Pemerintah Provinsi NTB terus menggaungkan dan mematangkan konsep wisata halal jelang perhelatan World Halal Tourism Summit (WHTS) bulan November

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam perhelatan World Halal Tourism Summit (WHTS) 2022 di Lombok, NTB, bulan November mendatang, .Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB siap mendukung dan mensukseskan penyelenggaraannya.

Gubernur NTB,  H. Zulkieflimansyah menegaskannya saat menerima audiensi Dewan Pimpinan MUI terkait rencana Konferensi Wisata Halal Dunia, di ruang kerjanya, Jumat (21/01/22).

“Pemerintah akan terus menggaungkan dan mematangkan konsep wisata halal di NTB, mengingat NTB sebagai salah satu daerah yang concern akan hal itu,” ungkapnya. 

Bang Zul sapaan akrab gubernur menjelaskan, penerapan konsep wisata halal di NTB bertujuan untuk memudahkan layanan bagi wisatawan muslim saat berlibur di Lombok tanpa membatasi pergerakan wisata konvensional yang telah ada.

Dengan kata lain, pemerintah tidak mewajibkan wisatawan-wisatawan yang datang ke Lombok untuk makan dan menginap di tempat-tempat tertentu. Hal itu tetap menjadi hak para wisatawan. 

BACA JUGA: UMKM Lokal Harus Difasilitasi Jual Produknya di Event MotoGP 

“Karena mayoritas di NTB muslim, jadi konsep wisata halal ini tentunya akan memudahkan para wisatawan muslim, mulai dari makanan, tempat ibadah, hotel dan lain-lain, tapi juga tidak akan mematikan konsep wisata konvensional kita,” jelas Bang Zul.

Pemerintah Provinsi NTB kian fokus dalam memperkuat penerapan konsep wisata halal guna mempersiapkan World Halal Tourism Summit pada bulan November 2022 mendatang. 

Sebagai informasi, pada tahun 2015 lalu, NTB berhasil meraih penghargaan sebagai World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination dalam acara Wor ld Halal Travel Award 2015.

BACA JUGA: Gubernur Dukung Mataram, Tuan Rumah Muktamar IDI 2024

adir mendampingi Gubernur NTB pada audiensi tersebut, yaitu Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Kepala Biro Kesra Provinsi NTB.***

 BUMD, BUMN & Swasta diminta fasilitasi UMKM lokal agar mampu bepatisipasi menjual produknya saat event MotoGP

MATARAM.lombokjournal.com ~ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta swasta, diminta berpartisipasi membantu dan menfasilitasi UMKM lokal NTB, agar mampu menjual hasil produknya dalam pelaksanaan Internasional Event MotoGP Tahun 2022.

Sekretaris Daerah (Sekd  NTB, H. Lalu Gita Ariadi mengatakan itu saat rapat terkait keterlibatan UMKM untuk berpartisipasi mempromosikan hasil karya serta produk unggulan Provinsi NTB pada event MotoGP di Ruang Rapat Utama kantor Gubernur  Jum’at (21/01/22) 

“Difasilitasi sarana dan prasarannya, agar mudah menjual produknya,” tegas Sekda.

Dengan demikian pelaku UMKM se-NTB yang akan berpartisipasi di ajang MotoGP, tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh tempat atau stand, tenda, meja dan lainnya.

Peran BUMD, BUMN dan pihak swasta, akan bertanggungjawab memfasilitasi  UMKM yang telah dibagi beberapa titik.

Tidak hanya itu, UMKM juga harus diedukasi agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas karya maupun produknya. 

Karena bukan hanya angka pengunjung yang ditarget, namun nilai ekonominya juga harus dirasakan masyarakat.

Harapan Sekda, produk yang akan dipasarkan harus produk terbaik. Baik itu produk dari UMKM kuliner, fashion, kerajinan, industri otomotif, tenun dan lainnya.

“Sedangkan saya menekankan agar produk kuliner harus diperhatikan kesehatan dan kebersihannya,” kata Sekda. 

BACA JUGA :  Pemerintah Siap Sukseskan World Halal Tourism Summit NTB

UMKM dari Pulau Sumbawa juga harus diberi ruang dan dimobilisasi untuk dapat hadir di sirkuit mandalika. 

Mengingat angka pengunjung yang akan menonton MotoGP sebanyak 100.000 seat. Lebih banyak dari penonton WSBK yang hanya 25.000 penonton.

Sekda mengingatkan, agar mempersiapkan dengan baik keberadaan UMKM ini. Selain di Mandalika, di tempat-tempat publik baik di seluruh Lombok Tengah, Lotim, Lobar, KLU, dan Mataram, harus ada usaha-usaha kuliner masyarakat yang siap menjajal produknya.

“UMKM dan usaha masyarakat lain harus banyak, baik di kawasan Mandalika hingga se Lombok, sebab orang ingin juga menikmati keindahan alam kita,” jelas Sekda.

Selain hotel, homestay huntara, rumah penduduk, namun fasilitas pemerintah, sekolah bahkan masjid juga harus mulai dibenahi dan ditata, karena usaha masyarakat maupun UMKM juga dapat menjajal produknya di lokasi alternatif tersebut,” tutur Miq Gite.

Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Ahmad Mashuri, diharapkan BUMD dan BUMN dapat memaksimalkan peran UMKM, termasuk binaannya.

“Ada 103.284 UMKM/September 2021, bahkan jumlahnya akan bertambah bila masuk laporan update dari Kabupaten/kota se-NTB,” kata Mashuri

BACA JUGA: Audensi PERDATIN NTB, Wagub: Harus Tingkatkan Kompetensi

Sedangkan yang terlibat pada event WSBK 2021 tahun lalu, hanya 330 UMKM dan ratusan UMKM. Rencana pada MotoGP telah dibagi beberapa titik lokasi UMKM.  Di ITDC 5 titik, parkir Barat 1 titik, dan 3 titik Sirkuit.

Sebanyak 70-80 persen adalah UMKM yang bergerak pada sektor kuliner.  Sedangkan 20-30 persen UMKM lainnnya..

Rencana penyebaran spot UMKM, langsung bersama BUMD dan BUMN yang mensponsorinya, berada di 12 titik dengan melibatkan 1. 023 UMKM. 

“Misalnya di parkir Timur, ada 30 UMKM food n drink, disponsori PT. Aman Mineral, BRI dan PNM, yang menfasilitasi tenda ber AC, meja, kursi, flooring dan instalasi listrik,” terang Kadiskop.

Hadir pada rapat tersebut Asisten 2 Setda, Dinas Perindustrian, Dinas Pedagangan, Dinas Pariwisata Prov. NTB, OJK, BI, ITDC, perbankan, Telkom, PLN, GNE,  dan seluruh BUMD, BUMN dan perusahaan swasta se-NTB. ***

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Mahasiswa Unram mengadakan penyuluhan stunting dan pemberian makanan tambahan gandeng DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Mataram mengajak masyarakat Desa Beber, Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah ikut andil dalam kegiatan penyuluhan stunting dan pembagian makanan tambahan (PMT), Kamis (20/01/22)

Kegiatan ini untuk memberi pemahaman masyarakat dalam mencegah stunting pada anak di Desa Beber.

Penyuluhan ini mendorong masyarakat di Desa Beber melawan dan memberikan pemahaman tentang stunting kepada masyarakat. 

Dengan demikian masyarakat dapat memanfaatkan pengetahuan seputar stunting, sekaligus memanfaatkan hasil tani, daun kelor dan penciptaan lingkungan yang bersih. 

“Agar masyarakat mudah mencegah stunting pada anak,” ungkap Ketua Kelompok KKN-Tematik Desa Beber, Afran, Kamis (20/01/22).

Afran berharap, masyarakat Desa Beber dapat mengatasi masalah stunting dan memutuskan rantai penyebarannya di Desa Beber dengan mandiri, dalam kurun waktu yang lama. 

“Dan ke depan generasi Desa Beber menjadi anak-anak yang berkualitas dan melanjutkan estapet kepemimpinan dan berguna bagi nusa dan bangsa,”.lanjut Afran,

BACA JUGA: Gubernur NTB Dukung Mataram, Tuan Rumah Muktamar IDI 2024

Penyuluhan stunting dan Pembagian Makanan Tambahan (PMT) ini merupakan salah satu program kerja mahasiswa KKN yang bertema ‘Stunting’ di Desa Beber kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah.

Pencegahan stunting

Kegiatan mahasiswa KKN Tematik itu menggandeng narasumber dari DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah, H. Dim Junaidin, SK.,MM.

Dim Junaidin menjelaskan beberapa point penting pencegahan stunting pada anak, yang harus dimulai sejak calon pengantin, ibu hamil dan sampai pada anak dikategorikan stunting.

Menurutnya, penyuluhan stunting dan pembagian makanan tambahan (PMT) yang dibuat oleh mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram di Desa Beber sangat bagus.

Karena tujuannya membantu mencegah, dan mengatasi permasalahan stunting di Desa Beber. Pencegahan stunting juga menjadi program kerja dari DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah.

“Dan kami sangat terbantu dengan adanya kegiatan penyuluhan stunting dan pembagian makanan tambahan (PMT) ini,” katanya.

Ia menjelaskaN, pencegahan stunting menjadi program kerja unggulan dari Pemerintah Pusat. 

“Keluarga memiliki peran penting dalam pencegahan stunting,” tegasnya.

BACAJUGA: Wagub Ummi Rohmi Ajak Kader Himmah NWDI Jadi Enterpreneur

Dikatakan Junaidin, salah satu cara atau pencegahan stunting adalah memperhatikan asupan gizi pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) pada balita sejak mulai dari dalam kandungan hingga anak berusia 24 bulan, pengASIHan dan pengASAHan pada balita dengan teratur. 

Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa Beber sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan stunting dan pembagian makanan tambahan (PMT) yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Beber tersebut..

Kepala Desa Bapak Ersan Julianto sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa KKN bertemakan stunting. 

Menurutnya, hal itu membantu mencegah masalah stunting yang juga menjadi salah satu program kerja di Desa Beber. Dan ia mengajak masyarakat agar memperhatikan dengan baik materi selama kegiatan penyuluhan berlangsung, agar masyarakat bisa mandiri dalam melawan stunting.

“Harapan kami semoga dengan adanya kegiatan penyuluhan stunting oleh Kelompok KKN-Tematik Universitas Mataram ini, memberikan manfaat yang baik terhadap masyarakat guna melawan stunting hingga waktu yang lama,”.ungkap Ersan Julianto, Kepala Desa Beber.***.

Gubernur Zukiefimansyah bersemangat mendukung IDI Mataram menjadi tuan rumah Muktamar IDI 2024 yang akan membawa dampak positif bagi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB siap membantu Ikatan Dokter Indonesia (IDI)  Kota Mataram menjadi tuan rumah Muktamar IDI yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. 

Terlebih lagi Muktamar IDI ini merupakan event skala Nasional yang akan membawa dampak positif bagi NTB nantinya.

Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah mengaku bersemangat dan bahagia dengan keinginan para dokter yang menginginkan Kota Mataram menjadi tuan rumah terselenggaranya Muktamar IDI pada tahun 2024. 

“Apalagi hal ini merupakan event nasioanal, tentunya akan berdampak positif bagi Kota Mataram dan tentunya NTB.” ungkapnya saat menerima silaturahim Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kota Mataram di Pendopo Gubernur, Kamis (20/01/22).

Gubernur  Zul akan mendukung segala bentuk tindakan demi terwujudnya Muktamar IDI tahun 2024 yang akan terlaksana di Kota Mataram.

“Tiada alasan bagi kami selain mensuport sepenuhnya upaya dari teman-teman IDI Kota Mataram ini agar Muktamar IDI terlaksana di Mataram. NTB memiliki banyak tempat yang indah dan kuliner yang tidak kalah enak dengan daerah lain. Jadi saya kira cukup menarik membincangkan banyak persoalan strategis dunia kedokteran di NTB ini,” katanya. 

BACA JUGA: Inovasi Pemantauan Kesehatan Bayi yang Lebih Sistematis

Muktamar IDI merupakan musyawarah nasional dokter Indonesia yang diadakan tiga tahun sekali, untuk menetapkan pedoman pokok tatalaksana organisasi dan kebijakan strategis nasional. 

Kgiatan tersebut bakal dihadiri seluruh cabang  IDI se-Indonesia.

Ketua IDI Kota Mataram dr. Akhada Maulana, Sp.U berterimakasih kepada Gubernur NTB, yang bersemangat dalam mendukung keinginan IDI Mataram untuk menyelenggarakan Muktamar di Kota Mataram.

BACA JUGA: Pelantikan Kades di KLU, Bupati: Kades Harus Kreatif

“Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pak Gubernur, Insyaallah kami seluruh pengurus IDI Kota Mataram akan mempersiapkan semuanya demi terlaksananya Muktamar IDI di Kota Mataram,” kata Akhada.***

Bupati Djohan melantik Kepala Desa hasil Pilkades sebanyak 3 orang, sedang 1 orang hasil Pilkades sistem PAW dengan sisa masa jabatan kurang lebih satu setengah tahun

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH melantik Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak dan Pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) 2021, berlangsung di Aula Segara Anak RSUD KLU, Kamis (20/01/22).

Adapun kepala desa yang dilantik hasil Pilkades serentak sebanyak 13 orang di antaranya Lalu Sapta (Kepala Desa Menggala), Sutiadi (Kepala Desa Sokong), Sutarjo (Kepala Desa Sama Guna), Judin, SH (Kepala Desa Selelos), Ramdan (Kepala Desa Segara Katon), Muliadi (Kepala Desa Rempek Darussalam), Edy Kartono, SE (Kepala Desa Kayangan), M. Abu Agus Salim Tohiruddin (Kepala Desa Pendua), Hermanto (Kepala Desa Santong Mulia), Airman S.Pd (Kepala Desa Pansor), Junaikin, S.Sos (Kepala Desa Gunjan Asri), Megawadi (Kepala Desa Andalan), dan Rismana (Kepala Desa Batu Rakit). 

Sementara Sajudin, S.Sos (Kepala Desa Sambik Bangkol) adalah hasil Pilkades sistem PAW dengan sisa masa jabatan kurang lebih satu setengah tahun.

Pelantikan para Kepala Desa oleh bupati dirangkaikan dengan pengukuhan serta penyematan tanda jabatan Ketua TPPKK Desa oleh Ketua TPPKK KLU Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu.

BACA JUGA: Gubernur Zul: Industriaisasi NTB Sejalan Dengan Prinsip Ekonomi Islam

Usai seremonial pelantikan Bupati Djohan menyampaikan, pada 21 Desember tahun 2021, telah dilaksanakan pesta demokrasi desa secara serentak di 13 desa dan 1 (satu) desa dengan sistem pemilihan PAW.

“Alhamdulillah, pemilihan kepala desa ini dapat terlaksana dengan lancar, aman, tertib, kondusif, dan demokratis,” tutur Bupati Djohan.

Dikatakan, kelembagaan masyarakat desa haruslah diupayakan dengan maksimal untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, melalui kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

“Prosesnya perlu dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, inklusif, dan berkesinambungan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan desa,” pinta Bupati.

BACA JUGA: Wabup Danny Serah Terimakan Tempat Pengolahan Sampah

Dipaparkan pula, dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa mesti mampu menstimulasi tumbuh dan berkembangnya partisipasi dan peran masyarakat dalam siklus pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik secara terbuka dan berkeadilan.

“Terpilihnya saudara sebagai Kepala Desa adalah cermin dari besarnya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di tempat saudara memimpin,” pesannya.

Untuk menjalankan nakhoda kepemimpinan desa, kepala desa dituntut lebih visioner, kreatif dan inovatif. Sebab Kepala Desa memiliki kewenangan mengatur kehidupan masyarakat dituangkan dalam peraturan desa.

Diharapkan, Kepala Desa Dharus harus lebih kreatif mewujudkan harapan masyarakat dengan tidak semata-mata mengandalkan bantuan pemerintah, melainkan mampu menggali pelbagai potensi aset-aset desa.

“Kami harapkan kepala desa yang dilantik mesti senantiasa memperhatikan beberapa hal dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa,” harap bupati.

 Pada kesempatan yang sama, dikukuhkan penetapan Ketua TP PKK Desa yang baru.

“Harapan kami ketua TP PKK Desa dapat berperan aktif mendukung kinerja kades nantinya,” harapnya.

Menurut bupati, hal itu dapat terwujud jika dilandasi oleh sinergi serasi TPPKK Kecamatan dan Kabupaten, mendorong peningkatan peran gender, terutama memprioritaskan program-program pemberdayaan perempuan

“Terakhir saya sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam ajang Pilkades 2021. Hal ini bermakna kesuksesan bagi seluruh lapisan masyarakat Lombok Utara,” tutup bupati.

Hadir dalam acara pelantikan itu  antara lain Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R, ST, M.Eng., Anggota Forkopimda KLU, Ketua TPPKK KLU. Selain itu hadir dari kalangan organissi wanita, yaitu Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, Ketua GOW Yunita Aprilina Danny Karter Febrianto, Ketua DWP Baiq Hurniwati S.Pd, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda, para Kepala OPD, Camat se-KLU serta para undangan.***

Wagub Sitti Rohmi yang akrab disapa Ummi Rohmi ajak kader Himmah NWDI bisa bertahan hadapi perkembangan zaman

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sit Rohmi Djalillah mengajak para kader Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (Himmah NWDI) untuk menjadi entrepreneur.

Karena seorang entrepreneur dapat membentuk karakter dan bisa bertahan untuk menghadapi perkembangan zaman. 

“Saya pengen melihat para kader Himmah NWDI jadi entrepreneur yang bisa berwirausaha. Menjadi wirausaha mengajarkan kita memiliki usaha lebih, mau berjuang dan terus belajar” tutur Ummi Rohmi.

Itu dikatakan wagub saat menerima audiensi Kader Himmah NWDI Kota Mataram di Ruang Kerja Wagub NTB, Kamis (20/01/22).

Selain itu, Ummi Rohmi juga mengatakan pada para kader Himmah, agar menjadi rujukan bagi mahasiswa lainnya, karena berbagai program yang akan diusung harus memiliki prinsip dan berkah.

“Segala hal yang kita lakukan harus dengan niat yang benar, semua konteksnya ibadah,” tutur Ummi Rohmi.

Ia juga menceritakan pengalaman masa kecil yang sederhana namun bermakna, mulai dari pakaian hingga jilbab yang dikenakan. 

BACA JUGA: Gubernur Zul Industrialisasi NB Sejalan dengan Prinsip Ekonomi Islam

“Saya dididik dari kecil, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini yang kita cari adalah barokahnya,” ucap Ummi Rohmi

Sementara itu, Ketua Himmah NWDI Kota Mataram, Sihabuddin Billati Waddin mengungkapkan, kehadiran Himmah NWDI Kota Mataram untuk dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB. 

BACA JUGA: Wagub: SDM Penggerak Utama Tercapainya NTB Gemilang

“Kami ingin berkontribusi, berkolaborasi dengan Pemprov NTB seperti halnya program zero waste yang biasanya kami lakukan bersama dengan teman-teman menanam pohon dan pembentukan bank sampah,” tuturnya.***

Industrialisasi NTB dalam prosesnya melibatkan banyak orang yang memperoleh manfaat, sejaan dengan prinsip ekonomi Islam

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di NTB, industrialisasi adalah kesadaran tidak menjual bahan mentah, tapi mengolah bahan mentah menjadi komoditas lokal.

Sehingga dalam prosesnya makin banyak orang yang mendapatkan  manfaat dan dapat memenuhi kebutuhan sendiri. 

Hal ini sejalan dengan prinsip ekononi Islam. 

Gubernur NTB mengatakan itu saat memberikan sambutan pada kuliah umum Gubernur Jawa Timur, Dr Hj. Khofiffah Indar Parawansa tentang ekonomi Islam di depan civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB di Hotel Primepark, Mataram, Rabu (19/01/22). 

“Dengan sentuhan teknologi, harus makin banyak bahan mentah yang ditemukan dan diolah menjadi produk baru sebagai nilai tambah,” jelas gubernur. 

Dikatakan Bang Zul, Islam menurut pakar, siklus perputarannya seperti lingkaran yang dapat dimulai dari arah mana saja. 

BACA JUGA: Wagub Minta APWI NTB Fokus pada Sinergi, Inovasi dan TI

Tidak seperti teori ekonomi konvensional yang persamaannya bersifat linear. Dalam ekonomi Islam, memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan yang adil untuk sejahtera bersama. 

Sementara itu, Gubernur Khofifah yang juga Ketua PB NU ini menjelaskan, program program ekonomi Islam yang sedang dikerjakannya di antaranya, industri berbasis pesantren dengan one pesantren one product, sistem informasi produk halal dan ekonomi berbasis masjid dengan program zakat produktif. 

“Saya meyakini epicentrum Islam akan berangkat dari Indonesia. Bukan karena jumlah penduduk Muslim yang besar tapi infrastruktur ekonomi Islam ada sejak lama,” kata Khofifah. 

Pemprov Jatim sedang membangun Indonesian Islamic Park di Madura yang menyimpan koleksi sejarah Islam dan manuskrip pengetahuan tentang Islam. 

BACA JUGA: Wagub:SDM Penggerak Utama Tercapainya NTB Gemilang 

“NTB dan Jatim juga bekerjasama menghidupkan UMKM dengan menawarkan Kawasan Industri Halal di Sidoarjo yang akan segera dibangun di NTB,” jelasnya. 

Peserta kuliah umum dihadiri pula oleh pengurus NU se kabupaten/ kota se NTB, Pimpinan Pondok Pesantren dan Nahdliyin.***

Dalam menghadapi bayi bermasalah kini Pemprov NTB-UNICEF bekerjasama melakukan inovasi pemantauann kesehatan bayi baru lahir

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kurangnya pengetahuan memadai masyarakat tentang tindakan atau perlakuan khusus pasca melahirkan, menimbulkan kelahiran bayi bermasalah  

Nah, menghadapi masalah bayi, kini Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan UNICEF meluncurkan inovasi sistem pemantauan kesehatan bayi lahir.

Selain buku KIA (Kesehatan Ibu dan Aanak) yang sudah dikenal masyarakat, sekarang dilengkapi formulir pendataan dan langkah langkah pemantauan yang lebih sistematis, dalam bentuk tabel perkembangan dan masalah yang dihadapi.

BACA JUGA: Wagub Ummi Rohmi Ajak Kader Himmah NWDI Jadi Entrepreneur

Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Zulkieflimansyah berharap inovasi pemantauan kesehatan bayi  baru lahir ini dapat diketahui oleh masyarakat melalui kerja kolaboratif.

“Di satu sisi, fasilitas kesehatan terutama di pelosok masih terbatas tapi di sisi lain, perilaku masyarakat tentang kurangnya pengetahuan bisa diintervensi melalui Dasawisma PKK dan lembaga lain,”,ujar Bunda Niken di Hotel Aston dalam kegiatan Sosialisasi Inovasi Pemantauan Kesehatan Bayi, Kamis (20/01/22).

Kepala Dinas Kesehatan, dr Hamzi Fikri mengatakan, angka kematian bayi 0 sampai 11 bulan dari 1000 kelahiran di NTB terus menurun sejak 2007 (57 persen) namun belum mencapai target SDGs 23 persen.

“Penyebab terbesar karena berat badan kurang dan aneksia atau kekurangan oksigen. Dan  intervensi sebenarnya sudah dilakukan sejak remaja. Tinggal konsistensi pelaksanaannya,” jelas Fikri.

 Sistem pemantauan selama 30 hari pertama ini detail mencatat perkembangan bayi dan telah diujicobakan di Lobar,  Lotim dan delapan provinsi lain.

Sementara perwakilan UNICEF, Yudistira Yewangoe mengatakan, kemampuan dan pengetahuan pemantauan ini sangat penting di tengah pandemi.

BACA JUGA: Gubernur: Industrialisasi NTB Sejalan Dengan Prinsip Ekonomi Islam

“Karena dalam prosesnya juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi.

“Harapannya, NTB bisa melakukan praktik baik terkait sistem pemantauan ini,” kata Yudistira.

Hadir dalam sosialisasi, kader Posyandu se kabupaten/ kota, Puskesmas se NTB dan kader organisasi Pita Putih Indonesia.***

Wagub Hj Sitti Rohmi minta pengurus APWI yang baru dilantik meningkatkan peran Widyaiswara menghasilkan SDM yang profesional

MATARAM.lombokjournal.com ~ Keberadaan Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Provinsi Nusa Tenggara Barat dinilai strategis.

Dan kehadirannya diharapkan makin meningkatkan fungsi dan peran Widyaiswara dalam menghasilkan SDM yang profesional.

Hal itu diungkapkan Wagub NTB, Hj. Sitti Rohmi Jalillah saat Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus DPD APWI NTB Periode 2020-2024, Kamis (20/0/22) di Wisma Tambora BPSDMD Provinsi NTB.

Menurutnya APWI strategis bila dikaitkan dengan misi kedua Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu bersih dan melayani terutama pada sisi sumber daya manusianya.

“Keberadaan APWI NTB tentu diharapkan makin bisa meningkatkan fungsi dan peran widyaiswara dalam menghasilkan SDM yang professional,” kata wagub.

Dikatakan, APWI penting fokus pada 3 hal, pertama, .seluruh SDM yang diberi pelatihan bisa bersinergi satu sama lain.

Kedua, pentingnya inovasi di era sekarang.  Setelah diterpa bencana gempa, kemudian pandemi, senyatanya Pemda NTB berjalan dengan kondisi bencana.

BACA JUGA: Wagub: SDM Penggerak Utama Tercapainya NTB Gemilang

“Semua tidak akan bisa berjalan lancar kecuali dengan kesanggupan terus melakukan inovasi,” ujar wagub.

Pesan wagub ketiga, perlu terus dikembangkan melek teknologi.

“Karena dengan teknologi semua urusan bisa efektif dan sekaligus bisa menjangkau wilayah lebih luas. APWI NTB hendaknya bisa merealisasikan semua itu untuk kemajuan daerah menuju NTB Gemilang.,” kata wagub.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APWI, Dr. Budiarso Teguh Widodo, M.E. dalam sambutannya secara virtual dari Jakarta,menguraikan terkait Jabatan FugsionalWidyaiswara.

Dikatakan, dengan kehadiran Permen PAN-RB Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, telah mengubah secara mendasar peran strategis profesi Widyaiswara ke depan.

Menurut Budiarso, Widyaiswara tak lagi fokus hanya pada kegiatan Dikjartih ASN serta Evaluasi dan Pengembangan Diklat.

Sekarang Widyaiswara menjadi pelaksana teknis fungsional di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan di lembaga penyelenggara pelatihan.

Semua itu untuk pengembangan kompetensi pada lembaga penyelenggara pelatihan.

Itu sebabnya, diperlukan Empat Atap sebagai Sasaran Utama Profesi Widyaiswara, yaitu Pengembangan Kompetensi Profesi Widyaiswara, Peningkatan Kualitas Pelatihan, Pengembangan Pelatihan, dan Penjaminan Mutu Pelatihan

Budiarso, yang saat itu mengenakan pakaian adat berpesan kepada pengurus DPD APWI, agar segera menyusun dan melaksanakan berbagai program kegiatan yang kreatif, produktif, dan inovatif, Sehingga mendukung proses transformasi dan rebranding profesi dan organisasi profesi Widyaiswara, “Terutama dalam meningkatkan kompetensi profesi ASN sesuai dengan tuntutan stakeholders dan perubahan era digital (disrupsi) untuk mewujudkan SDM Unggul menuju Birokrasi Berkelas Dunia,”  kata Budiarso.

BACA JUGA: Jelang Moto3 2022, Ramai-ramai Dukung “Super Mario”

Program pendampingan

Dalam kesempatan sama, Ketua DPD APWI NTB, Ir. H. Akhmad Makchul, M.Si, menyampaikan, di tahun 2022. telah merencanakan melanjutkan program pendampingan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

“Kelanjutan program ini, dimaksudkan untuk makin mengoptimalkan kinerja organisasi melalui peningkatan kompetensi aparatur yang telah berjalan baik di tahun sebelumnya,” ungkap Makchul..

Program lainnya, lnjut Makchul, rencana pendampingan untuk mengawal program-program strategis daerah dan nasional, .

Selain itu, menginisiasi terbentuknya lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat (LPPM – APWI) agar dapat terwujudnya wadah kerjasama antar lembaga dalam pelaksanaan pelatihan dan bimtek bagi anggota DPRD kabupaten/kota maupun berbagai kegiatan sosio-kultural dengan stakeholder lainnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Kepala BPSDMD Provinsi NTB, Ir Lalu Hamdi, M.Si dan Koordinator Wilayah IV Regional Bali dan Nusa Tenggara, Dr H. Lalu Sajim Sastrawan, SH, MH. Saat itu keduanya berpakaian adat Nusantara, demiian pula pengurus juga berbusana adat saat pelantikan yang dilakukan secara virtual oleh Ketua Umum DPP APWI.***

Wagub NTB menekankan, seluruh pelatihan SDM yang diberikan agar menekankan sisi sinergi 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditempatkan pada posisi utama, karena SDM jadi penggerak utama tercapainya visi NTB Gemilang dengan baik.

Penekanan itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah pada pengukuhan dan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) di Aula Wisma Tambora BPSDM NTB, Kamis (20/01/22).

Wagub berharap kuallitas Widyaiswara terus meningkat dan proses-proses dalam menghasilkan SDM juga makin  berkualitas. 

“Dalam proses-proses itu, terutama pada sisi pemerintahan ini betul-betul tercapai dengan baik,” Wagub mengingatkan.

Sitti Rohmi juga berpesan pada Widyaiswara, agar seluruh pelatihan SDM yang diberikan agar sisi sinergi menjadi penekanan penting. 

“Artinya dalam bekerja, tidak mungkin bisa bekerja sendiri, sehingga sinergi paling penting ditekankan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan,” kata Wagub.

Menuutnyat, banyak sekali pekerjaan yang tidak dibarengi dengan sinergi dan kurangnya kalaborasi sehingga hasil capaiannya kurang baik. 

Maka diharapkan SDM di Pemprov NTB harus memiliki kemampuan atau kepiawaian bersinergi dan berkolaborasi.

BACA JUGA: Wagub Minta APWI NTB Fokus Pada Sinergi, Inovasi dan TI

Hal strategis yang menjadi catatan Wagub yakni mengajak kepada Widyaiswara berinovasi. Karena tanpa inovasi NTB tidak bisa survive di masa-masa yang sulit, dari bencana alam gempa bumi 2018, disusul Covid-19  selama dua tahun. 

“Semua itu tidak terlepas dari inovasi yang terus menerus dilakukan oleh perangkat daerah NTB.  Selain itu setiap ASN Pemprov NTB harus melek teknologi, dimana semua pekerjaan bisa dilakukan dengan kecanggihan teknologi yang begitu efektif dan memuliki jangkauan yang lebih luas.

“Saya yakin kehadiran APWI NTB bisa merealisasikan SDM yang berkualitasi. Selamat pada APWI NTB yang dilantik, semoga terus bisa berkiprah dengan untuk mewujudkan NTB yang gemilang,” pungkasnya.

Ketua Umum DPP APWI Budiarso Teguh Widodo dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, Pelantikan DPD APWI NTB merupakan pelantikan ke 27 sejak tranformasi kelembagaan dari IWI menjadi APWI.  

BACA JUGA: Sinergi Pemprov dan PLN. Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik

Ini dimkasudkan untuk menjadikan organisasi profesi yang modern dan berkelas dunia.

“Widyaiswara tidak lagi fokus pada kegiatan kerja ASN serta evaluasi dari pengembangan Diklat, melainkan lebih pada pelaksana tehnis fungsional pada bidang pelatihan pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan di lembaga penyelenggara pelatihan,” jelasnya.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut Koordinator Wilayah IV Bali Nusra Dr.HL. Sajim Sastrawan MH dan pejabat struktural dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.***