Gubernur NTB: Turnamen sepakbola menjadi wadah mencari bakat pemain bola masa depan

LOTIM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, .Zulkieflimansyah menyampaikan sambutan pada peresmian Kades Cup lll, bertempat di Lapangan Umum Sepakbola Desa Labuhan Haji Lombok Timur, Rabu (01/09/22).

Ia minta seluruh pemain yang bertanding pada turnamen sepakbola Kades Cup lll Desa Labuhan Haji Lombok Timur tetap menjaga sportifitas olahraga dijunjung tinggi dengan baik.

BACA JUGA: Program Mawar Emas Dipastikan Dinikmati Masyarakat

“Bertanding itu bukan soal menang dan kalah, yang paling utama adalah persaudaraan dan sportifitas,” ungkap Gubernur Zul. 

Bang Zul mengatakan, turnamen ini bisa menumbuhkan kebersamaan untuk memperkuat persatuan dan menjadi wadah manifestasi untuk berbahagia. Sehingga tidak perlu ribut-ribut karena kalah dan menang.

Sebagai pecinta bola, adanya banyak turnamen sepakbola di setiap desa menjadi wadah untuk mencari bakat pemain bola masa depan.

“Kelak, dari Labuhan Haji, dari Lombok Timur yang kita cintai ini, lahir pesepakbola yang hebat, hingga membanggakan daerah dan bangsa tercinta,” kata Bang Zul.

Untuk diketahui, pada turnamen Kades Cup lll Desa Labuhan Haji terdapat 25 klub yang ikut bertanding. Turnamen ini diharapkan bisa berjalan lancar dan damai sampai final. 

BACA JUGA: Jalan Sehat Desa Anjani, Gubernur Juga Tinjau Lapak UKM

Secara simbolis Bang Zul didampingi Kadispora NTB, Kadis Sosial NTB, Kades Labuhan Haji, Polsek dan Danramil untuk menendang bola ke tengah lapangan sebagai tanda dimulainya turnamen sepakbola. ***

Kata Gubernur NTB, KPK selalu hadir memberikan pendampingan kepada Provinsi NTB, salah satunya penyelesaian persoalan Gili Trawangan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengapresiasi  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang selalu hadir memberikan pendampingan kepada Provinsi NTB dalam menangani berbagai persoalan di NTB, salah satunya persoalan di Gili Trawangan.

Bang Zul sapaan Gubernur NTB menyampaikan itu mengawali Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Wilayah Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (01/09/22).

BACA JUGA: Pemprov NTB bersama Plan Indonesia Perkawinan Anak

Hadir dalam dengar pendapat itu, antara lain Pimpinan KPK RI, Inspektur III Inspektorat Kementerian Dalam Negeri RI, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB dan seluruh jajaran Fokopimda Provinsi NTB.

“Kita berterima kasih kepada KPK, yang telah mendampingi kami, memberikan masukan dan arahan, sehingga tersesat di jalan yang terang itu bisa dihindari. Salah satunya yaitu KPK mendampingi kami untuk menyelesaikan persoalan Gili Trawangan yang berpotensi membuat negara rugi hingga triliunan akibat tidak maskimalnya penggunaan aset,” kata Bang Zul.

23 Gubernur Ditangkap

Pimpinan KPK, Nurul Ghufron mengatakan, sampai tahun 2022 tidak kurang dari 1.400 orang yang telah ditangkap oleh KPK. Gubernur yang ditangkap sebanyak 23 orang, Bupati Walikota sebanyak 44 orang dan Anggota Dewan. 

“KPK bukan membuat wadah untuk Indonesia menjadi bopeng dan jelek, kami ingin wajah hukum bangsa indonesia itu tegak berwibawa di hadapan internasional karena tidak ada yang korup, KPK tidak ingin menangkap dan memperbanyak angka angka ini,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan, Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai salah satu aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

“Monitoring Center for Prevention (MCP) itu merupakan bagian dari perbaikan sistem. Salah satunya adalah dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.

Ghufron juga berpesan agar MCP tidak hanya dipandang sebagai angka-angka semata. Tetapi menjadi arahan bagi para pemimpin daerah untuk menjaga integritas dan dedikasinya kepada rakyat.

Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di Pemerintah Daerah, yakni komitmen pimpinan baik Kepala Daerah dan Ketua DPRD, Integritas ASN, Sistem Tatakelola yang terintegritas, pengawasan yang memadai, reward and punisgment, kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak dan partisipasi aktif publik dan stakeholders.

BACA JUGA: Di Danau Toba Inang-inang Doakan Puan Jadi Presiden

Sementara, Inspektur III Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri, Dr. Elfin Elyas, M.Si., CRGP, CGCAE, CFrA memberikan arahan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk sama-sama berkolaborasi dalam memperhatikan capaian MCP Pemprov NTB, terkait perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang/jasa, perizinan, pengawasan Apip, Manajemen ASN, Optimalisasi pajak daerah dan pengelolaan BMD.

“Kami berharap tim verifikasi dari kementerian dalam negeri, KPK dan seluruh pemerintah provinsi kabupaten kota harus sama-sama berkolaborasi, kita mengintevensi itu untuk memperbaiki bukan untuk menghukum, tetapi memperbaiki agar pelayanan kepada masyarakat baik. ***

Gubernur NTB mengatakan, dengan program Mawar Emas masyarakat tidak lagi terjebak rentenir yang menawarjkan kemudahan meminjam dengan bunga berlipat 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Akses keuangan bagi masyarakat melalui program Melawan Renternir Berbasis Masjid atau Mawar Emas dipastikan dapat dinikmati masyarakat. 

Penegasan itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah saat mengunjungi jamaah masjid Al Ikhlas, Karang Tatah, Kota Mataram, Kamis (01/09/22).

“Saya yakin banyak jamaah masjid kita yang meminjam uang di rentenir. Saya pastikan program Mawar Emas akan diberikan pada jamaah masjid yang membutuhkan,” katanya.

BACA JUGA: Pemprov NTB bersama Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak

Gubernur menyadari masih banyak masyarakat yang memanfaatkan rentenir untuk soal keuangan karena kemudahan meminjam, meski dengan bunga yang berlipat. 

Ia berharap, program ini akan membantu jamaah masjid untuk perekonomian. 

Ditambahkan pula, akses keuangan masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat dan lembaga keuangan seperti bank, kerap masih sulit diakses karena persyaratan yang menyulitkan. 

“Tapi uang yang dipinjam dari masjid harus dikembalikan dan pengurus akan memilih siapa yang amanah di antara jamaah nantinya,” tambah Gubernur. 

Hal serupa disampaikan pula saat menemui jamaah masjid Nurul Huda, Karang Tapen agar     warga maupun jamaah masjid bisa mendapatkan bantuan keuangan melalui program Mawar Emas. 

Gubernur berpesan, agar selalu mensyukuri keadaan karena setiap orang memiliki persoalannya masing-masing. 

Hal ini ditegaskan agar masyarakat tetap optimis dan berkontribusi bagi kemajuan lingkungan dan daerah. 

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Karang Tatah, Prof Zaenal Asikin  mengatakan, kehadiran Gubernur sangat dinanti warga. 

“Sebagai warga kampung di tengah kota terkadang merasa kurang diperhatikan walau persoalan di kampung sama,” sebut Asikin. 

Namun demikian, ia mengapresiasi Gubernur Zulkieflimansyah yang selalu menyediakan waktu untuk berkeliling mengunjungi warga masyarakat di kampung, desa dan dusun di NTB. 

Hadir pula mendampingi Gubernur, Ketua Baznas NTB, Karo Kesra, Karo Adpim dan anggota DPRD kota Mataram.*** 

Penandatangan KUA-PPAS Perubahan APBD 2022 merupakan hasil sinergi DPRD dan Pemda KLU

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Penandatanganan Nota Kesepakatan bersama antara Pemda KLU dengan DPRD, tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 berlangsung di DPRD Lombok Utara, Kamis (01/09/22).

Penandatangan itu dilakukan setelah melalui tahap pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lombok Utara. 

BACA JUGA: Pemprov NTB dan Plan Indonesia Perangi Perkawinan Anak

Sebelum penandatanganan dilakukan, dibacakan Laporan Banggar oleh Juru Bicara Banggar DPRD KLU Made Kariyasa, S.Pd.H. 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, Banggar DPRD KLU menghargai upaya yang dilakukan Pemda KLU. Yakni mengoptimalkan  reaslisasi target pendapatan daerah melalui penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta piutang pendapatan lainnya. 

Di lain sisi, Banggar DPRD KLU  prihatin terhadap realisasi PAD sampai Bulan Agustus 2022 baru tercapai 46,76 persen. Realisasi PAD dari pajak daerah mencapai 32,50 persen, dan retribusi daerah mencapai 24,14 persen. 

“Pencapaian PAD yang belum optimal dari pajak pemerintah daerah, mesti memperbaiki obyek dan subyek pajak retribusi. Serta melakukan penagihan secara intensif. Berkaitan dengan  potensi penerimaan bagi hasil pajak daerah dari Pemerintah Provinsi NTB sebesar 53,46 miliar lebih, realisasi penerimaan PAD dari BPHTB telah mencapai 79,15 persen sampai  pertengahan Agustus 2022,” tuturnya.

Dalam rapat bersama Banggar dan TAPD menyatakan, seluruh regulasi dimaksud telah disesuaikan. 

Belanja operasional harus lebih proporsional dengan belanja modal, karena komposisinya  dominan sebesar 66,06 persen. Sedangkan belanja modal tidak ideal yaitu hanya sebesar 19,61 persen.

Banggar DPRD KLU berkesimpulan, landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS tahun 2022 perlu disesuaikan dengan  berbagai perubahan. 

Ke depan Pemda KLU perlu memperjelas rumusan kerangka ekonomi makro daerah, dalam rangka meningkatkan PAD. 

“Pemda KLU diharapkan dapat memperbaiki sistem pemungutan dengan kebijakan regulasi pendapatan daerah. Secara umum substansi dan sistimatika penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD KLU tahun 2022 telah memenuhi ketentuan dan dapat disepakati lebih lanjut, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” imbuhnya. 

BACA JUGA: Pelantikan Waka II DPRD NTB, Ini Pesan Gubernur NTB

Usai pembacaan Laporan Banggar, dilakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan, sinergi antara Pemda KLU dengan DPRD KLU tentang KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2022. 

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos yang dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH dan Wakil Bupati Danny Karter FR, ST., M.Eng.

Selain itu hadir Penjabat  Sekretaris Daerah Anding Duwi Cahyadi, MM bersama Para Forkopimda, Para Anggota DPRD, serta Unsur Pimpinan OPD se-KLU. ***

Puan Maharani melakukan penanaman pohon mangga di punggung bukit Tugu Aritonang yang menghadap di Danau Toba, Sumatra Utara 

SUMUT.lombokjournal.com ~ Dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Sumatera Utara (Sumut), Puan Maharani, Ketua DPR RI menghadiri kegiatan penghijauan di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) hingga menanam benih ikan di Danau Toba.

Puan tiba di Bandara Silangit, Kamis (01/99/22), disambut Gubernur Edy Rahmayadi, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra, dan Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin. 

Puan datang didampingi Ketua Komisi V DPR Lasarus dan Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng Pramestuti.

BACA JUGA: Puan Maharani Kunjungi Pasar Kebon Roesk di Kota Mataram

Kemudian ia melakukan penanaman pohon mangga di Kawasan Wisata Gantole, Huta Ginjang Kecamatan Muara. Lokasinya persis di punggung bukit Tugu Aritonang yang menghadap Danau Toba.

Warga menyambut kedatangan Puan di sepanjang jalan menuju lokasi tanam. Ia juga disambut ratusan relawan PUMA (Puan Maharani) yang memakai kaos putih bergambar foto Puan.

“Puan presiden, Puan presiden,” teriak para relawan.

Puan dan rombongan kemudian menanam pohon mangga bersama warga setempat. Kecamatan Muara merupakan daerah penghasil mangga.

Selesai menanam, perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu berdialog bersama masyarakat yang didampingi Bupati Tapanuli Selatan, Nikson Nababan.

“Saya ajak anggota-anggota DPR ini untuk memikirkan Tapanuli Utara dan Sumatera Utara karena saya melihat Taput kok begini-begini saja. Makanya saya ajak anggota DPR untuk sama-sama memikirkan pembangunan di sini,” kata Puan.

Puan lalu meminta warga untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada dewan. Salah seorang warga yang berasal dari kelompok perempuan berharap, agar mendapat fasilitas pengolahan pupuk organik karena mereka kesulitan mendapat pupuk.

Pengolahan pupuk kandang untuk kelompok tani akan berkolaborasi dengan peternak agar organik, yang dihasilkan peternak bisa dijadikan pupuk untuk menanam padi, jagung, dan lainnya. 

Puan berjanji akan mengupayakan infrastruktur yang dapat menunjang pembuatan pupuk organik.

“Untuk alat pupuk organik, kita akan usahakan,” sebut Puan.

Meneruskan kerja Jokowi

Seorang inang yang ikut berdialog bersama Puan tiba-tiba mengangkat tangan. Ia mendoakan Puan agar bisa menjadi Presiden untuk memajukan bangsa.

“Mantap kali otak kau. Saya doakan kau bisa pimpin Indonesia. Semoga diberkahi Tuhan,” ungkap inang itu.

BACA JUGA: Puan Maharani dan Kader PDI Perjuangan Siap Menangkan Pemilu 2024

Warga bernama Toga Aritonang pun menyampaikan harapan yang sama. Ia berharap Puan dapat meneruskan kerja-kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pembangunan Pak Jokowi harus dilanjutkan. Dan kami berharap ini dilanjutkan. Yang melanjutkan ya Bu Puan,” harap Toga Aritonang.

“Kami mewakili kepala desa di Taput mendukung ibu ke depan,” timpal Kepala Desa setempat yang juga berharap agar wilayahnya memiliki Pacuan Kuda untuk menunjang pariwisata.

Sementara itu Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan mengungkap Danau Toba memiliki ikan pemangsa yang dikenal dengan nama Red Devil. 

Puan lalu pergi ke Danau Toba yang berada di wilayah Kecamatan Muara untuk melakukan penaburan bibit ikan yang tempatnya dekat Pelabuhan Muara.

Sepanjang perjalanan dari lokasi penanaman pohon hingga penaburan bibit ikan, Puan disambut meriah warga yang berjejer rapi di pinggir jalan.

Selain menabur bibit ikan, mantan Menko PMK itu pun berdialog dengan sejumlah pembubidaya ikan. Puan juga banyak memenuhi permintaan warga dan pedagang ikan dari pelabuhan untuk foto bersama. (*)

Serius memerangi perkawinan anak, Pemprov NTB lakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Plan Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelar Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman, serta Perjanjian Kerjasama dengan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) Tentang Pencegahan Perkawinan Anak, di Gedung Sangkareang, Kamis (01/09/22).

Ini salah satu upaya serius Pemprov NTB memerangi isu perkawinan anak. 

BACA JUGA: Lulusan Hamzanwadi Diminta Berkontribusi untuk Masyarakat

Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan Plan Indonesia dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Selanjutnya, penandatangan antara Dinas Kesehatan NTB dengan Plan Indonesia tentang kemitraan mendukung sanitasi berbasis masyarakat di NTB. 

Kemudian penandatanganan kerjasama dengan BKKN NTB terkait stunting melalui Project Masmirah. 

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, Pemprov NTB menjadi Provinsi pertama di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Namun, Perda tersebut tidaklah cukup hanya menjadi bahasan di tingkat kabupaten dan kota. 

Perda perkawinan anak tersebut perlu diteruskan ke tingkat dusun, sehingga bisa langsung menyasar anak, orangtua, dan pemangku kepentingan. 

Dikatakan Wagub, melalui Posyandu Keluarga hal tersebut bisa diwujudkan. Juga bisa turut disosialisaikan dalam berbagai program Plan Indonesia yang ditujukan untuk menekan angka perkawinan anak. 

“Regulasi sudah ada, bagaimana PRnya regulasi ini dipahami di tingkat dusun dan desa,” tutur Wagub. 

Menurutnya, perkawinan anak merupakan permasalahan yang rumit. Hanya bisa diatasi dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Khususnya dalam mengedukasi persuasif terus menerus kepada masyarakat.

Wagub mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan oleh Plan Indonesia. 

Diharapkan, kerjasama yang dilakukan dapat menurunkan angka perkawinan anak di tahun 2023. 

“Yang paling penting adalah actionnya di lapangan. Mudah-mudahan di tahun 2023 angka perkawinan anak ini akan turun dengan baik,” harapnya.

BACA JUGA: HUT Kota Matarm ke 29, Gubernur NTB: Perkuat Kolaborasi

Program Gema Cita

Sementara itu, Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti mengatakan, penandatanganan ini sebagai salah satu upaya memperkuat implementasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak yang dibuat NTB.

Pemprov menggandeng Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) untuk bekerja sama secara formal, yang dituangkan melalui nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS). 

Dini melanjutkan, perjanjian kerja sama ini menjadi langkah positif upaya pencegahan perkawinan anak di NTB, secara lebih kuat dan berdampak luas ke depan. 

Di NTB sendiri, salah satu upaya yang telah ditempuh Plan Indonesia dalam pencegahan perkawinan anak adalah melalui Program Gema Cita (Generasi Bangsa Bebas Perkawinan Usia Anak). 

Gema Cita dirancang untuk melanjutkan praktik baik yang dilakukan Plan Indonesia dan mitra sebelumnya untuk memperkuat remaja dan kaum muda. Terutama perempuan, dalam mengambil keputusan tepat agar bebas dari perkawinan anak dan kehamilan remaja. 

Di samping itu, program ini juga mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi remaja dan kaum muda dalam bentuk penguatan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis. 

Selain Gema Cita, ada juga program  Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). 

BACA JUGA: Lingkungan Bersih Salah Satu Faktor Penurunan Stunting

Program ini merupakan gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. sekolah ramah anak dan forum anak.

PATBM terbukti berhasil mendorong kapasitas dan komitmen pemerintah dan warga desa termasuk remaja dan kaum muda, dalam memerangi perkawinan anak dan kehamilan remaja secara lebih terstruktur,

holistik, dan integratif. 

“Program ini berkolaborasi dengan pemerintah, kelompok kaum muda, sekolah dan organisasi masyarakat, khususnya di Lombok Barat. Selain di NTB, program ini juga diimplementasikan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 

Ini merupakan upaya keberlanjutan memperkuat advokasi pencegahan perkawinan anak di dua provinsi tersebut,” tutur Dini. ***

Gubernur dan Wagub NTB hadiri acara lepas dua pejabat purna tugas di Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Melepas dua pejabat purna tugas, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkieflimansyah berpesan agar setiap pejabat melakukan yang terbaik dan meninggalkan kesan yang baik pula. 

BACA JUGA: Lulusan Hamzanwadi Diminta Berkontribusi untuk Masyarakat

“Menjaga nama baik itu penting,” ujar Gubernur di  acara pelepasan Muhammad Husni dan Evi Kustini di Cafe Meekoow Jalan Lingkar Selatan, kota Mataram, Rabu (31/08/22). 

Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalillah juga menyampaikan kesan mendalam pada kedua pejabat ini. Menurut Wagub, sikap sabar dan profesional dalam menjalankan tugas patut dicontoh. 

“Kedua sosok ini kesan saya tak banyak bicara tapi bisa menyelesaikan semua tugas dan sabar walau banyak persoalan yang dihadapi dengan senyum,” ungkap Wagub. 

Jabatan terakhir Muhammad Husni adalah Asisten II dan sebelumnya pernah menjadi Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya, sedangkan Evi Kustini terakhir menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma. 

BACA JUGA: HUT Kota Mataram ke 29, Gubernur NTB: Perkuat Kolaborasi

Hadir pula dalam acara pelepasan tersebut Sekda NTB dan beberapa kepala OPD.***

Hadiri acara ngobrol online, Wagub NTB minta lulusan Hamzanwadi berkontribusi kepada masyarakat mulai dari hal-hal kecil

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hadir dalam Acara Ngobrol Online “Kiprah Alumni Universitas Hamzanwadi”, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah berharap lulusan Universitas Hamzanwadi dapat memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat.

“Banyak Alumni memiliki potensi jenjang karir yang bagus, cobalah berkontribusi kepada masyarakat mulai dari hal-hal kecil,” tutur Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub NTB melalui Zoom Meeting di Pendopo Wakil Gubernur, Rabu (31/08/22).

BACA JUGA: Pelantikan Waka II DPRD NTB, Ini Pesan Gubernur NTB

Pada sambutannya, Ummi Rohmi yang juga merupakan Rektor Universitas Hamzanwadi ini memberikan apresiasi kepada panitia yang telah membuat acara ini sebagai ajang silahturahmi seluruh Ikatan Alumni Hamzanwadi.

“Saya sangat mengapresiasi acara ini dimana jaringan alumni memang harus diperkuat, jangan lupa tetap tumbuhkan semangat belajar, semangat untuk terus mengembangkan diri kita agar berguna bagi sosial masyarakat di sekitar kita”, pungkasnya.

Sementara itu, sebagai salah satu narasumber, Zainul Yasni, yang merupakan Alumni Hamzanwadi menyampaikan bahwa Ikatan Alumni belum terdata dengan baik sehingga sulit mengetahui track record jenjang karir lulusan Hamzanwadi.

“Alumni terus ada setiap tahun, tetapi secara pendataan kita belum kuat, belum jelas jumlah yang sudah kerja atau pengangguran, kerja dimana, jabatannya apa”, ungkapnya.

BACA JUGA: Geopark Tambora akan Miliki Pusat Informasi Geologi

Harapannya, dengan adanya acara ini, para alumni dapat saling bertukar pengalaman, manfaatkan teknologi saat ini untuk memperkuat jaringan organisasi Ikatan Alumni agar kedepannya bisa saling membantu satu sama lain. ***

Gubernur NTB dalam pelantikan Waka II DPRD NTB Yek Agil, berpesan agar menjadi orang tua yang mampu menenangkan anggotanya

MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua DPW PKS NTB, Yek Agil dilantik sebagai Wakil Ketua II DPRD NTB dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pimpinan DPRD Provinsi NTB Pengganti Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024, di Ruang Paripurna DPRD Provinsi NTB, Rabu (31/08/22).

Jabatan Wakil Ketua DPRD NTBsemula dijabat H. Abdul Hadi. 

BACA JUGA: HUT Kota Mataram ke 29, Gubernur NTB: Perkuat Kolaborasi

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan yang dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah itu, dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi NTB Achmad Setyo Pudjoharsoyo dan dipimpin Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H selaku Ketua DPRD NTB. 

Bang Zul sapaan Gubernur, berpesan kepada pimpinan baru, dapat menjadi layaknya orangtua yang mampu menenangkan para anggotanya dalam berbagai gejolak kondisi dan situasi. 

“Mudah-mudahan tetap kompak dan bersinergi bersama kami pemerintah, dan menjadi orang tua yang baik menanamkan konsep dan solusi yang menyebakan hidup kita makin berwarna,” pesan Bang Zul. 

Sementara itu, Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H dalam sambutannya mengucapkan banyak terima kasih kepada Wakil Ketua II DPRD NTB yang semula dijabat H. Abdul Hadi. 

Menurutnya, Abdul Hadi telah bekerja dengan sepenuh hati mengamalkan samiqna wa’atoqna atau mendengarkan dan mentaati berbagai keputusan. 

Ia juga meengucapkan selamat kepada Waka DPRD yang baru dan berharap Yek Agil dapat segera beradaptasi dengan berbagai pekerjaan yang menanti, meningkatkan koordinasi dengan Pemprov NTB, sehingga bisa menghasilkan produk dewan yang berkualitas. 

“Kami mengucapkan selamat bekerja dalam mengemban amanah,” pesan Isvi. 

BACA JUGA: Puan Maharani Ajak Kolaborasi Ciptakan Dunia yang Lebih Baik

Selain dihadiri Gubernur NTB, pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), perwakilan KPU, BAWASLU, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, LSM, dan awak media cetak maupun elektronik.***