Selama setahun, terdapat 12 kasus intimidasi terhadap jurnalis di NTB dan menjadi (relatif) tertinggi di Indonesia
MATARAM.lombokJournal.com ~Menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024, diadakan diskusi keselamatan jurnalis, sekaligus deklarasi Komite Keselamatan Jurnalis Nusa Tenggara Barat (KKJ NTB) di sebuah kafe kawasan Rembiga Mataram, Sabtu (30/09/23).
Dalam diskusi yang berlangsung hangat itu dihadiri wakil dari PWI NTB, Ombudsman NTB, Korem Wira Bhakti, AJI Mataram, jurnalis unsur Media Cetak, Media Online, dan Media Elektronik, Diskominfotik Provinsi NTB, Diskominfotik Kota Mataram, serta advokat dari Lembaga Studi Bantuan Hukum Mataram.
Ketua Aliansi Jurnalistik Indonesia Pusat, Sasmito menyebutkan masih banyaknya Keterbatasan dan tindakan intimidasi jurnalis dalam peliputannya.
“Perlu dibuat rencana aksi nasional rumusan keamanan jurnalis. Bila kemerdekaan pers terjamin, maka kehidupan demokrasi juga terdongkrak. Adanya kegiatan ini merupakan terobosan baru untuk perlindungan terhadap jurnalis dengan terbentuknya KKJ NTB,” ujarnya.
Koordinator KKJ NTB Haris Mahtul, menyatakan berkisar selama setahun, terdapat 12 kasus intimidasi terhadap jurnalis di NTB dan menjadi (relatif) tertinggi di Indonesia, sehingga perlu mendapat atensi dari semua pihak.
“Berawal dari itu, kita merintis membentuk sebuah kesepakatan karena sementara ini KKJ bukan dalam bentuk kelembagaan. Ke depan, kita buat Standar Operasional Prosedur (SOP) peliputan. Manakala ada peristiwa yang dialami teman-teman jurnalis di NTB,” jelasnya.
Sebagai penyintas intimidasi terhadap jurnalis, dirinya menambahkan, selain untuk mengadvokasi sebuah kasus, jurnalis secara bersama-sama bertanggung jawab, solidaritas mencegah terjadinya intimidasi terhadap jurnalis.
Oleh karena itu, dirinya mengajak teman-teman jurnalis, menggunakan SOP dengan sebaik-baiknya, termasuk menerapkan kode etik jurnalistik dan lain sebagainya.
“Soal legalitas formal dan SOP nanti kita diskusikan, ke depan bagaimana kita tindaklanjuti,” tuturnya.
Mewakili Kadis Kominfotik NTB, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Harun Alrasyid menyambut baik, terkait deklarasiterbentuknya KKJ NTB, untuk melindungi aktivitas jurnalistik serta keselamatan para jurnalis.
“Sesuai amanat Undang Undang, jelas bagaimana jurnalis itu mesti dilindungi. Karyanya, orang jurnalisnya, sarana jurnalistiknya, tugas wewenang, dan muruah profesi jurnalis, itu semua perlu dilindungi,” pungkasnya.
Terbentuknya KKJ NTB, terdiri dari beberapa aliansi kelembagaan media, diantaranya AJI Mataram, IJTI NTB, AMSI NTB dan LSBH Mataram. ***
NTB Maju Melaju Merupakan Spirit Baru Membangun
NTB Maju Melaju hadir dalam era pasca 2018-2023, agar tidak terjadi stagnasi pembangunan dan mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Lalu Gita Aryadi Miq Gite sapaan akrab Pj Gubernur NTB menjelaskan, makna NTB Maju Melaju menjadi spirit baruNTB proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan, tetapi terus memacu akselerasi pembangunan.
“NTB Maju Melaju proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan. Tapi bagaimana terus memacu akselerasi pembangunanke depan,” jelas Miq Gite di Studio Rinjani Tribun Lombok, Jumat (29/09/23).
Ia menjelaskan terkait tagline NTB Maju Melaju saat menjadi Narasumber bincang Tribun yang diselenggarakan oleh Tribun Lombok
Dalam suasana dialog tersebut Miq Gite menambahkan NTB Maju Melaju hadir dalam era pasca 2018-2023 tidak boleh terjadi stagnasi. Tapi harus tetap maju melanjutkan kepemimpinan sebelumnya, dan mempersiapkan pemerintahan berikutnya agar berjalan sesuai dengan garis kebijakan nasional.
Karena itu amanat Pj Gubernur NTB yang diembannya bukan sekedar menjaga momentum, tetapi mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan sehingga segala bentuk kepercayaan yang diberikan kepada daerah dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya.
“Menjadi Pj Gubernur NTB hadir untuk memastikan momentum pembangun itu harus tetap berjalan melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan lompatan-lompatan ke depan,” kata Miq Gite.
Dijelaskan, dalam rentang waktu ia menjabat sebagai Pj ada momentum besar yang menjadi tugas mulia, yaitu memastikan bagaimana perhelatan pesta demokrasi pada tahun 2024 yang awal tahun diawali dengan Pemilu dan Pilpres pemilihan Wakil Rakyat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan di akhir tahun pada bulan November pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Sehingga kapasitas Miq Gite selaku Pj sudah mempersiapkan alokasi anggaran bersama KPU dan Bawaslu serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berulang kali membuat skenario simulasi penganggaran penyelenggaraan pilkada di NTB.
“Saya sebagai Pj bersama KPU dan Bawaslu serta teman-teman TAPD kabupaten sudah berulang kali membuat skenario simulasi penganggaran penyelenggaraan pilkada,” jelas Miq Gite selaku Pj Gubernur
Masih dalam waktu dialog ditambahkan Miq Gite dalam suasana perhelatan politik jangan sampai terjadi instabilitas ekonomi. Harga-harga kebutuhan masyarakat tidak terkendali akan menimbulkan situasi yang tidak diharapkan.
Sehingga memaknai perjalanan sebagai Pj Gubernur NTB dalam jangka pendek tersebut menyiapkan prakondisi terjadinya Stabilitas Keamanan, Stabilitas Politik, Stabilitas Ekonomi dan Stabilitas Sosial.
Disampaikan Miq Gite dalam closing statement satu kata kunci dalam membangun NTB menumbuhkan kebersamaan dan membangun Sistem.
Kebersamaan Internal mencakup birokrasi memastikan semua bekerja dengan baik, dan kebersamaan External mencakup dukungan Masyarakat, Publik dan Investor.
“Apalah arti sebuah Pj tanpa dukungan dan dan kebersamaan, maka dari itu izinkanlah saya memimpin, NTB Maju Melaju,” kata Miq Gite.***
Peringati Hari Jantung Sedunia, Jangan Malas Olahraga
Pj Gubernur NTB menekankan aktivitas olahraga penting untuk mengimbangi perilaku dan gaya hidup tidak sehat
MATARAM.LombokJournal.com ~ Memperingati Hari Jantung Sedunia di Nusa Tenggara Barat, Penjabat (Pj) Gubernur, Drs HL Gita Ariadi, MSi menyerukan agar masyarakat tetap melakukan olahraga ringan untuk menjaga kesehatan.
“Saya mengapresiasi kegiatan melawan mager (malas gerak) dengan melakukan olahraga seperti ini. Aktifitas ini harus ditingkatkan di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat kerja,” ujar Miq Gite di lapangan Sangkareang kantor Gubernur, Kamis (28/09/23)
Dikatakannya, di lingkup Pemerintah Provinsi ada hari olahraga seperti Jumat yang dapat dikonsolidasikan untuk sosialisasi pemeriksaan nadi sendiri dan pertolongan pertama pada serangan jantung.
Ia menekankan aktivitas olahraga penting untuk mengimbangi perilaku dan gaya hiduptidak sehat agar tetap bugar dan bahagia.
Miq Gite menambahkan, kegiatan seperti ini dapat juga dimanfaatkan untuk konsolidasi persiapan menyambut event event olahraga, sebagai tuan rumah dengan bertemunya para pegiat olahraga maupun bisnis yang mendukung perhelatan event.
Misalnya event Festival Olahraga Rekreasi Nasional pada 2025 mendatang maupun event nasional olahraga lainnya yang digelar di NTB.
Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) NTB, dr Bayu Setia mengatakan, penyakit stroke penyebab kematian tertinggi di Indonesia diakibatkan oleh ritme jantung yang tidak teratur. Karena itu, pemeriksaan denyut nadi dan jantung penting diketahui begitu pula dengan edukasi tentang bantuan dasar hidup sebagai pertolongan pertama pada henti jantung.
Hari Jantung Sehat Sedunia diperingati dengan jalan sehat dan pemecahan rekor MURI MENARI (Memeriksa Nadi Sendiri) secara massal di lapangan Sangkareang, Kantor Gubernur.
Kampanye tahun ini bertajuk Use Heart Know Heart berfokus pada langkah penting yaitu Kenali Jantungmu, Sayangi Jantungmu yang dilaksanakan di delapan kota lainnya yang berpusat di Jakarta.
Hadir pula para Kepala OPD Pemprov NTB, Yayasan Jantung Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia dan komunitas sehat masyarakat. ***
Sulhan Muchlis Gagas Festival UMKM Berbasis Pondok Pesantren
Gagasan festival yang melibatkan pondok pesantren ini akan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi daerah
MATARAM.LombokJournal.com ~ Tokoh muda Bumi Gora, Sulhan Muchlis, kembali menelurkan gagasan brilian memberdayakan ekonomi Pondok Pesantren dan ekonomi umat di Pulau Seribu Masjid.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Ishlahuddiny, Kediri, Lombok Barat, ini tengah menyiapkan Pekan Festival UMKM yang berbasis Pondok Pesantren untuk memberdayakan ekonomipesantren dan umat.
“Pondok Pesantren kita itu sesungguhnya adalah pusat pembelajaran yang komplit. Pondok pesantren itu tempat menggembleng keahlian dan kreativitas,” kata Sulhan Muchlis, Kamis, 28 September 2023.
Politisi Partai Demokrat yang dibesarkan di lingkungan Pondok pesantren itu, mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok pada Pemilu Legislatif 2024 mendatang.
Sulhan menjelaskan, selain untuk memperkuat pondok pesantren sebagai pusat kegiatan ekonomi dan budaya, pekan UMKM berbasis Pondok pesantren ini digagas sebagai festival bagi para pelaku ekonomi kreatif lintas umat beragama untuk memperkuat persatuan dan nasionalisme.
Sebagai sebuah inisiatif berskala besar yang melibatkan pondok pesantren di Pulau Lombok, Sulhan mengemukakan, festival UMKM ini akan berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi daerah.
Wakil Ketua DPRD Lombok Barat periode 2014-2019 ini menjelaskan, pondok pesantren di NTB tersebar merata. Bahkan ada Ponpes yang lokasinya sangat jauh dari pusat kota dan pusat pemerintahan.
“Kehadiran festival UMKM berbasis Pondok Pesantren ini akan menjadi stimulasi ekonomi terutama bagi Pesantren yang berada di pelosok daerah,” imbuhnya.
Dalam pelaksanaannya, festival UMKM ini akan melibatkan dan memberdayakan para pelaku UMKM yang ada di sekitar Pondok Pesantren.
Dengan sendirinya, festival ini akan dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan berkontribusi terhadap langkah pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.
Selama festival berlangsung, dihajatkan pula akan hadir para pemangku kepentingan terkait. Termasuk juga para expert dalam bidang pemasaran.
Sehingga, pada akhirnya UMKM yang biasanya memiliki keterbatasan sumber daya dan akses pasar akan dapat mempromosikan produk mereka secara lebih luas.
Pada saat yang sama pula, pelaku UMKM juga dapat belajar tentang praktik bisnis yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk, dan bahkan menciptakan jaringan dengan pelaku usaha lainnya.
Khusus bagi pondok pesantren, dapat pula terlibat aktif untuk pelatihan dalam manajemen bisnis, pemasaran, ataupun produksi yang berkelanjutan.
Dengan latar belakang agama dan moral yang kuat, Pondok Pesantren dapat juga memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM terkait wawasan etis dalam bisnis.
“Ini tentu akan membantu saudara-saudara kita pelaku UMKM untuk berkembang dan bersaing di pasar yang lebih besar,” kata Sulhan.
Menurut Sulhan, festival ini digagas tidak hanya untuk pameran produk dari UMKM, namun juga sebagai ajang berbagi pengetahuan dan pengalaman.
Selama festival, akan ada kesempatan bagi santri dan pengasuh Pondok Pesantren untuk mempelajari keterampilan baru, seperti seni, kerajinan tangan, desain, teknologi, ataupun marketing.
Keterampilan-keterampilan tersebut pada akhirnya, akan dapat menjadi penopang lulusan pondok pesantren manakala mereka telah menamatkan pendidikannya kelak.
Selain itu kata Sulhan, festival ini juga bisa menjadi platform untuk membentuk kemitraan bisnis antara pondok pesantren dan UMKM.
Kemitraan tersebut kata mantan Ketua KNPI NTB ini, bisa mencakup banyak hal. Misalnya, kerja sama dalam produksi, pemasaran bersama, atau inisiatif bisnis lainnya yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
“Melalui festival ini, Pondok Pesantren dan Pemerintah Daerah juga dapat membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Contoh misalnya yang terkait penyediaan akses ke pembiayaan, pelatihan, bimbingan teknis, dan sumber daya lain yang dibutuhkan oleh UMKM,” kata tokoh muda dari kalangan santri yang dilahirkan dan dibesarkan dengan tradisi Pesantren yang kuat ini.
Dengan begitu, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Mustafa Ibrahim ini sangat yakin, festival UMKM berbasis Pondok Pesantren ini, tidak hanya menghasilkan manfaat ekonomi yang singkat.
Namun, akan dapat membentuk fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tempat pesantren tersebut berada, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren.
“Dalam jangka yang paling pendek, tentu dengan menjadi tuan rumah festival, Pondok Pesantren bisa meraih pendapatan tambahan. Bisa dalam bentuk penyewaan tempat atau dari penjualan tiket masuk,” kata Sulhan.
Selain itu pula, Pondok Pesantren yang biasanya memiliki banyak program sosial yang terkait dengan kepentingan umat, dapat pula membersamai festival untuk penggalangan dana komunitas.
“Di banyak tempat, festival seperti ini juga digunakan sebagai sumber penggalangan dana untuk program sosial atau pendidikan. Pondok Pesantren tentu dapat menjadikan ini sebagai momentum bagi para pihak yang ingin berkontribusi nyata dalam program sosial yang dimiliki pesantren,” tutup Sulhan. (*)
Sport Tourism Jadi Pemantik NTB Makin Melaju
Menurut PJ Gubernur NTB mengatakan, berbagai sport tourism yang berlangsung di NTB membuktikan ke depan NTB makin melaju
LOTENG.LombokJournal.com ~ Berbagai sport tourism di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menjadi salah satu kesiapan Provinsi NTB untuk terus melaju menjadi lebih baik ke depannya.
Hal itu dikatakan Penjabat Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menghadiri Dialog Lanskap Sport Tourism The Mandalika NTB di Pullman Lombok Merujani Beach Resort, Rabu (27/09/23).
“Pemantiknya adalah Sport Tourism sehingga kita semakin mampu untuk Maju dan Melaju, adanya event WSBK, MotoGP, MXGP, Pacuan Kuda Internasional dan lahirnya atlet dunia dari NTB, membuktikan bahwa Provinsi NTB mampu untuk terus melaju,” tutur Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB.
Dalam dialog sport tourism itu, Miq Gite didampingi oleh Bupati Lombok Tengah, Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata In Journey dan Dirut ITDC.
Miq Gite menuturkan rencana akan ada pembangunan Roadmap untuk penyelenggaraan PON XXII pada tahun 2028.
“Kami sekarang sedang menyusun road to PON 2028, masih terlihat jauh tetapi kami harus mempersiapkan persiapan infrastruktur ke depannya,” jelasnya.
Akan hadir berbagai event olahraga nasional. Pada tahun 2025 akan menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII yang akan menghadirkan 25.000 pelaku penggiat olahraga.
Tahun 2027 sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Pornas KORPRI)dan tahun 2028 sebagai tuan rumah PON XXII.
“Kita berharap, kedepannya NTB dapat menjadi solusi bagi Indonesia dimasa mendatang,” ungkap Miq Gite. ***
Perempuan PGRI NTB Diminta Fokus pada Kasus Pernikahan Dini
Penjabat Ketua TP PKK Prov NTB Hj. Lale Prayatni minta perempuan PGRI Fokus pada pernikahan dini, kekerasan pada anak dan bullying
MATARAM.LombokJournal.com ~.Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diminta lebih memperhatikan kasus pernikahan dini dan kekerasan pada anak yang menjadi fokus kegiatan Jumbara ke III mendatang.
Penjabat Ketua TP PKK Prov NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang disapa Bunda Lale menyampaikan itu pada perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB dan Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), di rumah Dinas Sekda NTB, Rabu (27/09/23).
Perempuan PGRI NTB silaturahmi di rumah dinas NTB ingin menyampaikan rencana kegiatan Jumbara PGRI ke III pada bulan Desember mendatang.
“Silahkan susun dengan matang, saya berpesan fokuskan pada pernikahan dini dan bullying,” pesan Bunda Lale..
Masih di waktu yang sama ia berharap seluruh perempuan PGRIagar bergotong royong dalam kasus pernikahan dini, dan kekerasan pada anak serta bullying yang ada di NTB.
“Saya berharap seluruh perempuan PGRI terus bergotong royong dalam kasus pernikahan dini, kekerasan pada anak dan bullying di NTB,” pintanya.***
Pj Gubernur NTB Beri Penguatan Pembangunan Pendidikan
Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB mengingatkan agar berhati-hati mengelola anggaran pendidikan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Drs HL Gita Ariadi, MSi bersilaturahmi dengan komunitas sekolah dan memberikan penguatan terkait pembangunan pendidikan NTB.
“Kita saling mengingatkan agar berhati hati dalam pengelolaan program dan proyek pembangunan pendidikan,” tegas Miq Gite di depan para kepala sekolah negeri, Dinas Dikbud kabupaten/ kota dan Kantor Cabang Dinas di Teater Tertutup Taman Budaya NTB, Selasa (26/09/23).
Hal tersebut disampaikan Miq Gite terkait pengelolaan anggaran pendidikan di antara beberapa hal lain. Dalam tugas dan fungsi sekolah, Miq Gite menekankan agar penyiapan sumber daya manusia yang berdaya saing dilaksanakan sebaik baiknya dengan fokus pada program yang menjadi kewenangan provinsi seperti beasiswa di tengah keterbatasan anggaran.
Pembiayaan beasiswa difokuskan pada penguatan bahasa asing sejak kelas 12 dengan memanfaatkan peluang kerja sama beasiswa di lembaga pemerintah sampai perguruan tinggi.
Sebagai Pj Gubernur, Miq Gite menambahkan untuk memelihara stabilitas politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan serta menekankan tetap melahirkan inovasi dan kreatifitas untuk berkontribusi dalam pembangunan NTB hingga berakhirnya tugas Penjabat Gubernur.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan, Dr Aidy Furqon mengatakan, kegiatan penguatan kali ini dihadiri oleh sekolah negeri.
“Nanti akan ada pula koordinasi dengan sekolah sekolah swasta untuk penguatan dan silaturahmi,” kata Aidy.
Selain komunitas sekolah SMA, SMK dan SLB serta kepala lembaga pendidikan, hadir pula sebagai narasumber, Humas Polda NTB dalam penguatan keamanan memelihara kondusifitas daerah, Ketua KPU NTB tentang politik dan tahapan Pemilu serta Ketua Bawaslu memberikan pemaparan tentang netralitas ASN dan politik praktis. ***
Rumah Rachmat Hidayat Jadi Perjumpaan Semua Pihak
Pj Bupati Lotim dan Pj Wali Kota Bima usai dilantik langsung beramah tamah di rumah politis senior NTB, Rachmat Hidayat
MATARAM.LombokJournal.com ~ Usai dilantik, Selasa (26/09/2023), di Hotel Lombok Raya Mataram, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik dan Pj Wali Kota Bima Muhammad Rum, langsung bertolak ke rumah politikus seniorPDIP Rachmat Hidayat di Panji Tilar, Mataram.
Dalam acara ramah tamah di rumah Rachmat Hidayat itu, hadir pula mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmy bersama istri dan Eks Wali Kota Bima Muhammad Lutfi bersama istri.
Di rumah anggota DPR RI itu hadir sejumlah pejabat dan politisi NTB, di antaranya Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz, Kapolres Lombok Timur AKBP Hery Indra Cahyono, Dandim Lombok Timur Letkol Inf Bayu Sigit Dwi Untoro, serta sejumlah politikus lintas Partai Politik di NTB.
Juani Taofik bersama istri tiba lebih dahulu, kemudian menyusul Muhammad Rum. Acara di rumah Rachmat Hidayat berlangsung santai dan penuh kehangatan.
Rumah Rachmat Hidayat tampak menjadi rumah perjumpaan bersama bagi semua pihak.
Diwawancara di sela-sela acara, Rachmat Hidayat mengaku kegiatan di rumah jalan Panji Masyarakat itu sengaja digelar sebagai rasa syukur hadirnya dua orang penjabat Kepala Daerahbaru di NTB.
“Ini sebagai bentuk rasa syukur atas pelantikan mereka. Saya pesankan terutama untuk menyejahterakan rakyatnya, memperhatikan anak miskin dan kaum terlantar,” jelas Rachmat
Politisi Kharismatik Bumi Gora itu juga menyampaikan agar Taofik dan Rum bekerja dengan penuh integritas dan mengambil kebijakan yang berdasarkan data dan fakta. Kebijakan muaranya mesti berpihak pada kepentingan rakyat.
Rachmat juga menekankan agar Taofik dan Rum dapat menyukseskan seluruh program Pemerintah Pusat. Sebab, Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.
Sejumlah program strategis Pemerintah Pusat yang dimaksud, misalnya pemilihan umum (pemilu) 2024 baik pemilihan presiden (pilpres), pemilihan legislatif (pileg), maupun pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak di akhir 2024.
Kemudian upaya memberantas stunting hingga pengentasan kemiskinan yang merupakan ujung daripada terciptanya Indonesia Maju dan mewujudkan Indonesia Emas di 2045.
“Jangan ada yang main-main proyek, membawa kepentingan pribadi. Tidak boleh ada kebijakan yang transaksional, mengikat leher orang. Saya lihat dengan mata dan kepala saya sendiri, masih banyak perilaku seperti itu di NTB,” jelasnya.
Terakhir, Rachmat berharap dua Pj Bupati-Wali Kota itu dapat menjaga kamtibmas masyarakat terutama menyongsong pemilu 2024. Dengan rutin menggelar pertemuan dan silaturahmi bersama Kapolres dan Dandim.
“Saya jadi anggota DPR sejak tahun 80-an. Penopang utama dari lahirnya kualitas demokrasi yang baik dan pemimpin yang berintegritas adalah adanya keamanan saat pemilu dan pilkada. Saya berharap, Pak Taofik dan Rum bisa bersinergi dengan TNI-Polri untuk mewujudkan itu,” jelasnya.
“Pesan saya juga untuk masyarakat NTB ke depan agar lebih pandai dalam memilih pemimpin,” sambungnya.
Di tempat yang sama Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik mengaku agenda sowan ke kediaman Rachmat Hidayat guna menunjukkan etika politik yang baik kepada masyarakat NTB.
Menurutnya, Rachmat Hidayat merupakan figur ‘guru’ politik di NTB.
“Kak Tuan Rachmat Hidayat politisi yang paling senior di NTB saat ini. Sudah menjadi kewajiban bagi kami yang di bawah generasi beliau untuk meminta petunjuk dan wejangan dalam menjalankan kepemimpinan ke depan,” jelasnya.
“Beliau juga kan merupakan anggota DPR. Beliau juga tadi satu-satunya anggota DPR yang hadir di pelantikan. Jabatan Pj ini merupakan mandat dari pemerintah pusat. Kami ini simbol Pemerintah Pusat yang merupakan mitra kerja beliau,” jelasnya.
Bangun Lombok Timur yang Berkemajuan
Dalam masa kepemimpinannya di Lombok Timur, Juaini Taofik mengusung tagline ‘Lombok Timur yang Berkemajuan’. Dikatakan dia, jargon itu diambil menjadi motto kepemimpinannya agar selaras dengan motto Penjabat Gubernur NTB yang mengusung tagline ‘NTB Maju Melaju’.
Dijelaskan dia, pada masa kepemimpinannya, dia akan berfokus untuk melakukan pembenahan program-program yang masih kurang maksimal direalisasikan di masa kepemimpinan Sukiman-Rumaksi (SUKMA) selama lima tahun terakhir.
“Pastinya selaku Penjabat Bupati, kami akan mempurnakan beberapa program yang masih perlu dilanjutkan di RPJMD 2018-2023 di massa SUKMA. Semua itu sudah tertuang di RPJMD Transisi yang sudah disetujui oleh DPRD dan itu menjadi panduan bagi kami dalam menjalankan pemerintahan,” katanya seusai pelantikan.
Masih kata dia, dirinya pun tentu akan melakukan berbagai macam terobosan strategis. Salah satunya dengan melakukan pembenahan sistem birokrasi dengan mengedepankan sistem meritokrasi.
Selain itu, dia juga mengatakan ada dua hal pokok lain yang menjadi skala prioritasnya dalam kurun waktu satu tahun kedepan, yakni menggenjot capaian Universal Health Coverage (UHC) minimal 95 persen dan meraih predikat UHC pada Desember 2023.
“Kami akan mengejar target UHC, dan itu adalah langkah awal kita bersama untuk menjamin pelayanan kesehatan dan peningkatan IPM Lombok Timur,” ucapnya.
Skala prioritas kedua yang menjadi fokusnya dalam waktu dekat adalah tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lombok Timur. Dikatakan dia, dengan keberadaan MPP, maka proses perizinan akan satu pintu dan secara langsung hal itu akan mendongkrak arus investasi di Lombok Timur.
“Di MPP itu nanti semua model perizinan satu pintu, sehingga proses penerbitan izin mudah dan arus investasi akan masuk dengan cepat di Lombok Timur. Pastinya secara langsung akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Dari itu, dia menegaskan selaku pemimpin eksekutif nantinya dia berkomitmen untuk menjalin sinergi yang intensif dengan lembaga eksekutif. Agar lompatan dan target capaian kerja dirinya yang tertuang di RPJMD Transisi bisa tercapai dengan maksimal.
“Praktis karena kami tidak punya wakil, maka kami akan membangun kerjasama yang lebih intensif dengan lembaga legislatif untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang maksimal,” tandasnya.
Taofik dan Rum Resmi Dilantik
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menunjuk nama sebagai Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Wali Kota Bima, NTB.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tahun 2023 tentang pengangkatan Pj Bupati Lombok Timur. Kemudian SK Mendagri nomor 100.2.1.3-3948 tentang pengangkatan Pj Wali Kota Bima.
Seiring berakhirnya masa jabatan Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy dan Wakil Bupati H. Rumaksi, dan Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE dan Wakil Walikota Bima Feri Sofiyan, S.H masa Bakti 2018-2023, Pj. Gubernur NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si melantik Drs. H. Juani Taofik, M.AP sebagai Penjabat Bupati Lombok Timur dan Ir. H. Muhammad Rum sebagai Penjabat Walikota Bima.
Prosesi pelantikan berlangsung di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram pada Selasa 26 September 2023. Pelantikan tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, Walikota dan Wakil Walikota Bima dan Forkopimda Provinsi NTB.***
Inovasi NTB Dipaparkan di Innovative Government Award 2023
Sebanyak 134 inovasi, baik digital maupun non digital, dilakukan NTB yang tersebar di berbagai aspek pemerintahan
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Inovasi dankeunggulan NTB Mall dan 99 Desa Wisata dipaparkan Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi sebagai inovasi unggulan Provinsi NTB.
Pemaparan inovasi itu disampaikan Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB di acara presentasi Kepala Daerah Nominator penerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023 pada klaster provinsi, kabupaten, kota, daerah tertinggal dan daerah perbatasan, di Ruang Sidang Utama (RSU) Gedung A Lt.3 Kemendagri dan Ruang Multimedia Gedung B Lt. 2) Jakarta, Senin (25/09/23).
Hingga tahun 2023 Provinsi NTB memiliki 134 inovasi, baik digital maupun non digital yang tersebar di berbagai aspek pemerintahan.
Miq Gite memaparkan inovasi dan keunggulan NTB Mall yang diluncurkan pada 17 Agustus 2020 yang lalu.
Peluncuran inovasi dan program unggulan itu berdasarkan regulasi Peraturan Gubernur NTB No 43 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melalui Bela dan Beli Produk Lokal.
Dijelaskan Miq Gite, NTB Mall mampu merambah pasar nasional dan mancanegara dengan membuka outlet di ibu kota negara DKI Jakarta dan di Malaysia.
Selain itu masyarakat seluruh dunia dapat mengakses produknya melalui aplikasi yang telah tersedia.
NTB Mall mampu menampung seluruh produk UMKM lokal, sehingga UMKM tak perlu lagi memikirkan pemasarannya.
“Hingga saat ini terdapat total 5.215 UMKM yang sudah bermitra dengan NTB Mall,” jelas Miq Gite.
Di sisi lain, inovasi program unggulan 99 Desa Wisatamengantar Desa Wisata di NTB melalang buana dan diakui dunia.
Desa Wisata menjadi ikhtiar Pemprov NTB memaksimalkan potensi sumber daya alam serta mempromosikan unsur tersebut dengan menampilkan keaslian pedesaan didukung aktivitas sosial budaya masyarakat.
Seiring pembangunan Desa Wisata, infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan pengelolaan lingkungan dan persampahan dapat ditingkatkan.
Sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat bisa terus melaju, seiring semakin terkenalnya dan digandrunginya desa wisata di NTB.
Sementara itu, Kepala Dinas Diskominfotik NTB, Najamuddin Amy menjelaskan rincian inovasi yang terdapat di NTB.
Di antaranya, terdapat 44 inovasi digital dan 90 non digital. Adapun bentuk inovasi daerah lainnya yakni; sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahsebanyak 30 inovasi, inovasi pelayanan publik sebanyak 93 inovasi, dan inovasi tata kelola pemerintahan daerah sebanyak 11 inovasi.
“Provinsi NTB dari waktu ke waktu terus meningkatkan berbagai inovasi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. ***
Perpres Jurnalisme Berkualitas Mendesak Disahkan
Komunitas Kabar Baik mendukung Perpres Jurnalisme Berkualitas, agar terjadi sistem bagi hasil antara platform digital dengan perusahaan pers
MATARAM.LombokJournal.com ~ Hingga saat ini Presiden Joko Widodo tidak kunjung mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights atau Jurnalisme Berkualitas.
Padahal sejumlah organisasi pers dan organisasi media telah menyepakati lahirnya regulasi Jurnalisme Berkualitas tersebut.
Ketua Komunitas Kabar Baik, Satria Zulfikar Rasyid mengatakan, regulasi Jurnalisme Berkualitas itu dipandang perlu melahirkan jurnalisme yang sehat di tanah air, dan tentunya menekan peredaran informasi hoax.
“Saya rasa rancangan Perpres Publisher Rights atau Jurnalisme Berkualitas ini penting untuk segera disahkan oleh presiden. Mengingat salah satu klausul pasal menjelaskan peran platform digital untuk berkontribusi mencegah hoax,” katanya di Mataram, Senin (25/09/23).
Selain menangkal hoax, melalui Perpres tentang Jurnalisme Berkualitas itu juga mengatur tentang sistem bagi hasil antara platform digital dengan perusahaan pers.
Platform digital yang menjalankan bisnis di Indonesia sudah seharusnya membayar setiap pemanfaatan konten berita pada platform tersebut.
Dijelaskan Satria, dalam klausul pasal rancangan perpres tersebut peran platform digital salah satunya adalah melakukan skema bagi hasil dengan perusahaan pers atas pemanfaatan konten berita.
“Era digital saat ini belanja iklan yang seharusnya masuk ke perusahaan pers sudah diambil oleh platform. Ini salah satu faktor yang menyebabkan media konvensional mati, seperti koran, majalah hingga radio. Belanja iklan yang masuk lebih cenderung ke platform digital,” ujarnya.
“Jadi jangan hanya mempermasalahkan social commerce seperti TikTok Shop saja, tetapi juga bagaimana raksasa teknologi itu menggerus segala pemasukan yang seharusnya diterima oleh perusahaan pers,” katanya.
Satria juga mengatakan konten kreator tidak perlu khawatir atas munculnya Perpres Jurnalisme Berkualitas, karena yang menjadi subjek hukum adalah perusahaan pers dan platform digital, bukan dengan konten kreator.
“Saya rasa yang dikhawatirkan konten kreator terlalu berlebihan. Subjek hukum dalam perpres tersebut mengatur hubungan hukum antara perusahaan pers dan platform digital, bukan dengan konten kreator,” ujarnya.
Sebelumnya konten kreator mengasumsikan konten mereka bakal tidak terdeteksi di platform digital jika Perpres Jurnalisme Berkualitas berlaku. Ini mengharuskan mereka terdata di Dewan Pers, padahal domain konten kreator bukan di Dewan Pers tapi di Kemenkominfo.
“Logikanya saja hukum yang mengatur tentang kepolisian tidak bisa diterapkan di kedokteran. Begitu juga hukum yang mengatur tentang pers tidak bisa diterapkan di konten kreator,” jelasnya.
“Dewan Pers tidak punya kewenangan untuk mengawasi konten kreator. Pengawasan terhadap konten kreator tugas Kemenkominfo dan Polri bidang Cyber Crime bukan Dewan Pers. Jadi sangat salah kaprah jika menganggap Dewan Pers akan menyeleksi konten dari konten kreator. Urusan Dewan Pers hanya terkait dengan pers,” ujar dia.
Satria juga menjelaskan, wacana Perpres Jurnalisme Berkualitas muncul dari kegelisahan Presiden Jokowi karena 60 persen belanja iklan digitallari ke platform asing. Oleh karena itu muncul inisiatif untuk membuat regulasi dengan sistem bagi hasil oleh platform digital.
“Itu muncul atas keprihatinan Presiden Jokowi saat Hari Pers Nasionaldi Deli Serdang Sumatera Utara. Presiden saat itu mengatakan perlunya Perpres Jurnalisme Berkualitas,” katanya. ***
