Rachmat Hidayat Dorong Empat Pilar Kebangsaan Diamalkan dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Pulau Lombok

LOTENG.lombokjournal.com ~ Angggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan H Rachmat Hidayat menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Lombok Tengah, Rabu (28/09/22). 

Sosialiasi tersebut bagian dari upaya nyata untuk terus membumikan nilai-nilai kebangsaan di Pulau Seribu Masjid.

“Sosialisasi empat pilar ini penting untuk terus menanamkan kesadaran kepada saudara-saudara kita tentang konsep berbangsa yang penuh toleransi, menghargai perbedaan, welas asih, gotong royong, dan patuh pada hukum,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI tersebut.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Salurkan Banyuan UMKM di Lombok Timur

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tersebut digelar di Kantor DPC PDI Perjuangan Lombok Tengah. 

Hadir dalam kesempatan tersebut sejumlah ulama dan tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan sejumlah akademisi. 

Sementara Rachmat didampingi dua orang Anggota DPRD NTB dari PDIP, yakni H Ruslan Turmuzi dan H Lalu Budi Suryata. Sosialisasi berlangsung sejak pukul 14.00 Wita dan baru berakhir menjelang Magrib.

Rachmat menegaskan, dalam posisinya sebagai Anggota DPR RI yang sekaligus Anggota MPR RI, dirinya mengambil inisiatif untuk terus menggencarkan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. 

Pancasila adalah ideologi dan dasar negara. UUD 1945 adalah konstitusi negara. NKRI sebagai bentuk negara. Dan Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara.

Keempat pilar tersebut kata tokoh kharismatik Bumi Gora ini, merupakan tiang penyangga yang menjadi panutan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Itu sebabnya, membumikan Empat Pilar Kebangsaan di Pulau Seribu Masjid sesungguhnya menjadi sebuah keniscayaan.

“Dengan empat pilar kebangsaan inilah kita bisa bersama-sama menjaga keutuhan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.

Politisi senior kelahiran Lombok Timur ini memberi contoh bagaimana Pancasila mampu merefleksikan nilai luhur bangsa Indonesia, seperti religiusitas, kemanusiaan, nasionalisme, gotong royong, dan keadilan.

“Bung Karno menggali nilai luhur bangsa sehingga lahirlah Pancasila lewat permenungan yang mendalam. Pancasila telah terbukti lintas zaman dan lintas generasi dalam menjawab segala tantangan,” tandasnya.

Rachmat yakin sepenuhnya, tatkala Empat Pilar Kebangsaan ini membumi di tengah-tengah masyarakat, maka akan didapati masyarakat yang memiliki nilai-nilai kebangsaan yang semakin meningkat. 

Masyarakat yang semakin toleran, masyarakat yang merayakan perbedaan, dan sekaligus tentu masyarakat yang mampu membendung dan melawan penyebaran radikalisme di tengah-tengah mereka.

BACA JUGA: Penanganan Stunting Tanpa Pemotongan TPP ASN NTB

“Empat Pilar Kebangsaan ini sama-sama kita ikhtiarkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari,” katanya.

Bersatu dan Kokoh

Ditegaskan Rachmat, untuk terus maju dan berkembang, daerah-daerah di Pulau Lombok mensyaratkan agar masyarakatnya tetap bersatu dan kokoh. Dan penguatan masyarakat sangat ditentukan oleh pilar-pilar kehidupan yang menopangnya.

Dalam kesempatan tersebut, Rachmat mengingatkan, bagaimana Lombok Tengah kini menjadi salah satu daerah yang akan terus memantik perhatian dunia. 

Lombok Tengah yang memiliki Mandalika dimana terdapat Sirkuit MotoGP, tempat berlangsungnya ajang balap motor paling akbar di dunia, adalah magnet utama wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara datang berkunjung ke Pulau Lombok.

Sebagai destinasi wisata kelas dunia, Mandalika kini menjadi daya tarik utama investasi di NTB. 

Triliunan investasi ada di sana yang akan menjadikan Mandalika sebagai pusat ekonomi dan pusat pertumbuhan baru di Lombok dan Bumi Gora, dan akan membuka banyak lapangan kerja.

Tentu saja, kata Rachmat, keberadaan Mandalika adalah jalan untuk menuju kesejahteraan yang telah lama diidamkan. 

Namun, hal tersebut baru bisa akan dicapai, manakala masyarakat Lombok Tengah dan masyarakat NTB secara umum, bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan. Bersama-sama menjaga daerah.

Rachmat menekankan, pentingnya keseimbangan ekonomi. Pentingnya dipastikan agar pertumbuhan ekonomi bisa inklusif dan bukan menghadirkan pertumbuhan yang eksklusif. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tersebut dampaknya bisa dinikmati dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat kecil. 

Bukan oleh sebagian masyarakat belaka.

“Agar pembangunan ini bisa menghadirkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat, peningkatan kualitas SDM yang merata menjadi sebuah prasyarat,” kata Rachmat.

Pada kesempatan tersebut, Dia juga mengingatkan tentang proses Pesta Demokrasi yang tahapannya kini sudah dimulai dan puncaknya akan berlangsung pada tahun 2024. 

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini ingin Pemilu menghadirkan kegembiraan di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, Pemilu hendaknya dijauhkan dari ajang gontok-gontokan. Dijauhkan dari ajang fitnah memfitnah. Pemilu tidak boleh riuh dengan ujaran kebencian dan berita-berita kebohongan.

“Pemilu yang menghadirkan kegembiraan itulah yang dikehendaki oleh Pancasila yang menjadi falsafah dan dasar negara kita,” katanya.

Dia menekankan, sebagai miniatur Indonesia, masyarakat NTB sungguh diberkahi dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Dan semuanya itu akan menjadi modal besar bagi pembangunan daerah tatkala dirangkai dalam untaian kebangsaan.

BACA JUGA: Pengurus Asprov NTB Jangan Rangkap Jabatan

Rencananya, jika tak ada aral melintang, setelah di Lombok Tengah, sosialiasi Empat Pilar Kebangsaan akan dilakukan Rachmat di daerah lain di Pulau Lombok. Seperti di Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Utara.(*)

Gerakan orang tua asuh diharapkan jadi strategi efektif mencegah dan menurunkan angka stunting di Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gerakan menggalang masyarakat yang berkemampuan untuk menjadi orang tua asuh guna mencegah stunting (gizi buruk) pada anak, tengah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. 

Imbauan yang dilakukan Pemprov NTB itu diharapkan efektif untuk mencegah dan menurunkan angka stunting.

“Gerakan masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam penanganan masalah stunting di Provinsi NTB,” ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si kepada wartawan di Kantornya, Rabu (28/09/22). 

BACA JUGA: Penanganan Stunting Tanpa Pemotongan TPP ASN NTB

Dijelaskannya, selain mengoptimalkan posyandu keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-NTB, permasalahan stunting di NTB sangat membutuhkan banyak peran dan inovasi.

Walaupun belum berjalan, diharapkan gerakan orang tua asuh ini ke depan dapat menjadi salah satu solusi penanganan masalah stunting. 

Selain itu, menampik pernyataannya sebelumnya tentang keterlibatan ASN dalam gerakan ini, ia mengatakan bahwa tidak ada pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN lingkup Pemprov NTB. 

“Ini hanya himbauan bagi ASN untuk dapat berpartisipasi untuk menjadi orang tua asuh. Jadi tidak ada pemotongan TPP,” tegasnya. 

Ditambahkan, ini pun murni merupakan usulannya untuk bersama berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen secara nasional pada tahun 2024.

 “InsyaAllah program-program dan  inovasi yang diupayakan tidak akan menimbulkan resistensi bagi pihak manapun,”  tutur Iswandi.***

Upaya penanganan percepatan penurunan stunting di NTB, dilakukan dengan imbauan untuk menjadi orang tua asuh 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hingga saat ini belum ada terjadi pemotongan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) ASN untuk penanganan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat,.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bappeda NTB)  Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si.menegaskan, instruksi Gubernur NTB tentang stunting itu dicabut mulai hari ini,

“Pertama saya tegaskan bahwa instruksi Gubernur tentang stunting itu dicabut, mulai hari ini,” kata Kepala Bappeda saat konferensi pers di kantor Bappeda NTB, Rabu (28/09/22).

BACA JUGA: Strategi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting

Upaya percepatan penurunan stunting Provinsi NTB, dilakukan melalui pembentukan orang tua asuh oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi NTB.

Hanya dilakukan dalam bentuk gerakan masyarakat saja.

“Jadi tidak memerlukan dasar hukum dalam bentuk instruksi gubernur melainkan cukup dengan himbauan saja,” tambah Iswandi.

Disampaikan Iswandi, mulai hari Rabu (28/09) instruksi Gubernur NTB nomor 050-13/606/KUM/2022 tentang Optimalisasi Posyandu Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi NTB, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 

Namun dikatakannya, penggalangan orang tua asuh memang belum berjalan dan tidak pernah ada rencana pemotongan gaji maupun tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) Aparatur Sipil Negara.

Upaya penurunan stunting akan terus digalakkan dengan inovasi-inovasi yang tidak menimbulkan resistensi dari kelompok manapun. 

Mantan Kepala Bapenda itu mengatakan, Provinsi NTB  mempunyai angka prevalensi stunting tergolong tinggi. Sehingga upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan memaksimalkan Posyandu Keluarga yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB.

BACA JUGA: PLN Selain Urus Listrik Jugan Bantu Pariwisata NTB

 ‘’Misalnya, dengan pemberian makanan tambahan seperti protein hewani pada anak penderita stunting,” jelas Iswandi.

Semua pihak diajak bersinergi dan berkolaborasi, menurunkan angka stunting. Target NTB  menurunkan prevalensi stunting  hingga 14 persen pada tahun 2024. ***

Anggota DPR RI Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan UMKM untuk Dua Kecamatan di Lombok Timur

LOTIM.lombokjournal.com ~  Anggota Komisi VIII DPR RI dapil Pulau Lombok, H Rachmat Hidayat menyalurkan dana bantuan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ke masyarakat di Pulau Lombok.

Bantuan disalurkan di dua kecamatan di Lombok Timur. Lokasi pertama disalurkan di Dusun Batu Mora Timur, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur sebanyak 40 pelaku UMKM. 

Sementara lokasi kedua bertempat di Dusun Serumbung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur sebanyak 48 pelaku UMKM. 

Bantuan UMKM tersebut disalurkan oleh Ketua DPC PDIP Lombok Timur, Ahmad Sukro dan Wakil Ketua II DPC PDIP Lombok Timur Bidang Kaderisasi dan Ideologi Ahmad Amrullah pada Rabu, (28/09/22).

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Panta Penyaluran Bantuan BBM di Pulau Lombok

Ketua DPC PDIP Lombok Timur Ahmad Sukro menyampaikan salam takzim anggota DPR RI Rachmat Hidayat kepada seluruh masyarakat yang hadir. 

Bantuan tunai tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian H Rachmat Hidayat kepada masyarakat pelaku UMKM.

“Salam hormat, beliau (Rachmat Hidayat, red) tidak bisa hadir karena masih di Jakarta. Kami mewakili beliau menyampaikan apa yang menjadi keinginan Bapak/Ibu. Alhamdulillah beliau mampu menunaikannya,” kata Ahmad Sukro.

Pihaknya berpesan, agar pelaku penerima manfaat bantuan dana UMKM dapat memanfaatkan uluran tangan tersebut dengan baik untuk membantu kepentingan usaha dan kehidupan sehari-hari.

Ahmad Sukro menegaskan, kegiatan tersebut akan menjadi silaturrahim pertama dengan masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk terus hadir menjawab persoalan di tengah masyarakat. 

“Ini silaturrahmi kita yang pertama. Ke depan, apa yang bisa kita perjuangkan untuk kemashalahatan akan menjadi bagian dari komunikasi kita secara berkelanjutan,” tegas Ahmad Sukro.

Senada dengan Ahmad Sukro, Wakil Ketua II DPC PDIP Lombok Timur Bidang Kaderisasi dan Ideologi, Ahmad Amrullah berharap masyarakat pelaku UMKM dapat solid dan berkomitmen melihat siapa saja yang telah berbuat dan membantu masyarakat.

Bantuan UMKM tersebut, kata Amrullah merupakan wujud sinergi dan kepedulian terhadap pembangunan ekonomi kerakyatan, yang harus dilakukan bersama-sama.

“Jika UMKM maju, maka perekonomian daerah pun akan ikut maju. Akibatnya, akan menumbuhkan masyarakat, baik dari ekonomi, kesehatan, maupun sektor lainnya,” jelasnya.

Masyarakat pelaku UMKM, kata Amrullah telah menghadapi masa sulit selama dua tahun pandemi. Pemerintah melalui H Rachmat Hidayat berusaha hadir memberikan bantuan penguatan modal.

“Di masa pandemi Covid-19 yang telah 2 tahun lebih melanda kita, banyak para pelaku UMKM yang terkena imbas sehingga banyak yang mengalami kemunduran, bahkan ada yang tutup, karena itu, H Rachmat Hidayat memberikan bantuan modal kepada masyarakat di Lombok Timur agar dapat survive,” ujarnya.

Ahmad Amrullah ingin bantuan ini tidak dapat disalahgunakan oleh penerima untuk tujuan lain.

“Kami menyadari, para pelaku UMKM ini untuk dapat terus bertahan banyak yang terkendala dengan modal, karena itu kita hadir untuk memenuhi hal tersebut. Kami selaku perpanjangan dari H Rachmat Hidayat mempunya tanggung jawab untuj menyampaikan aspirasi masyarakan untuk ditunaikan,” tukasnya.

Lebih lanjut, Amrullah menuturkan, bantuan yang diberikan dalam rangka menjaga keberlangsungan roda-roda perekonomian yang ada di Lombok Timur. 

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Salurkan Bantuan Sosial dan Sumur Bor di Lombok Timur

Karena itu, H Rachmat Hidayat ingin membantu secara masif para pelaku ekonomi mikro maupun menengah bagi tumbuh kembang dan semangat pelaku usaha.

Di lokasi kedua, yakni di Desa Pemongkong, Amrullah secara khusus menyampaikan kepada masyarakat bahwa H Rachmat Hidayat merupakan wakil seluruh masyarakat Lombok.

“Beliau menempatkan diri sebagai wakil masyarakat seluruhnya. Kita dibina, tolong kita tunjukkan juga konsistensi kita terhadap beliau,” bebernya.

Ketua Pemuda Desa Montong Baan Muhammad Putrajab menyampaikan apresiasi dan terima kasih tak terhingga kepada Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat.

Pihaknya berkomitmen untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan anggota DPR RI kelahiran Lombok Timur.

“Atas nama masyarakat, kami menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada H Rachmat Hidayat atas bantuan yang telah diberikan kepada pelaku UMKM,” katanya.

Pihaknya berharap dapat terus membangun komunikasi yang intens dengan H Rachmat Hidayat.(*)

Rangkap jabatan yang dilakukan pengurus Asprov PSSI NTB, akan merusak cita-cita besar percepatan pembangunan sepak bola nasional

lombokjournal.com ~ Izinkan saya untuk mengingatkan kembali kepada pengurus Asprov PSSI NTB untuk tidak boleh rangkap jabatan.

Sejauh ini, keberadaan rangkap jabatan telah dinilai publik menjadi salah satu sumber masalah dan persoalan dalam pengelolaan dan pembinaan sepakbola, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tradisi rangkap jabatan juga telah memunculkan opini negatif, sekaligus menghadirkan conflict of interest alias konflik kepentingan, khususnya di internal organisasi itu sendiri.

Karena itu, sekali lagi, sebagai salah satu pengurus inti Asprov PSSI NTB, saya hanya ingin mengingatkan kembali, wabil khusus kepada segenap pengurus Asprov PSSI NTB untuk percaya diri, independent, dan terbebas dari persoalan rangkap jabatan.

Asprov PSSI NTB harus dikelola dengan fokus dan berintegritas menuju prestasi yang diharapkan. 

Memang di dalam statuta FIFA maupun Statuta PSSI tidak disebutkan secara implisit terkait larangan rangkap jabatan ini. Namun harus diingatkan bahwa etika moralnya tetap melekat atau digariskan. 

Ingatlah bahwa rangkap jabatan sejauh ini telah ikut berperan dalam merusak cita-cita besar percepatan pembangunan sepak bola nasional. 

BACA JUGA: Olahraga Menjanjikan Insentif Elektoral yang Besar

Bukan prestasi yang diraih, tapi lebih banyak diisi sensasi dan kontroversi pengurusnya.

Dan memang sepertinya tidak elok juga, seseorang harus dipaksakan merangkap jabatan pimpinan di beberapa kepengurusan olahraga, sehingga timbul kesan, tidak banyak orang di Provinsi NTB ini yang mampu menjalankan dan sekaligus mengelola sebuah organisasi olahraga.

Pertanyaan besarnya, apakah di Provinsi NTB ini sudah tidak ada lagi orang lain yang mampu, yang kompeten untuk menjalankan dan mengelola sebuah organisasi olahraga.

Mari kita tanya kepada diri dan hati kita masing-masing.

Niat, tekad, dan semangat kita semua sebagai pengurus inti Asprov PSSI NTB harus terus menevaluasi diri, serta fokus dalam menjalankan dan menyelesaikan cita-cita reformasi tata kelola sepak bola kita agar lebih baik lagi ke depannya.

Menurut saya, apabila Asprov PSSI NTB mau semakin baik dan semakin maju, serta mampu mendorong manajemen pengelolaan yang lebih baik, maka marilah kita bersama-sama memulainya dari sekarang. Dengan tekad dan keberanian untuk meluruskan dan menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana yang tertuang aturan-aturanyang berlaku, yang dalam hal ini adalah Statuta PSSI kita.

Kita tidak boleh lagi bersandar apalagi sampai menggantungkan nasib persepakbolaan NTB ini kepada orang-orang yang selama ini kita anggap sebagai superman atau superboy di daerah ini. 

Dengan adanya rangkap jabatan ini, kita sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita dan harapan yang dicanangkan Bapak Presiden RI, Ir Joko Widodo yang telah meminta agar PSSI harus dikembalikan sesuai dengan singkatannya yaitu Profesional, Sportif, Sehat, Integritas (PSSI).

BACA JUGA: Wisatawan Asing Buru Kuliner Lokal Lombok Utara

Oleh karenanya, demi kepentingan pengelolaan dan pembinaan sepakbola NTB yang lebih baik, saya minta kepada Asprov PSSI NTB untuk segera menggelar KLB. Dan memilih Ketua Asprov PSSI NTB yang baru, yang lebih bisa fokus dalam mengelola dan membina persepakbolaan NTB ke depan.

Jangan karena sebuah jabatan kemudian kita langgar semua aturan, terima kasih ***

Pemprov NTB dan Kantor Bahasa NTB membina dan menertibkan pengutamaan Bahasa Negara di ruang Publik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Upaya agar penggunaan bahasa Indonesia terselenggara dengan baik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB bekerja sama dengan Kantor Bahasa NTB menyelenggarakan Pembinaan lembaga untuk Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga di Provinsi NTB.

Menurut Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Infrastruktur dan Pembangunan H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH, kegiatan ini sebagai upaya menertibkan penggunaan Bahasa Indonesia.

“Kegiatan ini adalah ikhtiar agar penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat terselenggara dengan baik,” jelasnya saat membuka acara di Gedung Graha Bhakti, Selasa (27/09/22).

BACA JUGA: Kuliah Umum Ketua DPRD KLU di FISIP UMMAT

Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Lembaga dan Sastra Dr. M. Abdul Khak, M. Hum menyampaikan, sejak ditetapkan dalam UUD 1945, Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sehingga harus digunakan dalam setiap penyelenggaraan negara. 

“Termasuk di ruang-ruang publik, seperti bandara bahasa Indonesia harus ada. Jika tidak ada, yang patut disalahkan adalah penyelenggara negara di tempat itu,” terang Abdul Khak. 

Pada Kesempatan yang sama, Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M. Hum, Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB mengajak seluruh perangkat daerah dan Pemda yang hadir dapat  bergandengan tangan, agar mampu menertibkan penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik. 

Menurut Puji, Pemda perlu bangga dan mengutamakan bahasa negara, yakni bahasa Indonesia di ruang publik. 

“Penggunaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu belum tertib, kami berharap pemda mampu menjaga kelestarian bahasa daerah,” imbau Puji. 

Ditegaskan, agar Bahasa Indonesia ditertibkan dan lestarikan bahasa daerah, kemudian kuasai bahasa asing.

BACA JUGA: Pelatihan DEA untuk 400 Wirausaha Muda se Pulau Lombok

Pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Pemprov NTBdengan Kemendikbud-Ristekdikti terkait pendampingan pembinaan lembaga bahasa untuk pengutamaan bahasa negara di Ruang Publik dan Dokumen Lembaga. 

Peserta kegiatan dihadiri oleh semua Organisasi Perangkat Daerah dari Provinsi, Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat.***

Selain berkomitmen wujudkan Net-Zero Emission tahun 2050, PLN Juga bantu kembangkan pariwista NTB, ini 

KLU.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Perhubungan NTB, H. Lalu M. Faozal mewakili Wagub NTB, mengapresiasi yang dilakukan oleh PLN, baik dalam mewujudkan Net-Zero Emission tahun 2050, dan  komitmen untuk membantu mengembangkan dan membangun Destinasi Wisata di NTB.

Faozal menyampaikan itu saat memberikan sambutan di acara Costumer Gathering Kapal Phinisi, Senin (26/09/22) di Perairan Destinasi Wisata tiga Gili Kabupaten Lombok Utara.

BACA JUGA: Wisatawan Asing Buru Kuliner Lokal Lombok Utara

“Ini menunjukkan kreativitas PLN jauh di atas rata-rata,” kata Faozal.

Ia mengaku terus terang, mengapresiasi atas nama Pemerintah Provinsi NTB. 

“Kita berada di destinasi yang menjadi kebanggaan kita, berada di perairan ketiga Gili, menunjukkan PLN tidak hanya mengurus listrik, juga destInasi wisata di NTB,” ujar Faozal.

Ia mengatakan, dalam mendorong sinergi dan kolaborasi, Pemprov NTB membutuhkan kerjasama yang kuat, di tengah kondisi harga-harga yang mulai naik akibat kenaikan BBM. Begitupun tiket dan barang lain-lain juga ikut naik. 

Diharapkan ada perubahan ke depan, sehingga dapat membuat harga-harga dapat terjangkau dan pulihnya pariwisata di NTB. 

Faozal berharap bisa membangun kolaborasi, sebab pemerintah tidak bisa sendirian. 

Butuh kerja sama yang kuat dalam menghadapi situasi yang serba susah dan tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. 

“Tiba-tiba BBM naik, operasonal kapal  dan harga tiket tidak normal-normal, dan mudah-mudahan perubahan-perubahan kedepannya harga tiket dapat terjangkau oleh masyrakat dan wisata kita kembali pulih.” harap Faozal. 

Selain itu, NTB sebagai salah satu daerah pariwisata, dengan berkembangnya kendaraan listrik yang sudah dimulai ini dapat menunjang pariwisata di NTB 

“Terimakasih PLN, inisiasi yang luar biasa dan ke depan terus kita membangun Nusa Tenggara Barat,” ujarnya. 

Sementara itu, GM PLN  UIW NTB, Sujdarwo menyampaikan, PLN sangat dekat dengan Masyarakat.

Masyarakat semakin memperhatikan PLN dengan semakin tingginya tuntutan pada pelayanan, sehingga pihaknya dapat memperbaiki kinerja PLN untuk lebih baik.

“Sakin dekatnya PLN dengan Masyarakat, layaknya suami istri, sering saya sampaikan ke pegawai PLN, kita melayani orang mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, saking dekatnya. Walau tuntutannya semakin tinggi, kemudian yang negatif-negatif justru dengan menyampaikan ke kita. Karena itu, lebih baik untuk memperbaikinya,” tuturnya. 

Ia berharap, masukan dari masyarakat juga memotivasi PLN terus berinovasi, dalam mendukung green energy. 

Apalagi akan ada PLTU baru yang sedang dibangun. Ini menandakan potensi yang sangat cukup dimiliki NTB. Namun perlu usaha dengan kebijakan yang baik oleh pemerintah, BUD dan lain-lain.

Selain itu dijelaskannya, untuk beralih ke kendaraan listik, PLN telah membangun 3 SPKLU yang sudah terpasang.  Di antaranya berada di Kantor PLN Wilayah, Kantor PLN UP3 Mataram, Kantor PLN UIW NTB dan Kantor Gubernur NTB dan tahun ini PLN UIW NTB akan dibangun 2 SPKLU baru. 

“Kita optimis, dengan Dishub NTB sudah berkolaborasi menyiapkan SPKLU, infrastruktur untuk beralih ke kedaraan listrik, tiga yang SPKLI sudah di bangun dan tahun ini akan ada 2 SPKLU, ke depanakan lebih banyak lagi,” ujarnya.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, H. Wirawan, S.Si., MT. mendatangani MoU untuk riset kendaraan listrik di NTB. Sebelumnya, sudah ada kerjasama PLN dengan Dinas Perindustrian NTB yang telah melahirkan perahu listrik atau Electric Boat (E-Boat). 

BACA JUGA: Dugaan Catcalling di Trawangan, Pemprov NTB Respon Cepat

“Luar biasa PLN, dan sangat spesial dan berkesan, Apa yang sudah dibangun oleh PLN hari ini sudah sangat tepat dan awal yang baik merangkai kolaborasi dan sinergi untuk NTB. Kami dari Brida NTB dengan MoU ini mendukung dengan berbagai riset untuk perahu listrik di NTB,” ujar Kepala Brida.

Kegiatan Costumer Gathering dengan tema ‘Sinergi dan Kolaborasi mendukung Perekonimian Daerah melalui SASAMBO Electrikfying Life’ diakhiri dengan penandatanganan MoU PLN UIW NTB dengan Badan Riset Inovasi Daerah. 

Turut Hadir dalam kegiatan Costumer Gathering, Kadis Kominfotik NTB, PT. Angkasa Pura, GM Epicentrum, RSUD NTB, GM Prime Park dan Dirut ITDC ***

Produk kuliner UMKM lokal, Sate Tanjung membuat wisatawan peserta Sail to Indonesia-Lombok goyang lidah 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Tak satu pun wisatawan yang melewatkan untuk mencicipi perjamuan Sate Tanjung yang menjadi kebanggaan masyarakat Lombok Utara ini.

Sebab Sate Tanjung terbuat dari daging ikan pilihan. 

BACA JUGA: Sail to Indonesia-Lombok Berakhir di Medana By Marina

Seperti ikan cakalang, ikan langoan, atau ikan marlin, yang dan diolesi bumbu yang kaya rempah dan santan kelapa setengah tua. 

Destinasi wisata di Lombok Utara sudah menjadi pilihan para wisatawan domestik dan wisawatan mancanegara. 

Bukan hanya keindahan alamnya saja yang membuat para wisatawan terpukau, tapi juga makanan tradisional khasnya yang dapat menggugah selera para wisatawan. 

Makanan tradisional khas Lombok yang identik dengan rasa yang pedas dan asin, termasuk yang ada di Lombok Utara. 

Selain dijuluki ‘pulau seribu masjid’, Pulau Lombok juga di kenal dengan sebutan ‘cabai’. Jadi bagi wisatawan atau teman teman yang suka atau hobi makan pedas harus mencoba makanan tradisional khas Lombok yang sangat beragam. 

Ini juga salah satu kuliner khas Lombok Utara. Pelecing kangkung dengan beralaskan kerupuk yang terbuat dari tepung kanji (ubi), merupakan makanan khas Lombok Utara yang banyak di gemari wisatawan.

BACA JUGA: Dugaan Catcalling di Trawangan, Pemprov NTB Respon Cepat

Tentu saja, tak hanya wisatawan yang menggemari pelecing kangkung, tapi warga asli Lombok Utara juga menjadikan cemilan favoritnya. 

Cita rasanya yang memanjakan lidah, pelecing kangkung juga bisa dinikmati dengan opak-opak yang terbuat dari tepung kanji khas Lombok Utara (kerupuk yang di bakar).***

Dekranasda NTB pamerkan “Bros Kulit Kerang Ukir Kerawang Motif Batik” karya Riana Meilia dan meraih Penghargaan Dekranas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Produk Unggulan Berpotensi “Bros Kulit Kerang Ukir Kerawang Motif Batik” Karya Riana Meilia, menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Dekranas

Ketua Dekranasda NTB,  Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah  memberikan apresiasi atas raihan prestasi yang diraih produk unggulan yang dipamerkan Dekranasda NTB. 

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

Ia berharap para perajin NTB dapat terus berkreasi dan berinovasi dengan berbagai model desain terkini.

“Tantangan para perajin adalah terus berkreasi dan berinovasi dengan model desain yang baru, bagus berkualitas, ramah lingkungan, dan dengan harga yang terjangkau dan bersaing,” tutur Bunda Niken di laman Facebooknya, Senin (26/09/22).

Kegiatan Pameran Kerajinan Nusantara “KRIYANUSA” bertajuk  ‘Semangat Bertahan Perajin Berdaya Saing’ yang berlangsung tanggal 21 – 25 September 2022 di Hall A Balai Sidang Jakarta Convention Center.

Dekranasda NTB menampilkan produk-produk Dekranasda Kabupaten Sumbawa Barat, Dekranasda Kabupaten Bima, Dekranasda Kota Mataram, dan Lombok NTB Pearls.

Riana Meilia Owner Galeri Mutiara Riana Meilia Lombok NTB Pearl  mengucapkan bersyukur atas capaian yang diraih. Menjadi produk pertama dengan kulit ukir kerang batik yang mengikuti pameran.

“Alhamdulillah, ini merupakan pertama kalinya di Indonesia ikut kulit kerang ukir kerawang motif batik dan berhasil meraih penghargaan,” ujar Riana.

BACA JUGA: Keagungan Adat Sasak di Pernikahan Putri Sekda NTB

Galeri Mutiara Riana Meilia Lombok NTB Pearl menyediakan berbagai koleksi perhiasan berbahan mutiara, kulit kerang, ikat perak, emas, dan berlian. ***

Ketua DPRD KLU menyampaikan kuliah umum terkait peran dan fungsi wakil rakyat dalam formulasi kebijakan publik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Lembaga legislatif merupakan instrumen sendi-sendi demokrasi, sebagai legitimasi landasan filosofi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Hal itu disampaikan Ketua DPRD KLU Artadi S.Sos saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (FISIP UMMAT) di Pagesangan Matatam, Senin (26/09/22).  

Kegiatan bertajuk “Peran dan Fungsi DPRD dalam Formulasi Kebijakan Publik” tersebut diikuti para mahasiswa baru tahun 2022 dan jajaran civitas akademika FISIP UMMAT. 

BACA JUGA: Dugaan Catcalling di Trawangan, Pemprov NTB Respon Cepat

Lebih jauh, Artadi mengatakan, peran DPRD selain menampung aspirasi masyarakat dan multipihak, DPRD dapat menyambungkan kehendak partai politik. Melalui fraksi di parlemen serta tentu saja menyuarakan kepentingan publik. 

Ketua DPRD KLU yang baru sekitar sebulan dilantik itu, menguraikan pula fungsi DPRD secara konstitusional.

“Fungsi pokok DPRD menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014, khususnya pasal 96, terpola pada tiga hal. Yaitu Fungsi Legislasi yang membentuk Peraturan Daerah (Perda), Fungsi Budgeting menyusun anggaran, serta Fungsi Pengawasan,” tuturnya.

Lanjutnya, menuju perumusan formulasi kebijakan publik dilakukan setidaknya lima langkah. Di antaranya, perumusan naskah akademis yang  bekerja sama dengan kaum akademisi.

Kemudian menjaring aspirasi dari elemen masyarakat, dalam bentuk kegiatan konsultasi publik. 

Rumusan pikiran para ahli mengenai Perda yang dikaji intensif, dalam bentuk diskusi terfokus. Selanjutnya dirampungkan menjadi rancangan naskah legal drafting Raperda oleh Tim Perumus Kesekretariatan. 

Muaranya dibahas oleh Panitia Kerja/Panitia Khusus yang dibentuk DPRD KLU. Melalui mekanisme mendengar saksama penjelasan serta jawaban Kepala Daerah yang kegiatannya paralel dengan pandangan umum serta pendapat akhir fraksi. 

Dikatakannya, pada langkah inilah formulasi kebijakan publik diterbitkan, produk dari DPRD dan Pemda. 

Lebih lanjut diuraikannya, Program Pembentukan Perda di DPRD KLU tahun 2022, menurut Keputusan DPRD KLU nomor 17/Kep/DPRD-KLU/2021 terdapat 14 usulan Raperda.

“Dari 14 Raperda yang diprogramkan, terdapat 12 Raperda usulan berasal dari Pemda KLU, sedangkan 2 Raperda merupakan usul inisiatif DPRD KLU. Raperda tersebut adalah Raperda Perlindungan Buruh Migran Indonesia Asal Daerah Lombok Utara dan Raperda Pencegahan Perkawinan Usia Anak di KLU,” imbuhnya.

Pada masa mendatang, jelasnya, produk legislatif di KLU diharapkan lebih produktif lagi. Dirinya memohon do’a dan support agar DPRD KLU bisa lebih baik lagi. 

Menurutnya, DPRD KLU terus berupaya menjadi corong aspirasi kerakyatan. 

“Bersinergi dengan multipihak, bekerja sama dengan mitra kelembagaan, serta partisipatif dalam proses perumusan formulasi kebijakan publik dengan Pemda,” ujarnya. 

Pengalaman empirik

Dekan FISIP UMMAT, Dr. H. Muhammad Ali M.Si dalam pengantarnya mengatakan, menyambut baik kuliah umum berkaitan dengan peran dan fungsi DPRD dalam formulasi kebijakan publik.

Penyampaian kuliah umum itu merupakan pengalaman empirik legislator. 

Ali mengaku mendengar aktifnya pimpinan DPRD KLU untuk menjalankan tupoksinya. Lanjutnya, government yang responsible adalah legislatif yang dapat menyerap aspirasi publik sesuai peraturan yang berlaku.

“Salut kepada ketua dewan yang responsif terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Baru terpilih, kemudian sidak kebakaran sekaligus menyerap masalah kelangkaan air di Gili Indah, sidak dini hari di pasar dan sebagainya. Itu menunjukkan keaktifan yang responsible,” jelas Ali.

Dekan yang kerap menganalisa kebijakan publik itu mengungkapkan, perlunya program aspirasi dewan yang bisa menerapkan solusi dari persoalan atau hambatan yg ada di masyarakat, bukan hanya normatif saja.

BACA JUGA: Sail to Indonesia-Lombok, Berakhir di Medana by Marina KLU

“FISIP UMMAT bersedia kolaborasi program yang bermanfaat bagi publik sesuai tupoksi dewan melalui Pusat Studi Politik Hukum dan Kebijakan Publik yang ada di kampus, sebagai pelaksanaan good governance,” kata Ali.

Acara yang diselenggarakan sebagai tradisi awal memulai perkuliahan di Aula FISIP UMMAT berlangsung lancar dan khidmat. Diselingi semangat memperoleh uraian pengetahuan dari legislator dan civitas akademikanya. ***