Pentingnya Informasi Hak-hak Reproduksi Seksual

Kehamilan dini akan meningkatkan kemungkinan mereka meninggal

Penulis: Nadira Irdiana, Research and Advocacy Associate PUSKAPA (Center on Child Protection and Wellbeing), PUSKAPA

Penelitian lain dari Institusi Credos pada tahun 2017 di Rembang, Jawa Tengah menunjukkan bahwa kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual adalah salah satu alasan kenapa perkawinan anak tetap terjadi.

Banyak anak di Indonesia tidak tahu bahwa berhubungan seksual dapat menyebabkan mereka hamil dan dipaksa untuk menikahi pasangan mereka.

Sebuah penelitian dari Aliansi Remaja Independen pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 7 dari 8 anak perempuan di Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur mengakui bahwa mereka hamil sebelum pernikahan mereka.

Tingkat kesuburan perempuan Indonesia yang berusia antara 15 dan 19 tahun adalah 47 kelahiran per 1.000 wanita pada 2017. Ini lebih tinggi dari India dengan 23 kelahiran per 1.000 wanita.

Mereka tidak tahu bahwa kehamilan dini akan meningkatkan kemungkinan mereka meninggal dibandingkan dengan mereka yang memiliki kehamilan di usia 20-an.

Pendidikan seks di Kenya, Peru dan Pakistan telah membantu mengurangi perkawinan anak dan kehamilan yang tidak direncanakan. Kelas-kelas tentang pendidikan seksual di negara-negara tersebut bersifat komprehensif.

Anak-anak dapat belajar tentang isu-isu seputar hak asasi manusia, ketidaksetaraan gender dan hubungan kekuasaan dalam hubungan.

Pemerintah Indonesia harus memberikan pendidikan seks yang komprehensif dengan memasukkan hal tersebut ke dalam kurikulum sekolah

selanjutnya: Pemerintah Harus Dorong Kesetaraan Gender

Cegah Perkawinan Dini, Siapkan Pendidikan Formal

Lulusan SMA lebih kecil kemungkinannya untuk langsung menikah dibanding dengan lulusan SMP

MATARAM.lombokjournal.com —

Melindungi anak perempuan dari perkawinan anak, berdasarkan berbagai penelitian, disarankan setidaknya ada tiga tindakan yang diperlukan:

Menyediakan Pendidikan formal
mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual
mempromosikan kesetaraan gender di tingkat akar rumput.

Menaikkan batas usia minimum menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, memberi kesempatan bagi anak perempuan menyelesaikan pendidikan SMA sebelum mereka menikah.

Riset menunjukkan, pentingnya pendidikan tinggi dalam mencegah perkawinan anak. Seiring dengan meningkatnya tingkat Pendidikan, maka jumlah perkawinan anak akan berkurang.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012 menunjukkan, lulusan SMA lebih kecil kemungkinannya untuk langsung menikah dibanding dengan lulusan SMP.

Memastikan anak perempuan tetap di sekolah, akan mencegah mereka menjadi pengantin anak. Hal ini juga akan akan membawa manfaat ekonomi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga bagi negara.

Sebuah laporan yang belum diterbitkan oleh UNICEF Indonesia menunjukkan, perempuan berpendidikan tinggi akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada perekonomian negara.

Agar anak perempuan tetap di sekolah dan tidak menikah pada usia anak, pemerintah harus memastikan, perempuan menerima hak mereka untuk ikut serta dalam program wajib belajar 12 tahun.

Selanjutnya: Pentingnya Informasi Hak-hak Reproduksi Seksual

Mencegah Pernikahan Anak, Ini Mestinya Dilakukan

Mencegah perkawinan anak tidak cukup dengan hanya menaikkan batas usia minimum menikah

MATARAM.lombokjournal.com —

Dari sembilan anak perempuan di Indonesia, menikah sebelum usia 18 tahun. Hal itu menempatkan Indonesia di antara 10 negara dengan jumlah pengantin anak terbanyak di dunia.

Bulan September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk untuk menaikkan batas usia minimum perempuan untuk menikah dari 16 ditingkatkan menjadi 19 tahun, untuk mencegah angka perkawinan anak.

Keputusan itu merupakan langkah penting untuk mengakhiri perkawinan anak. Tapi mari belajar dari India.

Di India, perkawinan anak masih terjadi, meskipun usia resmi untuk menikah sudah ditetapkan minimal 18 tahun sejak 1978.

India memiliki angka absolut pernikahan anak tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan beberapa faktor termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan dan norma gender yang kaku.

Selanjutnya: Cegah Perkawinan Dini, Siapkan Pendidikan Formal

Menteri PPPA Beri Penghargaan NTB Atas Pengesahan Perda Perkawinan Anak

Perda yang disahkan tidak hanya sebagai dasar hukum, namun harus diimplementasikan sehingga kasus perkawinan anak benar-benar dapat turun

MATARAM.lombokjournal.com —

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati memberikan penghargaan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc., atas keberhasilan Provinsi NTB menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Termasuk di dalamnya menyangkut pemberdayaan serta perlindungan perempuan di NTB, Jum’at (16/4/2021) di Gedung Graha Bakti Praja, Kantor Gubernur NTB.

Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati

“Banyak praktik baik tentang perlindungan anak dan perberdayaan perempuan yang telah dilakukan di kabupaten/kota se-NTB. Ini satu langkah yang sangat luar biasa,” kata Menteri PPPA RI, saat memberikan sambutan usai menyerahkan penghargaan kepada Gubernur NTB di dampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP. PKK NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati.

Oleh sebab itu upaya dan langkah seperti ini, dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi provinsi lain untuk dijadikan contoh baik.

Menteri PPPA juga mengingatkan, bahwa perda yang telah disahkan di NTB, tidak hanya semata sebagai dasar hukum didaerah, namun harus mampu diimplementasikan secara nyata ditengah kehidupan bermasyarakat, sehingga kasus perkawinan anak benar-benar dapat diturunkan.

Demikian juga dengan pemberdayaan perempuan, menurut Gusti Ayu Bintang Darmawati, kisah dan cerita baik di beberapa kabupaten/kota di NTB tentang peran perempuan dapat menjadi semangat untuk dapat diikuti oleh daerah-daerah lain.

“Praktik baik tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dapat menjadi contoh di tempat lain,” tutup Menteri PPPA.

BACA JUGA:

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, mengaku bahwa penghargaan ini merupakan kerja dan sinergi bersama Wakil Gubernur NTB Sekda dan semua pihak.

“Saya dedikasikan penghargaan ini untuk Ibu Wagub dan Ibu Ketua TP.PKK yang terus konsen pada urusan anak dan perempuan,” kata Doktor Zul sapaannya.

Menyanjung peran partisipasi keterlibatan perempuan dalam politik dan pembangunan di NTB, Menurut Doktor Zul, inilah salah satu hikmah memiliki Wakil Gubernur perempuan yang memahami persoalan posyandu keluarga, anak dan perempuan, sehingga kerjanya dengan hati.

Selain itu, jelas Gubernur, adanya Perda ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di NTB.

“Kita senang pusat memberikan apresiasi. Setidaknya terus memotivasi kita untuk lebih baik lagi,” tutup Doktor Zul.

Dipenghujung kegiatan tersebut Menteri PPPA memberikan penghargaan kepada 9 orang APH dan partisipasi anak dengan pendamping dalam Pengungkapan Kasus Kekerasan Seksual dengan Korban Anak di Wilayah Hukum Polres Bima NTB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda Provinsi NTB, Asisten I, Setda NTB, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kasat Pol PP, Kepala DPA2KB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-NTB, Ketua MUI, Perwakilan Polda, Danrem 162/Wb, pemerhati anak dan perempuan di NTB.

edy@diskominfotikntb

Menteri PPPA Apresiasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB

NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan perkawinan pada anak

BAYAN.lombokjournal.com —

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengapresiasi Peraturan Daerah (Perda) tentang pencegahan perkawinan anak yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB pada 29 Januari 2021 lalu.

Perda tersebut menjadikan Provinsi NTB sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengatur pencegahan perkawinan pada anak.

Seperti diketahui, dalam perda itu mengatur pemberian sanksi pidana dan administrasi bagi aparat desa yang terlibat dalam perkawinan anak.

Bagi yang terlibat atau menfasilitasi perkawinan anak maka terancam hukuman penjara selama enam bulan.

Menteri bersyukur bahwa NTB sudah memiliki Perda tentang pencegahan perkawinan anak.

“Kami berharap bahwa perda ini tidak hanya menjadi dokumen tapi implementasi nyata dalam menekan angka perkawinan anak,” ungkap menteri usai meresmikan Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 atau “Nina Bayan” di Desa Sukadana Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Kamis (15/04/21).

Menurutnya, perkawinan pada anak memiliki dampak cukup luas. Terutama dampak yang paling banyak terjadi adalah tingkat kematian ibu dan anak terus mengalami peningkatan.

Belum lagi dampak kesehatan dan kemiskinan yang dirasakan oleh anak-anak yang belum siap membina rumah tangga dengan baik.

“Dampak inilah yang harus dicegah melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi masif oleh seluruh pihak,” tegas Ibu menteri.

Karenanya, melalui peresmian Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 ini, diharapkan bisa menjadi media komunikasi edukasi bagi masyarakat dalam mensosialisasikan bagaimana bahayanya pernikahan anak usia dini.

Sebab, masalah pernikahan anak usia dini di Provinsi NTB, salah satunya di kabupaten Lombok Utara masih cukup banyak.

“Radio ini juga diharapkan jadi penerang bagi ibu-ibu dalam mewujudkan berbagai potensi perempuan untuk berkontribusi membangun desa dan daerah,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, perempuan dan anak merupakan kekuatan.yang sangat luar biasa untuk dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Sebab, Jumlah populasi penduduk di Indonesia 50 persennya adalah perempuan. Sedangkan populasi anak merupakan sepertiga dari populasi penduduk Indonesia. Karena mereka adalah SDM yang harus diberdayakan dan dilindungi.

“Terkait pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak semua tergantung dari pemerintah daerahnya,” jelasnya.

Menangapi hal itu, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu mengakui, perkawinan anak di bawah umur masih cukup tinggi di Kabupaten Lombok Utara. Tentu hal ini, menjadi pekerjaan rumah pemerintah dalam melakukan upaya-upaya pencegahannya.

Salah satunya adalah hadirnya Perda tentang pencegahan perkawinan anak yang diinisiasi Pemerintah Provinsi NTB.

“Mudah-mudahan dengan adanya perda tersebut dapat meminimalisir perkawinan anak usia dini. Karena dalam perda itu ada sanksi bagi anak yang kawin maupun yang mengawinkan,” jelas bupati.

Selain itu, dengan diresmikan Radio Sekolah Perempuan Darurat Siaga Covid-19 atau “Nina Bayan” ini, dapat menjadi wadah sekaligus media edukasi perempuan dalam memberikan pemahaman tentang bahayanya pernikahan anak usia dini.

“Untuk itu, kami mengapresiasi ibu menteri yang mau hadir di daerah kami ini. Semoga kehadiran ibu menteri menjadi motivasi bagi ibu-ibu untuk terus berkarya dan membangunan daerah yang kita cintai ini,” tuturnya.

Dalam peresmian radio tersebut, Menteri PPPA didampingi oleh Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, Asisten I Setda NTB, Hj. Baiq Eva Cahyaningsih serta beberapa Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Forkompinda Kabupaten Lombok Utara.

Pembentukan Radio Sekolah Perempuan tersebut merupakan inisiasi dan kerja sama antara Institut Perkumpulan Lingkaran Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan (Kapal Perempuan), Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM) dan organisasi perempuan lainnya.

Manikp@kominfo

TPID NTB Cari Solusi Jelang Hari Besar Keagamaan

Konsentrasi pada pengendalian dan stabilitasi pada bahan komoditi pangan yang sangat dibutuhkan

MATARAM.lombokjournal.com —

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M.Si. mengatakan, ke depan TPID harus mencari solusi menghadapi inflasi menjelang hari-hari besar keagamaan.

Fathurrahman mengatakan itu, usai Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi NTB bersama Bank Indonesia Perwakilan NTB, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/04/21). Ia mengutip sesuai penekanan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc.

“Ke depan TPID hendaknya mencarikan solusinya karena memang setiap kegiatan atau hari besar keagamaan selalu diiringi dengan kenaikan harga terhadap komoditi tertentu walaupun ketersediaan komoditas dimaksud selalu ada di lapangan,” kata Fathurrahman seperti dikutip siaran pers Diskominfo NTB.

Menurutnya, TPID ke depan akan lebih berkonsentrasi pada pengendalian dan stabilitasi pada bahan komoditi pangan yang sangat dibutuhkan. Seperti cabe dan kedelai, yang dikeluhkan sebab harganya melambung tinggi.

Komoditi seperti cabe, kedelai, beras dan lainnya kedepan akan didorong agar pengendalian harganya bisa diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya.

“Misalnya seperti dari Dinas Pertanian yang secara teknis akan melakukan upaya seperti apa agar ketersediaan bahan pangan ini tetap ada atau tidak langka di pasaran, sehingga harganya juga bisa terjangkau oleh masyarakat,” tukasnya.

Fathurrahman tak persoalkan harga bahan pokok lainnya, karena kenaikannya tidak terlalu signifikan.

Misalnya gula pasir, harganya di tingkat pengecer tidak lebih dari Rp12.500 per kg. Termasuk tepung, minyak goreng dan lainnya terpantau masih stabil.

Sebelumnya: Solusi TPID NTB ………..

Solusi TPID NTB Hadapi Kemungkinan Inflasi

Selama Ramadhan dan Menjelang Idul Fitri

MATARAM.lombokjournal.com –

Memasuki Bulan Ramadhan 1442 Hijriah/2021 Masehi, Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi NTB bersama Bank Indonesia Perwakilan NTB, menggelar Hight Level Meeting, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/04/21).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc

Rapat membahas ketersediaan dan perkembangan harga kebutuhan bahan pokok. Serta beberapa solusi untuk menekan inflasi yang terjadi pada momen tahunan seperti ini.

Heru Saptaji, Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, mengusulkan operasi pasar menghadapi komoditi-komoditi yang mengalami lonjakan harga. Ia minta TPID NTB melakukan sidak, melihat pergerakan harga komoditas-komoditas pangan strategis.

Khususnya yang harganya meningkat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

“Kami juga akan melakukan koordinasi yang semakin intensif baik di level provinsi dan kabupaten/kota dimana pengendalian inflasi ke depan akan lebih selaras dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat,” kata Heru dalam siaran pers Diskominfo NTB, Kamis (15/04) .

Dikatakan Heru, beberapa hal yang mempengaruhi hasil komoditas pertanian dan kebutuhan lainnya, di antaranya oleh cuaca ekstrim dalam tiga bulan terakhir.

Gelombang laut yang sering terjadi saat ini, juga mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Ini menyebabkan hasil-hasil perikanan juga mengalami kenaikan harga.

“Fenomena alam seperti ini harus diantisipasi dengan menyiapkan ketersediaan pangan sebagai penyangga ketahanan pangan. Kami akan meningkatkan dan mengembangkan kluster-kluster komoditas pangan strategis seperti cabe, bawang merah, beras dan sebagainya agar bisa disiapkan jika sewaktu-waktu dilakukan Operasi Pasar,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah melalui TPID hendaknya menjalin kerja sama dengan mitra-mitra bisnis pertanian lainnya. Untuk melakukan off taker dengan menyiapkan stok pangan lokal dengan stok pangan yang dikirim ke luar daerah.

Ini juga salah satu strategi untuk memenuhi ketersediaan bahan pokok komoditi pertanian di daerah.

selanjutnya : TPID Cari Solusi ………………

Baznas dan LKKS NTB Kerjasama Kelola Dana Umat

MATARAM.lombokjournal.com —

Baznas NTB adalah salah satu Baznas terbaik nasional dalam pengelolaan, sehingga diyakini penerima bantuan akan lebih terarah dan kebutuhan pengentasan di lapangan akan lebih terlihat dalam jangka panjang.

Ketua Baznas NTB, TGH Muhammad Said Ghazali menyerahkan dukungan bantuan sebesar Rp 200 juta kepada Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, di kantor Baznas NTB di Mataram, Kamis (15/04/21).

Bantuan tersebut terkait gerakan Bulan Peduli Sosial LKKS NTB.

TGH Said Ghazali mengatakan, pengumpulan dana yang dikelola oleh Baznas masih sebatas ASN dan lingkup lembaga di bawah pemerintah.

Sektor ini pun masih belum maksimal seratus persen. Masih diperlukan aturan pemotongan langsung agar tidak terjadi penyalahgunaan distribusi sesuai ketentuan zakat, infaq dan sodaqoh.

Sejak pandemi, pengumpulan dana ummat menurun dari Rp26,5 miliar di tahun 2019 menjadi Rp22 miliar pada 2020.

Karena itu, kerjasama pendistribusian yang luas bagi penerima (mustahik) memungkinkan penggunaannya dalam banyak hal, seperti pendidikan dan kesehatan yang sesuai regulasi dan pelaporan.

“Harapannya, Baznas juga bisa hadir dalam setiap program kegiatan pemerintah dan kita akan mengembangkan peta distribusi dan rencana program pengumpulan dana bersama LKKS NTB,” jelasnya.

Ditambahkan H Pattimura, Komisioner Baznas bidang distribusi, Baznas harus makin berdaya. Sebagai instrumen pemerintah dalam pengelolaan dana masyarakat, keberhasilan Baznas adalah keberhasilan pemerintah.

Ia berharap, kerjasama dengan LKKS dalam hal pendistribusian dapat memiliki target wilayah binaan yang tuntas dikerjakan setiap tahun bukan hanya rutinitas pemberian bantuan sosial semata.

“Jika pendistribusian berhasil dan tepat sasaran, bisa menjadi daya tarik dalam hal pengumpulan dana. 17,5 persen masyarakat miskin akan cepat berubah tingkat kesejahteraannya,” urai Pattimura.

Seperti program Baznas dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat dengan masalah sosial, bantuan produktif Baznas saat ini lebih besar dari porsi bantuan konsumtif.

Namun saat seperti Ramadhan dan Idul Fitri, bantuan konsumtif memang menjadi keharusan terlebih di masa pandemi seperti sekarang.

Baca sebelumnya: Badan Amil Zakat Nasional … …

Baznas dan LKKS NTB Kerjasama Kelola Dana Ummat

Pengelolaan bantuan sosial harus mampu mengentaskan persoalan sosial lebih permanen

MATARAM.lombokjournal.com

Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB siap bekerjasama mengelola dana ummat, melalui pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, sodaqoh.

Ketua LKKS NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah siap membantu Baznas. Tujuannya, agar dana ummat makin berdaya, dan memberikan dampak jangka panjang untuk kesejahteraan ummat.

Menurut Hj Niken, sebagai koordinator lembaga maupun perorangan dalam pengelolaan bantuan sosial bagi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial), memang harus mampu mengentaskan persoalan sosial lebih permanen melalui distribusi bantuan produktif.

Pengelolaan bantuan bagi PPKS diampu Dinas Sosial terutama dana CSR (Corporate Social Responsibility). Forum CSR di Dinas Sosial juga mengatur kontribusi sebesar lima persen per-tahun sesuai Permensos RI.

Dikatakan Hj Niken, LKKS NTB sedang menyusun database PPKS seperti anak yatim, terlantar, lansia dan lainnya.

“Selama pandemi makin bertambah jumlahnya,” ujar Bunda Niken di kantor Baznas NTB di Mataram, Kamis (15/04/21).

Dana bantuan produktif yang dimaksud seperti mendorong beberapa panti asuhan mengajukan proposal usaha untuk kemandirian, dan tidak bergantung terus menerus kepada bantuan.

BACA JUGA : Ini Panduan Ibadah Ramadan

Skema ini seperti dikatakannya, telah dimulai dengan mengedukasi dan membimbing pengurus LKKS kabupaten/kota dalam pelayanan kesejahteraan yang disertai pelayanan kualitas. Semangat sosial ini tidak hanya terkait sistem dan prosedural rutin tapi dapat mencapai kemandirian warga pemerlu pelayanan kesejahteraan.

Baca selanjutnya: Baznas NTB Terbaik Nasional

They contain one or more vélemények a tonerinről energetic ingredients, which provide the wanted therapeutic result, along with inert materials referred to as excipients, that boost stability, absorption, as well as total formula.

Kasus Positif Covid-19, Kota Mataram Terbanyak

Penyintas Covid-19 dihimbau mendonorkan plasma darahnya

MATARAM.lombokjournal.com —

Kota Mataram masih teratas dalam kasus baru positif Covid-19. Dari 42 sampel kasus baru positif Covid-19 DI Nusa Tenggara Barat (NTB), pasien yang positif terpapar Covid-19 dari Kota Mataram sebanyak 22 pasien.

Angka itu diperoleh berdasarkan press release Sekretaris Daerah Selaku Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, hari Rabu (14/04/21).

Sisa pasien dari kabupaten lain yang positif tepapar Covid-19, masing-masing dari Kabupaten Sumbawa sebanyak 7 pasien, disusul Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur masing-masing sebanyak 3 pasien.

BACA JUGA:

Bantuan Alkes Penanganan Covid-19 di NTB Harus Dimanfaatkan Maksimal

Kabupaten Lombok Utara sebanyak 2 pasien, dan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Bima masing-masing 1 pasien.

Kota Mataram juga mencatat angka terbanyak pasien Covid-19 yang sudah sembuh. Dari 116 penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, dari Kota Mataram sebanyak 80 pasien.

Namun hari Rabu (14/04), dari dua pasien yang meninggal dunia, satu pasien berasal dari Kota Mataram, yaitu pasien nomor 11499, atas nama M, perempuan, 66, penduduk Kel Dasan Agung, Kec Selaparang, Kota Mataram. Pasien memiliki penyakit komorbid.

Jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Rabu (14/04) sebanyak 11.540 orang. Rinciannya, 10.048 sudah sembuh, 498 meninggal dunia. Sebanyak 994 pasien masih positif.

BACA JUGA:

Diharapkan, orang yang sembuh dari Covid-19 agar membantu pasien yang masih berjuang melawan Covid-19. Caranya?

“Dengan mendonorkan plasma darahnya (Donor Plasma Konvalesen) di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Lalu Gita.