APKLI Kota Mataram: Pemkot Ingkar Janji Akomodir PKL yang Lapaknya Digusur

Sebagian PKL nekat berjualan di lapak pinggir kali samping kantor Imigrasi dengan resiko sewaktu-waktu diusir Satuan Polisi Pamong Praja

MATARAM.lombokJournal.com — Pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) pernah menjanjikan lokasi berjualan baru kepada 40 PKL yang lapaknya digusur untuk pembangunan gedung Bank NTB Syariah.

Sampai saat ini, janji Dinas Perkim tersebut belum juga direalisasikan.

Ke-40 PKL Kota Mataram tersebut menggunakan lahan milik Pemprov dengan perjanjian pinjam-pakai sampai pembangunan gedung Bank NTB Syariah dimulai.

Nantinya, Dinas Perkim yang kemudian mencarikan lokasi lapak baru untuk ke-40 PKL tersebut.

“Jangan masyarakat hanya dikasi angin,” ujar Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Mataram M. Syahidin kepada lombokjournal.com, Kamis, (03/09/2020).

Dijelaskan Syahidin, APKLI Kota Mataram bersama beberapa perwakilan dari 40 PKL tersebut pernah duduk bersama dengan Dinas Perdagangan, Dinas Perkim dan Dinas PU Kota untuk mencari solusi permasalahan.

Dari pertemuan itu, Dinas Perkim selaku pemegang kebijakan pertamanan dan pemukiman di Kota Mataram menyampaikan agar ke-40 PKL dipindahkan ke Lapak-lapak kosong yang ada di Taman Udayana.

“Kadis Perkim hanya mengatakan silahkan pilih mana lapak yang kosong nanti saya yang tanggung jawab. Jangan kita dibenturkan sesama pedagang,” paparnya.

Ke-40 PKL sepakat dipindahkan dengan ketentuan harus ada langkah nyata dari Dinas Perkim, dengan menjembatani pertemuan ke-40 PKL dengan pemegang izin penggunaan lapak Taman Udayana yang saat ini kosong.

Hal itu penting dilakukan agar tidak muncul konflik sesama pedagang.

“Kita tunggu-tunggu tapi beliau-beliau tidak datang-datang. Akhirnya saya laporan kalau tidak ada yang menunjukkan, teman-teman akan berjualan lagi (di samping Kantor Imigrasi),” katanya.

Nekat Jualan di Lahan Sengketa

Perlu diketahui, saat ini 40 PKL tersebut sedang kebingungan mencari lokasi berjualan pasca penggusuran.

Sebagian dari mereka nekat berjualan di lapak pinggir kali samping kantor Imigrasi dengan resiko sewaktu-waktu diusir Satuan Polisi Pamong Praja.

Resiko pengusiran bisa terjadi sewaktu-waktu sebab tanah tempat bangunan lapak tersebut tengah bermasalah. Lapak tersebut dibuat oleh Pemkot Mataram di lahan milik Pemprov NTB. Selain itu, lokasi lapak di bantaran kali menyalahi aturan tata ruang.

“Dia nyuruh pindah Udayana. Udah ketemu rapat, janjinya jam 9 kita ketemu di Udayana. Tapi kita tunggu sampai jam 10, jam 11, sampai sekarang, ndak datang-datang dia,” papar salah seorang PKL yang berjualan di samping Kantor Imigrasi Mataram Joni Suhaidi beberapa waktu lalu.

Dijelaskan, mereka menempati lapak yang yang bersengketa tersebut atas inisiatif pribadi guna tetap berlangsungnya kegiatan usaha.

Mereka terpaksa mengambil inisiatif tersebut karena janji pemerintah untuk memberikan lokasi usaha yang baru sampai saat ini tidak kunjung terealisasi.

“Kalau sudah urusan perut bagaimana pak. Masak kita mau jualan narkoba yang tidak perlu pakai tempat. Mau jualan, kita dipersulit,” ungkapnya.

Ast




Program Unggulan Pemprov NTB, Respon Positif Masyarakat Cenderung Meningkat

 Program yang menyita perhatian publik, salah satunya yaitu program industrialisasi

MATARAM.lombokjournal.com – – Sejumlah program unggulan Pemprov NTB terus berjalan dengan baik di tengah kondisi Pandemi Covid-19.

Masyarakat pun memberikan apresiasi dan merespon positif sejumlah program unggulan tersebut.

Hal itu tercermin dari Laporan Engagement Misi dan Program Unggulan Pemrov NTB di Media Online dan Media Sosial yang disusun oleh PRCC Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB.

Engagement atau komunikasi interaksional di dalam media sosial dan media online terhadap enam misi NTB Gemilang sepanjang pengamatan dari tanggal 15 – 21 Agustus dan 22 – 28 Agustus terus berlangsung.

Bahkan kecenderungannya terus mengalami kenaikan interaksi para netizen terhadap konten yang disajikan terkait dengan program unggulan Pemprov NTB.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mencontohkan, di media sosial facebook, engagement terhadap enam misi NTB Gemilang meningkat pada periode 22 – 28 Agustus, dibandingkan dengan pekan sebelumnya di tanggal 15 – 21 Agustus.

“Misalnya misi NTB Sejahtera dan Mandiri memiliki engagement sebesar 1.818 di periode 15 – 21 Agustus, naik menjadi 3.543 engagement. Begitu juga di misi NTB Asri dan Lestari memiliki engagement sebesar 403 di periode 15 – 21 Agustus menjadi 6.578 di periode 22 – 28 Agustus. Artinya respon masyarakat terhadap program unggulan Pemprov sangat bagus,” terang Karo Humas  Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Kamis (03/09/20)

Begitu juga dengan sejumlah program unggulan Pemprov NTB yang menjadi bagian dalam misi NTB Sehat dan Cerdas, NTB Bersih dan Melayani, NTB Tangguh dan Mantap serta NTB Aman dan Berkah tetap mendapat respon yang positif dari masyarakat dengan jumlah engagement yang bervariasi.

Dalam laporan tim PRCC kata Najam, program unggulan dan strategis mana saja yang paling mendapatkan perhatian dari netizen baik like, share, maupun comment juga terpotret dengan baik.

Beberapa program yang menyita perhatian publik yaitu program industrialisasi dengan hastag #IndustrialisasiNTB dan #ScienceTechnologyIndustrialPark memiliki komunikasi interaksional mencaai 15.060 selama tanggal 22 – 28 Agustus.

Selain itu, program Desa Wisata dengan hastag #99DesaWisata memiliki engagement sebanyak 10.169. Begitu juga program Revitalisasi Posyandu memiliki jumlah engagement sebanyak 2.846.

Sedangkan program unggulan seperti JPS Gemilang, Zero Waste dan NTB Hijau, program NTB Tangguh Bencana, I-Shop NTB dan program beasiswa tetap memantik interaksi sosial dengan jumlah yang bervariasi.

“ Sebanyak 6 dari 8 program unggulan yang dianalisis oleh PRCC mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Contohnya adalah Industrialisasi pada periode 22 – 28 Agustus 2020 mendapatkan engagement sebanyak 15.060 dan merupakan yang tertinggi dibanding program unggulan lainnya,” ujar Bang Najam.

Karo Humas menegaskan, secara masif informasi program unggulan telah dipublikasi sejak program ini dijalankan melalui media online dan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

Pada pekan kemarin reaksi masyarakat terhadap program unggulan tertinggi pada platform sosial media Instagram dengan jumlah total 26. 431 engagement, Facebook; 5.699, media online sebanyak 5.690 serta twitter sebanyak 57 engagement.

Berita apa saja yang menyita perhatian publik di media sosial dan media online?

Kata Karo Humas, berita yang banyak mengundang komunikasi interaksional selama  22 – 28 Agustus 2020 memang bervariasi. Misalnya pada program Desa Wisata, konten yang memicu komunikasi masyarakat yaitu berita tentang  Rinjani Begawe yaitu berupa launching pendakian Gunung Rinjani.

“Selain itu berita kedatangan Menteri Pertanian RI, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan beserta jajarannya didampingi oleh Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah dalam acara Panen Pedet 2020 yang diselenggarakan di pasar ternak Desa Barabali Kabupaten Lombok Tengah NTB, Sabtu 22 Agustus 2020 lalu telah memantik keingintahuan masyarakat terhadap program Kampung Unggas yang dilaksanakan Pemprov NTB saat ini,” tutupnya.

HumasNTB




Literasi Digital Penting untuk Tetap Aman dan Produktif Saat Pandemi

Literasi digital masyarakat penting, selain untuk keamanan data pribadi dan membuat masyarakat lebih produktif juga dapat membantu percepatan penangan bencana

MATARAM.lombokjournal.com —  Teknologi Informasi menjadi sarana vital di tengah pandemi Covid-19, yang mengharuskan masyarakat untuk banyak berkegiatan di rumah saja.

Pemanfaatannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah semakin berkembang.

Dari 5,4 juta masyarakat NTB, 2,7 juta orang di antaranya merupakan pengguna aktif media sosial.

Ini menunjukan animo masyarakat cukup besar dan perlu dibarengi dengan literasi atau edukasi digital yang baik. Sehingga masyarakat bisa aman dan tetap produktif menggunakan sosial media di masa pandemi ini.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah (Diskominfotik) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menyampaikann itu saat mengisi sekaligus membuka secara daring  Seminar Nasional dan Workshop Literasi Digital bertajuk “Aman dan Produktif Dengan Adaptasi Kebiasan Baru di Internet,,” di ruang kerjanya, Rabu (02/09/30) .

“Animo masyarakat menggunakan media sosial  di tengah pandemi ini besar. Kedepan perlu edukasi lebih luas cara memanfaatkannya yang efektif dan produktif,” jelas Gede, panggilan akrab Kadis Kominfotik NTB.

Mantan Kabag Pemberitaan pada Biro Humas dan Protokol Setda NTB tersebut menjelaskan, pentingnya literasi digital masyarakat selain untuk keamanan data pribadi dan membuat masyarakat lebih produktif juga dapat membantu percepatan penangan bencana.

Khususnya seperti saat bencana non alam pandemi covid-19 ini. Dimana, banyak disinformasi atau hoax beredar yang mengakibatkan masyarakat menjadi kurang disiplin hingga abai terhadap protokol kesehatan covid-19.

“Jika pemahaman literasi digital masyarakat baik. Masyarakat akan mencari informasi melalui sumber terpercaya. Karena itu, edukasi pentingnya literasi digital ini sangat penting,” jelasnya.

Lebih jauh, Gede menjelaskan, untuk mengedukasi masyarakat terkait literasi digital diperlukan kerjasama semua pihak, baik akademisi, praktisi, hingga komunitas penggiat tehnologi informasi.

Edukasi yang diberikan pun harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Seperti acara Seminar Nasional dan Workshop Literasi Digital yang digarap ICT Watch yang bekerjasama dengan Universitas Mataram, Kementerian Kominfo RI, dan berbagai stake holder tehnologi informasi terkait.

Sementara itu, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo RI, Semuel A. Pangerapan, pada kesempatan yang sama juga menjelaskan pentingnya perlindungan data pribadi di era media sosial saat pandemi ini.

Namun, banyak masyarakat masih abai untuk melindungi data pribadinya. Dibuktikan dengan masih banyaknya warganet yang tanpa sadar membagikan data pribadi pada akun sosial medianya.

BACA JUGA ; Pemerintah Dorong Transformasi TV Digital

Pemerintah sendiri telah membuat Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk agar data pribadi masyatakat di sosial media bisa tetap aman.

“Perlindungan data pribadi menjadi isu penting di tengah pandemi. Masyarakat perlu mendapatkan edukasi yang baik terkait hal ini,” jelasnya.

Acara ini diikuti lebih dari 400 peserta yang merupakan mahasiswa, ASN, komunitas, dan pelaku bisnis online se – NTB. Webinar ini juga menghadirkan pemateri dari perwakilan Kemkominfo RI, Facebook Indonesia, perwakilan organisasi masyarakat, hingga relawan TIK.

novita, @diskominfotikntb




Pemerintah Dorong Transformasi TV Digital

Negara-negara di dunia telah memanfaatkan hasil efisiensi spektrum frekuensi yang dihasilkan dari digitalisasi penyiaran televisi untuk meningkatkan akses internet kecepatan tinggi

MATARAM.lombokjurnal.com — – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong transformasi teknologi televisi analog ke televisi digital.

Pemerintah ingin mengalihkan ke televisi digital agar pemanfaatan frekuensi dapat lebih efisien.

Selain itu, transformasi TV Digital juga akan mendorong menciptakan lapangan kerja diberbagai bidang. Salah satunya inovasi pembuatan konten-konten kreatif.

“Sudah tidak ada alasan bagi kita untuk menunda proses migrasi digitalisasi dari TV analog ke TV Digital,” kata Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Saat itu wagub membuka webinar Sosialisasi Televisi Digital di Provinsi NTB dengan tema “Indonesia Goes To Digital”,  di Pendopo Wakil Gubernur, Rabu (02/09/20).

Sehingga kata Ummi Rohmi, sapaan akrab Wakil Gubernur, terjadinya migrasi dari era penyiaran analog menuju era penyiaran digital, akan mendorong tersedianya saluran siaran yang lebih banyak,.

Sehingga membuka peluang lebih luas bagi para pelaku penyiaran dalam menjalankan fungsinya dan dapat memberikan peluang lebih banyak bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam industri penyiaran ini.

“Sekali lagi, melangkah ke Digitalisasi adalah keharusan yang terus dikejar bersama seluruh pihak termasuk regulasi dan aturannya untuk segera dihadirkan,” tegas Ummi Rohmi.

Indonesia jauh tertinggal

Dalam video testimoninya Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memaparkan alasan penting percepatan digitalisasi televisi sebagai bagian dari prioritas digitalisasi nasional.

“Percepatan digitalisasi televisi adalah sebuah keharusan dengan beberapa alasan,” ungkapnya.

Alasan pertama, dari sisi perkembangan digitalisasi penyiaran global, Indonesia jauh tertinggal dalam proses digitalisasi televisi sistem terestrial.

Bahkan, beberapa negara di Eropa sudah selesai dengan  proses digitalisasi televisi lebih dari satu dekade lalu.

Negara-negara di Asia seperti Jepang telah menyelesaikan proses digitalisasinya di tahun 2011 dan  Korea Selatan di tahun 2012.

Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian ASO secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019.

“Sekarang, masyarakat di sana telah dapat menikmati siaran televisi dengan teknologi digital, dengan kualitas gambar dan suara yang sangat baik, serta menikmati pilihan program siaran yang lebih beragam,” ungkap Jhonny

Kedua, dari sisi arah kebijakan nasional, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia.

Ketiga, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi yang dikenal sebagai Analog Switch-Off atau ASO ini harus ditempuh dan disegerakan, demi menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

Keempat, dari sisi kepentingan industri penyiaran, disrupsi teknologi menuntut para pelaku industri di sektor ini untuk menyesuaikan pola bisnisnya, agar sejalan dengan perkembangan era digital.

Hal ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan usaha para pelaku bisnis dan investor bidang penyiaran.

Kelima, dari sisi nilai tambah dalam penataan frekuensi, dengan percepatan digitalisasi, frekuensi dapat ditata ulang dan dimanfaatkan untuk penyediaan layanan lain terutama untuk layanan publik dan layanan internet cepat.

Negara-negara di dunia telah memanfaatkan hasil efisiensi spektrum frekuensi yang dihasilkan dari digitalisasi penyiaran televisi untuk meningkatkan akses internet kecepatan tinggi.

“Pita frekuensi 700 MHz yang adalah rentang yang digunakan untuk siaran televisi terestrial di seluruh dunia, merupakan pita frekuensi “emas” karena ideal untuk layanan akses internet broadband,” jelas Menteri Johnny.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Penyiaran Ditjen PPI Kemenkominfotik RI Ir. Geryantika Kurnia, M.Eng, MA, menegaskan, proses migrasi TV Digital harus segera dilakukan.

“Karena tahun 2020 ini, hanya Indonesia dan Timur Leste di Asia yang masih menggunakan TV Analog,” tuturnya.

Menurut data Kominfo, terdapat 30 stasiun TV Analog yang ada di NTB. Harapannya Pemda dapat mendorong untuk segera migrasi ke digital.

“Penyiaran TV Digital ini memiliki kualitas gambar dan suara jauh lebih baik dibandingkan siaran analog,” tuturnya.

BACA JUGA ;  

Literasi Digital Penting untuk Tetap Aman dan Produktif saat Pandemi

Kegiatan sosialisasi daring yang dipandu Ketua KPID Provinsi NTB Yusron Saudi,  ST., M. Pd ini turut menghadirkan berbagai narasumber.

Seperti Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Agung Supriyo, Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mataram Dr. H. Kadri, M.Si , Direktrur Teknik TVRI Supriyono dan Ketua ATDSI Eris Munandar.

edy@diskominfotik_ntb




UPDATE Covid-19: Hari Rabu, 02 September 2020, Bertambah 14 Pasien Positif Covid-19, Pasien Sembuh 12 Orang,Tidak Ada Kasus Kematian

MATARAM.lombokjournal.com – Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR RSUD Dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, dan Laboratorium TCM RSUD Praya mengkonfirmasi, ada tambahan 14 pasien positif Covid-19.

Lalu Gita Aryadi

Dalam siaran pers hari Rabu (02/09/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 172 sampel dengan hasil 143 sampel negatif, 15 sampel positif ulangan, dan 14 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 12, Tidak ada kasus kematian.

Dijelaskan, adanya tambahan 14 kasus baru terkonfirmasi positif, 12 tambahan sembuh baru dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Rabui (02/09/20) sebanyak 2.799 orang, dengan perincian 2.118 orang sudah sembuh, 162 meninggal dunia, serta 519 orang masih positif.

“Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetapmelakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yangterkonfirmasi positif,” kata Lalu Gta Aryadi.

TAMBAHAN 14 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 12 ORANG, TIDAK ADA KASUS KEMATIAN

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

  1. Pasien nomor 2786, an. HM, perempuan, usia 14 tahun, penduduk Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Praya;
  2. Pasien nomor 2787, an. MZ, laki-laki, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Sayang Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri tanpa pengawasan;
  3. Pasien nomor 2788, an. PCP, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 2747. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
  4. Pasien nomor 2789, an. S, perempuan, usia 58 tahun, penduduk Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB;
  5. Pasien nomor 2790, an. N, laki-laki, usia 64 tahun, penduduk Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB;
  6. Pasien nomor 2791, an. AHD, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Patut Patuh Patju;
  7. Pasien nomor 2792, an. SA, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Patut Patuh Patju;
  8. Pasien nomor 2793, an. YDPL, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 2518. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD H. L. Manambai Abdulkadir;
  9. Pasien nomor 2794, an. R, perempuan, usia 36 tahun, penduduk Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
  10. Pasien nomor 2795, an. SH, perempuan, usia 34 tahun, penduduk Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
  11. Pasien nomor 2796, an. SH, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Desa Telaga Waru, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
  12. Pasien nomor 2797, an. HP, perempuan, usia 36 tahun, penduduk Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
  13. Pasien nomor 2798, an. S, perempuan, usia 32 tahun, penduduk Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
  14. Pasien nomor 2799, an. Y, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Hari Rabu terdapat penambahan 12 orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu :

  1. Pasien nomor 1173, an. R, laki-laki, usia 41 tahun, penduduk Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
  2. Pasien nomor 2020, an. S, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
  3. Pasien nomor 2255, an. HS, laki-laki, usia 22 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
  4. Pasien nomor 2321, an. TD, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
  5. Pasien nomor 2377, an. IGASG, perempuan, usia 51 tahun, penduduk Kelurahan Cakranegara Utara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
  6. Pasien nomor 2430, an. IWS, laki-laki, usia 47 tahun, penduduk Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
  7. Pasien nomor 2462, an. SA, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
  8. Pasien nomor 2475, an. PL, perempuan, usia 25 tahun, penduduk Desa Songak, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
  9. Pasien nomor 2535, an. S, perempuan, usia 22 tahun, penduduk Desa Seruni Mumbun, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
  10. Pasien nomor 2553, an. SH, perempuan, usia 43 tahun, penduduk Kelurahan Kodo, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
  11. Pasien nomor 2641, an. J, laki-laki, usia 55 tahun, penduduk Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
  12. Pasien nomor 2725, an. Z, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

“Mari kita terus memperkuat kolaborasi, kerja sama dan tetap semangat untuk melakukan pembinaan, sosialisasi dan edukasi secara humanis dan persuasif untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat Covid-19,” kata Lalu Gita Aryadi.

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119.




Belum Ada Wilayah ‘Rawan’ Jelang Pilkada Serentak Bulan Desember

MATARAM.lombokjournal.com ––  Jelag penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di tujuh kabupaten/Kota se- NTB, tanggal 9 Desember 2020 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB melakukan pemantaun situasi politik bekerjasama dengan TNI dan Polri.

Bakesbangpoldagri selalu berkoordinasi dengan pihak TNI dan Polri, guna menganstisipasi terjadinya gejolak saat pilkada berlangsung.

Hal ini dismpaikan oleh Kepala Bidang Politik Dalm Negeri, Muhari isnaini, Rabu (02/09/20).

Muhari menyatakan, hingga saat ini belum ada wilayah yang dikatakan Rawan, walaupun dari dulu Kabupaten Bima memang selalu masuk dalam peta kerawanan konflik saat pemilukada.

“Walaupun Bima selalu masuk dalam peta kerawanan pilkada namun dipastikan seluruh kabupaten kota yang  siap melaksanakan Pilkada,” ujarnya

Menurutnya, Bakesbangpoldagri sudah melakukan koordinasi, pendekatan-pendekatan dengan semua stakholder terkait,TNi,polri,dan msyarakat pada umumnya.

“Pilkada merupakan ajang pesta demokrasi ,Mari kita semua mensukseskan Ajang Pilkada ini tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Muhari.

AYA




APKLI Kota Mataram Minta Dinas Perkim Tarik Izin Lapak Nganggur di Taman Udayana

Kadis Perkim Kota Mataram, menurut Syahidin pernah secara lisan memerintahkan 40 PKL menempati lapak kosong di Udayana, tapi  ke-40 PKL  diminta membayar seharga 20 juta rupiah oleh pemilik izin lapak Udayana

MATARAM.lombokJournal.com – Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Kota Mataram, M. Syahidin, mendesak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Mataram, segera cabut izin penggunaan lapak yang dianggurkan pedagang di kawasan Taman Udayana Kota Mataram.

Hal tersebut disampaikan Syahidin mengingat izin penggunaan lapak tersebut rentan diperjualbelikan.

“Sama pedagang ini kenapa diperjualbelikan, kan ini ndak boleh,” kata Syahidin kepada lombokjournal.com, Rabu, (02/09/20).

Dijelaskan, banyak lapak di Udayana yang pemegang izinnya tak lagi berjualan. Ketika penjual lain ingin menempati lapak tersebut, pemegang izin justru meminta bayaran.

Tak tanggung-tanggung, izin dihargai di atas 20 juta rupiah. Menurut Syahidin, hal itu tak hanya menyalahi aturan karena melanggar Perda, juga merugikan pedagang lain yang ingin berjualan di sana.

“Di sinilah letak lemahnya pemerintah saya katakan. Kenapa ketika lapak ini kosong tidak ditindak,” ujarnya.

Saat ini APKLI tengah mengupayakan 40 PKL yang lapaknya dirobohkan pemerintah untuk mendapatkan lokasi jualan baru.

Kadis Perkim Kota Mataram disebut Syahidin pernah secara lisan memerintahkan 40 PKL menempati lapak kosong di Udayana.

Ketika ke sana, ke-40 PKL justru diminta membayar seharga 20 juta rupiah oleh pemilik izin lapak Udayana.

Konflik antar PKL

Selain transaksi kuasa izin penggunaan lapak yang melanggar aturan, hal lain yang dikhawatirkan Syahidin adalah konflik terbuka antar PKL.

Menghindari hal tersebut, APKLI meminta Dinas Perkim menjembatani komunikasi ke-40 PKL yang lapaknya dirobohkan, dengan PKL pemilik izin lapak yang dibiarkan menganggur di jalan Udayana.

Tapi sampai saat ini, Dinas Perkim terkesan abai mencari solusi permasalahan.

“Ini kan sama dengan membenturkan sesama pedagang,” sesalnya.

AST




  Bansos Beras Mulai Disalurkan, Jatah NTB 5.093 ton lebih per bulan

Kepala Dinsos Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik menyampaikan, untuk NTB dalam tiga bulan sebanyak 15 ribuan ton

MATARAM.lombokjournal.com  —  Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengajak mensyukuri adanya program Pemerintah yakni Bantuan Sosial Beras (Bansos Beras). Bantuan ini secara khusus bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kuncinya,  bagaimana program ini tepat sasaran dan juga tidak disalahgunakan,”ungkapnya saat mengikuti giat launching Bansos Beras secara serentak di 34 Provinsi oleh Menteri Sosial, melalui live streaming di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Rabu (02/09/20).

Bansos Beras merupakan salah satu program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di NTB.

Jumlah Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi NTB, peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang memperoleh Bansos Beras, sebanyak 339.588 KPM.

Per bulan setiap KPM akan mendapatkan 15 Kg beras.

Bila program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, maka akan memberikan efek berganda yang akan sangat membantu di masa sulit seperti saat ini.

Menurut Wagub, pandemi Covid-19 ini belum berakhir, butuh kesabaran, kedisiplinan yang konsistensi dari kita semua untuk mengawal ini.

“Memang pilihannya kita harus hidup aman dan produktif, untuk bisa hidup aman dan produktif itu tentunya dua sisi, kesehatan dan ekonomi ini harus bisa jalan berbarengan, kuncinya patuh pada protokol Covid-19,” ujarnya.

Diharapkan, agar Provinsi NTB terbebas dari resesi ekonomi, dapat melalui masa sulit dengan bersama-sama dan bergotong-royong.

Ia  kembali menegaskan, patuh menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 merupakan kunci menghadapi pandemi.

Sinergitas menanggulangu pandemi

Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara melalui live sreaming menerangkan, penyaluran Bansos Beras ini merupakan bentuk nyata sinergitas Kementerian dan Lembaga termasuk BUMN dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Kami dari Kementerian Sosial tentunya sebagai salah satu Kementerian yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk berada di garda terdepan dalam berperang melawan pandemi Covid-19, menggandeng mitra kami dalam hal ini Bulog untuk bersama-sama memberikan bantuan sosial dalam bentuk beras kepada 10 juta KPM PKH,” ujarnya.

Ia berharap seluruh jajaran Perum Bulog bekerja bahu membahu dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial di daerah khususnya pada saat penyaluran Bansos Beras.

“Karena menyalurkan beras ke 10 juta keluarga dari pintu ke pintu, dari Sabang sampai Merauke dalam waktu tiga bulan bukan pekerjaan yang mudah,”ucapnya

Dengan program Bansos Beras ini, Bulog juga bisa dengan lebih leluasa menjalankan tugas-tugasnya dalam menyerap hasil panen dari petani. Sehingga kesejahteraan para petani yang juga merupakan salah satu indikator kesejahteraan bangsa, dapat lebih baik lagi.

“Selamat bekerja bagi teman-teman di Kementerian Sosial, sekali lagi kami mohon kerjasamanya dengan seluruh Dinas Sosial yang ada di seluruh Kabupaten/Kota, agar program dari Presiden ini bisa terlaksana dengan baik,” tutupnya.

Saat itu, Kepala Dinsos Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik menyampaikan, untuk NTB Bansos Beras ini sebanyak 5.093 ton lebih per bulan atau dalam tiga bulan sebanyak 15 ribuan ton.

“Yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menekan kenaikan angka kemiskinan di NTB,” ucapnya. Salah satu KPM PKH yang hadir dalam kesempatan itu Sumiati mengatakan, dirinya berterima kasih atas bantuan yang diterima. Ia mengakui bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi keluarganya. “Sangat membantu untuk keluarga miskin, untuk anak sekolah juga,” ungkapnya.

Launching tersebut ditandai dengan pelepasan kendaraan pengangkut Bansos Beras serta penyerahan bantuan secara simbolis kepada perwakilan KPM PKH oleh Wagub secara langsung.

HmsNTB




Wagub Tegaskan, Pemerintah Pusat Dan Daerah Bersinergi Wujudkan Digitalisasi

Digitalisasi sangat bermanfaat untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat terkait penanganan dan pencegahan Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com —  Kemajuan zaman harus dibarengi dengan kemajuan digital agar suatu bangsa tidak ketinggalan dari bangsa lain.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, digitalisasi pada segala bidang harus diterapkan agar tidak ketinggalan.

Wagub Hj Sitti Rohmi

“Melangkah ke digitalisasi merupakan suatu keharusan yang mesti kita kejar bersama seluruh pihak, mulai dari regulasi, gerakan dari pemerintah pusat hingga daerah, bersinergi bersama untuk mewujudkan digitalisasi ini,” ungkap Wakil Gubernur saat membuka acara Webinar Sosialisasi Televisi Digital di Provinsi NTB, Rabu (02/09/20).

Menurutnya, digitalisasi ini lmemiliki manfaat besar, di antaranya meningkatkan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi dan efisiensi infrastruktur industri penyiaran.

Selain itu, akan menghemat biaya listrik hingga 94 persen, pengeluaran modal bisa hemat mencapai 79 persen, serta pengeluaran operasional bisa hemat mencapai 57 persen dibandingkan dengan tetap menggunakan pemancar analog.

Dalam webinar yang bertema “Indonesia Goes to Digital” tersebut, Wagub mengungkapkan, digitalisasi ini juga bermanfaat untuk usaha industri konten yang akan berkembang dengan adanya digitalisasi ini.

Digitalisasi pada bidang informasi, adalah salah satu instrumen penting dalam memberikan pelayanan informasi dan edukasi kepada masyarakat luas agar kinerja pemerintah diketahui dengan seksama.

“Berbicara digitalisasi di NTB ini sangat besar peranannya, dari segi pemenuhan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan di NTB, penyebaran informasi rencana, proses, hingga hasil kerja pemerintah,” jelas wagub.

Selain menyediakan informasi dari pemerintah, digitalisasi di bidang informasi juga menjadi salah satu media informasi potret realitas sosial masyarakat sebagai bentuk ceck and balance bagi pemerintah.

Berbicara Pandemi Covid-19 yang sedang melanda saat ini, Wagub yang kerap disapa Umi Rohmi ini mengatakan, digitalisasi sangat bermanfaat untuk mempercepat edukasi kepada masyarakat terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 ini.

Ia berharap digitalisasi di NTB ini segera tuntas agar kemajuan dapat terkejar dengan cepat, sehingga masyarakat NTB khususnya generasi muda dapat merasakan manfaat dari digitalisasi ini.

“Harapan Pemerintah NTB dengan adanya digitalisasi ini akan semakin terbukanya peluang usaha baru, idustri kreatif bagi generasi muda, tertatanya penyiaran yang berkualitas,” harapnya.

HmasNTB




Lalu Fatahillah Resmi Nakhodai NasDem Kota Mataram

MATARAM.lombokjournaal.com —  Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Kota Mataram kini di bawah pucuk kepemimpinan yang baru.

Belum lama ini Ketua Garda Pemuda NasDem DPW Nusa Tenggara Barat,  ditunjuk jadi Ketua DPD NasDem Kota Mataram.

Dikonfirmasi melalui TELPON seluler Ketua DPW NasDem Nusa Tenggara Barat, H. M. Amin mengucapkan selamat, dan berharap dengan terbitnya SK kepengurusan DPD Kota Mataram yang di Nakhodai oleh L. Fatahillah, dapat menjadikan Kota Mataram yang lebih berprestasi.

“Selamat Kepada adinda Fatah, semoga dapat memberikan prestasi yang membangggakan menjadikan kota mataram yang lebih baik,” tutur mantan Wagub NTB ini.

Lalu Fatahaillah Prawira Negara menyatakan penunjukan dirinya sebagai Ketua DPD sudah sesuai dengan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) NasDem.

“Mandat penunjukan sebagai Ketua DPD Kota Mataram dikeluarkan per 31 Agustus lalu,” ungkap Fatah, ditemui pada Selasa (02/09/2020) di Basecamp DPW NasDem NTB jl. Langko No. 53 Kota Mataram.

Menurut Bung Fatah, sapaan akrabnya ini, ditugaskan untuk mengawal misi partai NasDem untuk memenangkan Paslon yang diusung Partai NasDem H. Mohan Roliskana – TGH. Mujibrurahman atau pasangan HARUM pada Pilwali Kota Mataram akhir tahun mendatang.

Terbitnya SK DPD Kota Mataram dengan Nomer : 430-kpts/DPP-NasDem/VIII/2020 dengan struktural masih dengan pengurus lama dan beberapa divisi dengan kepengurusan baru.

AYA