Indra Jaya Usman (Iju) melakukan pengabdian di DPRD Lobar tiga periode tiada Henti, kini perluas pengabdian ke DPRD Provinsi

LOBAR.LombokJournal.com ~ Indra Jaya Usman atau akrab disapa Iju kini mulai memilih memperluas ladang pengabdian politik ke.DPRD Provinsi.

Ketua DPD Partai Demokrat NTB tiga periode yang telah melakukan pengabdian di DPRD Lombok Barat itu, kini mencalonkan diri sebagai anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan Lombok Barat dan Lombok Utara. 

BACA JUGA: Tak Ada Waktu Berleha-leha untuk Pj Gubernur NTB

Dedikasi, integritas, pengabdian dan komitmen Indra Jaya Usman untuk melayani publik, tak terbantahkan.

“Tanggung jawab sebagai wakil rakyat adalah panggilan untuk melayani dan melakukan pengabdian. Menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk terus mendengar, bertindak, dan memperjuangkan kepentingan konstituen dengan sepenuh hati,” ucap Indra Jaya Usman, Jumat (06/10/23). 

Satu setengah dekade mewakili konstituen di Gumi Patut Patju, bukanlah waktu pengabdian yang pendek. Tak banyak politisi muda yang mampu mempertahankan pencapaian pengabdian seperti yang telah ditorehkan Iju, begitu Indra Jaya Usman karib disapa.

Rekam jejak Iju, menunjukkan bagaimana tokoh muda kelahiran Narmada tahun 1980 tersebut memang selalu menjadikan konstitueni panduan dalam mengambil setiap keputusan.

“Ketika diberi kepercayaan oleh masyarakat, saya sadar saya tidak hanya menjadi wakil mereka di lembaga legislatif, tetapi juga mitra dan pembela setia mereka,” ujarnya.

BACA JUGA: Pelantikan Pj Sekda NTB, Ada Pejabat Eselon 2 Telat Datang

Iju terpilih pertama kali sebagai Anggota DPRD Lombok Barat pada Pemilu tahun 2009, dan terpilih kembali pada pemilu-pemilu setelahnya. 

Di DPRD Lobar, Iju adalah Ketua Fraksi Partai Demokrat semenjak tahun 2009 hingga saat ini. Dia juga pernah menjadi pimpinan Komisi II DPRD Lobar. Iju juga menjadi Ketua Bapemperda selama 2 periode selama jadi DPRD Lombok Barat. 

Dan pengakuan atas pencapaian dan kinerjanya, tidak hanya datang dari daerah pemilihannya, namun juga datang dari seluruh NTB. Sehingga mengantarkannya memangku amanah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat NTB.

Dalam Musyawarah Daerah Partai Demokrat NTB yang digelar akhir 2021, sidang pleno Musda kala itu menetapkan dua kandidat Ketua DPD. Selain Iju, ada nama Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy. 

Pengabdian tiada terkira kepada masyarakat dan dedikasi tinggi kepada partai, menjadikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan seluruh jajaran eksekutif partai di tingkat pusat, tanpa ragu menjatuhkan pilihan kepada Iju.

Pembela Masyarakat

Jejak pengabdian Iju kepada masyarakat memang jauh terentang panjang. Sebelum menjadi Anggota DPRD Lombok Barat, Iju adalah aktivis pembela masyarakat tulen. Ia aktif di sejumlah lembaga non pemerintah. Antara lain Institut Studi Krisis dan Perdamaian (InSKRIP) NTB, Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD), hingga LeSA Demarkasi. Iju juga aktif dalam organisasi yang sepenuhnya melayani umat yakni Gerakan Pemuda Ansor dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Lombok Barat.

Kiprahnya yang luar biasa dalam mengadvokasi masyarakat yang termarjinalkan melalui organisasi nirlaba yang digawanginya, menjadikan nama Iju begitu harum di kalangan masyarakat dan aktivis. 

BACA JUGA: Hj Faturrahman Dilantik Jadi Pj Sekda NTB

Ketika Iju memutuskan untuk bergabung dalam partai politik dan ikut bertarung dalam Pemilu pada tahun 2009, banyak rekan-rekannya sesama aktivis menentang hal tersebut. Stigma tentang banyaknya sisi gelap dalam politik membuat mereka khawatir.

Sejarah membuktikan, Iju tak berubah. Menjadi anggota legislatif malah menjadikan komitmen dan dedikasi Iju dalam membela masyarakat tak pernah surut. Malah kian kuat dan menjangkau masyarakat lebih luas. 

Sarjana Aqidah Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini tak pernah membeda-bedakan masyarakat yang hendak dilayaninya.

Pernah suatu waktu, rekannya mempertanyakan kiprah Iju yang tetap memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat di suatu desa, padahal di desa tersebut, Iju hanya memperoleh tak lebih dari 20 suara dalam Pemilu 2009. Namun, Iju bergeming. Aspirasi masyarakat di desa tersebut tetap dilayani dan diperjuangkannya. Manakala Pemilu tahun 2014 digelar, suara dan dukungan untuk Iju dari desa tersebut juga tidak bertambah signifikan. Tak lebih dari 30 suara saja. Toh, Iju tak meradang.

”Saya menganggap diri saya sebagai wakil rakyat, bukan penguasa rakyat. Karena itu, tanggung jawab saya untuk terus berjuang memenuhi harapan dan kebutuhan mereka,” kata Iju tetang langkahnya melayani tanpa membeda-bedakan konstituen tersebut.

Maka, ketika masyarakat desa tersebut datang kembali kepada Iju untuk membawa aspirasi pemekaran desa, Iju memperjuangkan aspirasi itu dengan sungguh-sungguh. 

Hingga akhirnya pemekaran tersebut berhasil. Kiprah Iju yang tanpa pamrih itu, telah membuka mata masyarakat dua desa hasil pemekaran tersebut, sehingga dalam Pemilu 2019, Iju meraih dukungan yang sangat besar dari masyarakat dua desa itu.

Untuk masyarakat, Iju memang selalu meluangkan waktu. Ia mendengarkan dan berkomunikasi secara aktif terkait masukan, masalah, dan kebutuhan konstituennya. Iju aktif menggelar pertemuan dengan konstituen, merespons surat tertulis, atau telepon dari mereka dengan menjalin komunikasi yang terbuka.

Iju juga tak pernah ragu untuk terlibat menyelesaikan masalah yang melibatkan individu, selain mengatasi masalah dan kepentingan umum. 

Mulai dari masalah yang terkait dengan pelayanan publik, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. 

Iju juga mengedukasi konstituennya dengan berperan sebagai pendidik. Memberikan informasi tentang isu-isu penting, program pemerintah, dan hak-hak yang dimiliki konstituen.

Dalam hal kebijakan, Iju juga berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah dengan aktif mengajukan usul-usul inisiatif, memberikan masukan, dan bahkan berdebat demi menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. 

Dalam pengambilan keputusan, Iju tak sungkan untuk melibatkan konstituen. Ia mengadakan rapat umum, dialog publik, atau forum partisipasi warga. Sebuah hal yang telah membuat masyarakat berpartisipasi dan ikut serta dalam proses politik.

Itu mengapa, masyarakat konstituennya begitu mendukung Iju dengan tanpa ragu. Dan manakala mendengar Iju ingin memperluas ladang pengabdian dengan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD NTB pada Pemilu tahun 2024, dukungan pun mengalir deras. Mereka tahu, Iju adalah tambatan harapan untuk memperjuangkan masyarakat dan juga Lombok Barat di level provinsi.

Menjadi Anggota DPRD Provinsi, konstituen tahu Iju akan memiliki peluang lebih besar untuk mempengaruhi kebijakan dan perubahan yang berdampak pada masyarakat dan daerah. 

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik Makin Melaju

Kualitas pelayanan publik juga akan diyakini menjadi lebih baik manakala Iju bisa duduk level provinsi. Sebab, dengan menjadi anggota DPRD Provinsi, Iju dapat memperjuangkan dana dan sumber daya tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Gumi Patut Patuh Patju.

Dengan bekal itulah Iju memantapkan hati. Dukungan dari masyarakat Lombok Barat, telah menguatkan tekadnya. Dan manakala seluruh ikhtiar telah dilakukan, apapun yang terjadi kelak, Iju tak akan pernah berhenti melayani.

“Melayani konstituen adalah kehormatan besar. Saya akan menjalani tanggung jawab ini dengan rasa hormat, tekad, dan dedikasi penuh. Saya akan menjalankannya dengan keberanian yang tak tergoyahkan,” ucap Iju.(*)

Kronologis Pj Gubernur NTB memberikan teguran kepada Pejabat eselon 2 yang tidak disiplin saat pelantikan Pj Sekda itu disampaikan Kadis Kominfotik NTB

MATARAM.LombokJournal ~ Saat pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (05/10/23), ada Pejabat Eselon 2 Telat Datang.

Akibatnya, Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi minta Pol PP mengeluarkan Pejabat tersebut dari ruangan pelantikan Pj Sekda.

BACA JUGA: Pj Gubernur dan PHDI NTB Bahas Upacara Sad Kertih 

Kronologis Pj Gubernur NTB memberikan teguran kepada Pejabat eselon 2 yang tidak disiplin itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. Najamuddin Amy.

Kadis Kominfotik NTB itu yang kebetulan duduk di barisan kursi depan saat pelantikan Pj Sekda NTB itu memberi penjelasan.

Pengambilan sumpah dan pelantikan Pj Sekda NTB diatur dengan ketentuan protokoler. Biasanya 15 menit sebelum acara berlangsung semua tamu undangan harus memasuki lokasi acara, secara tertib dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. 

“Kebetulan saya berada tepat di kursi depan dan dibelakang Pj Gubernur NTB yang sedang melaksanakan pengambilan sumpah dan pelantikan Pj Sekda. Namun, saat Pj Gubernur masih di bawah dan dipersilahkan naik sambutan. Tiba-tiba salah seorang pejabat Eselon 2 tersebut nyelonong masuk persis di depan Pj Gub dan ketahuan sekali baru datang,” tutur Najamuddin.

Pj Gub dari podium sempat bertanya, kenapa terlambat hadir? Namun yang bersangkutan menjawab santai sekenanya, iya telat aja katanya. 

“Sebagai tindakan tegas karena indisipliner tidak tepat waktu dan masuk menerobos saat pelantikan berlangsung maka Pj Gub minta Pol PP agar mengeluarkan Pejabat tersebut,” jelas Najam.

BACA JUGA: Tak Ada Waktu Berleha-leha untuk Pejabat Gubernur NTB

Menurutnya, apa yang dilakukan Pj Gubernur NTB sesungguhnya hal biasa saja. Karena dalam tradisi rapat pimpinan selain tidak boleh berwakil juga harus hadir tepat waktu. 

Bahkan di era pimpinan-pimpinan sebelumnya kalau ada pejabat terlambat pasti tidak diperbolehkan masuk ke ruangan.

“Jadi tidak benar kalau tiba-tiba Pj Gubernur mengusir orang, apalagi Pejabat Eselon 2 tanpa ada kronologi dan alasan yang wajar. Apa yang dilakukan Pj Gubernur NTB semata-mata sebagai tindakan tegas beliau kepada pejabat eselon 2 agar bisa menjadi contoh. Terlebih acara tersebut juga dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan para awak media juga,” katanya. 

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju

Acara Pelantikan Pj Sekda NTB adalah rangkaian awal yang dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan (Rapim) Kepala OPD yang dipimpin langsung oleh Pj Gubernur dan Pj Sekda NTB yang baru dilantik. ***

Dalam pelantikan Pj Sekda NTB,  seluruh Kepala OPD Pemprov NTB diminta meningkatkan prestasi, loyalitas dan menjaga integritas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi melakukan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Kamis (05/10/23).

BACA JUGA: Pelantikan Pj Sekda NTB, Ada Pejabat Eselon 2 Telat Datang

Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB menyampaikan, terpilihnya Fathurrahman sebagai Pj Sekda NTB karena seluruh pejabat Pemprov NTB sangat istimewa dan memiliki kualitas yang baik, sehingga mampu mengemban tugas ke depannya. 

“Alhamdulillah, Pelantikan berlangsung khidmat dan semoga dengan terpilihnya bapak H. Fathurrahman sebagai Pj Sekda dapat mengemban berbagai tugas lainnya, semua pejabat Pemprov NTB memiliki kualitas yang baik dan sangat istimewa,” tutur Miq Gite.

BACA JUGA: Pj Gubernur dan PHDI NTB Bahas Upacara Sad Kertih

Ia juga berpesan, agar PJ Sekda NTB dapat bekerja sebaik-baiknya sehingga mampu menjalankan tanggung jawab demi Provinsi NTB.

“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas sebagai Pj Sekda dengan sebaik baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, dan semoga Allah SWT Tuhan yang maha esa bersama kita,” ujar Pj Gubernur NTB

Di lain pihak, Miq Gite juga berpesan kepada seluruh Kepala OPD Pemprov NTB dapat terus meningkatkan prestasi, tingkatkan loyalitas dan terus menjaga integritas.

BACA JUGA: Jambore Jiwa dan POK Kesehatan Mental di NTB

“Seluruh kepala OPD dapat bekerja yang baik, terus berprestasi, terus tunjukkan dedikasi, loyalitas, jaga integritas dengan segala hal yang terpuji, Insyaallah Gusti Allah mboten sare,” ujar Miq Gite. ***

Pentingnya harmonisasi di NTB, Pj Gubernur NTB tegaskan berbagai agama dan kepercayaan berperan penting membangun kerukunan dan toleransi

MATARAM.LombokJournal.com ~ PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat,  Lalu Gita Ariadi., M.Si menerima audiensi Panitia Pelaksana upacara Sad Kertih dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTB, Rabu (04/10/23).

BACA JUGA: Tak Ada Waktu Berleha-leha untuk Pj Gubernur NTB

Upacara Sad Kertih Upacara Danu Kertih (mulang pakelem) akan dilaksanakan di danau Segara anak Gunung Rinjani, tanggal 24-29 Oktober 2023. 

Pertemuan Pj Gubernur dan PHDI NTB membahas berbagai persiapan dan koordinasi terkait perayaan Sad Kertih, salah satu upacara keagamaan Hindu yang penting.

Dalam audiensi yang berlangsung di Ruang Kerja PJ Gubernur itu, perwakilan dari PHDI NTB disambut hangat. 

Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi menyatakan pentingnya harmonisasi di daerah NTB, berbagai agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membangun kerukunan dan toleransi.

“Pentingnya harmonisasi di NTB, berbagai agama dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membangun kerukunan dan toleransi untuk mewujudkan wilayah kita yang Baldatun toyyibatun” ujar Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB. 

BACA JUGA: Jambore Jiwa dan POK Rehabilitasi Kesehatan Mental di NTB

Pj Gubernur Miq Gite menekankan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung perayaan Sad Kertih, dan Miq Gite yang akan hadir di acara pembukaan acara tersebut. 

Miq Gite berharap selama pelaksanaan acara tersebut diberikan kelancaran dan saling menjaga satu sama lain. Upacara ini menjadi salah satu wujud keanekaragaman budaya dan agama yang ada di NTB, dan pemerintah berusaha untuk menjadikannya sebagai ajang perayaan yang berkesan dan aman.

 “Saya sangat respek dan mendukung kegiatan seperti ini, kemudian selama pelaksanaan ya berjalan lancar, dan saling menjaga,” katanya. 

Perwakilan dari PHDI NTB menyampaikan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi dan berkomitmen untuk menjalankan upacara Sad Kertih dengan khidmat. 

Mereka juga menyampaikan harapan agar upacara ini dapat menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan antar umat beragama di NTB 

“Terimakasih atas sambutan yang begitu hangat dari pak Gubernur, semoga ini menjadi ajang untuk saling mempererat tali persaudaraan antar umat beragama di NTB,” ujar Mangku Made, Ketua Panitia Pelaksana Upacara sad kertih tahun 2023.

Dalam semangat kerjasama dan toleransi antar agama, Pj Gubernur NTB dan perwakilan dari PHDI NTB sepakat untuk terus berkoordinasi dalam mempersiapkan dan melaksanakan Upacara Sad Kertih dengan sukses dan damai.

BACA JUGA: Rakor II Persiapan Penyelenggaraan Event MotoGP 2023   

 Upacara ini dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, dan masyarakat NTB pun dapat ikut serta merayakannya dalam semangat harmoni dan persatuan.***

Pj Gubernur NTB harus segera tancap gas, anggota DPR RI H Rachmat Hidayat Ingatkan benahi Tata Kelola Birokrasi dan Keuangan Daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi yang kini sudah didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) segera tancap gas dan segera membenahi tata kelola birokrasi dan tata kelola keuangan daerah. 

Peringatan itu disampaikan anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Rachmat Hidayat, Rabu (04/09/23).

BACA JUGA: Jambore Jiwa dan POK Rehabilitasi Mental di NTB

 Menurut Rachmat, kepemimpinan efektif Pj Gubernur yang hanya 18 bulan bukanlah waktu yang panjang, sehingga tak ada waktu buat berleha-leha.

“Delapan belas bulan itu waktu yang sangat pendek bagi Pj Gubernur. Apalagi dengan adanya sejumlah persoalan krusial peninggalan masa kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya Zul-Rohmi. Itu akan jadi persoalan yang secara mendasar akan cukup mengganggu,” kata Rachmat.

Politisi kharismatik Bumi Gora ini mengatakan, sejumlah isu krusial sudah menunggu Pj Gubernur di depan mata. Antara lain kondisi birokrasi yang sedang tidak baik-baik saja dan belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB yang jauh dari kata tertib. 

Pj Gubernur NTB juga akan disibukkan penyelenggaraan kontestasi politik, Pemilu dan Pilkada, hingga perhelatan program pembangunan nasional di NTB. Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.

BACA JUGA: Studium Generale di IAIH NW Lombok Timur

Tata Kelola Birokrasi

Rachmat menegaskan, birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama, karena hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah. Karena itu, dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktur dan kuat dalam kinerja.

Politisi lintas zaman ini lantas mengungkapkan bagaimana dalam masa kepemimpinan Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah lima tahun terakhir, birokrasi terjebak dalam praktik tata kelola yang buruk.

“Bayangkan, dalam masa lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali. Artinya ada delapan hingga sembilan kali mutasi setiap tahun,” ungkapnya.

Secara struktur, Ketua DPD PDIP NTB ini melanjutkan, rentetan mutasi yang terjadi pada era Zul-Rohmi tersebut telah menyebabkan kultur dan psikologi birokrasi menjadi tidak baik. Alih-alih meningkatkan kinerja, mutasi yang sering seperti itu malah sangat mengganggu kinerja birokrasi.

“Bandingkan dengan kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya yakni TGB. Mutasi dalam 10 tahun kepemimpinan TGB hanya 37 kali, yakni 20 kali dalam periode pertama, dan hanya 17 kali dalam periode kedua,” beber Rachmat.

Akibatnya, di era pemerintahan Zul-Rohmi, kinerja birokrasi pun dinilainya tidak efektif. Cara paling mudah untuk melihat bagaimana tidak efektifnya birokrasi di era Zul-Rohmi adalah dalam kemampuan birokrasi Pemprov NTB mengatasi kemiskinan.

BACA JUGA: Industri Dirgantara Perlu Dikembangkan di NTB

Rachmat memberi contoh, saat periode pertama kepemimpinan TGB tahun 2008, angka kemiskinan bertengger pada angka 23,81 persen. Angka ini mampu ditekan saat TGB mengakhiri masa kepemimpinannya tahun 2018 pada angka 14,63 persen atau turun 9,18 persen. 

Sehingga kalau dirata-ratakan, kemiskinan NTB di era TGB turun 0,918 persen setiap tahun atau turun 4,59 persen setiap lima tahun.

“Bandingkan dengan kinerja birokrasi Zul-Rohmi yang saat megakhiri masa jabatannya, angka kemiskinan NTB 13,85 persen dari angka kemiskinan saat pertama menjabat yakni 14,63 persen. Artinya rata-rata per tahun hanya mampu turun 0,156 persen,” tegas Rachmat.

Contoh lain tidak efektifnya kinerja birokrasi di era kepemimpinan Zul-Rohmi juga diungkapkan mantan Wakil Ketua DPRD NTB dua periode ini. Hal tersebut terlihat dari kemampuan birokrasi dalam menyelesaikan proyek. 

Rachmat membeberkan data E-Monev Provinsi NTB dimana dari 82 proyek strategis tahun 2023, sampai menjelang akhir tahun ini atau memasuki Triwulan IV anggaran pada Oktober ini, masih tersisa 41 proyek yang belum dikerjakan. 

Dari angka 41 proyek itu, 30 proyek belum mengajukan tender dan 11 baru selesai tender.

“Tentu hal ini akan mengancam serapan belanja anggaran dan capaian sasaran pembangunan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Pengelolaan anggaran daerah 

Rachmat mengungkapkan, tahun 2022 memang pendapatan daerah menembus angka Rp 2,28 triliun. Tetapi angka tersebut masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai 56,28 persen, dan PAD hanya 43,11%. 

Hal ini belum termasuk karut marut belanja APBD NTB. Misalnya soal utang Pemprov NTB ke rekanan yang per Mei 2023 masih tercatat sekitar Rp 223 miliar yang tersebar di 10 OPD.

“Bagaimana dengan isu transparansi dan anti korupsi? 

Sami mawon (sama saja) itu. Kepala Dinas ESDM dan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan harus masuk penjara. Ini belum termasuk kalau kita bicara pola penetapan pejabat yang lebih banyak beraroma kepentingan politik dan isu nepotisme,” ucap Rachmat.

Dengan potret yang sama sekali tidak membanggakan tersebut, artinya, kata Rachmat, ada pekerjaan rumah yang sangat besar di tangan Pj Gubernur NTB yang harus diselesaikan dalam konteks perbaikan birokrasi. 

Karena itu, duet Pj Gubernur NTB dan Pj Sekretaris Daerah NTB H Fathurrahman yang kini sedang menunggu hari pelantikan, harus dilakukan secara serius dan penuh kerja keras.

“Psikologi birokrasi yang telah rusak harus diperbaiki. Pola penentuan pejabat harus berbasis pada merit system, berbasis pada kapasitas dan kapabilitas ASN yang ada,” ujarnya.

Rachmat menekankan, bagaimana komposisi birokrasi haruslah berupa “birokrasi pelangi” yakni dari berbagai suku yang ada di NTB. Tidak peduli apa sukunya, jika ASN tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas, maka kata Rachmat, harus diberikan kesempatan.

“Prinsip-prinsip cleant government and good governance dengan basis merit system harus mutlak menjadi acuan penataan birokrasi,” katanya menekankan.

Rachmat juga menjelaskan, Pj Gubernur bukanlah jabatan bebas nilai, sehingga setiap saat dievaluasi. Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang menegaskan setiap tiga bulan kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi.

“Karena itu saya mengingatkan, Pj Gubernur tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Pj Gubernur harus menjauhkan kepentingan politik dan pribadi dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.

Dalam isu ekonomi misalnya, Rachmat menjelaskan bagaimana inflasi yang cukup tinggi kini terjadi, harus mampu juga dikendalikan Pj Gubernur. 

Termasuk dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawal Pemilu dan Pilkada di NTB, harus membangun koordinasi dengan Kemendagri, dengan Pj Sekda, dan semua Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat. Sebab, jika dianggap tidak mampu, bisa saja Pj Gubernur dicopot di tengah jalan.

“PDIP akan memberikan dukungan, tapi juga tidak akan pernah lupa dengan pengawasan yang kritis, konstruktif, dan objektif terhadap Pj Gubernur NTB demi pembangunan daerah,” kata Rachmat Hidayat. (*)

Sejumlah Profesor melakukan studium generale di IAIH NW Lombok Timur, untuk memulai semester ganjil tahun ajaran 2023/2024

LOTIM.LombokJournal.com ~ Institut Agama Islam Hamzanwadi Nahdlatul Wathan (IAIH NW) Lombok Timur (Lotim) menggelar Studium Generale di Aula Majlis Dakwah Hamzanwadi II Pontren Syaikh Zainuddin NW Anjani, Selasa (03/09/23). 

Studium generale di IAIH NW itu Sebagai langkah awal untuk memulai perkuliahan semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024. 

BACA JUGA: Rakor II Persiapan Penyelenggaraan MotoGP 2023

Sejumlah Profesor yang mengisi studium generale di IAIH NW Lotim dengan tema Revitalisasi Kajian Kutub al-Turats dalam Menguatkan Nilai-nilai Spiritual dan Intelektual. Dengan menghadirkan Guru Besar dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur, Prof. H Kojin, Agus Zaenal Fitri dan H Teguh. 

Pada tahun akademik 2023/2024 IAIH NW Lotim menerima sebanyak 1.070 orang mahasiswa baru yang tersebar di semua program studi yang dikelolanya. 

Selain itu pihak civitas akademik IAIH NW Lotim terus melakukan akselerasi dan inovasi untuk menunjukan eksistensinya. Serta pengembangan kompetensi SDM yang ada di lingkungan kampus IAIH NW Lotim, baik untuk dosen maupun untuk mahasiswa.

Menghadapi era civil society 5.0 kita harus mampu berkompetisi dengan cara meningkatkan kompetensi diri dan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini.

BACA JUGA: Wisatawan Nyaris Kehilangan Istri Karena Kecelakaan

Hal itu diungkapkan Rektor IAIH NW Lotim KH. Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani dalam sambutannya saat membuka kegiatan studi general tersebut.

“Yang harus kita miliki di era sekarang ini adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual dan kecerdasan digital,” tegasnya.

Sedangkan Prof Kojin dalam pemaparan materinya yang mengangkat tema ‘Turats Sebagai Warisan Abadi bagi Setiap Generasi’.

Menurutnya,  Turats adalah Peninggalan yang bermanfaat ilmu/harta dari generasi pendahulu. Peninggalan berupa ilmu dan ini peninggalan abadi

Katanya, kesuksesan adalah orang yang bisa menggunakan kesempatan yang ada.

“Gunakan waktumu sebaik-baiknya. Jangan hanya makan dan tidur. Jadikan waktumu untuk ilmumu bertambah.Itulah yang namanya santri beneran,” ujarnya.

Dikatakan, yang harus dilakukan generasi tetap membaca berkali-kali karena akan menemukan kemulian. Setelah itu,  harus menulis agar bisa menjadi peninggalan. 

“Tapi, harus diingat semakin tinggi ilmu seseorang makan semakin tinggi adab dan akhlaknya. Peganglah filsafat padi, semakin berbuah semakin merunduk,” katanya.

Sementara itu Mudir Forum Mudir Mahad PTKIN, H Teguh, banyak dari mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi agama tidak bisa baca tulis al-Quran dan Bahasa Arab, sehingga ini yang membuat kita di Forum Mudir Ma’had PTKIN memberikan kelas khusus untuk belajar dan menulis arab.

Prof Agus Zaenal Fitri, menerangkan ilmu itu bukan di laptop akan tetapi ilmu itu ada dalam hati. Maka harus kita bersungguh-sungguh karena kesuksesan milik orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Festival UMKM Berbasis Pondok Pesantren 

Penggunaan media digital telah memberikan kontribusi munculnya ruang publik baru di mana banyak muslim yang berbicara Agama Islam.

“Kajian Turats akan lebih dinamis namun salah satu tantangan berdakwah yang dihadapi saat ini adalah masalah penguasaan teknologi digital,” tegasnya.

Dengan kondisi ini, katanya, kecerdasan santri harus lebih dari 2 atau 3 di antaranya, kecerdasan intelektual, spiritual, emosional dan kecerdasan tahan banting.

“Sudah saatnya kajian turats dengan media sosial (ngaji bil medsos). Dibandingkan dengan ngaji konvensional,  kelebihannya adalah jangkauannya lebih luas,” uajarnya. 

Kegiatan studium general di awal tahun akademik 2023/2024 yang mengangkat tema Pendidikan Islam di Era 5.0 Revitalisasi Kajian Kutub Turats dalam Menguatkan Nilai-nilai Spiritual dan Intelektual ini, turut dihadiri oleh semua Wakil Rektor IAIH, Dekan, Kaprodi, Dosen, dan ribuan mahasiswa dan santri NW. ***

Kegiatan Jambore Jiwa dan Pekan Olarga Kesenian (POK) Rehabilitasi Mental dibuka Pj Sekda NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB menjadi tuan rumah Jambore Jiwa dan Pekan Olahraga Kesenian (POK) Rehabilitasi Mental, pada tanggal 1 – 4 Oktober 2023, yang diikuti oleh 400 peserta seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Studium Generale di IAIH MW Lombok Timur

Kegiatan Jambore itu di bawah diinisiasi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Provinsi NTB, 

Plh Sekda NTB, Drs. Muhammad Nasir membuka kegiatan Jambore yang bersamaan Hari Kesehatan Jiwa ke – 29 tahun 2023, di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Senin (02/10/23)

Muhammad Nasir dalam pembukaan Jambore itu mengatakan, kesehatan adalah keadaan sehat secara moral baik secara fisik, jiwa maupun sosial. Daan bukan secara terbatas dari penyakit untuk mementingkannya hidup produktif. 

Sedangkan kesehatan jiwa merupakan kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial.

“Sehingga individu tersebut menyadari kemampuan dirinya sendiri yg dapat mengatasi tekanan dan dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk mencapai kesejahteraan dalam perasaan gembira, bahagia, luas optimis atas harapan dan pencapaiannya,” jelasnya. 

BACA JUGA: Wisatawan Nyaris Kehilangan Istri Karena Kecelakaan

Peserta yang hadir dalam Jambore itu terdiri  dari 20 Rumah Sakit Jiwa yg ada di Indonesia dan Rumah Sakit ketergantungan obat yg tersebar diseluruh wilayah Indonesia. 

“Kegiatan ini juga menunjukkan bagaimana upaya dalam mencapai kondisi kesehatan jiwa yg juga menghilangkan juga stigma negatif kepada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mereka bisa produktif dan mandiri dengan upaya bersama kita lakukan nya. Kegiatan ini diharapkan juga menjadi ajang silaturahmi bagi para rehabilitas mental se-Indonesia,” ungkapnya.

Berbagi kebahagiaan bersama  memulai lomba pertandingan juga pameran produk dari para rehabilitas mental karena saling menguatkan dan membagi pengalaman sekaligus memberi media promosi bagi berbagai upaya kesehatan jiwa khususnya pelayanan rehabilitasi psikososial yang telah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

BACA JUGA: KKJ NTB untuk Perlindungan Terhadap Jurnalis

“Sehingga pada akhirnya akan memperkuat jejaring pelayanan kesehatan jiwa di Indonesia,” katanya. ***

 Ketua TP PKK Pusat yang melantik Pj Ketua TP PKK NTB berpesan agar sukseskan semua program yang sudah dilaksanakan pejabat sebelumnya

MATARAM.LombokJournal.com ~ Hj. Lale Prayatni Gita Aryadi dilantik Ketua Umum  TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian sebagai Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi NTB, di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (02/10/23). 

BACA JUGA: Pj Gubernur NTB Diminta Berhentikan Staf Khusus era Zul-Rohmi

Ketua Umum  TP PKK Pusat, Tri Tito Karnavian berpesan kepada Bunda Lale dan sejumlah Pj Ketua TP PKK dari provinsi lainnya yang juga dilantik, untuk segera menyesuaikan dengan program-program yang sudah berjalan dan direncanakan di daerahnya masing-masing.

BACA JUGA: Wisatawan Nyaris Kehilangan Istri Karena Kecelakaan

“Mudah-mudahan Ibu-Ibu semua yang nanti mendapatkan tugas baru di wilayah baru masing-masing bisa segera menyesuaikan diri dengan semua kegiatan TP PKK, karena tentunya ini adalah amanah untuk Ibu-Ibu semua setelah dilantik menjadi Penjabat Ketua TP PKK. Terus sukseskan semua program yang sudah dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya dan tentunya lebih ditingkatkan agar bisa mensejahterakan keluarga Indonesia. Selamat bertugas untuk Ibu-Ibu semuanya,” katanya.

BACA JUGA: Peringati Hari Jantung Sedunia, Jangan Malas Olahraga

Selain Pj Ketua PKK NTB,dilantik juga  Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Papua Tengah, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan. Dilantik juga Pj Gubernur Kalimantan Timur dan Pj Sumatera Selatan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. ***

Dalam Rakor kesiapan penyelenggaraan MotoGP 2023, Kadispar NTB menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penyelenggaraan event MotoGP 2023 tinggal menghitung hari, dan persiapan yang ketat terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan acara kelas dunia tersebut. 

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju

Pj Gubernur Provinsi NTB melalui  Kepala Dinas Pariwisata NTB Jamaludin, S.Sos., M.T dalam Rapat Koordinasi (Rakor) II Kesiapan Penyelenggaraan Event Moto GP 2023 Final cek menyampaikan suksesnya kegiatan Balap besi tersebut dibutuhkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak untuk Indonesia dan dunia. 

“Event Moto GP ini membutuhkan Kolaborasi dan Sinergitas kita semua untuk Indonesia dan Dunia,” ujar Bang Jamal sapaaan Kadis Pariwisata, Senin (02/10/23) di Lombok Raya Hotel. 

Kadispar NTB Bang Jamal sekaligus Koordinator Lapangan Moto GP tahun 2023 memaparkan, secara keseluruhan kesiapan  acara balapan motoGP yang akan diselenggarakan pada tanggal 13-15 Oktober 2023), yang paling utama terkait dengan akomodasi hotel pemerintah NTB sudah membuat peraturan Gubernur tahun 2022 Nomor 09.

BACA JUGA: Bunda Lale Dilantik Jadi Pj Ketua TP PKK Probinsi NTB

Dan pembentukan Satgas yang nantinya ada posko terkait dengan harga kamar hotel berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah, hal tersebut dilakukan agar saat penyelenggaraan MotoGP 2023 tidak terjadi lonjakan harga hotel. 

“Mewakili PJ Gubernur terkait kegiatan MotoGP 2023 ini yang utama terkait dengan akomodasi hotel. Tahun ini alhamdulillah sudah ada peraturan Gubernur tahun 2022 No 9 dan sudah membentuk satgas pengamanan hotel berdasarkan sk bupati Lombok tengah akan dibuatkan posko terkait dengan harga kamar hotel,” Jelas Bang Jamal 

Ditambahkan Bang Jamal sapaan akrabnya, terkait dengan transportasi yang dioperasikan nantinya ada dua jenis. Yaitu transportasi shuttle bus di dalam sirkuit dari tempat parkir menuju gate ke tempat penonton membeli tiket disediakan oleh MGPA dan Dyandra dan hal tersebut sudah tidak ada masalah. 

Shuttle bus di luar Mandalika dari setiap pintu masuk ke Lombok disediakan oleh Dishub. 

“Terkait transportasi yang akan digunakan nantinya ada dua jenis transportasi shuttle bus di dalam area disediakan oleh mgpa dan Dyandra sedangkan diluar area disiapkan oleh Dishub,” Jelas Bang Jamal  

Bang Jamal memberikan penghargaan dan terimakasih kepada Kapolda, Danrem dan semua Stakeholder terkait yang sudah melaksanakan kegiatan rapat persiapan tersebut.

BACA JUGA: NTB Maju Melaju Merupakan Spirit Baru Membangun

“Pak PJ Memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Kapolda, Danrem dan semua Stakeholder terkait,” kata Bang Jamal. ***

Selain menyosal keberadaan staf khusus, TGH Najam tuntut Pj Gubernur NTB transparan ada 17 Ribu Tenaga Honorer yang jadi beban keuangan daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamudin Mustafa mengingatkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi untuk bertindak netral dan profesional. 

Pj Gubernur menurut Legislator dari kalangan ulama ini, memiliki dua pekerjaan besar, yakni membenahi tata kelola birokrasi yang disebutnya kacau balau. Dan tata kelola keuangan daerah yang amburadul selama pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur H Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalilah.

BACA JUGA: NTB Maju dan Melaju Merupakan Spirit Baru Membangun

“Pj Gubernur harus netral dan independen. Dia bukan pejabat yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui proses politik. Penjabat Gubernur merupakan birokrat murni yang hanya sementara mengisi jabatan politik,” kata TGH Najamudin, kepada awak media, Ahad (01/10/23).

Najamudin mengingatkan Pj Gubernur NTB, terlalu banyak staf khusus yang diangkat Zul-Rohmi, yang hingga kini berada di SKPD lingkup Pemprov NTB. Jumlahnya lebih dari 40 orang, kata TGH Najam, tidak pernah terjadi di era pemerintahan sebelumnya.

Sebagai pejabat yang netral dan independen, maka Pj Gubernur NTB kata TGH Najam, harus memberhentikan seluruh Staf Khusus ini.

Birokrasi kacau balau

Politisi asal Lombok Timur ini mengurai wujud birokrasi selama era pemerintahan Zul-Rohmi yang disebutnya kacau balau. 

BACA JUGA: Sulhan Muchlis Gagas Festival UMKM Berbasis Pondok Pesantren

Keberadaan staf khusus saat ini sudah menjadi temuan dan sedang ditelisik oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mengingat jumlah anggaran daerah yang dikeluarkan untuk membayar gaji seluruh staf khusus ini sangat besar. 

Bisa mencapai Rp 2,5 miliar setahun. Sementara hasil kinerja dan kemanfaatan mereka sama sekali tidak jelas dan tidak terukur.

”Hanya di pemerintahan Zul-Rohmi ini ada Staf Khusus yang seabrek-abrek. Karena itu, kita suarakan agar Pj Gubernur NTB mengevaluasi dan memberhentikan Staf Khusus tersebut,” tandasnya.

Legislator yang pernah memimpin Badan Kehormatan DPRD NTB ini menegaskan, sebagai birokrat murni yang kini mendapat amanah memimpin daerah, Pj Gubernur tidak perlu balas jasa pada pihak mana pun. Karena itu, tidak harus pula muncul rasa sungkan atau ewuh pakewuh untuk memberhentikan Staf Khusus tersebut.

Bukti berikutnya yang disodorkan TGH Najam bagaimana amburadulnya birokrasi NTB lima tahun terakhir adalahnya apa yang disebutnya terlalu banyak ”Naturalisasi Pegawai”. Pemerintahan Zul-Rohmi kata TGH Najam, telah membuat jajaran birokrasi Provinsi NTB benar-benar bekerja dengan tidak nyaman. 

Sebab, Zul-Rohmi mendatangkan begitu banyak pegawai dari kabupaten/kota. Bahkan, kata politisi Partai Amanat Nasional ini, banyak di antara para pegawai itu yang hanya staf di kabupaten/kota, namun tiba-tiba malah menjadi pejabat eselon III di Provinsi NTB.

BACA JUGA: Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju

”Birokrasi juga jadi kacau balau dengan banyaknya mutasi yang dilakukan. Catatan kami di Komisi I DPRD NTB, mutasi yang dilakukan sudah 56 kali dalam lima tahun. Itu sama saja, tiap bulan ada mutasi dan pelantikan,” tandasnya.

TGH Najam menegaskan, dirinya tidak anti dengan pindahnya pegawai dari kabupaten/kota ke Pemprov NTB. Namun, apa yang dilakukan pemerintahan Zul-Rohmi nilainya sudah di luar nalar, lantaran ”Naturalisasi Pegawai” yang sudah terlalu banyak dan dengan terang benderang disebut TGH Najam mengabaikan System Merit yang merupakan salah satu prasyarat terwujudnya reformasi birokrasi.

Banyak pula kata TGH Najam, pegawai-pegawai yang merupakan bagian dari ”Naturalisasi” tersebut sudah teramat biasa bekerja dengan pola pikir lingkup dan skala kabupaten. Sehingga, ketika mereka pindah untuk menjalankan tugas dengan level dan skala provinsi, kadang mereka keteteran, atau paling tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk adaptasi dan menyesuaikan diri.

”Kita minta kepada Penjabat Gubernur untuk mengembalikan pegawai-pegawai hasil ”Naturalisasi” itu. Yang dari Lombok Timur kembalikan ke Lombok Timur. Yang dari Bima kembalikan ke Bima. Dari Dompu, kembalikan ke Dompu. Dari Sumbawa kembalikan ke Sumbawa. Sudah saatnya memprioritaskan pegawai provinsi yang sejak awal pengangkatan mereka memang di Provinsi,” tegas TGH Najam.

Masih terkait birokrasi, TGH Najam juga menyoroti masalah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB. Komisi I DPRD NTB mendapat informasi yang membuat mata membelalak, jumlah tenaga honorer di Provinsi NTB mencapai 17 ribu orang.

”Ini benar-benar tidak masuk akal. OPD-nya sedikit. Benar nggak jumlahnya segitu. Jumlah pegawai negerinya saja 12.000 Pemprov ini. Masak jumlah honorernya 17 ribu. Di mana ditempatkan mereka,” tandas TGH Najam.

Terkait tenaga honorer ini, Komisi I sudah mengagendakan rapat kerja dengan Kepala BKD NTB. Surat resmi telah dilayangkan. Namun, rapat tersebut masih harus ditunda lantaran berbagai agenda kesibukan Kepala BKD NTB. 

Komisi I ingin agar masalah tenaga honorer ini dibuka terang benderang. Keberadaan mereka harus diperjelas by name by address.

Hal tersebut kata TGH Najam perlu dilakukan, sebab pihaknya sudah terlalu banyak mendengar kabar miring terkait tenaga honorer ini. 

Ada pihak yang meyakini kata TGH Najam, ada di antara nama tenaga honorer tersebut fiktif. Sehingga, untuk menghindari munculnya syak wasangka, maka data riil by name by address tenaga honorer ini harus dibuka terang benderang.

”Bayangkan, kalau 1.000 saja merupakan tenaga honorer fiktif. Kalau mereka mendapat gaji Rp 2,5 juta sebulan, berapa banyak uang daerah yang diselewengkan. Itu kalau seribu. Bagaimana kalau tiga ribu, bagaimana kalau lima ribu,” tandas TGH Najam.

BACA JUGA: KKJ untuk Perlindungan terhadap Jurnalis

Dia pun dengan tegas meminta agar Pj Gubernur turun tangan dan membantu untuk membuka keberadaan tenaga honorer yang jumlahnya 17 ribu orang ini secara terang benderang.

”Kita minta datanya. Sampai lubang semut pun, kita akan kejar masalah honorer ini agar terang benderang,” tandasnya.

Beban Keuangan Daerah

Terkait tata kelola keuangan daerah, TGH Najam memberikan bukti bagaimana amburadulnya. Antara lain kata dia, terkait munculnya utang Pemprov NTB yang nilainya ratusan miliar kepada kontraktor yang telah menuntaskan pengerjaan proyek milik Pemprov NTB, sebuah sejarah buruk yang belum pernah terjadi di pemerintahan sebelumnya. 

Hingga Zul-Rohmi meletakkan jabatan pada 19 September 2023, masalah utang kepada kontraktor tersebut ternyata belum juga tuntas dan harus diselesaikan oleh Penjabat Gubernur NTB.

Selain itu, jika benar jumlah tenaga honorer lingkup Pemprov NTB mencapai 17 ribu orang, maka TGH Najam meyakini, gaji tenaga honorer ini sudah pasti akan menyebabkan keuangan daerah terseok-seok, mengingat jumlah dana yang sangat besar harus disiapkan untuk mengaji mereka.

Setidaknya kata TGH Najam, dengan gaji Rp 2,5 juta tiap orang tiap bulan, butuh sedikitnya Rp 42,5 miliar uang daerah untuk mengaji tenaga honorer ini tiap bulan. 

Yang berarti dalam setahun, diperlukan dana sebesar Rp 510 miliar atau setengah triliun.

”Kita minta Penjabat Gubernur untuk jangan ragu-ragu mengungkapkan hal ini. Kita akan memberikan dukungan penuh. Kita akan back up Penjabat Gubernur terkait hal ini,” kata TGH Najam memberi garansi.

Hal lain yang menyangkut pengelolaan keuangan dan memerlukan penjelasan lebih lanjut kata TGH Najam adalah Program Beasiswa yang telah digelontorkan pemerintahan Zul-Rohmi dalam lima tahun terakhir. 

Ratusan miliar uang daerah telah dihabiskan untuk program beasiswa ini.

Kini setelah lima tahun, sudah waktunya pencapaian program beasiswa ini dibuka ke publik. Siapa mereka para penerima beasiswa ini. Setelah mereka lulus, apa peran dan kontribusi para penerima beasiswa ini kepada daerah, harus dibuka secara jelas. 

Sebab, ada indikasi kata TGH Najam, para penerima beasiswa ini justru setelah menamatkan pendidikan, hanya banyak berkontribusi kepada lembaga-lembaga yang berafiliasi pada figur dan kelompok-kelompok tertentu.

”Ini baru satu hal yang menyangkut Sumber Daya Manusia saja. Ini saja sudah sedemikian banyak yang menuntut hadirnya penjelasan. Apalagi kalau kami sudah bicara tentang Sumber Daya Alam selama pemerintahan Zul-Rohmi,” tandas TGH Najam.

Dia pun mengingatkan, bahwa langkah pihaknya meminta agar Pj Gubernur menyelesaikan dan membuka masalah yang terkait SDM ini, bagian dari tolong menolong dalam kebaikan.

”Tolong menolong dalam kebaikan itu perintah Allah. Sebagai umat Muslim, kewajiban kita untuk menjalankannya,” kata TGH Najam. 

Najam menukil Al Quran Surat al-Maidah Ayat 2 yang terkait perintah tolong menolong dalam kebaikan dan takwa tersebut. ***