Jangan sampai karena sekolah dibuka, anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik, malah terpapar Covid-19

MATARAM.lobokjournal.com —  Anak-anak terdampak secara langsung akibat perubahan lingkungan dan disrupsi di berbagai sektor selama pandemi covid-19.

Termasuk sistem pendidikan, layanan perlindungan anak, kehidupan ekonomi keluarga, hingga perubahan interaksi sosial dalam masyarakat tempat mereka bertumbuh.

“Orang tua harus bisa menjadi guru, harus bisa mengawasi, mengajarkan, serta melihat anak-anak menyelesaikan tugasnya,” ujar Bunda Niken saat menjadi narasumber dialog dengan tema perlindungan anak di masa pandemi bertempat di Studio TVRI NTB, Senin (10/08/20).

Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 menguji kita dari segala penjuru. Terutama menguji kesabaran orang tua.

Sabar untuk menjadi guru, serta sabar menjadi teman bermain untuk anak-anak semua. Tentunya, hal tersebut butuh banyak dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

“Saya berharap, tuan guru, tokoh agama, serta pendakwah kita, tetap meningkatkan topik tentang penting dan berkahnya sebuah kesabaran,” harap Bunda Niken.

Dikatakan, sebagai  ibu tentu kita ingin sekolah secepatnya dibuka. Tapi itu semua tidak mudah, perlu banyak pertimbangan.

Jangan sampai karena sekolah dibuka, anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik, malah terpapar Covid-19, ujarnya.

“Sebagai orang tua, kita butuh kesabaran yang paripurna. Sabar menjadi guru, sabar memberikan agenda kepada mereka, serta tidak jarang kita harus bersabar ketika menjadi teman bermain mereka,” tambah Bunda Niken.

Peran PKK di Masa Pandemi

PKK provinsi NTB sejak awal berpartisipasi dalam menangani Covid-19. Untuk masalah anak sendiri, PKK Provinsi NTB telah melakukan gerakan maskerisasi kepada anak.

“Jangan sampai, kita sebagai orang tua pakai masker, anak-anak kita lupa dipakaikan masker,” ungkap Bunda Niken.

Sampai sekarang, PKK provinsi NTB masih aktif menyosialisasikan kepada orang tua tentang bahaya Covid-19 terhadap anak, terutama kepada balita.

Jangan sampai, anak-anak yang masih balita dibawa berlama-lama di luar rumah.

“Untuk anak yang masih balita, kami sangat sarankan untuk tidak keluar rumah, karena belum bisa pakai masker. Itu semua harus konsisten dilakukan demi keselamatan anak kita,” katanya.

Tidak hanya itu, PKK provinsi NTB juga mengarahkan agar TP PKK kabupaten sampai ke tingkat desa untuk memberikan perhatian yang masksimal dan baik terhadap pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

Termasuk di antaranya, melakukan penyuluhan, pemberian masker, serta mengedukasi anak-anak terkait protokol kesehatan.

“Selama pandemi ini, tidak ada Posyandu yang bisa dibuka, metodenya berbeda, tidak ada pelayanan kesehatan secara terpusat. Tetapi, kader yang langsung mendatangi warga yang membutuhkan layanan posyandu tersebut,” ujarnya.

Anak-anak adalah warisan kita untuk dunia dan peradaban masa mendatang. Tanggung jawab kita adalah memberikan anak-anak sepenuhnya hak mereka untuk bisa tumbuh, untuk bisa bahagia, untuk bisa sejahtera, dan mendapatkan pendidikan, kesehatan, serta lingkungan yang baik untuk pertumbuhan mereka.

“Kita jaga anak-anak kita, kita sayangi mereka, kita berikan mereka hak-haknya dengan baik,” kata Ketua TP PKK provinsi NTB tersebut.

Joko Jumadi, Ketua Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Lembaga Perlindungan Anak Provinsi NTB setuju, pandemi Covid-19 ini benar-benar menguji kesabaran orang tua.

“Kesabaran orang tua benar-benar diuji. Biasanya, sejak pagi mengantarkan anak kesekolah, sekarang setiap hari, selain mengurus rumah tangga, orang tua dituntut menjadi guru untuk anak-anak mereka,” ujarnya.

Di sisi lain, kedekatan dengan orang tua, anak-anak ini bisa semakin nyaman. Tapi kenaikan kekerasan terhadap anak naik sampai 50 persen terutama kekerasan seksual.

Itu semua tak bisa dilepaskan dari maraknya penggunaan teknologi berbasis daring.

“Pandemi ini menambah kekerasan terhadap anak, sebagian besar berkaitan dengan dunia gadget,” tambahnya.

Joko melanjutkan, di tengah pandemi Covid-19 ini, hampir semua hal bisa dilakukan melalui metode daring.

Mau tidak mau, suka tidak suka, banyak orang dipaksa untuk menggunakan gawai. Selanjutnya, tugas orang tua adalah untuk mengawasi. Tapi, ujarnya, yang harus digarisbawahi, pengawasan orang tua harus menghindari pendekatan kekerasan.

“Dunia anak ini dunia bermain, ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua. Orang tua dituntut kreatif. Tidak hanya memberikan anak-anak makan, tapi juga harus bisa menjadi teman bermain anak-anak kita sendiri,” tambah Joko.

Menurutnya, tempat terbaik untuk anak-anak adalah bermain dan belajar di rumah.

AYA/HmsNTB

Bila hanya mesin Pemerintah Pusat saja yang beroperasi tanpa bantuan dari Pemerintah Daerah, akan sulit mewujudkan disiplin penerapan protokol Covid-19

MATARAM.lombokjourna.com —  Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus pengarahan dari Pemerintah Pusat secara virtual yang membahas sosialisasi perubahan perilaku baru masa pandemi Covid-19, dan pencapaian target realisasi APBD 2020, diikuti Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah,  di Ruang Rapat Terbuka Kantor Gubernur, hari Senin (10/08/20).

Rakor digelar bersama Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta (Mendes PDTT), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 2019, maka sosialiasi protokol Covid-19 harus diintensifkan.

Protokol Covid-19 yang paling utama meliputi, penggunaan masker di tempat keramaian, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

Dalam pengarahanya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, meski sudah paham protokol Covid-19, namun Presiden berpendapat, pelaksanaannya belum maksimal.

“Kita masih banyak menemukan masyarakat yang belum menggunakan masker, cuci tangan juga belum maksimal, juga jarak yang masih juga kerumunan, hingga mengakibatkan tingkat penularan masih terus terjadi,” ungkap Tito Karnavian.

Karenanya, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebab, bila hanya mesin Pemerintah Pusat saja yang beroperasi tanpa bantuan dari Pemerintah Daerah, akan sulit mewujudkan disiplin penerapan protokol Covid-19.

“Perlu ada sinergi dan kekompakan langkah pusat dan daerah, mesin pusat all out itu baru 50 persen, maka mesin 548 daerah perlu juga all out, kita bergerak dengan struktur formal maupun juga struktur-struktur informal,” ajaknya.

Pada struktur informal ini, terdapat Tim Penggerak PKK dan juga relawan dalam secara aktif menyosialisasikan protokol Covid-19 kepada masyarakat.

Sosialiasi akan dilakukan dari berbagai lini. Adapun operasi ‘darat’ yakni, kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat dan operasi udara yakni, kegiatan masif melalui media, baik konvensional maupun media sosial dengan lebih sistematis dan lebih terstruktur.

Kelapa BNPB, Letjen TNI Doni Monardo menjelaskan, pelayanan umum yang terbaik adalah ketika kita mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa masyarakat.

Karenanya semua hal yang dilakukan pada saat ini tentu menjadi sebuah tonggak sejarah, sehingga keselamatan masyarakat menjadi hal yang paling utama.

Pihaknya saat ini sedang merancang sebuah strategi baru, dengan memanfaatkan media secara maksimal.

Dari hasil survei, 63 persen keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan oleh media.

“Kami berharap Bapak/Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa mendapatkan strategi yang tepat untuk daerah masing-masing, sesuai dengan kondisi yang ada, mulai program edukasi, sosialisasi dan mitigasi,” ungkap Doni Monardo.

Penggerak PKK penting dan strategis

Penyampaian program oleh daerah diharap melalui orang-orang yang dapat dipatuhi oleh masyarakat, dan mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat.

Seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Ketua Umum Tim Penggerak PKK menjadi pelopor. TP-PKK dinilai penting dan strategis dalam mengedukasi masyarakat.

“Sebagian masyarakat kita, sangat patuh kepada orang tua, khususnya ibu-ibu mereka, oleh karenanya kehadiran Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Nasional diharapkan mampu menjadi bagian yang sangat strategis dalam upaya sosialisasi Covid ini,” terangnya.

Ia juga menegaskan, Covid-19 bukanlah rekayasa dan bukan konspirasi. Ia juga mengatakan bahwa Covid-19 ini ibarat malaikat pencabut nyawa. Sebab korban telah mencapai lebih dari 700 ribu orang.

Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh kepala daerah bahwa saat ini, strategi yang tepat yakni melindungi kelompok yang rentan.

“Apabila kita mampu melindungi kelompok rentan ini, maka paling tidak kita bisa memberikan perlindungan 85 persen bagi masyarakat kita,” terangnya.

Lebih jauh, Ia meminta, perlindungan juga diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan.

Sementara itu Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan terkait desa tanggap Covid yang telah berjalan, salah satunya yakni pembentukan relawan desa lawan Covid-19.

Relawan ini bergerak dalam rangka, agar desanya betul-betul bisa melakukan suatu aktivitas untuk tanggap dan aman Covid 19.

Ketua Umum TP-PKK, Tri Tito Karnavian menerangkan, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam membantu pemerintah menangani Covid-19.

Tidak hanya itu Ia juga meminta agar dalam menyosialisasikan protokol Covid-19 ini sekreatif mungkin.

“Masing masing daerah dibebaskan dalam melakukan sosialsisasi, terpenting setiap daerah melakukan sosialisasi secara masif dan melakukan kegiatan pembagian masker secara aktif lagi,” ujarnya.

Saat ini pihaknya sedang mengusung sebuah gerakan yakni “PKK Gebrakan Masker”. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dan aksi masyarakat untuk menggunakan masker.

Ia juga mengimbau agar Ketua TP-PKK di daerah untuk dapat memulai gerakan ini secara aktif.

AYA/HmsNTB

Mawar Emas menyediakan pinjaman tanpa bunga untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, dan program ini dipusatkan di masjid-masjid

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dijadwalkan akan hadir dalam peluncuran Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) di Masjid Nurul Ikhsan Keruak, Lombok Timur (Lotim), Rabu (12/08/20) mendatang.

Hal itu diugkapkan dalam rapat persiapan peluncuran program Mawar Emas yang berlangsung di ruang rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Senin (10/08/20).

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM saat mendampingi Kepala Biro Ekonomi Setda NTB dalam rapat tersebut mengatakan, dalam pelaksanaan launching tersebut, ia menekankan agar diutamakan penerapan protokol kesehatan.

Dikatakan, akan disiapkan masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan atau kebetulan lupa membawa masker.

“Selain itu pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area acara, dan jaga jarak antara para peserta launching akan diterapkan,” katanya.

Gubernur Zul saat peluncuran program Mawar Emas tersebut akan  menyerahkan SK Pengurus Daerah MES dan penyerahan buku tabungan kepada perwakilan nasabah program Mawar Emas.

Hadir dalam rapat final  persiapan acara tersebut, Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB, Kepala Biro Humas dan Protokol, Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan NTB, Bank NTB Syariah, PNM, dan Ketua MES NTB.

Akses keuangan berbasis masjid

Program Mawar Emas berawal dari keperihatinan Gubernur Zulkiefimansyah terkait masih banyaknya masyarakat yang terjerat rentenir untuk mendapatkan modal usaha.

Gubernur kemudian menyampaikan idenya untuk memberantas hal tersebut, dengan merancang suatu program pembiayaan yang berbasis syariah.

Maka lahirlah program Mawar Emas yang terbentuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB.

Program ini melibatkan beberapa instansi dan lembaga keuangan dengan tujuan utama yaitu mempermudah akses keuangan berbasis masjid serta melawan rentenir di tengah masyarakat.

Mawar Emas menyediakan pinjaman tanpa bunga untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, dan program ini dipusatkan di masjid-masjid.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan masjid.

Kegiatan pelatihan bagi Takmir Masjid se-Pulau Lombok selaku pengelola program ini di lapangan juga sudah dilakukan di Aula Islamic Center NTB pada bulan Juli.

AYA/HmsNTB

Muswil untuk agenda pemilihan Ketua DPW PAN tidak menggunakan sistem pemilihan langsung, melainkan menggunakan sistem formatur

MATARAM.LombokJournal.com — Politisi PAN asal Kabupaten Lombok Timur, H. Najamuddin Mustoefa siapkan diri maju sebagai calon Ketua DPW PAN Provinsi NTB,  yang pelaksanaan Musyawarah Wiayah (MMuswil)-nya dilaksanakan beberapa pekan ke depan.

Anggota Komisi I DPRD NTB itu mengatakan, keinginannya untuk maju sebagai Ketua DPW PAN kendati terbilang kader baru dilatar belakangi pengalamannya pernah memimpin partai politik di daerah.

Selain itu, profesionalisme DPW PAN NTB yang memungkinkan semua kader memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin PAN menjadi motivasi tersendiri.

“Di PAN itu sangat demokratis,” katanya. Senin, (10/08/20).

Najamuddin menjeaskan, demokrasi yang terbangun di PAN dijelaskan Najamuddin dengan tidak adanya intervensi Ormas pendiri PAN seperti Muhammadiyah dalam pengelolaan partai.

“Tidak seperti partai lain. PAN itu tidak ada intervensi Muhammadiyah, tidak ada titipan. Dan ini bagus” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, dalam Muswil untuk agenda pemilihan Ketua DPW PAN tidak menggunakan sistem pemilihan langsung, melainkan menggunakan sistem formatur.

“Sistem formatur. Ada 25 yang mencalonkan diri,” katanya.

DPP dalam hal ini punya kewenangan penuh dalam menetapkan berapa orang formatur. Bisa empat orang, delapan orang dan 12 orang formatur.

Formatur yang ditetapkan oleh DPP itulah yang berhak untuk menentukan ketua DPW PAN NTB.

Sistem pemilihan formatur diakuinya meminimalisir gesekan dan konflik di internal partai.

Persaingan antar kader dalam merebut posisi Ketua DPW PAN juga tidak terlalu keras, dan hampir tanpa gejolak, sebab tidak ada suara yang akan diperebutkan.

Dari 25 orang calon formatur tersebut, salah satunya adalah Najamuddin. Dia berada di posisi ke dua.

Pihaknya akan bersaing dengan 25 kader PAN lain, salah satunya Muazim Akbar selaku ketua DPW PAN NTB sekarang.

Ast

SimpelDesa merupakan  sistem informasi pelayanan desa yang berbasis aplikasi, tujuannya menghadirkan jaringan internet cepat di desa-desa

MATARAM.lombokjournal.com  –Desa Labuan Jambu, di Kabupaten Sumbawa, diminta jadi lokasi pilot project pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Desa (SimpelDesa).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu, saat menerima silaturahmi Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa, di Pendopo Gubernur NTB, Senin (10/08/20).

Diingatkan, agar Kades di NTB tidak hanya fokus meminta bantuan fisik saja, karena menurutnya hal itu akan membuat desa sulit maju dan berkembang.

Ia meminta agar para Kades juga aktif meminta bantuan untuk pengembangan sumber daya aparatur desa dan masyarakat.

Melalui bantuan pelatihan untuk peningkatan skill, sehingga aparatur desa dan masyarakat punya kemampuan untuk mengelola potensi sumber daya yang ada di desa setempat.

“Minta bantuan melalui Kadis Desa, untuk pelatihan dan pengembangan skill aparatur desa dan masyarakat, jangan hanya bantuan fisik saja yang diminta,” serunya.

Dijelaskan, SimpelDesa merupakan  sistem informasi pelayanan desa yang berbasis aplikasi. Pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang bergerak dalam penyediaan jaringan internet kepada masyarakat.

Dedik Okdalima, selaku koordinator SimpelDesa di NTB menjelaskan, program yang ditawarkan ini bertujuan untuk menghadirkan jaringan internet cepat di desa-desa, terutama desa-desa yang masih belum tersentuh jaringan internet.

SimpelDesa ini akan dikelola sepenuhnya oleh Bumdes di desa setempat.

“Pemdes hanya perlu membayar 130 juta pertahun, dari sini desa bisa memperoleh pendapatan dari hasil pengelolaan jaringan internet. Program ini sudah jalan di berbagai tempat di Indonesia,” jelasnya.

Solusi 46 desa

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB sangat mengapresiasi program SimpelDesa tersebut.

Menurutnya, hal ini akan menjadi solusi bagi 46 desa di NTB yang masih belum tersentuh jaringan internet.

“Pemerintah menuntaskan pada tahun 2021, desa-desa harus punya jaringan internet, ini sangat nagus kami siap bekerjasama sesuai arahan gubernur,” ujarnya.

Memanfaatkan momentum silaturrahmi tesebut, para kades juga meminta penambahan bantuan untuk masyarakat.

Seperti mesin perahu dan alat tangkap, seperti Jaring untuk nelayan.  Sedangkan untuk sektor pertanian, Kades meminta bantuan mesin Pompa air.

Sedangkan untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Desa, Kades meminta untuk penambahan jumlah buku untuk Perpustakaan Desa.

Selain itu, fasilitas komputer dan jaringan internet sebagai pendukung perpustakaan desa sebagai hal utama yang menjadi aspirasi para kades di Sumbawa.

Dalam silaturahmi tersebut, hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Desa dan Dukcapil Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTB dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Mahalli yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu khawatir jika komentarnya dipolitisir

MATARAM.lombokjournal.com — Dengan alasan komentarnya rentan dipolitisir, Ketua Komisi V, TGH. Mahalli Fikri enggan memberikan pendapat apa pun terkait pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Penyakit Menular.

Seperti diketahui, Perda Penyakit Menular yang salah satunya mencantumkan denda lima 500 ribu rupiah bagi pelanggar protokol Covid-19 sedang ramai dibicarakan masyarakat.

Karena itu, peran Komisi V selaku mitra kerja Dinas Kesehatan NTB perlu disampaikan agar diketahui publik.

Tapi, Mahalli memilih tidak berkomentar dengan alasan NTB sedang memasuki tahun Pilkada.

Mahalli yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu khawatir jika komentarnya dipolitisir.

“Walaupun kesehatan, walaupun pendidikan tetap larinya ke politik itu,” katanya. Senin, (10/08/20).

Didesak  lombokjournal.com terkait bagaimana hasil kerja komisi V dalam pengawasannya selaku mitra kerja Dinas Kesehatan NTB yang penting diketahui masyarakat pun. Mahali tetap enggan berkomentar.

“Saya sedang tidak ingin berkomentar,” jawabnya.

Warga belum tahu isi Perda

Perlu diketahui, berdasarkan penelusuran yang dilakukan lombokjournal.com dengan menanyakan beberapa warga di Lombok Barat, sebagian besar warga belum mengetahui isi Perda tersebut.

Selain tidak mengetahui, beberapa dari mereka justru mengecam pemberlakuan aturan denda tersebut yang menurut mereka tidak mendesak dilakukan pemerintah. Karena secara psikologis, kondisi masyarakat sedang tidak stabil karena belum stabilnya roda perekonomian.

“Untuk beli beras saja susah apalagi didenda. Bisa naik golok,” ujar salah seorang warga dari Kecamatan Lingsar Lombok Barat, Bambang Dedi Gunawan, saat ditanya pendapatnya oleh lombokjournal.com terkait pemberlakuan denda lima ratus ribu rupiah tersebut.

Aggota komisi V DPRD NTB TGH. Hamzar yang tak lain adalah bawahan Mahalli, yang coba ditemui wartawan untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut menyampaikan, masyarakat NTB tidak perlu cemas.

Soal pemberlakuan sanksi 500 ribu rupiah untuk pelanggar protokol Covid-19,  sanksi tersebut diberlakukan untuk kemaslahatan bersama.

“Itu untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya.

Selain itu, sangsi tersebut tentu tidak serta-merta diberlakukan begitu saja. Ada aturan main yang harus dipatuhi petugas dalam menindak pelanggar protokol Covid-19.

Dijelaskan, pemerintah bersama DPRD Provinsi NTB tentu telah mempertimbangkan secara matang semua kebijakan terkait aturan Covid-19.  Prinsipnya, Perda itu dibuat untuk menjaga kesehatan masyarakat NTB.

Ast

Program tersebut diproyeksikan dapat dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020 mendatang

MATARAM.lombokjourna.com —  Program stimulus ekonomi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja yang gajinya kurang dari Rp5 juta, digodok Pemerintah Pusat.

Bantuan tersebut guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, saat ditemui Senin (10/08/20)

Wisamaningsih menyatakan, ia sudah menerima kabar ermberian BLT  kepada para pekerja. Tetang   penerapannya, pihaknya menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Ya kita sudah tau adanya program tersebut. Namun untuk penerapannya di daerah, masih menunggu arahan dari pusat nanti,” ujarnya.

Menururnya, jumlah pekerja se Indonesia yang akan mendapatkan BLT tersebut sebanyak 13,8 juta yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah pusat sendiri menyiapkan anggaran hingga Rp31 triliun untuk program tersebut. BLT akan disalurkan langsung per dua bulan ke rekening pekerja, dengan besaran bantuan diproyeksikan mencapai Rp2,4 juta per orang.

“Akan diberikan tiap bulan sebesar Rp. 600.000/Bulan selama empat bulan terhitung dari September – Desember,” jelasnya.

Menurut Wismaningsih, pelaksanaan teknis penyaluran bantuan tersebut memang masih digodok di tingkat pusat.

Sehingga pihaknya dalam posisi menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk penerapan di daerah.

“Makanya itu belum ada juknisnya. Kalau sudah ada, apakah diusulkan atau mengambil data yang kemarin Prakerja, ini masih kita cari informasinya,” jelasnya.

Program tersebut diproyeksikan dapat dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020 mendatang.

Menurut Wismaningsih, jika mengambil dari data BPJS Ketenagakerjaan jumlah pekerja yang akan mendapatkan bantuan tersebut di NTB terbilang cukup banyak.

Kalau yang dari (BPJS Ketenagakerjaan) itu di NTB kita sudah banyak yang terdaftar, tapi yang penerima BLT itu masih belum ada tindaklanjut.

Lain halnya kalau BLT yang JPS kemarin ada kriteria yang jelas, jelasnya.

Sebagai informasi, stimulus dalam bentuk BLT bagi pekerja tersebut diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Ada dua hal yang menjadi fokus dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Pertama, memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan masyarakat, termasuk untuk meningkatkan daya beli.

Kedua, dilakukan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek padat karya.

AYA

Hal penting dipahami masyarakat, aturan tersebut dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com — Anggota Komisi V DPRD NTB TGH. Hazmi Hamzar mengatakan, masyarakat NTB tak perlu cemaskan soal sanksi 500 ribu bagi pelanggar protokol Covid-19. Karena sanksi itu diberlakukan untuk kemaslahatan bersama.

“Itu untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya kepada LombokJournal.com, Senin (10/08/2020).

Selain itu, sanksi tersebut tentu tidak serta-merta diberlakukan. Ada aturan main yang harus dipatuhi petugas dalam menindak pelanggar protokol Covid-19.

Dijelaskan, pemerintah bersama DPRD Provinsi NTB tentu telah mempertimbangkan secara matang semua kebijakan terkait aturan Covid-19. Prinsipnya, sanksi dibuat untuk menjaga kesehatan masyarakat NTB.

Terkait dengan sosialisasi, pihaknya menyatakan dalam waktu dekat akan turun ke masyarakat untuk penyebarluasan informasi terkait Perda Penyakit Menular tersebut.

“Nanti kita turun,” katanya.

Hal penting dipahami masyarakat, aturan tersebut dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Faktanya, masyarakat masih banyak yang tidak perduli betapa pentingnya menggunakan masker saat di luar rumah.

“Tidak ada aturan itu pun seharusnya masyarakat tetap harus pakai masker,” pungkasnya.

Ast

Melalui program peduli pendidikan dan kesehatan ini, Selly-Manan ingin berbagi kebahagiaan dan suka cita untuk Mataram Berkah dan  Cemerlang

lombokjournal.com —

MATARAM;   Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan H Abdul Manan (Selly-Manan) meluncurkan program internet portable dan Guru Dokter Keliling (GuDeK) di Kota Mataram.

Selain mendukung program Kampung Sehat yang digagas Polri, program Internet GuDeK ini juga untuk mentaati imbauan Mendagri agar para Calon Kepala Daerah peduli Covid-19.

Program Internet Portable sejatinya mengoptomalkan pola Smart City. Selly-Manan menyediakan sarana Internet Mobile  di sejumlah lokasi strategis yang bisa diakses masyarakat di Lingkungan Kota Mataram.

Sementara untuk GuDeK, sejumlah tenaga pendidik, guru dan dosen, serta sejumlah tenaga medis dokter dan perawatan akan disiapkan melayani pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

“Kita siapkan 10 guru untuk tahap awal, untuk SD, SMP, dan SMA. Para guru ini akan keliling membantu layanan pendidikan di masa pandemi. Termasuk bagi siswa SLB yang ada di Kota Mataram,” kata Selly Andayani, Minggu (09/08/20)

Menurutnya, program guru keliling ini dihajatkan membantu proses belajar daring di masa pandemi. Hal ini juga bagian dari upaya memberikan  edukasi secara tatap muka kepada anak-anak di semua tingkatan agar mudah diarahkan.

“Selain juga ini bagian dari upaya meringankan beban tugas orang tua murid dalam mendampingi proses belajar mengajar via daring yang kerap dikeluhkan orang tua,” katanya.

Sementara itu Calon Wakil Walikota Mataram Berkah dan Cemerlang, TGH Abdul Manan menambahkan  untuk tenaga medis, Selly-Manan akan menyiapkan dua orang dokter dan 3 orang paramedis .

Aktivitasnya melayani pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis di setiap lingkungan di Kota Mataram. Terutama di lingkungan-lingkungan kantong kaum miskin Kota. Kegiatan akan dihadiri belasan orang saja, untuk mentaati protokol Covid-19.

TGH. Abdul Manan  menyadari di tengah pandemi ini berdampak kepada ekonomi keluarga, terutama rumah tangga yang kurang mampu.

Melalui program peduli pendidikan dan kesehatan ini, Selly-Manan ingin berbagi kebahagiaan dan suka cita untuk Mataram Berkah dan  Cemerlang.

“Semoga program ini bisa membantu meringankan beban keluarga dan mengurangi pengeluaran di masa pandemi ini,” katanya.

BACA JUGA;

Serap Aspirasi Penyintas Disabilitas, Selly Manan Gelar Dialog Interaktif

Ia menambahkan, program internet portable dan GuDeK ini juga diluncurkan untuk mendukung program Kampung Sehat dan mentaati imbauan Mendagri terkait Calon Kepala Daerah Peduli Covid 19.

Caranya dengan mengkreasikan protokol kesehatan dengan program-program kemasyarakatan yang sadar dan peduli terhadap bahaya covid 19 beserta pencegahan dan jalan keluarnya.

“Ya, termasuk untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang kami lakukan lewat GuDeK ini,” tukasnya.

Me

Beberapa kelompok disabilitas memberikan keluhan dan masukan terhadap Hj Selly

lombokjournal.com —

MATARAM;  Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani menggelar dialog interaktif dengan kelompok penyandang disabilitas Tuna Rungu di Kota Mataram dan sekitarnya. Dialog digelar di kediaman Hj Selly di Jalan Panji Masyarakat, Kota Mataram, Sabtu (08/08/20) malam .

Selly secara langsung menyerap masukan dan keluhan dari penyandang disabilitas, terkait keluhan mereka selama ini dan sejauh mana mereka mendapatkan akses yang setara terhadap kehidupan mereka di Kota Mataram.

Dialog interaktif tersebut dipandu penerjemah, Ema Ramdani dengan menggunakan bahasa isyarat.

“Untuk menjadi calon Walikota bunda ingin menyerap aspirasi apa yang nanti akan bunda laksanakan kalau bunda terpilih menjadi Walikota. Kalau ada kurang puas bisa disampaikan ke bunda, Insyaallah kalau bunda terpilih maka bunda akan laksanakan,” kata Hj Putu Selly Andayani di hadapan belasan disabilitas yang hadir.

Selly juga mengungkapkan dirinya berpasangan dengan TGH Abdul Manan untuk maju di Pilkada Kota Mataram.

Ia mengatakan, akan menjadikan Mataram sebagai kota yang ramah dan inklusif terhadap kelompok disabilitas.

“Bunda ingin silaturahim ini terus berjalan sampai kapanpun,” imbuh calon Walikota Idola dengan jargon Mataram Berkah dan Cemerlang ini.

Turut hadir juga Ketua Komunitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Geratin) NTB, Edi Suciarman dan Ketua Geratin Kota Mataram , Ahmad Fikri Hidayat.

Beberapa kelompok disabilitas memberikan keluhan dan masukan terhadap Hj Selly. Beragam masukan mereka berikan dengan menggunakan bahasa isyarat yang langsung diterjemahkan oleh penerjemah yang disediakan.

Mereka mengeluhkan sarana informasi seperti siaran televisi yang tidak menyiapkan subtitle atau teks penerjemah, membuat mereka kesulitan mengakses informasi maupun hiburan.

Banyak informasi yang cukup penting, namun justru tidak ramah bagi kelompok disabilitas seperti tunarungu karena tidak menyediakan penerjemah.

“Karena penderita tuna rungu mengandalkan visual. Untuk acara TV perlu ditambahkan subtitle agar kami bisa memahami dan menangkap pesan pesan  siaran Televisi itu,” kata Zaini , seorang penderita tuna wicara ini.

Selain itu, soal pendidikan formal juga masih menjadi kendala bagi disabilitas. Mereka mengeluhkan soal akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Menanggapi itu, Bunda Selly berjanji akan memfasilitasi mereka menempuh pendidikan formal, sehingga hak mendapatkan pendidikan yang baik dapat terwujud.

“Jika kami (Selly-Manan) menang akan jadi perhatian khusus pendidikan formal kalian. Kumpulkan saudara-saudara kita (penyandang disabilitas) nanti kami yang menyiapkan fasilitasnya. Karena semua punya hak yang sama di NKRI ini,” ujarnya.

Selain itu, kelompok disabilitas juga menginginkan pekerjaan yang setara dengan masyarakat umumnya yang dapat mereka kerjakan. Mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Berbagai keluhan disampaikan oleh kelompok disabilitas. Mereka ingin, Walikota Mataram terpilih nantinya juga menyediakan beasiswa bagi mereka untuk menempuh pendidikan. Karena, meskipun kondisi fisik mereka terbatas, namun semangat belajar tetap tinggi. Hal itu dibuktikan dari beberapa penyandang disabilitas yang lancar menggunakan bahasa Inggris.

Gawi , seorang penderita buta mengutarakan aspirasi para disabilitas dalam soal pendidikan ingin diperlakukan sama, termasuk kuliah di universitas negeri.

“Di Mataram ini , hanya IKIP menyediakan tempat kuliah untuk disabilitas, itupun beayanya mahal. Untuk saya berharap jika bunda selly kelak terpilih , perlu dipikirkan aturan yang membolehkan para disabilitas bisa kuliah di Universitas Negri dimataram dengan beaya terjangkau ,” ujar Gawi , seorang pelajar kelas 3 di SMAN  6 Mataram yang selalu  juara kelas dan   mahir berbahasa Inggris dengan grammar yang tertata dengan baik.

Sementara itu Fikri berharap kepada Selly Manan agar dirinya dan rekan rekannya sesama penderita disabilitas tuna rungu diberikan kepercayaan berjuang bersama Selly Manan.

BACA JUGA ; 

Selly-Manan Launching Program Internet Portable dan Guru Dokter Keliling

“Karena Bunda Selly telah menunjukkan kepedulian kepada kaum disabilitas. Insya Allah kami akan mempromosikan ibu. Untuk itu mohon kami diberikan alat  yang bisa dipakai sarana untuk mempromosikan Selly Manan,” tutur Fikri.

Terhadap semua masukan penderita Tuna Rungu ini, Selly Manan  berjanji pada mereka untuk menyiapkan fasilitas pendidikan maupun pekerjaan yang layak untuk mereka.

Tidak hanya itu, Selly juga akan tetap membuka ruang dialog interaktif dengan penyandang disabilitas untuk mendengarkan setiap keluhan dan masukan mereka.

Me