Program penyalur BBM 1 harga yang diluncurkan Menteri ESDM mempermudah masyarakat memperoleh BBM terutama di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk Provinsi NTB.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di 17 lokasi yang tersebar di 15 Kabupaten se-Indonesia, yang dipusatkan di SPBU Batukliang Utara Lombok Tengah, Kamis (16/09/21).

Untuk mensukseskan World Superbike dan MotoGP tentu harus ditopang ketersediaan BMM yang memadai. Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Lombok Tengah (Loteng).

Hadirnya SPBU Penyalur BBM 1 Harga, akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh BBM dan akan semakin mengungkit perekonomian masyarakat.

“Hal ini sangat diperlukan untuk mensukseskan event World Superbike pada November tahun ini dan MotoGP tahun depan. Kami berterima kasih kepada Kementrian ESDM yang sudah memberi perhatian lebih untuk NTB,” ujar gubernur.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif  menjelaskan, program penyalur BBM ini merupakan satu wujud nyata dari pemerintah  untuk seluruh rakyat Indonesia. Terutama mendorong kertersediaan BBM di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk daerah Provinsi NTB.

BACA JUGA: Mutasi di Loteng Jangan Seperti Bagi-bagi Kue

Kebijakan BBM satu harga berarti,  harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter tidak hanya di SPBU. Juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS)

Bahkan di Provinsi Papua dan Papua Barat program ini sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter.

“Program ini kerja sama kementerian ESDM, Pertamina dan BPH Migas agar masyarakat di pelosok-pelosok mendapatkan BBM dengan harga terjangkau,” kata Menteri.

Menurut Menteri, ketersediaan BBM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah menargetkan, pembangunan SPBU BBM 1 Harga segera tercapai selama tiga tahu ke depan. Minimal bisa membangun antara 80-100 SPBU setiap tahunnya sehingga kebutuhan BBM dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas hingga ke pelosok daerah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, sejak tahun 2017 lalu, penyediaan penyalur BBM 1 harga di Provinsi NTB telah dibangun sebanyak 35 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah NTB.

Sedangkan yang sudah beroperasi sampai dengan saat ini baru sebanyak 20 penyalur SPBU BBM 1 harga.

“Insyaallah sisanya ditargetkan semua beroperasi pada tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Dalam peresmian tersebut, Menteri didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala BPH Migas Erika retnowati, Sekjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dirut Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Kemudian rombongan menteri juga meninjau langsung sirkuit MotoGP di KEK Mandalika Lombok Tengah.

Her

PON bukanlah capaian akhir namun kebanggaan yang lebih adalah saat atlet olahraga NTB memperoleh kemenangan di gelaran internasional.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, mengatakan, kebanggaan sebagai orang NTB adalah ketika atletnya di Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua membawa kemenangan.

“Karena kita mampu mengalahkan daerah lain yang fasilitas (olahraga) nya lebih lengkap. Seperti kebanggaan saat Lalu Zohri membawa kemenangan sampai ke event internasional”, ujar Gubernur saat pelepasan kontingen di Graha Bhakti Praja kantor Gubernur, Rabu (15/9).

Senada dengan Gubernur, Ketua KONI NTB, Andi Hadianto, mengatakan, target olahraga NTB adalah event internasional.

“PON bukan tujuan akhir tapi mengibarkan bendera merah putih di event event olahraga internasional”, ujar Andi.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, berpesan agar seluruh ketentuan kesehatan dan keselamatan dipatuhi dengan benar agar para atlet kembali ke NTB sehat, selamat dan membawa kemenangan.

Dalam gelaran PON ke-XX yang diselenggarakan di Papua, kontingen NTB mengikutsertakan 106 atlet di 19 cabang olahraga. NTB menargetkan perolehan 17 emas dan pemerintah provinsi menjanjikan bonus Rp. 300 juta bagi atlet yang meraih medali emas.

jm

Dalam kunjungan kerja (kunker) Wantannas ke Lombok Utara terungkap, penanganan pasca gempa yang sagat bagus di Lombok Utara akan menjadi acuan secara nasional

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang melkukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Lombok Utara, memuji Pemda KLU Dalam Penanganan Pasca Gempa.

Pujian itu disampaikan Deputi Wantannas Bidang Politik dan Strategi, Irjen Pol Drs Sukma Edi Mulyono MH dalam acara penerimaan oleh Bupati H. Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto di aula Kantor Bupati, Rabu (15/09/21).

Menurut Deputi, hal menjadi perhatian Wantannas di KLU yaitu penanganan pasca Gempa Bumi 2018. Dari laporan banyak pihak, memang penanganan rumah masyarakat belum tuntas.

BACA JUGA: Bupati Djohan Lantik Pejabat Struktural dan Kepsek se KLU

Namun di sisi lain fakta yang didengar, bukan hanya di pusat tapi negara lain pun mengancukan jempol pola penanganan Gempa di Lombok Utara yang sangat bagus. Ke depan akan menjadi acuan secara nasional.

“Hal itulah kami datang menyerap aspirasi dan mekanisme kegiatan yang di lakukan pemda bersama TNI dan Polri termasuk tokoh masyarakat dalam hal penangan bencana di KLU,” ujarnya.

Solusi pembangunan RTG

Sebelumnya, Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH yang dalam acara penerimaan itu didampingi Wakil Bupati Danny karter Febrianto R ST MEng, mengungkapkan terima kasihnya atas kedatangan robongan kunker pihak Watannas.

Dan Pemerintah Daerah mengucapkan selamat datang  di Gumi Tioq Tata Tunaq Lombok Utara.

“Potensi yang dimiliki KLU ini didominasi oleh pertanian dalam arti luas, dan pariwisata dengan tiga gilinya. Dua hal inilah menjadi sumber PAD kami,” ungkap bupati.

Bupati menuturkan, gempa bumi terjadi tahun 2018 silam yang meluluh lantakkan Lombok Utara. Lebih 56 ribu rumah mengalami rusak, baik rusak berat, sedang dan ringan. Hingga kini tersisa sekitar 14 ribu rumah lebih yang belum terbangun.

“Harapan saya, kedatangan Wantannas mampu memberikan solusi dalam rangka percepatan pembangunan RTG (rumah tahan gempa, red) dan fasiltas lainya,” harap bupati.

Di saat Pemda Lombok Utara mulai membangun kembali pascagempa, tahun 2020 Pandemi Covid-19 giliran menghantam sampai hari ini.

“Alhamdulillah untuk di Lombok Utara kasus Positif Covid mulai menurun,” tuturnya.

Ditambahkan, guna mempercepat pembangunan RTG sudah dilakukan komunikasi dengan BNPB. Bahkan sudah tiga kali mengutus Wabup ke Jakarta bertemu langsung dengan Kepala BNPB, termasuk meminta perpanjangan masa transisi darurat sampai bulan November mendatang.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Hadir di NTB

“BNPB memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana baik di pusat maupun di daerah, jadi tidak bisa institusi ini digabung dengan Kementerian lain alangkah bagusnya di tingkatkan lagi,” ujar bupati.

Deputi Wabtannas menangapi soal BNPB atau di daerah disebut BPBD. Ada isu-isu yang DIterima bahwa institusi ini akan diperkecil menjadi bagian dari Kementerian Sosial.

Di sisi lain, Wantannas mengkaji BNPB seharusnya diperbesar termasuk BPBD di daerah-daerah, mengingat tugas-tugas dalam penanganan bencana begitu berat.

Kegiata itu dihadiri Dandim 1606 Mataram Kolonel (Arm) Gunawan SSos, Wakapolres Lotara, Kompol Setia Wijatono SH, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Para Asisten Setda KLU, Kalaksa BPBD KLU M Zaldy Rahadian ST serta undangan lainnya.

Acara diakhiri dengan tukar plakat dan dilanjutkan dengan diskusi kemudian diakhiri dengan peninjauan lapangan di Dusun Lekok Desa Gangga

@ng

Kabupaten Lombok Utara yang dilantik, Bupati Djohan mengingatkan abatan bukanlah hak tetapi amanah tanggung jawab

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melantik pejabat struktural sekaligus mengukuhkan Kepala Sekolah SMP dan SD se-Kabupaten Lombok Utara, di halaman kantor bupati, Rabu (15/09/21).

Tampak hadir Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng, Wakapolres Kompol Setia Wijatono SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Para Asisten lingkup Setda KLU, Plt Kadis Dikbudpora Adenan MPd, Plt Kepala BKD PSDM Tri Darma Sudiana SSTP, dan Kepala UPTD Dikbudpora se-KLU.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural sesuai Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 342/394/BKPSDM/2021 tentang Jabatan Pengawas Lingkup Pemda KLU.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari Budi SPd sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial P3A, I Nengah Patra Husada Kasi Pencegahan Bencana pada BPBD KLU.

Sementara Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 341/293/BKDPSDM/2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah SD, SMP di Lingkungan Dinas Dikbudpora KLU sebayak 158 orang.

Usai pelantikan dan pengukuhan pejabat pengawas dan kepala sekolah, Bupati Djohan menyampaikan, jabatan bukanlah hak tetapi amanah tanggung jawab kepada yang diberikan tali mandat.

BACA JUGA:

Vaksinasi Ibu Hamil, Wabup Danny: Komitmen Sukseskan Target Vaksinasi

“Harapan saya kepada kepala sekolah laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sehingga tugas pokok kita dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di KLU bisa kita wujudkan,” tandas Bupati Djohan.

Dikatakan bupati, dalam limitasi tahun anggaran 2021 sampai 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek akan menyelenggarakan sekolah penggerak di wilayah Lombok Utara.

Suatu saat nanti akan diadakan evaluasi untuk semua sekolah yang memenuhi syarat dari tingkat TK sampai SMA.

“Karena ini tugas tambahan mulai 2021 sampai 2024, maka saya harapkan ikuti dengan baik evaluasi yang diberikan Kemendikbudristek, supaya sekolah yang lolos seleksi yang akan melaksanakan sekolah penggerak,” harapnya.

Menurut bupati, tugas Kepala Sekolah dan Guru-guru di Lombok Utara dihadapkan dengan banyak tantangan yang perlu diatasi dan antisipasi, terlebih di era digitalisasi yang semakin pesat.

Dikatakan pula, teknologi tidak bisa ditolak tapi bagaimana kita menyikapi teknologi itu agar bermanfaat bagi anak-anak dan semua lapisan masyarakat.

“Tanggung jawab ini ada dibahu saudara-saudara,” ucapnya mengingatkan.

Bupati Djohan juga menegaskan agar melaksanakan program dengan tanggung jawab sesuai mandat.

“Apa yang ditugaskan kepada saudara adalah sesuatu yang bernilai ibadah yang hanya Allah yang membalasnya,” pungkasnya.

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Menjadikan NTB Asri dan Lestari

Orang nomor satu di Lombok Utara ini menyampaikan selamat bekerja dengan baik, melakukan apa yang perlu dilakukan dalam rangka memajukan daerah guna meningkatkan kemampuan anak didik.

@ng

Pencanangan vaksinasi ibu hamil dan anak-anak merupakan upaya pencapaian target vaksinasi, diperlukan kolaborasi multi pihak untuk akses pelayanan ke masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun sampai 17 tahun ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan target vaksinasi, baik lokal dan nasional, masyarakat yang divaksin harus mencapai target 70 sampai 80 persen.

Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R ST MEng menyampaikan itu saat pencanangan vaksinasi bagi Ibu Hamil di Kabupaten Lombok Utara yang bertempat di UPT BLUD Puskesmas Tanjung, Selasa (14/09/21).

Pencanangan itu dihadiri Ketua PKK KLU Hj Galuh Nurdyiah Djohan Sjamsu, Plt Kadis Kesehatan, dr H abdul Kadir, Kepala UPT Puskesmas Tanjung Ida Ayu Wayan Trisnayanti, A.Md.Keb, Camat Tanjung Reselim SSos,serta undangan lainnya.

“Pada momen spesial hari ini saya menyampaikan terima kasih seraya mengapresiasi kepada tim kesehatan yang sudah berjuang sebagai garda terdepan dalam memutus rantai pandemi covid 19,” tutur wabup.

BACA JUGA: Kiat Tetap Bertahan Saat Jabatan Diturunkan

Bagi masyarakat yang sudah divaksin maupun yang belum, agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai Covid 19.

Selain divaksin, ada dua langkah 5M dan 3T yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas serta testing, tracing, treatment.

Kata wabup, jangan sampai lengah sebab meski sudah divaksin bukan berarti bebas dari Covid 19.

Divaksin juga salah satu langkah awaL kebangkitan ekonomi dan sosial, dengan cara memutus rantai pandemi Covid 19. Karena itu, masyarakat diminta berkolaborasi mensukseskan vaksinasi.

“Dalam rangka percepatan tentunya dibutuhkan kolaborasi multi pihak, untuk mempermudah akses pelayanan dan mempercepat vaksinasi kepada masyarakat Lombok Utara,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua PKK KLU Hj.Galuh mengharapkan agar ibu hamil tidak takut vaksin. Sebab sebelum divaksin, petugas kesehatan memeriksa apakah ibu hamil layak atau tidak untuk vaksin melalui screning.

Ketua PKK KLU itu menambahkan, vaksin bagi ibu hamil itu penting, karena ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terinveksi virus Covid 19. Karena ibu saat hamil imunitasnya menurun.

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB yang Asri dan Lestari

“Saya juga menghimbau kepada para kader Posyandu, PKK untuk bersama mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya ibu hamil bahwa vaksin ini aman,” kata Hj. Galuh.

@ng

Dengan diresmikannya pabrik pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat mengolah limbah medis sebanyak 300 kg/jam dan beroperasi selama 24 jam

LOBAR.lombokjournal.com ~ Setelah puluhan tahun, NTB akhirnya memiliki pabrik pemusnah limbah medis B3 (Bahan Beracun Berbahaya).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan fasilitas incinerator khusus limbah medis mulai beroperasi di Dusun Koal, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Senin (13/09/21).

Dikatakan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PLB3), Rosa Vivien Ratnawati, yang hadir pada kesempatan tersebut, selama ini sebagian besar limbah medis NTB diekspor ke Jawa dan menggunakan jasa pemusnah limbah medis disana.

BACA JUGA: Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB Asri dan Lestari

“Pabrik ini sudah punya izin dan bisa menerima limbah medis. Kementerian juga sudah menyiapkan anggaran khusus untuk operasional pengumpulan limbah selain bantuan tiga kendaraan operasiona,” jelasnya diacara peresmian pabrik pengolah limbah ini.

Saat ini, kemampuan incinerator dapat mengolah limbah medis sebanyak 300 kg/jam dan beroperasi selama 24 jam ditambah lagi fasilitas pendingin (cold storage) yang dapat menyimpan limbah selama 90 hari sebelum diolahmusnahkan.

Karena itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., yang juga hadir pada acara tersebut, menginginkan nantinya limbah medis se-NTB bisa diolah disini.

Namun demikian, Wagub mengakui bahwa terdapat beberapa kendala yang harus segera diselesaikan.

“Kendalanya ketersediaan listrik, air, bahan bakar, sinyal komunikasi dan akses jalan yang akan diperbaiki,” sebut Wagub.

Wagub menargetkan limbah sebanyak 7,2 ton sehari bisa diolah ditempat ini setelah seluruh fasilitas pendukung tadi terpenuhi.

jm

Beberapa ‘mantan’ pejabat yang terkena mutasi seiring pergantian Kepala Daerah tak bisa menyembunyikan kekecewaan, namun mereka punya kiat untuk bertahan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam hidup seseorang tiap saat bisa mengalami perubahan tak terduga, termasuk jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari yang semula orang ‘nomor satu’ di instansnya bisa saja menurun tanpa nomor.

Karena itu, kata orang, seseorang yang mendapat amanah memegang jabatan sebenarnya sedang diuji kemampuannya untuk melayani masyarakat. Bukan sebaliknya, bersikap sebagai penguasa yang mengesampingkan kepentingan masyarakat.

“Dalam perkembangannya, suatu daerah bisa mengalami kemajuan maupun kemunduran. Oleh karena itu, struktur organisasinya juga akan menyesuaikan dengan perubahan ini,” kata seorang mantan pejabat di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Utara pada lombokjournal.com, dalam kesempatan silaturahmi, Senin (13/09/21).

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB Asri dan Lestari

Beberapa wartawan, termasuk wartawan Lombok Journal, sengaja bersiaturahmi dan mengajak berbincang-bincang mantan pejabat yang saat ini di tempatkan di pos baru. Bagaiana pun, mereka sebelumnya merupakan nara sumber berita yang menjadi rujukan para kuli tinta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perubahan struktur bisa membawa seseorang ke jenjang karier yang lebih tinggi. Atau sebaliknya ke jenjang yang lebih rendah.

Tujuan dari penurunan jabatan atau pengurangan tanggung jawab di tempat kerja (disebut demosi) jelas bukan karena pegawai dalam suatu jabatan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari.

Jadi mutasi itu bukan merupakan ‘hukuman’ bagi seorag yang turun jabatan?

“Bisa ya bisa tidak, tapi yang jelas itu adiharapkan membuat organisasi berjalan lebih efektif,” katanya.

Memang bukan hal mudah bagi pejabat untuk menerima keputusan penurunan jabatan. Tapi perlu diketahui, keputusan demosi itu juga diambil setelah melalui proses yang panjang dan melalui berbagai pertimbangan.

Bisa jadi seorang Kepala Daerah sebagai penentu kebijakan terpaksa melakukan mutasi akibat krisis ekonomi yang melanda daerahnya.

BACA JUGA: Lombok Football Club Didukung Penuh Klub Liga 1 Persiraja 

Seorang mantan pejabat yang lain meimpali, daripada hanya terpaku pada keputusan mutasi ini, ada baiknya berfokus untuk mengembalikan karier pada jalurnya.

Caranya, mulai menyesuaikan diri dengan posisi dan tanggung jawab yang baru untuk berpikir positif dalam menyikapinya.

Dari silaturahmi degan para mantan pejabat itu, Lombok Jounal menangkap kesan yang penting bahwa mereka sama-sama menyadari bahwa ‘yang pertama dan terpenting adalah kesampingkan ego’.

Memng harus diakui, seperti disampaikan salah seorang di antara mereka, penurunan jabatan tak bisa dihindai sedikit banya melukai ego, apalagi yang menduduki posisi tinggi sebelumnya.

“Tapi jika tidak dapat jabatan atau diturunkan maka harus berbesar hati menerima kenyataan. Kalau tida begitu, proses penyesuaian akan lebih sulit dan justru memperburuk kinerja,” tuturnya.

Ada kesan, pejabat yang terkena mutasi ini sangat berhati-hati dalam mengekspresikan kekecewaannya. Namun kekecewaan itu masih dalam batas yang wajar, dan jangan sampai membuat “drama” di kantor.

Dari raut wajah mereka terbersit keterbukaan bahwa tidak selamanya posisi lebih rendah tidak dapat memberikan nilai lebih pada kehidupan profesional.

Mereka mencari tahu secara menyeluruh tentang job description sekarang, lalu apa yang bisa dilakukan lebih. Mengingat pernah duduk di posisi lebih tinggi, mungkin Ia tahu persisi yang diharapkan di posisi mereka sekarang ini.

Kalau ternyata memang ada masalah, seperti kinerja buruk atau karena ada kesalahan fatal, cari tahu apa yang diharapkan atasan untuk memperbaiki masalah itu.

“Belajarlah dari kesalahan, hindari membuat kesalahan yang sama. Saya bersama yang lain tetap kerja dan datang pagi sebagaimana ketentuan dan pulang pada waktunya setiap hari kerja, ” kata salah seorang mantan pejabat yang enggan disebut namanya.

Karena itu, disini tidak disebutkan siapa-siapa mantan pejabat yang kini ditempatkan di pos baru itu.

@ng

Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia, Persiraja Banda Aceh, memberi dukungan kepada Lombok Football Club (LFC).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dukungan terhadap Klub sepakbola profesional yang didirikan Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK), ini, disampaikan Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazarudin Dek Gam, saat menggelar pertemuan secara khusus  dengan pengurus inti LFC, Jumat (10/9).

Nazar sedang berada di Lombok dalam rangka kunjungan kerja spesifik dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi III DPR RI. Hadir dalam pertemuan tersebut, para pengurus inti LFC, antara lain Komisaris LFC Ali Al Khairi, Manajer Tim LFC Nouvar Farinduan, dan Direktur Teknik LFC Anang Zulkarnain.

Pertemuan tersebut didasari keinginan LFC yang serius membangun dan mengembangkan dunia sepakbola di NTB di tengah kondisi sepakbola Bumi Gora yang diketahui khalayak mengalami pasang surut.

“Ini adalah kesempatan emas bagi kami para pengurus LFC, dapat menimba ilmu dan sekaligus pengalaman, langsung dari Presiden salah satu Klub Liga 1 Indonesia,” kata Juru Bicara LFC, Rannya Agustyra Kristiono, Sabtu (11/9).

Liga 1 Indonesia adalah liga sepakbola kasta tertinggi, tempat klub-klub sepakbola terbaik berlaga. Komisaris LFC, Ali Al Khairi mengatakan, Chairman LFC HBK ingin pengurus LFC menimba pengalaman langsung dari Persiraja, mengingat klub kebanggaan Tanah Rencong tersebut sanggup mengarungi kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia dan memiliki pengalaman yang layak ditiru.

“Sepakbola sebagai olah raga yang dicintai rakyat diyakini dapat membawa nama pulau Lombok semakin eksis di kancah nasional,” kata Ali.

Rannya, Jubir LFC, mengatakan bahwa HBK telah menginstruksikan pengurus inti LFC agar belajar banyak dan menimba ilmu yang seluas-luasnya dari kisah sukses klub-klub sepakbola di tanah air. Sejumlah rencana yang telah disiapkan Klub kini sudah siap dieksekusi. LFC akan segera mencari dan membangun asrama, termasuk menerapkan pemberian makanan bergizi kepada pemain dengan pengelolaan klub.

“Dengan ini, kekompakan tim dan asupan gizi pemain bisa terkontrol dengan baik,” ujar Rannya.

me

Pabrik pengolah limbah medis Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) adalah impian dalam mewujudkan NTB Asri dan Lestari.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, mengungkapkan hal tersebut dalam kegiatan peresmian Pabrik Pengolah Limbah Medis di dusun Koal, desa Buwun Mas, kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Senin (13/9).

“NTB termasuk memulai lebih awal untuk pengolahan limbah medis. Tanggungjawab kita adalah memastikan maintenance operasional dan manajemen pasokan limbah medis,” ujar Wagub.

Sitti Rohmi lebih jauh mengungkapkan bahwa program NTB Asri dan Lestari serta NTB Hijau bertujuan agar hidup bersih dan pengelolaan sampah serta limbah menjadi kesadaran kolektif masyarakat dalam indeks kualitas lingkungan hidup. Di hilir, pemerintah provinsi juga telah banyak menyiapkan strategi pengolahan dan pengurangan sampah seperti pabrik bahan bakar berteknologi pyrolisis, pabrik plastik brick dan lainnya yang berbasis industri.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah B3 HadiR di NTB

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PLB3), Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan, pabrik pengolah limbah medis ini juga berdampak signifikan dalam rangka penanganan pandemi.

“Selama pandemi saja, jumlah limbah medis Covid se-NTB sebesar 295 kilogram perhari. Semoga dengan hadirnya pabrik pengolah B3 semua limbah medis bisa diolah di sini,” tuturnya.

Karena itu, Rosa berharap pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan baik terkait limbah Covid 19 di pelayanan kesehatan dengan kabupaten/kota agar penularan melalui limbah dapat dicegah.

jm

Besarnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan desa terlihat dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah melalui transfer daerah serta Dana Desa.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ BERBICARA kemajuan suatu desa tidak luput dari dinamika pembahasan pembangunan daerah dan nasional. Berkaitan erat dengan pembangunan yang terjadi di setiap desa dalam lingkup suatu daerah.

Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila desa sebagai lingkup terkecil dari negara telah diperhatikan dengan baik dari sisi kemajuan dan kemandirian di berbagai bidang.

Pembangunan desa tentu bergantung pada pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sumber pendanaan pembangunan desa meliputi alokasi dana desa dari Pemerintah Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah.

Besarnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap perkembangan desa terlihat dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah melalui transfer daerah serta Dana Desa dalam jumlah triliunan. Pembiayaan untuk desa tidak luput pula dari rencana pemerintah memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk kegiatan produktif di desa guna mendorong pembangunan daerah.

BACA JUGA: Menteri Investasi Jelaskan Pemutusan Konrak GTI di Gili

Melihat perhatian lebih yang diberikan pemerintah kepada pembangunan desa, diperlukan peran dan partisipasi aktif masyarakat pedesaan memberikan pemikiran mengenai arah kebijakan yang akan diterapkan di tiap-tiap desa. Pasalnya, masyarakat pedesaan di suatu desa termasuk pihak yang mengetahui secara spesifik mengenai identitas desa.

Orientasi pembangunan dari bawah (bottom up) tidak hanya dilaksanakan oleh warga masyarakat, melainkan (termasuk) intervensi peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Khususnya dalam hal merencanakan kebijakan terkait dengan pembangunan desa, yang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dengan menampung berbagai aspirasi.

Empirisnya, ditilik dari sisi administratif jumlah desa tertinggal dimungkinkan lebih banyak dari data dalam RPJMN. Sementara’ ditilik dari data administratif kabupaten/kota, masih terdapat ribuan desa menyandang status tertinggal. Padahal, berdasarkan hasil pertemuan Kementerian Desa dan PDTT dengan berbagai Pemerintah Daerah dan aparatur desa, kabupaten/kota yang memiliki desa tertinggal masih ratusan daerah.

Pada sisi lain, Pemerintah telah menetapkan pelbagai program strategis untuk percepatan pembangunan bagi desa tertinggal. Dengan program tersebut terpancar optimisme jumlah desa tertinggal akan berkurang lebih dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengurangi jumlah desa tertinggal, Pemerintah memfokuskan perhatian serius pada upaya untuk mengurangi aspek-aspek ketertinggalan, dengan melaksanakan sejumlah fokus utama peningkatan pembangunan dan kemandirian masyarakat desa. MElalui enam kriteria yaitu aspek ekonomi dengan tinjauan indikator kemiskinan dan pengeluaran per kapita, aspek sumber daya manusia dengan indikator angka harapan hidup.

Lalu ada aspek ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, aspek kemampuan fiskal desa, aspek aksesbilitas desa ke perkotaan, dan aspek geografis dari kerentanan bencana.

Pentingnya posisi desa dalam suatu daerah sebagai penentu kemajuan daerah, sudah semestinya Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memiliki kepentingan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa di berbagai bidang pembangunan.

BACA JUGA: Warga Gili Trawangan Lega Setelah Penantian 26 Tahun

Atensi tersebut dapat difokuskan pada penumbuh kembangan desa sesuai arah dan kebijakan pembangunan yang tepat dan benar. Mengingat tidak ada sebuah daerah bahkan negara dapat dikatakan sejahtera, apabila masyarakat desanya tidak sejahtera.

Tidak hanya itu, melihat begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan seluruh desa, sehingga sepatutnya masyarakat mendukung penuh berbagai kebijakan pemerintah dengan tetap mengawasi transparasi pembiayaan yang digunakan untuk membangun kesejahteraan desa demi kemajuan daerah dan negara. ***