Di tengah banyaknya event internasional di NTB, Gubernur Zul minta PT Jasa Raharja antisipasi cepat hal yang tak diinginkan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tahun ini Provinsi NTB menyelenggarakan banyak event Internasional, karenanya diperlukan kenyamanan bagi wisatawan-wisatawan yang datang ke NTB.

Dan PT. Jasa Raharja diharapkan mengantisipasi dengan cepat hal-hal yang tidak diinginkan. 

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat menerima silahturahmi di Pendopo Gubernur NTB, Jum’at (04/02/22).

“Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung, maka kita harus mengantispasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya saja kecelakaan, maka perlu antisipasi yang cepat dari stakeholders khususnya PT. Jasa Raharja,” ucap gubernur.

Ia menyambut baik silahturahmi dengan PT. Jasa Raharja wilayah NTB. Silahturahmi ini sekaligus berkenalan dengan Kacab (Kepala Cabang) baru NTB, Emil Feriansyah Latief.

Direktur SDM dan Umum PT Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana mengungkapkan, siap bekerja sama dengan Pemprov NTB dalam menyukseskan event-event internasional. 

BACA JUGA: Vaksinasi Booster Digenjot Jelang Event MotoGP

Adapun satu unit ambulans di tahun ini akan diberikan kepada Pemprov NTB.

“Pada akhir bulan Februari nanti, Insyaallah satu unit ambulans akan kami berikan kepada Pemprov NTB. Semoga dengan adanya ambulans ini dapat membantu pergelaran event internasional di NTB,” ungkapnya.

Kepala Cabang PT. Jasa Raharja NTB Emil Feriansyah Latief dalam kesempatannya mengungkapkan maksud silaturrahmi pihaknya.

Menurutnya, silaturahmi dengan Gubernur bertujuan untuk menjaga sinergi, kekompakan dan kolaborasi dalam menyukseskan event-event internasional yang di gelar di NTB.

“Terimakasih atas sambutan yang ramah dan baik kepada kami. Dengan silaturahmi ini  PT. Jasa Raharja siap dalam menyukseskan event internasional, khususnya dalam waktu dekat ini MotoGP,” katanya.

BACA JUGA: Bupati Djohan: Layanan Kesehatan Tuntas Bagi Warga KLU

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh beberapa Kepala Perangkat Daerah Pemprov NTB dan Jajaran tim PT. Jasa Raharja. ***

Percepatan vaksinasi booster yang dilakukan Pemprov NTB, secara khusus bertujuan mensukseskan event MotoGP

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB, melakukan percepatan vaksinasi booster bagi TNI, Polri dan masyarakat jelang penyelenggaraan MotoGP 2022.

Di wilayah Kota Mataram vaksinasi booster digelar di Taman Sangkareang Mataram, hari Jum’at (04/02/2022) dengan menyediakan 4000 oisis vaksin.

BACA JUGA: Gubernur Minta Jasa Raharja Antisipasi Hal yang Tidak Diinginkan

Bukan hanya vaksin booster yang disediakan. Vaksin pertama dan kedua pun juga dilakukan bagi masyarakat secara gratis, dari pagi hingga sore hari di Taman Sangkareang.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meninjau kegiatan vaksinasi  tersebut. 

Saat itu ia menjelaskan, vaksinasi yang dilakukan merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk mencapai target sehingga event MotoGP yang akan datang sukses digelar. 

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB, memberi perhatian secara khusus untuk Kabupaten Lombok Tengah sebagai lokasi penyelenggaraan event MotoGP.

“Khusus Lombok Tengah dosis 1 dan 2  harus 100 persen karena mulai tanggal 7 nanti tamu kita sudah mulai datang,” kata Bang Zul.

Ia menegaskan itu saat mengikuti video conference peninjauan dengan kabupaten dan kota se-NTB di lokasi vaksinasi.

Sementara itu, Kepala Staf Korem  162/WB Kolonel INF Sudarwo Aris Nurcahyo menjelaskan, 4000 disediakan untuk, masyarakat, TNI dan Polri. 

Khusus untuk anak usia 6 hingga 11 tahun disediakan 160 vaksin.

BACA JUGA: 1.308 Atlet Akan Ramaikan L’etape by Tour de France di NTB 

“Pelaksanan digelar pada hari ini, dari pagi hingga sore. Melayani masyarakat yang belum divaksin pertama, kedua dan booster untuk wilayah Mataram saja. Vaksinasi seperti ini digelar di masing-masing wilayah dengan dosis vaksin berbeda,” jelasnya.

Harapannya, 4000 vaksin yang disediakan bisa habis dalam waktu sehari. 

Jika tidak habis akan terus digenjot di hari lain hingga target tercapai.***

NTB Care menjadi mata dan telinga Gubernur NTB, menampung masalah dan aduan masyarakat, untuk menyelesaikan masalah

MATARAM.lombokjournal.com ~ NTB Care harus terus hadir di tengah masyarakat, karena digaji oleh masyarakat. 

Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah saat memimpin rapat NTB Care yang di ruang kerjanya, Jum’at (04/02/22).

“NTB Care ini harus mampu hadir di tengah berbagai permasalahan dan aduan masyarakat, karena digaji oleh masyarakat. Manfaatnya harus terasa langsung,” harap Bang Zul sapaan gubernur. 

Ia akan terus memperkuat peran dan fungsi NTB Care bersama Kabupaten/Kota, sehingga masyarakat lebih mudah memanfaatkan pelayanan NTB Care.

“NTB Care ini seperti mata dan telinga Gubernur, kepedulian, kehadiran yang dibaluti kasih sayang melalui NTB Care, Pemerintah kepada masyarakat. Tim ini hadir untuk menyelesaikan masalah.” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Najamuddin Amy mengatakan, NTB Care juga terus disosialisasikan kepada Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota, agar bisa bersinergi bersama menyelesaikan berbagai aduan masyarakat. 

BACA JUGA: Bupati Djohan: Layanan Kesehaan Tuntas Bagi Warga KLU

“NTB Care terus berkolaborasi dengan Kabupaten Kota secara baik, sehingga berbagai permasalahan yang terjadi akan dibenahi, namun beberapa masalah masih dalam  proses pembenahan,” kata Najam.

Selain itu Najam menjelaskan, kepedulian dan penguatan yg dilakukan oleh gubernur sesuai dengan tahapan eksekusi dan aksi NTB Care. 

Mulai minggu depan, secara struktur NTB Care akan berada di bawah Gubernur melalui koordinasi Staff Ahli Gubernur

BACA JUGA: Olahraga Petanque Harus Pakai Bola Buatan Lokal, Ini kata Gubernur NTB

“Peran Kominfo hanya sebagai aplikator saja, sedangkan eksekutor dilakukan oleh OPD masing-masing melalui koordinasi para staf ahli nantinya,” jelasnya.

Hadir pada rapat itu, para Staf Ahli Gubernur, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKD, Karo Organisasi, Karo Umum, Perwakilan Dinas Sosial dan Sekretaris BPBD. ***

Bupati Lombok Utara menegaskan, pencanangan Universal Health Coverage/UHC, bagian pemerataan kualitas pelayanan kesehatan 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pencanangan program jaminan kesehatan cakupan semesta (Universal Health Coverage/UHC) di Kabupaten Lombok Utara dilakukan Bupati Djohan Sjamsu di Aula Segara Anak RSUD, Jum’at (04/02/22). 

Program UHC termasuk suatu sistem penjaminan kesehatan, dan memastikan setiap orang memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta bermutu dengan biaya terjangkau. 

Bupati Lombok Utara pada kesempatan pencanangan itu menyampaikan, pelaksanaan program UHC merupakan bagian dari peningkatan akses pemerataan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial dasar di KLU. 

UHC sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan dengan tujuan masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang maksimal dan berkualitas.

“Harapan kita semua tidak ada yang tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan alasan tidak ada biaya pengobatan,” tegas bupati.

Bupati Djohan menyampaikan, optimalisasi kerja puskesmas, polindes serta rumah sakit rujukan harus dapat memastikan semua masyarakat daerah ini mendapat pelayanan kesehatan secara komprehensif. 

BACA JUGA: Universal Health Coverage Dilaunching DiNas Kesehatan KLU

Karena itu, pemerintahan daerah harus berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. 

Hal itu tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata tetapi amanah bagi semua pihak.

“Dengan UHC, masyarakat sehat, Lombok Utara bangkit menuju kabupaten sehat dan masyarakat sejahtera,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS kesehatan Ir. David Bangun mengatakan, komponen UHC menghendaki seluruh lapisan masyarakat dapat tercakup dan tercover untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan biaya yang murah.

Pasalnya, bagaimana pun biaya murah sudah ditetapkan oleh pemerintah. 

Hal tersebut  tentu pula membuktikan negara hadir dan peduli dengan sektor pelayanan kesehatan yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jaminan kesehatan terbesar di dunia.

“Saya sangat terkesan dan mengapresiasi dengan pencapaian Kabupaten Lombok Utara dimana sebanyak 95 persen masyarakatnya sudah terdaftar sebagai anggota BPJS,” kata David memberi apresiasi.

Harapannya, dengan capaian UHC yang diraih Kabupaten Lombok Utara dapat mendorong sekaligus bisa ditiru oleh daerah lain di Provinsi NTB.

Kepala Dinas Kesehatan dr. H. Abdul Kadir menjelaskan, tujuan program UHC ialah memberikan akses pelayanan kesehatan lebih gampang, mudah dan tidak susah yaitu cukup menjadi anggota BPJS Kesehatan. 

BACA JUGA: 1.308 Atlet Akan Ramaikan L’etape by Tour de France di NTB

Namun bagaimanapun juga realitanya, hal tersebut tentu tidak mudah karena masih ada sejumlah kendala yang terjadi di lapangan terutama masalah pendataan.

“Kendalanya masyarakat kita masih ada yang belum tercover Kepesertaannya terutama terkait data dan NIK,” ujarnya. 

Dituturkan Kadikes KLU, berkat kerjasama semua pihak insyallah harapan kedepan Lombok Utara lebih baik dari segi pelayanan kesehatan lebih optimal.

Acara dilanjutkan penyerahan plakat serta piagam penghargaan UHC dari Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS kesehatan kepada Bupati Lombok Utara dirangkaikan dengan penyerahan Kartu BPJS secara simbolis oleh Bupati Lombok Utara.*** 

Kabupaten Lombok Utara ditetapkan dengan predikat UHC atau Universal Health Coverage ke 4 di Provinsi NTB

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Lombok Utara menggelar kegiatan launching Universal Health Coverage (UHC) program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Jum’at (04/02/22).

Kegiatan yang dipusatkan di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara itu merupakan salah satu upaya peningkatan akses, pemerataan dan kwalitas pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial dasar lainnya di KLU, melalui pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). 

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr. H Abdul Kadir, saat launching UHC, Jum’at. 

Menurut Abdul Kadir, Universal Health Coverage (UHC), merupakan program yang memastikan agar masyarakat memiliki akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa harus mengalami kesulitan terkait masalah finansial. 

Dan mempermudah masyarakat dalam pelayanan kesehatan.

BACA JUGA: Bupati Djohan: Layanan Kesehatan Tuntas Bagi Warga KLU

Sejumlah undangan turut di hadirkan dalam rangka KLU UHC, di antaranya, Direktur Perluasan dan Pelayanan peserta BPJS Kesehatan Pusat,  Deputi Dir. Bidang Perluasan Peserta BPJS Kesehatqn Wilayah Nusra, Bupati Lombok Utara,  DPRD KLU, Plt. Sekda, Asisten III Setda KLU, Kadis Kesehatan Provinsi NTB, Kpala PBJS Kesehatan Cabang Mataram Perwakilan Tanjung, Sejumlah Kepala OPD KLU dan Camat serta seluruh Kepala Desa se Kabuoaten Lombok Utara.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, dr. H Abdul Kadir mengatakan, tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

“Agar terwujud manusia Indonesia yang bermutu, sehat, dan produktif ,” katanya.

Tujuan itu selaras dengan upaya untuk mewujudkan Misi ke 3 Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara,yaitu meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta pelayanan sosial dasar lainnya.

Termasuk di dalamnya adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya, terutama masyarakat yang tidak mampu.

Dalam perjalanannya pelaksanaan program jaminan kesehatan di Kabupaten Lombok Utara, menggunakan dua mekanisme, yaitu terintegrasi dengan BPJS kesehatan dan melalui Program Biaya Berobat Masyarakat Miskin Kartu KLU Sehat (KKS).

Berdasarkan hasil evaluasi, Program Jaminan Kesehatan Daerah yang dilaksanakan dengan pola terintegrasi dengan BPJS kesehatan, memiliki berbagai keuntungan dan kelebihan.

Baik dari sisi pelayanan maupun manfaat jaminan kesehatan yang diperoleh peserta BPJS Kesehatan.

Data jumlah punduduk Kabupaten Lombok Utara pada semester I Tahun 2021, dari 252.949 penduduk,  kepesertaan JKN-KIS Kabupaten Lombok Utara mencapai 240.485 jiwa (95,07 persen).

BACA JUGA: Roadshow di KLU, Kadiskominfotik Ajak Perkuat Sinergi

Terdiri dari segmen kepesertaan PBI-JK sebanyak 57,48 persen, peserta Pekerja Penerima Upah sebanyak 10,02 persen, peserta Mandiri sebanyak 2.5 persen, dan  peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja yang didaftar oleh pemerintah Daerah sebanyak 29,71 persen.

“Termasuk didalamnya adalah sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ucap dr.Kadir.

Layanan kesehatan masyarakat 

Akhir bulan september  Kadis Kesehatan dipanggil Bupati, hadir saat itu Wakil Bupati, Penjabat Sekda, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, Kepala Dinson. 

Waktu itu peranyaan Bupati, “pelayanan kesehatan bagi masyarakat  tidak mampu di KLU, mau diapakan?” 

Semua yang hadir saat itu sepakat untuk UHC. Sejak itu semua lini bergerak  bekerja dan berupaya agar masyarakat  bisa menjadi  peserta BPJS,.

Dana dari PEMDA  diupayakan untuk membayar iuran biaya kepesertaan  BPJS,  

Sekitar awal Oktober, tepatnya 5 oktober 2021, dibentuk tim kerja kecil yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Dinas Kominfo serta pimpinan BPJS Perwakilan Tanjung, membuat group WA ‘JELAB JARI’.

“Karena kami ingin  data kependudukan, data kepesertaan BPJS  KLU  lebih baik dan  sesuai dengan kenyataan,” tutur Abdul kadir 

Berkat kerja sama yang sangat baik, mendapatkan hasil data kepesertaan yang “Super Mendekati Kenyataan”. 

Komunikasi dengan  Dinas Kesehatan Provinsi dan Asisten III Gubernur juga lebih intens dilakukan terkait dana sharing Pemda KLU dan Pemprov.

Dengan berbagai upaya dan dukungan Pemda beserta pihak terkait lainnya, per tanggal 1 Februari tahun 2022, Kabupaten Lombok Utara ditetapkan sebagai Kabupaten dengan predikat UHC (Universal Health Coverage) yang ke 4 di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

“Ini berarti bisa dipastikan bahwa seluruh masyarakat Lombok Utara mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sebagai peserta BPJS Kesehatan,” kata Andul Kadir.

Setelah ditetapkan Kabupaten Lombok Utara sebagai Kabupaten UHC, tugas selanjutnya adalah bagimana meningkatkan kualitas pelaksanaan UHC, melalui upaya optimalisasi layanan kesehatan yang ditujukan untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas dan memuaskan.  

Masyarakat yang tidak mampu  dapat mengakses pelayanan kesehatan cukup dengan membawa  kartu BPJS, atau kalau tidak punya  cukup dengan menunjukkan KTP/Kartu Keluarga (KK), 

Jika ada masyarakat yang  perlu pelayanan segera dan sifatnya emergency, pemerintah pada hari yang sama  dapat  mendaftarkan masyarakat menjadi peserta BPJS,

Puskesmas mendapatkan Dana Kapitasi dari BPJS  untuk dapat mengelola dana tersebut untuk  meningkatkan pelayanan dan operasional puskesmas.

Puskesmas juga bisa mengklaim dana pelayanan di luar kapitasi.

Bagi RS, RS juga bisa mengklaim  jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat  kepada BPJS . 

Dengan cakupan kepesertaan UHC sebesar 95,07 persen, potensi pendapatan Kapitasi dan non Kapitasi di 8 Puskesmas bisa mencapai 25 Milyar per tahun. 

Sedangkan potensi pendapatan Rumah Sakit Daerah dari klaim pelayanan non kapitasi bisa mencapai 2 Milyar – 2,5 Milyar per bulan.  

Pendapatan tersebut digunakan untuk membayar jasa pelayanan dan membiayai operasional Puskesmas dan Rumah Sakit setiap bulannya.

Hal tersebut berdampak terhadap berkurangnya beban APBD untuk membiayai seluruh operasional Puskesmas dan Rumah Sakit. 

Dengan demikian diharapkan semua masyarakat dapat terlayani dengan sebaik-baiknya. 

Dan Puskesmas selaku FasIlitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Rumah Sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan dapat menjalankan fungsinya dengan optimal dengan mengedepankan standar pelayanan yang berkualitas.

Selain itu, kekompakan semua pihak juga penting sebagai upaya menjaga kondusifitas masyarakat KLU. 

“Ya, ini penting dilakukan, tujuannya agar supaya seluruh warga masyarakat Kabupaten Lombok Utara dapat memiliki kepastian akan jaminan kesehatannya,” kata Abdul Kadir.***

Sebanyak 1.308 Atlet akan meramaikan ajang balap sepeda L’etape Indonesia by tour de France, bulan Februari

MATARAM.lombokjournal.com ~ NTB semakin menegaskan popularitasnya sebagai World Sport Destination Tourism di Indonesia. 

Selain dipastikan akan menggelar MotoGP di bulan Maret mendatang, sebelumnya juga akan diramaikan dengan ajang balap sepeda L’etape Indonesia by tour de France yang akan selenggarakan pada tanggal 18 – 20 Februari 2022 di KEK Mandalika. 

Gelaran ini akan menghadirkan 1.308 atlet balap sepeda amatir dari berbagai daerah di nusantara. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mendukung penuh gelaran L’etape Indonesia dan memastikan jajaran pemerintah akan siap mendukung  untuk kesuksesan event yang juga diselenggarakan pada 21 negara diseluruh dunia tersebut. 

“Kami dari Pemprov NTB menyampaikan apresiasi dan senang dengan event ini, semoga sinergi dan dukungan dapat kita jalankan bersama,” kata Miq Gite, sapaan akrab sekda NTB saat memimpin rapat persiapan L’etape Indonesia yang berlangsung di ruang rapatnya, Kamis (03/02/22).

Miq Gite juga menjamin berbagai event internasional yang diselenggarakan akan menerapkan protokol Covid – 19 yang ketat. 

BACA JUGA: Olahraga Petanque Harus Pakai Bola Lokal, Ini Kata Gubernur NTB

“InsyaAllah, gelaran L’etape Indonesia yang berlangsung perencanaan penerapan protokol covid – 19 sudah sangat baik.” pungkasnya. 

Sementara itu, Alan Jala selaku Operasional Director L’etape Indonesia menjelaskan bahwa event ini akan terbagi menjadi dua kategori jarak tempuh, yaitu 120Km dan 90Km.

“Peserta L’etape Indonesia di Mandalika berasal dari ribuan atlet amatir di seluruh Indonesia, termasuk ada puluhan atlet asal NTB yang juga telah terdaftar” jelasnya. 

Selain itu, Jala juga menyampaikan bahwa pelaku UMKM lokal juga akan mendapatkan kesempatan untuk ikut meramaikan Event Internasional tersebut.

“UMKM lokal akan ikut serta untuk memeriahkan dan menyajikan produk – produk lokal yang dapat dinikmati oleh para peserta” jelasnya. 

Jala juga menjelaskan bahwa pemilihan lokasi di NTB, tepatnya di Mandalika adalah karena sangat strategis dan keindahannya tidak kalah dengan Perancis. 

“Kenapa pilih Lombok? Karena kita sudah survey dan tentunya yang dilihat secara langsung adalah bentang alam yang indah,  jalan yang berkelok, tidak kalah seperti di Perancis” tutupnya. 

BACA JUGA: Bupati Buka Workshop, Ingin KLU Maju Segala Aspek

Turut mendampingi Sekda pada kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur, Kepala Dinas Pariwisata, Perwakilan Dinas Perhubungan dan Diskominfotik NTB.***

Ajakan memperkuat kolaborasi dan sinergi disampaikan Najamuddin saat roadshow di Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin mengajak Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk bersama memperkuat kolaborasi dan sinergi, guna desiminasi informasi di tengah kemajuan teknologi.  

Najamuddin menyampaikannya saat roadshow ke Kabupaten Lombok Utara untuk menindaklanjuti penandatanganan MoU Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah dengan Bupati/Walikota se-NTB.

Ia menjelaskan, MoU gubernur dengan Bupati/walikota se NTB untuk  memperkuat urusan-urusan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi diskominfo kabupaten kota. 

Di sisi lain, juga untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Pemprov NTB dengan Pemda Kabupaten/Kota se NTB.

Najam menjelaskan, kunjungan kerjanya merupakan salah satu ikhtiar menyamakan persepsi dan komitmen, tentang poin-poin  dalam PKS. 

BACA JUGA: Olahraga Petanque Harus Pakai Bola Lokal, Ini kata Gbernur NTB

Agar kesepakatan ini bisa berjalan mencapai tujuan bersama.

“Kita ingin semua memahami poin kesepakatan, termasuk Kadis Kominfo Lombok Utara,” kata Najam di Ruang Kerja Bupati Lombok Utara, Kamis (03/02/22)

Ditambahkannya, dalam MOU tersebut betapa pentingnya saling membantu dengan kabupaten kota. 

Termasuk menyebarluaskan informasi potensi-potensi di KLU dan kebangkitan di Gili Trawangan, Meno dan Air. 

Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu menyambut baik tindak lanjut MOU dengan Pemprov. NTB.

“Ini akan mensinergikan program-program kita k edepan,” kata Bupati H. Djohan yang didampingi Kadis Kominfo Lombok Utara.

Diharapkan Bupati, keberadaan Diskominfotik ini membuat urusan kerja menjadi lebih efektif dan mudah dalam mensukseskan program pemerintah.

BACA JUGA: Belanja Modal APBD NTB 2022, Penuhi Kebutuhan Strategis

“Keberadaan Diskominfotik ini membantu memudahkan urusan kerja di tengah kemajuan teknologi saat ini,” tandasnya.

Silaturahmi tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama dengan Bupati Lombok Utara.***

Gubernur Zul minta sosialisasi dan event olahraga Petanque di NTB agar pakai bola buatan lokal

MATARAM.lombokjournal.com ~ Olahraga petanque disambut baik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Tapi untuk sosialisasi dan event di NTB, Gubernur NTB H. Zulkieflimansyah minta agar bola yang digunakan olahraga petanque memakai bola buatan lokal NTB

“Saya menyambut baik olahraga petanque di NTB, tetapi untuk sosialisasi dan event di NTB harus menggunakan bola buatan lokal NTB,” ungkap Bang Zul.

Bang Zul sapaan gubernur, mengatakan itu saat pelantikan dan pengukuhan pengurus Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) NTB masa bakti 2021-2025,  di Hotel Jayakarta, Kamis (03/02/22).

Ia mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus yang baru, mudah- mudahan sesuai harapan dan mampu membuat olahraga Petanque di NTB digemari semua kalangan.

Diakui Bang Zul, olahraga Petanque memang olahraga yang eksklusif di Negara Eropa, bisa dilakukan dimana saja. 

BACA JUGA: Roadshow di KLU, Kadiskominfotik Ajak Perkuat Sinergi

Namun selama ini ia tidak mau mensosialisasikannya karena bolanya harus diimpor dari luar negeri. 

Karena itu, ini menjadi tantangan bagi kepemimpinan Ketua Umum, H. Ridwansyah bisa menggunakan produk lokal NTB.

“Saya yakin di bawah kepemimpinan pak Ridwan mampu diwujudkan bola Petanque bisa dibuat di NTB,” harapnya.

Bang Zul tidak memasalahkan minimnya prestasi olahraga Petanque.

Paling penting bolanya dari lokal NTB, sebagai bentuk wujud implementasi bela dan beli produk lokal asli NTB.

Sementara itu, Ketua Umum Pentaque Ir. H. Ridwan Syah menyampaikan ini momen yang sangat penting karena langsung disaksikan oleh Gubernur NTB. 

Sehingga ini menjadi amanah dan kehormatan di bawah kepemimpinannya melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Disebutkan Ridwansyah, olahraga Petanque memang olahraga yang relatif baru dibentuk sejak tahun 2017, dalam 4 tahun mampu membuat pengurus kabupaten/kota se-NTB.

BACA JUGA: Sekda NTB: Penyusunan APBD NTB 2022 Sesuai Regulasi

Disamping itu sudah mengikuti berbagai event baik Regional maupun Nasional.

“Saya yakin dengan semangat kebersamaan kita, mampu membesarkan olahraga Petanque ini membawa cabang olahraga bisa mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional maupun internasional,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dikbud NTB, para pengurus FOPI Kabupaten/Kota se-NTB. ***

S

Baik pengalokasiannya maupun proses penganggarannya, seluruh belanja modal disepakati DPRD dan Pemda

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariadi menjelaskan, seluruh belanja modal dalam APBD 2022 dialokasikan untuk pos kebutuhan strategis. 

Begitu pula proses penganggaran telah dilakukan secara sah sesuai aturan sehingga APBD NTB 2022 sebesar 5,39 triliun disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi. 

“Situasi dan kondisi yang dinamis selain karena dampak refocusing, pos belanja APBD 2022 dialokasikan untuk kebutuhan strategis”, tegas Miq Gite di ruanh rapat Sekda kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

Dijelaskan, terkait anggaran pembelian mobil dinas sebesar 16 miliar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada untuk peningkatan pelayanan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Di antaranya pengadaan mobil ambulans di Dinas Kesehatan, dua truk pengangkut sampah di Dinas LHK untuk operasional pengangkutan sampah organik.

Sedang di Pol PP untuk operasional pengawasan cukai, BPKAD untuk pengawasan aset daerah.

BACA JUGA: Sekda NTB: Penyusunan APBD NTB 2022 Sesuai Regulasi

Dan di Disnakertrans untuk pelayananan buruh migran, sehingga seiring waktu kebutuhan yang sebenarnya telah lama tertunda ini makin mendesak pengadaannya. 

Sedangkan dana pokok pikiran sebesar 300 miliar, seperti dijelaskan Bowo Soesatyo dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. 

Dan telah melalui proses penganggaran sesuai mekanisme yang sejak dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah dilakukan validasi dan verifikasi. 

Begitu pula dengan arahan-arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD. 

BACA JUGA: Bupati Buka Workshop, Ingin KLU Maju Segala Aspek

“Ini untuk memastikan sasaran programnya hingga memastikan konsistensinya sampai dengan penetapan APBD,” jelas Bowo. 

Begitu pula dengan pembelian lahan di TPA Regional Kebon Kongok untuk penambahan lahan yang sudah over kapasitas.

Dan pembiayaan fasilitas pengolahan limbah medis di Sekotong, Lobar untuk akses jalan, listrik dan air bersih.***

Dijelaskan Sekda, APBD Pemprov NTB TA 2022 penyusunannya sudah sesuai aturan yang berlaku 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sekretaris Daerah NTB, HL Gita Ariadi menegaskan, dalam penyusunan anggaran, skema penyelesaian hutang Pemerintah Daerah sudah terpola dengan baik dan secara administrasi keuangan, sedang berproses sehingga  diharapkan dapat dituntaskan pada waktunya. 

“Semua ada mekanisme dan kontrol. Hutang yang dimaksud sedang dilakukan proses penjadwalan ulang, karena kondisi refocusing dan lain lain sejak 2020 yang dalam perjalanannya sangat dinamis,” jelas Sekretaris Daerah HL Gita Ariadi di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

BACA JUGA: Belanja Modal APBD NTB 2022, Penuhi Kebutuhan Strategis

Ditambahkan, hutang Pemprov yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 2022 ini. Hutang beban sebesar 1,9 miliar dan bagi hasil kabupaten/ kota sebesar 81 miliar telah ada dalam pos penganggaran. 

Sedangkan hutang pengadaan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 229 miliar akan dilakukan penelaahan dan rescheduling pembayaran pada Maret. 

Bowo Soesatyo dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan, hutang tersebut dianggarkan kembali karena beberapa pos pendapatan tak terealisasi. 

“Karena pembayaran hutang sedang disesuaikan dengan pendapatan daerah yang menyebabkan beberapa belanja tertunda pembayarannya”, jelasnya.

Adapun anggaran kegiatan yang berasal dari aspirasi legislatif sebesar  300 miliar seperti dijelaskan Bowo, telah sesuai ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

Mekanismenya telah melalui tahapan proses penyusunan anggaran dan diukur konsistensinya yang diselaraskan dengan RPJMD. Begitupula dengan arahan arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD.***