Kegiatan ini wujud kepedulian dan tanggungjawab pelbagai stakeholder kepada masyarakat Lombok Utara, agar tidak terkena Covid-19

TANJUNG.lombokjournal.com —  Menyongsong Pilkada serentak 2020, dua Bakal Pasangan Calon (bapaslon) Bupati dan WakilBbupati Lombok Utara menggelar Deklarasi Pilkada Patuh Protokol Kesehatan Covid-19

yang mesti mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 di Kabupaten Lombok Utara,

Kegiatan deklarasi para Bapaslon ini difasilitasi pihak Kepolisian Resort Lombok Utara, dirangkaikan dengan Operasi Yustisi penggunaan masker, berlangsung di Lapangan Tioq Tata Tunaq, Tanjung, Kamis (10/09/20).

Kapolres Lombok Utara menegaskan, acara deklarasi pilkada patuh protokol kesehatan Covid-19 tersebut dilaksanakan secara sederhana, namun tidak mengurangi makna penyuksesan Pilbup agar tetap mematuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19.

“Harapan kita melalui kegiatan ini timbul komitmen kita bersama untuk menanggulangi penyebaran Covid-19, lantaran ke depan banyak kegiatan yang kita jalani dapat berpotensi menyebabkan penyebaran virus ini,” terang AKBP Feri Jaya.

Dijelaskannya, kegiatan itu wujud kepedulian dan tanggungjawab pelbagai stakeholder kepada masyarakat Lombok Utara, agar tidak terkena Covid-19. Lebih khusus pada masa-masa tahapan pemilukada serentak 2020 di KLU.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama yang dibacakan oleh Ketua Tim Pemenangan Bapaslon serta pembagian masker kepada masyarakat sekitar.

Hadir dalam kegiatan ini Kapolres Lombok Utara AKBP. Feri Jaya Satriansah, SH, Wakil Bupati H. Sarifudin, SH, MH, Pj. Sekda Drs. H. Raden Nurjati, anggota Forkopimda, Ketua Bawaslu Adi Purwanto, SE, Ketua KPU Juraidin, SH, MH, Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara Najmul-Suardi (NADI) dan Djohan-Dany (JODA), serta simpatisan dan pimpinan parpol pengusung masing-masing bapaslon dan tokoh agama.

sid

Jika ada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah, Wagub minta untuk ditegur dan jangan diberikan pelayanan

LOTENG.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah  turun langsung ke lapangan mengingatkan masyarakat menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Salah satu yang ditekankan,  kedisiplinan dalam menggunakan masker di tempat-tempat umum, terlebih Provinsi NTB sudah memiliki Perda Penanggulangan Penyakit Menular yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Sebelumnya Wagub  mengunjungi sejumlah kantor pelayanan publik di Kota Mataram dan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat.

Kali ini, Wagub melanjutkan monitoring ke Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) di Lombok Tengah.

“Ikhtiar tetap kita lakukan. Kita ingin masyarakat benar-benar sadar terhadap pentingnya protokol kesehatan,” ungkap Wagub saat memulai kunjungannya di BIZAM, Kamis (10/09/20).

Dikatakan, virus Covid-19 tidak terlihat, bisa menyerang siapapun, terutama yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.

Ia berpesan, sampai ditemukannya vaksin Covid-19 tersebut, masyarakat harus tetap menggunakan masker saat keluar rumah.

“Kita tidak boleh lengah, vaksin Covid-19 ini belum ada, selain berdo’a, satu-satunya cara untuk melindungi diri adalah dengan menerapkan protokol kesehatan,” pesan Umi Rohmi.

Untuk itu, kekompakan, komitmen serta kerjasama masyarakat sangat dibutuhkan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Jangan sampai, pemerintah gencar sosialisasi, tapi masyarakat lalai, tidak mau menggunakan masker.

“Tidak cukup dengan pemerintah, melawan Covid-19 harus sama-sama. Kekompakan masyarakat untuk selalu menggunakan masker sungguh-sungguh kita butuhkan,” tegas Wagub.

Ia melanjutkan, jika ada masyarakat yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah, Wagub minta untuk ditegur dan jangan diberikan pelayanan. Saat ini, yang terpenting adalah saling menjaga.

“Harus saling menjaga, kita jaga diri sendiri, jaga keluarga serta lingkungan sekitar,” tambah Umi Rohmi.

Didampingi Asisten I Setda NTB, Kasat Pol PP, Kepala Badan Kesbangpoldagri, Karo Kesra dan Kalak BPBD, Wagub berkeliling bandara, melihat pelayanan dan penerapan protokol kesehatan yang ada di bandara tersebut.

Umi Rohmi tak hanya mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan masker, tapi juga mengimbau petugas untuk masifkan sosialisasi, baik secara langsung ataupun melalui media sosial.

“Harus ada imbauan, kalau tidak pakai masker, jangan dikasi masuk, untuk yang datang dan masuk ke NTB. Pastikan syarat-syarat sudah di engkapi,” tegas Wagub di hadapan petugas bandara.

Umi Rohmi menambahkan, tanggal 14 September ini, Perda Penaggulangan Penyakit Menular mulai ditegakkan. Tidak ada tawar-menawar lagi untuk orang yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan.

“Kita tegas, ikhtiar terus kita lakukan, kalau masih ada yang tidak patuh, kita denda. Bismillah, InsyaAllah ini yang terbaik,” tutup Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi NTB tersebut.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) NTB Drs. Tri Budi Prayitno, M.Si menyampaikan bahwa, Penerapan Perda Nomor 7 tahun 2020 tentang Penaggulangan Penyakit Menular mulai ditegakkan tangggal 14 September mendatang.

“Ya, tanggal 14 mulai kita tegakkan, yang tidak patuhi protokol kesehatan akan dikenakan denda,” ungkapnya tegas.

Kasat Pol PP melanjutkan, perda ini tidak hanya berlaku kepada perseorangan, tapi berlaku kepada seluruh pihak, pertokoan, tempat ibadah hingga kegiatan yang mengundang keramaian.

“Semoga ini memacu kita semua terhadap pentingnya protokol kesehatan,” tutupnya.

HmsNTB

Di NTB tercatat sebanyak 2.900 kasus positif Covid-19, pasien sembuh 2.269 orang. Yang masih dirawat sebanyak 460 orang, dan korban meninggal dunia sebanyak 171 orang

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mulai 14 September 2020 mulai memberlakukan aturan yang tertuang dalam Perda Nomor 7/2020 tentang Penanggulangan penyakit menular.

Terutama bagi pelanggar disiplin protokol Kesehatan seperti penggunaan masker pada area-area publik.

Penerapan Perda ini dilakukan dengan tujuan untuk mengajak masyarakat agar menunjukkan komitmennya untuk memutuskan alur penularan Covid-19.

“Dalam mengatasi masalah ini tidak bisa semata-mata melepaskan tanggungjawab hanya kepada pihak pemerintah saja. Namun dibutuhkan kerja keras bersama agar dalam setiap melakukan aktivitas tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” kata Sekda NTB Drs. H.Lalu Gita Ariadi, M.Si.

Sekda  menyampaikannya dalam Webinar E-Seminar Nasional dengan topik “Peningkatan Mutu Pelayanan pada Era New Normal di Masa Covid-19” di Ruang Rapatnya, Kamis (10/09/20).

Sekda menilai tema yang disajikan dalam seminar ini telah menjadi suatu yang faktual dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Terkait dengan Covid-19 ini Sekda mengamati, yang terjadi saat ini ada perkembangan tingkat kecemasan yang beririsan dengan perkembangan terkini Covid-19.

Karena itu, belajar dari Pemprov DKI, dengan melihat angka penularan yang semakin masif, justru kembali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 14 September mendatang.

Menurut Sekda,  dari malam ke malam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 NTB merilis, kasus positif Covid-19 di NTB masih saja terjadi.

Hingga kini menurut Miq Gita sapaan akrabnya, di NTB sudah tercatat sebanyak 2.900 kasus positif Covid-19.

Tingkat kesembuhan mengalami trend yang cukup baik yakni sebanyak 2.269 orang. Yang masih dalam perawatan sebanyak 460 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 171 orang.

Mik Gita membandingkannya dengan provinsi tetangga (Bali, red). Di Bali temuan kasusnya tinggi, namun angka kesembuhan Covid-19 di NTB masih lebih baik.

Sebaliknya Bali mampu melakukan  pengendalian angka kematian. Sementara di NTB angka kematiannya masih tinggi sehingga ini menjadi indikatator bahwa Covid-19 angkanya masih tinggi di NTB.

“Untuk diketahui sebelumnya juga kita lakukan Webinar Bersama Menkopolkam untuk memberikan “warning” (peringatan) jangan sampai menjelang Pilkada 9 Desember mendatang mengabaikan protokol kesehatan karane hanya kelalaian akibat tersulut euforia politik dan sangat dikhawatirkan akan menimbulkan Klaster Pilkada,” kata Gita.

Pemprov NTB mengantisipasinya dengan terus terus meningkatkan konsolidasi untuk secara bersama-sama berupaya menekan penularan Covid-19, khususnya di NTB.

Salah satu upaya untuk itu yakni dengan penerapan Perda 7/2020 tentang penggunaan masker.

Gita menyadari, setiap musibah ada hikmahnya. Covid-19 ini selain mencemaskan, di satu sisi kaitannya dengan pelayanan publik Covid-19 ini tampil menjadi guru besar.

Pelayanan publik

Menurut Gita, banyak guru besar administrasi negara yang melakukan kajian tentang pelayanan publik.

Penekanannya, bagaimana agar pelayanan  publik bisa dilakukan secara efisien dan efektip termasuk dalam proses-proses pengawalan kerja efisien dan efektip dimaksud.

“Misalnya saya contohkan saat melakukan rapat-rapat kerja. Tidak mesti harus hadir secara tatap muka, tetapi direkomendasikan untuk dilakukan secara virtual. Kerja-kerja online berbasis IT dalam rangka pelayanan sangat memungkinkan bisa dilakukan,” kata Gita.

Namun dengan wabah Covid-19 ini juga telah memunculkan inovasi dan kreasi-kreasi baru dalam pelayanan publik bagi masyarakat.

“Ya seperti melakukan pertemuan atau seminar dengan cara Webinar yang bisa dilakukan dari berbagai tempat berbasis IT,” ungkap Sekda.

Sekda berpendapat, wabah Covid-19 mengharuskan sesuatu yang beda bisa dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dan mau tidak mau suka tak suka siap tak siap menjadikan sistem kerja berbasis pada IT adalah sebuah keniscayaan.

“Sekarang untuk pola relasi produsen konsumen tidak lagi dilakukan dengan pola rapat atau mengunjungi pasar/mall dan sebagainya, namun perkembangan IT  saat ini menciptakan lapangan kerja bagi para pengantar jasa,” tukas Gita.

Gita mencontohkan, para pelaku UKM/UMKM di NTB saat ini tetap eksis di era pandemi. Bahkan peluang-peluang UMKM ke depannya pasca pandemi, segenap OPD di Pemprov NTB memberikan pembekalan kepada pelaku UKM bagaimana melakukan aktivitas usaha berbasis IT.

“Seakan OPD saat ini tengah berlomba-lomba membekali UMKM kita bagaimana mempertahankan eksistensi dan meningkatkan omzet usahanya baik saat Covid maupun pasca Covid nantinya. Dengan memanfaatkan IT sebagai sebuah keniscayaan yang  harus dilakukan,” katanya. .

Saat ini semua Dinas/Instansi tengah memnerapkan pelayanan publik dengan pemanfaatan IT baik untuk berporomosi memberikan pelayanan perijinan dan sebagainya.

Di bidang perijinan juga aplikasi perijinan tetap diperbaharui. Hal ini bertujuan agar pelayanan perijinan berbasis IT dapat dilakukan dengan sebak-baiknya, secepat-cepatnya dengan memenuhi kaidah transfaransi dan akuntabilitas .

“Kerja-kerja berbasis IT akan menjadi warna dalam pekerjaan tugas birokjrasi,” kata Gita.

Bahkan berdasarkan SE Menpan yang baru tentang Covid kaitannya dengan aktivitas bekerja di kantor-kantor pemerintah yang beresiko tinggi sudah harus menerapkan 25 persen pegawai masuk, selebihnya bekerja melalui WFH (work from home).

Zero sedang 50 persen bekerja di rumah. Dan yang yang resikonya rendah 75 persen di kantor.  Ini artinya sekarang kita tetap memiliki kewaspadaan baik dalam memberikan pelayanan publik juga kita harus wapasda.

“Karena interaksi dengan klien kita tak bisa mengetahui siapa diantara klien-klien kita sebagai pembawa virus Covid—19 ini,” ujar Sekda.

Di akhir pemaparannya Gita Ariadi memberikan catatan penting, dalam menghadapi Covid-19 ini akan tetap menjadi sebuah pilihan mau tak mau suka tak suka selain harus protektif terhadap Covid-19, juga harus tetap membangkitkan kegiatan perekonomian dengan persayaratan harus tunduk pada protocol Covid-19.

“Di NTB tagline yang kita gunakan mari ber NTB. Artinya “Bangkitkan Ekonomi Rakyat Nurut Tatanan Baru” . Mudah-mudahan kita tetap produktif namun tetap waspada dengan Covid-19 termasuk dalam memberikan pelayanan keluarga. Lindungan diri, lingkungan kerja dan lindungi untuk proses pelayanan publik kepada masyarakat kita,” pungkas Gita.

her/Suparman@diskominfotik.

Hadirnya PKK beserta OPD terkait diharapkan memotivasi dan memberikan dukungan agar masyarakat bangkit dan produktif

MATARAM.lombokjournal.com —  Tim Penggerak PKK Provinsi NTB menjalin sinergi dengan PKK Kabupaten/Kota di dalam mengurangi dampak pandemi Covid-19.

Dari sosialisasi penerapan protokol kesehatan hingga bantuan stimulus diberikan PKK, guna mengajak masyarakat bersama-sama melawan wabah satu ini.

Kali ini, road show TP PKK Provinsi NTB berlanjut ke Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Kamis (10/09/20).

Bukan hanya sosialisasi penggunaan masker saja, kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan pembinaan program pokok PKK.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menekankan pentingnya kedisiplinan melawan pandemi Covid-19.

Penerapan protokol kesehatan tidak dapat dilakukan setengah-setengah, melainkan butuh komitmen dan konsistensi penuh dari masyarakat.

Kehadiran Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular diharapkan dapat menekan laju kasus positif Corona di NTB.

“Untuk itu, kita di Provinsi NTB pada tanggal 14 September mendatang akan mulai menerapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular,” ungkapnya.

Bunda Niken mengajak masyarakat saling mengingatkan untuk mengedepankan protokol kesehatan saat beraktifitas.

Ia kemudian menyebut istilah “4M” dalam upaya melawan Corona, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan.

Selain itu, Bunda Niken juga menyadari betul, pandemi Covid-19 bukan hanya mempengaruhi kesehatan saja, namun berdampak hingga ke aspek sosial dan ekonomi.

Hadirnya PKK beserta OPD terkait diharapkan dapat memotivasi dan memberikan dukungan kepada masyarakat agar mampu bangkit dan produktif kembali.

“Gerakan PKK tidak hanya mengenai masker saja, tetapi juga menggaungkan yang berkaitan langsung dengan efek dari sosial ekonomi maupun kesehatan,” jelas Bunda Niken.

Ia mengarahkan setiap Kelompok Kerja (Pokja) PKK agar memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan baik.

Tugas masing-masing Pokja antara lain, sosialisasi dalam mendidik anak di masa pandemi Covid-19, pendekatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), penyuluhan pembuatan lubang biopori (budidaya tanaman) serta penyelenggaraan posyandu di masa pandemi.

Ketua TP PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh mengucapkan terima kasih kepada TP PKK Provinsi NTB yang memperhatikan PKK yang ada di Kabupaten/Kota.

Sama halnya dengan TP PKK NTB, dingkapkan bahwa TP PKK Kota Mataram juga melakukan berbagai program guna menekan dampak Covid-19.

“Kami memberikan edukasi kepada seluruh jajaran TP PKK, seluruh dasawisma melalui sepanduk agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat,” tutur Hj. Suryani.

Bantuan-bantuan berupa sembako juga terus diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

Sejumlah agenda pelatihan bagi PKK diakuinya terpaksa ditiadakan, anggaran untuk pelatihan tersebut kemudian dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

“Terima kasih TP PKK Provinsi NTB, semoga terus bersinergi dengan PKK di seluruh Kabupaten/Kota yang ada di NTB,” harapnya.

Kegiatan ini juga diisi dengan berbagai pelayanan serta pameran yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dan BKKBN.

Dalam road show kali ini, Ketua TP PKK Provinsi NTB didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi NTB, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB serta Kepala BKKBN Provinsi NTB.

HmsNTB

Relawan TSM yang dari berbagai kalangan dan profesi akan all out mensosialisasikan ke masyarakat Kota Mataram

lombokjournal.com —

MATARAM ;  Setelah mencuat kepermukaan, dukungan untuk paket pasangan Calon Wali Kota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani dan Calon Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Abdul Manan terus mengalir.

Pada Selasa (08/09/20) malam, berkumpul 30 orang Alumni Ponpes Nurul Hakim Kediri, Lombok Barat yang menamakan dirinya Teman Sekolah Selly-Manan (TSM).

Mereka menyatakan menyatakan dukungannya terhadap paket pasangan yang diusung Koalisi Merah Putih, yakni PDIP dan PKS di Pilkada Mataram,yang berlangsung tanggal9 Desember tahun 2020.

Atas dukungan yang diberikan seluruh relawan TSM itu, Bakal Calon Wakil Wali Kota Mataram TGH Abdul Manan mengucapkan terima kasih atas dukungan itu.

Pasalnya, dukungan dari sesama kawan menuntut ilmu di salah satu Ponpes terkemuka di Lobar itu besar artinya untuk memenangkan Pilwalkot Mataram kali ini.

“Terima kasih kepada seluruh relawan TSM. Ini menjadi modal awal yang penting bagi kami. Kepercayaan ini, Insya Alloh tidak akan kami sia-siakan dan menjadi motivasi untuk membawa Kota Mataram yang Berkah dan Cemarlang kedepannya,”ujar Tuan Guru Manan menjawab wartawan, Rabu (09/09/20) kemarin.

Sementara itu, perwakilan Relawan TSM, Husman mengungkapkan, dukungan diberikan pasangan Selly-Manan (Salam), karena dinilai Paslon ideal untuk memimpin Kota Mataram lima tahun ke depan..

Jika merujuk pengalaman Hajjah Selly dalam birokrasi selama ini, akan mampu meningkatkan pembangunan,  kesejahteraan masyarakat serta membawa Kota Mataram sebagai kota yang lebih baik kedepannya.

“Kami sangat tahu betul pasangan Selly-Manan ini. Apalagi, figur pendamping Bu Selly, yakni Tuan Guru Manan, kita kenal saat mondok adalah pribadi yang santun, dan alim.  Insya Allah niatnya maju Pilkada Mataram adalah tulus ikhlas demi masyarakat Kota Mataram. Selain keduanya orang Matatam asli sudah tidak diragukan lagi track recordnya dalam berkiprah dan memajukan kampung halamannya,” kata Husman.

Untuk membantu memuluskan jalan pasangan Selly-Manan menuju kursi Mataram 1 dan 2 ini, Relawan TSM yang dari berbagai kalangan dan profesi akan all out, serta terus bergerak ikut menyosialisasikan kepada masyarakat Kota Mataram

“Insya Allah, kami akan turun di semua perkampungan guna menyisir semua alumni Ponpes Nurul Hakim karena kapan lagi, kalau tidak sekarang kita membela alumni kita guna memajukan tanah kelahirannya,” tandas Husman.

Lembaga bisnis yang baik idealnya dikelola dengan profesional. Seperti mengajak pihak swasta untuk berinvestasi

MATARAM.lombokjournal.com — Rencana PT Grbang NTB Emas (GNE) memproduksi 1000 unit mobil listrik tahun 2020,  mendapat apresiasi berbagai pihak.

Hal tersebut dinilai sejalan dengan visi Gubernur dalam menumbuhkan industrialisasi di NTB.

Tapi, besarnya biaya produksi yang dibutuhkan PT GNE guna merealisasikan rencana tersebut, memunculkan pertanyaan terkait siapa investor yang siap mendanai.

“Mengupayakan supaya investor yang mendanai rencana produksi masal itu, bisa segera diumumkan kepada publik. Sehingga publik juga ikut merasakan semangat yang sekarang ada di PT GNE,” ujar Ervin Kaffah, Dewan Pengurus Fitra NTB, kepada lombokjournal.com. Rabu, (09/09/2020).

Perlunya PT GNE mengumumkan siapa investor yang mendanai, jadi indikasi positif terkait keseriusan PT GNE menjalankan dan mengelola perusahaan darah secara profesional.

Jika tidak, akan muncul kesan di masyarakat PT GNE hanya ‘sedang bermimpi’.

Kendati mimpi tersebut bagus untuk memulai langkah panjang industrialisasi di Provinsi NTB, namun langkah nyata tetap lebih penting dalam mengelola bisnis.

“Ya mimpi yang bagus, yang seharusnya berusaha untuk diwujudkan. Semestinya ya sungguh-sungguh untuk diwujudkan untuk menunjukkan bahwa sudah saatnya NTB ini industrialisasi seperti yang diharapkan Pak Gubernur,” ungkapnya.

Jangan Hanya Tunggu Anggaran Pemerintah

Adanya investor jadi bukti PT GNE menjalankan usahanya tidak melulu mengharap kucuran anggaran Pemprov NTB.

Jika masih bergantung pada anggaran Pemda, ‘mimpi’ tersebut sulit terealisasi pada tahun ini. Sebab banyak proses ditempuh sebelum mendapat anggaran.

“Umumkan ke publik siapa Investornya. Artinya akan cukup layak, cukup reliable-lah mimpi itu untuk diwujudkan. Tapi kalau misalnya membayangkan itu dari duit Pemda ya kan panjang juga proses yang harus dilewati untuk mendapatkan dana sebesar itu,” terangnya.

Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr. M. Firmansyah menjelaskan,  fungsi BUMD seperti PT GNE sama dengan fungsi BUMN pada skala nasional.

Sama-sama perusahaan pendulang pendapatan untuk pemerintah.

Artinya, tujuan utama dibentuknya perusahaan untuk menambah pemasukan pemerintah dari sektor bisnis.

Lembaga bisnis yang baik idealnya dikelola dengan profesional. Seperti mengajak pihak swasta untuk berinvestasi.

Jika BUMD seperti PT GNE hanya mengharapkan kucuran dana dari Pemda, maka fungsinya tidak berbeda dengan Dinas selaku perpanjangan tangan Gubernur dalam mengelola pemerintahan.

“BUMD atau BUMN itukan perushaaan milik pemerintah. Tujuannya meningkatkan pendapatan pemerintah. Sehingga, memang pembiayaannya dari pemerintah sebagai pemegang saham. Namun, sebaiknya harus berpikir untuk mandiri secara finansial. Disitulah perlu manajemen yang lihai melihat peluang bisnis. Kalau terus dianggarkan dari pemerintah dong sama kayak Dinas-dinas,” jelasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Direktur Umum PT GNE Samsul Hadi menyampaikan jika perusahaan yang dipimpinnya berencana memproduksi masal 1000 unit mobil listrik dengan melibatkan sekolah kejuruan yang memiliki rekam jejak sukses memproduksi mobil listrik sendiri.

Ast

Kemajuan pers di NTB tak lepas dari peran Pemda, yang Terbuka dan  mendukung kiprah pers agar lebih kompeten dan profesional

MATARAM.lombokjournal.com  —  Kebebasan pers di NTB saat ini sudah sangat maju dan berkembang sangat cepat dan pesat.

Bahkan jika dibandingkan dengan era-era sebelumnya dimana otoritas tertentu sangat kental mengekang kebebasan pers. Di  era sekarang tidak lagi terlihat adanya banyak hambatan.

“Justru sekaranglah era bagi pers untuk bisa  menikmati kebebasan, bisa leluasa menjalankan fungsinya sebagai pilar pembangunan demokrasi yang makin kuat dalam upaya mewujudkan pembangunan NTB Gemilang,” ungkap Sekda NTB, Dr.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si.

Lalu Gita menyampaikan itu saat menjadi narasumber pada Webinar “Reviuw Hambatan-hambatan Kebebasan Pers Dalam Demokrasi Indonesia” di ruang kerjanya, Rabu (09/09/20).

Miq Gita sapaannya menyebut, kemajuan pers di NTB tak lepas dari peran pemerintah daerah, yang sangat terbuka dan senantiasa mendukung kiprah pers agar lebih kompeten dan profesional.

Menurutnya,  pihaknya  tak hanya mendukung aspek peningkatan profesionalisme awak media saja, tetapi juga menyediakan ruang kemitraan bagi kebebasan pers, untuk ikut ambil bagian dalam keseluruhan proses pembangunan di NTB.

Namun di balik kebebasan pers dan kesempatan terbuka lebar tersebut, Sekda Gita Ariadi mengakui masih adanya sejumlah hambatan yang menjadi “PR” bersama untuk dibenahi.

Misalnya pertumbuhan jumlah media dan jurnalist yang begitu pesat, belum diiringi peningkatan kompetensi wartawan.

“Masih banyak media mainstream yang belum memenuhi verifikasi, juga wartawan sebagian besar belum didukung sertifikasi  dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW),” tegasnya.

Dengan kondisi seperti itu, menurutnya sangat berpengaruh pada kualitas informasi yang disajikan, sekaligus salah satu hambatan kebebasan pers bagi media.

Pada webinar dengan tema “Hambatan – hambatan Kebebasan Pers di wilayah Bali, NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut, Sekda menjelaskan, ada 4 (empat) hal besar yang berpotensi menghambat kebebasan pers.

Yakni kekerasan terhadap jurnalis, informasi hoax, rendahnya kompetensi wartawan, rendahnya kepercayaan terhadap kontens informasi yang disajikan, serta penyamaran dari sisi hukum atau regulasi.

Sekda juga mengungkapkan, sebenarnya tidak mudah untuk menjadi seorang pewarta (wartawan, red) karena dibutuhkan keahlian khusus yang dibuktikan dimilikinya, serta bersertifikat khusus.

“Berbeda dengan zaman sebelumnya,  kuantitas yang begitu tinggi dan kualitas sangat sedikit sehingga kualitas informasi yang tersebar dapat dipertanggung jawabkan tanpa adanya pemelintiran (pemutar balikan fakta, red),” ujar Miq Gite, sapaan akrab Sekda Provinsi NTB.

Meski demikian, kata mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi NTB tersebut, berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendukung kebebasan pers sekaligus meningkatkan kualitas pers.

Yakni memfasilitasi terselenggaranya bimbingan teknis terhadap lembaga, membangun pola kemitraan yang profesional dengan perusahaan – perusahaan pers yang ada, membuka media komunikasi seluas – luasnya, mendukung terselenggaranya UKW dan mendorong perusahaan pers untuk menjadi badan hukum profesional.

Kebebasan Pers Kategori Baik

Senada dengan Sekda NTB, Dewan Pers dalam paparannya menjelaskan,  kebebasan pers di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara termasuk dalam kategori baik.

Semua provinsi di Bali dan Nusra mengalami kemajuan pers yang cukup menggembirakan. Angka kebebasan pers di NTB tahun 2019 sebesar 73, 60 termasuk kategori baik, terangnya.

Ketua Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI) NTB Riady Sulhi memaparkan, di NTB saat ini hanya 6 persen awak media yang telah terverifikasi UKW.

Kini ada ratusan awak media mainstream baik itu media online dan cetak setiap hari turun ke lapangan untuk liputan.

“Ini menjadi kendala bagaimana kualitas liputan dan kualitas informasi yang akan disampaikan ke masyarakat,” kata Sulhi.

Sebelumnya, Direktur Politik dan Komunikasi Kementerian Bappenas, Drs. Wariki Sutikno MCP menjelaskan, kebebasan pers merupakan salah satu aspek yang ada di dalam demokrasi.

Sehingga diperlukan peningkatan demokrasi dengan berbagai upaya – upaya yang telah diidentifikasi oleh Bappenas.

“Langkah – langkah yang telah diidentifikasi oleh Bappenas yakni, kualitas kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernega akan lebih baik, diplomasi internasional akan lebih disegani dan efektif. Jika kualitas demokrasi bagus dan bisa dipasarkan untuk mendatangkan devisa,” tutupnya.

Serly/her @Diskominfotik

Untuk tahap awal PT Telkomsel menyiapkan 170 ribu kartu untuk bisa diberikan secara gratis agar bisa jadi fasilitas belajar jarak jauh. Di dalamnya sudah ada kuota 10 GB untuk proses belajar mengajar

MATARAM.lmbokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi program Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) dari PT. Telkomsel.

Program itu  bentuk kepedulian PT Telkomsel terhadap dunia pendidikan dalam proses daring di masa pandemi Covid 19, dan diharapkan program bantuan ini tepat sasaran.

Umi Rohmi mengatakannya saat menerima audiensi PT. Telkomsel di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu, (09/09/20).

“Karena memang saat ini, kita mencari bagaimana suatu program dapat menyelesaikan masalah, dan ini merupakan salah satu solusi untuk pemerataan akses pendidikan secara daring dalam situasi Pandemi Covid-19, Yang kita sasar pertama adalah anak – anak sekolah  yang ekonominya menengah ke bawah, supaya apa yang dihajatkan pemerintah itu tepat sasaran,” kata wagub.

Pimpinan PT. Telkomsel Mataram menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi NTB yang telah menyambut baik program dari Telkomsel. Program ini jadi solusi pembelajaran jarak jauh untuk para pelajar di masa pandemi Covid-19. .

“Terimakasih atas sambutan baik Pemerintah Provinsi NTB, kami dari PT. Telkomsel ingin berpartisipasi dalam mendukung proses pendidikan jarak jauh khusus di wilayah NTB ini, dalam bentuk kartu perdana maupun kuota,” jelas.

Dan dikatakan, untuk tahap awal PT Telkomsel menyiapkan 170 ribu kartu untuk bisa diberikan secara gratis agar bisa jadi fasilitas belajar jarak jauh. Di dalamnya sudah ada kuota 10 GB untuk proses belajar mengajar termasuk komunikasi seperti Zoom, Google meet.

Harapannya nanti jika didaftarkan di dapodik nomornya nanti bisa dapat subsidi pemerintah tambahan 35 GB untuk proses belajar mengajar ini,” Jelasnya.

Untuk diketahui, terkait Program Merdeka Jarak Jauh tersebut, kuota 10 GB yang diberikan dipergunakan untuk menikmati kemudahan akses ke sejumlah platform aplikasi belajar daring dan konferensi video yang ada di paket llmupedia dan Conference, seperti Rumah Belajar, Zenius, Quipper, Zoom, CloudX, UMeetMe, Microsoft Teams, Google Meet, Google Classroom.

Serta ratusan situs belajar daring yang dikelola kampus dan sekolah hingga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Menutup acara audiensi tersebut, Paket kartu perdana Merdeka Belajar diserahkan Telkomsel secara simbolik kepada Wagub NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Dan akan dibagikan gratis melalui Dinas Pendidikan Provinsi kepada beberapa sekolah di NTB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, M,Si dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd, M.Pd.

HmsNTB

Sasaran penempatan kerja PMI NTB paling banyak ke Malaysia dan Singapura

MATARAM.lombokjournal.com — Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri yang sempat dilarang, kini dibuka kembali dengan 12 negara tujuan..

Hal ini dinayatakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi (Disnamertrans), T Wismaningsih,  Rabu (09/09/20).

Wismaningsih menjelaskan, sasaran PMI NTB saat hanya ada dua negera, yakni Taiwan dan Hongkong, karena negera tersebut yang dibuka untuk penempatan PMI.

“Karena  menunggu dari Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Sisko P2MI). Sehingga sampai saat ini belum ada PMI yang dikirim ke negara penempatan,” ujarnya.

Ia menerangkan kalau itu belum terbuka, masyarakat belum bisa berangkat. Tetapi yang sudah terdata di sisko itulah nantinya rencananya akan dibuka dulu (yang akan di berangkatan, red).

Beberapa waktu lalu pada saat terjadi penutupan atau penyetopan pengiriman PMI keluar negeri. Ada beberapa di antara PMI  yang sudah memiliki id card dan sudah terdata di Sisko P2MI.

Bahkan sudah memiliki passport dan hanya tinggal berangkat saja.

“Ada juga sudah sampai Jakarta dan akhrinya kembali ke daerah. Mereka ini yang tadinya akan didahulukan. Cuma tanggal berapanya itu teknis operasionalnya, Sisko yang akan dibuka. Karena belum dibuka jadi belum diberangkatkan,” sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kemenaker)RI mengeluarkan aturan Nomor 151 Tahun 2020 soal Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Namun, peraturan tersebut telah dicabut dan membuka sebanyak 12 negara tujuan untuk pengiriman PMI.

“Pada 17 Agustus lalu mengeluarkan edaran nomer 14 itu mencabut ederan 151 tadi. Artinya sudah akan dibuka dan sudah akan boleh di kirim PMI-PMI ini untuk kenegara sasaran hanya saja. Yang sudah buka menjadi sasaran kita hongkong dan Taiwan,” tegasnya

Padahal, sasaran penempatan kerja PMI NTB paling banyak ke Malaysia dan Singapura.

Sayangnya, negara tersebut belum dibuka. Bahkan Malaysia pun melarang WNI untuk masuk ke negaranya.

“Seperti Negara Malaysia, Singapura, Timur Tengah, Memang yang banyak peminat lama, yang tadinya sudah terdaftar mau berangkat, tapi hingga kini Negara tersebut belum mau membuka akses untuk kita (Indonesia),” jelas Wismaningsih.

AYA

Masyarakat dimminta mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama beraktivitas di luar rumah

MATARAM.lombokjournal.com – Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium TCM RSUD H.L Manambai Abdulkadir, dan Laboratorium TCM RSUD Prayamengkonfirmasi, ada tambahan 11 pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Rabu  (09/09/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 101 sampel dengan hasil 80 sampel negatif, 10 sampel positif ulangan, dan 11 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 19 orang, tidak ada kasus kematian.

Dijelaskan, adanya tambahan 11 kasus baru terkonfirmasi positif, 31 tambahan sembuh baru dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Rabu (09/09/20) sebanyak 2.900 orang, dengan perincian 2.269 orang sudah sembuh, 171 meninggal dunia, serta 460 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita Aryadi..

TAMBAHAN 11 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 31 ORANG, TIDAK ADA KASUS KEMATIAN

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 2890, an. HAS, laki-laki, usia 13 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Wisma Seganteng;
2. Pasien nomor 2891, an. T, perempuan, usia 51 tahun, penduduk Desa Midang, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RS Unram;
3. Pasien nomor 2892, an. D, laki-laki, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RS Unram;
4. Pasien nomor 2893, an. IMW, laki-laki, usia 55 tahun, penduduk Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Bhayangkara Mataram;
5. Pasien nomor 2894 an. MIPG, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Wisma Seganteng;
6. Pasien nomor 2895, an. SBM, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RS Unram;
7. Pasien nomor 2896, an. LW, perempuan, usia 18 tahun, penduduk Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Praya;
8. Pasien nomor 2897, an. M, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
9. Pasien nomor 2898, an. BA, perempuan, usia 47 tahun, penduduk Desa Banjar Getas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
10. Pasien nomor 2899, an. IRJ, perempuan, usia 59 tahun, penduduk Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
11. Pasien nomor 2900, an. BYU, perempuan, usia 19 tahun, penduduk Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD dr. R. Soedjono

Dipermaklumkan, berdasarkan hasil klarifikasi terhadap pasien Covid-19 nomor 2560 yang diumumkan tanggal 21 Agustus 2020, yang semula diumumkan kontak dengan pasien Covid-19 nomor 2349, bahwa pasien sesungguhnya tidak pernah kontak dengan pasien nomor 2349 tersebut.

Hari Rabu terdapat penambahan 31 orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu :

1. Pasien nomor 1634, an. M, perempuan, usia 52 tahun, penduduk Desa Jia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
2. Pasien nomor 2039, an. A, perempuan, usia 4 bulan, penduduk Desa Rade, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima;
3. Pasien nomor 2374, an. DR, laki-laki, usia 40 tahun, penduduk Desa Buk Buk, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Pasien nomor 2513, an. S, perempuan, usia 22 tahun, penduduk Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
5. Pasien nomor 2518, an. NA, perempuan, usia 69 tahun, penduduk Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
6. Pasien nomor 2554, an. MS, perempuan, usia 52 tahun, penduduk Kelurahan Sapta Marga, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
7. Pasien nomor 2595, an. S, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
8. Pasien nomor 2619, an. YHJ, laki-laki, usia 35 tahun, penduduk Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
9. Pasien nomor 2642, an. AAB, laki-laki, usia 52 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
10. Pasien nomor 2654, an. SA, laki-laki, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
11. Pasien nomor 2667, an. JAFH, laki-laki, usia 17 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
12. Pasien nomor 2670, an. RS, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
13. Pasien nomor 2688, an. MAS, laki-laki, usia 15 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
14. Pasien nomor 2689, an. K, laki-laki, usia 48 tahun, penduduk Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
15. Pasien nomor 2690, an. SDA, perempuan, usia 10 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
16. Pasien nomor 2693, an. SJ, laki-laki, usia 36 tahun, penduduk Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
17. Pasien nomor 2694, an. SRKR, perempuan, usia 43 tahun, penduduk Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
18. Pasien nomor 2698, an. MCP, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
19. Pasien nomor 2700, an. ARS, laki-laki, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
20. Pasien nomor 2701, an. S, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
21. Pasien nomor 2703, an. DW, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
22. Pasien nomor 2720, an. EA, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
23. Pasien nomor 2741, an. J, laki-laki, usia 50 tahun, penduduk Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
24. Pasien nomor 2744, an. DL, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
25. Pasien nomor 2751, an.H, laki-laki, usia 54 tahun, penduduk Desa Kabar Utara, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
26. Pasien nomor 2759, an. EC, perempuan, usia 15 tahun, penduduk Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
27. Pasien nomor 2760, an. AR, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
28. Pasien nomor 2775, an. IMPA, laki-laki, usia 23 tahun, penduduk Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
29. Pasien nomor 2782, an. HY, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
30. Pasien nomor 2805, an. IH, perempuan, usia 62 tahun, penduduk Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
31. Pasien nomor 2839, an. M, perempuan, usia 59 tahun, penduduk Desa Peneda Gandor, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

Sekda NTB sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB, Lalu Gita Aryadi menghimbau,  agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama beraktivitas di luar rumah.

Dan mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau cairan pembersih tangan, melakukan physical distancing serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

“Mari kita terus memperkuat kolaborasi, kerja sama dan tetap semangat untuk melakukan pembinaan, sosialisasi dan edukasi secara humanis dan persuasif untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat Covid-19,” kata Lalu Gita Aryadi..

Rr

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818

0211 8119.