Bupati Djohan Sjamsu berterima kasih pada Bhante, Suhu, Bhiksu, dan Sangha berkontribusi sehingga Lombok Utara tetap aman, dan nyaman menjalankan ibadah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Umat Budha diajak bersama-sama menjaga kerukunan antara sesama umat Budha, kerukunan umat Buddha dengan umat lain, umat Buddha dengan Pemerintah sehingga membawa iklim sejuk dalam masyarakat. 

Hal itu disampaikan Pembina Budha pada Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aryadi Setia Wira, SH, Sabtu (02/07/22).  

BACA JUGA: Doa Lintas Agama Sambut HUT ke 76 Bhayangkara 

Ajakan itu bersamaan dengan penyelesaian pembangunan dan diresmikannya Vihara Jinapanjara di Dusun Pasiran Biloan, Desa Bentek Kecamatan Gangga, Lombok Utara.

Aryadi Setia Wira berharap, dengan penyelesaian pembangunan Vihara harus diikuti perbaikan menagemen vihara serta memaksimalkan potensi vihara. 

“Umat Budha tidak hanya mensyukurinya vihara secara fisik, namun bagaimana mengembangkan vihara dalam diri yaitu Brahma Vihara,” ucap Aryadi. 

Sementara itu, Bupati Lombok Utara,H Djohan Syamsu,SH, menyampaikan terima kasih kepada kepada semua para undangan, donatur dan relawan atas suport dan dukungannya sehingga acara dapat berjalan lancar. 

Ia mengungkapkan, Kabupaten Lombok Utara adalah Kabupaten inklusif, kabupaten yang plural untuk seluruh masyarakat, tanpa pernah membedakan pandangan, golongan dan ras.

Bupati berpesan, Vihara mempunyai fungsi sebagai tempat pembinaan diri serta melatih diri hingga mencapai pencerahan, sebagai tempat pemberdayaan umat, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana pengembangan kesenian Buddhis.

“Saya ucapkan terima kasih kepada para Bhante, Suhu, Bhiksu, dan Sangha. Selama ini telah membina umat Buddha di Kabupaten Lombok Utara, memberikan kontribusi dalam tatanan masyarakat, sehingga sampai saat ini, Lombok Utara tetap aman, nyaman dalam menjalankan ibadah masing masing,” ungkapnya.

BACA JUGA: KPK Lakukan Monev Tematik Terintegrasi di KLU

Selanjutnya dijelaskan, Pemkab Lombik Utara selalu ingin agar setiap agama di daerah kita ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan umat masing-masing. 

Agar agama mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan cinta kasih dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah selalu mendukung pembangunan rumah ibadah bagi semua agama di Kabupaten Lombok Utara.

“Niat pemerintah untuk ikut memajukan semua agama, itulah yang harus kita perhatikan, semoga ke depan kondisi dan keuangan daerah lebih bagus lagi,” ungkapnya.

Pemerintah Daerah ingin membentuk tatanan masyarakat Lombok Utara yang berkeadilan, saling menghormati, saling menebarkan cinta kasih dan saling mendukung. 

Maka tercipta kemaslahatan dan kebaikan dalam hidup bermasyarakat, dan terjalin hubungan yang harmonis. 

“Semoga peresmian purna pugar vihara ini, semakin membuat umat Budha kusyu’ beribadah, semakin membuat umat Buddha merasa nyaman dan semoga vihara ini berkah, ikut menciptakan kesejahteraan lahir batin masyarakat,” tandas Bupati. 

Dalam acara peresmian, dimeriahkan persembahan tari dan pemberian santunan dana oleh donatur kepada puluhan lansia.

Acara ini selain dihadiri Bupati, juga hadir Komisi 10, DPR RI, M Syamsul Luthfi, Sekretaris Komisi IV DPRD Prov.NTB, Sudirsah Sujanto, S.Pd,B.Sip, Kapolres Lombok Utara, AKBP Wayan Sudarmanta,S.I.K, MH, Danramil 1606-10/GBangga, Lettu INF Mohadi, Camat Gangga, Kades Bentek dan sejumlah undangan lainnya yang tidak disebutkan namanya.***

Respon cepat Pemprov melalui NTB Care, Sultan Arya mendapat bantuan kursi roda

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Penyandang disabilitas, Sultan Arya (9 tahun) dari Dusun Pelita, Desa Serading, Kec. Moyo Hilir Sumbawa, menerima bantuan kursi roda.

Tentang bantuan itu dituturkan Deden Fitriyadi, seorang penggiat sosial yang juga merupakan ASN di Kabupaten Sumbawa, merupakan respon Cepat NTB Care bersama Dinas Sosial atas pengaduan yang disampaikannya melalui kanal aplikasi Facebook. 

BACA JUGA: Doa Lintas Agama Sambut HUT KE 76 Bhayangkara

Karena itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB atas respon Cepat NTB Care bersama Dinas Sosial atas pengaduanbya. 

“Saya merasakan langsung, hanya 2 hari sejak saya melaporkan, tim NTB Care menghubungi saya hingga merealisasikan permintaan saya,” kata Deden, Kamis (30/6/2022) di Sumbawa usai menerima bantuan kursi roda untuk Sultan.

Menurutnya, respon dan tindakan Pemprov, melalui NTB Care, Dinas Sosial Provinsi NTB berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, luar biasa pelayanannya.  

Sangat responsif, sesuai dengan misi NTB Gemilang yaitu misi NTB Bersih dan Melayani.

” Alhamdulillah, Kursi roda bantuan Pak Gubernur Bang Zul Zulkieflimansyah dan Wagub Ummi Rohmi,  telah disampaikan dan diterima dengan baik oleh adik SA dan keluarga,” ungkap Deden. 

Dikatakannya, ini merupakan mimpi Sultan yang terwujud untuk memiliki kursi roda agar dapat beraktivitas sehari-hari.

Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa juga menyerahkan bantuan berupa sandang dan pangan serta memfasilitasi pembuatan dokumen kependudukan Sultan seperti Kartu Keluarga, kartu BPJS dan Akta Kelahiran.

Sementara itu, Ketua Tim NTB Care, Dr Amry Rakhman menjelaskan, NTB Care telah meneruskan informasi pengaduan Deden, sejak tanggal 28 Juni 2022, ke Dinas Sosial NTB  untuk dikoordinasikan dengan Kabupaten Sumbawa, melalui Dinas Sosial dan telah ditindaklanjuti.

BACA JUGA: KPK Lakukan Monev Tematik Terintegrasi di KLU 

“Kami bersinergi, berkomunikasi dan membangun kolaborasi untuk masyarakat di NTB. Ada aduan yang bisa langsung ditangani, ada aduan yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Semua berdasarkan hasil asasment dinas terkait. NTB Care adalah kanal aduan yang efektif untuk merespon aduan masyarakat,” tuturnya.

Dr. Amri juga merupakan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan tersebut. ***

Gubernur NTB terima kunjungan kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia, menandai eratnya hubungan NTB dan Malaysia

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hubungan antara Malaysia dan Provinsi Nusa Tenggara Barat makin terjalin baik, kerjasama antara Pemprov NTB dan Kedutaan Besar Malaysia pun makin erat. 

Jika tidak ada aral melintang, pengunjung (wisatawan) Malaysia akan lebih banyak berkunjung ke NTB. 

BACA JUGA: Doa Lintas Agama Sambut HUT KE 76 Bhayangkara

Hal itu dikatakan kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Malaysia, Bapak Adlan Mohd Shaffieq saat diterima Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E. di Pendopo Gubernur pukul 17.00 wita, Jum’at (01/07/22)

Tak hanya itu, banyaknya awardee beasiswa NTB yang dikirim Pemprov NTB belajar ke Malaysia, membuat tes Bahasa Inggrisnya kini bisa dilakukan di Lombok. 

Tak hanya para awardee beasiswa saja, para mahasiswa yang ingin berkuliah ke Malaysia pun bisa melaksanakan tesnya di Lombok. 

“Insya Allah pengunjung-pengunjung dari Malaysia akan lebih banyak datang ke NTB. Begitu juga yg akan kuliah di Malaysia tes bahasa Inggrisnya bisa di lakukan di Lombok,” tutur Bang Zul, sapaan Gubernur NTB.

BACA JUGA: Wapres Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan NTB

Pertemuan tersebut ditutup dengan pemberian cinderamata antara Pihak Kedutaan Besar Malaysia dan Gubernur NTB.***

Gubernur bersama Kapolda NTB dan Danrem 162/ Wira Bhakti hadiri Do’a Lintas Agama

MATARAM.lombokjournal.com  ~ Kapolda NTB bersama Gubernur NTB dan Danrem 162/ Wira Bhakti memberikan bantuan sosial atau tali asih kepada anak-anak NTB dari berbagai suku dan agama.

Bantuan sosial itu diberikan saat Polda NTB menggelar do’a bersama lintas Agama menyambut HUT ke-76 Bhayangkara, di Lapangan Bhara Daksa Polda NTB, Jumat (01/07/22).

BACA JUGA: Pesan Gubernur Saat Pelantikan DPD APERSI NTB

Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto mengajak kepada seluruh jajarannya untuk mensukseskan Visi NTB yaitu mewujudkan NTB yang Gemilang.

“Kami Polri bersama dengan TNI dan jajarannya akan selalu berkerjasama untuk menjaga Provinsi NTB agar kondusif dan nyaman, tentunya demi terwujudnya NTB Gemilang,” tegasnya.

Selain menjaga daerah yang kondusif serta nyaman demi terwujudnya NTB Gemilang, Djoko juga menyerukan untuk membangun karakter bangsa dari usia dini di Provinsi NTB.

“Mari kita membangun karakter bangsa sejak usia dini, hal ini sangat penting. Saya yakin hal ini juga sejalan dengan terwujudnya NTB Gemilang,” ucapnya.

Sebelumnya Polda NTB telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam menyambut HUT ke-76 Bhayangkara, mulai dari kegiatan sosial hingga perlombaan dalam bidang olahraga. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat NTB.***

BACA JUGA: KPK Lakukan Monev Tematik Terintegrasi di KLU

Gubernur NTB punya pesan mendalam saat menghadiri pelantikan DPD APERSI

MATARAM.lombokjournal.com ~ Para pengembang kadang-kadang merasa dekat satu meja, tetapi hati dan perasaannya (sebenarnya) jauh. 

Hal itu disampaikan Gubernur, Zulkieflimansyah, saat menghadiri pelantikan Pengurus DPD Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (APERSI) NTB masa bakti 2022-2026, di Hotel Aston Inn Mataram, (01/07/22).

Karena itu, Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul itu mengajak sering-sering bertemu dan bersama-sama, bila satu sukses sehingga menghasilkan kesuksesan bagi yang lainnya.

BACA JUGA: Gubernur Buka MTQ ke XXIX 2022 di Lotim 

“Asosiasi itu bukan kompetisi melainkan asosiasi adalah kerendahan hati untuk duduk bersama untuk mencapai kesuksesan, bila dia sukses kita juga sukses dan kita senang bukan sebaliknya merasa iri hati, dengki, hasad akhirnya kita tidak dapatkan apa-apa,” tandasnya.

Sebelumnya Bang Zul menyampaikan atas nama Pemerintah Daerah NTB mengucapkan apresiasi dan selamat kepada pengurus DPD APERSI NTB telah dilantik. 

“Mudah-mudahan, mampu menghadirkan papan bagi masyarakat sehingga menjadi terpenuhi. Selain memiliki wilayah yang mungil dan asri di NTB,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD APERSI NTB, Ismed Fathurahman Maulana menyampaikan terimakasih kepada DPP APERSI yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk memimpin organisasi. 

Ia berjanji selalu bersinergi dengan stakeholder terkait.

BACA JUGA: Wapres Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan NTB

 “Kami akan terus berjuang menyediakan Perumahan Rakyat, Perumahan Subsidi dan Komersil dan terus membangun rumah-rumah yang layak huni dengan fasilitas yang baik,” pungkasnya. 

Untuk diketahui APERSI ini adalah Asosiasi kedua tertua di Indonesia yang lahir pada tanggal 10 November 1998 yang sudah ada di 28 Provinsi. Sehingga menjadi sejarah NTB menjadi DPD APERSI yang ke-29. ***

Cegah Potensi Korupsi di Daerah, KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pencegahan korupsi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Tematik Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun 2022 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lombok Utara, dibuka Bupati H. Djohan Sjamsu, SH, di aula Kantor Bupati, Jumat (01/07/22). 

Kegiatan monev itu merupakan upaya pencegahan sejak dini atau prevensi pengurangan risiko dan potensi korupsi di daerah.

BACA JUGA: Wapres Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan di NTB

Selain itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU), 

Bupati Djohan mengatakan,capaian nasional Indeks MCP tahun 2021 sebesar 71 persen, Indeks MCP Provinsi Nusa Tenggara Barat 84 persen, dan Indeks MCP KLU sebesar 48 persen. 

Jika dikomparasikan dengan capaian tahun 2020, nilai Indeks MCP KLU tahun ini turun 64 persen. 

“Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal termasuk peningkatan standar penilaian dari tiap-tiap area intervensi yang ditetapkan oleh KPK,” kata bupati.

Tahun 2022 penilaian pencegahan korupsi terintegrasi oleh KPK semakin spesifik dan tajam. Sehingga indikator yang dihasilkan dalam pencegahan korupsi lebih transparan. 

Penilaian ini memotivasi jajaran Pemda KLU lebih ekstra dalam memenuhi dokumen penilaian agar target sebesar 75 persen dapat tercapai.

“Capaian MCP Pemerintah Daerah menjadi salah satu indikator pemberian Dana Insentif Daerah (DID) oleh pemerintah pusat,” jelas bupati.

Kata Bupati Djohan, demi kelancaran pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2022, pihaknya mengharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kerja sama serta sinergi bersama.

Maksudnya, agar mampu menjadi daerah yang berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif serta kolaboratif).

“Bagi seluruh kepala PD dan staf tolong pahami dan pedomani aturan yang berlaku, di mana titik-titik yang dianggap rawan sehingga kita dapat terhindar dari tindak pidana korupsi ini,” tandas Djohan.

Pemda KLU, menurutnya, ada beberapa titik rawan yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi. 

Misalnya, pada sektor pengeluaran dan penerimaan daerah, sektor pengadaan barang dan jasa, proses pemberian izin dan rekomendasi, tata kelola pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah serta pengelolaan dana desa.

“Kami menyambut baik monev ini, kita harapkan mampu mendorong Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan lebih transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Tugas pencegahan 

Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V, Budi Waluyo menyampaikan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, KPK memiliki tugas pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

Selain itu juga melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pencegahan korupsi, monitoring, dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pencegahan korupsi, serta melakukan penindakan atas tindak pidana korupsi.

Berdasarkan kelima tugas KPK tersebut, pihaknya melakukan kegiatan yang menghadirkan seluruh pimpinan perangkat daerah di KLU.

BACA JUGA: Bantuan Mesin dan Alat Pancing Nelayan di Sembaro

“Salah satu program KPK yang sedang berjalan pada Pemerintah Daerah terkait delapan area intervensi meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa,” tutup Budi. 

Kegiatan monev itu dihadiri langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Budi Waluya, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Abdul Haris, para PIC Kordinator KPK, para Kepala PD serta stakeholders yang terkait.***

Gubernur NTB menerima secara simbolis santunan BPJAMSOSTEK) senilai Rp443 dari Wapres Ma’ruf Amin 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin menyerahkan santunan program BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) senilai Rp443 miliar.

Santunan itu diterima secara simbolis oleh Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Jumat  (01/07/22) di Halaman Depan Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Jalan Langko Mataram.

BACA JUGA: Gubernur NTB BUKA MTQ KE XXIX 2022 di Lotim

Penyampaian santunan itu menandai hari kedua kunjungan kerjanya ke Provinsi NTB. 

Saat itu hadir Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin.

Santunan yang diserahkan Wapres berasal dari 35 ribu lebih klaim manfaat program BPJAMSOSTEK di Provinsi NTB selama periode Juni 2021 hingga saat ini.

Selain bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sejenis juga berasal dari Kementerian Sosial RI. Diantaranya berupa Program Bantuan Keluarga Harapan (PKH); Bantuan Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, dan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial berupa sepeda motor.

Wapres mengemukakan, pemberian bansos ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang tidak mampu. 

Serta memberdayakan masyarakat agar nantinya dapat mandiri.

“Diharapkan bantuan yang diberikan pemerintah ini nantinya bisa memberikan manfaat kepada ibu-ibu, adik-adik, keluarga dan anak-anaknya termasuk penerima beasiswa yang dari SD sampai Perguruan Tinggi,” kata Wapres.

Ditekankannya, bansos ini adalah kewajiban pemerintah yang diberikan sesuai dengan kemampuan pemerintah.

BACA JUGA: NTB Jadi Pusat Data Iklim Terbesar di Asia Tenggara

Menurutnya, komitmen dan semangat pemerintah ini akan terus dilaksanakan. “Mudah-mudahan pemerintah kita terus bisa memberikan santunan-santunan perlindungan sosial kepada masyarakat yang miskin di manapun berada, termasuk di Nusa Tenggara Barat ini melalui Kementerian Sosial,” kata Wapres Kyai Ma’aruf Amin.*** 

KUB Saka Bahari Dusun Sembaro terima bantuan dari Dana Pokir atau Dana Aspirasi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bantuan alat tangkap perikanan  diserahkan kepada Kelompok Usaha Bersama Saka Bahari KUB SB, Dusun Sembaro Desa Genggelang Kecamatan Gangga, Jum’at (01/07/22). 

Bantuan tersebut bersumber dari dana Pokok Pikiran (Pokir) atau Dana Aspirasi, yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Utara  sebesar Rp 34.225.000.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang Perikanan DKP3 KLU, Sugiartadi, Sp, dan disebutkan

BACA JUGA: PBSI KLU Gelan Open Tournamen Bulu Tangkis Bupati Cup I

bantuan berupa mesin  ketinting Lima (5) unit, alat pancing tongkol 15 unit dan 1 perahu (sampan).

“Bantuan ini sesuai dengan kebutuhan kelompok nelayan, yang diharapkan digunakan sebaik-baiknya dan tepat sasaran,” kata Sugiartadi. 

Pengelolaan bantuan alat nelayan dikelola dan dipelihara bersama untuk kepentingan bersama. 

Jika ada hasil tangkapan juga harus disisihkan untuk pemeliharaan dan pengembangan kelompok usaha bersama.

Agar ke depan dengan pengembangan ini bisa beli mesin sendiri untuk anggota yang belum memiliki. 

“Kalau bantuannya itu sesuai kebutuhan masyarakatnya dan pengusulannya dari masyarakat langsung ke pemerintah, diharapkan pihak Dinas DKP3 Bidang Perikanan sebatas memfasilitasi usulan tersebut,” kata Sugiartadi.

Sementara itu, Ketua KUB”Saka Bahari” (KUB SB), Jaya Ruslan (31) merasa terbantu dengan adanya bantuan mesin dan alat pancing serta perahu (sampan) tersebut.

Ia berjanji di depan anggota dan petugas dari dinas untuk memanfaatkan sarana bantuan bersama anggotanya. 

BACA JUGA: NTB Jadi Pusata Data Iklim Terbesar di Asia Tenggara

Selama ini diakuinya, nelayan masih menggunakan alat tradisional seadanya. Sehingga hasil tangkapun sangat minim. 

Mudah mudahan dengan adanya tambahan sarana bantuan ini, kelompok yang di pimpin Jayadi akan semakin bergairah dan lebih baik kedepan, harapnya. ***

Gubernur NTB resmi membuka MTQ tingkat Provinsi di Lombok Timur

LOTIM.lombokjournal.com ~ Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Provinsi yang berlangsung di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) resmi dibuka Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah

Ia mengatakan, hari ini kita menyaksikan event besar, dimana Al-Qur’an akan didengarkan setiap malam di Kabupaten yang luar biasa ini. 

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, MTQ Nusa Tenggara Barat tahun 2022 ini resmi kita buka,” ucap Gubernur Zul di Lapangan Gotong Royong Masbagik, Kab. Lombok Timur, Kamis (30/06/22).

BACA JUGA: Meriah! Pawai Ta’aruf Jelang Pembukaan MTQ di Lotim

Ia berharap, ayat-ayat suci Al-Qur’an yang akan dilantunkan setiap malam dalam rangka MTQ di Provinsi NTB di Kab. Lombok Timur dapat menghasilkan jiwa yang lapang, dan teladan sehingga wajah Islam yang sebenarnya dapat terlihat.

“Sehingga akan menyebabkam semua orang yang melihat kita nanti akan berkata “Dari Lombok Timur, dari NTB, I will see the true face of Islam”,” pesannya.

Sementara itu, H. Sukiman Azmy selaku Bupati Lombok Timur menyatakan, terdapat enam kegiatan pokok pada MTQ ke-XXIX tingkat Provinsi NTB.

“Ada 6 kegiatan pokok pada MTQ ke-XXIX tingkat Provinsi NTB ini, yaitu Malam Ta’aruf, Pawai Ta’aruf, Acara Malam Pembukaan, Kegiatan Musabaqah, Sidang Pleno Dewan Hakam dan Acara Penutupan,” jelas Bupati Lombok Timur.

Ia turut menyemangati seluruh Khafilah MTQ Kab/Kota se-NTB dalam berlomba untuk menjadi yang terbaik sehingga dapat mewakili NTB hingga tingkat nasional.

BACA JUGA: NTB Jadi Pusat Data Iklim Terbesar di Asia Tenggara

“Selamat berkompetisi bagi para peserta untuk berikhtiar menjadi yang terbaik di tingkat Provinsi NTB dan selanjutnya akan mewakili NTB di tingkat nasional,” serunya.

Sebagai informasi, MTQ ke-XXIX Tahun 2022 Tingkat Provinsi NTB diselenggarakan mulai dari tanggal 29 Juni hingga 6 Juli 2022 dengan 8 cabang lomba dan akan dilaksanakan di 8 tempat yang berbeda.***

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Lombok Tengah, Komisi V DPR RI mendorong percepatan penyelesaian pembangunan bendungan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Komisi V DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik terkait pembangunan Bendungan Mujur di Lombok Tengah, Kamis (30/06/22). 

Kunker spesifik akan berlangsung hingga 2 Juli sebagai bagian dari upaya akselerasi pembangunan bendungan yang sudah terbengkalai selama empat dekade ini.

“Ini bentuk komitmen kami hadir langsung di Lombok Tengah, supaya rencana pembangunan Bendungan Mujur ini bisa terlaksana,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI H. Andi Iwan Darmawan Aras, yang memimpin Kunker Spesifik Komisi V.

BACA JUGA: Sirkuit Mandalika, Lokomotif Pemulihan Pariwisata

Rombongan Komisi V DPR RI diterima langsung Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri. 

Andi menegaskan, kedatangan pihaknya dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian pembangunan bendungan ini. 

Diakui jika sebelumnya, pihaknya aktif menggelar diskusi mendalam dengan Wakil Ketua Komisi I DPR RI H. Bambang Kristiono, SE (HBK), Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, tokoh yang selama ini memiliki komitmen kuat mengawal penuh pembangunan Bendungan Mujur yang tak kunjung terwujud, meski sudah direncanakan semenjak tahun 1969.

“Kita akan dorong supaya pembangunan Bendungan Mujur ini masuk dalam proyek strategis nasional,” kata Andi, yang merupakan politisi Partai Gerindra, seperti halnya HBK.

Diakui Andi, proses pembangunan Bendungan Mujur memang memerlukan waktu, lantaran harus melalui sejumlah tahapan.

 Biasanya, kata dia, pembangunan bendungan memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Beruntungnya, pembangunan Bendungan Mujur ini sebelumnya telah memiliki dokumen Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali warga terdampak atau Land Acquisition Resettlement Action Plan (LARAP), yang digelar tahun 2015. 

Bendungan ini juga telah memiliki Detail Engineering Design yang disusun Pemerintah Daerah. 

Sehingga, saat ini, dua dokumen tersebut hanya perlu menjalani proses review untuk penyesuaian. Dengan demikian, dokumen tersebut bisa menjadi dasar dalam penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan bendungan.

“Kami ingin membahas pembangunan bendungan ini dengan cepat. Sehingga bisa dilaksanakan di 2023 mendatang,” kata Andi.

BACA JUGA: NTB Jadi Pusat Data Iklim Terbesar di Asia Tenggara

Pembebasan lahan Bendungan Mujur sendiri telah mulai dilakukan Pemkab Lombok Tengah semenjak tahun 2006. 

Namun begitu, setelahnya, proses pembebasan lahan berjalan lambat. Hitungan sementara, dibutuhkan sedikitnya Rp. 800 hingga Rp. 900 miliar untuk pembebasan lahan di luar kebutuhan relokasi.

Dalam pertemuan terungkap, pembebasan lahan tinggal dilakukan di satu desa. Saat ini masih dalam tahap mediasi dengan warga pemilik lahan.

 Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri menjelaskan, masyarakat saat ini menunggu kepastian terkait dengan harga tanah, kemudian kapan tanah tersebut akan dibayar, dan pihak yang yang akan membayar lahan tersebut.

Karena itu, Bupati Pathul Bahri menyampaikan rasa terima kasihnya atas komitmen Komisi V yang tengah memperjuangkan Bendungan Mujur menjadi proyek strategis nasional. Dengan status proyek strategis nasional tersebut, maka akan segera ada kepastian terkait kesiapan anggaran pembebasan lahan dan dana infrastruktur untuk pembangunan bendungan ini.

“Luas lahan pertanian di Lombok Tengah mencapai 45 ribu hektare dan menjadi lumbung pangan nasional. Bendungan Mujur ini memiliki nilai yang sangat strategis untuk mengatasi kekurangan air untuk kebutuhan pertanian dan mendukung kawasan ekonomi khusus Mandalika,” kata Bupati Pathul.

Direktur Bendungan dan Danau Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Airlangga Mardjono mengemukakan, menilai dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan Komisi V DPR RI sebagai hal yang luar biasa.

“Dukungan ini menginspirasi kita untuk segera merealisasi Bendungan Mujur,” katanya.

BACA JUGA: Wapres Pastikan Wabah PMK Terkendali di Musim Qurban

Kementerian PUPR saat ini memang belum menghitung total anggaran untuk pembangunan Bendungan Mujur. Namun, untuk konstruksinya diperkirakan berkisar di angka Rp 1,6 triliun.

Secara keseluruhan, nantinya, Bendungan Mujur memerlukan lahan seluas 394,92 Hektare. Dimana luas lahan yang telah diukur saat ini mencapai 177.56 Hektare. Sedangkan luas lahan yang belum diukur sebanyak 217.38 Hektare.

Direncanakan, Bendungan Mujur akan memiliki kapasitas tampung air sebesar 23,03 juta meter kubik dengan panjang tubuh bendungan utama 2,8 kilometer. Bendungan akan mampu meningkatkan intensitas tanam lahan persawahan hingga 6.181 Hektare.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok H. Bambang Kristiono, SE (HBK) menyampaikan apresiasinya atas komitmen rekan-rekannya di Komisi V DPR RI untuk mempercepat proses pembangunan Bendungan Mujur.

HBK menegaskan, Bendungan Mujur ini bukan semata untuk kemaslahatan masyarakat Lombok Tengah. 

Tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat Bumi Gora. Karena itu, bendungan ini mestilah diwujudkan, karena merupakan bagian dari upaya menopang keberadaan Pulau Lombok sebagai salah satu daerah Penyangga Pangan Nasional.

“Tentu setelah kunjungan kerja spesifik dari teman-teman Komisi V DPR RI ini, masih ada proses dan sejumlah tahapan yang harus dilalui. Atas nama wakil masyarakat Pulau Lombok di DPR RI, saya akan bekerja keras dan all out mengawal seluruh proses dan tahapan tersebut, sehingga Bendungan Mujur yang telah diimpikan masyarakat di Lombok Tengah, benar-benar terwujud,” tandas HBK.

Dalam kegiatan itu, tampak hadir Ketua DPRD Lombok Tengah M. Tauhid, Kepala Balai Wilayah Sungai NTB, Perwakilan Kementerian PUPR, Kepala Organsiasi Perangkat Daerah Lombok Tengah, dan perwakilan Kecamatan dan unsur pemerintah Desa yang akan menjadi lokasi pembangunan Bendungan Mujur. ***