Pilkada NTB 2024 akan menjadi sejarah baru ‘Politik Etis’  Kepemimpinan NTB yang demokratis dan egaliter. 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB, 27 November 2024 akan diwarnai fenomena  kemunculan vote getter dari kalangan milenial dan generasi Z Multi Talenta  dalam menyemarakan gelaran konstestasi  lima tahunan tersebut.  

Prediksi itu disampaikan Direktur Lembaga Kajian Sosial Politik Mi6, Bambang Mei Finarwanto, SH melalui siaran pers, Sabtu (24/09/24). 

Hal ini dipicu seiring meningkatnya kesadaran politik masyarakat, khususnya kaum muda/ milenial dan generasi Z dalam mengawal dan mengawasi konstestasi Pilkada.  

BACA JUGA: Wagub NTB Uangkap Penyebab Tingginya Angka Stunting

“Kalangan milenial dan Generasi Z yg multi talenta  akan menjadi trans setter (kiblat baru) dalam mendulum perolehan pundi suara konstestan Pilkada NTB lewat konten kreatif dan operasi teritorial lainnya,” kata Bambang Mei.

Lelaki yang akrab disapa Didu ini  mengatakan, peningkatan partisipasi pemilih di NTB dari kalangan pemilih pemula/milenial dan generasi Z, dari total  3.753.096 jumlah Pemilih di seluruh Kabupaten/kota di NTB, mencerminkan keberhasilan edukasi civic education DI NTB. 

Sekedar ilustrasi, sejumlah survey menunjukkan pemilih pemula/milenial dan generasi Z dengan rentang usia 17 – 37 tahun diprediksi menjadi kelompok pemilih terbesar di pemilu 2024. 

“Ini artinya posisi tawar milenial dan generasi Z cukup signifikan dalam mempengaruhi persepsi pemilih,” tandas Didu. 

Didu mengutip data KPU untuk Pemilu 2019, jumlah pemilih muda mencapai 70 – 80 juta juwa dari 193 juta pemilih. 

Ini artinya 35 hingga 40 persen jumlah pemilih muda/milenial mempunyai kekuatan besar dalam mempengaruhi jumlah perolehan suara para konstestan. 

“Maka tak heran, dalam Pilkada serentak di NTB 2024 mendatang, anak muda/ milenial kreatif banyak terlibat dalam strategi kampanye dengan menggunakan berbagai platform media sosial seperti facebook, instalgram, tik tok dan sejenisnya dalam memback up paslon yang di endors,” ujar mantan Eksekutif Daerah Walhi NTB ini. 

Kombinasi Vote Getter Milenial dan Generasi Lama

Didu menggarisbawahi, keterlibatan milenial dan generasi Z di Pilkada NTB akan menjadi tantangan tersendiri. Terutama bagi vote getter generasi lama  yang masih mengandalkan daya tawar politik patron klien, karena semata-mata kekuatan status sosial dan citra baik yang dimilikinya. 

“Seiring dengan perkembangan jaman dan tehnologi 4.0 tentu terjadi pergeseran cara pandang dan persepsi votters, dalam meraih dukungan suara dengan metode konvensional yakni mengandalkan vote getter dari sisi ketokohan. Untuk Pilkada 2024 perlu dikombinasikan dengan memanfaatkan sentuhan tehnologi informasi yang akrab dengan kaum milenial dan generasi Z,” ulas Didu.

Didu melanjutkan kekuatan karakter berpolitik milenial dan generasi Z umumnya lebih mengedepankan pada faktor moral hazard. Yakni mereka lebih mempercayai insting hitam putih dalam menilai paslon, tidak semata-mata Kepentingan Politik atau interest lainnya. 

“Disinilah letak pertarungan image sesungguhan antara vote getter milenial/ generasi Z vs Vote Getter lama dlm mendulum perolehan suara yang berbeda ceruknya,” imbuhnya. 

Sejarah Baru Politik Etis Pilkada NTB 2024 

Didu menambahkan, dalam perspektif politik, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di NTB 2024, akan menjadi Sejarah Baru Politik Etis Kepala Daerah di NTB dalam memunculkan kepemimpinan yang demokratis dan egaliter. 

Hal ini terkait suasana psykologis dan ekspektasi Paslon Pilkada 2024 yang berbeda dibanding Pilkada era sebelumnya. 

“Pilkada serentak 2024 secara substansi dan tata aturan masih sama dengan pilkada sebelumnya, Tapi secara Politik, ada hal yang berbeda yakni adanya Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB. Keberadaan Plt/Penjabat yang menggantikan sejumlah Kepala Daerah di NTB yang telah telah Purna Tugas  menimbulkan harapan baru terciptanya Pilkada yang jurdil dan Transparan,” katanya

Terkait Politik Etis , didu menjelaskan Plt/Penjabat Kepala Daerah di NTB tentu ingin dikenang sebagai wasit yang baik dan netral dalam mengawal proses konstestasi Pilkada NTB agar legitimasi politiknya tidak terciderai. 

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

“Dalam konteks ini, Kebijakan Politik Etis para Plt/Penjabat di NTB yang tidak memihak perlu diimbangi dengan menempatlan pejabat bawahannya ( baca : bila diperlukan ) yang Right man on the Right Place  merupakan Harapan Publik agar kontestasi Pilkada NTB 2024 berjalan fair dan tidak ada asumsi minor,” Pungkasnya.***

Setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU melakukan pembahasan , dilakukan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS RAPBD 2023

TANJUNG.lombokjournal.com ~ DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) KLU menandatanganani Nota Kesepakatan bersama terkait Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan APBD KLU tahun 2023. 

Penandatanganan itu dilakukan setelah melalui tahapan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU,  Jum’at (23/09/22).

BACA JUGA: Wabup Danny Buka FGD One Gate System di Gili Tramena

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD KLU Mariadi S.Ag dan dihadiri 21 anggota DPRD lainnya. 

Dari pihak eksekutif hadir Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH dan Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter FR ST., M.Eng, Pj Sekda KLU Anding Duwicahyadi MM, bersama sejumlah Forkopimda dan unsur OPD KLU,

Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemda dan DPRD KLU diawali dengan penyampaian laporan Banggar. 

Dalam laporan Banggar yang dibacakan jurubicara Banggar, Raden Nyakradi S.Pd, menyatakan, dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, secara umum sistimatika penyusunan KUA-PPAS APBD KLU tahun 2023 telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya. 

Kendati demikian, ada hal-hal yang masih perlu dilakukan penyempurnaan sebagaimana yang telah disepakati dalam pembahasan bersama antara Banggar DPRD dengan TAPD. 

“Strategi pencapaian asumsi dan kebijakan perlu penetapan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah serta target capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan,” imbuhnya. 

Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu SH menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah bersama dalam rangkaian proses penyusunan Rancangan KUA-PPAS APBD tahun 2023 dari awal sampai ditandatanganinya nota kesepakatan.

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

“Saran yang membangun dari Badan Anggaran DPRD telah dirangkum dan menjadi materi dalam rangka penyempurnaan KUA dan PPAS, RKA Perangkat Daerah serta pada RAPBD tahun 2023,” tuturnya.

KUA dan PPAS ini adalah proses awal penyusunan Rancangan APBD KLU tahun 2023 yang memuat ringkasan berupa gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. ***

Gubedrnur NTB bersyukur atas penunjukan Provinsi NTB sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan Annual International on Islamic Studies (AICIS)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyatakan siap menyukseskan pelaksanaan Annual International on Islamic Studies (AICIS) ke 21 Tahun 2022 yang diselenggarakan di UIN Mataram.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur pada saat menerima silahturahim panitia pelaksana AICIS di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (23/09/22).

BACA JUGA: BUMD Jangan Jadi Penonton di Daerah Sendiri

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat bersyukur atas penunjukan sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan AICIS mendatang. Tentu hal ini akan kami maksimalkan persiapannya,” ucapnya.

Bang Zul panggilan akrab Gubernur tak henti-hentinya mengajak agar nantinya para peserta AICIS untuk menikmati keindahan alam Provinsi NTB.

“Ingat ajak mereka keliling NTB, jangan hanya diruangan saja, kita punya banyak keindahan alam, salah satunya Gili Trawangan,” katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag, mengucapkan terimakasih kepada Pemprov NTB yang telah siap membantu persiapan AICIS Tahun 2022 di Mataram kali ini. 

“Terimakasih karena telah menerima kami serta menyatakan siap membantu kami dalam kegitan kali ini. Kami harap Gubernur bisa langsung membuka kegiatan ini pada bulan Oktober nanti,” terangnya.

AICIS 2022 digelar pada 18-20 Oktober  dan diselenggarakan di dua tempat, yakni Lombok dan Bali sebagai  kegitan menyambut G20 pada bulan November nanti.

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

Kegiatan tersebut akan diikuti oleh 127 dosen pilihan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia. Ada juga peserta dan pembicara dari luar negeri.

AICIS akan diisi berbagai macam kegiatan akademik yang dapat menginspirasi sarjana Islam dalam melakukan pendekatan kajian keislaman. ***

Wabup Danny harapkan ketertiban jalur transportasi laut lebih tertata rapi dan efisien

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Focus Group Discussion (FGD) membahas sistem satu pintu (One Gate System) untuk Visitor Management System (VMS) dibuka Wakil Bupati Lombok Utara, di Gili Gaya Gallery Pemenang, Jum’at (23/09/22).

Kegiatan FGS itu digelar Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, mewujudkan penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan yang berkelanjutan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. 

Wabup Danny mengharapkan, melalui kegiatan FGD, Visitor Management Sistem (VMS) memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memilih satu pintu masuk dengan tujuan agar terjaganya ketertiban keluar maupun masuk bagi wisatawan dari pelabuhan menuju ke tiga gili.

BACA JUGA: Fraksi DPRD KLU Setujui Rancangan Perubahan APBD

“Melalui VMS ini saya harapkan ketertiban jalur transportasi laut lebih tertata rapi, dan lebih efisien untuk para wisatawan yang memilih Gili Tramena sebagai destinasi wisata kunjungan,” harapnya.

VMS bisa menjadi bagian dari regulasi untuk memudahkan tertib arus pola masuk bagi wisatawan, agar tertuju pada satu pintu (one gate) dari Teluk Nara menuju kawasan pariwisata tiga Gili.

Dikatakan, masalah trasnportasi merupakan PR bersama yang harus diperbaiki, seperti pengaturan alur atau rute, serta ketertiban serta keamanan bagi para wisatawan menjadi bagian dari tugas bersama.

“Dalam FGD ini fokus utama adalah mendukung efektifitas dan efesiensi VMS, diperlukan pendekatan one gate system sebagai akses awal menuju Gili Tramena,” ujar wabup.

Ketua Komisi II DPRD KLU Arif Usman  juga menyampaikan, one gate system menjadi bentuk kepedulian bersama antara pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berada di tiga pulau yaitu Gili Trawangan, Meno dan Air.

Gili Tramena memiliki daya tarik bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.  Karena Gili Tramena merupakan destinasi wisata yang sangat penting bagi KLU, dan menjadi bagian dari tempat yang memberikan harapan serta manfaat yang baik bagi Masyarakat KLU.

Anggota Tim Kosnsultan PT. Duta Cipta Mandiri Lalu Nasrudin melaporkan FGD, berfokus untuk mendukung efektifitas dan efesiensi VMS.

VMS menggantikan sistem pendataan pengunjung secara manual, sehingga mudah di akses oleh pengunjung atau wisatawan.

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

“Tujuan VMS adalah untuk mencegah resiko dari segala bentuk tindakan atau ancaman yang merugikan seperti tindakan kriminal, kebocoran data, kebocoran anggaran dan lainnya,” katanya.

Kegiatan FGD ini dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. 

Hadir juga Asisten II Setda KLU H. Rusdi, ST., MT, Wakapolres KLU Samnurdin SH, Anggota DPRD Komisi II KLU Arif Usman, Kepala Balai Konservasi Perairan Kupang Imam Fauzi, Para Kepala PD serta undangan lainnya.***

Dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Utara, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna DPRD KLU terkait persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022, dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Fenrianto R, ST.,M.Eng di Ruang Sidang, Jum’at (23/09/22).

Ridang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag, dihadiri oleh 22 orang anggota dewan. 

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Dalam pendapat akhir gabungan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara yang disampaikan oleh Rusdianto, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah yang akan dituangkan dalam keputusan DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan terimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah memberi masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya. 

“Harapan kita bersama manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain. Pendapatan daerah merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi momentum awal dalam pemulihan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam tema Kemerdekaan RI ke 77.

“Pemda terus bersinergi bersama multi stakeholder dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan belanja,” katanya.

Pemulihan sektor pemukiman, sektor infrastruktur serta sektor ekonomi dengan yang diharapkan  dapat menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Usaha bersama dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat kita sepakati secara tepat waktu,” tuturnya.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos, Wakil Ketua I H.Burhan M.Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi S.Ag, Perwakilan Anggota Forkopimda KLU, para Staf Ahli bupati, Asisten Setda, Kepala PD, serta undangan lainnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023

Dalam kesempatan sama, Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu, SH bersama seluruh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU juga menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 di tempat yang sama.

Sebelum penandatanganan terlebih dahulu Badan Anggaran DPRD KLU melaporkan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 yang disampaikan oleh juru bicara badan anggaran Raden Nyakradi S.Pd.

Dalam laporannya disampaikan, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 dapat disepakati untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Event

Badan anggaran DRPD KLU mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dari sisi kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas serta plafon anggaran. Khususnya terkait komposisi antar kelompok belanja dan jenis belanja agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, RPMJD 2021- 2026 dan RKPD Tahun 2023.***

Masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan pola hidup yang bersih dan sehat untuk menurunkan stunting, ini kata Wagub NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kualitas pelayanan Posyandu diminta terus ditingkatkan, tak memberikan asupan makanan bergizi bagi sasaran Posyandu, tapi tidak kalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan

Permintaan tersebut disampaikan Wakil gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat mengunjungi Posyandu Eyat Mayang Utara, Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kamis (22/09/22).

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

Wagub NTB yang biasa disapa akrab Ummi Rohmi ini menyebut 70 persen stunting diakibatkan lingkungan yang tidak bersih. 

Karena itu ia mengajak warga masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan pola hidup yang bersih dan sehat.

Sebelumnya, di Posyandu Mawar, Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, wagub juga meminta agar para ibu ibu terus memberikan asupan makanan  bergizi yang mengandung protein hewani kepada anak. 

Karena kandungan gizi tersebut dapat membantu mencegah anak dari stunting.

“Ibu ibu jangan khawatir stunting dapat ditangani kok. Caranya berikan makanan  bergizi serta menjalankan pola hidup sehat, menjaga lingkungan dengan tidak buang air di sembarang tempat,” ujar Ummi Rohmi.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Lobar H. M. Mujibburahman mengatakan, angka stunting di Desa Batu Putih mencapai 39 kasus dengan jumlah sasaran 127.  Sedangkan di Desa Eyat Mayang mencapai 89 kasus dengan  312 jumlah sasaran.

“Penurunan angka stunting per Agustus 2022 di Lobar sudah  mencapai 18,96 persen. Capaian tersebut turun signifikan dari tahun kemarin. Itu membuktikan bahwa 900 Posyandu Keluarga di Lobar terus bekerja,” katanya menjelaskan.

Lebih lanjut  Mujiburrahman mengatakan, dengan sisa tiga bulan ini ia mengaku optimis stunting di dua desa tersebut akan terselesaikan tepat waktu. 

“Jika semua elemen bergerak dan tetap saling mendukung seperti pemprov NTB, Pemkab Lobar,  Pemdes dan  para Kader Posyandu dan dengan sisa waktu yang diberikan kita optimis akan nol stunting,” kata Mujib.

Ketua Kader Posyandu Keluarga Mawar, Desa Batu Putih  Hj. Juhaerah mengatakan, langkah pemberian asupan gizi melalui makanan mengandung protein hewani sudah dilakukan sejak Posyandu yang dipimpinnya beralih ke Posyandu Keluarga. 

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

“Sejak pola itu kami laksanakan, penurunan stunting khususnya di dusun kami turun signifikan dan Alhamdulillah atas prestasi itu, Posyandu kami raih bintang tiga gemilang,” kata Juhaerah.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub NTB  menyerahkan bantuan berupa  telur untuk anak dan balita di masing masing Posyandu yang dikunjungi.***

Ibu Negara Hj Iriana Jokowi terpukau keindahan dan kualitas produk-produk kriya NTB

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Ibu Negara Hj Iriana Jokowi meninjau dan mengunjungi stand Dekranasda NTB pada  Pameran KriyaNusa 2022 di  Jakarta Hall Conference Center (JHCC).

Kunjungan Ibu Negara diapresiasi Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, sekaligus menyampaikan apresiasi ucapan terimkasih. 

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Terimakasih pada Ibu Negara Hj Iriana Jokowi, Ibu Hj Mufidah Jusuf Kalla, ibu Wury Ma’ruf Amin, Ibu Tri Tito K, Ibu Nurasia Uno, Ibu Endang BK  dan ibu-ibu lainnya yang telah berkenan mengunjungi stand Dekranasda Provinsi NTB, KSB, Kab Bima, Kota Mataram dan lombokntbpearls,” ucap Bunda Niken, Rabu (21/09/22) di Jakarta.

Kualitas dan keindahan produk-produk kriya NTB tidak asing bagi para ibu-ibu di Jakarta. Istri pejabat negara tetap menyempatkan melihat langsung produk kriya binaan Dekranasda NTB tersebut.

“Jadi, tantangan para pengrajin di NTB kedepan adalah terus berkreasi dan berinovasi dengan model dan desain yang baru, bagus berkualitas, ramah lingkungan dan dengan harga yang terjangkau dan bersaing,” pesan Bunda Niken.

Ia menyatakan itu dalam Pameran KriyaNusa 2022 di JHCC yang berlangsung tanggal 21 sd 25 September 2022.

Kunjungan kerja Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah di Jakarta juga menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2022 di Jakarta.

Rakernas ini diselenggarakan dengan tema “Semangat Bertahan, Perajin Berdaya Saing” pada Selasa, 20 September 2022 di Auditorium Istana Wakil Presiden Jakarta, dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Hj. Wury Ma’ruf Amin.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Dikatakan Bunda Niken, pesan Ketua Umum Dekranas bahwa pandemi Covid-19 memberi tantangan dan dampak bagi para perajin kriya. Sehingga kehadiran Dekranas/da sangat dibutuhkan. 

Pesan Istri Wapres tersebut, lanjut Bunda Niken bahwa Rakernas tersebut menjadi titik balik industri kerajinan nusantara yang berbasis warisan budaya bangsa.***

Kunjungan wisatawan di tiga Gili, Lombok Utara berlangsung pulih, termasuk acara Mandi Safar menjadi daya tarik wisatawan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Tradisi Mandi Safar atau Tulaq Bala  di pantai Gili Indah tahun  ini, Rabu (21/09/22) berlangsung meriah dan berbeda dengan tahun sebelumnya. 

Ribuan warga memadati pantai Gili Indah saat di gelar acara tradisi yang juga disebut Rebo Bontong tahunan warga di tiga Gili Meno, Gili Air dan Trawangan, atau hari Rabu terakhir di Bulan Safar sesuai penanggalan Hijriah.

Tradisi ini digelar untuk Menolaq Bala, sekaligus tujuannya untuk promosi bahwa ke tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara umumnya, sudah mulai pulih seperti sediakala.  

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Event

Selain acara Mandi Safar atau Tolaq Bala di Gili Air, juga di rankaikan berbagai acara dan Festival Gilii Terawangan selama empat (4) hari berturut turut, 21-24 September 2022. 

Aktivitas wisatawan baik domestik maupun manca negara di kawasan wisata tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menggeliat setelah sekian lama pasca gempa bumi 7.0 SR dan pandemi COVID-19.

Mantan Kades Gili indah, H Taufik yang sekarang bergelut di pariwisata menuturkan, aktivitas wisatawan dan ekonomi para pelaku usaha pariwisata di tiga Gili ini sudah mulai bergerak.

Namun harapannya pda Pemda KLU, agar tarif pemasangan air bersih untuk rumah tangga tidak terlalu mahal.

Sebab masyarakat masih dalam penataan kembali pasilitas pasilitas wisata akibat gempa bumi dan Covid 19. 

“Tarif air bersih cukup memberatkan masyatakat,” katanya. 

Terlepas dari tarif untuk para pengusaha pariwisata, khusus yang diharapkan H Taufik adalah tarif air bersih untuk masyarakat biasa. 

Salah seorang pengusaha pariwisata yang sukses, Basok berharap ada kesamaan presepsi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pariwisata di tiga Gili ini. 

“Dengan mulai bergeraknya aktivitas wisatawan, maka geliat aktivitas pelaku usaha di tiga Gili juga ikut serta, yang terlihat dari beroperasinya hotel, bungalow, pondok wisata, dan tempat penginapan-penginapan, serta keramaian penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal yang hilir mudik,“ tuturnya. 

Beroperasionalnya tempat-tempat penyewaan untuk kegiatan menyelam, penyewaan alat transportasi sepeda dan “cidomo”, toko-toko aksesori, hingga food court pasar malam, juga sangat mendukung acara Mandi Safar di Gili Air dan Vestifl Gili Terawangan. 

BACA JUGA: Wabup Danny Menegaskan Pentingnya Kebangkitan Pariwisata KLU

Menggeliatnya kunjungan wisatawan berati memulihan ekonomi masyarakat tiga Gili ini khususnya. 

Sebab di Gili juga banyak pendatang yang mengadukan nasipnya untuk bekerja serabutan di sini, kata dia. 

“Satu per satu, para pengusaha di sini  kembali beroperasi. Termasuk saya,” kata H Taufik dan Basok. ***

50 ASN Pariwisata se-NTB Ikut kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam penyelenggaraan event

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Pariwisata Provinsi NTB bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Kegiatan (Events). 

Kegiatan Bimtek itu diikuti 50 ASN se-NTB bidang Pariwisata, berlangsung di Royal Regantris, Gili Trawangan, mulai 22-24 September 2022. 

BACA JUGA: Senaru Festival 2022 Dibuka Wabup Lombok Utara  

Rizki Handayani, selaku Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf RI menyampaikan, saat ini Kemenparekraf RI memiliki misi utama yakni menjadikan Indonesia sebagai destinasi event kelas dunia. 

Untuk mencapai misi itu, diperlukan strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan event di daerah, SDM yang kompeten, kreatif, dan profesional dalam penyelenggaraan event. 

“Salah satu faktor keberhasilannya adalah tersedianya ASN daerah yang memiliki peran penting sebagi pembuat regulasi, pembina, pendamping, pengawas, dan bahkan penyelenggara dari event tersebut,” jelasnya. 

Rizki Handayani berharap, penyelenggaraan event di daerah yang berkualitas dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang pada akhirnya mendukung percepatan pemulihan pariwisata Indonesia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran, Izzudin Mahili mengatakan, kegiatan ini digelar mengingat saat ini NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan event-event nasional dan internasional. 

BACA JUGA: LFTN 2 IPI Digelar di Bukit Jokowi Mandalika

“Oleh karena itu, kami harapkan seluruh peserta dapat mengikuti bimtek dengan baik hingga 3 hari ke depan. Sehingga nantinya ilmu yang didapatkan dari seluruh narasumber bisa diimplementasikan di daerah masing-masing untuk mewujudkan percepatan pemulihan pariwisata di Indonesia,” ujarnya. ***

Tantangan keterbukaan informasi saat ini, akhirnya semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online

BEKASI.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat peringkat terbaik III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022. 

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.M.Sc menerima langsung penghargaan tersebut pada kegiatan Launching Buku I II III IKIP 2022 di Hotel Horison Ultima Bekasi, Kamis (22/9).

Diakuinya, keterbukaan informasi merupakan kebutuhan sebagai pemimpin daerah untuk terbuka kepada masyarakat.  

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Namun tantangan pada saat ini adalah karena semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online. Dan ketika ada isu yang tidak benar maka hal itu harus segera di respon. Jika tidak di counter dalam waktu yang tidak lama bisa menjadi distorsi pikiran dan persepsi masyarakat.

“Terima kasih kepada komisi informasi pusat dan teman-teman di daerah yang membuat akhirnya keterbukaan informasi jadi kebutuhan, sehingga NTB menjadi bisa seperti hari ini,” ungkap Bang Zul.

IKIP merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh provinsi di Indonesia. IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia.

Dalam penjelasannya Rospita Vc Paulyn selaku Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information). 

Pada 2021 yang lalu diperoleh Nilai IKIP 2021 71.37 dan pada NAC Forum IKIP 2022 lalu diperoleh nilai IKIP 74.43 yang berada pada kategori-kategori SEDANG. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3.06 secara nasional. 

Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni Dimensi Ekonomi dengan nilai dimensi tertinggi sebesar 74.84, dilanjutkan dengan dimensi fisik/politik dengan skor 74.53 serta dimensi hukum dengan skor 73.98 terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia. 

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Diskriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub NTB

Ketiga dimensi penilaian indeks ini juga berada dalam kategori SEDANG. Adapun target RPJMN IKIP pada tahun 2022 berada pada nilai 72 setelah dilakukan penyesuaian capaian atas pertimbangan hasil IKIP 2021. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa target IKIP 2022 telah tercapai dengan segala upaya dan dukungan oleh seluruh Komisi Informasi se-Indonesia.

Hasil IKIP ini menempatkan 3 Provinsi memperoleh nilai nasional dalam kategori baik yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan 30 provinsi berada pada kategori sedang dan satu provinsi kategori kurang.

Turut hadir mendampingi Gubernur NTB, Asisten I pak Madani Mukaram, anggota KI NTB pak Asrorudin, Kabid IKP Kominfotik.***