Maraknya pembajakan akun medsos terutama aplikasi WhatsApp sungguh meresahkan, jika tak hati hati, masyarakat bisa menjadi korban penipuan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Akun WA yang kena hack (bajak) biasanya mengirimkan permintaan transfer uang ke rekening tertentu. Seringkali, karena nomor kerabat dan relasi yang dibajak sangat dikenal membuat penerima kurang berhati hati.

Hal ini bisa dicegah adalah dengan tidak melayani percakapan, mencermati kesesuaian nama rekening dalam pesan atau melakukan konfirmasi pada orang lain yang juga mengenal akun tersebut jika terdapat kejanggalan.

“Sikapi dengan hati hati jangan direspon langsung apalagi, “baperan”, karena nomor yang tertera sangat dikenal dan ada di daftar kontak”, jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB, Najamuddin Amy, di Mataram, Rabu (14/7).

Najamuddin Amy menambahkan bahwa selain masyarakat umum, kasus pembajakan akun medsos ini juga menimpa beberapa pejabat pemerintah.

Selain menyikapi akun medsos yang ditengarai bermodus penipuan, hal lain yang harus dilakukan adalah berhati hati pada pesan WA yang dapat mengambil alih atau membajak akun. Beberapa yang sudah diketahui adalah pesan pengisian voucher game online dan permintaan data pribadi saat mengakses aplikasi tertentu secara sengaja atau tidak sengaja.

“Hati hati juga dengan kebocoran data pribadi. Jangan mudah memberikannya untuk aplikasi atau laman daring tertentu yang tidak jelas tujuannya atau tidak resmi untuk verifikasi karena akan membuka peluang pembajakan”, tegasnya.

BACA JUGA: Mitigasi Bencana NTB di Forum UNDP Indonesia’s SDG Talks

jm

Di hadapan Forum United Nations Development Programme (UNDP), Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah menjabarkan berbagai strategi mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di antara upaya yang dilakukan adalah menciptakan satuan pendidikan aman bencana, membentuk desa tangguh bencana, laporan bencana berbasis digital, hingga sinergi lintas sektor.

“Alhamdulillah, penanganan bencana di NTB sudah berbasis desa dan dusun. Tak hanya itu, kalau ada bencana, masyarakat bisa melaporkan melalui aplikasi Siaga Bencana,” ungkap Sitti Rohmi, saat menjadi narasumber pada webinar UNDP Indonesia’s SDG Talks secara virtual, di pendopo, Rabu (14/7).

Sitti Rohmi menjelaskan, sebagai daerah yang rawan bencana pemerintah juga mengembangkan layanan informasi kedaruratan yang disiapkan dalam aplikasi Siaga NTB, dengan tujuan mengedukasi masyarakat tentang mitigasi bencana hingga ke tingkat dusun dan desa.

“Yang namanya bencana, tidak bisa ditebak kapan dan di mana akan terjadi. Untuk itu, penanganan bencana harus cepat dan dilakukan secara tepat dengan memberikan edukasi kepada masyarakat hingga ke dusun-dusun,” tegasnya.

Webinar, ini, juga dihadiri oleh konselor ekonomi kedutaan Jepang untuk Indonesia, Shimizu Kazuhiko.

manikp@kominfotikntb

Sejak 12 Juni, Laboratorium RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berafiliasi dengan Kementerian Kesehatan untuk hasil tes PCR, mengawasi delapan laboratorium lainnya di kabupaten/ kota pulau Lombok dan Sumbawa.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hasil tes PCR dari laboratorium kabupaten/kota tersebut diawasi dengan dilakukan pendampingan prosedur sebelum data dikumpulkan dan dilaporkan ke pusat melalui NAR yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi Kemenkes di masa pandemi Covid 19.

“Jadi untuk pelaporan New All Record (NAR) ke kementerian itu kita mengawasi dan berkoordinasi dengan delapan laboratorium lainnya di pulau Lombok dan Sumbawa”, jelas dr. Herman Mahaputra, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB, di Mataram, Selasa (13/7).

Kepala Dinas Kesehatan NTB, H. Lalu Hamzi Fikri menyebutkan, delapan laboratorium yang masuk dalam KMK 4642 yakni Laboratorium RSUD NTB, Laboratorium RS Unram, Laboratorium Sumbawa Techno Park (STP), Laboratorium RSUD Kota Mataram, Laboratorium RSUD dr. Soedjono Selong, Laboratorium RSAD 162/WB, Laboratorium RS Bhayangkara Mataram, dan Laboratorium RSUD Praya.

Sedangkan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram dan Laboratorium RSUD Bima belum masuk KMK 4642, karena izin operasionalnya baru terbit pada Juni 2021.

Sementara itu, Kemenkes menyatakan, Pemerintah Indonesia hanya mengakui hasil tes PCR dari sebanyak 742 laboratorium yang terafiliasi sebagai syarat perjalanan atau penerbangan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan kebijakan itu dilakukan untuk memastikan keamanan setiap penumpang dalam bepergian serta menekan laju penyebaran virus corona penyebab Covid-19.

“Untuk lab-lab yang belum memasukkan data ke NAR, mulai 12 Juli 2021 hasil swab PCR/antigennya tidak berlaku untuk penerbangan atau perjalanan,” ujar Menkes Budi dalam siaran tertulis di laman resmi Kemenkes, Senin (12/7).

Daftar 742 Lab Pemeriksa yang berada di bawah Kemkes itu tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/4642/2021 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Covid-19.

Jenis Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 itu terdiri atas laboratorium klinik, laboratorium yang ada di dalam fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan daerah, balai atau balai besar teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, balai besar laboratorium kesehatan, laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta laboratorium riset di lingkungan perguruan tinggi atau institusi mandiri nonperguruan tinggi.

Laboratorium Pemeriksaan Covid-19 tersebut harus memenuhi persyaratan paling sedikit Standar Laboratorium Bio Safety Level 2 (BSL-2) serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan validasi pemeriksaan Covid-19.

jm

GOW sebagai salah satu organisasi wanita, memiliki peran sangat penting dalam pembangunan daerah, baik itu di bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, membuka acara Pengukuhan dan Pelantikan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Masa Bhakti 2021-2026 yang berlangsung di Aula Bupati Kabupaten Lombok Utara secara daring, Rabu (14/7).

Dengan terpilihnya Ketua GOW KLU, Yunita Apriliana, diharapkan dapat terus mengedukasi masyarakat, agar dapat menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid–19.

“Selamat kami ucapkan kepada Ketua GOW terbaru dan semoga bisa terdepan dalam mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan masyarakat di masa pandemi ini,” kata Sitti Rohmi.

Dilain sisi, kehadiran GOW mampu mendorong segala program pemerintah daerah KLU, salah satunya menyukseskan posyandu keluarga.

Di dalam Posyandu Keluarga, semua masyarakat, dari bayi hingga lansia, mendapat pelayanan kesehatan. Terdapat posyandu yang melayani bayi, Posbindu, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia.

Selain kesehatan, Posyandu Keluarga juga memberikan edukasi di bidang sosial, seperti isu pernikahan dini, buruh migran dan sebagainya.

“Peran perempuan Insya Allah selalu terdepan, maka saya sangat berharap dan percaya seluruh jajaran GOW KLU dapat terus terdepan dan bersinergi dengan pemerintah daerah,” ujar Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Lombok Utara Berpotensi untuk Pengembangan Tembakau

ser@diskominfotikntb

Petani tembakau di Lombok Utara perlu dibekali pengetahuan cara mengatasi serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman tembakau, termasuk memahami anomali iklim

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pengembangan tanaman tembakau, saat ini menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara.

“Budidaya tembakau memiliki prospek yang menjanjikan di Kabupaten Lombok Utara. sampai saat ini pasokan produksi yang sudah ada masih belum mencukupi kebutuhan yang diminta oleh pasar. Harga komoditas tembakau ini relatif cukup tinggi sehingga dapat dijadikan salah satu komoditas pilihan untuk dibudidayakan,” kata Sugiartadi, SP, Plt. Kabid Perkebunan dan hortikutura mewakili DKPP KLU.

Sugiartadi menyampaikan itu di tengah kegiatan praktik Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), di Dusun Sentul, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, Rabu (14/07/21).

Di kalangan Petani tembakau di Lombok Utara kerap terdengar sebutan untuk tembakau sebagai mutiara hijau. Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah penghasil tembakau, yang mempunyai potensi cukup besar untuk budidaya tanaman ini.

BACA JUGA: Sekolah Lapang di Dusun Sentul, Antisipasi Hama Penyakit Tembakau

Potensi tembakau di kabupaten KLU tersebar di 5 kecamatan, tapi 3 kecamatan yang  potensi tembakaunya lebih besar yakni di Kecamatan Pamenang, Kayangan dan  Kecamatan Bayan.

Namun Sugiartadi mengakui, tanaman tembakau sangat rentan terhadap situasi dan kondisi cuaca yang buruk, misalnya terjadi anomali iklim. Selain itu, juga adanya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman tembakau.

Dengan adanya OPT tembakau yang lepas dari pantauan petani, akan berdampak terjadinya serangan yang bisa menimbulkan kerugian yang besar.

Pelatihan SLPHT

Sugiartadi, SP yang didamping salah satu stafnya, Moh. Ayusi dan nara sumber, Tukul Sumardiono,SP, menambahkan, adanya permasalahan OPT tersebut maka para petani  tembakau perlu dilakukan pembinaan dan pelatihan mengantisipasi serangan OPT tersebut.

“Kami melihat kebutuhan petani akan pengetahuan tentang OPT tanaman tembakau,” kata Sugiartadi.

Saat ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lombok Utara mengadakan SLPHT melalui Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Kegiatan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Pekebunan Tembakau Tahun 2021, ,

“Dinas pertanian KLU,saat ini sedang berlangsung pendampingan kegiatan sekolah lapang di Dusun Sentul Desa Pendua Kecamatan Kayangan,” kata Sugiartadi.

Metode pembelajaran pada kegiatan ini menggunakan metoda pembelajaran orang dewasa (andragogi). Dalam metode ini, petani diharapkan aktif dan tidak hanya mendengarkan saja. Petani melihat laagsung dan melakukan praktik teknik-teknik pengendalian OPT pada tanaman tembakau.

Dijelaskan, konsep pembelajaran orang dewasa yaitu mencipatakan suasana belajar yang menyenangkan, terjadinya multi komunikasi, peran serta warga belajar diutamakan.

“Pendapat harus dihormati, dan membangkitkan motivasi yang berasal dari materi yang disampaikan, termasuk keseluruhan proses dari budidaya sampai dengan pasca panen yang tidak terlepas dari cara pengendalian hama terpadu (PHT),” jelas Sugiartadi.

Secara langsung peserta diterjunkan ke lokasi yang terbagi dalam lima kelompok, untuk praktik pembelajaran pengamatan di lapangan dan pembahasan/diskusi di ruangan atau di alam terbuka, tentang permasalahan-permasalahan yang ditemui di lahan kemudian dicari solusinya sesuai kearifan lokal.

BACA JUGA: Telemedicine Sebagai Fast Respon, Saat Penerapan PPKM di NTB

“Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kualitas tembakau,” katanya.

Petani Lombok Utara diharapkan semakin mahir dalam pengembangan budidaya tanaman tembakau, termasuk bisa mengantisipasi serangan hama yang menyerang, tambahnya.

@ng

Semua pihak harus membantu PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terutama dari sisi penyebarluasan informasi tentang hal-hal yang diatur dalam surat edaran gubernur.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, berharap agar informasi terkait aturan dalam PPKM Mikro harus benar-benar sampai ke masyarakat. Sitti Rohmi menyarankan Dinas Kominfotik NTB terus memantau aktivitas media sosial melalui aplikasi NTB Care.

Sitti Rohmi juga menyarankan Komisi Informasi (KI) NTB, yang memiliki peran sangat signifikan dalam mengawal keterbukaan informasi publik, khususnya dalam penyampaian dan penyebarluasan informasi, agar ikut menyebarluaskan surat edaran dari pemerintah provinsi.

“Kita harus cepat dan tepat dalam upaya menyebarkan edaran ini, dan saya harap kerja sama kemudian koordinasi yang harus dimantapkan,” ujar Sitti Rohmi, dalam kegiatan Webinar bertema PPKM Mikro NTB dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi serta Sosialisasi Prokes, yang digelar Komisi Informasi NTB, Selasa (13/7).

PPKM dilakukan sebab adanya penyebaran Covid-19 yang semakin masif terjadi di Indonesia. Oleh karena itu semua pihak, dalam hal ini pemerintah daerah akan senantiasa terus berupaya dengan sekuat tenaga mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya yang ada untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di NTB.

BACA JUGA: Telemedicine sebagai Fast Respon saat Penerapan PPKM di NTB

Telemedicine dapat diterapkan untuk Fast Respon atau kecepatan dalam merespon setiap kasus Covid-19, yang kini menjadi fokus pemerintah Nusa Tenggara Barat (NTB) saat penerapan PPKM Mikro.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka acara Kegiatan Dialog Webinar Dengan Tema “PPKM Mikro NTB dan Optimalisasi Keterbukaan Informasi Serta Sosialisasi Prokes”, yang digelar Komisi Informasi (KI) NTB, Selasa, (13/7).

Untuk memberikan fast respon, Sitti Rohmi mengharapkan layanan Telemedicine dapat diterapkan, baik di di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota. Telemedicine adalah sebuah program Kementrian Kesehatan (Kemenkes), yang bekerja sama dengan 11 platform, untuk memberikan jasa konsultasi dokter dan jasa pengiriman obat secara gratis bagi pasien isolasi mandiri.

“Pemerintah jangan sekali-kali late respon dalam menangani setiap kasus Covid-19. Jangan sampai orang meninggal karena lamban merespon. Kami harapkan fast respon jadi fokus pemerintah saat ini,” tegas Sitti Rohmi.

Ada 11 Platform Telemedicine yang sudah bekerjasama dengan Kemenkes, yaitu; Alodokter, GetWell, Good Doctor dan GrabHealth, Halodoc, KlikDokter, KlinikGo, Link Sehat, Milvik Dokter, ProSehat, SehatQ, dan YesDok.

“Kita harus mendorong agar Telemedicine ini bisa ada di setiap kabupaten dan kota,” desak Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Aplikasi NTBelib, Perpustakaan Digital di tengah Pandemi

Untuk diketahui, bahwa selama ini Pemprov melalui kerjasama Dinas Kominfotik dan RSUP NTB, telah mengaktifkan layanan TeleKonsultasi yang memberikan layanan serupa melalui pesan whatsapp di nomor 08170001919.

Layanan tersebut sebagai salah satu bentuk fast respon yang dapat dihubungi masyarakat pada pukul 08.00-24.00 wita. Di sini, dokter dan paramedis akan memberikan konsultasi yang tepat terkait isolasi mandiri, obat-obatan, dan berbagai perihal terkait pandemi Covid-19.

diskominfotikntb

Penting menyeelenggarakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, karena Lombok Utara rawan adanya serangan hama penyakit tanaman tembakau.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lombok Utara menyelenggarakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), di Dusun Sentul, Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara, Selasa (12/07/21).

“Kegiatan SLPHT dibayai Rencana Anggaran Kas (RAK) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bidang Perkebunan Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2021,” kata Kasi Pembenihan dan Perlindungan, Moh. Ayusi, saat membuka acara.

Selain itu, sumber aggaranya pada Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada kegiatan penanganan Dampak Perkebunan Iklim (DPI) Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan. Melalui DPA Rincian Belanja Pengendalian dan Penanggulangan Rencana Pertanian Kabupaten/Kota.

BACA JUGA: Panen Raya Madu Lebah Trigona di Lombok Utara

Pelatihan SLPHT dipilih penyelenggaraannya di Dusun Sentul, mengingat dusun ini berpotensi untuk pengembangan tanaman tembakau.

Karena itu, Plt Kabid Perkebunan, Sugiartadi, SP mengatakan, peserta diharapkan lebih aktif mengikuti Sekolah Lapang. Baik dalam mengikuti penyampaian materi (teori) maupun praktik lapangan.

“Dengan melihat langsung proses dan temuan di lapangan itu, menjadi salah satu bahan diskusi kelompok,” jelas Sugiartadi.

Di Dusun Sentul Desa Pendua, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dinilai cocok untuk pengembangan tanaman tembakau.

Meski dalam luasan lahan tanamnya lebih sedikit dibanding dengan daerah lain, namun dari hasil getahnya saja cukup membantu kontribusi kepada daerah sendiri.

Luasan tanam tembakau di Kecamatan Kayangan melebihi 50 hektar, yang sudah ditanam  rata rata berkisan 60-100 cm. Belum lagi yang ada di Kecamatan Bayan yang mencapai 100 hektar, belum lagi yang ada di Kecamatan Pemenang serta Gangga dan Kecamatan Tanjung.

“Jenis yang paling dikenal adalah varitas Kasturi, Virginia, Paroka dan jenis tembakau bandung/katik sebutan petani,” jelas Sugiartadi.

Sugiartadi yang mewakili Kepala Dinas DKPP Kabupaten Lombok Utara saat ditemui di lokasi menjelaskan, pentingnya diselenggarakan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu, karena adanya serangan hama penyakit tanaman tembakau.

“Tanaman tembakau sangat rentan terhadap situasi dan kondisi yang buruk, misalnya terjadi anomali iklim dan adanya serangan organisme penganggu tanaman (OPT) tembakau,” jelasnya.

Lebih lanjut Sugiartadi menuturkan, SLPHT yang diselenggarakan delapan kali pertemuan, agar diikuti peserta secara aktip dan semangat. Mengingat serangan organisme penganggu tanaman (OPT) tembakau tersebut.

Jika dibiarkan bisa berakibat fatal, yakni merugikan petani sendiri, jelasnya.

Menurutnya, adanya permasalahan OPT tersebut, sangat dibutuhkan suatu pembinaan dan pelatihan bagi petani tembakau seperti yang dilakukan saat ini.

“Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan Sekolah Lapang ini  diharapkan mampu mengatasi serangan hama,” ujarnya.

BACA JUGA; Cabang Olahraga E-Sport Diapresiasi KONI Lombok Utara

Selain itu, lanjut Sugiartadi, adanya pelatihan ini para petani mampu meningkatkan produksinya, serta menghasilkan kualitas bahan baku tembakau yang bermutu tinggi, tegasnya.

Dalam mengikuti kegiatan SLPHT, para petani tampak antusias, selain dipandu oleh pemandu lapang juga didukung oleh instruktur dari mantan petugas penyuluh lapangan DKPP KLU.

@ng

Aplikasi NTBelib adalah layanan membaca, berupa perpustakaan digital, yang disiapkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di tengah pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Julmansyah, menjelaskan, salah satu dampak dari PPKM adalah terhentinya seluruh proses pendidikan, tak terkecuali terhadap kegiatan membaca di perpustakaan.

Sehingga terdapat hambatan dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan para pelajar dan mahasiswa di tengah pandemi.

“Kami berusaha hadir secepatnya dalam menjawab kondisi ini. Alhamdulillah, kami telah menyediakan layanan perpustakaan digital yang diberi nama NTBelib,” ujar Julmansyah, saat diwawancarai di kantornya, Selasa (13/7).

Menurut Julmansyah, inovasi dalam bidang perpustakaan, ini, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat di tengah pandemi, serta di era digital saat ini mengharuskan semua layanan instansi pemerintah maupun dunia bisnis, memanfaatkan teknologi informasi.

“NTBelib menyediakan bahan bacaan bagi siswa SD, SMP serta SMA dan SMK. Aplikasi ini bisa didownload di playstore bagi yang memiliki android dan sebentar lagi juga akan rilis di App Store bagi pengguna Apple,” jelasnya.

Dalam aplikasi ini terdapat koleksi bacaan buku pelajaran sekolah yang dapat dipinjam, dengan rincian fiturnya, yaitu; SMP BSE (sekitar 227 koleksi), SD BSE (350 koleksi), dan SMA BSE (111 koleksi). Sementara untuk bacaan umum sudah tersedia 395 koleksi, dengan masing-masing judulnya terdapat 4 copy.

“Ke depan kami akan terus memberi fasilitas layanan koleksi yang sesuai dengan era-nya. Kami hadir menjangkau anak SD dan SMA, dan masyarakat desa terpencil sekalipun, sejauh ada sinyal,” tutur Julmansyah.

BACA JUGA:

• Sinergi dengan BPK demi Kualitas Pengelolaan Keuangan Publik
• Telemedicine sebagai Fast Respon saat Penerapan PPKM di NTB

Perpustakaan Digital, ini, diharapkan membentuk budaya gemar membaca dan meningkatkan indeks literasi, hingga akhirnya memacu literasi untuk kesejahteraan. Selain itu, NTBelib cukup interaktif, terdapat fitur yang pengguna dapat menulis gagasannya, kemudian dapat disimpan dan bisa dikirim ke berbagai platform media sosial.

“Untuk menjadi anggota NTBelib, sangat mudah, cukup daftar dengan nama dan alamat email ketika registrasi,” tegas Julmansyah.

manikp@kominfotikntb

Sinergi antara BPK Perwakilan NTB dengan pemerintah provinsi (pemprov) demi kemajuan pembangunan, baik dari segi sistem maupun pelaporan keuangan lembaga.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, saat menerima kunjungan pejabat baru, Kepala Perwakilan (Kalan) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana, di ruang kerja gubernur, Selasa (13/7).

Dalam kunjungan dan silaturahmi yang berlangsung santai, ini, gubernur meminta sinergi dan kerjasama yang berlangsung selama ini tetap dipertahankan.

Sehingga, semua pekerjaan yang sulit dapat teratasi dengan tetap berkolaborasi, tetap saling mengisi dan dilakukan pembinaan terhadap jajaran, baik pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota.

“Kami mohon dibantu untuk ikut dilakukan pembinaan dan asistensinya,” ujar Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Aplikasi NTBelib, Perpustakaan Digital di tengah Pandemi

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK NTB, Ade Iwan Ruswana, berharap, hubungan dan komunikasi dalam memperbaiki kinerja keuangan lembaga pemrintah di NTB harus terus didorong agar pengelolaan keuangan publik lebih berdampak ke masyarakat.

Dalam kunjungan kepala BPK Perwakilan NTB, ini, turut dihadiri pula oleh; Sekda, Kepala  Inspektorat, kepala BPKAD NTB dan sejumlah pejabat teras BPK Perwakilan NTB.

edy