Perpres Jurnalisme Berkualitas Mendesak Disahkan

Komunitas Kabar Baik mendukung Perpres Jurnalisme Berkualitas, agar terjadi sistem bagi hasil antara platform digital dengan perusahaan pers

MATARAM.LombokJournal.com ~ Hingga saat ini Presiden Joko Widodo tidak kunjung mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights atau Jurnalisme Berkualitas.

Padahal sejumlah organisasi pers dan organisasi media telah menyepakati lahirnya regulasi Jurnalisme Berkualitas tersebut.

Komunitas Kabar Baik, mendesak Presiden segera sahkan Perpres Jurnalisme Berkualitas

Ketua Komunitas Kabar Baik, Satria Zulfikar Rasyid mengatakan, regulasi Jurnalisme Berkualitas itu dipandang perlu melahirkan jurnalisme yang sehat di tanah air, dan tentunya menekan peredaran informasi hoax.

“Saya rasa rancangan Perpres Publisher Rights atau Jurnalisme Berkualitas ini penting untuk segera disahkan oleh presiden. Mengingat salah satu klausul pasal menjelaskan peran platform digital untuk berkontribusi mencegah hoax,” katanya di Mataram, Senin (25/09/23).

Selain menangkal hoax, melalui Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas itu juga mengatur tentang sistem bagi hasil antara platform digital dengan perusahaan pers.

Platform digital yang menjalankan bisnis di Indonesia sudah seharusnya membayar setiap pemanfaatan konten berita pada platform tersebut.

Dijelaskan Satria, dalam klausul pasal rancangan perpres tersebut peran platform digital salah satunya adalah melakukan skema bagi hasil dengan perusahaan pers atas pemanfaatan konten berita.

“Era digital saat ini belanja iklan yang seharusnya masuk ke perusahaan pers sudah diambil oleh platform. Ini salah satu faktor yang menyebabkan media konvensional mati, seperti koran, majalah hingga radio. Belanja iklan yang masuk lebih cenderung ke platform digital,” ujarnya.

“Jadi jangan hanya mempermasalahkan social commerce seperti TikTok Shop saja, tetapi juga bagaimana raksasa teknologi itu menggerus segala pemasukan yang seharusnya diterima oleh perusahaan pers,” katanya.

Satria juga mengatakan konten kreator tidak perlu khawatir atas munculnya Perpres Jurnalisme Berkualitas, karena yang menjadi subjek hukum adalah perusahaan pers dan platform digital, bukan dengan konten kreator.

“Saya rasa yang dikhawatirkan konten kreator terlalu berlebihan. Subjek hukum dalam perpres tersebut mengatur hubungan hukum antara perusahaan pers dan platform digital, bukan dengan konten kreator,” ujarnya.

Sebelumnya konten kreator mengasumsikan konten mereka bakal tidak terdeteksi di platform digital jika Perpres Jurnalisme Berkualitas berlaku. Ini mengharuskan mereka terdata di Dewan Pers, padahal domain konten kreator bukan di Dewan Pers tapi di Kemenkominfo.

“Logikanya saja hukum yang mengatur tentang kepolisian tidak bisa diterapkan di kedokteran. Begitu juga hukum yang mengatur tentang pers tidak bisa diterapkan di konten kreator,” jelasnya.

“Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk mengawasi konten kreator. Pengawasan terhadap konten kreator tugas Kemenkominfo dan Polri bidang Cyber Crime bukan Dewan Pers. Jadi sangat salah kaprah jika menganggap Dewan Pers akan menyeleksi konten dari konten kreator. Urusan Dewan Pers hanya terkait dengan pers,” ujar dia.

Satria juga menjelaskan, wacana Perpres Jurnalisme Berkualitas muncul dari kegelisahan Presiden Jokowi karena 60 persen belanja iklan digital lari ke platform asing. Oleh karena itu muncul inisiatif untuk membuat regulasi dengan sistem bagi hasil oleh platform digital.

“Itu muncul atas keprihatinan Presiden Jokowi saat Hari Pers Nasional di Deli Serdang Sumatera Utara. Presiden saat itu mengatakan perlunya Perpres Jurnalisme Berkualitas,” katanya. ***

Apel Perdana Pj Gubernur NTB Bersama ASN Provinsi

Dalam apel perdana Pj Gubernur NTB bersama ASN lingkup Provinsi, lagu mars NTB Gemilang dinyanyikan tiap apel pagi

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, memberikan arahan pada ASN muda saat memimpin apel perdana bersama seluruh ASN lingkup Pemprov NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Senin (25/09/23).

Pj Gubernur NTB perintahkan menyanyikan lagu mars NTB Gemilang tiap apel pagi — Lalu Gita Aryadi

Saat apel itu, Miq Gite sapaan Pj Gubernur berpesan pada para ASN muda untuk bekerja dan melaksanakan tugas dengan baik, tetap menunjukkan loyalitas, dan menjaga integritas.

Menurut Pj Gubernur, para ASN muda masih memiliki waktu panjang, sekaligus sebagai pelanjut estafet kepemimpinan di masa depan.

“Tetaplah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai target yang telah ditentukan. Apalah arti saya, tanpa dukungan dan support teman-teman semua,” pesan Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB.

Pada kesempatan apel itu, Pj Gubernur, Miq Gite memerintahkan agar lagu Mars NTB Gemilang dinyanyikan pada tiap apel pagi.

“Direktif saya untuk setiap apel pagi, dinyanyikan lagu Mars NTB Gemilang,” ujar Pj. Gubernur NTB.

Tujuannya untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat tentang lagu mars tersebut pasca pergantian Gubernur dan Wakil Gubernur.

Apel yang diikuti seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi NTB tersebut, diawali dengan menyanyikan lagu Mars NTB Gemilang.

Dalam apel perdana pasca dilantik, Miq Gite menyampaikan terimakasih atas do’a restu semua pihak.

“Mudah-mudahan do’a restu sebagai modal saya dalam bekerja, mengabdi untuk NTB yang kita cintai,” tandasnya. ***

Alumni Brawijaya asal NTB Diajak Turut Memajukan Daerah

Alumni Universitas Brawijaya (UB) yang berasal dari NTB yang di pemerintahan diajak ikut menjadikan NTB yang Maju dan Melaju

MATARAM.LombokJournal.com ~ Para alumni Universitas Brawijaya asal Provinsi NTB turut diajak ikut serta memajukan daerah.

Lalu Gita Aryadi bersama alumni Universitas Brawijaya

Ajakan pada alumni UB itu disampaikan Miq Gite sapaan Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi saat membuka acara Karya Bakti yang diselenggarakan di Lombok Epicentrum Mall Mataram oleh para Alumni Malang Raya bertajuk “Brawijaya Tampil Gemilang”, Minggu (24/09/23).

Miq Gite berharap kepada kawan kawan alumni Malang yang tengah mengemban amanah di pemerintahan, agar bersama sama menjadikan NTB yang Maju dan Melaju. Demi keberlanjutan tongkat estafet pembangunan yang lebih progresif.

“Semoga dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan kekompakan seluruh elemen masyarakat NTB, bersama bercita cita besar kita bisa terwujud,” harap Miq Gite yang juga merupakan alumni UB.

Pj Gubernur kelahiran Puyung Lombok Tengah tersebut, juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mensukseskan acara Karya Bakti para alumni UB ini.

“Acara ini merupakan ajang silaturahmi sambung rasa atau reunian para alumni malang sekaligus sebagai rangkaian rasya syukur atas telah dilantiknya salah satu Alumni Brawijaya sebagai Pj. Gubernur NTB, untuk melanjutkan visi misi NTB gemilang yang sedang di amanahkan agar NTB semakin maju dan melaju,” ucap Miq Gita.

Kegiatan temu alumni tersebut turut dirangkaikan dengan bakti sosial cek Kesehatan, donor darah, berbagi sembako dan di isi beberapa kegiatan talk show hingga malam hari.***

Pj Gubernur NTB Diingatkan, Kinerja Dievaluasi Tiap Tiga Bulan

Kinerja dievaluasi tiap tiga bulan, Ruslan Turmuzi ingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB agar jangan terbawa euforia dan bekerja dengan skala prioritas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan H Ruslan Turmuzi, mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB HL Gita Ariadi, agar jangan terbawa euforia berlebihan terhadap amanah yang tengah dipercayakan di pundak mantan Sekda NTB.

Ruslan menegaskan, kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi tiap tiga bulan.

Pj Gubernur NTB diingatkan agar jangan terbawa euforia — Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi

“Kita mengingatkan jangan sampai terlalu euforia. Kinerja Pj Gubernur itu dievaluasi tiga bulan oleh Pemerintah Pusat,” kata Ruslan di Mataram, Minggu (24/09/23).

Menurut Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat DPRD NTB ini, kalau Pj Gubernur NTB terbawa euforia berlebihan, bisa mengganggu pengambilan keputusan yang rasional dan efektif.

Politisi senior asal Lombok Tengah ini menjelaskan, sikap euforia Pj Gubernur NTB dikhawatirkan melahirkan keputusan impulsif yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang.

“Bahkan, terlalu euforia juga dapat mengabaikan keterlibatan publik dan pendapat masyarakat. Ini bisa berdampak negatif pada legitimasi dan dukungan dari masyarakat,” imbuhnya.

Pemerintah Pusat menetapkan Pj Gubernur NTB dalam waktu satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya. Dalam rentang waktu satu tahun masa jabatan, kinerja Pj Gubernur dievaluasi tiap tiga bulan.

Sesuai Undang Undang, Pj Gubernur harus membuat laporan pelaksanaan tugas dan kemudian dari laporan tersebut bisa dievaluasi, performanya bagus atau tidak.

Karena itu kata Ruslan, Pj Gubernur dituntut bekerja dengan profesional.

Ketika membuat kebijakan, Pj Gubernur juga harus mengacu sesuai aturan sehingga jauh dari perilaku yang tidak patut, seperti titip menitip atau hal tidak patut serupa lainnya. Dengan begitu, kinerja Pj Gubernur bisa terukur. Termasuk dalam hal mendukung program-program strategis nasional.

“Mendagri telah meminta agar kami di DPRD juga turut memonitor kinerja Penjabat Gubernur yang telah ditunjuk dan dilantik,” ungkap Ruslan.

Skala Prioritas

Ruslan menegaskan, ada sejumlah skala prioritas dalam jangka pendek yang harus didahulukan Pj Gubernur.

Skala prioritas itu menjadi penting dituntaskan, mengingat hal tersebut menjadi perintah yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Salah satu skala prioritas itu adalah menetapkan Penjabat Sekretaris Daerah yang kini sedang lowong.

Ruslan menjelaskan, saat ini, Pj Gubernur HL Gita Ariadi memang telah menunjuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB Muhammad Nasir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB.

Namun, jabatan Plh Sekda tersebut hanya maksimal untuk waktu sepekan. Sesuai Permendagri Nomor 91/2019, Pj Gubernur harus mengajukan usulan Penjabat Sekda ke Menteri Dalam Negeri dalam rentang waktu lima hari setelah terjadi kekosongan.

Sehingga dalam rentang waktu maksimal empat hari setelah usulan diterima, Mendagri dapat menetapkan Penjabat Sekda dan dilantik untuk masa jabatan tiga bulan ke depan.

“Menetapkan Penjabat Sekda ini tidak bisa asal-asalan. Ada aturannya. Kita ingatkan juga jangan sampai Pj Gubernur mengabaikan aturan tersebut,” tandas Ruslan.

Aturan yang dimaksud Ruslan terkait dengan syarat kepangkatan yang minimal IV/C. Juga memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moral yang baik, dan prestasi kerja bernilai baik dalam dua tahun berturut-turut tanpa pernah menerima sanksi disiplin sedang atau berat.

Termasuk juga minimal masih memiliki masa dinas paling sedikit satu tahun sebelum purna tugas.

“Kita minta tuntaskan dulu pengangkatan Penjabat Sekda ini. Setelah itu baru kita bicara panjang lebar tentang Normalisasi Tata Kelola Birokrasi dan bagaimana NTB Maju dan Melaju,” kata Ruslan menyinggung tagline yang diusung Pj Gubernur NTB HL Gita Ariadi.

Pentingnya Pj Gubernur bekerja dengan skala prioritas, kata Ruslan, sangatlah mendesak untuk saat ini, sebab hal tersebut akan berdampak pada efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan jalannya roda pemerintahan.

Ditegaskannya, bekerja dengan skala prioritas memungkinkan Pj Gubernur mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih efisien.

Ini berarti anggaran, tenaga kerja, dan infrastruktur, dapat digunakan untuk proyek dan program yang memiliki dampak yang lebih besar.

Tentu saja kata Ruslan, prioritas tersebut haruslah mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

“Dalam pemerintahan lima tahun terakhir, kita memiliki banyak pengalaman yang harus menjadi pelajaran berharga. Kita memiliki keterbatasan fiskal. Pemerintah Provinsi melakukan pinjaman ratusan miliar. Bahkan sejumlah proyek belum bisa dibayarkan di tahun berjalan meski sudah tuntas dan rampung dan menjadi utang ke kontraktor,” kata Ruslan.

Bahkan, di tahun terakhir pemerintahan sebelumnya, NTB mencatatkan sejarah yang tidak membanggakan. Yaitu tidak ada APBD Perubahan, hal yang tidak pernah terjadi di periode pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Semua hal tersebut, kata Ruslan, menandakan pentingnya NTB dikelola dengan skala prioritas. Dengan skala prioritas itu, NTB dapat mengidentifikasi dan menangani isu-isu yang paling mendesak dan signifikan terlebih dahulu.

Sehingga setelahnya Pemprov NTB dapat menyiapkan program yang bisa mencegah munculnya krisis yang dapat mengganggu stabilitas dan ketertiban di masa datang.

“Jangan lupa, bekerja dengan skala prioritas itu dapat merangsang perubahan positif dalam birokrasi. Proses pengambilan keputusan juga jadi lebih terfokus dan terorganisir secara efisien. Jadinya bisa mengurangi birokrasi yang tidak perlu,” imbuh Ruslan.***

Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB

Pj Gubernur NTB mendorong adanya kesepakatan dan kerjasama antara pelaku bisnis maupun pemerintah dan dunia pendidikan untuk pengembangan industri dirgantara

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang berbasis kepulauan, perlu mengembangkan industri dirgantara, mulai dari konektifitas sampai pelibatan UKM dalam industri pesawat terbang.

Pj Gubernur NTB mengungkapkan pentingnya pengembangan industri kedirgantaraan

Pentingya pengembangan industri dirgantara itu disampaikan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi saat membuka seminar internasional dan pameran kedirgantaraan di Hotel Lombok Raya Mataram, Sabtu (23/09/23).

“Saya berharap ada kesepakatan dan kerjasama yang dilakukan baik antara pelaku bisnis maupun pemerintah dan dunia pendidikan untuk pengembangan industri dirgantara kita,” ujar Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi.

Kenapa industri perlu, karena moda transportasi udara daerah kepulauan merupakan pasar potensial bagi penyedia layanan penerbangan.

Industri yang mulai dikembangkan di NTB, dapat berkontribusi dalam penyediaan suku cadang pesawat terbang dalam negeri yang saat ini dipegang PT Dirgantara Indonesia (PT DI).

Pengembangan kedirgantaraan NTB dapat dengan menyiapkan sumber daya manusia di sektor kedirgantaraan. Seperti diinisiasi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB.

Dalam kegiatan ini, UNU NTB menandatangani MoU dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan PT DI.

Hal senada disampaikan pula oleh Rektor UNU NTB, Baiq Muliyanah yang menggarisbawahi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seiring dengan keagamaan.

Sementara itu, KH Ahmad Mun’im DZ dari komunitas NU Dipantara Aerospace mengatakan, pesawat N219 buatan PT DI didesain untuk 19 penumpang dan mempunyai kelebihan sebagai jenis pesawat ringan yang sangat bisa dioperasikan di daerah perintis.

Pesawat ini memiliki dua buah mesin turboprop yang dikembangkan oleh PTDI.

Komunitas Nahdliyin NU yang tergabung dalam Dipantara Aerospace (DAS) dan PT Karya Logistik Indotama telah membeli 11 unit pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sebesar 80,5 juta dollar AS atau sekitar Rp1,3 triliun tahun lalu.

“Ini langkah awal untuk pengembangan kedirgantaraan di NTB tidak saja bisnis dan pasar penerbangan tapi juga pendidikan dan penelitian dalam teknologi dirgantara,” ucap Kyai Mun’im.

Ia berharap, kedirgantaraan di NTB terutama industri dirgantara dan penerbangan di NTB semakin maju dengan inovasi yang dilakukan nahdliyin NU maupun produksi pesawat terbang dalam negeri.

Hadir pula Direktur PT DI, Direktur PT KLI, BRIN, pejabat Pemprov Asisten III, para Kepala OPD, Brida NTB dan pengurus NU NTB se kabupaten/ kota serta diaspora nahdlyin NU yang bekerja di beberapa perusahaan penerbangan asing melalui daring.***

Kearifan Lokal di TVRI NTB, Tumbuhkan Kecintaan Budaya

Kadis Kominfotik NTB Najamuddin Amy menilai, konten kearifan lokal dalam siaran TVRI NTB merupakan upaya agar generasi muda tidak tercerabut dari akar budaya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kepala Stasiun TVRI NTB mendapat apresiasi karena membuat ‘meja kerja’ yang berbeda yaitu meja kerja budaya dengan mengangkat kearifan lokal.

Hal itu dinilai akan menumbuhkan kecintaan pada budaya, membangkitkan adat istiadat, yang semuanya itu ditampakkan dalam layar dan ditonton milenial sebagai generasi penerus.

Siaran TVRI meningkatkan kecintaan budaya — Penandatanganan bersama MoU

Apresiasi terkait siaran budaya itu disampaikan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy saat membuka secara resmi kegiatan Rapat Pola Acara yang diselenggarakan TVRI NTB di Hotel Jayakarta, Lombok Barat (23/09/23).

“Ini dilakukan sebagai upaya jangan tercerabut dari akar adat istiadat Sasambo di NTB,” ujar Bang Najam sapaan akrab Kadis

Ditambahkan Bang Najam, Kepala Stasiun TVRI NTB berhasil mengkreasi filosofi budaya terkait ‘NTB boleh mendunia, tetapi NTB tetap menapakkan kakinya di bumi NTB’.

“Generasi muda NTB itu, boleh saja melanglang buana tetapi harus diingat tapak kakinya itu jelas untuk NTB yang tulus memberikan pengabdian bidaya untuk kemajuan NTB,” katanya.

Dengan komitmen berkhidmat dengan kearifan lokal, TVRI NTB menampilkan gaya elegan, banyak kearifan lokal yang bisa ditularkan dan bisa dihadirkan di dunia global.

“Dengan cara seperti itu, NTB bukan hanya menjadi milik bersama, tetapi menjadi harta karun dan milik dari dunia itu sendiri,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala TVRI NTB Saktiono Wahyujati mengatakan, kegiatan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas acara di era transformasi digital.

“Fungsi publik bagaimana melayani informasi hiburan dan konten-konten kreatif mengacu pada potensi kearifan lokal yang ada di NTB,” ungkapnya.

Diharapkan informasi publik yang diberikan TVRI NTB, mencerminkan potensi wisata, budaya dan berbagai potensi kearifan lokal lainnya di NTB.

Pada kesempatan itu, dilakukan penandatanganan bersama MoU antara TVRI NTB dengan Kepala Museum Negeri dan Ketua Majelis Adat Sasak. ***

Pj Gubernur NTB Sosialisasikan RPD 2024-2026

Pj Gubernur NTB menekankan, agar OPD meningkatkan dan memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pj Gubernur NTB menekankan, agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadikan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan implementasi Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kinerja (Renja) OPD sebagai pedoman.

Pj Gubernur NTB mengusung tagline NTB Maju Melaju — Lalu Gita Ariadi

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menyampaikan arahan itu saat sosialisasi RPD tahun 2024-2026 di Hotel Lombok Raya Kota Mataram, Jum’at (22/09/23).

Menurut Pj Gubernur NTB yang mengusung tagline NTB Maju Melaju, minta Kepala OPD mempedomani dokumen RPD. Dan Kepala OPD diminta terus bersinergi dan kompak mengawal dan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Miq Gita sapaan Pj Gubernur NTB juga minta OPD meningkatkan dan memperkuat koordinasi dengan Kabupaten/Kota. Hal itu penting untuk penyelarasan arah dan gerak pembangunan, agar tercapai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“Hal ini dilakukan dengan membangun kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak untuk melaksanakan semua agenda pembangunan nasional maupun daerah,” pesan Pj Gubernur NTB.

Untuk mewujudkan NTB Maju Melaju, perangkat daerah diminta mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Daerah melalui pengembangan inovasi. Dan peningkatan investasi dan daya saing daerah untuk percepatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat.

Selain itu, penguatan Fiskal Daerah perlu dilakukan. Seluruh Perangkat Daerah diminta memaksimalkan penerimaan PAD yang menjadi kewenangannya dan menggali potensi-potensi baru /diversifikasi.

Untuk Transparansi Pengelolaan Keuangan, Miq Gita berpesan untuk memperhatikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Sehingga, setiap pembangunan anggaran pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah.

Selanjutnya implementasi yang berhasil, seluruh program dan kegiatan yang tertera dalam RPD 2024-2026 diminta diimplementasikan dengan benar. Agar semua target dan sasaran yang disebutkan dalam dokumen RPD berhasil dicapai.

Terakhir, Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan, berbagai rekomendasi atau hasil dari monitoring dan evaluasi digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, agar tercapai program pembangunan semakin tepat.

Miq Gita juga turut mengajak keterlibatan masyarakat agar semua kegiatan pembangunan daerah dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.***

Pj Gubernur NTB Disambut Antusias Masyarakat Puyung

Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB menyampaikan terima kasih atas sambutan luar biasa masyarakat Puyung di kediaman pribadinya

LOTENG,LombokJournal.com ~ Masyarakat Puyung menyambut antusias Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs.H. Lalu Gita Ariadi, M.Si di kediaman pribadinya, Gedeng Gede yang terletak di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (21/09/23).

Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, sebelumnya telah resmi dilantik sebagai Pj Gubernur NTB oleh Menteri Dalam Negeri RI Jenderal Polisi (Purn.), Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, Ph.D.di Kantor Kemendagri RI di Jakarta, 18 September lalu.

Penyambutan Pj Gubernur NTB kelahiran 1 oktober 1965, di Desa Puyung Lombok Tengah tersebut diikuti para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan warga setempat.

Miq Gite menyampaikan Terimakasih yang sangat besar karena penyambutan masyarakat yang luar biasa.

Miq Gite juga menyampaikan rasa syukurnya kepada yang Maha Kuasa, Allah SWT. Karena sampai saat ini masih dipercayakan untuk mengemban amanah dalam membangun Provinsi NTB. ***

Angka Stunting di NTB Turun Hingga 14 Persen

Wagub NTB menjelaskan, adanya Posyandu Keluarga selain menurunkan stunting bisa digunakan menangani berbagai permasalahan sosial

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pada masa akhir jabatannya. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (Wagub NTB), Hj Sitti Jalillah mencatat prestasi terkait penurunan angka stunting di NTB.

Upaya terus menerus yang dilakukan Wagub NTB mengatasi stunting di Provinsi NTB mencatat penurunan stunting 14 persen atau tepatnya 13,78 persen, berarti penurunan itu melebihi target yang sudah ditentukan.

Penurunan angka stunting itu disampaikan Wagub NTB dalam pertemuan Release Data Stunting Provinsi NTB, yang diselenggarakan di ruang Command Center UPT Pusat Layanan Digital, Senin (18/09/23).

Saat itu Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, secara umum angka stunting di Indonesia dilihat dari data survei. Namun tidak bisa memetakan langkah untuk diintervensi sehingga memerlukan data by name by addres.

Wagub NTB yang akrab disapa Umi Rohmi menggagas Posyandu Keluarga yang menjadi pintu masuk. Mengingat Posyandu dilaksanakan secara konsisten tiap bulan di seluruh dusun atau lingkungan di seluruh Indonesia termasuk Provinsi NTB.

Ditegaskan Wagub NTB, Program tersebut dijadikan sebagai pusat edukasi berbasis dusun, yang tidak hanya menangani masalah kesehatan, stunting, penyakit menular tidak menular. Tapi dengan Posyandu Keluarga bisa digunakan menangani berbagai permasalahan sosial yang dialami masyarakat.

Selain stuntintg, perkawinan anak, dan lingkungan yang membutuhkan kerja keras Pemerintah Pusat untuk merubah mindset masyarakat.

“Secara umum angka stuMting itu datang dari hasil survei, dan itu tidak bisa dibiarkan. Kita harus punya data itu by name by addres, artinya kita harus punya data seluruh balita yang ada di NTB karena dengan demikian kita bisa mengintervensinya dengan benar,” jelas Ummi Rohmi..

Ia terus berupaya membuat Posyandu di NTB itu menjadi Posyandu yang aktif, berkualitas, dijadikan pusat edukasi.

Ternyata dengan dukungan, gotong royong, dan kerja keras semua pihak pada tahun 2020 sebanyak 7716 Posyandu di NTB 100 persen menjadi Posyandu Keluarga.

Dengan menjadi Posyandu Keluarga, Posyandu NTB semakin berjalan dengan aktif, kualitasnya terus ditingkatkan, NTB memiliki data By Name By Addres .

Sehingga angka stunting di NTB benar-benar nyata atau data bayi dan anak di setiap dusun yang ada di NTB benar adanya.

“Alhamdulillah sebanyak 7716 Posyandu NTB sudah bisa menjadi Posyandu Keluarga sejak tahun 2020 dan 100 persen menjadi Posyandu keluarga. Dengan menjadi Posyandu Keluarga, posyandunya berjalan dengan aktif, kualitasnya terus ditingkatkan, kita punya data by name by addres,” tegas Umi Rohmi.

Penurunan stunting melampaui target

Dinas Kesehatan Provinsi NTB merilis September 2023, tingkat stunting di NTB turun menjadi 13,78 persen, melebihi target yang telah ditetapkan tahun 2023 yakni 16 persen.

Rilis itu berdasarkan Data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) update September 2023.

Trend perkembangan dan penurunan stunting Provinsi NTB lima tahun terakhir, dari tahun 2019 update sampai dengan September 2023, input mencapai 99,58 pesersen.

Tercatat dari tahun 2019 angka stunting NTB berada di angka 25,9 persen, turun 2,4 persen. Dan di tahun 2020 angka stunting NTB berada di angka 23,51 persen, turun hingga 4,3 persen.

Dan tahun 2021 angka stunting NTB berada pada posisi 19,23 persen, turun 2,4 persen. Tahun 2022 angka stunting NTB berada pada posisi 16,84 persen, turun hingga 3,0 persen. Sehingga angka stunting di tahun 2023 berada pada angka 13,78 persen melebih target yang ditentukan pada tahun 2023 yakni 16 persen..

Wagub Umi Rohmi menjelaskan, pencapaian tersebut tidak hanya mencerminkan kesuksesan dalam mengurangi tingkat stunting, tetapi juga komitmen pemerintah NTB dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah NTB.

Umi Rohmi mengungkapkan rasa syukurnya kepada semua pihak yang telah mendukung program-program penanggulangan stunting selama masa jabatannya.

“Kami memahami bahwa upaya mengatasi stunting memerlukan pendekatan komprehensif, dan ini adalah bukti bahwa kerjasama berbuah hasil,” tutupnya.

Meskipun masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur NTB berakhir, Umi Rohmi menegaskan perjuangan untuk memastikan kesehatan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak NTB akan tetap menjadi prioritasnya.

Prestasi ini akan menjadi fondasi kuat bagi kepemimpinan masa depan dalam melanjutkan upaya-upaya untuk menciptakan NTB yang lebih sehat dan sejahtera.

Turut mendampingi Wagub Umi Rohmi pada acara tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, Kabid PTIK Diskominfotik Provinsi NTB Yasrul, ST, M.T Kepala UPT Pusat Layanan Digital Ary Wahyudin, S.STP., M.M. ***

Mendagri Lantik Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi

Usai melantik Pj Gubernur NTB, Mendagri menekankan, tugas utama Pj Gubernur yaitu mensinkronkan program kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Melantik Penjabat (Pj) Gubernur, HL Gita Ariadi, MSi, Menteri Dalam Negeri, Dr H Tito Karnavian berpesan agar pembangunan di Nusa Tenggara Barat terus berlanjut.

Pj Gubernur NTB berkomitmen bekerja sebaik-baiknya — Mendagri dan Pj Gubernur NTB

“Agar roda pemerintahan tetap berjalan, tetap bangun komunikasi dengan pejabat Gubernur dan Wakil Gubernur yang lama untuk melanjutkan program yang strategis,” ujar Mendagri usai pelantikan Pj Gubernur NTB di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (19/09/23).

Dalam rangkaian serahterima jabatan, Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menegaskan bahwa tugas utama Pj Gubernur adalah menyinkronkan program kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Suhajar juga memberikan atensi khusus agar Pj Gubernur agar menyukseskan agenda besar, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

“Semoga Pak Lalu Gita bisa mengawal hal-hal tersebut,” kata Suhajar.

Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengaku bakal berusaha melakukan yang terbaik atas amanah baru yang diemban.

“Dari yang telah kami lakukan selama ini, dengan amanah yang baru. Kami ingin berbuat yang terbaik bagi negara dan masyarakat NTB. Kami akan melanjutkan berbagai program yang sudah dirintis dengan baik oleh Gubernur-Wakil Gubernur dan menjadi atensi pemerintah pusat. Baik dalam jangka pendek maupun menengah,” kata Miq Gita sapaan akrab Lalu Gota Ariadi.

Hadir pula dalam upacara pelantikan, Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018 – 2023, Forkopimda dan pejabat Pemprov NTB. ***