Perubahan pola relasi produsen dan konsumen berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan

MATARAM.lombokjournal.com —

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Gita Ariadi, M.Si., melantik anggota 3 (tiga) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di NTB, di Gedung Graha Bakti Praja, Setda Provinsi NTB Rabu (20/01/21).

Masing-masing anggota BPSK yang dilantik, yaitu 15 (lima belas) orang Anggota BPSK Kota Mataram, dan masing-masing 9 (sembilan) orang Anggota BPSK Lombok Utara dan Lombok Barat untuk periode 2020-2025.

Dalam pelantikan itu, Sekda didampingi oleh Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Anggota BPSK terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. Drs. H. Fathurrahman, M.Si. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB juga termasuk didalam keanggotaan BPSK Kota Mataram.

Sekda NTB menyatakan, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK sangat penting, dan ia mengapresiasi keberadaan BPSK di NTB untuk menyelesaikan sengketa konsumen.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 di NTB, yang menuntut penerapan teknologi informasi dalam berbagai segi kehidupan, begitu juga interaksi antara produsen dan konsumen. Sehingga pola relasi antara konsumen dan produsen pun mengalami perubahan menuju digitalisasi.

Perubahan pola relasi tersebut, tentunya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan.

Maka disanalah pemerintah hadir melalui BPSK untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masayrakat sebagai konsumen akhir.

“BPSK yang sudah terbentuk termasuk yang masih diinisiasi di Kabupaten/Kota, dimaksudkan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat dengan skalanya masing-masing. BPSK bekerja dengan mempedulikan baik produsen maupun konsumen,” jelas Lalu Gita Aryadi.

Ia  mengucapkan selamat kepada para anggota BPSK yang dilantik, agar dapat bekerja dengan sebaik-

baiknya dan memberikan kontribusi kepada masyarakat sesuai kapasitas masing-masing.

“Hakulyakin saya, bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah terpilih menjadi pengurus BPSK di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Barat dan Kota Mataram, adalah yang mempunyai kompetensi baik dalam tugas maupun kapasitas masing-masing,” ungkap  Sekda.

Pelantikan dengan protokol kesehatan itu berlangsung khidmad, dihadiri oleh sejumlah Kepala OPD dan Pejabat lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

BPSK merupakan badan bentukan pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen di luar pengadilan.

Sampai tahun 2021, NTB telah memiliki 4 (empat) BPSK, yaitu BPSK Kota Mataram, BPSK Kabupaten Lombok Utara, BPSK Kabupaten Sumbawa dan BPSK Kabupaten Lombok Barat. Kewenangan pembinaan dan pengawasan BPSK berada di tingkat Provinsi.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB terus berkomitmen melindungi hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan terus mengupayakan pembentukan BPSK di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB guna mempermudah akses penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen di daerah.

Nn

44 persen penderita Covid-19 di NTB belum mengetahui bagaimana mereka terjangkit

MATARAM.lombokjournal.com –

Pelayanan publik di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB  masih dihentikan, menyusul adanya  pegawai BKD NTB yang dinyatakan positif Covid-19 .

Pegawain yang positif terpapar positif Covid-19 yang pertama bertugas di bidang mutasi. Ia terpapar pertama kali, karena suaminya pernah melakukan perjalanan ke luar daerah.

Kepala BKD NTB Muhammad Nasir mejelaskan, pegawai yang kedua positif karena memang bekerja dalam satu ruangan dengan pegawai yang lebih dulu terpapar.

“Begitu diketahui ada yang positif, sebanyak 18 orang yang bekerja di bidang Mutasi langsung melakukan  tes swab PCR di RSUD NTB. Setelah dilakukan tracing dan swab, hingga kini di bidang mutasi terdapat dua orang yang positif Covid-19,” jelas Muhammad Nasir, Rabu (20/01/21).

Selain terus melakukan tracing kontak, Kantor BKD NTB juga telah disterilisasi dengan disemprot cairan disinfektan.

Nasir mengaku kebingungan saat diketahui ada salah satu pegawainya positif Covid-19, padahal pihaknya sangat mengedepankan protokol Kesehatan.

“Heran juga kok bisa ada yang terpapar padahal kita sudah mengikuti semua proses protokol covid-19 ternyata bisa kena juga,ya mungkin terpaparnya saat libur kemarin,” terangnya

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kesehatan NTB Nurhandini Eka Dewi mencatat sebanyak 44 persen penderita Covid-19 di NTB belum mengetahui bagaimana mereka terjangkit.

“Bisa jadi karena mobilitas pegawai tinggi jadi, mereka tidak begitu sadar kontak dengan orang  tanpa gejala (OTG),” tutur Eka.

Selain Kantor BKD NTB, langkah penutupan juga dilakukan di tiga lokasi lainnya. Yaitu Badan Pengawas Pemilu NTB, Biro Umum, dan Laboratorium Pengujian di Kantor Dinas PUPR NTB.

Aya

Dari segi fasilitas daerah dan kesiapan personil, Kota Mataram telah memiliki banyak pengalaman dalam mensukseskan kegiatan berskala nasional

MATARAM.lombokjournal.com –

Pertemuan LASQI Kota Mataram dan LASQI Kabupaten Sumbawa Barat berlangsung di ruang tamu Pendopo Gubernur NTB, Selasa (19/01/21), penentuan tuan rumah Festival Qasidah tingkat nasional berskala kecil.

Pertemuan Yang digelar Ketua DPW Lembaga Seni Qasidah Indonesia (LASQI) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah itu dihadiri oleh Ketua DPD LASQI Kota Mataram dan Ketua DPD LASQI Kabupaten Sumbawa Barat.

Festival Qasidah Nasional rencananya akan dilaksanakan di NTB bulan November 2021 mendatang.

Dalam pertemuan itu juga dibahas kesiapan anggaran maupun kesiapan fasilitas dan item yang dibutuhkan dalam perlombaan .

Bunda Niken menyampaikan, lomba dalam festivalitu akan diikuti sekitar 408 peserta dari 34 Provinsi. Kategori yang dinilai adalah bintang vokalis untuk kategori anak/remaja serta dewasa masing – masing putra/putri.

“Dengan adanya kegiatan festival ini semoga menjadikan kita lebih semangat dalam mengembangkan kesenian dan qasidah,” ungkap Bunda Niken.

Setelah diskusi berlangsung, akhirnya diputuskan Kota Mataram terpilih sebagai tuan rumah Festival Qasidah Nasional.

Karena dari segi fasilitas daerah dan kesiapan personil, Kota Mataram telah memiliki banyak pengalaman dalam mensukseskan kegiatan berskala nasional.

“Dari sisi fasilitas, personil dan dengan mempertimbangkan pengurus LASQI, InsyaAllah siap dan akan dilaksanakan di Mataram, dan pembahasan lebih lanjut akan dibahas pada pertemuan selanjutnya,” kata Bunda Niken.

Rr/BiroAdpim

MATARAM.lombokjournal.com –

Dewan Masjid Indonesia (DMI) wilayah NTB melakukan audensi dengan Gubernur  NTB, Dr. H Zulkieflimansyah, memperkenalkan rencana program DMI seperti PAUD Percontohan dan Ekonomi Syariah berbasis masjid di NTB, di ruang kerjanya, Selasa (19/01/21).

Dalam kesempatan tersebut Gubernur menyambut baik rencana program DMI wilayah NTB terkait PAUD Percontohan dan melanjutkan ekonomi syariah berbasis masjid tersebut.

Gubernur menyarankan agar DMI nantinya bisa membuat program yang milenial agar menarik remaja untuk berdatangan ke masjid. Salah satu contoh program yang milenial seperti memberikan layanan free WiFi di tiap masjid.

“Sudah saatnya Dewan Masjid memiliki program yang milenial, sehingga anak muda bisa mengikuti atau tertarik berdatangan ke masjid,” saran Gubernur.

Salah seorang pengurus DMI Wilayah NTB periode 2021-2025 menuturkan, beberapa program ke depan, terutama PAUD Percontohan akan menjadi program yang akan diperkenalkan pada saat pelantikan pengurus baru yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Nantinya akan kita perkenalkan saat pelantikan pengurus DMI,” ujarnya.

Di akhir pertemuan, Gubernur berharap agar Pemprov NTB bisa terus bersinergi dengan DMI NTB.

Rr/BiroAdpim

Sinergi Telkom dan BPJS Kesehatan makin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Kesehatan melakukan revolusi digital dalam jangka pendek, menengah dan panjang, khususnya untuk layanan kesehatan masyarakat.

Dalam ranka meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan melalui eknologi digital itu, BPJS Kesehatan menggandeng PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).

Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom,Edi Witjara mengapresiasi kepercayaan dari BPJS Kesehatan.

“TelkomGroup siap mendukung digital revolution BPJS Kesehatan dalam jangka pendek, menengah dan panjang, khususnya untuk layanan kesehatan masyarakat,” ujar Edi dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Selasa (19/01/21).

Diharapkan, kerja sama atau sinergi Telkom dan BPJS Kesehatan makin memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan.

Kerja sama tersebut juga menjadi upaya bersama dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak, dan mengolaborasikan fungsi yang didasarkan dengan prinsip saling membantu dan mendukung.

Dengan kerja sama itu pula, diharapkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kian optimal, dan tetap memperhatikan prinsip good corporate governance (GCG) serta ketentuan perundang-undangan.

Ruang lingkup sinergi Telkom dan BPJS Kesehatan, meliputi perluasan kepesertaan program JKN-KIS di lingkungan TelkomGroup serta kemitraan strategis guna mengembangkan produk bersama melalui kajian layanan dan kemanfaatan.

Kerja sama strategis tersebut, di antaranya joint development untuk pengembangan data analytics dan fasilitas payment gateway untuk pembayaran iuran program JKN-KIS.

Kerja sama ini diharapkan dapat membuka peluang sinergi dalam bidang lain, sehingga akan mendukung kelancaran penyelenggaraan program JKN-KIS dengan tetap berlandaskan pada koridor perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kerja sama itu, Telkom dan BPJS Kesehatan diharapkan pula meningkatkan kualitas pelayanan kedua belah pihak, baik di tingkat nasional maupun global.

Dengan begitu, baik Telkom maupun BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan terbaik serta mendukung kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Optimalisasi program JKN-KIS

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso berharap, kerja sama Telkom dan BPJS Kesehatan dapat mengoptimalkan implementasi program JKN-KIS ke depan.

“BPJS Kesehatan tentu tidak akan dapat berjalan sendiri dalam menyelenggarakan JKN-KIS,” katanya.

Kemal berharap dukungan dan kerja sama Telkom dalam peran dan tugas di bidang kerja masing-masing guna mendukung pelaksanaan program JKN-KIS.

“Karena sejatinya, program jaminan kesehatan ini adalah wujud pengabdian kepada negara dan masyarakat Indonesia,” tegasnya.

Adapun, kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama (PKS) tersebut ditandatangani Edi Witjara dan Kemal Imam Santoso di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Rr/Kompas.com

Masyarakat NTB untuk bisa tetap produktif di masa pandemi

MATARAM.lombokjournal.com —

Masyarakat NTB diingatkan tidak mudah percaya dengan issu dan hoaks terkait vaksin Covid 19 yang beredar di media sosial.

Ia mengajak masyarakat untuk mengikuti informasi yang benar dan resmi yang dikeluarkan dari instansi pemerintah.

Pesan tersebut disampaikan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) IX Udayana, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI, Maruli Simanjutak, M.Sc. saat kunjungan kerjanya di Provinsi NTB, Selasa (19/1/2021).

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan vaksin Covid-19, karena telah dinyatakan halal dan aman oleh lembaga terkait.

“Jangan termakan issu yang menyesatkan, baik  di medsos atau media lainnya tentang vaksin Covid. Semuanya sudah layak kok untuk digunakan. Buktinya, dari Pangdam, Gubernur, Danrem, Kapolda dan Forkopimda sudah disuntik vaksin. Ini buktinya kami baik-baik saja,” tegas mantan Komandan Paspampres ini, setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk kunjungan kerjanya di Provinsi NTB,

Pangdam menekankan, agar masyarakat percaya dengan vaksin Covid-19.  Pria kelahiran Bandung ini juga mengajak masyarakat NTB untuk bisa tetap produktif di masa pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Apalagi vaksin Covid-19 telah didistribusikan ke NTB, sehingga ini titik terang bahwa Covid ini telah ada vaksinnya,” kata jenderal bintang dua ini.

Kedatangan Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjutak disambut oleh Majelis Adat Sasak yang sekaligus memberikan Gelar Adat Sasak sebagai Arya Pating Laga Wira Negara bersama Istri Paulina Simanjutak sebagai Dende oleh Majelis Adat Sasak.

Pemberian anugerah ini juga disaksikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc., yang ikut menyambut kedatangan Pangdam, bersama Forkopimda Provinsi NTB dan Wakil Bupati dan Forkopimda Kabupaten Lombok Tengah.

Selepas acara penyambutan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Pangdam IX Udayana bersama Gubernur NTB dan anggota Forkopimda bergerak menuju Lapangan Korem 162/Wb untuk melanjutkan rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya.

Gubernur NTB menyerahkan piagam penghargaan dan tropy kepada Kodim yang memiliki prestasi dan sumbangsih serta sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Polres di Kabupaten/Kota se-NTB.

“Terus jaga komunikasi dan sinergi untuk membantu masyarakat,”pesan Gubernur Bang Zul usai menyerahkan penghargaan kepada tiga Dandim terbaik.

Berikut kategori Kodim terbaik pertama diraih oleh Kodim1606 Lombok Barat, terbaik kedua Kodim 1608 Bima dan terbaik ketiga Kodim 1607 Sumbawa.

Demikian juga dengan Komandan Korem 162/Wb, Brigjen Ahmad Rizal Ramdhani, yang juga mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Koramil terbaik, Babinsa terbaik, Pemda terbaik dan Persit terbaik.

“Anugerah dan penghargaan ini merupakan prestasi secara lembaga dan personal, yang dipersembahkan atas dedikasinya untuk masyarakat dan pemerintah dalam menjalin sinergi dengan lembaga lain dan mampu berprestasi untuk masyarakat NTB,” jelas Danrem.

Kegiatan ini dihadiri oleh Danren 162/WB, Kapolda NTB, Kejati NTB, Kejari NTB, Danlanal, Danlanud, Wakil Bupati Loteng, Forkopimda Provinsi  NTB dan Lombok Tengah,  Kadis Kominfotik, Kasat Pol PP, Plt. Kepala Bakesbangpoldagri NTB dan jajaran TNI/Polri.

edy Griya@diskominfotikNTB

Dalam sehari hanya 20 orang dijatah yang divaksin

MATARAM.lombokjournal.com –

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi Spa, mengatakan proses vaksinasi terhadap nakes terbentur sistem.

Sistem yang dimaksud adalah sistem Peduli Lindungi dan Sistem Pcare. Dua sistem secara online dan terintegrasi ini merupakan sistem pendaftaran untuk nakes yang divaksin dan pelayanan vaksinasi.

Hingga hari Selasa (19/01/21) jumlah Tenaga Kesehatan (Nakes) yang divaksin di Mataram dan Lombok Barat mencapai 5 persen.

Total tenaga Kesehatan (nakes) yang akan di vaksin di dua daerah ini mencapai 9000 orang nakes.Vaksinasi terhadap nakes di Kota Mataram dan Lombok Barat berjalan lambat, karena sitem mengalami masalah.

dr Eka mengatakan, dalam sehari hanya 20 orang dijatah yang divaksin.

“Sehari hanya dijatahkan untuk 20 orang yang divaksin, sesuai dengan sistem, dan keterlambatan ini memang terbentur karena sistem,” ujar dr. Eka.

Pemprov NTB menargetkan vaksinasi tahap awal tuntas pada akhir Januari ini. Namun target tersebut kemungkinan meleset dan diperkirakan vaksinasi tahap awal untuk nakes di Kota Mataram dan Lobar tuntas hingga akhir Februari.

“Sepertinya kita tidak bisa mengejar target, dengan hanya divaksin 20 orang sehari kemungkinan akan tuntas pada akhir Februari nanti,” pungkasnya.

Aya

Penutupan kantor dilakukan selama 3 hari

MATARAM.lombokjournal.com –

Sejak hari Senin (18/01,21) empat Kantor Pemerintahan di Provinsi NTB yang akan ditutup, karena salah satu pegawainya positif Covid-19.

Kantor tersebut di antaranya PU Provinsi yakni Kantor Balai Pengujian, Kantor Badan Kepeawaian Daerah (BKD) NTB, Biro Umum Setda Provinsi NTB serta Bawaslu NTB.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr Nurhandini Eka Dewi mengatakan, naiknya jumlah kluster perkantoran karena adanya mobilitas tinggi yang dilakukan oleh pegawai tersebut.

“Ya pekan ini kita akan tutup  kantor tersebut selama 3 hari, karena salah satu dari mereka ada yang positif. Saat ini tim kami sedang melakukan tracing ke orang- terdekat korban,” tutur dr Eka, pada Selasa (19/01/21)

Menurutnya, penutupan kantor akan dilakukan selama 3 hari.

“Kenapa kita tutup karen mereka (kantor) terdapat dalam satu Blok, setelah tracing dan  disinfeksi selesai dilakukan maka kantor tersebut akan dibuka Kembali,” jelasnya.

Pegawai yang positif ini diketahui tidak melakukan kontak dengan pasien yang positif, atau bahkan tidak pernah melakukan perjalanan  ke daerah  terjangkit.

“Kita harus patuhi 5 M yakni mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas,jangan Abai karen 44 persen penderita positif Covid di NTB belum di ketahui Klusternya,” kata Eka.

Aya

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemilu belum bisa menjamin semua calon terpilih benar-benar memiliki kapabilitas untuk duduk sebagai wakil rakyat atau anggota legislatif.

Mereka berhasil terpilih dan berhak duduk di kursi lembaga legislatif karena kemampuannya mengumpulkan suara terbanyak untuk perolehan kuota kursi. Dan seolah-olah hal itu merupakan satu-satunya syarat untuk menjadi anggota legislatif.

H Didi Sumardi, SH, Ketua DPRD Kota Mataram, saat ditanya soal itu mengatakan, anggota yang bersangkutan tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Ia membenarkan, pemilihan legislatif yang kita jalanani   produk sistem pemilu yang sudah disepakati bersama.

“Tentu ada kelemahan, sistem pemilu belum memberikan pemahaman kepada masyarakat agar melakukan pilihan secara rasional. Sebenarnya yang penting bagi para wakil rakyat, atau anggota legislatif harus terus menerus meningkatkan grade-nya,” katanya kepada lombokjournal.com saat berbincang di Kantor DPRD Mataram, Senin (18/01/21) siang.

Tentu yang dimaksud meningkatkan grade itu, bukan semata-mata masalah kualitas atau kemahiran dalam ilmu pengetahuan. Namun juga menyangkut intensitas dalam nilai tertentu, misalnya komitmen dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, integritas, dan berikut soal kapabiltas dan semacamnya.

Ketua DPRD Mataram yang sudah melakoni sebagai wakil rakyat lima periode itu mengatakan, peningkatan kapabilitas angota legislatif memang mutlak.

Kapabilitas wakil rakyat

Diuraikan Didi, dalam menjalankan tugasnya para anggota legislatif harus menjalankan tiga fungsinya dengan baik.

Fungsi pertama, yakni menjalankan fungsi legislasi, sebagai perwujudan wakil rakyat di daerah yang memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah (Perda). Fungsi kedua, yakni fungsi anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Dan fungsi terakhir atau ketiga, yakni fungsi pengawasan yang melakukan pengawasan atas pelaksanaan Perda dan APBD.

“Dalam menjalankan ketiga fungsi ini, angota legislatif tidak bisa tidak dituntut memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai. Kalau tidak, ia tidak mungkin bisa menjalankan tugas dengan baik,” jelas Didi Sumardi.

Dicontohkan, dalam melaksanakan ketiga fungsi para anggota legislatif kerap berinteraksi dalam rapat-rapat dengan pihak eksekutif seperti Kepala Dinas beserta jajarannya. Rangkaian rapat diadakan misalnya untuk membahas Raperda, mengkritisi, dan mengontrol pelaksanaan APBD, serta mengecek dan mengontrol kesesuaian program Dinas-dinas dengan pelaksanaannya di lapangan.

“Ya, bagaimana mungkin para wakil rakyat, yang umumnya tiap lima tahun berganti dan berasal dari latar belakang beragam, mampu berhadapan dengan Kepala Dinas dan melakukan diskusi mendalam tentang suatu program,” katanya.

Menurutnya, para Kepala Dinas atau eksekutif lainnya  telah bertahun-tahun meniti karir dan menekuni bidangnya dengan baik. Karena itu, tidak jarang anggota legislatif selalu kalah dalam penguasaan detil informasi dengan pihak eksekutif, serta lemah melakukan pengkajian.

“Seringkali terjadi ketimpangan dalam rapat-rapat itu,” tutur Didi.

Kalau wakil rakyat punya spesialisasi keilmuan yang sesuai dengan komisi di mana ia bertugas, mungkin tidak begitu sulit untuk beradaptasi. Tapi kalau bekal keilmuan tidak dimiliki, apalagi ia bukan seorang yang mau berupaya meningkatkan gradenya, dipastikan tidak bisa menjalankan tugas dengan baik.

Jembatan kepentingan

Memang sebagai Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi memegang amanah jabatan publik yang menjembatani kepentingan legislatif dengan eksekutif, dan legislatif dengan stakeholder lainnya, secara khusus untuk rakyat yang diwakilinya.

Didi mengaku perlu mengingatkan para anggota di lembaga legislatif yang dipimpinnya agar mampu meningkatkan kinerjanya. Ia diajukan oleh DPD Parai Golkar Kota Mataram karena ia merupakan kader partai yang mempunyai pengalaman dan kapasitas memimpin lembaga legislatif.

“Ini berkaitan dengan reputasi lembaga, dan citra partai yang saya wakili,” ujarnya.

Rr

Di PON XX Papua, KONI NTB Targetkan 17 medali emas

MATARAM.lombokjournal.com –

Sikap menjaga kekompakan dan kebersamaan adalah modal yang sangat besar untuk menjuarai berbagai kompetisi.

Karena itu, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah mengajak  pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB dan seluruh atlet  tetap menjaga kekompakan serta kebersamaan.

“Kebersamaan itu penting. Tujuh belas emas yang dicanangkan KONI di PON Papua bukan harga mati, yang lebih penting kebersamaannya, tidak ada gunanya mendapat emas kalau kita saling bermusuhan, tidak ada gunanya peringkat lima jika pengurus KONI-nya tidak kompak”, kata Bang Zul, sapaan akrab Gubernur saat membuka secara resmi Rapat Kerja KONI NTB 2021 yang berlangsung di Hotel Astoria, Senin (18/01/21).

Raker KONI itu sendiri mengambil tema “Memupuk Rasa Kebersamaan Menuju Prestasi Gemilang di PON XX Papua”.

Sebelumnya Ketua KONI NTB, H. Andy Hadianto melaporkan secara singkat kegiatan yang telah terlaksana selama tahun 2020, dan rencana kerja tahun 2021.

Andy menyamoaikan, prestasi atlet-atlet NTB sungguh luar biasa. Ada belasan atlet asal NTB sudah bisa menjuarai event-event Internasional. Bahkan, beberapa lainnya pernah menjadi juara dunia.

“Jadi, potensi kita luar biasa, patut kita banggakan karena sudah mengibarkan bendera merah putih baik di nasional dan kejuaraan dunia. Saya yakin prestasi olahraga di NTB akan makin baik dan gemilang”, katanya meykinkan.

Di PON XX Papua tahun ini, KONI NTB menargetkan 17 medali emas dari sejumlah cabor unggulan.

Rr/BiroAdpim