Wisata kita harus aman dari segala hal, sehingga wisatawan akan merasa bahagia ketika berlibur ke NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta kepada Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB memperkuat kegiatan promosinya dengan memanfaatkan semua platform media sosial atau teknologi infomasi yang berkembang saat ini.

Kegiatan ini dinilai efektif menyasar semua kalangan masyarakat meskipun di tengah pandemi Covid-19 yang masih mewabah.

Menurut Ummi Rohmi – sapaan akrabnya -, potensi pariwisata pulau Lombok dan pulau Sumbawa harus dikemas seindah mungkin untuk menarik minat kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Meski disadari, pariwisata adalah salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi Covid-19.

“Saya harap teman-teman BPPD lebih fokus lagi untuk meningkatkan kegiatan promosi memanfaatkan teknologi informasi saat ini,” harap Ummi Rohmi saat audensi bersama Tim BPPD NTB di ruang kerjanya, Selasa (27/04).

Ummi Rohmi menjelaskan, salah satu kunci untuk mengangkat potensi wisata di NTB terletak pada kegiatan promosi. Untuk itu, BPPD harus bersinergi dengan semua pihak untuk mengangkat potensi alam yang luar biasa, baik pantai, gunung, air terjun dan wisata desanya. Semua itu merupakan modal besar yang dimiliki oleh Provinsi NTB yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Bumi Gora.

“Untuk memoles semuanya itu, tentu kuncinya adalah kerja sama semua pihak untuk sama mengangkat nama baik NTB yang sama-sama kita cintai,” tutur Wagub.

Oleh karenanya, Ummi Rohmi juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditata dan dikelola dengan baik. Terutama menata lingkungan yang baik di semua sektor destinasi pariwisatanya. Begitu juga bagi penggiat pariwisata yang bergerak di travel, transpot maupun industri pariwisata lainnya agar mampu bersaing secara profesional dalam menyambut para tamu.

“Wisata kita harus aman dari segala hal, sehingga wisatawan akan merasa bahagia ketika berlibur ke NTB,” harap Ummi Rohmi.

BACA JUGA:

• Munarman Ditangkap tim Densus 88 Antiteror Polri
• Pemprov NTB dan LPP TVRI Matangkan Konsep Publikasi NTB Gemilang

Menanggapi hal itu, Kepala BPPD NTB, Ari Garmono mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan upaya promosi yang masif lagi. Bahkan tahun ini, BPPD akan menggelar lomba video dan fotografer tentang destinasi pariwisata Pulau Lombok.

“Insya Allah dalam waktu dekat, kita menggelar lomba itu dengan mengundang para kreator muda untuk mempromosikan destinasi pariwisata di NTB,” ungkapnya

Oleh karenanya, ia meminta dukungan dan sinergitas semua OPD lingkup Provinsi NTB untuk mensupport demi mengangkat potensi-potensi pariwisata di tengah pandemi Covid-19. Karena dampak dari pandemi, semua destinasi mengalami penurunan kunjungan wisatawan yang mempengaruhi pendapatan daerah maupun para pelaku pariwisata kehilangan pekerjaannya.

“Ini menjadi PR kita bersama, meski begitu dengan upaya promosi yang akan kita lakukan setidaknya dapat menawarkan berbagai destinasi yang akan meningkatkan kunjungan wisatawan jika pandemi ini berlalu,” harapnya.

Selain itu, sebagai pengurus BPPD yang baru, bersama dengan pengurus lainnya, pihaknya akan tetap melakukan promosi potensi wisata yang dimiliki. Begitu juga dengan promosi desa wisata yang ada di NTB yang kini cukup tranding digencarkan oleh pemerintah.

Manikp@kominfo

lombokjournal.com —

Pengacara Habib Rizieq, Aziz Yanuar, saat dimintai konfirmasi soal penangkapan Munarman, Selasa (27/4/2021), mengaku akan menempuh jalur hukum.

“Kita akan praperadilan,” ujar Aziz Yanuar.

Di pihak lain, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menjelaskan Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Selain itu, Munarman juga diduga menyembunyikan informasi perihal terorisme. Juga diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme.

“Bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,” jelas Argo.

Sementara itu, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menuturkan penangkapan Munarman merupakan hasil pengembangan dari penangkapan teroris sebelumnya.

“Sekarang dalam proses dibawa ke Polda Metro Jaya. (Dasar penangkapan Munarman) tentunya dari beberapa penangkapan teroris sebelumnya,” ucapnya.

Munarman lahir di Palembang, Sumatra Selatan, 16 September 1968.  Dia terjun ke dunia advokasi saat menjadi relawan pada LBH di Palembang tahun 1995.

Selang dua tahun kemudian, kariernya menanjak dengan menjadi Kepala Operasional LBH Palembang. Namanya mulai menasional saat menjabat koordinator Kontras Aceh pada medio 1999-2000.

BACA JUGA: Munarman Ditangkap tim Densus 88 Antiteror Polri

Karirnya berlanjut hingga dia menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras dan pindah ke Jakarta. Dengan sederet jabatan itu, tidak heran jika cabang pendukung pencalonannya menjadi orang nomor satu di YLBHI.

Munarman, mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2002-2007.

Rr

lombokjournal.com —

Munarman, Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) akhirnya ditangkap Densus 88 Terkait Kasus Terorisme, Selasa (27/04/21).

Penangkapan mantan Ketua Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu terkait kasus baiat di UIN Jakarta, kemudian juga kasus baiat di Makassar, dan mengikuti baiat di Medan.

“Jadi ada tiga hal tersebut,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan pada wartawan, Selasa (27/04).

Berdasarkan keterangan polisi, Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Selain itu bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Tim densus 88 menemukan sejumlah serbuk hingga cairan dalam botol, saat menggeledah eks markas FPI.

Diduga, serbuk dan cairan ini merupakan bahan peledak bom. Beberapa tabung isinya adalah serbuk yang dimasukkan dalam botol- botol.

Munarman telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus baiat terhadap ISIS.

Ia sempat menjadi sorotan karena hadir dalam sebuah acara FPI, i dalamnya terdapat agenda baiat kepada ISIS di Makassar, Sulawesi Selatan. Video acara baiat terhadap ISIS di Makassar itu juga viral di media sosial.

Tapi ia sempat membela diri. Itu diungkapkannya di acara “Mata Najwa” yang tayang pada 8 April 2021. Dalam wawancara dengan Najwa Shihab ia mengatakan, hanya jadi pembicara  isu counter-terrorism tanpa tahu ada agenda lain.

Munarman pun mengaku sama sekali tidak tahu ada agenda pembaiatan kepada kelompok teroris Negara Islam dan Suriah (ISIS).

BACA JUGA:

• Penangkapan Munarman, Tim Kuasa Kukum Akan Tempuh Jalur Hukum

Munarman ditangkap hari Selasa  oleh tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri  di Perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan.

Penangkapan itu dibenarkan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono.

Rr

Siaran TVRI terkait NTB Gemilang hendaknya fokus pada program unggulan seperti; industrialisasi, Revitalisasi Posyandu, Desa Wisata, NTB Bersih dan Melayani, beasiswa NTB

MATARAM.lombokjournal.com —

Kekayaan alam dengan berbagai suguhan destinasi wisata membuat NTB – yang dijuluki Bumi Gora – menjadi magnet bagi nasional dan dunia untuk digelarnya berbagai even besar. Sebutlah misalnya; KEK Mandalika dengan akan diselenggarakannya MotoGP pada Maret 2022.

“Karena itu kontribusi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik bisa bersinergi dan bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk mensiarkan berbagai program unggulan dan hal-hal menarik yang perlu diketahui oleh masyarakat secara luas, nasional maupun internasional,” kata Wagub NTB, Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah, M.Pd., pada penerimaan Kepala TVRI NTB, Sanny Damanik di ruang kerja Wagub NTB, Selasa (27/4).

Silaturrahmi Kepala TVRI NTB baru tersebut didampingi oleh Kadiskominfotik NTB, Dr. Najamudin Amy, S.Sos., M.M., dan Kasi Pengembangan Usaha serta Kasi Pemberitaan TVRI NTB. Sebagaimana diketahui sebelum bertugas di NTB, Sanny diamanahkan sebagai Kepala TVRI Jambi.

Wagub NTB menambahkan, perkembangan media saat ini demikian pesatnya tidak hanya media mainstream, namun juga media sosial, sebagai wadah untuk menyebarluaskan kabar dan informasi penting. Kekeliruan informasi yang disajikan bisa menjadi bumerang atau umpan balik berakibat fatal.

“Namun semua itu kuncinya bagaimana kita bersinergi dengan media (TVRI, red) untuk mempublikasikan hal-hal baik dari NTB. Tentu hal ini juga menjadi motivasi ataupun support untuk menyemangati kerja-kerja kita dalam meraih kemajuan bersama. Selama program-program baik yang ditawarkan dan kerja sama dengan Pemprov NTB, kita pasti dukung,” tandas salah satu perempuan inspiratif Indonesia ini.

Wagub juga menyinggung program-program siaran yang akan direncanakan TVRI terkait pembangunan NTB Gemilang hendaknya lebih fokus pada berbagai program unggulan NTB seperti; industrialisasi, Revitalisasi Posyandu, Desa Wisata, NTB Bersih dan Melayani, beasiswa NTB serta lainnya .

Yang perlu dicatat juga adalah pemikiran masyarakat seperti; tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kader kesehatan, kader Posyandu ataupun masyarakat bawah perlu ditayangkan sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan NTB.

“Jadi tidak hanya menampilkan pendapat dari pimpinan daerah ataupun Kepala Dinas. Masyarakat sudah jenuh dengan tampilan-tampilan seperti itu. Cara ini juga dilakukan untuk bisa mengedukasi masyarakat secara terus-menerus agar terlibat dalam setiap program pembangunan daerah,” terang Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi ini.

BACA JUGA:

• Bupati Lombok Utara Panen Perdana Padi Varietas Sertani
• Tiongkok, Gurun Pasir Diubah Jadi Padang Subur

Sementara itu, Kadis Kominfotik Provinsi NTB, Dr. Najamudin Amy, S.Sos, MM menambahkan, selama ini antara pemprov NTB dengan TVRI NTB dan Nasional selalu bersinergi serta bekerjasama untuk mensiarkan berbagai program unggulan Pemprov NTB dalam acara “Dialog NTB Gemilang”.

Kedepan pola kerjasama seperti ini akan semakin dimatangkan bahkan ditingkatkan dengan melihat kekayaan subtansi dan pengelolaan yang lebih jelas.

Najamudin mencontohkan dalam mengangkat program unggulan revitalisasi Posyandu tidak hanya narasumbernya terbatas pada Kepala OPD terkait saja, namun ke depannya lebih pada pernyataan masyarakat seperti; kader Posyandu yang berjuang gigih menjalankan tugas kesehariannya.

“Masyarakat juga kita minta untuk turut berbicara terkait program pembangunan pemerintah daerah. Termasuk kaum milenialnya, pemerhati, para kader dan lain sebagainya. Maka sajian informasinya menjadi lebih kreatif dan masyarakat juga tertarik untuk menonton.

Kepala TVRI NTB, Sanny Damanik, mengungkapkan agar kehadirannya sebagai pimpinan TVRI NTB yang baru bisa diterima oleh Pemprov dan masyarakat NTB. Pihaknya berkomitmen untuk terus-menerus mensiarkan geliat pembangunan di NTB, dengan kemajuan pariwisatanya termasuk akan digelarnya even internasional MotoGP 2022 mendatang.

Menurutnya, TVRI tidak hanya bergerak dalam bidang siaran visual (layar kaca) tapi juga mengembangkannnya melalui siaran-siaran digital dengan adanya media-media baru. Sebagai lembaga penyiaran publik TVRI hadir sebagai garda terdepan menginformasikan keberhasilan pembangunan program kerja pemerintah pusat hingga Pemprov dan Pemkab/Kota se Indonesia.

“Kami berharap bisa bersinergi dengan program kerja Pemprov NTB. Kalender even NTB juga bisa kita publikasikan secara langsung. Kita tidak hanya bersiaran lewat media layar saja tapi juga lewat media lainya seperti youtube, instagram dan beberapa media baru.

Pada kesempatan tersebut dilakukan penyerahan rencana kerja program siaran TVRI NTB menuju NTB Gemilang yang diserahkan Kepala TVRI NTB kepada Wagub NTB.

herikp@diskominfotik

lombokjournal.com —

Sampai hari ini Tiongkok telah berhasil menghijaukan 3 gurun pasir.

Satu. Saihanba National Park

Saihanba terletak di Weichang Manchu and Mongol Autonomous County, di propinsi Hebei.

Kini Menjadi National Park

DUA. Gurun Pasir Maowusu:

Gurun ini juga dikenal dengan nama Mu Us desert. Lihat peta dibawah ini, area yang dihijaukan Mu Us desert dan Loess Plateau di propinsi Shaanxi.

Gurun Pasir Kubuqi

Setelah sukses dengan Maowusu. Tiongkok melakukan penghijauan gurun pasir Kubuqi di Mongolia Dalam. Gurun pasir ini adalah bagian dari Gobi desert dan lebih luas dari Maowusu. Proyek Kubuqi ini menjadi terkenal di dunia karena kali ini Tiongkok menggandeng UNEP (United Nation Environtment Protection).

Sampai saat ini, proyek penghijauan Kubuqi belum sepenuhnya selesai. Baru sekitar 60% yang telah berhasil dihijaukan. Perhatikan foto terakhir diatas….☝️.…nampak jelas masih ada area yang berupa padang pasir.

Dengan aktif menghijaukan padang pasir ini. Pemerintah Tiongkok telah berhasil menambah area pertanian dan peternakan. Dari tiga gurun pasir yang telah dan tengah dihijaukan tsb Tiongkok telah mendapatkan area ~ sekitar ~ seluas Sri Lanka untuk dihutankan dan pertanian serta peternakan. Dalam jangka panjang, ini akan sangat bernilai dalam meningkatkan ketahanan pangan mereka terutama untuk menopang hidup 1.4 milyar rakyatnya.

Baca Hal :  1  /  2  / 

Baca hal sebelumnya: Tiongkok, Gurun Pasir Diubah Jadi Padang Subur

Mantan Pengamat Politik, Ekonomi dan Pembangunan; pernah belajar di Murdoch Uniersity

lombokjournal.com —

Penghijauan gurun pasir telah dilakukan oleh Tiongkok, Israel dan beberapa negara Arab. Bagi Israel dan negara-negara Arab penghijauan dilakukan dalam area yang relatif kecil dan terbatas.

Namun Tiongkok jauh berbeda. Penghijauan dilakukan dalam skala raksasa, masif dan menyeluruh untuk mengubah sebuah gurun pasir menjadi lahan pertanian atau peternakan.

Dengan demikian hanya di Tiongkok dimana ada gurun pasir yang lenyap di peta, karena tinggal nama dalam sejarah.

Bagaimana caranya? Kok bisa padang pasir dihijaukan? Lihat saja foto-foto di bawah ini:

Proses penanaman dengan membuat kotak-kotak. Tiap kotak dipersiapkan untuk satu pohon.

Kemudian, proses penanaman dimulai.

Tanamanpun mulai tumbuh

Jika pohon-pohon telah mulai tinggi. Lingkungan vegetasi pun bertahap berubah, hewan dan burung mulai berdatangan. Berbagai jenis tanaman pendamping mulai tumbuh dan yang terakhir iklim didaerah tsb berubah menjadi lebih sejuk dan nyaman.

Baca Hal :  1  /  2  / Menghijaukan 3 Gurun Pasir

lombokjournal.com —

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, menegaskan pemerintah punya komitmen tinggi untuk memajukan kebudayaan.

Namun, ia mengakui proses di lapangan tak mudah sehingga peraturan pelaksanaannya belum terbentuk.

“Supaya UU bisa dilaksanakan maka perlu ada peraturan turunan berikutnya. Seperti ada Perpres (Peraturan Presiden), Perda (Peraturan Daerah).  Masukan ini akan saya tindak lanjuti. Kalau masih ada masalah pendanaan, kuncinya ada di Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Menurutnya, implementasi (UU) sangat tidak mudah, sebagaimana Undang-undangnya juga sulit dilahirkan. Ini termasuk bayi yang sulit lahir, Undang-undangnya.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, mengatakan draf Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Pemajuan Kebudayaan sebetulnya telah disiapkan dan kini sudah masuk di Sekretariat Negara.

Adapun perihal Strategi Kebudayaan, meski belum disahkan Presiden, telah ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan melansir kebijakan yang merujuk pada strategi tersebut.

Ia pun menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam menerapkan UU Pemajuan Kebudayaan.

“Kebijakan di daerah tergantung pada pemerintah daerahnya. Saran saya, kita buat forum di tingkat kabupaten/kota soal ini. Saya kira Pak Menko punya komitmen untuk duduk Bersama dengan teman-teman di daerah,” ucapnya.

Dimoderatori oleh salah satu pendiri Rumata’ Artspace, Lily Yulianti Farid, webinar ini dibuka dengan penampilan komika Sakdiyah Ma’ruf.

“Kita mau nanya soal Dana Perwalian Kebudayaan Pak. Kita senang lho, janjinya 5 triliun. Eh, dapatnya 2 triliun. Itu kayak mau nikah, dijanjikan mahar,” ujarnya berseloroh. “Eh, maharnya setengah, sudah gitu bayarnya pakai utang!”

Webinar ini adalah rangkaian dari kegiatan jangka panjang Koalisi Seni untuk mengadvokasi pemajuan kebudayaan.

Rr

Baca hal:  1  / 2  /  3  /

Baca hal sebelum: Pak Jokowi, Indonesia Darurat Budaya, Mana Janjimu?

lombokjournal.com —

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan (UU PK) itu mengamanatkan pemerintah memfasilitasi inisiatif warga negara untuk memajukan kebudayaan.

Sayangnya, meski sudah empat tahun berlalu, belum banyak amanat UU PK yang terpenuhi.

Koalisi Seni memantau ada 17 hal dalam UU yang harus dibuat peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri dalam 2 tahun.

Sejauh ini, Perpres sudah ditetapkan, sementara PP terganjal dalam tahap harmonisasi karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum bersedia memberi paraf persetujuan pada drafnya.

Terlebih lagi, koordinasi lintas Kementerian/Lembaga memakan waktu lama.

Selain itu, semestinya Presiden segera mengesahkan Strategi Kebudayaan hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Tetapi, hingga kini strategi itu belum juga ditandatangani Presiden, sehingga isi dokumen tersebut tak sepenuhnya masuk Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hanya bisa memasukkan isu kebudayaan ke dalam RPJMN tanpa didukung dokumen Strategi Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Sementara itu, tahun 2018, Presiden mengucap janji Dana Perwalian Kebudayaan (DPK) akan mendapat anggaran Rp5 triliun. Nyatanya, alokasi DPK di APBN 2021 cuma Rp2 triliun – tak sampai separuh komitmen awal – dan Lembaga Pengelola DPK tak kunjung dibentuk.

Pendeknya, Presiden belum mampu memajukan kebudayaan yang ia sendiri sebut sebagai DNA bangsa Indonesia.

Untuk mengatasinya, Presiden Joko Widodo harus segera beraksi dan membuang keraguannya. Ada tiga hal yang disarankan Koalisi Seni.

“Pertama, Presiden harus memerintahkan semua kementerian yang terlibat segera merampungkan penyusunan RPP tentang Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan. Kedua, ia harus segera menandatangani Strategi Kebudayaan, memerintahkan jajarannya menyusun Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, serta memasukkannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Ketiga, Presiden harus segera merampungkan pembentukan lembaga pengelola DPK agar anggarannya dalam APBN dapat didistribusikan kepada masyarakat yang memiliki inisiatif Pemajuan Kebudayaan,” ujar Manajer Advokasi Koalisi Seni, Hafez Gumay.

Baca hal:  1  / 2  /  3  / Peran Pemda Penting dalam Menerapkan UU PK

lombokjournal.com —

Para seniman dan pegiat budaya menagih janji Presiden Joko Widodo dalam memajukan kebudayaan Indonesia.

Empat tahun selepas Undang-undang Pemajuan Kebudayaan (UU PK) disahkan, belum ada perkembangan berarti.

Kusen Alipah Hadi, Ketua Pengurus Koalisi Seni, menyerukan itu dalam siaran pers Koalisi Seni Indonesia, Selasa (27/04/21).

“Pak Jokowi, Indonesia sudah darurat budaya. Ayo segera jalankan amanat Undang-undang Pemajuan Kebudayaan!” seru Kusen.

Kusen tidak sendiri, ia menyerukannya bersama lebih dari seratus seniman dan pegiat budaya. Mereka kompak mengenakan pakaian abu-abu dan hitam, menyiratkan kemandekan budaya bakal membuat hidup suram.

Tuntutan tersebut disuarakan dalam webinar “Maju Terus, Pantang Ragu: Empat Tahun UU Pemajuan Kebudayaan” yang diselenggarakan Koalisi Seni, Selasa (27/04/21).

Direktur Bumi Purnati Indonesia, Restu Imansari Kusumaningrum, ikut memprotes kelambatan tersebut, meski menolak menempatkan pegiat seni budaya sebagai korban.

“Kita bantu gotong-royong, menyusun strategi agar Bapak Presiden melihat. Ini strategi kebudayaan untuk memajukan bangsa yang besar. Kalau ini nggak segera kita lakukan bersama, pekerjaan di lapangan tidak akan maksimal,” kata Anggota Koalisi Seni itu.

Adapun musisi Nova Ruth berbagi pengalamannya mengarungi samudera dunia dengan kapal seni budaya Arka Kinari.

Inisiatif tersebut tak banyak disambut Pemerintah Daerah maupun mayoritas Kedutaan Besar Indonesia.

“Jangan-jangan, nenek moyangku seorang pelaut itu hanya ‘katanya’? lalu, apakah UU PK itu juga, ‘katanya’?” ujar perempuan yang juga merupakan Anggota Koalisi Seni tersebut.

“Kebudayaan menentukan ekosistem lingkungan kita. Darurat budaya adalah darurat iklim juga, bencana budaya adalah bencana iklim juga. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang hanya responsif terhadap bencana.”

Disahkan pada 2017, UU PK adalah salah satu produk hukum yang baik karena menempatkan pemerintah sebagai fasilitator, bukan tukang larang.

Baca hal:  1  / 2  /  3  / Presiden Belum Sahkan Strategi Kebudayaan

Jadi abang, jangan jauh-jauh dari kita, bila ada hal-hal yang dibutuhkan oleh daerah, bisa kita mintakan bantuannya

MATARAM.lombokjournal.com —

Berlangsung sederhana dan keakraban yang hangat dalam momentum Ramadhan, Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., melepas Purna Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu Bayu Windya, M.Si., Senin (26/04/21) di Pendopo Gubernur NTB.

Pemerintah Provinsi NTB, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lalu Bayu Widya, atas pengabdian dan dedikasinya terhadap bangsa, negara dan daerah.

“Kami atas nama pemerintah daerah sadar betul bahwa kita akan kehilangan sosok yang hangat dan sederhana,” kata Doktor Zul, didampingi ketua TP.PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Untuk itu, dedikasi dan pengalaman Miq Bayu sapaan Lalu Bayu Windya, masih dibutuhkan. Apalagi perannya sebagai tokoh masyarakat di Pulau Lombok.

“Jadi abang, jangan jauh-jauh dari kita, bila ada hal-hal yang dibutuhkan oleh daerah, bisa kita mintakan bantuannya,” harap Gubernur.

Menurut Gubernur, seorang pimpinan yang dilepas dengan rasa haru, penuh kehangatan dan semua orang merasa kehilangan adalah sosok pemimpin yang dicintai.

“Beruntung Miq Bayu, adalah sosok pemimpin yang disenangi banyak orang,” puji Gubernur.

Selain itu, ia menuturkan bahwa, betul yang disampaikan Sekda, diawal membuka acara tadi, ada kalimat pendek yang menentramkan, bahwa semuanya akan berlalu.

Jadi kelihatan sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Ia memaknai bahwa setiap orang yang mendapat jabatan, dapat posisi, baik itu kepala Dinas, Sekda atau Gubernur, jangan mensikapinya secara berlebihan. Karena setelah masanya, suatu saat akan berlalu.

Begitu juga dalam posisi kehidupan ini. Ada siang pasti ada malam, ada suka pasti ada duka. Indahnya hidup dan kehidupan, karena mampu dimaknai bahwa segala sesuatu itu akan berlalu.

Sepenggal kalimat untuk melepas purna bakti Miq Bayu, Every Ending is a New Begining, Setiap Akhir merupakan Awal yang baru. “Saya setuju dengan kalimat ini,”ucap Gubernur.

BACA JUGA: Bupati Lombok Utara Panen Perdana Padi Varietas Sertani

Sementara itu, Drs. Lalu Bayu Widya, M.Si, mengapresiasi atas kehangatan dan keakraban untuk melepas masa baktinya.

Diceritakannya bahwa pengalaman menjadi abdi negara sudah dilaluinya di daerah, sejak di Kabupaten Dompu hingga kembali ke Pulau Lombok.

“Banyak pengalaman dan cerita kehidupan yang menyertainya bersama beberapa kepala OPD sejak awal menjadi PNS,” sebutnya terharu, didampingi Istri Hj. Dedeh.

Ia juga menyampaikan ucapakan terima kasih atas keakraban, kehangatan dan komunikasi yang baik selama bersama Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

“Pak Gubernur ini merakyat, tidak ada sekat kepada semua orang,” pujinya.

Pria yang memiliki senyum khas dan terkenal akrab dengan semua orang ini, juga mengucapkan terima kasih dan rasa bangga kepada rekan-rekan kepala OPD yang telah bersamanya selama ini.

Diakhir acara, Gubernur memberikan tanda penghargaan berupa cindera mata dari Pemrov. NTB dan kepala OPD kepada Miq Bayu.

Kegiatan yang dipandu Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si ini juga sempat memutar video pendek perjalanan karir Miq Bayu, dan buka puasa bersama dengan penuh kehangatan dengan semua Assisten Setda, Kepala Biro, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB.

edy

@diskominfotik_ntb