UTS untuk pertama kalinya mewisuda 36 wisudawan dan wisudawati Pascasarjana Magister Manajemen Inovasi

SUMBAWA.lmbokjournal.com —   Program Pascasarjana Magister Manajemen Inovasi, Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) untuk pertama kalinya melaksanakan Wisuda, Sabtu (12/09/20).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir pada wisuda ini mengatakan, inovasi adalah salah satu kebutuhan dalam menyongsong masa depan.

“Kita butuh inovasi.Inovasi itu adalah kebutuhan akibat perubahan zaman, perubahan lingkungan terutama inovasi teknologi. Mau inovasi atau ketinggalan, inovasi atau mati, untuk survive, untuk mampu bersaing di masa depan, kita butuh inovasi,” kata Gubernur.

Gubernur mengukapkan, program Magister Inovasi ini dibuat bukan dengan tujuan yang biasa, namun memiliki tujuan yang besar.

Magister Management Inovasi ini adalah program Pascasarjana satu-satunya di Indonesia.

Ia mencontohkan, inovasi dalam bisnis yang memiliki tiga indikator, yaitu perubahan produk menjadi lebih baik, proses produksi yang lebih efisien baik waktu maupun biaya dan yang terakhir yakni pelayanan yang lebih baik.

“Untuk memiliki produk yang lebih baik, proses yang lebih baik atau melayani pasar yang lebih baik butuh inovasi teknologi,” terang Gubernur yang kerap disapa Bang Zul ini.

Bang Zul menuturkan, inovasi bukan sebuah hal yang gampang. Inovasi butuh waktu yang lama dan butuh biaya yang tidak sedikit, walaupun perubahan yang terlihat sangat kecil.

“Inovasi itu butuh waktu, tidak tiba-tiba, butuh keteladanan, butuh pemaksaan dan lain sebagainya, jalannya panjang, berliku dan mendaki,” kata Bang Zul.

Disamping itu, Gubernur lulusan Harvard University ini mengingatkan kepada para wisudawan wisudawati, inovasi itu berbeda-beda di setiap tempat.

Karena itu, ia meminta kepada lulusan Pascasarjana ini untuk meningkatkan kemampuan di masing-masing tempat.

“Setiap industri, setiap sektor punya inovasi yang berbeda. Bukan berarti anda jadi Magister Inovasi, anda jadi ahli inovasi yang sama, minimal general teorinya sama, tetapi inoasi di setiap sektor itu punya cara yang berbeda-beda,” jelasnya.

Inovasi, lanjutannya, tidak hadir dalam suatu kevakuman. Inovasi dipengaruhi oleh banyak faktor.

Hal ini yang disebut dengan sistem inovasi yang mana di dalamnya ada unsur pemerintah, industri, kampus, sekolah dan lembaga penelitian.

inovasi butuh menejemen yang harus dipelajari.

“Inovasi harus diatur dikelola dengan baik, dan cara mengelola inovasi yang rumit inilah yang dipelajari dalam manajemen inovasi ini,” ungkap Bang Zul.

Proses menejemen inovasi adalah sebuah proses besar dalam merencanakan inovasi itu, mengumpulkan semua sumber daya yang ada, mengarahkan agar inovasi itu menjadi nyata, dan pada akhirnya mengevaluasi agar inovasi yang direncanakan berbuah manis di ujungnya.

“Kita berharap mudah-mudahan makin lama  dan mudah-mudahan di masa yang akan datang, program Magister Manajemen Inovasi ukan hanya mendatangkan peserta didik dari Indonesia, tetapi juga mendatangkan peserta didik dari luar negeri,” harapnya.

Rektor UTS, Khairul Hudaya.,Ph.D mengungkapkan, hari ini UTS untuk pertama kalinya mewisuda 36 wisudawan dan wisudawati Pascasarjana Magister Manajemen Inovasi.

jumlah total yang telah diwisuda sejak tahun 2017 adalah 1.142. UTS juga membuka pendaftaran mahasiswa dari luar negeri dan ada 176 mahasiswa baru dari 86 negara berbeda yang sudah mendaftar.

HmsNTB

Data nasional menyebutkan 60 lebih calon peserta Pilkada positif Covid-19. Dan semuanya tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti kontestasi jadi pemimpin di daerahnya

MATARAM.lombokjournal.com —  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB melalui salah seorang komisioner, Agus Hilman menyampaikan, tidak ada aturan yang menyebut calon peserta Pilkada positif Covid-19 kehilangan haknya melanjutkan pencalonan.

Hal tersebut disampaikan Agus terkait pertanyaan wartawan tentang kemungkinan adanya calon peserta Pilkada Serentak NTB yang positif Covid-19.

“Di KPU sendiri negatif Covid atau positif Covid-19 tidak menjadi syarat sah pencalonan. Maka ia tidak bisa jadi komponen yang membatalkan calon,” terangnya. Sabtu, (12/09/2020).

Dijelaskan, jika salah satu dari Paslon positif Covid-19, maka pemeriksaan kesehatannya ditunda sampai 14 hari setelahnya. Tapi tidak menggugurkan hak untuk maju sebagai peserta Pilkada.

“Dalam PKPU 9 sudah diatur dalam hal pasangan calon dinyatakan positif (Covid-19) maka pemeriksaan kesehatannya ditunda,” katanya.

Dijelaskan, data nasional menyebutkan 60 lebih calon peserta Pilkada positif Covid-19. Dan semuanya tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti kontestasi jadi pemimpin di daerahnya masing-masing.

Sementara untuk NTB, dari hasil tes swab yang diserahkan Paslon sebelum tes kesehatan dilakukan, semuanya negatif Covid-19.

“Kami sudah laporkan ke pusat tidak ada bakal pasangan calon yang dinyatakan positif di NTB sekalipun secara nasional up date kemarin 60 bakal pasangan calon, bahkan lebih ya yang dinyatakan positif,” paparnya.

Untuk diketahui, Jum’at (11/09/20), KPU NTB bersama Tim Pemeriksa Kesehatan Paslon Pilkada NTB Serentak 2020 menyerahkan hasil tes kesehatan ke Ketua KPU masing-masing daerah penyelenggara Pilkada.

Ast

NTB menjadi rumah yang nyaman bagi generasi muda untuk terus berkarya dan berinovasi

MATARAM.lombokjournal.com — Ketua Umum International Council for Small Business (ICSB) Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimasnyah memberikan motivasi kepada 20 Finalis OwnBeat Urban Festival 2020.

“Jadikan ajang ini sebagai momentum untuk mengasah jiwa wirausaha, tanamkan niat yang baik, ikhtiar maksimal, InsyaAllah hasilnya pun menjadi sangat baik,” ujar Bunda Niken pada sambutannya di Hotel Vaganza, Jumat (11/09/20).

Pemerintah provinsi NTB, lanjut Bunda Niken, memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak-anak muda NTB yang ingin berkarya dan berinovasi untuk NTB Gemilang.

“NTB menjadi rumah yang nyaman untuk generasi muda untuk terus berkarya dan berinovasi,” tambahnya.

Bunda Niken melanjutkan, momentum Ownbeat Urban Festival ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para finalis untuk memperkenalkan NTB ke seluruh pelosok negeri.

NTB punya alam yang indah, punya kerajinan yang bagus, serta memiliki adat dan budaya yang beragam.

“Selain ajang untuk belajar dan mengasah diri, jadikan momentum ini sebagai salah satu jalan untuk mengenalkan keindahan dan kekayaan alam provinsi NTB,” pesan Bunda Niken menutup sambutannya.

Sementara itu, salah satu Finalis Ownbeat urban festival, Novia Nirqobli merasa bangga dan senang mendengar motivasi dari Bunda Niken.

Ia mengatakan, motivasi yang disampaikan tadi menjadi pemacu untuk terus membangun daerah melalui minat masing-masing.

“Anak-anak muda NTB punya passion yang berbeda, tapi bagi saya, apapun passion kita, harus dimanfaatkan untuk membangun daerah,” ujarnya.

Perempuan berusia 18 tahun ini menilai, anak-anak muda NTB sudah didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Salah satunya dengan memberikan beasiswa kepada ribuan mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi.

“Kita sudah diberikan ruang yang sangat luas, untuk selanjutnya kita abadikan kepada daerah kita tercinta,” ungkap perempuan asal Kota Mataram tersebut.

Lain lagi Saiful Bahri, Finalis asal Bima yang ikut ownbeat semata-mata untuk mengasah dan ingin memperkenalkan pariwisata di daerahnya.

Ia bercita-cita, jika terpilih menjadi duta ownbeat, Saiful akan menghibahkan dirinya untuk membangun daerah.

“Terpilih ataupun tidak menjadi duta ownbeat, sebagai putra daerah, kita punya cita-cita sama untuk membangun daerah dan bangsa tercinta,” ungkapnya dengan tegas.

Saiful yang juga saat ini merintis usaha kain tenun tersebut mengaku, pandemi Covid-19 meluluhlantakkan dunia pariwisata dan dunia usaha.

Ia berpendapat, generasi muda menjadi ujung tombak dalam membangkitkan kembali pariwisata dan wirausaha meski di tengah pandemi Covid-19.

“Pandemi Covid-19 boleh saja menghentikan orang untuk berwisata. Tapi, pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan tekad kami untuk terus berkarya dan berubah menjadi lebih baik,” tutup pria berusia 21 tahun tersebut.

HmsNTB

Dampak Covid-19 bukan hanya pada masalah kesehatan saja, melainkan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi

KLU.lombokjournal.com — Tim Penggerak PKK Provinsi NTB melanjutkan rangkaian kegiatan Road Show Gerakan Bersama Pakai Masker (Gebrak Masker) ke Kabupaten Lombok Utara.

Lombok Utara menjadi daerah terakhir di Pulau Lombok yang dikunjungi PKK dalam rangka Gebrak Masker.

Sebelumnya, Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur sudah dikunjungi PKK dalam sosialisasi dan pencegahan dampak pandemi Covid-19 ini.

Tak hanya itu, kunjungan TP PKK Provinsi NTB kali ini juga turut dirangkaikan dengan Launching Posyandu Keluarga yang berlangsung di Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (12/09/20).

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam kesempatan tersebut menjelaskan terkait peran dan tugas utama PKK yakni membantu menyukseskan program pemerintah. Untuk itu, semangat dan sinergi dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan hal tersebut.

Di masa pandemi saat ini, PKK tak henti-hentinya melakukan sosialisasi ke desa-desa guna mencegah dampak Covid-19 yang lebih buruk lagi.

“PKK Provinsi NTB selain juga memberikan bantuan sosial, juga mengarahkan beberapa kegiatan prioritas PKK yang langsung difokuskan untuk menghadapi efek dari pandemi Covid-19,” ungkap Ketua TP PKK NTB yang akrab disapa Bunda Niken tersebut.

Bunda Niken juga menyadari bahwa dampak Covid-19 bukan hanya pada masalah kesehatan saja, melainkan berdampak pada aspek sosial dan ekonomi.

Keberadaan Kelompok Kerja (Pokja) PKK k dinilai berperan penting dalam mengatasi dan mengurangi dampak pandemi karena memiliki tugas dan fokus tersendiri.

Adapun tugas Pokja yang dijabarkan Bunda Niken diantaranya, Pokja I berfokus menangani masalah anak-anak dan remaja yang saat ini harus mengikuti kegiatan belajar dari rumah secara daring.

Kegiatan seperti ini tentu saja mempunyai resiko yang buruk apabila tidak diawasi dengan baik oleh orang tua.

“Disini Tim Penggerak PKK bisa membantu mengarahkan ibu-ibu yg ada di desa dan disekelilingnya bagaimana cara menjadi orang tua yang baik di masa pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.

Ada pula Pokja II yang disebutnya memiliki tugas menyukseskan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Hal ini begitu gencar dilakukan guna meminimalisir dampak ekonomi yang menerpa selama pandemi.

Kemudian Pokja III, yang bertugas mensosialisasikan pengolahan sampah dari rumah serta budidaya tanaman di halaman rumah.

Terakhir Pokja IV yang mendukung kegiatan posyandu agar mampu berjalan dengan baik di masa pandemi dengan mengedepankan protokol kesehatan Covid-19.

“Jika Posyandu tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar, itu merupakan bantuan dari ibu-ibu Tim Penggerak PKK yang mengajak keluarga-keluarga untuk memastikan keluarga yang lainnya hadir  di Posyandu,” jelas Bunda Niken.

Dalam kegiatan Road Show PKK kali ini, Bunda Niken menuturkan bahwa PKK memberikan bantuan berupa sembako bagi kader Dasawisma, bantuan suplemen bagi tenaga kesehatan hingga bantuan ternak unggas.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memotivasi dan menyemangati kader posyandu serta dasawisma dan tenaga kesehatan yang ada di Lombok Utara.

“Pekan depan kami akan pergi ke Sumbawa dengan tujuan yg sama. Mudah-mudahan di Lombok Utara kader-kader baik kabupaten, kecamatan, maupun desa agar semuanya bersemangat kembali dan mendukung pemerintah dalam melawan Covid-19,” tutupnya.

Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Utara, Hj. Rohani Najmul Akhyar mengucapkan terima kasih atas kunjungan TP PKK Provinsi NTB yang disebutnya sangat memperhatikan PKK yang ada di kabupaten/kota.

Hj. Rohani kemudian menjelaskan  saat ini Lombok Utara memiliki 420 posyandu dengan jumlah kader sebanyak 21.000 kader. Harapanya, seluruh Posyandu yang ada pada tahun 2020 ini dapat menjadi posyandu keluarga.

“Dari jumlah 420 posyandu yang ada, hanya 72 yang baru bisa dijadikan posyandu keluarga. Namun setelah kami turun ke lapangan, posyandu-posyandu yang belum dijadikan posyandu keluarga ternyata kegiatan-kegiatannya sudah mendekati seperti yang diinginkan oleh posyandu keluarga,” ungkapnya.

Rohani menjelaskan bahwa posyandu-posyandu tersebut telah terintegrasi dengan hadirnya pengolahan sampah, taman baca hingga Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

“Kawan-kawan UMKM dari Desa Sigar Penjalin selalu semangat membangun ekonomi kerakyatan walaupun pada saat pandemi Covid-19 ini,” lanjut Rohani.

Ia pun berharap agar kekompakan seluruh jajaran PKK dapat terus ditingkatkan sehingga mampu menyukseskan seluruh program yang ada. Rohani optimis semua ikhtiar yang telah dilakukan selama ini akan membuahkan hasil yang baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kegiatan PKK dalam membangun keluarga demi kemajuan daerah juga turut mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah. Wagub yang secara resmi melaunching posyandu keluarga di Lombok Utara hari ini begitu terkesan dengan peran PKK didalam setiap program-programnya.

“Jangan pernah remehkan apa yang dilakukan oleh PKK dan jajarannya, karena jika kita berbicara pembangunan NTB maka pembangunan kesehatan menjadi pondasi utama, pengalaman saat ini membuka mata kita betapa kesehatan itu menjadi nomor satu di hidup kita,” ucap Wagub.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini kemudian yakin apabila seluruh program PKK serius dilakukan, maka akan menjadi pondasi yang amat kuat bagi NTB. Dengan hal ini, NTB Gemilang yang dicita-citakan semua orang dijamin akan mampu diwujudkan.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri, tapi Insya Allah kalau seluruh kabupaten/kota sanggup bersama-sama kita bersinergi, maka tidak ada yang tidak bisa kita lakukan,” pungkasnya.

BACA JUGA ;

Terbentuk 1.825 Posyandu Keluarga, Program Unggulan Revitaisasi Posyandu Segera Terwujud

Kegiatan ini turut hadiri sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan Pemda Kabupaten Lombok Utara, Kepala Desa se-Lombok Utara serta Kader PKK se-Lombok Utara.

Ada pula pameran serta pelayanan keliling yang diinisiasi oleh OPD terkait bekerjasama dengan TP PKK Provinsi NTB, antara lain Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non Beras oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Pelayanan KB MKPJ oleh BKKBN dan juga Perpustakaan Keliling.

HmsNTB

Jika Posyandu Keluarga sudah berjalan, maka, masalah kesehatan masyarakat seperti stunting, keamanan pangan, kematian ibu dan anak serta pernikahan dini bisa terselesaikan

KLU.lombokjournal.com – Peningkatan jumlah Posyandu Keluarga di Provinsi NTB membuktikan, program unggulan revitalisasi posyandu dalam visi NTB Gemilang segera terwujud.

Per Juli 2020 sebanyak 1.825 Posyandu Keluarga telah terbentuk dari total 7.317 Posyandu yang ada di NTB.

“Posyandu Keluarga ini menjadi pusat edukasi, jika pusat edukasi sudah berada di setiap dusun, tentu banyak masalah yang bisa di selesaikan,” ungkap Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah.

Wagub mengatakannya saat melaunching Posyandu Keluarga di Dusun Sira, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (12/09/20).

Posyandu Keluarg bukan hanya melayani anak dan ibu hamil, tapi seluruh keluarga bisa dilayani. Dengan begitu, dari ibu hamil, bayi hingga lansia bisa dilayani sesuai kebutuhannya.

“Posyandu Keluarga ini bisa melayani pola belajar, pola makan dan hidup sehat. Dengan begitu, seluruh anggota keluarga bisa menyampaikan seluruh keluhannya,” tegas Umi Rohmi.

Di Kabupaten Lombok utara ditargetkan pada akhir tahun 2020 ini, seluruh Posyandu berubah menjadi Posyandu Keluarga.

“Kalau seluruh Posyandu di Lombok Utara direvitalisasi menjadi Posyandu Keluarga, kita optimis, itu semua akan memberikan dampak besar untuk kemajuan Lombok Utara,” ungkapnya.

Umi Rohmi menambahkan, jika Posyandu Keluarga sudah berjalan, maka, masalah kesehatan masyarakat seperti stunting, keamanan pangan, kematian ibu dan anak serta pernikahan dini bisa terselesaikan dengan baik.

“Harapan kita, ketika Posyandu Keluarga ini sudah berjalan, masalah stunting, pernikahan dini, pencegahan diabetes untuk lansia bisa diatasi dari dusun masing-masing,” tambah Umi Rohmi.

Pandemi Covid-19 ini sempat menghambat berjalannya Posyandu Keluarga di Provinsi NTB. Beberapa bulan di masa pandemi ini, Posyandu tidak lagi dijalankan.

“Posyandu keluarga sempat terhambat karena musibah pandemi Covid-19, Posyandu keluarga harus hadir untuk meringankan beban masyarakat, tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Wagub.

Ia berkeliling melihat langsung Posyandu Keluarga di Dusun Sira, Desa Sigar Penjalin, Kabupaten Lombok Utara.

Kepada kader Posyandu, Wagub berpesan untuk melayani masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan.

Jangan sampai, niat melayani masyarakat bisa jadi penyakit karena masyarakat yang dilayani tidak patuh terhadap protokol kesehatan itu sendiri.

“Kepada ibu-ibu kader, silahkan layani masyarakat yang patuh terhadap protokol kesehatan, cuci tangan sebelum masuk dan tetap gunakan masker,” pesan Umi Rohmi.

Karena, lanjutnya pandemi Covid-19 ini belum jelas kapan Covid-19 ini berakhir. Untuk itu, hal yang wajib dilakukan selain berdo’a adalah dengan tetap menggunakan masker.

“Saat ini, masker menjadi satu-satunya tameng yang bisa menghindari kita dari Covid-19,” tambah Wagub.

Kabupeten Lombok Utara sendiri, sambung Wagub, seolah tak henti-hentinya mendapatkan musibah, mulai dari gempa hingga pandemi saat ini.Tapi itu semua harus dijadikan pelajaran untuk terus berkembang dan menjadi lebih baik.

“Musibah menguji kesabaran kita, musibah munguji keimanan dan ketakwaan kita, semoga seluruh musibah yang melanda kita menaikkan derajat kemanusiaan kita semua,” tutup Wagub.

Di akhir sambutan, Umi Rohmi kembali mengingatkan masyarakat terkait dengan Perda Nomor 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

BACA JUGA ;

Road Show Lombok Utara, Bunda Niken Bagi-bagi Masker dan Launching Posyandu Keluarga

Wagub menegaskan, tidak ada toleransi lagi kepada orang yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah. Karena jika tak menggunakan masker di tempat tempat umum, ada sanksi yang akan diberikan.

“Selain 100 persen Posyandu Keluarga, Lombok Utara dan kabupaten lainnya di Provinsi NTB harus 100 persen pakai masker,” tutup Umi Rohmi

HmsNTB

Kapolres Lombok Utara berharap sosialisasi terkait Perda Provindi NTB itu mesti dilakukan serinci mungkin hingga sampai pada perihal pengenaan denda

TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH mengatakan, semua pihak harus fokus secara bersama-sama dalam menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat pembahasan tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020, untuk kesinambungan penerapan kampung sehat di Kabupaten Lombok Utara (KLU), bersama unsur Forkopimda dan stakeholder terkait, di Aula Kantor Bupati, Kamis (10/09/20).

Seperti diketahui, tanggal 14 September mendatang, Perda ini mulai dIberlakukan, terutama klausul yang berkaitan dengan denda bagi  masyarakat yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas di uar rumah.

Meskipun tidak mudah, di saat masyarakat sedang jenuh akibat Covid-19. Di lain sisi, kata bupati, masyarakat tengah menyongsong kontestasi pilkada serentak 2020.

Dijelaskan, protokol Covid-19 membatasi kehadiran orang, sementara pilkada menginginkan kehadiran banyak orang.

Selain itu, protokol Covid-19 meniscayakan setiap orang berjaga jarak tetapi cukup sulit menjaga jarak dalam konteks sosialisasi atau kampanye.

Lalu sosialisasi dan kampanye, untuk cuci tangan dan penggunaan masker sudah bisa dilakukan, tetapi menjaga jarak masih sulit untuk diberlakukan.

“Di masjid-masjid dulu sudah kita terapkan tetapi seiring berjalannya waktu, jaga jarak ini sulit dilakukan, tetapi jika keinginan kita kuat melaksanakan protokol Covid-19 pasti bisa kita lakukan,” imbuhnya.

“Hari ini serentak di seluruh Indonesia Kapolri memerintahkan seluruh Kapolres melaksanakan tahapan-tahapan, di antaranya masing-masing kepala daerah menandatangi kesanggupan penanganan Covid secara baik. Inilah diskusi kita pada pagi ini” tutup Bupati Najmul.

Kapolres Lombok Utara AKBP Fery Jaya Satriansyah, SH mengatakan, menindaklanjuti keluarnya peraturan daerah nomor 7 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, di antaranya kewajiban penggunaan masker ketika beraktiitas di luar rumah, terutama ketika berada di area-area publik, mulai 14 September 2020.

“Ada aturan tertulis terkait denda bagi orang yang tidak menggunakan masker di ruang publik. Gambaran sanksi sudah ditetapkan oleh daerah maka kita harus ikuti,” ajak Kapolres.

Dijelaskan, pihaknya telah melaksanakan imbauan, juga menetapkan administrasi.

Ketika tahapan itu sudah diterapkan lalu masyarakat masih tetap tidak mengindahkan, sanksinya akan dikenakan denda.

“Sanksi denda antara ASN dan masyarakat umum. Denda masyarakat umum Rp. 100 ribu, sedangkan ASN Rp. 200 ribu. Saat ini kami sudah awali apabila ada anggota yang teledor, kita kenakan sanksi denda Rp.200 ribu,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, Kapolres juga berharap sosialisasi terkait Perda Provindi NTB itu mesti dilakukan serinci mungkin hingga sampai pada perihal pengenaan denda.

“Karena tidak semua masyarakat perekonomiannya bagus apalagi saat pandemi ini,” tutup Kapolres Lotara ini.

Di tempat yang sama, Dandim 1606/Lobar melalui Pasi Intel Mayor Jalal Saleh memaparkan terkait disiplin potokol Covid-19 yang memang cukup sulit diterapkan protokol.

Namun, katanya, harus diberlakukan demi menekan penyebaran virus corona.

“Kemarin sampai malam pun masih ada anak-anak muda yang tidak menggunakan masker. Karena itu kita (TNI, Polri, Satpol PP dan instansi terkait) harus terus memantau dan menegur agar masyarakat kita disiplin menggunakan masker karena Lombok Utara termasuk zona hijau,” terangnya.

Dikatakan, untuk penerapan perda penanggulangan penyakit menular itu, pihaknya (Kodim) siap melaksanakan regulasi itu.

Senada dengan Bupati Lombok Utara, Kepala Kejari NTB yang diwakili I Wayan Suryawan, SH menjelaskan, bahwa Perda nomor 7 tahun 2020 tersebut mulai berlaku pada tanggal 14 September mendatang.

Sembari mempertegas sanksi denda tersebut apakah akan masuk ke kas daerah provinsi atau kabupaten. Hal itu, lanjutnya, perlu disepakati bersama-sama.

Ia juga berpendapat pengumpulan denda dilaksanakan oleh instansi yang terkait agar tidak tumpang tindih.

“Karena di sini kita tidak bisa langsung memungut denda karena daerah punya kebijakan masing-masing. Saya khawatir jangan sampai ada di Perbup tetapi di Perdanya tidak diatur. Akibatnya, tidak bisa kita tindaklanjuti. Secara regulatif itu cacat hukum, dan bahkan bisa batal demi hukum,” imbuhnya.

Menurutnya, denda harus disepakati bersama. Pasalnya, jangan sampai dikarenakan pemberian denda pemerintah digugat oleh masyarakat.

“Menurut kami pengenaan denda ini harus melalui keputusan pengadilan. Misalnya apa sistem yang diberlakukan, tilang di tempat atau melalui keputusan pengadilan karena ekonomi masyarakat kita masih labil,” ketusnya.

Rangkaian rapat yang juga dihadiri Wabup Sarifudin, SH, MH, Pj. Sekda KLU Drs. HR Nurjati, para asisten, dan undangan lainnya itu dilanjutkan dengan diskusi bersama bupati, wakil bupati maupun stakeholder yang terkait.

api

Pemprov NTB pernah program subsidi untuk maskapai penerbangan, Pemerintah Pusat Beri subsidi Damri, Selly akan menerapkan subsidi untuk angkot di Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com — Belasan sopir bemo angkutan Kota Mataram bertandang ke kediaman Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani, Jumat (11/09/20),  di kawasan Panji Masyarakat, Kekalik, Kota Mataram.

Mereka berkeluh kesah tentang nasib profesi sopir dan nasib transportasi publik Kota Mataram kepada Calon Walikota, Selly Andayani

Keluhan-keluhan itu disampaikan i sopir angkot bemo kota. Harapannya, Selly Andayani bisa memberikan solusi. Hal itu diungkapkan salah seorang perwakilan sopir.

Saat ini kondisi angkutan umum di Kota Mataram ini menyedihkan. Jauh berbeda dengan tahun 1990-an, saat itu bemo kota masih menjadi transportasi umum favorit di Kota Mataram.

“Penumpang semakin lama semakin sedikit. Dulu anak sekolah, mahasiswa dan pegawai masih banyak menggunakan bemo kuning. Tapi sekarang, kita hanya mengangkut pedagang pasar dan dagangannya, sangat sepi saat ini,” kata Made Tjatur yang sudah puluhan tahun menjadi sopir angkot.

Sopir lainnya, Wannaro mengatakan, saat ini bemo kuning bukan hanya harus bersaing dengan moda transportasi lain seperti taksi dan cidomo. Tetapi juga transportasi berbasis teknologi seperti Grab, Gojek dan sejenisnya.

Dulu era akhir dekade 80 an sempat jadi primadona transportasi lokal, kini bemo kota  termakan usia.

Penampilan tak menarik dan kondisi mobil yang rata-rata sudah cukup tua membuat masyarakat enggan memanfaatkannya.

Hal ini berimbas pada ekonomi pemilik bemo dan juga para sopir bemo.

Para sopir mengaku pendapatan mereka pun hanya cukup untuk menutup biaya makan. Dari pemilik kendaraan, mereka wajib menyetor Rp40 ribu per hari, dan mengisi BBM angkot.

Padahal jumlah penumpang makin menyusut, dengan ongkos tau tarif Rp5 ribu per orang dengan rute Ampenan – Pasar Sweta.

“Mau alih profesi juga nggak mungkin. Keahlian kita cuma sopir angkot,” imbuhnya.

Perhatikan nasib sopir bemo kota

Menanggapi keluhan para sopir bemo angkutan kota itu, Selly Andayani menyatakan Selly-Manan akan memperhatikan nasib mereka ke depan.

Masalah transportasi perkotaan memang menjadi perhatian Selly-Manan. Sebab tata kelola transportasi yang baik juga akan menambah keindahan perkotaan.

“InsyaAllah kita Selly-Manan akan memperhatikan keluhan saudara-saudara kita di komunitas sopir bemo kota,” katanya.

Selly mengatakan, ke depan harus ada peremajaan sarana transportasi bemo ini. Jumlah armada juga harus bisa diperbanyak dengan rute yang lebih variatif menyasar seluruh kawasan Kota Mataram.

Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat juga bisa tertarik dan tergerak memanfaatkan bemo sebagai transportasi umum.

“Bila perlu rute lintasan bemo kuning nantinya diperluas. Harus ada peremajaan sehingga lebih menarik ke depan,” katanya seraya menambahkan Selly Manan mendorong agar moda transportasi bemo membentuk asosiasi untuk memudahkan pembinaan dari pemerintah.

Selly-Manan juga akan mendesain aplikasi digital khusus untuk transportasi umum di Kota Mataram.

Aplikasi online ini akan memudahkan para penumpang dan sopir angkot dalam bertransaksi, sehingga mengurai kemacetan.

Menurut Selly, aplikasi online juga akan digunakan sebagai wahana sopir angkot untuk menerima subsidi dari pemerintah daerah Kota Mataram. Subsidi tersebut berupa biaya sewa angkot dan juga biaya tarif perjalanan bagi warga Kota Mataram.

Selly kemudian mengilustrasikan jika setoran angkot bemo per hari 40 ribu. Pemkot memberi subsidi 20 ribu per hari kali 150 angkot yg masih beroperasi. Maka subsidi pertahunnya tidak sampai 1 milyar.

“Dulu Pemprov NTB pernah program subsidi untuk maskapai penerbangan. Pemerintah pusatpun memberikan subsidi kepada Damri sebagai moda transportasi umum perintis.  Nah, skema ini akan kita terapkan untuk angkot di Kota Mataram. Tujuannya agar keberadaan angkutan umum ini tetap ada dan bisa menjadi moda transportasi publik di Kota Mataram,” urainya.

Para sopir angkot merasa senang dengan harapan yang diberikan Selly Andayani.

Mereka menaruh respek terhadap terobosan ide dan gagasan  Hj Putu Selly  Andayani yang dinilai memberikan secercah harapan baik bagi perubahan nasib angkot bemo kota.

Me

Masyarakat diminta tetap waspada, patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan selama masa pendemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com  —

Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium TCM RSUD Provinsi NTB, Laboratorium TCM RSUD Dompu, dan Laboratorium TCM RSUD Praya mengkonfirmasi, ada tambahan 13 pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Jum’at  (11/09/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 106 sampel dengan hasil 90 sampel negatif, 3 (tiga) sampel positif ulangan, dan 13 sampel kasus baru positif Covid-19,  tidak ada kasus kematian. .

Dijelaskan, adanya tambahan 13 kasus baru terkonfirmasi positif, 26 tambahan sembuh baru dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Jum’at (11/09/20) sebanyak 2.922 orang, dengan perincian 2.314 orang sudah sembuh, 172 meninggal dunia, serta 436 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” katanya..

TAMBAHAN 13 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 26 ORANG, TIDAK ADA KASUS KEMATIAN

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 2910, an. YA, perempuan, usia 42 tahun, penduduk Desa Kandai I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Dompu;
2. Pasien nomor 2911, an. IH, laki-laki, usia 20 tahun, penduduk Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji;
3. Pasien nomor 2912, an. NNS, perempuan, usia 60 tahun, penduduk Kelurahan Cilinaya, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram;
4. Pasien nomor 2913, an. H, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram;
5. Pasien nomor 2914 an. IMS, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Mataram;
6. Pasien nomor 2915, an. MD, perempuan, usia 16 tahun, penduduk Desa Bintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Patut Patuh Patju;
7. Pasien nomor 2916, an. BU, perempuan, usia 20 tahun, penduduk Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD dr. R. Soedjono Selong dan Puskesmas Suela;
8. Pasien nomor 2917, an. PL, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD dr. R. Soedjono Selong dan Puskesmas Denggen;
9. Pasien nomor 2918, an. HAK, laki-laki, usia 36 tahun, penduduk Desa Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuan Haji;
10. Pasien nomor 2919, an. UH, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuan Haji;
11. Pasien nomor 2920, an. MA, laki-laki, usia 38 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Wisma Seganteng;
12. Pasien nomor 2921, an. NWT, perempuan, usia 59 tahun, penduduk Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSAD Wirabhakti Mataram;
13. Pasien nomor 2922, an. DFH, laki-laki, usia 23 tahun, penduduk Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Praya.

Hari Jum’at terdapat penambahan 26 orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu :

1. Pasien nomor 2155, an. KF, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Pagesangan, Kota Mataram;
2. Pasien nomor 2166, an. AS, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
3. Pasien nomor 2244, an. S, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
4. Pasien nomor 2277, an. H, laki-laki, usia 44 tahun, penduduk Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
5. Pasien nomor 2296, an. MS, laki-laki, usia 25 tahun, penduduk Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
6. Pasien nomor 2414, an. SZ, perempuan, usia 22 tahun, penduduk Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. Pasien nomor 2573, an. TRA, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Bogor, Jawa Barat. Pasien merupakan pelaku perjalanan;
8. Pasien nomor 2630, an. S, perempuan, usia 48 tahun, penduduk Desa Sokong, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
9. Pasien nomor 2655, an. MA, laki-laki, usia 45 tahun, penduduk Desa Kelebuh, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
10. Pasien nomor 2656, an. SS, perempuan, usia 40 tahun, penduduk Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
11. Pasien nomor 2657, an. S, laki-laki, usia 59 tahun, penduduk Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
12. Pasien nomor 2673, an. S, perempuan, usia 61 tahun, penduduk Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
13. Pasien nomor 2674, an. J, perempuan, usia 33 tahun, penduduk Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
14. Pasien nomor 2691, an. WD, laki-laki, usia 35 tahun, penduduk Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;
15. Pasien nomor 2692, an. MK, laki-laki, usia 17 tahun, penduduk Desa Labu Kuris, Kecamatan Lape, Kabupaten Sumbawa;
16. Pasien nomor 2696, an. SH, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
17. Pasien nomor 2727, an. AS, laki-laki, usia 41 tahun, penduduk Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
18. Pasien nomor 2728, an. LKSH, laki-laki, usia 20 tahun, penduduk Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
19. Pasien nomor 2729, an. NZ, perempuan, usia 16 tahun, penduduk Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
20. Pasien nomor 2730, an. A, laki-laki, usia 53 tahun, penduduk Desa Pengadang, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
21. Pasien nomor 2767, an. HO, laki-laki, usia 19 tahun, penduduk Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
22. Pasien nomor 2769, an. A, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
23. Pasien nomor 2777, an. ES, perempuan, usia 51 tahun, penduduk Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
24. Pasien nomor 2792, an. SA, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
25. Pasien nomor 2802, an. RAF, laki-laki, usia 22 tahun, penduduk Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
26. Pasien nomor 2803, an. IPM, laki-laki, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Sekda NTB sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB, Lalu Gita Aryadi berharap seluruh masyarakat tetap waspada, patuh dan disiplin menjalankan protokol kesehatan selama masa pendemi Covid-19, agar trend jumlah penurunan kasus dan penambahan jumlah sembuh di Provinsi NTB dapat terjaga dan terkendali.

Ia menghmbau, masyarakat menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu selama beraktivitas di luar rumah.

Yaitu dengan, mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan/atau cairan pembersih tangan, melakukan physical distancing serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,” katanya.

“Mari kita terus memperkuat kolaborasi, kerja sama dan tetap semangat untuk melakukan pembinaan, sosialisasi dan edukasi secara humanis dan persuasif untuk meminimalisir jatuhnya korban akibat Covid-19,” katanya. .

Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119.

Hasil tes kesehatan sendiri akan menentukan apakah Paslon nantinya bisa melanjutkan pencalonannya atau tidak

MATARAM.lombokjournal.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB bersama tim Pemeriksa kesehatan Calon Bupati/Walikota  dan Wakil Bupati/Walikota  Pilkada serentak tujuh Kabupaten/Kota di NTB, menyerahkan hasil tes kesehatan Paslon ke KPU Kabupaten/Kota masing-masing, Jumat (11/09/20).

Terkait dengan hasil pemeriksaan, tim pemeriksa mengaku tidak memiliki kewenangan menyampaikan ke publik.

Tugas tim hanya memeriksa dan kemudian menyerahkan hasil pemeriksaan ke KPU Kabupaten/Kota. Selebihnya menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota untuk mengumumkannya ke publik.

“Wewenang kami tidak sampai ke situ,” ujar Ketua Tim Pemeriksa dr. A. Rusdi Hamid H. Sp.OG.(K).

Tak satu pun Ketua KPU Kabupaten berkenan memberi penjelasan ke wartawan terkait hasil tes pemeriksaan.

Salah seorang Ketua KPU yang dikonfirmasi wartawan mengaku masih perlu mendiskusikan hasilnya terlebih dahulu sebelum nantinya disampaikan ke publik.

“Nanti kan ada komisioner yang lain juga di Utara. Nanti salah kita,” kata Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara Juraidin, SH., MH kepada lombokjournal.com.

Hasil tes kesehatan sendiri akan menentukan apakah Paslon nantinya bisa melanjutkan pencalonannya atau tidak.

“Hasil kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai penilaian salah satu pasangan calon,” ujar Direktur Utama Rumah Sakit Umum Provinsi NTB dr. HL. Hamzi Fikri., MM.

Untuk diketahui anggota Tim Pemeriksa terdiri dari perwakilan RSUP, BNN, HIMPSI dan IDI NTB, dengan melibatkan beberapa dokter spesialis dan psikolog.

“Kami dari IDI dapat amanah untuk sama-sama membantu pemeriksaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati mulai Ahad sampai Kamis. Bersama BNN, spesialis penyakit dalam, bedah, mata, kandungan, jantung, radiologi. Sesuai petunjuk bebas dari narkoba dari BNN. Psikologi dari HIMPSI. Tadi pagi kita pleno,” terang Ketua IDI NTB dr. H. Dodhy A, K. Sp.OG.

Dari tujuh KPU Kabupaten/Kota yang  akan menyelenggarakan Pilkada pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, hanya lima yang hadir pada penyerahan hasil tes kesehatan hari ini.

Antara lain KPU Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa, Bima dan Dompu.

Ast

Program Mawar Emas merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan Pemerintah Provinsi dalam Muamalah Maliyah, Ijtimaiyah dan Fardiyah 

KOTA BIMA.lombokjournal.com ––

Masyarakat Kota Bima menyambut antusias Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid atau disingkat Mawar Emas. Bagi masyarakat Kota Tepian Air itu,

Program gagasan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah itu menjadi solusi masalah rentenir di tengah masyarakat. Bahkan menurut mereka, salah satu penyebab kemiskinan adalah rentenir.

Karena itu, kehadiran Program Mawar Emas itu bisa menjadi solusi kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pengusaha atau para pelaku UMKM di Kota Bima.

Hal itu terungkap saat Sosialisasi Program Mawar Emas dan Pelantikan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Daerah Kota Bima, di Aula Kantor Walikota Bima, Jumat (11/09/20).

Sekretaris Kota Bima, Mukhtar Landa, S. Sos., M. Si mengungkapkan, kehadiran Program Mawar Emas dan MES di Kota Bima merupakan berkah.

“Pada hari ini kita dan bumi Kota Bima ini kedatangan berkah. Mulai hari ini komitmen kita menjalankan dan membumikan Ekonomi Syariah telah kita semarakkan dan telah kita formalisasikan,” ungkap Sekda yang juga Ketua MES Daerah Kota Bima.

Ia mengajak para pengurus MES untuk sama sama komitmen dengan amanah suci tersebut.

“Kalau sebelum ini masyarakat kita banyak berinteraksi dengan para rentenir maka sejak saat ini masyarakat kita harus banyak berinteraksi dengan MES dan Perbankan Syariah,” jelasnya.

Sosialisasi Program Mawar Emas itu dimoderatori Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin, S. Sos., MM itu.

Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, Dr. H. Lalu Syafi’i yang mewakili Gubernur NTB menjelaskan, dalam ekonomi politik Islam keterlibatan pemerintah menyangkut seluruh hajat hidup masyarakat, dan yang tidak kalah penting ialah aspek muamalah.

“Kita mengenal ada banyak jenis muamalah ada maliyah ada ijtimaiyah bahkan ada juga Muamalah fardiyah. Semua jenis muamalah itu pemerintah harus terlibat,” katanya.

Dikatakan, Program Mawar Emas merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan Pemerintah Provinsi dalam Muamalah Maliyah, Ijtimaiyah dan Fardiyah sekaligus. Dalam syariah dilarang riba.

Maka program ini dibentuk dengan akad qordul Hasan. Riba telah merasuki dan merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Banyak sekali perceraian disebabkan oleh praktik riba ini.

Ditegaskan Syafi’i, salah satu tujuan program mawar Emas ini ialah terwujudnya masyarakat yang disiplin, jujur, amanah dan sadar spiritual.

“Tujuan selanjutnya ialah  menguatkan kohesi sosial dan menhindari konflik horizontal,” ungkapnya.

Ketua Umum PW MES NTB, Dr. Baiq Mulianah menuturkan, Syariah Islam sebagai The World View dan Life Style Umat Islam telah menentukan norma-norma dan etika dalam pembangunan masyarakat.

Dalam aspek transaksi contohnya, Islam menetapkan asas dasar transaksi ekonomi ialah tarodhi (saling ridhai) dan ta’awun (saling tolong menolong). Serta menghindari kezaliman dan kecurangan.

Transparansi dalam transaksi ekonomi menjadi syarat mutlak.

Menurut Mulianah,  berdasarkan perspektif lahirlah Mawar Emas. Kenapa harus berbasis Masjid? Sebagai wujud kepada sujud kepada Allah, selalu mendatangi rumahNya.

“Keberkahan Masjid inilah yang kita harapkan. Apabila kita melihat sejarah keberhasilan Rasulullah dalam membangun Masyarkat ialah dengan memulai dan memusatkan semua pergerakan di Masjid,” jelas Rektor Universitas Nahdlatul Ulama NTB itu.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Bima,  Ketua MUI Kota Bima jajaran Bank NTB Syariah dan PNM Kota Bima.

HmsNTB