Lalu Gita Aryadi bersama alumni Universitas Brawijaya
Ajakan pada alumni UB itu disampaikan Miq Gite sapaan Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi saat membuka acara Karya Bakti yang diselenggarakan di Lombok Epicentrum Mall Mataram oleh para AlumniMalang Raya bertajuk “Brawijaya Tampil Gemilang”, Minggu (24/09/23).
Miq Gite berharap kepada kawan kawan alumni Malang yang tengah mengemban amanah di pemerintahan, agar bersama sama menjadikan NTB yang Maju dan Melaju. Demi keberlanjutan tongkat estafet pembangunan yang lebih progresif.
“Semoga dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat NTB, bersama bercita cita besar kita bisa terwujud,” harap Miq Gite yang juga merupakan alumni UB.
Pj Gubernur kelahiran Puyung Lombok Tengah tersebut, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan acara Karya Bakti para alumni UB ini.
“Acara ini merupakan ajang silaturahmisambung rasa atau reunian para alumni malang sekaligus sebagai rangkaian rasya syukur atas telah dilantiknya salah satu Alumni Brawijaya sebagai Pj. Gubernur NTB, untuk melanjutkan visi misi NTB gemilang yang sedang di amanahkan agar NTB semakin maju dan melaju,” ucap Miq Gita.
Kegiatan temu alumni tersebut turut dirangkaikan dengan bakti sosial cek Kesehatan, donor darah, berbagi sembako dan di isi beberapa kegiatan talk show hingga malam hari.***
Pj Gubernur NTB Diingatkan, Kinerja Dievaluasi Tiap Tiga Bulan
Kinerja dievaluasi tiap tiga bulan, Ruslan Turmuzi ingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB agar jangan terbawa euforia dan bekerja dengan skala prioritas
MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan H Ruslan Turmuzi, mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB HL Gita Ariadi, agar jangan terbawa euforia berlebihan terhadap amanah yang tengah dipercayakan di pundak mantan Sekda NTB.
Ruslan menegaskan, kinerja Pj Gubernur akan dievaluasitiap tiga bulan.
“Kita mengingatkan jangan sampai terlalu euforia. Kinerja Pj Gubernur itu dievaluasi tiga bulan oleh Pemerintah Pusat,” kata Ruslan di Mataram, Minggu (24/09/23).
Menurut Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB ini, kalau Pj Gubernur NTB terbawa euforia berlebihan, bisa mengganggu pengambilan keputusan yang rasional dan efektif.
Politisi senior asal Lombok Tengah ini menjelaskan, sikap euforia Pj Gubernur NTB dikhawatirkan melahirkan keputusan impulsif yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang.
“Bahkan, terlalu euforia juga dapat mengabaikan keterlibatan publik dan pendapat masyarakat. Ini bisa berdampak negatif pada legitimasi dan dukungan dari masyarakat,” imbuhnya.
Pemerintah Pusat menetapkan Pj Gubernur NTB dalam waktu satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya. Dalam rentang waktu satu tahun masa jabatan, kinerja Pj Gubernur dievaluasi tiap tiga bulan.
Sesuai Undang Undang, Pj Gubernur harus membuat laporan pelaksanaan tugas dan kemudian dari laporan tersebut bisa dievaluasi, performanya bagus atau tidak.
Karena itu kata Ruslan, Pj Gubernur dituntut bekerja dengan profesional.
Ketika membuat kebijakan, Pj Gubernur juga harus mengacu sesuai aturan sehingga jauh dari perilaku yang tidak patut, seperti titip menitip atau hal tidak patut serupa lainnya. Dengan begitu, kinerja Pj Gubernur bisa terukur. Termasuk dalam hal mendukung program-program strategisnasional.
“Mendagri telah meminta agar kami di DPRD juga turut memonitor kinerja Penjabat Gubernur yang telah ditunjuk dan dilantik,” ungkap Ruslan.
Skala Prioritas
Ruslan menegaskan, ada sejumlah skala prioritasdalam jangka pendek yang harus didahulukan Pj Gubernur.
Skala prioritas itu menjadi penting dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi perintah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Salah satu skala prioritas itu adalah menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah yang kini sedang lowong.
Ruslan menjelaskan, saat ini, Pj Gubernur HL Gita Ariadi memang telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB.
Namun, jabatan Plh Sekda tersebut hanya maksimal untuk waktu sepekan. Sesuai Permendagri Nomor 91/2019, Pj Gubernur harus mengajukan usulan Penjabat Sekda ke Menteri Dalam Negeri dalam rentang waktu lima hari setelah terjadi kekosongan.
Sehingga dalam rentang waktu maksimal empat hari setelah usulan diterima, Mendagri dapat menetapkan Penjabat Sekda dan dilantik untuk masa jabatan tiga bulan ke depan.
“Menetapkan Penjabat Sekda ini tidak bisa asal-asalan. Ada aturannya. Kita ingatkan juga jangan sampai Pj Gubernur mengabaikan aturan tersebut,” tandas Ruslan.
Aturan yang dimaksud Ruslan terkait dengan syarat kepangkatan yang minimal IV/C. Juga memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik, dan prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun berturut-turut tanpa pernah menerima sanksi disiplin sedang atau berat.
Termasuk juga minimal masih memiliki masa dinas paling sedikit satu tahun sebelum purna tugas.
“Kita minta tuntaskan dulu pengangkatan Penjabat Sekda ini. Setelah itu baru kita bicara panjang lebar tentang Normalisasi Tata Kelola Birokrasidan bagaimana NTB Maju dan Melaju,” kata Ruslan menyinggung tagline yang diusung Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi.
Pentingnya Pj Gubernur bekerja dengan skala prioritas, kata Ruslan, sangatlah mendesak untuk saat ini, sebab hal tersebut akan berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan jalannya roda pemerintahan.
Ditegaskannya, bekerja dengan skala prioritas memungkinkan Pj Gubernur mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien.
Ini berarti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat digunakan untuk proyek dan program yang memiliki dampak yang lebih besar.
Tentu saja kata Ruslan, prioritas tersebut haruslah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Dalam pemerintahan lima tahun terakhir, kita memiliki banyak pengalaman yang harus menjadi pelajaran berharga. Kita memiliki keterbatasan fiskal. Pemerintah Provinsi melakukan pinjaman ratusan miliar. Bahkan sejumlah proyek belum bisa dibayarkan di tahun berjalan meski sudah tuntas dan rampung dan menjadi utang ke kontraktor,” kata Ruslan.
Bahkan, di tahun terakhir pemerintahan sebelumnya, NTB mencatatkan sejarah yang tidak membanggakan. Yaitu tidak ada APBD Perubahan, hal yang tidak pernah terjadi di periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Semua hal tersebut, kata Ruslan, menandakan pentingnya NTB dikelola dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas itu, NTB dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang paling mendesak dan signifikan terlebih dahulu.
Sehingga setelahnya Pemprov NTB dapat menyiapkan program yang bisa mencegah munculnya krisis yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban di masa datang.
“Jangan lupa, bekerja dengan skala prioritas itu dapat merangsang perubahan positif dalam birokrasi. Proses pengambilan keputusan juga jadi lebih terfokus dan terorganisir secara efisien. Jadinya bisa mengurangi birokrasi yang tidak perlu,” imbuh Ruslan.***
Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB
Pj Gubernur NTB mendorong adanya kesepakatan dan kerjasama antara pelaku bisnis maupun pemerintah dan dunia pendidikan untuk pengembangan industri dirgantara
MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang berbasis kepulauan, perlu mengembangkan industri dirgantara, mulai dari konektifitas sampai pelibatan UKM dalam industri pesawat terbang.
Pentingya pengembangan industri dirgantara itu disampaikan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi saat membuka seminar internasional dan pameran kedirgantaraan di Hotel Lombok Raya Mataram, Sabtu (23/09/23).
“Saya berharap ada kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan baik antara pelaku bisnis maupun pemerintah dan dunia pendidikan untuk pengembangan industri dirgantara kita,” ujar Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi.
Kenapa industri perlu, karena moda transportasiudara daerah kepulauan merupakan pasar potensial bagi penyedia layanan penerbangan.
Industri yang mulai dikembangkan di NTB, dapat berkontribusi dalam penyediaan suku cadang pesawat terbang dalam negeri yang saat ini dipegang PT Dirgantara Indonesia (PT DI).
Pengembangan kedirgantaraan NTB dapat dengan menyiapkan sumber daya manusia di sektor kedirgantaraan. Seperti diinisiasi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB.
Dalam kegiatan ini, UNU NTB menandatangani MoU dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan PT DI.
Hal senada disampaikan pula oleh Rektor UNU NTB, Baiq Muliyanah yang menggarisbawahi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan keagamaan.
Sementara itu, KH Ahmad Mun’im DZ dari komunitas NU Dipantara Aerospace mengatakan, pesawat N219 buatan PT DI didesain untuk 19 penumpang dan mempunyai kelebihan sebagai jenis pesawat ringan yang sangat bisa dioperasikan di daerah perintis.
Pesawat ini memiliki dua buah mesin turboprop yang dikembangkan oleh PTDI.
Komunitas Nahdliyin NU yang tergabung dalam Dipantara Aerospace (DAS) dan PT Karya Logistik Indotama telah membeli 11 unit pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebesar 80,5 juta dollar AS atau sekitar Rp1,3 triliun tahun lalu.
“Ini langkah awal untuk pengembangan kedirgantaraan di NTB tidak saja bisnis dan pasar penerbangan tapi juga pendidikan dan penelitian dalam teknologi dirgantara,” ucap Kyai Mun’im.
Ia berharap, kedirgantaraan di NTB terutama industri dirgantara dan penerbangan di NTB semakin maju dengan inovasi yang dilakukan nahdliyin NU maupun produksi pesawat terbang dalam negeri.
Hadir pula Direktur PT DI, Direktur PT KLI, BRIN, pejabat Pemprov Asisten III, para Kepala OPD, Brida NTB dan pengurus NU NTB se kabupaten/ kota serta diaspora nahdlyin NU yang bekerja di beberapa perusahaan penerbangan asing melalui daring.***
Kearifan Lokal di TVRI NTB, Tumbuhkan Kecintaan Budaya
Kadis Kominfotik NTB Najamuddin Amy menilai, konten kearifan lokal dalam siaran TVRI NTB merupakan upaya agar generasi muda tidak tercerabut dari akar budaya
MATARAM.LombokJournal.com ~ Kepala Stasiun TVRI NTB mendapat apresiasi karena membuat ‘meja kerja’ yang berbeda yaitu meja kerja budaya dengan mengangkat kearifan lokal.
Hal itu dinilai akan menumbuhkan kecintaan pada budaya, membangkitkan adat istiadat, yang semuanya itu ditampakkan dalam layar dan ditonton milenial sebagai generasi penerus.
Apresiasi terkait siaran budaya itu disampaikan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Pola Acara yang diselenggarakan TVRI NTB di Hotel Jayakarta, Lombok Barat (23/09/23).
“Ini dilakukan sebagai upaya jangan tercerabut dari akar adat istiadat Sasambo di NTB,” ujar Bang Najam sapaan akrab Kadis
Ditambahkan Bang Najam, Kepala Stasiun TVRI NTB berhasil mengkreasi filosofi budaya terkait ‘NTB boleh mendunia, tetapi NTB tetap menapakkan kakinya di bumi NTB’.
“Generasi muda NTB itu, boleh saja melanglang buana tetapi harus diingat tapak kakinya itu jelas untuk NTB yang tulus memberikan pengabdian bidaya untuk kemajuan NTB,” katanya.
Dengan komitmen berkhidmat dengan kearifan lokal, TVRI NTB menampilkan gaya elegan, banyak kearifan lokal yang bisa ditularkan dan bisa dihadirkan di dunia global.
“Dengan cara seperti itu, NTB bukan hanya menjadi milik bersama, tetapi menjadi harta karun dan milik dari dunia itu sendiri,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala TVRI NTB Saktiono Wahyujati mengatakan, kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas acara di era transformasi digital.
“Fungsi publik bagaimana melayani informasi hiburan dan konten-konten kreatif mengacu pada potensi kearifan lokal yang ada di NTB,” ungkapnya.
Diharapkan informasi publik yang diberikan TVRI NTB, mencerminkan potensi wisata, budaya dan berbagai potensi kearifan lokal lainnya di NTB.
Pada kesempatan itu, dilakukan penandatanganan bersama MoU antara TVRI NTB dengan Kepala Museum Negeri dan Ketua Majelis Adat Sasak. ***
Pj Gubernur NTB Sosialisasikan RPD 2024-2026
Pj Gubernur NTB menekankan, agar OPD meningkatkan dan memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota
MATARAM.LombokJournal.com ~Pj Gubernur NTB menekankan, agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kinerja (Renja) OPD sebagai pedoman.
Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan arahan itu saat sosialisasiRPD tahun 2024-2026 di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Jum’at (22/09/23).
Menurut Pj Gubernur NTB yang mengusung tagline NTB Maju Melaju, minta Kepala OPD mempedomani dokumen RPD. Dan Kepala OPD diminta terus bersinergi dan kompak mengawal dan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Miq Gita sapaan Pj Gubernur NTB juga minta OPD meningkatkan dan memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Hal itu penting untuk penyelarasan arah dan gerak pembangunan, agar tercapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.
“Hal ini dilakukan dengan membangun kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak untuk melaksanakan semua agenda pembangunan nasional maupun daerah,” pesan Pj Gubernur NTB.
Untuk mewujudkan NTB Maju Melaju, perangkat daerah diminta mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Daerah melalui pengembangan inovasi. Dan peningkatan investasi dan daya saing daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.
Selain itu, penguatan Fiskal Daerah perlu dilakukan. Seluruh Perangkat Daerah diminta memaksimalkan penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya dan menggali potensi-potensi baru /diversifikasi.
Untuk Transparansi Pengelolaan Keuangan, Miq Gita berpesan untuk memperhatikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sehingga, setiap pembangunan anggaran pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah.
Selanjutnya implementasiyang berhasil, seluruh program dan kegiatan yang tertera dalam RPD 2024-2026 diminta diimplementasikan dengan benar. Agar semua target dan sasaran yang disebutkan dalam dokumen RPD berhasil dicapai.
Terakhir, Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan, berbagai rekomendasi atau hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, agar tercapai program pembangunan semakin tepat.
Miq Gita juga turut mengajak keterlibatan masyarakat agar semua kegiatan pembangunan daerah dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.***
Pj Gubernur NTB Disambut Antusias Masyarakat Puyung
Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB menyampaikan terima kasih atas sambutan luar biasa masyarakat Puyung di kediaman pribadinya
LOTENG,LombokJournal.com ~ Masyarakat Puyung menyambut antusiasPenjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di kediaman pribadinya, Gedeng Gede yang terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (21/09/23).
Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, sebelumnya telah resmi dilantik sebagai Pj Gubernur NTB oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn.), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, Ph.D.di Kantor Kemendagri RI di Jakarta, 18 September lalu.
Penyambutan Pj Gubernur NTB kelahiran 1 oktober 1965, di Desa Puyung Lombok Tengah tersebut diikuti para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan warga setempat.
Miq Gite menyampaikan Terimakasih yang sangat besar karena penyambutan masyarakat yang luar biasa.
Miq Gite juga menyampaikan rasa syukurnya kepada yang Maha Kuasa, Allah SWT. Karena sampai saat ini masih dipercayakan untuk mengemban amanah dalam membangun Provinsi NTB. ***
Angka Stunting di NTB Turun Hingga 14 Persen
Wagub NTB menjelaskan, adanya Posyandu Keluarga selain menurunkan stunting bisa digunakan menangani berbagai permasalahan sosial
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pada masa akhir jabatannya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (Wagub NTB), Hj Sitti Jalillah mencatat prestasi terkait penurunan angka stunting di NTB.
Upaya terus menerus yang dilakukan Wagub NTB mengatasi stunting di Provinsi NTB mencatat penurunan stunting 14 persen atau tepatnya 13,78 persen, berarti penurunan itu melebihi target yang sudah ditentukan.
Penurunan angka stunting itu disampaikan Wagub NTB dalam pertemuan Release Data Stunting Provinsi NTB, yang diselenggarakan di ruang Command Center UPT Pusat Layanan Digital, Senin (18/09/23).
Saat itu Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, secara umum angka stunting di Indonesia dilihat dari data survei. Namun tidak bisa memetakan langkah untuk diintervensi sehingga memerlukan data by name by addres.
Wagub NTB yang akrab disapa Umi Rohmi menggagas Posyandu Keluarga yang menjadi pintu masuk. Mengingat Posyandu dilaksanakan secara konsisten tiap bulan di seluruh dusun atau lingkungan di seluruh Indonesia termasuk Provinsi NTB.
Ditegaskan Wagub NTB, Program tersebut dijadikan sebagai pusat edukasi berbasis dusun, yang tidak hanya menangani masalah kesehatan, stunting, penyakit menular tidak menular. Tapi dengan Posyandu Keluarga bisa digunakan menangani berbagai permasalahan sosial yang dialami masyarakat.
Selain stuntintg, perkawinan anak, dan lingkungan yang membutuhkan kerja keras Pemerintah Pusat untuk merubah mindset masyarakat.
“Secara umum angka stuMting itu datang dari hasil survei, dan itu tidak bisa dibiarkan. Kita harus punya data itu by name by addres, artinya kita harus punya data seluruh balita yang ada di NTB karena dengan demikian kita bisa mengintervensinya dengan benar,” jelas Ummi Rohmi..
Ia terus berupaya membuat Posyandu di NTB itu menjadi Posyandu yang aktif, berkualitas, dijadikan pusat edukasi.
Ternyata dengan dukungan, gotong royong, dan kerja keras semua pihak pada tahun 2020 sebanyak 7716 Posyandu di NTB 100 persen menjadi Posyandu Keluarga.
Dengan menjadi Posyandu Keluarga, Posyandu NTB semakin berjalan dengan aktif, kualitasnya terus ditingkatkan, NTB memiliki data By Name By Addres .
Sehingga angka stunting di NTB benar-benar nyata atau data bayi dan anak di setiap dusun yang ada di NTB benar adanya.
“Alhamdulillah sebanyak 7716 Posyandu NTB sudah bisa menjadi Posyandu Keluarga sejak tahun 2020 dan 100 persen menjadi Posyandu keluarga. Dengan menjadi Posyandu Keluarga, posyandunya berjalan dengan aktif, kualitasnya terus ditingkatkan, kita punya data by name by addres,” tegas Umi Rohmi.
Penurunan stunting melampaui target
Dinas Kesehatan Provinsi NTB merilis September 2023, tingkat stunting di NTB turun menjadi 13,78 persen, melebihi target yang telah ditetapkan tahun 2023 yakni 16 persen.
Rilis itu berdasarkan Data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) update September 2023.
Trend perkembangan dan penurunan stunting Provinsi NTB lima tahun terakhir, dari tahun 2019 update sampai dengan September 2023, input mencapai 99,58 pesersen.
Tercatat dari tahun 2019 angka stunting NTB berada di angka 25,9 persen, turun 2,4 persen. Dan di tahun 2020 angka stunting NTB berada di angka 23,51 persen, turun hingga 4,3 persen.
Dan tahun 2021 angka stunting NTB berada pada posisi 19,23 persen, turun 2,4 persen. Tahun 2022 angka stunting NTB berada pada posisi 16,84 persen, turun hingga 3,0 persen. Sehingga angka stunting di tahun 2023 berada pada angka 13,78 persen melebih target yang ditentukan pada tahun 2023 yakni 16 persen..
Wagub Umi Rohmi menjelaskan, pencapaian tersebut tidak hanya mencerminkan kesuksesan dalam mengurangi tingkat stunting, tetapi juga komitmen pemerintah NTB dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah NTB.
Umi Rohmi mengungkapkan rasa syukurnya kepada semua pihak yang telah mendukung program-program penanggulangan stunting selama masa jabatannya.
“Kami memahami bahwa upaya mengatasi stunting memerlukan pendekatan komprehensif, dan ini adalah bukti bahwa kerjasama berbuah hasil,” tutupnya.
Meskipun masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur NTB berakhir, Umi Rohmi menegaskan perjuangan untuk memastikan kesehatan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak NTB akan tetap menjadi prioritasnya.
Prestasi ini akan menjadi fondasi kuat bagi kepemimpinan masa depan dalam melanjutkan upaya-upaya untuk menciptakan NTB yang lebih sehat dan sejahtera.
Turut mendampingi Wagub Umi Rohmi pada acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, Kabid PTIK Diskominfotik Provinsi NTB Yasrul, ST, M.T Kepala UPT Pusat Layanan Digital Ary Wahyudin, S.STP., M.M. ***
Mendagri Lantik Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi
Usai melantik Pj Gubernur NTB, Mendagri menekankan, tugas utama Pj Gubernur yaitu mensinkronkan program kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Melantik Penjabat (Pj) Gubernur, HL Gita Ariadi, MSi, Menteri Dalam Negeri, Dr H Tito Karnavian berpesan agar pembangunandi Nusa Tenggara Barat terus berlanjut.
“Agar roda pemerintahan tetap berjalan, tetap bangun komunikasi dengan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur yang lama untuk melanjutkan program yang strategis,” ujar Mendagri usai pelantikan Pj Gubernur NTB di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/09/23).
Dalam rangkaian serahterima jabatan, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menegaskan bahwa tugas utama Pj Gubernur adalah menyinkronkan program kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Suhajar juga memberikan atensi khusus agar Pj Gubernur agar menyukseskan agenda besar, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
“Semoga Pak Lalu Gita bisa mengawal hal-hal tersebut,” kata Suhajar.
Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengaku bakal berusaha melakukan yang terbaik atas amanah baru yang diemban.
“Dari yang telah kami lakukan selama ini, dengan amanah yang baru. Kami ingin berbuat yang terbaik bagi negara dan masyarakat NTB. Kami akan melanjutkan berbagai program yang sudah dirintis dengan baik oleh Gubernur-Wakil Gubernur dan menjadi atensi pemerintah pusat. Baik dalam jangka pendek maupun menengah,” kata Miq Gita sapaan akrab Lalu Gota Ariadi.
Hal itu akan memberi manfaat ekonomi yang besar bagi pondok pesantren dan masyarakat sekitar pesantren, program pemberdayaan ini juga untuk memastikan nilai-nilai keagamaandan budaya tetap dihormati dan dilestarikan.
Sulhan Muchlis bersama ayahanda TGH Muchlis Ibrahim
“Kita tidak boleh lupa, di daerah dengan mayoritas penduduk Muslim seperti kita di Pulau Lombok ini, pondok pesantren telah menjadi pusat pendidikan agama Islam dan budaya Islam yang kaya,” ucap Sulhan, Selasa (19/09/23).
Sebagai santri yang terlahir, dibesarkan, dan dididik dengan tradisi pondok pesantren yang kuat, Sulhan tahu persis tentang potensi yang dimiliki Pondok Pesantren di Pulau Lombok untuk menjadi destinasi wisata syariah.
Politisi muda Partai Demokrat yang merupakan Calon Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok ini memberi contoh bagaimana misalnya pondok pesantren yang menjadi tempat di mana siswa belajar tentang agama Islam, bahasa Arab, dan budaya Islam, manakala menjadi destinasi wisata, akan dapat menjadikan wisatawan dapat datang untuk mengenal lebih dalam tentang Islam dan budaya Muslim melalui pengalaman belajar di pondok pesantren.
Di sisi lain, kata Sulhan, banyak pondok pesantren memiliki bangunan bersejarah yang indah dan arsitektur tradisional. Wisatawan dapat mengagumi keindahan arsitektur ini dan mempelajari lebih banyak tentang sejarah dan kekayaan budaya masyarakat Bumi Gora di Ponpes tersebut.
“Banyak pondok pesantren kita juga sering mengadakan kegiatan budaya dan acara keagamaan yang menarik. Wisatawan dapat menghadiri acara-acara ini dan merasakan suasana budaya dan keagamaan yang khas,” kata putra ulama kharismatik Bumi Gora TGH Muchlis Ibrahim ini.
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini juga mengungkapkan bagaimana di pondok pesantren juga kaya dengan kuliner berupa makanan tradisional yang lezat dan unik. Wisatawan akan dapat mencoba masakan lokal dan menikmati kuliner khas daerah tersebut.
Pada saat yang sama, wisatawan yang beragama Islam dapat berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan seperti salat, pengajian, atau tadarus Alquran.
“Pondok pesantren juga dapat menyelenggarakan program pendidikan dan workshop singkat untuk wisatawan yang ingin memahami agama dan budaya Islam,” kata Sulhan.
Selain itu, kunjungan ke pondok pesantren juga dapat mengajarkan wisatawan tentang nilai-nilai kehidupan sederhana, ketekunan, dan kesederhanaan yang diajarkan di pondok pesantren. Dalam jangka panjang, pondok pesantren yang menjadi destinasi wisata dapat menjadi tempat untuk terus mempromosikan pemahaman antarbudaya, membangun jembatan antaragama, dan memperkuat toleransi di antara komunitas yang berbeda.
Manfaat Besar
Menjadikan pondok pesantren sebagai destinasi wisata syariah, dipastikan Sulhan, akan memberi manfaat ekonomi yang besar bagi pondok pesantren, masyarakat, dan juga bagi daerah. Kunjungan wisatawan ke pondok pesantren akan menciptakan peluang bisnis baru seperti restoran, toko suvenir, dan akomodasi, dan menjadikan entitas bisnis serupa yang sudah ada semakin berkembang.
Jika program pemberdayaan pesantren sebagai destinasi wisata ini sudah berjalan, Sulhan memastikan, daya ungkitnya terhadap ekonomi daerah akan sangat besar. Mengingat, jumlah pondok pesantren yang ada di NTB sangat banyak. Data Kementerian Agama menunjukkan bahwa NTB kini menjadi provinsi ketujuh di Indonesia dengan jumlah pondok pesantren terbanyak. Hingga tahun ini, tercapat 730 ponpes di NTB dengan 291.464 santri dan 25.001 guru.
“Menjadikan pondok pesantren sebagai destinasi wisata syariah jelas akan membantu diversifikasi industri pariwisata di daerah kita. Ini dapat mengurangi ketergantungan pada jenis pariwisata lainnya dan memberikan pendapatan tambahan kepada masyarakat,” imbuh Sulhan.
Selain manfaat ekonomi, ada kemanfaaan lain yang diungkap Sulhan tidak kalah pentingnya. Manfaat tersebut terkait dengan eksistensi peran pondok pesantren dalam moderasi beragama. Menjadikan pondok pesantren sebagai destinasi wisata dengan fokus pada moderasi beragama kata pengasuh Pondok Pesantren Al Islahuddiny, Kediri, Lombok Barat ini, adalah sebuah langkah yang sangat relevan dan bermanfaat di tengah tantangan ekstremisme agama dan ketegangan antaragama.
Dengan bertransformasi sebagai destinasi wisata syariah, akan kian mengukuhkan posisi pondok pesantren dalam hal pemahaman moderat. Pondok pesantren yang mendukung moderasi beragama bakal menjadi tempat di mana wisatawan dapat memahami pemahaman Islam dengan pendekatan yang moderat dan inklusif.
Ini dapat membantu mengimbangi narasi ekstremisme. Dalam hal ini, pondok pesantren dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan tentang moderasi beragama bagi wisatawan, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep moderasi dan kerukunan beragama.
“Program pemberdayaan ini juga kita desain untuk menjadikan Pondok Pesantren rutin mengadakan acara-acara yang mempromosikan toleransi, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi wisatawan dan mendorong kesadaran mereka terhadap isu-isu sosial yang penting,” imbuh Sulhan. (*)
Gubernur-Wagub Serahterima Jabatan dengan Pj Gubernur NTB
Gubernur Dr H Zulkieflimansyah, SE, MSc dan Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd serah terima jabaTan dengan Pj Gubernur NTB, HL Gita Ariadi, MSi
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB HL Gita Ariadi, MSi melakukan serahterima jabatanusai pelantikan di Gedung Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/09/23).
Serahterima jabatan itu berlangsung antara Gubernur Dr H Zulkieflimansyah, SE, MSc dan Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd dengan Pj Gubernur, HL Gita Ariadi, MSi.
Usai menyerahkan jabatan ke Pj Gubernur, mantan Gubernur NTB Bang Zul menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik selama perkhidmatan 2018-2023.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada Forkopimda, DPRD dan semua pihak yang selama ini bekerjasama dan mendukung kerja pemerintah provinsi. Saya juga menyampaikan permohonan maaf kalau selama ini dalam berinteraksi terdapat hal hal yang kurang berkenan,” ujar Bang Zul didampingi Umi Rohmi yang disaksikan Pj Gubernur NTB.
Dalam kesempatan yang sama, Pj Gubernur NTB, HL Gita Ariadi, MSi menyampaikan pula dalam sambutan singkatnya untuk berkomitmen melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya untuk masyarakat NTB.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro menegaskan kembali beberapa poin tugas dan wewenang Pj Gubernur yang telah disampaikan Mendagri.
“Beberapa poin yang disampaikan Mendagri sesungguhnya bukan tidak boleh tapi harus seizin Mendagri,” jelasnya.
Beberapa poin tersebut diantaranya, tidak boleh membatalkan perjanjian kerjasama luar negeri, mutasipejabat struktural Pemprov dan merubah kebijakan strategis Gubernur sebelumnya.
