Dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Utara, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna DPRD KLU terkait persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022, dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Fenrianto R, ST.,M.Eng di Ruang Sidang, Jum’at (23/09/22).

Ridang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag, dihadiri oleh 22 orang anggota dewan. 

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Dalam pendapat akhir gabungan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara yang disampaikan oleh Rusdianto, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah yang akan dituangkan dalam keputusan DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan terimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah memberi masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya. 

“Harapan kita bersama manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain. Pendapatan daerah merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi momentum awal dalam pemulihan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam tema Kemerdekaan RI ke 77.

“Pemda terus bersinergi bersama multi stakeholder dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan belanja,” katanya.

Pemulihan sektor pemukiman, sektor infrastruktur serta sektor ekonomi dengan yang diharapkan  dapat menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Usaha bersama dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat kita sepakati secara tepat waktu,” tuturnya.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos, Wakil Ketua I H.Burhan M.Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi S.Ag, Perwakilan Anggota Forkopimda KLU, para Staf Ahli bupati, Asisten Setda, Kepala PD, serta undangan lainnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023

Dalam kesempatan sama, Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu, SH bersama seluruh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU juga menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 di tempat yang sama.

Sebelum penandatanganan terlebih dahulu Badan Anggaran DPRD KLU melaporkan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 yang disampaikan oleh juru bicara badan anggaran Raden Nyakradi S.Pd.

Dalam laporannya disampaikan, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 dapat disepakati untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Event

Badan anggaran DRPD KLU mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dari sisi kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas serta plafon anggaran. Khususnya terkait komposisi antar kelompok belanja dan jenis belanja agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, RPMJD 2021- 2026 dan RKPD Tahun 2023.***

Masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan pola hidup yang bersih dan sehat untuk menurunkan stunting, ini kata Wagub NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kualitas pelayanan Posyandu diminta terus ditingkatkan, tak memberikan asupan makanan bergizi bagi sasaran Posyandu, tapi tidak kalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan

Permintaan tersebut disampaikan Wakil gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat mengunjungi Posyandu Eyat Mayang Utara, Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kamis (22/09/22).

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

Wagub NTB yang biasa disapa akrab Ummi Rohmi ini menyebut 70 persen stunting diakibatkan lingkungan yang tidak bersih. 

Karena itu ia mengajak warga masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan pola hidup yang bersih dan sehat.

Sebelumnya, di Posyandu Mawar, Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, wagub juga meminta agar para ibu ibu terus memberikan asupan makanan  bergizi yang mengandung protein hewani kepada anak. 

Karena kandungan gizi tersebut dapat membantu mencegah anak dari stunting.

“Ibu ibu jangan khawatir stunting dapat ditangani kok. Caranya berikan makanan  bergizi serta menjalankan pola hidup sehat, menjaga lingkungan dengan tidak buang air di sembarang tempat,” ujar Ummi Rohmi.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Lobar H. M. Mujibburahman mengatakan, angka stunting di Desa Batu Putih mencapai 39 kasus dengan jumlah sasaran 127.  Sedangkan di Desa Eyat Mayang mencapai 89 kasus dengan  312 jumlah sasaran.

“Penurunan angka stunting per Agustus 2022 di Lobar sudah  mencapai 18,96 persen. Capaian tersebut turun signifikan dari tahun kemarin. Itu membuktikan bahwa 900 Posyandu Keluarga di Lobar terus bekerja,” katanya menjelaskan.

Lebih lanjut  Mujiburrahman mengatakan, dengan sisa tiga bulan ini ia mengaku optimis stunting di dua desa tersebut akan terselesaikan tepat waktu. 

“Jika semua elemen bergerak dan tetap saling mendukung seperti pemprov NTB, Pemkab Lobar,  Pemdes dan  para Kader Posyandu dan dengan sisa waktu yang diberikan kita optimis akan nol stunting,” kata Mujib.

Ketua Kader Posyandu Keluarga Mawar, Desa Batu Putih  Hj. Juhaerah mengatakan, langkah pemberian asupan gizi melalui makanan mengandung protein hewani sudah dilakukan sejak Posyandu yang dipimpinnya beralih ke Posyandu Keluarga. 

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

“Sejak pola itu kami laksanakan, penurunan stunting khususnya di dusun kami turun signifikan dan Alhamdulillah atas prestasi itu, Posyandu kami raih bintang tiga gemilang,” kata Juhaerah.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub NTB  menyerahkan bantuan berupa  telur untuk anak dan balita di masing masing Posyandu yang dikunjungi.***

Ibu Negara Hj Iriana Jokowi terpukau keindahan dan kualitas produk-produk kriya NTB

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Ibu Negara Hj Iriana Jokowi meninjau dan mengunjungi stand Dekranasda NTB pada  Pameran KriyaNusa 2022 di  Jakarta Hall Conference Center (JHCC).

Kunjungan Ibu Negara diapresiasi Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, sekaligus menyampaikan apresiasi ucapan terimkasih. 

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Terimakasih pada Ibu Negara Hj Iriana Jokowi, Ibu Hj Mufidah Jusuf Kalla, ibu Wury Ma’ruf Amin, Ibu Tri Tito K, Ibu Nurasia Uno, Ibu Endang BK  dan ibu-ibu lainnya yang telah berkenan mengunjungi stand Dekranasda Provinsi NTB, KSB, Kab Bima, Kota Mataram dan lombokntbpearls,” ucap Bunda Niken, Rabu (21/09/22) di Jakarta.

Kualitas dan keindahan produk-produk kriya NTB tidak asing bagi para ibu-ibu di Jakarta. Istri pejabat negara tetap menyempatkan melihat langsung produk kriya binaan Dekranasda NTB tersebut.

“Jadi, tantangan para pengrajin di NTB kedepan adalah terus berkreasi dan berinovasi dengan model dan desain yang baru, bagus berkualitas, ramah lingkungan dan dengan harga yang terjangkau dan bersaing,” pesan Bunda Niken.

Ia menyatakan itu dalam Pameran KriyaNusa 2022 di JHCC yang berlangsung tanggal 21 sd 25 September 2022.

Kunjungan kerja Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah di Jakarta juga menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2022 di Jakarta.

Rakernas ini diselenggarakan dengan tema “Semangat Bertahan, Perajin Berdaya Saing” pada Selasa, 20 September 2022 di Auditorium Istana Wakil Presiden Jakarta, dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Hj. Wury Ma’ruf Amin.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Dikatakan Bunda Niken, pesan Ketua Umum Dekranas bahwa pandemi Covid-19 memberi tantangan dan dampak bagi para perajin kriya. Sehingga kehadiran Dekranas/da sangat dibutuhkan. 

Pesan Istri Wapres tersebut, lanjut Bunda Niken bahwa Rakernas tersebut menjadi titik balik industri kerajinan nusantara yang berbasis warisan budaya bangsa.***

Kunjungan wisatawan di tiga Gili, Lombok Utara berlangsung pulih, termasuk acara Mandi Safar menjadi daya tarik wisatawan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Tradisi Mandi Safar atau Tulaq Bala  di pantai Gili Indah tahun  ini, Rabu (21/09/22) berlangsung meriah dan berbeda dengan tahun sebelumnya. 

Ribuan warga memadati pantai Gili Indah saat di gelar acara tradisi yang juga disebut Rebo Bontong tahunan warga di tiga Gili Meno, Gili Air dan Trawangan, atau hari Rabu terakhir di Bulan Safar sesuai penanggalan Hijriah.

Tradisi ini digelar untuk Menolaq Bala, sekaligus tujuannya untuk promosi bahwa ke tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara umumnya, sudah mulai pulih seperti sediakala.  

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Event

Selain acara Mandi Safar atau Tolaq Bala di Gili Air, juga di rankaikan berbagai acara dan Festival Gilii Terawangan selama empat (4) hari berturut turut, 21-24 September 2022. 

Aktivitas wisatawan baik domestik maupun manca negara di kawasan wisata tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menggeliat setelah sekian lama pasca gempa bumi 7.0 SR dan pandemi COVID-19.

Mantan Kades Gili indah, H Taufik yang sekarang bergelut di pariwisata menuturkan, aktivitas wisatawan dan ekonomi para pelaku usaha pariwisata di tiga Gili ini sudah mulai bergerak.

Namun harapannya pda Pemda KLU, agar tarif pemasangan air bersih untuk rumah tangga tidak terlalu mahal.

Sebab masyarakat masih dalam penataan kembali pasilitas pasilitas wisata akibat gempa bumi dan Covid 19. 

“Tarif air bersih cukup memberatkan masyatakat,” katanya. 

Terlepas dari tarif untuk para pengusaha pariwisata, khusus yang diharapkan H Taufik adalah tarif air bersih untuk masyarakat biasa. 

Salah seorang pengusaha pariwisata yang sukses, Basok berharap ada kesamaan presepsi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pariwisata di tiga Gili ini. 

“Dengan mulai bergeraknya aktivitas wisatawan, maka geliat aktivitas pelaku usaha di tiga Gili juga ikut serta, yang terlihat dari beroperasinya hotel, bungalow, pondok wisata, dan tempat penginapan-penginapan, serta keramaian penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal yang hilir mudik,“ tuturnya. 

Beroperasionalnya tempat-tempat penyewaan untuk kegiatan menyelam, penyewaan alat transportasi sepeda dan “cidomo”, toko-toko aksesori, hingga food court pasar malam, juga sangat mendukung acara Mandi Safar di Gili Air dan Vestifl Gili Terawangan. 

BACA JUGA: Wabup Danny Menegaskan Pentingnya Kebangkitan Pariwisata KLU

Menggeliatnya kunjungan wisatawan berati memulihan ekonomi masyarakat tiga Gili ini khususnya. 

Sebab di Gili juga banyak pendatang yang mengadukan nasipnya untuk bekerja serabutan di sini, kata dia. 

“Satu per satu, para pengusaha di sini  kembali beroperasi. Termasuk saya,” kata H Taufik dan Basok. ***

50 ASN Pariwisata se-NTB Ikut kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam penyelenggaraan event

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Pariwisata Provinsi NTB bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Kegiatan (Events). 

Kegiatan Bimtek itu diikuti 50 ASN se-NTB bidang Pariwisata, berlangsung di Royal Regantris, Gili Trawangan, mulai 22-24 September 2022. 

BACA JUGA: Senaru Festival 2022 Dibuka Wabup Lombok Utara  

Rizki Handayani, selaku Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf RI menyampaikan, saat ini Kemenparekraf RI memiliki misi utama yakni menjadikan Indonesia sebagai destinasi event kelas dunia. 

Untuk mencapai misi itu, diperlukan strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan event di daerah, SDM yang kompeten, kreatif, dan profesional dalam penyelenggaraan event. 

“Salah satu faktor keberhasilannya adalah tersedianya ASN daerah yang memiliki peran penting sebagi pembuat regulasi, pembina, pendamping, pengawas, dan bahkan penyelenggara dari event tersebut,” jelasnya. 

Rizki Handayani berharap, penyelenggaraan event di daerah yang berkualitas dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang pada akhirnya mendukung percepatan pemulihan pariwisata Indonesia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran, Izzudin Mahili mengatakan, kegiatan ini digelar mengingat saat ini NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan event-event nasional dan internasional. 

BACA JUGA: LFTN 2 IPI Digelar di Bukit Jokowi Mandalika

“Oleh karena itu, kami harapkan seluruh peserta dapat mengikuti bimtek dengan baik hingga 3 hari ke depan. Sehingga nantinya ilmu yang didapatkan dari seluruh narasumber bisa diimplementasikan di daerah masing-masing untuk mewujudkan percepatan pemulihan pariwisata di Indonesia,” ujarnya. ***

Tantangan keterbukaan informasi saat ini, akhirnya semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online

BEKASI.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat peringkat terbaik III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022. 

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.M.Sc menerima langsung penghargaan tersebut pada kegiatan Launching Buku I II III IKIP 2022 di Hotel Horison Ultima Bekasi, Kamis (22/9).

Diakuinya, keterbukaan informasi merupakan kebutuhan sebagai pemimpin daerah untuk terbuka kepada masyarakat.  

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Namun tantangan pada saat ini adalah karena semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online. Dan ketika ada isu yang tidak benar maka hal itu harus segera di respon. Jika tidak di counter dalam waktu yang tidak lama bisa menjadi distorsi pikiran dan persepsi masyarakat.

“Terima kasih kepada komisi informasi pusat dan teman-teman di daerah yang membuat akhirnya keterbukaan informasi jadi kebutuhan, sehingga NTB menjadi bisa seperti hari ini,” ungkap Bang Zul.

IKIP merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh provinsi di Indonesia. IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia.

Dalam penjelasannya Rospita Vc Paulyn selaku Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information). 

Pada 2021 yang lalu diperoleh Nilai IKIP 2021 71.37 dan pada NAC Forum IKIP 2022 lalu diperoleh nilai IKIP 74.43 yang berada pada kategori-kategori SEDANG. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3.06 secara nasional. 

Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni Dimensi Ekonomi dengan nilai dimensi tertinggi sebesar 74.84, dilanjutkan dengan dimensi fisik/politik dengan skor 74.53 serta dimensi hukum dengan skor 73.98 terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia. 

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Diskriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub NTB

Ketiga dimensi penilaian indeks ini juga berada dalam kategori SEDANG. Adapun target RPJMN IKIP pada tahun 2022 berada pada nilai 72 setelah dilakukan penyesuaian capaian atas pertimbangan hasil IKIP 2021. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa target IKIP 2022 telah tercapai dengan segala upaya dan dukungan oleh seluruh Komisi Informasi se-Indonesia.

Hasil IKIP ini menempatkan 3 Provinsi memperoleh nilai nasional dalam kategori baik yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan 30 provinsi berada pada kategori sedang dan satu provinsi kategori kurang.

Turut hadir mendampingi Gubernur NTB, Asisten I pak Madani Mukaram, anggota KI NTB pak Asrorudin, Kabid IKP Kominfotik.***

Gubernur NTB terima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP), salah satu provinsi terbaik keterbukaan informasi publik 

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Provinsi NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), sebagai salah satu di antara 3 provinsi yang masuk dalam kategori baik.

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Alhamdulillah pagi ini NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi Terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP),” kata Bang Zul, Kamis (22/09/22) di Jakarta.

Ia menerima langsung penghargaan sebagai Provinsi yang memperoleh skor tertinggi dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoegiantoro, pada acara Launcing Buku I, II, III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022, di Jakarta.

Inovatif keterbukaan informasi

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Suaeb Qury, S.HI, menyampaikan, komitemen Gubernur  NTB atas keterbukaan informasi adalah dengan hadir dan menerima langsung penghargaan 3 Nasional IKIP.

Data IKIP 2021 Provinsi NTB berada di urutan ke 6 dalam IKIP. Namun pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai IKIP tertinggi dengan skor mencapai 81,93, disusul Bali dengan skor 80,99, dan  posisi ke 3 adalah provinsi NTB dengan skor nilai 80,49.

Diakui mantan Ketua LTNU NTB ini, Gubernur Zulkieflimansyah selama memimpin telah dan selalu membuka ruang aksesibilitas bagi seluruh warga NTB mendapat informasi dan merespon informasi masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Dikriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub

Menurutnya, Doktor Zul juga  merupakan  salah satu dari 3 gubernur di NTB yang inovatif dalam keterbukaan informasi.

Ia berharap, sinergi dan kerjasama semua pihak, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di semua lembaga pemerintah dan atau badan publik lainnya.

“Ini bagian dari kerja KI NTB mewujudkan keterbukaan informasi di NTB, ke depan KI NTB harus diberikan anggaran yang adil untuk IKIP,” harapnya. 

BACA JUGA: Dewan Kolonel Dibentuk Para Loyalis Puan Maharani 

Ia juga menyatakan, akan mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan masyarakat informasi atau masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik, serta pemerintahan yang terbuka (open government).

“Sesuai amanat undang-undang,  Komisi Informasi NTB tetap hadir untuk menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” tuturnya. ***

Para loyalis Puan Maharani membentuk Dewan Kolonel untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan dalam kontestasi Pilpres 2024

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa tengah, dalam kontestasi calon presiden 2024 selalu menempati elektabilitas teratas.

Beberapa lembaga survei nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih menjadi tiga tokoh yang difavoritkan masyarakat sebagai calon presiden.

Ada survei yang membuat korelasi antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden. Dan nama Ganjar Pranowo menjadi kartu As untuk menguatkan peluang kemenangan PDIP. Dalam survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada Agustus 2022.  PDIP berpeluang besar menang dalam Pilpres 2024 jika mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. 

BACA JUGA: Wagub NTB Resmikan Gedung Baru UT Mataram

Namun di internal PDIP sendiri terjadi persaingan, antara Ganjar Pranowo melawan Puan Maharani. Dari kubu putri Megawati ini, mulai muncul upaya menggeser Ganjar. 

Pendukung atau loyalis Puan, yakni beberapa politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI membentuk tim Dewan Kolonel pendukung Puan Maharani dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ide pembentukan tim itu dicetuskan mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi. 

Trimedya Panjaitan, anggota DPR RI Fraksi PDIP yang selama terang-terangan menolak Ganjar,    menjadi koordinator tim Dewan Kolonel. Dia menceritakan usulan ini datang dari Johan Budi setelah rapat pengarahan dengan Puan.

“Johan Budi bilang kami loyalis mbak Puan harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kami tunjukkan bahwa kami loyalis mba Puan,” kata Trimedya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, seperti dilansir dari Dkatadata.co.id, Rabu (21/09/22). 

Dewan Kolonel dibentuk, menurut Trimedya, untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan dalam kontestasi Pemilu 2024. Sembari menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. 

Dewan Kolonel ini tidak memiliki struktur resmi, anggotanya tersebar dari setiap Komisi di DPR. “Mungkin lima bulan (sudah terbentuk) ada. Kami merasa kalau bukan trah Sukarno gampang dikendalikan partai ini. Kami juga tidak ikhlas kalau sampai jadi seperti keluarga Suharto di Golkar,” ucap Trimedya. 

BACA JUGA: Wabup Danny Tegaskan Pentingnya Kebangkitan Pariwisata NTB

Berikut daftar anggota ‘Dewan Kolonel’yang diisi para loyalis Puan tersebut. 

Pencetus ‘Dewan Kolonel’: Johan Budi S Prabowo Koordinator ‘Dewan Kolonel’: Trimedya Panjaitan 

Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan 

Komisi II: Junimart Girsang 

Komisi III: Trimedya Panjaitan 

Komisi IV: Riezky Aprilia 

Komisi V: Lasarus 

Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo 

Komisi VII: Dony Maryadi Oekon

Johan Budi mengatakan pembentukan Dewan Kolonel tak terkait dengan struktur di DPP PDIP.   “Sekali lagi enggak ada hubungannya dengan DPP, inisiatif orang per orang, bukan fraksi,” kata Johan. 

Dewan Kolonel ini, tambah Johan, merupakan satu langkah persiapan bilamana nantinya Megawati menunjuk Puan sebagai calon presiden yang diusung PDIP untuk 2024 mendatang. ***

Wagub NTB berharap perguruan tinggi bisa support satu sama lain, agar kualitas pendidikan makin meningkat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meresmikan Gedung Baru Unit Program Belaiar Jarak Jauh-Universitas Terbuka Mataram (UPBJJ-UT Mataram), Rabu (21/09/22).

 Gedung baru UT Mataram tersebut terletak di Jl. Dr. Soedjono, No. 78, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram. 

Dengan diresmikannya Gedung Baru UT Mataram, Wagub berharap seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta dapat saling mendukung guna meningkatkan pendidikan dan rata-rata harapan sekolah di NTB. 

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Diskriminasi Disabilitas, Ini kata Wagub NTB

“Kita sangat bahagia ada UT di Mataram, sehingga perguruan tinggi bisa support satu sama lain. Sekarang itu masanya kolaborasi dan sinergi, maka kita semua harus berkolaborasi, agar rata-rata lama sekolah di NTB tinggi. Semoga semua perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di NTB semakin maju dan semakin berkualitas,” harap wagub. 

Wagub Ummi Rohmi sapaan akrabnya juga memberikan selamat sekaligus mengapresiasi perkembangan UT yang sangat pesat di Indonesia.

“Gedungnya luar biasa. Semoga kualitas UT semakin baik dan perkembangan UT saya sangat apresiasi. Selamat untuk UT,” ujar Ummi Rohmi.

Selain itu, dijelaskan oleh Direktur Universitas Terbuka Mataram, Drs. Raden Sudarwo, M.Pd, jumlah mahasiswa di UT Mataram pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan.

“Pada tahun 2022, UT Mataram memiliki jumlah mahasiswa baru sekitar 1.319 mahasiswa. Jumlah mahasiswa aktif secara keseluruhan yaitu 4.322 mahasiswa. Ini mengalami peningkatan yang signifikan dari semester lalu yang hanya 3.500,” kata Direktur Raden Sudarwo.

Sementara itu, hadir pula Rektor Universitas Terbuka, Prof. Ojat Darojat, M. Bus, Ph. D., menjelaskan bahwa UT sendiri memberikan kesempatan pendidikan untuk seluruh masyarakat baik yang belum maupun telah bekerja dimanapun mereka berada tanpa harus risau meninggalkan pekerjaannya, salah satunya dengan cara belajar jarak jauh di UT.

“UT diberi mandat oleh pemerintah untuk bisa berikan layanan pendidikan bukan hanya untuk masyarakat yang tinggal di perkotaan, tetapi juga saudara-saudara kita yang berdomisili di daerah-daerah kecil. Dan juga orang-orang yang sudah bekerja mereka juga punya kesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dan memungkinkan mereka bisa belajar tanpa meninggalkan komitmen pekerjaan dan karirnya. Mandat pemerintah tersebut termasuk di provinsi NTB. Oleh sebab itu, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, maka pada saat ini dengan kapasitas yang kami miliki, Alhamdulillah bisa mendirikan gedung baru,” jelas Rektor UT. 

BACA JUGA: Wabup Danny Menegaskan Pentingnya Kebangkitan Pariwisata KLU

Sebagai informasi, promosi dan peresmian Gedung Baru UPBJJ-UT Mataram mengusung tema “Bangkit Bersama Menjangkau Pendidikan Tinggi Hingga Pelosok NTB” yang juga sejalan dengan misi UT.

Turut hadir pada acara peresmian tersebut yaitu Kepala Bappeda Provinsi NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Kepala Biro SDM Polda NTB, Pasi Wanwil Korem, Warek Unram Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Rektor UIN Mataram, Ketua DPRD Kota Mataram dan Asisten I Setda Kota Mataram. ***

Wagub Sitti Rohmi minta masyarakat menghentikan diskriminasi terhadap anak yang berkebutuhan khusus

LOBAR.lombokjournal.com ~ Masyarakat harus berhenti melakukan diskriminasi terhadap disabilitas.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan itu saat menghadiri peresmian Amani Eco School yang berlangsung di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Rabu (21/09/22).

Bisa jadi anak-anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang lebih dari pada manusia yang normal, kata wagub.

“Stop untuk diskriminasi terhadap semua saudara kita yang disabilitas tapi justru kita harus bangga ,kasih tempat, berikan support supaya mereka juga berdaya,” tutur Ummi Rohmi.

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Co Firing Biomass PLN Wujudkan Nol Emisi

Sebanyak 28.652 orang dengan berbagai jenis diasbiltas di NTB. Pemerintah terus berupaya memberikan kesempatan berupa pelatihan, seperti pelatihan pijat, pelatihan keterampilan menjahit, bengkel dan lain sebagainya.

Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 44 sekolah tersebar di Kabupaten/ Kota, d iantaranya Kota Mataram sebanyak 3 sekolah, Lombok Barat sebanyak 3 sekolah, Lombok Tengah sebanyak 4 sekolah, Lombok Timur sebanyak 6 sekolah, Lombok Utara sebanyak 2 sekolah,  Sumbawa sebanyak 2 sekolah, Sumbawa Barat sebanyak 1 sekolah, Dompu sebanyak 6 sekolah, Kota Bima sebanyak 5 sekolah dan Bima sebanyak 12 sekolah.

“Apabila nantinya anak-anak kita lulus SLB, dia bisa mendapatkan pekerjaan, bahkan kalau di Pemprov sudah menerima di instansi vertikal juga anak-anak di sana, saudara-saudara kita yang disabilitas kalau memang sesuai dengan skill yang mereka punya. Sehingga ini yang harus terus menerus kita saling support untuk menggerakkan ini sehingga kita berjuang bersama-sama untuk perempuan, anak-anak dan disabilitas,” ungkap Ummi Rohmi.

Amani Eco School yang diinisiasi oleh Lombok Eco Internasional Connection bersama dengan PLN Peduli, memiliki program yang terdiri dari Ecology Education dan Disable Trainning.

Ecology Education diperuntukkan untuk anak – anak agar dapat menanamkan literasi belajar sehingga anak – anak disekitar Desa Gegerung dapat terus tumbuh dengan mendapatkan pengetahuan ilmu yang baik. Sedangkan Disable Tarining disiapkan bagi anak – anak yang berkebutuhan khusus sehingga mendapatkan ruang untuk bisa mengembangkan diri.

Aisyah Odist selaku Founder Lombok Eco Internasional Connection mengatakan,  direncanakan sebanyak 10 Eco School yang akan didirikan. 

Amani Eco School merupakan lokasi ke empat dan diharapkan dapat menjadi pusat pelatihan bagi para disabilitas.

BACA JUGA: Distribusi Air Bersih ke Gili Batal Dihentikan

“Kita berharap agar Eco scool ini menjadi pusat kegiatan seperti pelatihan recycle yang bermanfaat bagi para disabilitas,” pungkasnya.

General Manager PLN UIW NTB Sudjarwo menjelaskan, ini merupakan salah satu program PLN Peduli yaitu program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PLN Unit Induk Wilayah NTB.

Program PJSL PLN ini berusaha untuk memberikan, mengupayakan, mendorong pencapaian program-program yang sustainable yang berkelanjutan. Dalam pembangunan eco school ini, memanfaatkan faba. 

Faba adalah sisa pembakaran batu bara dari PLTU yang ada di Jeranjang.

Faba ini bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, diantaranya bahan bangunan untuk pabrik, bahkan hasil penelitian, bisa sebagai penyubur tanah atau media tanah. 

Sudjarwo berharap kehadiran Amina Eco School memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai kesadaran lingkungan kemudian memberikan pelatihan-pelatihan sebagai bekal dari teman-teman yang berkebutuhan khusus.

“Harapan ke depan, PLN terus berkontribusi khususnya pada NTB ini. Sehingga manfaat dari PLN bisa menjadi maksimal, selain memberikan kenyamanan pada masyarakat, dan mendorong kemakmuran, kesejahtraan masyarakat, itu juga menjadi maksimal,” tutupnya.***