Industrialisasi yang jadi program Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meru[akan keniscayaan hadapi era ekonomi global. 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menjabarkan industrialisasi di hadapan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah masyarakat Lombok Utara di kantor Bupati Lombok Utara, Tanjung, Kamis (25/08/22). 

“Industrialisasi ini harus menjadi pilihan menghadapi ekonomi global saat ini bukan karena program Gubernur atau pemerintah,” tegas Gubernur. 

Dikatakannya, era industrialisasi terbukti mengembangkan produksi dan menaikkan ekonomi masyarakat. 

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Diolah Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Bahan mentah yang ada akan bernilai ekonomis lebih jika pola industri sederhana seperti pengemasan untuk daya tahan produk mulai dilakukan. 

Namun begitu meski tak seperti dibayangkan dengan pabrik besar, langkah kecil itu membutuhkan kerja keras dan perjuangan. 

“Industrialisasi membutuhkan biaya belajar. Setiap produk yang punya pasar pasti akan dibuat tapi industri yang dipilih harus tepat agar bisa menaikkan ekonomi dan investasinya ada di teknologi mesin,” jelas Gubernur.

Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Johan Samsu mengatakan potensi industri di Lombok Utara sangat banyak. Beberapa komoditas seperti kopi, vanila dan kelapa berpeluang industri. 

“Roadshow industrialisasi ini mengangkat semangat pelaku UMKM di Lombok Utara,” ujar Johan. 

Johan mengatakan, tiga sumber komoditas KLU seperti pertanian dengan lahan yang luas memungkinkan industri pengolahan gabah. 

Begitu pula dengan komoditas kelapa untuk CPO yang melimpah, pabriknya akan segera berdiri di Pemenang. 

Peluang untuk UMKM, juga sangat besar mengingat KLU juga memiliki potensi pariwisata besar dengan hotel dan akomodasi lainnya yang membutuhkan produk lokal.

BACA JUGA: Road Show Gubernur di Lombok Utara, Ini Harapan Bupati Djohan

Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti mengatakan ekosistem industrialisasi telah mulai dibangun di KLU mulai dari bahan baku, regulasi sampai mendorong dibuatnya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten. 

“Diharapkan nantinya setiap kabupaten memiliki karakteristik industrialisasi sendiri,” ujar Yanti.***

Dalam kunker ke Lombok,  Puan Maharani akan sowan ke Tuan Guru Bagu dan akan berdialog dengan pedagang kecil di pasar tradisional

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, akan melakukan kunjungan kerja (kunker) di Pulau Lombok. 

Perempuan pertama yang memimpin DPR RI tersebut akan bersilaturahmi dengan TGH Turmudzi Badarudin, ulama kharismatik Nahdlatul Ulama. 

Ia akan mengunjungi pasar untuk menyapa dari dekat para pedagang dan berdialog dengan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di NTB.

Puan dijadwalkan tiba di Mataram hari Sabtu (27/8/2022) pagi dengan penerbangan dari Jakarta. 

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat yang juga Anggota DPR RI mengatakan, dari bandara Puan langsung mengunjungi Pasar Mandalika untuk berdialog dengan para pedagang di sana sekaligus mengecek harga berbagai kebutuhan pokok.

BACA JUGA: Sinergitas Lintas Sektor untuk Dukung Posyandu Keluarga

“Dinamika di pasar adalah cerminan situasi ekonomi daerah. Mbak Puan akan blusukan dan menyapa dari dekat para pedagang lalu mendapatkan informasi secara langsung bagaimana sesungguhnya situasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi,” kata Rachmat.

Selain bedialog dan menyerap informasi, selama di Pasar Mandalika, putri Presiden ke-5 Republik Indonesia Hj Megawati Soekarnoputri ini juga disebut akan berbelanja secara langsung sejumlah kebutuhan.

Dari Pasar Mandalika, Puan kemudian akan menggelar dialog bersama para rektor perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di NTB. 

Dialog tersebut akan digelar secara santai sembari santap siang bersama dengan menu khas dari Bumi Gora.

Selepas Salat Duhur, Puan kemudian akan bertolak menuju kediaman kiai kharismatik Nahdlatul Ulama TGH Turmudzi Badruddin, di Bagu, Peringgarata, Lombok Tengah. Kunjungan ini kata Rachmat karena Puan ingin terus menjahit silaturahim dengan para masyayikh dan meniru apa yang pernah dilakukan Proklamator Kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama.

“Mbak Puan dalam banyak kesempatan selalu menekankan bahwa membangun bangsa Indonesia ini tidak bisa jika tidak dilakukan dengan bergotong royong. Karena itu, Mbak Puan sowan dan bersilaturahim dengan para kiai, alim ulama, dan para masyayikh,” imbuh Anggota Komisi VII DPR RI ini.

Rachmat mengatakan, sudah menjadi tradisi, bagaimana sejak dulu Bung Karno telah menjalin hubungan kedekatan dengan Rais Akbar PBNU KH Hasyim Asy’ari. 

Kemudian, jalinan kedekatan itu dilanjutkan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pernah menjabat ketua umum PBNU dan Presiden keempat RI.

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah, untuk Stabilisasi Harga Pangan

“Mbak Puan sebagai cucu Bung Karno ingin terus melanjutkan kedekatan hubungan itu,” kata Rachmat.

TGH Turmudzi Badarudin sendiri merupakan pemimpin Pondok Pesantren Qomarul Huda, salah satu pondok pesantren ternama di NTB yang memiliki sejarah besar dalam moderasi Islam dan demokrasi Indonesia. 

Di Ponpes ini pernah digelar Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama pada 17-20 November 1997. 

Salah satu rekomendasi Munas tersebut adalah tentang kedudukan perempuan dalam Islam. Munas alim ulama ini pun mengakhiri debat panjang tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam. 

Munas itu mengafirmasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dan juga mengakui kelebihan-kelebihan tertentu pada diri perempuan saat menjadi pemimpin.

Sebelum kunjungan Puan akhir pekan ini, akhir Juli lalu, terlebih dahulu, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah telah diutus kepada TGH Turmudzi. 

Dalam pertemuan tersebut, terungkap bagaimana selama riwayat hidupnya, Tuan Guru Bagu  telah melanjutkan fase pendidikan agamanya di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, selama enam tahun dan menjadi salah satu alim ulama yang paling mendukung keputusan Munas tersebut, termasuk mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Dalam pertemuan tesebut, Basarah yang diutus langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Soekarnoputri untuk bersilaturahmi, sekaligus juga membicarakan isu-isu kebangsaan dan Islam. 

Mulai dari topik Pancasila sampai kepemimpinan masa depan Indonesia. Kepada Basarah yang juga dosen Universitas Islam Malang, Tuan Guru Turmudzi menyampaikan tiga ayat Alquran dalam surah Al-Naml, yakni ayat 22, ayat 23, dan ayat 24, yang mengisahkan kepemimpinan perempuan. 

Ketiga ayat tersebut pula yang kemudian menjadi rujukan penerimaan Hj Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI pada tahun 2001-2003.

Sebelum bertolak kembali ke Jakarta, dari kediaman Tuan Guru Bagu, Puan Maharani diagendakan berkunjung ke Kantor DPD PDI Perjuangan NTB di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram. 

Di sana, sudah ada 1.300 kader, pengurus, dan simpatisan PDI Perjuangan yang hendak menyampaikan aspirasi secara langsung.

BACA JUGA: 40 Partai Politik Sudah Mendaftar ke KPU

Selain menerima aspirasi, Puan juga akan menyerahkan secara simbolis bantuan sembako kepada masyarakat kurang mampu, dan juga bantuan kursi roda untuk warga disabilitas dari NTB.

Dalam kunjungan kerja ke Pulau Seribu Masjid ini, Puan rencananya akan didampingi para fungsionaris DPP PDI Perjuangan. Termasuk sejumlah kader PDI Perjuangan yang duduk di DPR RI. ***

Wagub NTB menekankan pentingnya sinergitas Bappeda, Dikes, Dinsos dan intervensi dari PKK, BKOW mendukung Posyandu Keluarga

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyatakan, kolaborasi dan sinergitas lintas sektor sangat penting untuk mendukung dan mensukseskan Program Revitalisasi Posyandu di NTB.

Hal tersebut diungkapkan Ummi Rohmi sapaan akrabnya saat menghadiri dan membuka sekaligus sebagai Keynote Speaker pada Rapat Koordinasi Pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB di Lombok Astoria Hotel, Kamis (25/08/22).

BACA JUGA: Road Show Gubernur NTB, Ini Harapan Bupati Djohan

“Berkolaborasi dan bersinergi lintas sektor itu sangat penting untuk mendukung program revitalisasi posyandu di Provinsi NTB ini,” kata Wagub.

Disinilah peran Bappeda, Dikes, Dinsos dan intervensi dari PKK, BKOW serta yang lain dalam berkolaborasi dan meyakinkan, posyandu keluarganya aktif, bagus perjalanannya, dan orang-orang yang ada di desa itu mengerti tugas dan tanggung jawabnya, jelas Ummi Rohmi. 

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta rapat yang hadir agar 100 persen Posyandu Keluarga tiap Kab/Kota di NTB dapat aktif, berkualitas dan berdaya. 

“Tolong semuanya yakinkan agar posyandu keluarga kita aktif, berkualitas, dan berdaya. Semua unsur di tingkat desa berkerja dengan sebaik-baiknya. Stop bicara asal-asalan, langsung ke angka, ke target, dan ke action apa yang harus kita lakukan ke depan untuk pencegahan stunting,” kata Wagub..

Hadi pada Rakor tersebut yaitu, Asisten I Setda Provinsi NTB, Kadis Kesehatan Provinsi NTB, Kadis PMPD Dukcapil Provinsi NTB, serta seluruh unsur Bappeda, Dikes dan DPMPD Kab/Kota se-NTB.***

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masalah Domestik Perempuan

Menyambut road show Gubernur NTB, Bupati Djohan berharap ke depan KLU berinovasi menciptakan mesin-mesin untuk produk lokal  

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, SH sambut Kunjungan Road Show Gubernur Nusa Tenggara Barat  Zulkieflimansyah,  di KLU, di Halaman Kantor Bupati (25/08/22). 

Road Show keempat orang nomor satu di provinsi NTB ini dirangkaikan dengan Talkshow yang mengangkat tema “Ekosistem Industrialisasi Penggerak Ekonomi Daerah” dengan Narasumber Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, Pimpinan PT.Mayora yang di pandu oleh Pimpinan Lombok Post.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan pentingnya industrialisasi dalam peningkatan dan perputaran roda ekonomi di suatu daerah. Industrialisasi menjadikan satu daerah dapat mendapatkan harga jual tinggi dari produk lokal yang dihasilkan.

BACA JUGA: Produk Manufaktur Harus Memiliki Sertifikat Kandungan Lokal

“Pentingnya industrialisasi pada satu mesin yang mampu digunakan untuk memproduksi banyak hal karena hadirnya mesin mampu memaksa ekonomi untuk berputar berkali-kali lipat,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Djohan menyampaikan, roadshow Gubernur serta jajaran Pemerintah Provinsi NTB diharapkan mampu meningkatkan semangat masyarakat Lombok Utara. Khusunya meningkatkan industrialisasi serta membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kemudian dapat membantu mempercepat pembangunan daerah.

“Kami patut berbangga dengan masyarakat KLU yang sangat kreatif, dapat memproduksi beberapa produk yang sangat berbeda,  ke depannya daerah kita dapat berinovasi dan menciptakan mesin-mesin yang dapat mempermudah kita dalam memproduksi lebih banyak produk lokal,” ucapnya.

Produk lokal daerah Lombok Utara telah dikembangkan seperti kelapa yang telah diproses menjadi minyak VCO kemudian dipasarkan keluar daerah. 

Selain itu produk lokal lainnya diproses dengan kemasan yang menarik dan dipasarkan sampai ke luar daerah.

“Selain itu produk lokal ini, yang diproduksi oleh masyarakat juga dipasarkan disektor pariwisata dengan target turis lokal dan mancanegara,” katanya.

Dalam roadshow tersebut juga membuka pelayanan bagi Pendaftaran Halal oleh Dinas Perindustrian. Termasuk pendaftaran HAKI merek,  konsultasi desain produk kerajinan, Tutorial  Pendaftaran NIB dan pendaftaran PIRT oleh DPMPTSP, Sosialisasi KUR bagi IKM serta Pembukaan rekening lembaga/IKM oleh Biro Ekonomi dan Bank NTB.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Hadir dalam Road Show ini Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST., M.Eng para Kepala PD Lingkup Pemprov NTB dan KLU, Para Ketua organisasi wanita serta undangan lainnya.***

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meminta khusus pada Forum PerPu mengedukasi untuk mencegah perkawinan di usia dini

MATARAM.lombokjournal.com ~ Persatuan Perempuan (PerPu) Lombok Timur diimbau untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan perkawianan anak, yang beresiko meningkatkan kasus stunting pada bayi baru lahir, angka kematian, angka kemiskinan, termasuk putus sekolah.

Imbauan itu disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan dalam Rakor Program Persatuan Perempuan Lombok Timur yang berlangsung di Aula BPSDM NTB, Kamis (25/08/22).

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masalah Domestik Perempuan

“Saya meminta khusus pada persatuan ini bagaimana mengedukasi untuk mencegah perkawinan di usia dini. Pernikahan dini masih banyak perlu dipertimbangkan, dimana mereka masih punya kesempatan untuk sekolah,” tutur Bang Zul 

Pemerintah terus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan, mulai dari adanya Beasiswa, bahkan Dinas Pendidikan Provinsi NTB memiliki terobosan SMA/SMK terbuka.

“Terimakasih juga kepada Kadis Pendidikan yang punya terobosan dengan mendirikan SMA/SMK terbuka. Sehingga terbuka kesempatan untuk tetap menamatkan pendidikannya Khususnya jenjang SMA/SMK terbuka,” kata Bang Zul..

Menurutnya, perempuan tidak hanya mempertahankan keibuannya, namun juga harus mampu berkontribusi penting bagi keluarga  dan daerah.

“Sudah saatnya perempuan-perempuan NTB tidak hanya mempertahankan keibuannya tetapi juga punya kontribusi penting. Apalagi Sekarang itu riset membuktikan bahwa banyak ibu-ibunya lebih pintar dari bapak-bapaknya. Oleh karena itu dengan terbitnya persatuan Perempuan Lombok Timur tanpa harus keluar dari kuadrat keibuannya serta NTB mampu menunjukkan produktifnya Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Lombok Timur, Nurasiah menuturkan, peran serta persatuan bagi dunia pendidikan, kesehatan, ekonomi. 

Berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga merupakan faktor penghambat terhadap upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan dimana itu merupakan bentuk pelanggan hal asasi manusia. 

“Ketimpangan dan kekurangan peran serta perempuan dalam rendahnya kualitas hidup perempuan secara umum. Jika kualitas perempuan buruk maka buruk pula kualitas manusia. Perempuan menjadi penentu kualitas generasi penerus. Potensi perempuan sangat besar harus diberikan ruang agar kontribusinya menjadi maksimal,” ungkapnya.

BACA JUGA: Produk Manufaktur harus Punya Sertifikat Kandungan Lokal

Dikatakan, perempuan dan laki-laki memiliki potensi di semua bidang yang tentunya bisa saling melengkapi. 

Melalui organisasi perempuan ini kepada pemerintah daerah untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri peradangan perempuan dan akhiri akses ketidak adilan akses ekonomi terhadap perempuan. ***

Penyelenggaraan Musyawarah Daerah PPNI menjadi momen evaluasi untuk kepengurusan periode sebelumnya

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Drs. Raden Nurjati, Plh. Sekda Kabupaten Lombok Utara, mewakili Bupati Lombok Utara membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lombok Utara.

Musyawarah yang menjadi agenda rutin tiap 5 tahun sekali itu bertema “Perawat Hebat, Untuk Rakyat Sehat, Menuju KLU Berbudaya” tersebut, berlangsung di Hotel Anema Resort-Sira Indah Kabupaten Lombok Utara, Kamis (25/08/22).

BACA JUGA: Produk Manufaktur Harus Punya Sertifikat Kandungan Lokal

Dalam laporannya, Ketua Panita Sabri, A.Md, SKM, menerangkan, kegiatan Musda dilaksanakan dengan pemilihan kepengurusan baru untuk periode 2022-2027. 

Selain itu juga menjadi momen evaluasi untuk kepengurusan pada periode sebelumnya. 

“Melalui agenda sidang yang akan dilakukan, diharapkan simua peserta memberikan penilaian terhadap pengurus sebelumnya dan bisa memilih kepengurusan selanjutnya,” ujar Sabri.

Sabri  menyinggung soal petugas atau perawat yang menjadi garda terdepan, dan berharap kepada pemangku kebijakan untuk mengkaji dan memberikan kesempatan kepada seluruh perawat baik kontrak maupun honor, agar mendapatkan kesempatan untuk bisa diterima sebagai ASN maupun P3K di tahun 2023. 

“Banyak perawat yang sudah lama mengabdi dan bahkan ada yang sudah 20 tahun dalam pengabdiannya,” harap Kepala Puskesmas Gangga ini. 

Sementara itu, Plh. Sekda, Drs Raden Nurjati mengingatkan kepada segenap petugas kesehatan, agar dalam menjalankan tugasnya mengedepankan pelayanan maksimal. Dan tidak ada lagi terdengar rada rada miring yang menyebutkan pelayanan kesehatan masyarakat kurang baik, tuturnya. 

Ia juga berharap agar petugas kesehatan yang berprestasi dalam pengabdiannya untuk diberikan penghargaan sesuai keilmuannya, termasuk kepada para perawat yang ikut serta berjuang dalam menghadapi pandemi covid 19 sampai saat ini.

Raden Nurjati mengapresiasi penyelenggaraan Musda  II PPNI Kabupaten Lombok Utara ini, karena Musda ini sebagai salah satu bukti dinamika PPNI sebagai sebuah organisasi.

“Momentum Musda II PPNI Kabupaten Lombok Utara ini semoga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi,” harapnya. 

Selain mencari kepengurusan baru, juga untuk meningkatkan prefesionalisme dan serta mutu pelayanan yang lebih baik. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Social Summit Responsibility Center

“Semoga Musda ini dapat menghasilkan pengurus yang amanah dan bertanggung jawab serta dapat membawa kemajuan bagi perkembangan keperawatan di Kabupaten Sleman,” jelas Plh. Sekda. 

Usai memberikan sambutan, Plh. Sekda melakukan pemukulan gong, dan dilanjutkan dengan diskusi dan pemilihan pengurus baru. ***

Kepala BPK RI Perwakilan NTB minta dukungan Gubernur NTB untuk memberikan data yang dibutuhkan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberikan apresiasi tinggi kepada BPK RI Perwakilan NTB karena komunikasi yang selalu dibangun dengan sangat baik.

“Temuan yang disampaikan menjadi feedback yang sangat baik, ketika ada yang salah kami bisa memperbaiki dengan baik. Saya berharap agar tetap menjaga sinergi dan kekompakan, semoga WTP terus ada di tempat kita,” ucap Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB saat mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB pada Kamis (25/08/22).

Kepala BPK RI Perwakilan NTB sekaligus sebagai penanggungjawab pemeriksaan meminta dukungan Gubernur NTB dan diharapkan dapat memudahkan pemberian data-data yang dibutuhkan di kemudian hari.

BACA JUGA: Industrialisasi Jadi Pilihan Hadapi Ekonomi Global

“Adapun tujuan pemeriksaan, yakni pemeriksaan yang bersifat tematik yaitu sistem pencegahan korupsi dan penerapan strategi nasional pencegahan korupsi,” katanya.

Pemeriksaan itu dilaksanakan oleh pusat termasuk Kementerian PANRB, Kemendagri, KPK, dan di daerah-daerah provinsi yang memang ikut dalam program strategi nasional untuk pencegahan korupsi, kemudian yang kedua, pemeriksaan belanja daerah Tahun 2021-2022 khususnya belanja-belanja yang dibiayai dari pejabat, jelasnya.

Kepala BPK RI Perwakilan NTB menyampaikan, pemeriksaan sistem pencegahan korupsi dilakukan dengan tujuan menjaga efektivitas pelaksanaan pencegahan korupsi secara keseluruhan.

Fokusnya  terkait dengan perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta terkait dengan penegakan hukum reformasi dan birokrasi.

“Satu dua aksi saja, terkait dengan pengadaan barang dan jasa bagaimana mekanisme sistem e-payment dan e-catalog yang sudah banyak digunakan untuk belanja barang dan kesehatan, sampai seberapa jauh sistem itu berjalan,” ucapnya. 

Diharapkan agar seluruh anggota yang ada tetap menjaga marwah pemeriksaan, integritas dan profesional terutama dalam pemeriksaan kinerja nanti. 

BACA JUGA: Forum PerPu Diajak Cegah Perkawinan Anak

Semoga dapat memberikan sebuah wawasan yang baru bagaimana sistem pencegahan korupsi bisa diterapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. ***

Wagub NTB dorong produk dalam negeri juga berpeluang diserap pasar, dengan menyertakan komponen lokal dalam produk manufaktur

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mendorong pembelian dan penggunaan produk dalam negeri, produk manufaktur seperti peralatan elektronik dan mesin harus bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd mengatakan hal tersebut  selain sebagai gerakan nasional, produk dalam negeri juga berpeluang diserap pasar. 

BACA JUGA: Pemulihan Ekonomi Jadi Atensi Utama Pemerintah

“Dari waktu ke waktu kalau kandungan dalam negeri sebuah produk makin baik maka pemerintah juga akan menjadi yang terdepan dalam mendukung kampanye penggunaan produk itu,” ujar Wagub saat menghadiri pengenalan produk My Icon Technology di Hotel Santika, Mataram, Rabu (24/08/22). 

Perusahaan ini menggandeng dua perusahaan dunia ternama manufaktur peralatan elektronik perkantoran dan telepon pintar. 

Ditambahkan Wagub, industrialisasi yang dilakukan pemerintah provinsi juga upaya mempercayakan penggunaan produk lokal dan memproduksi sendiri sampai dengan alih teknologi. 

Salah satu perusahaan tersebut yakni Epson mengenalkan produk baru pencetak data atau printer yang memiliki kandungan lokal duapuluh persen. 

Nantinya, perusahaan asal Jepang ini menargetkan 45 produk lainnya bersertifikat TKDN sebagai syarat masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah e katalog. 

BACA JUGA: Wagub NTB Terima Kunjungan Dewan Jaminan Sosial Nasional

Adriano, perwakilan Epson Indonesia mengatakan berkomitmen mendukung penggunaan peralatan elektronik dalam barang dan jasa pemerintah, dengan menyediakan komponen lokal dalam produk mereka. ***

Sekda NTB Gita Ariadi mengatakan, kegiatan RAPIM POLDA NTB diharapkan memberi jalan pemulihan ekonomi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mewakili Gubernur Provinsi NTB menjadi narasumber dalam kegiatan RAPIM POLDA NTB Tahun Anggaran 2022: 

“POLRI yang Presisi Ikut Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Guna Mengamankan Agenda Pemerintah dan Menyukseskan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju”, di Lombok Raya Hotel, Mataram, Rabu (24/08/22). 

Dalam materinya dengan tema “Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi,” Sekda Provinsi NTB mengatakan, pemulihan ekonomi merupakan atensi utama pemerintah saat ini. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Summit Social Responsibity Center

“Sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Provinsi NTB menurut lapangan usaha adalah sektor pertambangan sebesar 3,42 persen. Rapim ini diharapkan dapat memberikan jalan bagi Provinsi NTB agar bangkit kembali,” jelasnya.

Dikatakan, dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, dilakukan pengesahan UU No. 20 Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022 lalu tentang pembentukan Provinsi NTB.

Urgensi dibentuknya undang-undang tersebut dijelaskan, pemerintah tidak berkehendak mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. 

Dengan melibatkan Provinsi Bali, NTB, NTT dan 10 Provinsi lainnya turut serta merevisi undang-undang yang ada di daerah mereka, karena masih mengacu pada federalistik dan harus disesuaikan kembali dengan UUD 1945 dan kondisi saat ini.

Ia juga menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus mampu menggerakkan potensi yang ada. 

Untuk mewujudkan mandiri pangan dan energi dimana terus membangun bendungan besar yang berguna bagi daerah kering serta tidak lagi menggunakan energi dari fosil, minyak, batubara dan sebagainya melainkan memanfaatkan tenaga solar untuk sumber energi di masa yang akan datang.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang nomor 77 Tahun 2012 kewajiban daerah setempat untuk membangun Satgas penanganan konflik sosial.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Bila ke depan semua bekerjasama, semua bisa menciptakan Provinsi NTB dengan keadaan kondusif dan nyaman.

Rapim Polda NTB Tahun Anggaran 2022 ini juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Wakapolda Provinsi NTB serta melibatkan stakeholders lainnya. ***

Rencana Seoul National University Social Responsibility yang berencana membangun Summit Social Responsibility Center di NTB didukung Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik rencana Seoul National University Social Responsibility (SNUSR) yang berencana akan membangun Summit Social Responsibility Center di NTB

Hal itu dikatakan Wagub saat menerima audiensi dari salah satu universitas ternama asal Korea Selatan yaitu SNUSR beserta rombongan di ruang kerjanya, Rabu (24/08/22).

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masa;ah Domestik Perempuan

“Saya pikir ini aksi yang bagus ya, terutama untuk lingkungan. Tentu saja, kami dari Pemerintah akan mendukung project ini agar sukses,” ujar Wagub.

NTB mempunyai cita-cita untuk mencapai Net Zero Emission pda tahun 2050, sehingga project dari SNUSR tersebut dinilai sangat cocok untuk membantu mewujudkan itu.

“Kami di NTB kan punya goal Net Zero Emission di tahun 2050, oleh karenanya saya harap project ini akan turut membantu kami untuk mewujudkannya,” tambah Ummi Rohmi. 

Menanggapi hal itu, Prof. Myoungsouk YEO Director of the SNUSR menyatakan, projectnya bergerak di bidang pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pariwisata di NTB bisa tetap tumbuh dan berdampak pada keberlangsungan hidup lingkungan.

“Project kami ini nantinya juga akan memberdayakan masyarakat sehingga environmental sustainability nya terjaga. Termasuk di dalamnya juga renewable energy yang tentunya sesuai dengan misi pemerintah disini,” jelas Prof Myoungsouk.

Sebagai informasi, selain memiliki project Summit Social Responsibility Center, SNUSR juga telah meneken MoU dengan Universitas Mataram (Unram) untuk pertukaran pelajar dan penelitian. 

Salah satunya yaitu dengan mengadakan KKN Internasional.

Pada Januari tahun 2023 mendatang, SNUSR akan meresmikan project mereka yang berpusat di Unram yang akan dihadiri oleh Duta Besar Korea Selatan, Jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan para stakeholders lainnya.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Bahan Olahan Baru Dijual

Turut hadir mendampingi Wagub pada audiensi tersebut yaitu, Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, Kepala BRIDA NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB.***