralatan sudah tua serta ketinggalan zaman dibandingkan usaha sejenis lainnya. Faktor eksternal yang berpengaruh cukup besar adalah kurangnya koordinasi antar BUMD dalam kaitannya dengan industri hulu dan hilir (Analisa Depkeu 1997)

BACA JUGA: WSBK dan Sheel Eco Marathon Diharapkan Melibatkan Potensi Lokal

Strategi Penyehatan BUMD

Untuk memperbaiki kinerja BUMD ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagai solusi praktis yaitu:

Pertama, menempatkan orang-orang yang profesional yang memiliki skill dan kompetensi sesuai bidang usaha BUMD yang digarap. Selain itu peningkatan kompetensi dan profesionalisme direksi beserta stafnya dalam menjalankan perusahaan sebagai usaha komersial murni yang mengutamakan pertimbangan efesiensi dan pencapaian laba usaha yang memadai. 

Direksi dan staff yang ditempatkan di BUMD haruslah orang-orang yang mempunyai jiwa dan semangat wiraswasta/ entrepeneurship dalam menjalankan operasional usaha.

Kedua, pemberian wewenang dan pendelegasian kebijakan yang lebih besar dan luas oleh pimpinan daerah kepada BUMD dalam operasionalnya. BUMD tidak boleh dijadikan sapi perah atau kereta politik bagi kepentingan birokrat maupun partai politik. 

Tujuan semata-mata adalah tetap profit oriented untuk menambah PAD.

Ketiga, mengatasi kelemahan internal dengan penetapan kembali core bisnis, likuidasi unit usaha yang selalu merugi.

 Memperbaiki sistem manajemen dengan cara memperluas pangsa pasar dengan mempertahankan pasar lama dan mencari pasar baru, mengadopsi teknik produksi baru yang lebih efesien dan efektif.

Dan, yang terakhir memperbaiki koordinasi antar BUMD dalam industri hulu dan hilir. Memaksimumkan peluang eksternal berupa upaya kerja sama yang saling menguntungkan dengan perusahaan sejenis atau yang ada keterkaitan. *** 

Pemprov NTB menggelar side event Lombok Sumbawa Fair menjelang  berlangsungnya perhelatan WSBK 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menjelang event World Superbike Championship (WSBK) Mandalika 2022 dua bulan lagi, persiapan side event yang rencananya akan digelar di Areal Sirkuit Pertamina Mandalika terus digesa.

Side Event yang  bertajuk Lombok Sumbawa Fair ini,  rencananya akan digelar pada bulan November mendatang. Event ini sendiri akan menampilkan berbagai atraksi seni budaya, kuliner, peragaan busana, pameran UMKM hingga kurasi motorbike.

BACA JUGA: WSBK dan Sheel Eco Marathon Digarapkan Libatkan Potensi NTB

“Selain menonton balapan motor,pengunjung juga bisa mengunjungi sejumlah pameran hingga atraksi seni musik yang akan kita sediakan,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) NTB Yusron Hadi, saat membahas persiapan pelaksanaan WSBK  di Sirkuit Mandalika (09/09/22).

Yusron juga mengatakan, moment perhelatan WSBK ini akan digunakan Pemprov NTB sebagai brand promotion destinasi wisata khususnya yang berada di Pulau Lombok dan Sumbawa. 

“Ini waktu yang tepat untuk mempromosikan destinasi wisata kita, tentunya yang berada di luar KEK Mandalika,” kata Yusron memastikan.

Di sisi lain, anggota Tim Akselerasi dan Monitoring-Evaluasi Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dari Kemenparkraf RI, Taufan Rahmadi mengungkapkan, perhelatan WSBK dinilai tidak hanya mampu memberikan ruang untuk lebih mengenalkan segment destinasi sport tourism di mata dunia. Namun juga memungkinkan mengggeliatkan perekonomian masyarakat NTB.

“Perhelatan dunia sebesar ini harus mampu menjadi epicentrum ekonomi bagi peningkatan pendapatan khususnya masyarakat lokal,” kata putra asal NTB ini.

Taufan mengapresiasi kerjasama Pemprov NTB bersama pihak MGPA dalam mengembangkan SDM di wilayah KEK Mandalika, yakni memberikan 5 putra putri warga lokal beasiswa di Poltekpar Lombok. 

“Langkah yang tepat,untuk mempersiapkan SDM untuk perhelatan dunia, apalagi di tanah kelahiran sendiri,” ujarnya. 

Sementara itu perwakilan MGPA, Joko Santosa berjanji akan berusaha memberikan ruang untuk menggaungkan destinasi wisata NTB, ia juga akan melibatkan warga lokal dalam  perhelatan WSBK.

BACA JUGA: Wagub NTB, Ummi Rohmi Sambut Baik Kunjungan ISR

“Untuk WSBK kali ini kami akan berusaha tidak akan menggunakan pihak ketiga dalam melakukan perekrutan tenaga pendukung, kita ingin warga lokal untuk tenaga seperti security event, teknisi,cleaning service,”  terang Joko.

Selain melakukan perekrutan tenaga pendukung lokal  yng jumlahnya hampir 1000, pihak MGPA juga akan menyediakan tempat side event yang letaknya masih di dalam area sirkuit.***

Wagub NTB menegaskan literasi terhadap anak sangat terbantu dengan adanya INOVASI

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyambut kunjungan dari Independent Strategic Review (ISR) Team bersama perwakilan dari INOVASI di Aula Pendopo Wagub NTB pada Kamis (08/09/22).

“Kami dari Pemprov sangat menyambut baik ini karena kami melihat hal krusial yang penting khususnya masalah literasi terhadap anak sangat terbantu dengan adanya INOVASI,” tutur Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB.

BACA JUGA: Pencegahan Korupsi di BUMD. yang Rugi Tak Perlu Dipertahankan

Ummi Rohmi mengatakan, bagaimana anak-anak SD yang menyenangi bacaan, cepat bisa membaca dan bisa menjalani fase-fase pembelajaran di sekolah dengan baik, menjadi stressing yang cukup diperhatikan di NTB.

Sebagai Ketua Tim Pengarah INOVASI, Ummi Rohmi melihat dari Program INOVASI yang menonjol adalah kolaborasinya. 

Apa yang dilakukan semuanya tidak bisa sendiri, perlu berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Pemprov dan pihak lainnya, sehingga apa yang dilakukan INOVASI bisa berdampak besar.

Sementara itu, Team Leader ISR, Mr. Simon menyampaikan, ISR selaku tim reviewer melakukan kegiatan ini sebagai praktik rutin dari lembaga yang menangani kerjasama luar negeri dengan Pemerintah Australia untuk program-program yang akan berakhir, contohnya Program INOVASI ini.

“Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas terhadap Pemerintah Australia, selain untuk review hal ini juga bertujuan untuk mengetahui praktik-praktik terbaik serta tantangan apa saja yang sudah dialami oleh kegiatan ini,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Provincial Manager Program INOVASI NTB, Sri Widuri juga menjelaskan, Program INOVASI yang sudah berjalan fase kedua ini merupakan program dukungan dari Pemerintah Australia. 

BACA JUGA: Pelaksanaan Registrasi Sos-Ek, akan Validasi Data Kemiskinan

“ISR itu tim review yang berdiri secara independent jadi mereka bukan orang dari pihak INOVASI, artinya kami tidak terlibat ketika review itu berlangsung,” imbuhnya.

Sebagai penutup pada kegiatan ini, Ummi Rohmi berharap bahwa Lembaga ini dapat terus bekerjasama kedepannya dan memberikan impact yang bagus untuk NTB. ***

Rapat pencegahan korupsi di lingkungan BUMD yang dihadiri Gubernur NTB, menyamakan persepsi untuk mengembalikan fungsi BUMD  

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait Pencegahan Korupsi di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya penguatan fungsi dan dan pengawasan BUMD secara Virtual, di Ruang Kerja Kantor Gubernur, Kamis (08/09/22).

Mengawali rapat tersebut, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK sebagai keynote speech pada rapat ini menyampaikan, BUMD didirikan dengan tujuan menggerakan roda perekonomian suatu daerah. Maka dari itu, tidak ada gunanya mempertahankan perusahaan BUMD yang sudah rugi.

BACA JUGA: Masyarakat Diajak Sukseskan Gili Festival 2022

Alexander mengatakan, ada 959 BUMD di seluruh Pemerintah Daerah dengan total aset sebanyak 855 Triliun. Ttapi dari total BUMD tersebut, sebanyak 60 persen tidak punya SPI (Satuan Pengawasan Internal).

“Apa jadinya ketika roda perusahaan itu tidak ada yang mengawasi. Direksi bekerja semau-maunya, tidak ada yang mengatur,” tuturnya.

Pada kesempatan sama, Tomsi Tohir, Irjen Kemendagri dalam sambutannya mewakili Mendagri mengatakan, perlunya menyamakan persepsi bahwa kegiatan ini digunakan untuk bersama-sama berpikir untuk bisa mengembalikan fungsi BUMD.

“APIP bersama dengan temen-temen dari KPK dan BPKP akan melakukan pengawasan terhadap BUMD, kalau memang ditemukan kesengajaan yang terlihat merugikan keuangan negara maka dengan berat hati kita menyerahkan permasalahan ini pada apparat hukum,” tegasnya.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan & Monitoring KPK selaku Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) menyampaikan, saat ini yang paling fokus dari perhatian kita terhadap BUMD adalah kerugian dan ekuitas yang negatif serta yang komisarisnya lebih besar dari direksinya.

Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuda Kemendagri juga menambahkan, beberapa hal yang perlu dibenahi dalam penguatan pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMD. Daerah perlu merubah bentuk perusahaan daerah menjadi BUMD dengan alternatif bentuk hukumnya perumda atau perseroda.

BACA JUGA: WSBK dan Shell Eco Marathon, Diharapkan Libatkan Potensi NTB

“Untuk memastikan BUMD sehat, selain bisa melayani masyarakat namun BUMD juga harus bisa menguntungkan dan meningkatkan PAD,” tuturnya.

Sementara itu, Bang Zul sebagai salah satu peserta dalam rakornas ini berpendapat bahwa daerah harus bisa melihat ke dalam tata kelola dan Sumber Daya Manusia BUMD itu sendiri, apakah sudah dikerjakan sesuai dengan jenis usaha atau malah berbeda.

“Ini akan menjadi momentum perubahan BUMD yang baik,” ucapnya. ***

Audiensi bersama MGPA, Gubernur NTB berharap  Kegiatan World Superbike (WSBK) dan Shell Eco-Marathon (SEM) libatkan potensi anak muda yang ada di NTB

LOTENG.lombokjournal.com ~ Kegiatan World Superbike (WSBK) dan Shell Eco-Marathon (SEM) yang akan diselenggarakan oleh Mandalika Grand Prix Association (MGPA) diapresiasi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

“Saya apresiasi tinggi terhadap kegiatan WSBK dan Shell Eco-Marathon, semoga pihak MGPA dapat melibatkan potensi-potensi muda yang ada di NTB,” tutur Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB saat audiensi bersama MGPA di VIP Room BIZAM, Kamis (08/09/22).

BACA JUGA: Pelaksanaan Registrasi Sos-Ek akan Validasi Data Kemiskinan

Sementara itu, Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria menyampaikan, untuk mempersiapkan WSBK yang akan dilaksanakan November mendatang akan diawali dengan kompetisi internasional SEM Indonesia 2022, dengan jumlah total yang hadir mencapai lebih dari 800 orang.

Seperti kita ketahui, anak-anak muda di beberapa Universitas dan SMK di NTB telah berhasil membuat inovasi kendaraan hemat energi. 

Hal tersebut sesuai dengan kompetisi SEM yang pesertanya merupakan tim-tim mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia dan 12 negara di Kawasan Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Lebih lanjut, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan, Jamaluddin, selaku Komandan Lapangan Infrastruktur dan Venue WSBK turut menyampaikan serta mempromosikan event-event daerah yang akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan WSBK.

“Saya berharap pihak MGPA akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Pemprov untuk membranding potensi-potensi NTB melalui media yang ada di sirkuit serta memberi peluang untuk melaksanakan event-event daerah di momen WSBK nanti,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bang Zul berharap kepada pihak MGPA adanya sifat-sifat mendukung kegiatan seperti Lombok-Sumbawa Fair, sehingga panitia harus mengonsep event dengan sebaik mungkin. 

BACA JUGA: Di Lombok Utara Masih Banyak Daerah yang Blank Spot

Turut hadir dalam pertemuan ini yaitu Direktur Utama MGPA, Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial Kemasyarakatan, Kepala Dinas Pariwisata, dan Plt. Kepala Dinas Kominfotik NTB. ***

Wagub NTB menyambut baik pelaksanaan program nasional Registrasi Sosial Ekonomi 2022, yang akan memutakhirkan data kemiskinan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pendataan sosial ekonomi masyarakat melalui registrasi nasional oleh Badan Pusat Statistik, diharapkan dapat mengurai masalah angka kemiskinan NTB yang dinilai masih cukup besar. 

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menerima audiensi BPS NTB, yang akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan kabupaten/kota.

Rakor itu terkait pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi 2022 dalam waktu dekat. 

BACA JUGA: ITDC Diminta Fokus Penyelenggaraan WSBK Tahun Ini

“Saya berharap dengan kegiatan ini akan memvalidasi data kemiskinan kita dan kabupaten/ kota bersemangat memperbaiki data ini demi masyarakat yang memang berhak menerima bantuan,” harap Wagub di Pendopo, Kamis (08/09/22). 

Menurutnya, secara tidak langsung registrasi sosial ekonomi ini juga akan berdampak pada pemutakhiran data angka kemiskinan sampai kemiskinan ekstrim di NTB. 

Menurutnya, angka 13,68 persen atau 731.940 jiwa yang masuk dalam kategori miskin per Maret 2022 masih dipengaruhi oleh pendataan yang tidak valid.

 Wagub yakin, kondisi real masyarakat belum tercermin dari data kemiskinan tersebut. 

Data terpadu

Sementara itu Drs Wahyudin, Kepala BPS NTB mengatakan, percepatan Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sangat diperlukan untuk mendorong penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. 

“Reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Regsosek serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. juga upaya dalam mewujudkan Satu Data Indonesia yang membantu pemerintah pusat dan daerah,” jelasnya.

Pendataan awal Regsosek akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial, tetapi juga data kondisi sosial ekonomi keluarga. 

Data ini dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan.

Dengan tersedianya data sosial ekonomi yang bersifat sektoral menjadi data yang terintegrasi dan akurat.

Dan menjadi basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. 

BACA JUGA: Masyarakat Diajak Sukseskan Gili Festival 2022

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, program unggulan NTB Satu Data yang diampu Dinas Kominfotik NTB akan terintegrasi langsung dengan hasil pendataan Regsosek 2022 ini. 

“Secara tidak langsung juga akan terjadi pemutakhiran data di NTB Satu Data secara sektoral agar dapat digunakan mengambil kebijakan strategis oleh pimpinan,” jelasnya.***

Peresmian Lembaga Pendidikan Qur’an Isyarat (LPQI) NTB merupakan yang pertama di Indonesia, menurut Gubernur NTB memberi harapan bagi yang berkebutuhan khusus untuk mempelajari Al-Qur’an

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. meresmikan Lembaga Pendidikan  Qur’an Isyarat Provinsi Nusa Tenggara Barat (LPQI NTB) di Ballroom Islamic Center NTB, Kamis (08/09/22).

Peresmian ini menjadikan NTB salah satu provinsi pertama yang mengeksekusi dan menangkap peluang dengan cepat.

Inisiator pembuatan LPQI NTB merupakan kerja besar dan hal yang luar biasa bagi NTB. Dengan lahirnya lembaga ini, saudara-saudara berkebutuhan khusus memiliki harapan dalam mempelajari Al-Qur’an, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. 

BACA JUGA: Selaturahmi Nelayan Tradisional dan Tomas KLU, Gubernur NTB Dipastikan Hadir

Harapan Bang Zul, lembaga pendidikan Al-Qur’an tersebut tidak hanya di Mataram saja. Namun juga segera ada di seluruh provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Kalau perlu bantuan, ini ada pimpinan baznas kita juga hadir. Pimpinan baznas mudah mudahan bisa membantu lembaga pendidikan kita,” ungkapnya.

Pada momen itu, Gubernur NTB juga bercerita bagaimana orang-orang berkebutuhan khusus di Luar Negeri bisa maju tanpa di beda-bedakan. 

Ternyata yang membedakan negara maju dengan negara tidak maju adalah perlakuan pada saudara-saudara yang punya keterbatasan. 

“Kalau masih ada spontanitas kita ingin membantu teman-teman yang mengalami keterbatasan penglihatan, pendengaran, dan lain lain berarti daerah kita ini masih mengalami keterbelakangan dalam peradaban. Karena ternyata di negara maju orang tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan lain sebagainya itu adalah fenomena biasa, yang tidak biasa adalah perlakuan mereka terhadap yang punya keterbatasan,” jelas Bang Zul.

Punya keterbatasan fisik tidak menghalangi orang-orang di negara maju untuk maju, tunanetra tidak menghalangi anak-anak pintar untuk tidak sekolah, disana mereka bisa menjadi wali kota bahkan gubernur. 

Punya keterbatasan fisik tidak menghalangi warga negara untuk menjadi menteri bahkan pimpinan kepala negara sekalipun. 

“Jadi di negara maju itu sudah biasa, orang tunanetra itu jadi gubernur, walikota, menteri. Di tempat kita ini yang belum terbiasa seakan-akan yang punya keterbatasan fisik ini harus dikasihani,” papar Bang Zul.

Menyediakan fasilitas, menyediakan instrumen merupakan tugas bersama, sehingga keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang bagi adik-adik anak-anak tersebut untuk maju. 

Harapan Gubernur juga agar tidak ada lagi saudara-saudara yang punya keterbatasan fisik tidak bisa mencicipi pendidikan yang layak, karena semua berhak akan pendidikan terutama di NTB. 

“Dan selangkah lebih maju jangan sampai dengan keterbatasan fisik menghalangi mereka untuk menikmati indahnya ajaran Islam”, tutupnya.

BACA JUGA: Masyarakat Diajak Sukseskan Gili Festival 2022

Selain itu, dengan hadirnya LPQI di NTB bisa menjadi daerah yang lebih berkah karena do’a mereka, lembaga acara seperti ini juga menjadikan negeri, bangsa, daerah selalu dalam lindungan Allah SWT. Dengan keterbatasan tapi mampu bermunajat kepada Allah SWT mengetuk pintu langit, memohon ampun untuk semua.

Bang Zul juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil Kemenag NTB H Zaidi Abdad atas perhatiannya dan tentu saja inisiator. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat besar pada orang-orang hebat yang menginisiasi pekerjaan-pekerjaan besar dan luar biasa. ***

Gubernur NTB Zulkieflimansyah ajak masyarakat bahkan seluruh dunia untuk datang ke Gili Festival, acara tersebut gratis

MATARAM,.lombokjournal.com ~ Menyambut acara Gili Festival 2022 yang akan diselenggarakan di Gili Trawangan Lombok, tanggal 21-24 September mendatang, Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengajak masyarakat menyukseskan event tersebut.

“Sebagai salah satu penggemar dan pengagum Gili, terutama Gili Trawangan, saya mengajak masyarakat dan teman-teman semua, tidak hanya yang dari NTB, tapi se-Indonesia bahkan seluruh dunia untuk datang ke Gili Festival mulai tanggal 21-24 September,” ajak Gubernur saat menerima silaturrahim dari tokoh masyarakat Tiga Gili di Pendopo Gubernur, Kamis (08/09/22).

BACA JUGA: ITDC Diminta Fokus Penyelenggaraan WSBK Tahun Ini

Dikatakan, acara tersebut Gratis untuk umum termasuk transportasi penyebrangan yang juga difasilitasi oleh Panitia Gili Festival.

“Bagi yang ingin kesana ada fasilitas gratis dari bandara lama sampai ke Gili. Jadi mari ramai-ramai kita sukseskan Festival Gili Trawangan ini, sehingga dapat menggerakkan pariwisata dan ekonomi di daerah kita,” tambah Bang Zul, sapaan akrabnya.

Tak lupa, Bang Zul mengucapkan selamat kepada seluruh Panitia Gili Festival atas rencana penyelenggaraan acara tahunan tersebut, dan berharap Gili Festival tahun 2022 dapat berjalan sukses.

“Jadi sekali lagi selamat kepada panitia Gili Festival, mudah-mudahan acaranya sukses. Nanti saya usahakan di pembukaan atau penutupan akan hadir disana,” tutup pria yang juga lulusan Harvard University tersebut.

Beberapa rangkaian acara Gili Festival 2022 yaitu, Plurarism Carnaval, Rebo Bontong Ceremony, Gili Strong Triathlon, Music, Bazar and Expo, Fire Dance, Stick Fighting, Beach Celan Up, Gandrung Dance, Wayang Kulit, Local Games, Lomba Senam Kreasi, Fun Run dan Surfing Competition.

BACA JUGA: Silaturahmi Nelayan Tradisional dan Tomas KLU, Gubernur Dipastikan Hadir

Turut mendampingi Gubernur pada audiensi tersebut, yaitu Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Yusron Hadi, S.T., M.UM. ***