Witel NTB menyerahkan IndiHome Charity 2021 di tiga lokasi berbeda, yaitu Pondok Pesantren Muhammadiyah Sumbawa, Panti Asuhan Dharma Laksana Mataram dan Pesantren Raudatul Azhar Masbagik.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pada masa pandemik seperti saat ini, kepedulian terhadap sesama adalah hal yang begitu diperlukan. Seperti yang diketahui bersama bahwa tidak sedikit masyarakat yang terdampak langsung akibat pandemi yang sudah berlangsung selama satu tahun lebih.

Wilayah Usaha Telekomunikasi (Witel) NTB menunjukan wujud kepedulian terhadap sesama tersebut dengan melakukan penyerahan IndiHome Charity 2021 di tiga lokasi berbeda, yaitu Pondok Pesantren Muhammadiyah Sumbawa dengan menyerahkan bantuan berupa alat ibadah dan sembako senilai Rp 3 juta, Panti Asuhan Dharma Laksana Mataram dengan menyerahkan bantuan berupa APD dan sembako senilai Rp3 juta, dan Pondok Pesantren Raudatul Azhar Masbagik dengan menyerahkan APD dan sembako senilai Rp4 juta.

Penyerahan charity untuk Pondok Pesantren Muhammadiyah Sumbawa, dilakukan oleh Kakandatel Sumbawa Eko Agus Makhrus. Khusus untuk Panti Asuhan Dharma Laksana Mataram dan Pondok Pesantren Raudatul Azhar Masbagik, diminta untuk mendatangkan perwakilan dari masing-masing yayasan.

Dra. Ni Ketut Kurniwaty selaku Ketua Panti Asuhan Dharma Laksana, dan Yusri Hamzani, selaku Sekretaris Pondok Pesantren Raudhatul Azhar, menghadiri undangan tersebut pada pukul 14.00 Wita di Graha Merah Putih Witel NTB untuk dilakukan penyerahan charity secara simbolis via zoom dari Management TR 5. Kegiatan ini berlangsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.

Mas Ipung selaku GM Witel NTB dan para senior leader menyambut kedatangan Ni Ketut Kurniwaty dan Yusri Hamzani selaku perwakilan dari masing-masing yayasan. Mas Ipung berharap penyerahan charity ini bisa menjadi penyambung kebahagiaan oleh para penerimanya di tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung.

Seluruh perwakilan dari masing-masing yayasan juga menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Telkom Witel NTB dan berharap kegiatan seperti ini dapat dirasakan oleh yayasan lainnya yang juga membutuhkan.

Polda NTB memberikan bansos (bantuan sosial) kepada masyarakat yang terkena dampak pamdemi Covid-19, di antaranya adalah kusir cidomo dan ojek.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah memberikan apresiasi kepada Kapolda NTB, Irjen Pol. Moh Iqbal, atas pemberian bansos kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkabtimnas), Bintara Pembina Potensi Dirgantara (Babinpotdirga), dan Lurah se-Kota Mataram.

“Kami memberikan apresiasi kepada Polda NTB atas bantuan sosial yang diberikan. Satu apresiasi yang kadang kala lupa diberikan, padahal sesungguhnya mereka adalah orang – orang yang selalu memberikan kebaikan kepada kita semua,” kata Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan dalam apel pendistribusian Bantuan Sosial dalam rangka memperingati pengabdian ke – 30 Tahun Alumni Akademi Kepolisian Angkatan 91 Batalyom Bhara Daksa Polda NTB, di Lapangan Baha Daksa Polda, Kamis (29/7).

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol. Moh Iqbal, mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendarmabaktikan pengabdian dengan melakukan berbagai kegiatan sosial.

“Kami ingin mendarmabaktikan sisa-sisa pengabdian kami hari ini dengan simbol-simbol di masa pandemi, setidaknya kami ikut serta membantu, melaksanakan vaksinasi masal yang sudah tervaksin sebanyak 1.054 masyarakat,” jelasnya.

BACA JUGA: Pandemi Covid-19 Picu Penurunan PAD Kabupaten Lombok Utara

Ia juga menuturkan bahwa Polda NTB telah memberikan bansos kepada beberapa masyarakat yang terkena dampak pamdemi Covid-19, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), kusir cidomo, ojek, tukang parkir dan sebagainya, yang totalnya 2.500 bansos.

“Menyempatkan diri datang ke RSUD Provinsi NTB memberikan semangat kepada Nakes , memberi kue dan bunga, kami ingin memberikan simbol respek kepada masyarakat dan tenaga kesehatan,” ungkapnya.

ser

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) per 27 Juli 2021 belum juga maksimal lantaran adanya pandemi Covid-19 yang hingga saat ini terus meningkat kasusnya.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Evaluasi Potensi PAD KLU, yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (28/7).

Dalam rapat yang dihadiri oleh Sekda, Asisten Bidang Pemerintahan, dan unsur pimpinan OPD, tersebut, Bupati Djohan menyatakan maklum atas turunnya perolehan PAD saat ini, namun Kepala OPD di KLU harus tetap optimis bisa meningkatkan PAD.

“Kondisi yang diakibatkan Pandemi Covid-19, memicu penurunan PAD KLU, tetapi yang kita harapkan seluruh aparatur yang ada tetap semangat dan fokus, serta kita ikhtiar maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto, menambahkan, agar seluruh kepala OPD tetap saling mengingatkan dan menguatkan dalam berkoordinasi meningkatkan PAD. Kepala OPD dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan maksimal, agar capaian PAD ke depannya bisa ditingkatkan.

BACA JUGA: Satgas Investasi Ikut Fasilitasi Penyelesaian Gili Trawangan

jfs

Satgas (Satuan Tugas) Percepatan Investasi dan Kementrerian Investasi/BKPM dilibatkan dalam memutuskan pemanfaatan lahan 65 hektar milik Pemprov NTB di Gili Trawangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, pada rapat Fasilitasi Permasalahan Investasi antara Pemprov NTB dan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terkait Tata Ruang, dan Tanah Terlantar di kabupaten Lombok Utara (KLU), digelar secara virtual, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (28/7).

Kehadiran Satgas Investasi dan Kementrerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini, untuk memusyawarahkan secara bersama dan mendengarkan semua informasi terkait masalah tersebut.

“Jangan sampai ada informasi yang tidak lengkap didengar oleh Satgas,” tegas Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah kembali mengatakan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat disana lebih utama, namun di sisi lain akan tetap memuliakan investasi. Jika PT. GTI tetap mengakomodir solusi demi kesejahteraan masyarakat lokal setempat, gubernur mempersilakan untuk melanjutkan investasi.

“Kalau (syarat-syarat) kesepakatan untuk adendum disepakati, kalau tidak ya putus kontrak,” ujar Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Aset Pemprov di Trawangan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sementara itu, Direktur PT. GTI, Winoto, mengatakan, pada prinsipnya adendum untuk mengakomodir kepentingan demi kesejahteraan masyarakat setempat disambut dengan baik.

Winoto mengatakan bahwa sudah sejak awal berinvestasi, banyak gangguan sosial terjadi dari oknum yang tidak ingin kehadiran PT. GTI, sehingga pembangunan terbengkalai.

“Tetapi keinginan baik dari Gubernur NTB untuk memberikan kesempatan berinvestasi dengan catatan memperbaiki masterplan untuk tetap memperhatikan usaha masyarakat akan segera ditindak lanjutinya,” jelas Winoto.

BACA JUGA: Gili Trawangan Dimaksimalkan untuk Masyarakat Setempat, Ini Sikap Gubernur dan Bupati Lombok Utara

Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, kehadiran pemerintah adalah untuk tetap melundungi kepentingan masyarakat, investor dan pemasukan bagi daerah.

“Aspek yang harus diperhatikan dalam investasi adalah hak dan kepentingan masyarakat di lokasi tersebut,” kata Imam.

Imam menegaskan kepada PT. GTI agar berkomitmen merealisasikan rencana investasinya, tentunya dengan mengedepankan kesepakatan dengan Pemprov NTB.

Maka konklusinya adalah poin pertama, agar pemprov bersama dengan pemerintah KLU segera melakukan verifikasi dan pendataan seluruh aset serta properti yang ada di lahan 65 Ha.

Poin ke-dua, hasil verifikasi akan dibahas kembali dengan PT. GTI terkait perubahan masterplan yang mengakomodir usulan pemprov sesuai dengan informasi dari hasil verifikasi.

Kemudian poin tiga, setelah rapat yang akan dilakukan oleh pemprov, Pokja III, Satgas dan PT.GTI, akan dipastikan apakah PT.GTI siap melanjutkan rencana investasi atau menyatakan ketidaksanggupannya melanjutkan investasi di Gili Trawangan.

Dan poin keempat, rencana pengembangan di Gili Trawangan harus memiliki dokumen kesesuaian tata ruang.

“Jadi kami berharap ada upaya juga segera merevisi tata ruang di area tersebut agar tidak menyalahi aturan ke depan,” tutupnya.

edy

Kunci aman dan produktif yang dapat dilakukan masyarakat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan produktif tetap bisa dilaksanakan, seperti; pedagang tetap bisa berdagang, semua tetap bisa bekerja, tetapi dalam situasi dengan kebiasaan baru yaitu hidup New Normal.

“Bila semua taat prokes dan aturan serta himbauan, maka semua kegiatan dan aktifitas tidak akan diperketat dan dibatasi,” ujar Sitti Rohmi saat menyampaikan sambutan dalam acara “Uji Publik Rencana Aksi Open Government Partnership (OGP) Local”, yang dilaksanakan via zoom meeting, Rabu (28/7).

Sitti Rohmi menegaskan bahwa pandemi covid-19 menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Pemerintah telah menggalakkan berbagai protokol kesehatan (prokes) agar masyarakat dapat terus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pemerintah terus menggalakkan protokol kesehatan covid-19, namun apabila tidak diikuti dengan ketaatan kita bersama dalam mematuhi prokes maka semua upaya yang dilakukan pemerintah sia-sia, untuk itu perlunya seluruh elemen masyarakat ikut serta patuh terhadap prokes,” tegasnya.

BACA JUGA: NTB Raih Program OGP, Pelayanan Publik harus Dioptimalkan

mit/ser

NTB, satu-satunya provinsi yang masuk Program OGP Internasional bersama empat kabupaten/kota, yaitu kota Semarang, kabupaten Banggai, Brebes dan Sumbawa Barat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengungkapkan hal tersebut saat membuka acara Uji Publik Action Plan, Open Government Partnership (OGP) Internasional, yang berlangsung secara daring, Rabu (28/7).

“Kita sudah masuk untuk berkompetisi harus betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin,” kata Sitti Rohmi.

Program-program yang telah digagas oleh pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya program unggulan NTB Care. Sitti Rohmi mengatakan bahwa NTB Care hadir kemasyarakat sebagai media yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagi keluh kesah dengan pemerintah.

“Dengan komunikasi dua arah yang baik sebagai modal awal yang baik bagi pemerintah sehingga apapun yang ingin disampaikan oleh masyarakat bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi NTB Care,” ujarnya.

Sitti Rohmi juga menjelaskan kehadiran Posyandu Keluarga sebagai media edukasi berbasis dusun yang menangani permasalahan kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat. Adanya sistem informasi Posyandu Keluarga dapat merangkum seluruh data-data posyandu keluarga se-NTB.

“Data tersebut dapat menjadi bahan kita untuk melakukan action-action ke depan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Anak Mesti dijaga Kesehatan Fisik dan Mentalnya di Masa Pandemi

Sementara itu, program unggulan NTB Satu Data sebagai salah satu solusi Provinsi NTB dalam masalah kurang keakuratan data. Seluruh OPD dapat memanfaatkan NTB Satu Data dalam pengelolaan data dan saat menjalankan program

Di sisi lain, Sitti Rohmi mengapresiasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atas masuknya ke dalam Program OGP.

“Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong KSB menjadi salah satu kegiatan yang dapat dicontoh oleh kabupaten/kota yang lain, karena sistem gotong royong sudah tumbuh sejak dahulu sehingga pada saat terjadinya bencana alam kita dapat langsung bergerak,” pungkas Sitti Rohmi.

ser

Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, di masa pandemi penting menjaga anak tetap sehat fisik dan mental, sebab itu suara anak harus didengar.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hj. Niken menekankan pentingnya akses vaksinasi bagi anak sekolah sebagai perlindungan. Ia berharap Forum Anak yang telah mengerti pentingnya vaksinasi dapat mendorong dan mendukung dilakukannya vaksinasi bersama di setiap tempat tinggal secara mandiri bagi anak ataupun orang dewasa yang belum mengerti.

“Kebutuhan anak tidak sama dengan orang dewasa. Dimasa pandemi ini banyak juga anak yang terpapar virus karena kelalaian prokes atau belum mendapatkan vaksinasi”, ujar Hj. Niken saat Webinar bersama Forum Anak NTB, di pendopo, Rabu (28/7).

Selama dua tahun ini banyak pelajaran berharga yang dapat dihimpun saat kesulitan dalam bermain, belajar dan beribadah. Untuk itu penting bagi anak memiliki jejaring sendiri di lingkungan mereka untuk membahas dan menyuarakan konteks yang riil dengan lingkungan sekitar.

“Anak adalah generasi yang cerdas dan rasional yang bisa diharapkan menjadi generasi tangguh di masa depan”, tuturnya.

BACA JUGA: NTB Raih Program OGP, Pelayanan Publik harus Dioptimalkan

Sementara itu, wakil PLAN NTB, Rizki Mahardika yang kerap bekerjasama dengan Forum Anak NTB, mengapresiasi upaya yang dilakukan agar anak dapat terus berkarya sekaligus menjaga anak anak di masa pandemi.

Dikatakannya, Forum Anak yang digelar Juni lalu dalam rangkaian Hari Anak Nasional menghasilkan beberapa poin suara anak yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Diantaranya, penanganan serius eksploitasi anak dan narkoba, fasilitas ramah anak dan rumah rehabilitasi bagi anak pelaku kriminal.

“Kami berharap suara anak dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan khusus yang berpihak kepada anak”, kata Rizki.

jm

Tim khusus dibentuk untuk mempermudah komunikasi petani tembakau dengan perusahaan besar, sehingga petani tembakau sejahtera.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah meminta kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB bersama petani tembakau membentuk tim khusus dalam mempermudah solusi yang dihadapi oleh para petani tembakau selama ini.

Gubernur menyatakan hal tersebut saat menerima kunjungan Koalisi Bersama Petani Tembakau Lombok, di ruang kerjanya, Rabu (28/7).

“Tim khusus itu nantinya diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dalam meningkatkan bahan baku tembakau maupun pengadaan pupuk dan lain sebagainya,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain itu, Zulkieflimansyah juga meminta kepada para petani untuk mengubah kegiatan oven tembakau yang sebelumnya menggunakan kayu bakar agar beralih ke oven yang memanfaatkan teknologi. Upaya ini untuk meminimalisir pemakaian kayu dalam skala besar yang merusak ekosistem hutan di beberapa daerah.

BACA JUGA: Gili Trawangan Dimaksimalkan untuk Masyarakat Setempat, Ini Sikap Gubernur dan Bupati Lombok Utara

Sementara itu, Ketua Koordinasi Koalisi Bersama Petani Tembakau Lombok, Sarjan Lepak berterima kasih terhadap respon cepat gubernur atas permohonan bersilaturahmi melalui akun facebook pribadi gubernur.

“Alhamdulillah semua petani tadi di respon baik sama pak gubernur. Pak Gubernur juga akan siap membantu para petani tembakau baik memperkuat hubungan dengan perusahaan perusahaan besar pemasok tembakau kita,” tuturnya.

manikp@kominfo

Saat Dengan Pendapat, Komisi V DPRD NTB sampaikan sorotan serius terkait dengan ketersediaan oksigen yang masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap penanganan Pandemi Covid-19,  memanggil Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa, (27/07/21).

RDP tersebut digelar karena melihat penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB terus menunjukkan tren peningkatan. Padahal telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, termasuk dengan menggelontorkan anggaran yang cukup besar.

BACA JUGA: Distribusi Oksigen Harus Merata dan Selektif Penggunaannya

“Pemerintah sudah bekerja maksimal, tapi memang tingkat Pandemi ini terus naik, dan ini belum puncaknya. Sementara di satu sisi kita punya keterbatasan untuk menanganinya,” ujar Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri.

Melihat lonjakan kasus Covid-19 di NTB, Komisi V kemudian memberikan saran kepada pemerintah untuk mengambil sejumlah kebijakan strategis. Diantaranya penanganan pasien Covid-19 supaya dilakukan dengan terpusat.

“Kita tawarkan solusi agar rumah sakit swasta itu untuk menangani penyakit bukan Covid-19. Tapi rumah sakit milik pemerintah khusus menangani pasien Covid-19 agar tidak campur aduk,” ungkapnya.

Kemudian itu hal yang menjadi sorotan cukup serius Komisi V yakni terkait dengan ketersediaan oksigen yang masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan.

“Masalah oksigen ini jelas kita sangat kurang tapi sedang diupayakan cara-cara yang luar biasa untuk pengadaannya. Kami minta dalam situasi seperti ini tidak bisa kita pakai cara normal, harus ada cara cerdas. Karena kondisi Covid-19 di daerah kita ini memerlukan kerja keras,” tegasnya.

Dari pantauan Dewan, disadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan hampir pada semua lini dalam penanganan Covid-19 ini. Namun demikian, ia mengharapkan supaya pemerintah daerah tidak menyerah begitu saja.

BACA JJUGA: Oksigen dan Obat Dijamin Tersedia, Masyarakat Jangan Cemas

“Kalau kita baratkan kondisi kita saat inu yang serba terbatas, ibarat pakai selimut, kaki ditutup kepala kelihatan, kepala ditutup, kaki kelihatan. Begitulah kondisinya kita dalam menghadapi Covid-19 ini,” jelasnya.

Ast

Proses Adendum antara Pemrov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah, Sikap Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara Menekankan kesejahteraan masyarakat setempat

MATARAM.lombokjournal.com  ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc.,  dan Bupati Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH menyatakan sikapnya terkait pemanfaatan aset Pemrov NTB yang dikelola PT. Gilingan Terawangan Indah (GTI), yakni harus menyejahterakan masyarakat.

“Apa yang dilakukan pemerintah selama ini, tentunya untuk mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat KLU,” kata Gubernur Zul.

Hal itu ditegaskan dalam rapat evaluasi proses Adendum antara Pemrov NTB dengan PT. GTI, Selasa (27/07/21) di ruang kerjanya.

Sama dengan Gubernur, Bupati Lombok Utara (KLU) H.Djohan Sjamsu, SH menyatakan sikap dan komitmennya untuk mendukung upaya yang dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam pemanfaatan aset Pemrov NTB seluas 65 Ha untuk masyarakat Gili Trawangan.

BACA JUGA: Gotong Royong dan Taat Prokes Bisa Putus Mata Rantai Covid-19

Djohan tegas mengatakan, apabila keputusan tidak memberikan solusi dan berpihak kepada masyarakat maupun daerah, lebih baik kontraknya diputuskan saja.

Ini sikap kami bersama dengan Pak Gubernur, pokoknya harus dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, tuturnya.

“Jadi intinya Gili Trawangan harus bisa dinikmati dan dimaksimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

BACA JUGA: Oksigen dan Obat Dijamin Tersedia, Masyarakat Jangan Cemas

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, Sekda NTB, Asisten I Setda NTB dan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

nn/diskominfotik