PT Pelindo III siap menyambut perhelatan MotoGP Mandalika 2021 mendatang

LOBAR.lombokjournal.com — Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Karya Sumadi bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, didampingi Direktur Teknik dan Operasional PT. Pelindo III, Putut Sri Muljanto, menginspeksi kesiapan infrastruktur penunjang menyambut perhelatan Internasional MotoGP Mandalika tahun 2021, Minggu (20/09/20).

Menhub menginspeksi Pelabuhan Kapal Pesiar Gili Mas, di Kabupaten Lombok Barat, untuk memastikan kesiapan infrastruktur penunjang menyambut Event MotoGP di Mandalika tahun depan.

Direktur Teknik dan Operasional, PT Pelindo III, Putut Sri Muljanto menjelaskan, luas area lahan pembangunan Pelabuhan Gili Mas seluas 66 hektare dengan total investasi pembangunan sebesar Rp 550 Milyar.

Putut mengatakan, saat ini Pelabuhan Gili Mas sudah mulai operasi untuk Kapal Pesiar.

Ia mengungkapkan, untuk antisipasi kekurangan kamar hotel pada event MotoGP 2021, PT Pelindo III telah menyiapkan Hotel Terapung dengan kapasitas dua ribu sampai tiga ribu penumpang di pelabuhan ini.

Di hadapan Menhub dan Gubernur NTB, Putut Sri Muljanto menegaskan, PT Pelindo III telah siap menyambut perhelatan MotoGP Mandalika 2021 mendatang.

“Kami PT Pelindo III sudah siap menyambut MotoGP Mandalika 2021 mendatang,” tegasnya.

HmsNTB

Program Zero Waste atau bebas sampah menonjolkan model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya

MATARAM.lombokjournal.com — Pemprov NTB memiliki banyak program unggulan yang bergulir sejak pasangan Dr. H Zulkieflimansyah dan Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah diberi amanat untuk memimpin Provinsi NTB mulai bulan September 2018.

Beberapa program unggulan itu antara lain Revitalisasi Posyandu, Zero Waste, Program Beasiswa, NTB Hijau, Industrialisasi hingga Desa Wisata.

Sebagian besar masyarakat NTB merespon positif semua program unggulan tersebut. Hal itu bisa dilihat dari respon masyarakat di media online dan media sosial melalui komunikasi interaksional atau engagement.

Namun dari semua program unggulan tersebut, terpantau ada beberapa program yang paling banyak mencuri perhatian masyarakat.

Berdasarkan laporan analitik PRCC Humas dan Protokol Provinsi NTB terhadap delapan program unggulan sejak Mei hingga September 2020, program NTB Zero Waste dan NTB Hijau yang paling banyak mengundang respon netizen, baik berupa like, komentar dan share.

“NTB Zero Waste dan NTB Hijau merupakan program unggulan NTB yang paling banyak mendapatkan perhatian dari netizen, terutama Zero Waste. Terbukti dengan total engagement terbanyak yaitu 87.588 engagement dengan rata-rata engagement sebanyak 6.256, 2 engagement dalam satu pekan saja,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Minggu (20/09 September/20).

Ia mengatakan, program Zero Waste atau bebas sampah merupakan program yang selalu digaungkan oleh Pemprov NTB, dengan menonjolkan model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya.

Program ini merupakan penerapan konsep pengelolaan sampah berbasis pengurangan jumlah sampah, daur ulang sampah, penggunaan kembali sampah, dan konsep ekonomi sirkuler.

Pemprov NTB mewujudkan NTB Zero Waste melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Bank Sampah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Selain itu dilaksanakan dengan kerjasama pengelolaan sampah antara pemprov, pemerintah kabupaten/kota dan non-pemerintah.

“Kita juga sedang berupa mengembangkan industri pengolahan dan daur ulang sampah, seperti industri waste to product atau industri pusat daur ulang sampah. Industri waste to energy dan industri pengolah limbah B3,” terang Bang Najam, sapaan akrabnya.

Program NTB Hijau merupakan salah satu bentuk komitmen Pemprov NTB dalam menyelamatkan lingkungan dan konservasi hutan yang dilakukan mulai dari bagian hulu hingga hilir. Arti strategis

NTB Hijau adalah perlunya tindakan lokal dalam krisis pemanasan global. Butuh penanganan cepat untuk mengendalikan laju kerusakan hutan dan komitmen mewarisi lingkungan hijau untuk anak cucu.

Dengan kata lain, program NTB Hijau adalah upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengembalikan fungsi hutan yang selama ini banyak yang gundul.

Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus menanam pohon untuk memberikan harapan generasi NTB di masa yang akan datang, sehingga mereka dapat melihat dan menikmati rimbunnya pohon dan hutan di NTB.

“NTB Hijau masalah besar yang harus dilakukan secara bersama-sama dengan semua stakeholder. Kita tidak mau daerah ini menjadi tandus atau sumber mata air banyak yang hilang. Karena itulah peningkatan kualitas hutan dan lingkungan juga menjadi salah satu perhatian Pemprov NTB,” tambahnya.

Dari delapan program unggulan yang dianalisis oleh PRCC Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, program Industrialisasi mendapatkan engagement sebanyak 47.922 dengan rata-rata engagement per pekan sebanyak 3.423.

Selanjutnya program Desa Wisata dengan jumlah engagement sebanyak 44.501 dengan rata-rata engagement per pekan sebanyak 3.178. Program JPS Gemilang dengan total engagement sebanyak 35.774 dengan rata-rata engagement sebanyak 2.555 per pekan.

Program unggulan Revitalisasi Posyandu memiliki engagement sebanyak 12.166 dengan rata-rata engagement per pekan sebanyak 8.69. Sementara program I-Shop, Desa Tangguh Bencana, dan Beasiswa NTB memiliki engagement antara 7 ribu sampai 13 ribuan selama lima bulan terakhir.

BACA JUGA; 

Dua Tahun ‘Zul-Rohmi’, Bangun Industri dan UMKM di Tengah Bencana

“Seluruh program unggulan NTB mendapatkan total engagement berupa like, comment, share dari netizen sebanyak 255.336, dengan rata-rata engagement sebanyak 2.279 dalam satu pekan,” terangnya.

Platform media apa yang menjadi kanal pembicaraan netizen tentang program unggulan NTB ?. Dari data PRCC terlihat platform media yang paling sering digunakan netizen dalam pembicaraan tentang program unggulan NTB yaitu Instagram sebanyak 47 persen, Facebook sebesar 42 persen, twitter hanya 1 persen dan media online sebanyak 10 persen.

HmsNTB

Pandemi membuahkan ‘berkah’ terselubung, justru serangan wabah Covid-19 yang menginspirasi lahirnya program JPS Gemilang

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi) kini genap dua tahun memimpin NTB, sejak dilantik pada 19 September 2018.

Pasangan Zul-Rohmi, telah menorehkan berbagai capaian pembangunan sesuai visi misi NTB Gemilang.

Capaian paling menonjol adalah program industrialisasi dan penguatan UMKM/IKM di NTB.

Penguatan industri ini dilaksanakan di tengah dua bencana yang beruntun melanda NTB. Yaitu, bencana gempa bumi pada bulan Agustus 2018, dan pandemi Covid-19 yang melanda dunia sepanjang tahun ini.

Sepanjang 2019, Pemprov NTB memfokuskan energinya pada upaya memulihkan diri dari dampak gempa. Memasuki tahun 2020, sejak awal tahun para pemangku kebijakan dan masyarakat NTB dipaksa untuk berjibaku dengan penanganan pandemi Covid-19.

Namun, pandemi justru membuahkan ‘berkah’ terselubung. Justru serangan wabah Covid-19 yang menginspirasi lahirnya program JPS Gemilang.

JPS Gemilang diluncurkan dalam tiga tahap. Penyaluran tahap pertama pada 16 April 2020. Meski awalnya sempat diwarnai banyak catatan, JPS Gemilang kemudian dibenahi dalam penyaluran tahap II pada 30 Mei 2020.

Pada penyaluran tahap III, 13 Juli 2020, program ini telah sukses mencuri perhatian berbagai kalangan.

Awalnya JPS Gemilang hanya melibatkan sekitar 300 UMKM. Di tahap berikutnya, angka itu naik menjadi 535 UMKM. Dan pada tahap terakhir, UMKM yang terlibat bahkan menembus 3.271 UMKM lokal NTB.

Industrialisasi

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menilai, selama dua tahun terakhir, program industrialisasi memang kian bergema di berbagai daerah di NTB.

Bahkan di tengah merebaknya wabah Covid-19, Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB mampu menghasilkan produk berteknologi tinggi, seperti sepeda listrik dan motor listrik.

Di tengah pandemi Covid-19, IKM dan UMKM mampu bangkit dan tetap berproduksi dengan dukungan program stimulus ekonomi yang digelontorkan Pemprov NTB.

Lewat program stimulus ekonomi, Pemprov NTB mendorong IKM Permesinan memproduksi 2.130 mesin dan peralatan, yang kemudian dibagikan ke UMKM dan IKM pengolahan.

“Gaung industrialisasi sudah (terdengar). Minimal sudah nggak aneh bagi sebagian besar orang di NTB,” kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Mataram, Rabu (16/09/20).

Gubernur mengatakan, butuh waktu beberapa tahun untuk mengedukasi masyarakat supaya mengerti apa itu industrialisasi. Sekarang, sebagian besar masyarakat di NTB sudah mengerti tentang industrialisasi.

“Kalau ngomong, industrialisasi saja (dibicarakan),” katanya.

Industrialisasi merupakan program unggulan Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Zul-Rohmi. Industrialisasi adalah penguatan fondasi perekonomian agar minat berinvestasi di NTB tumbuh.

Menurut Gubernur, industrialisasi di NTB, bukan sekedar pembangunan pabrik atau permesinan yang canggih dan tampak hebat. Tetapi sebagai proses untuk membuat ekonomi NTB yang maju dan modern.

Sejumlah produk industri  telah mampu dihasilkan di NTB. Seperti alat rapid test Corona berbiaya murah dengan kualitas yang sangat baik yang dibuat oleh Profesor Mulyanto melalui Laboratorium Hepatika bersama dengan para pakar lainnya. Dalam setahun mampu memproduksi 600 ribu alat rapid test.

Pengajar dan murid SMK di NTB,  juga bisa memproduksi motor listrik.

Misalnya, SMKN 1 Lingsar dengan motor listrik “Lingsar”. Ada pula yang kini mengkreasikan sepeda motor listrik “Le-Bui” dan telah memasarkannya hingga ke luar negeri.

Kemudian di Sumbawa, para cendekiawan di Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) mengembangkan motor listrik “NgebUTS

Sedangkan di Bima, para anak mudanya ikut meramaikan produk teknologi buatan NTB, sepeda listrik yang bernama ‘Matric-B’ (Mbojo Electric-Bicycle). Selain itu, para  teknisi di berbagai daerah di NTB, kini juga telah mampu memproduksi berbagai mesin untuk aneka keperluan.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini, mengatakan program-program yang sudah direncanakan dalam RPJMD dalam tiga tahun mendatang akan tercapai dengan baik. Saat ini, Pemprov sedang fokus menangani Covid-19 baik dari sisi kesehatan maupun penanganan dampak ekonomi.

Bahkan, Gubernur sudah  meminta kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi NTB untuk membentuk tim khusus yang fokus berikhtiar pada upaya meminimalisir dan mengurangi angka kematian pasien Covid-19.

Tidak hanya menekan angka kematian, tetapi juga didorong untuk mempercepat kebijakan stimulus ekonomi.

Menurut Bang Zul, jika angka kematian berhasil ditekan, maka akan lebih mudah bagi daerah-daerah yang awalnya masih zona oranye dan kuning berubah menjadi zona hijau.

Sehingga akan sangat berpengaruh pada peningkatan kegiatan sosial dan pemulihan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga 18 September 2020, tercatat jumlah  kematian mencapai 179 orang atau sekitar 5,92 persen.

Dengan jumlah kematian itu, Provinsi NTB berada pada posisi kelima nasional dengan tingkat kematian yang cukup tinggi di Indonesia.

Meskipun pemerintah sedang berjibaku dalam penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan. Namun, kata Gubernur, kebijakan stimulus ekonomi juga harus tetap berjalan.

Dengan bantuan mesin-mesin buatan IKM lokal yang memungkinkan kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak dapat meningkat kembali. Karena imbas pertumbuhan ekonomi mulai berjalan pada September ini.

“Kita tidak bolen lengah. Jadi betul-betul saya minta tidak main-main. Karena kita tidak bisa berharap dari yang lain, selain dari akselerasi anggaran daerah kita sendiri,” pintanya.

Asisten II Setda NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP, mengatakan distribusi mesin-mesin bantuan stimulus ekonomi hingga saat ini mencapai 1.636 unit. Dengan rincian 1.141 unit mesin sudah selesai diproduksi oleh IKM-IKM NTB dengan persentase sekitar 74 persen.

Kemudian yang sedang dalam proses pembuatan sebanyak 395 unit mesin atau mencapai sekitar 26 persen. Sementara itu, untuk proses kegiatan distribusi mesin-mesin itu, melibatkan sepuluh OPD lingkup Pemprov NTB.

Sehingga kegiatan distribusinya ditargetkan selesai paling lambat pada bulan Oktober mendatang. Pada minggu pertama bulan Oktober, semua mesin sudah dibagikan kepada kelompok masyarakat atau desa-desa di NTB.

Zero Waste dan Revitalisasi Posyandu

Industrialisasi bukan satu-satunya program unggulan yang digeber di dua tahun pertama Zul-Rohmi. Program lainnya, zero waste dan revitalisasi Posyandu juga menjadi menu utama kebijakan Pemprov NTB selama dua tahun terakhir.

Zero waste adalah program untuk menjadi NTB sebagai daerah bebas sampah. Program ini merupakan perpaduan yang dibutuhkan dalam mendukung berbagai sektor.

Khususnya, sektor pariwisata yang sangat membutuhkan kebersihan daerah guna memanjakan wisatawan yang berkunjung.

Substansi program zero waste adalah upaya mengubah sampah menjadi berkah.

“Sampah harus dikelola dari hulu, sampah organik dan non organik harus dipilah, dikelola dan diolah untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat,” ujar Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Untuk menyulap sampah menjadi berkah, Pemprov NTB menggerakkan sejumlah tahapan. Pertama, daur ulang sampah. Kedua, pembuatan bahan bakar pelet refuse derived fuel (RDF).

Ketiga, sampah organik, diolah menjadi pupuk organik dan bahan pakan ternak dengan bantuan black soldier fly (BSF) dan cacing serta metode-metode lain .

Saat ini, Pemprov NTB juga telah menjalin kerjasama dengan PLN untuk menyediakan bahan bakar pelet berbahan baku sampah. Sebanyak 3 persen bahan bakar PLTU di NTB kedepannya alan bersumber dari sampah dengan teknik RDF.

“Ini merupakan yang pertama di Indonesia. Selain didirikan pabrik RDF 2021 di Kebon Kongok, mesin RDF kedepannya diharapkan bisa ada di setiap desa dalam skala yang kecil,” sebut Wagub.

Berbagai program turunan zero waste yang dijalankan juga telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Selama 2019, realisasi pengurangan sampah di NTB telah mencapai 6,8 persen dari target 10 persen.

BACA JUGA;

2 Tahun Zul-Rohmi, Wagub; Membangun NTB dengan Kebersamaan dan Cinta

Realisasi penanganan sampah tahun 2019 telah mencapai 34,91 persen dari target sebesar 30 persen.

Di sisi lain, program Revitalisasi Posyandu juga digeber secara serius. Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini menegaskan, Pemprov NTB kini secara aktif mendorong terbentuknya Posyandu Keluarga.

BACA JUGA;

NTB Zero Waste, Paling Banyak Mengundang Perhatian

“Dengan posyandu keluarga, seluruh masyarakat di desa terlayani sehingga edukasi yang dilakukan menyeluruh,” ujarnya.

Edukasi yang dilakukan di Posyandu Keluarga tidak hanya masalah kesehatan ibu dan anak. Namun juga masalah narkoba, pernikahan anak, lingkungan, potensi bencana, buruh migran ilegal hingga literasi keuangan.

“Semua bisa dilakukan melalui Posyandu,” kata Umi Rohmi.

HmsNTB

Giat ini diharapkan menimbulkan multi player effect dan optimisme sektor pariwisata Kota Mataram, di saat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara anjlok dan sepi dari berbagai event wisata

MATARAM.lombokjournal.com —

NTB sebagai daerah yang memiliki ragam destinasi wisata cukup terpukul dengan pandemi Covid-19.

Wisatawan mancanegara mengalami penurunan yang sangat signifikan, sehingga NTB harus “menggayung” wisatawan lokal untuk datang menikmati wisata.

Tidak semua destinasi wisata yang telah terekspos di NTB. Minimnya promosi tersebut membuat banyak destinasi baru harus berupaya menarik minat pengunjung dengan mempercantik diri.

Salah satu destinasi baru yang belum terekspos maksimal adalah Pantai Batas Senja. Pantai tersebut berlokasi di Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Pantai itu dilaunching pada 17 Agustus 2020 lalu.

Pantai tersebut berada di Jalan Lingkar Selatan, yang letaknya tidak jauh dari pantai-pantai indah di sana seperti Pantai Gading, Pantai Mapak Indah hingga Loang Baloq.

Menariknya Pantai Batas Senja ditata sedemikian apik dan sangat instagramable. Deretan lapak di sana menggunakan mini kontainer dengan balutan warna warni. Aneka kursi santai bean bag beragam warna dengan hiasan payung dan spot foto disiapkan di sana.

Senja akan terbenam di mata setiap pengunjung pantai di sana. Begitu indah dengan siur angin pantainya.

Untuk menarik minat wisatawan lokal mengunjungi pantai tersebut, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan, Sabtu (19/09/20) sore, datang langsung mempromosikan dan melaunching Pantai Batas Senja Standart Covid.

Turut hadir dalam acara Launching Pantai Batas Senja Standar Covid anggota DPRD kota Fraksi PKS dan PDIP yakni :

FPKS.

1. Hj. Istiningsih, S.Ag (Ketua Fraksi)
2. Ismul Hidayat, S.Ip
3. Irawan Aprianto, ST
4. H. Syamsul Bahri
5. Drs. Salim Bamasaq

FPDIP

1. Nyayu Ernawati, S.Sos (Ketua Fraksi)
2. I Gede Wiska , S.Pt

3.I Wayan Wardana, SH.

4. I Wayan Sugiartha
5. I Nyoman Yogantara

Selain itu hadir Ketua DPC PDI Perjuangan kota Mataram , Made Slamet yang juga anggota DPRD NTB .

Selly juga  menyapa pengunjung pantai dan membagikan masker, termasuk masker khusus untuk anak -anak.  Ia ingin masyarakat tetap menikmati wisata Kota Mataram, namun harus dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

“Pantai boleh dihidupkan yang penting tetap menjaga protokol kesehatan. Kita membagikan masker. Saya lihat sudah bagus, setiap Sabtu ada live music, jadi masyarakat kita sudah cerdas. Kita tidak perlu takut tapi tetap waspada,” ujarnya.

Acara puncaknya adalah, Hj Putu Selly melepas puluhan  anak penyu atau tukik  yang disaksikan pengunjung untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya  konservasi. Ini sekaligus meneguhkan  komitmen Selly Manan //SALAM // dalam menjaga pelestarian lingkungan biota laut.

“Karena ini adalah biota laut yang perlu kita jaga, karena telur-telurnya bisa beranak pinak. Saya ingin kalau terpilih ada demplot untuk anak penyu,” ujarnya.

Ia meminta masyarakat agar tidak mengkonsumsi telur penyu demi kelestarian habitat laut tersebut.

“Saya ingin jadi edukasi wisata untuk tukik. Kalau dia hidup menandakan pantai kita bersih dari sampah. Ini edukasi kepada anak-anak kita, jangan telurnya diambil dan dikonsumsi,” imbaunya seraya menambahkan agar pengelola pantai menambahkan fasilitas bak sampah untuk kebersihan pantai.

Menurutnya, selama pandemi ini  masyarakat  juga butuh refreshing dan berekreasi.

“Nah menghidupkan gairah destinasi menarik seperti Pantai Batas Senja ini, salah satu upaya bagaimana menggerakan kunjungan wisatawan lokal. Masyarakat Kota Mataram dan NTB pada umumnya, bisa punya destinasi alternatif yang dipastikan bebas Covid-19,” tambah Selly.

Selain itu SALAM  juga melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020 tentang penanganan penyakit menular.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pasangan Calon Walikota dan calon Wakil Walikota ini untuk menerapkan protokol kesehatan selama tahapan Pilkada Kota Mataram.

“Sosialisasi dan edukasi Perda tentang penanganan penyakit menular ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata. Semua pihak harus berbuat, termasuk SALAM  juga merasa punya kewajiban untuk sama-sama membangun kesadaran masyarakat,” ujar Selly Andayani.

Pantai Batas Senja sendiri merupakan kawasan pantai destinasi wisata di Kota Mataram. Sebelumnya, pada 17 Agustus lalu, Ketua Fraksi PKS , Istiningsih dan sejumlah Anggota DPRD kota Mataram dari PKS melakukan giat bersih pantai serta  melaunching bantuan  beberapa lapak UMKM Cafe Kontainer pedagang binaan PKS di kawasan pantai batas senja agar nampak lebih rapi dan indah.

Setelah kegiatan tersebut viral di media dan medsos, destinasi pantai batas senja mulai ramai dikunjungi dan menjadi perbincangan publik.

Menurut Selly, pantai Batas Senja bisa menjadi contoh permodelan ( role model ) bagi destinasi wisata bebas Covid-19. Pengunjung yang datang wajib menerapkan protokol kesehatan : cuci tangan, jaga jarak, dan selalu mengenakan masker.

“Intinya bagaimana pandemi tidak mematikan sektor  produktif wisata pantai sekaligus  jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan. Di masa adaptasi new normal ini yang terpenting adalah bagaimana warga melakukan penyesuaian agar tetap bisa beraktivitas ,” kata Selly.

Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan menambahkan, selain mengkampanyekan protokol kesehatan, kegiatan Selly-Manan di Pantai Batas Senja dalam rangka memberikan  motivasi dan support bagi pelaku wisata agar terus semangat dan bertahan melewati masa sulit ini.

“Semua merasakan dampak pandemi ini, bukan hanya Mataram, Indonesia, bahkan seluruh dunia terkena dampak. Tetapi semangat jangan sampai pudar, kita semua harus bisa beradaptasi dengan tantangan saat ini, tentu saja dengan inovasi dan kreativitas menangkap peluang,” jelasnya.

Menurutnya, kegiatan di Pantai Batas Senja juga mendorong masyarakat untuk mencintai lingkungan. Ke depan model pariwisata berkelanjutan adalah model pariwisata yang akan mampu bersaing.

“Pantai ini tertata apik dan pengunjunganya mentaati protokol kesehatan, serta menjaga kebersihan. Ini bisa menjadi destinasi alternatif, masyarakat yang jenuh di rumah bisa berekreasi dan berwisata kemari,” katanya.

Dengan begitu, giat ini diharapkan menimbulkan multi player effect dan optimisme sektor pariwisata Kota Mataram, di saat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara anjlok dan sepi dari berbagai event wisata.

Sementara itu Pengelola pantai, Syamsul Bahri mengatakan ide menggagas pantai sejak ia menjadi kepala lingkungan. Ia mulai merintis Pantai Gading. Saat Pantai Gading mulai familiar, ia kemudian merintis Pantai Batas Senja itu.

“Tujuannya untuk memberdayakan masyarakat. Sehingga kita buka lagi di perbatasan Lombok Barat dan Mataram. Kita berinisiatif membuka lapak kecil di sini,” ujarnya.

Awalnya pantai tersebut tidak tertata, namun berkat tangannya, Syamsul yang merupakan anggota DPRD Kota Mataram dari Fraksi PKS ini mulai menata Pantai Batas Senja hingga mulai ramai dikunjungi seperti saat ini.

“Awalnya tidak terawat, akses jalan tidak ada. Kita kemudian buka dan berinisiatif dengan beberapa tokoh untuk bangun,” ujarnya.

Me

Layanan Chika ini bisa diakses melalui link atau official phone number yang mewakili setiap aplikasi yang ditentukan seperti Facebook Messenger, Telegram, dan WhatsApp (08118750400)

lombokjournal.com —

MATARAM;

Menjaga jarak merupakan bagian dari pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memprioritas menjaga jarak, dengan menyediakan layanan CHIKA (Chat Assistant JKN).

CHIKA merupakan sebuah pelayanan Informasi dan pengaduan melalui chatting yang direspons oleh sistem Facebook Messenger, Telegram, dan WhatsApp.

Penerapan layanan ini juga sudah dilakukan oleh semua Kantor Cabang BPJS Kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mataram.

Seluruh Kantor BPJS Kesehatan Kepala BPJS Kesehatan selalu memberikan informasi kepada para peserta dan calon peserta untuk memanfaatkan pelayanan daring seperti CHIKA, mengingat pelayanan di kantor bersifat terbatas selama Pandemi Covid-19.

Biasanya, untuk menghindari berkumpulnya peserta dan menjaga jarak serta kontak langsung setiap orang, dalam memberi layanan pada peserta tiap Kantor Cabang memberikan jarak tempat duduk peserta, sebagai area yang harus dikosongkan untuk duduk menunggu antrean layanan.

Langkah yang diambil BPJS Kesehatan ini merupakan suatu antisipasi untuk mengurangi jumlah antrean.

Hal ini dilakukan guna memastikan peserta program JKN tetap dapat terhindar dari penularan penyakit Covid-19.

Untuk pelayanan yang diberikan secara langsung adalah pelayanan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) meliputi perubahan data peserta seperti identitas, FKTP dan pendaftaran bayi baru lahir, serta pengaduan yang membutuhkan penyelesaian segera.

Sedang layanan melalui CHIKA bisa jadi solusi bagi peserta ketika harus menjalankan kebiasaan baru dengan menjaga jarak di masa pandemic virus Corona.

Di masa pandemi seperti sekarang, penggunaan layanan CHIKA sangat bagus di tengah keadaan sekitar yang sedang berjuang melawan Covid-19. Melalui layanan CHIKA yang bisa dimanfaatkan para peserta, namun tetap disiplin menjalankan social distancing.

Penggunaan CHIKA pun sangat mudah, hanya mengakses WhatsApp, Telegram, dan Facebook Messenger. Para peserta bisa cek status peserta, cek tagihan, cek lokasi fasilitas kesehatan, cek lokasi Kantor Cabang BPJS Kesehatan, meregistrasi peserta, hingga ubah data peserta.

Lebih lanjut, layanan Chika ini bisa diakses melalui link atau official phone number yang mewakili setiap aplikasi yang ditentukan seperti Facebook Messenger, Telegram, dan WhatsApp (08118750400).

Nantinya, sistem akan merespons apa saja yang sudah menjadi kebutuhan peserta. Dengan tambahan media baru ini, tentu menambah pilihan peserta selain bisa mengakses aplikasi Mobile JKN dan Care Center 1500-400 yang lebih dulu ada.

Rr

FKTP juga harus memberikan edukasi kepada peserta tentang langkah pencegahan Covid-19 sebagai dukungan terhadap Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com –

Kepala Hubungan Masyarakat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, seusai Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 7 tahun 2019, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus tetap menjaga angka kontak dengan peserta, meskipun di tengah pandemi Covid-19.

Melalui siaran pers yang diterima media, di Jakarta, Sabtu (19/09/20), Iqbal mengungkapkan, hal tersebut dilakukan agar FKTP memperoleh pembayaran 100 persen.

“Agar FKTP memperoleh pembayaran 100 persen, maka target angka kontak tersebut harus terpenuhi. Namun, karena situasi saat ini tengah pandemi, aturan main harus disesuaikan,” tuturnya.

Iqbal mengatakan, Peraturan BPJS Nomor 7 tahun 2019 mengatur salah satu indikator penilaian kinerja FKTP adalah angka kontak lebih dari sampai dengan 150 permil per bulan.

BPJS Kesehatan telah mengeluarkan kebijakan teknis pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) bagi FKTP pada masa pandemi Covid-19, yaitu melalui kontak tidak langsung.

Kebijakan pembayaran KBK pada FKTP berdasarkan perhitungan angka pelayanan kontak tidak langsung, akan berlaku mulai pembayaran September 2020.

Menurut Iqbal, kebijakan tersebut dikeluarkan agar FKTP tetap bisa melaksanakan fungsi secara optimal dalam pelayanan kesehatan dan peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap mendapatkan hak-haknya.

Dalam pelayanan kontak tidak langsung, FKTP dapat mengontak peserta melalui aplikasi Mobile JKN dan aplikasi Mobile JKN Faskes, serta melalui media komunikasi lain yang dimiliki dokter dan peserta seperti pesan singkat atau perpesanan sekejap seperti WhatsApp atau Telegram.

“Penyampaian pesannya harus individual, bukan masif melalui pesan siaran. Komunikasinya harus dua arah, untuk memastikan kondisi setiap peserta yang terdaftar di FKTP betul-betul terpantau,” tutur Iqbal.

FKTP juga harus memberikan edukasi kepada peserta tentang langkah pencegahan Covid-19 sebagai dukungan terhadap Gerakan Nasional Disiplin Protokol Kesehatan, seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjaga pola hidup sehat.

Iqbal mengatakan terdapat dua jenis pelayanan kontak tidak langsung, yaitu kontak terhadap peserta sehat dan kontak terhadap peserta sakit.

“Kontak terhadap peserta sehat dilakukan dengan memberikan informasi dan konsultasi mengenai upaya promotfi dan preventif,” ucapnya.

Sedangkan kontak terhadap peserta sakit, dilakukan dengan FKTP menyediakan layanan konsultasi medihs sesuai kondisi dan keluhan sakit peserta.

Layanan konsuktasi medis tanpa tatap muka dapat dilakukan melalui Mobile JKN bagi peserta dan Mobile JKN Faskes bagi dokter.

“Kami berharap ada komunikasi yang lebih intensif antar dokter dengan pasien JKN-KIS melalui layanan kontak tidak langsung,” kata Iqbal.

Dia juga mengatakan bahwa FKTP pasti memiliki daftar pasien JKN-KIS yang berisiko tinggi, seperti peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), peserta dengan penyakit penyerta, atau peserta lanjut usia.

“Para peserta dengan risiko tinggi hendaknya diperhatikan secara khusus, dengan edukasi yang maksimal diharapkan angka fatalitas Covid-19 bisa ditekan semaksimal mungkin,” tutur Iqbal.

Sementara itu, angka pelayanan kontak tidak langsung oleh FKTP kepada peserta JKN-KIS terus mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19.

Pada Maret 2020, terdapat 3.207 kontak tidak langsung, kemudian pada April 2020 melonjak tajam menjadi 174.782, pada Mei 2020 sebanyak 393.072, pada Juni 2020 sebanyak 462.339, dan pada Juli 2020 sebanyak 494.548.

Rr

Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

JAKARTA ;  Awal 2021, kebijakan kelas standar bagi peserta BPJS Kesehatan mulai diberlakukan. Pemeberakuannya akan diterapkan bertahap sampai akhir 2022.

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan, kelas standar akan enggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3 untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Bukan Pekerja (BP).

Hal itu berarti seluruh peserta akan tergabung menjadi hanya satu kelas.

Saat rapat dengan Komisi IX DPR, Kamis (17/09/20), Oscar Primadi mengatakan, pada awal 2021 hingga 2022, paket manfaat jaminan kesehatan nasional berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) .

“Dan rawat inap kelas standar bisa kami terapkan bertahap,” ujar Oscar.

Menurutnya, mengenai perumusan aturan kelas standar ini di bawah koordinasi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

DJSN pun melibatkan sejumlah pihak yakni Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, perhimpunan dan asosiasi rumah sakit.

“Perumusan meliputi konsep dan kriteria kelas standar yang akan diberlakukan dalam JKN,” ujar Oscar.

Pada Januari-Septmber 2020, seluruh pihak diharapkan bisa menyelesaikan rancangan paket manfaat JKN berbasis KDK dan rawat inap kelas standar.

Selanjutnya pada Oktober-Desember 2020, seluruh pihak diharapkan bisa mematangkan proses legal dari aturan tersebut. Meliputi, pembahasan rancangan revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan oleh internal Kemenkes.

Selanjutnya, harmonisasi revisi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 hingga penetapannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan yang terakhir, implementasi bertahap mulai awal 2021 hingga akhir 2022.

Persiapan teknis

Sejalan dengan aspek legal, sejumlah persiapan teknis lainnya juga dilakukan pihak terkait.

Misalnya, ketersediaan tempat tidur di RS, penyesuaian fasilitas rawat inap kelas standar oleh RS, sumber daya manusia medis dan non medis, hingga ketersediaan sarana dan prasarana di RS

Ketentuan mengenai kelas standar tercantum dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Pada Pasal 54 A berbunyi untuk keberlangsungan pendanaan Jaminan Kesehatan, menteri bersama kementerian/lembaga terkait, organisasi profesi, dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat Jaminan Kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan rawat inap kelas standar, paling lambat Desember 2020.

Kelas standar diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Termasuk juga antisipasi terhadap lonjakan permintaan peserta untuk turun kelas demi menghindari membayar lebih mahal.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution menyatakan, berdasarkan pantauan Dewas BPJS Kesehatan, kualitas ruang rawat inap kelas 1, 2, dan 3 di berbagai daerah pun masih belum setara di setiap kelasnya.

Chairul pun mempertanyakan konsep kelas standar yang kemudian akan diimplementasikan. Dia pun menilai masih banyak pihak fasilitas kesehatan dan masyarakat umum yang belum memahami konsep kelas standar.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian jika penerapannya akan dilakukan mulai tahun depan.

“Di lapangan, kelas 1, 2, 3 juga enggak standar. Implementasi di lapangan perlu dilakukan satu evaluasi yang jelas,” ujar Chairul.

Menurutnya, Dewan Pengawas melihat perlu ada salah satu informasi yang jelas.

“Karenanya, [penjelasan] kelas standar harus melalui satu pintu, jangan semua orang berbicara KDK. KDK itu biar Kemenkes [yang berbicara], kelas standar itu DJSN,” lanjutnya.

Rr

(sumber; CNBC Indonesia)

DIingatkan. pandemi Covid-19 ini tidak akan pernah berakhir apabila tidak disertai peran serta dari semua elemen masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com –

Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR RSUD dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium PCR RS Unram, dan Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram mengkonfirmasi, ada tambahan 19 pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Sabtu (19/09/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus  Tugas NTB, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 160 sampel dengan hasil 130 sampel negatif, 11 sampel positif ulangan, dan 19 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 11, tidak ada kasus kematian.

Dijelaskan, adanya tambahan 19 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 11 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Sabtu (19/09/2020) sebanyak 3.098 orang, dengan perincian 2.432 orang sudah sembuh, 182 meninggal dunia, serta 484 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita Aryadi.

TAMBAHAN 19 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 11 ORANG, TIDAK ADA KASUS KEMATIAN 

Kasus baru positif tersebut, antara lain :

1. Pasien nomor 3080, an. PA, laki-laki, usia 35 tahun, penduduk Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Tanjung;
2. Pasien nomor 3081, an. M, perempuan, usia 47 tahun, penduduk Desa Gerimax Indah, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Awet Muda Narmada;
3. Pasien nomor 3082, an. M, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Patut Patuh Patju;
4. Pasien nomor 3083, an. MFM, laki-laki, usia 44 tahun, penduduk Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Provinsi NTB;
5. Pasien nomor 3084 an. WA, perempuan, usia 34 tahun, penduduk Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Harapan Keluarga Mataram;
6. Pasien nomor 3085, an. NNW, perempuan, usia 52 tahun, penduduk Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Harapan Keluarga Mataram;
7. Pasien nomor 3086, an. BH, perempuan, usia 83 tahun, penduduk Desa Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. . Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Kota Mataram;
8. Pasien nomor 3087, an. AA, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Desa Air Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Kota Mataram;
9. Pasien nomor 3088, an. YA, laki-laki, usia 46 tahun, penduduk ber-KTP di Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Bhayangkara Mataram;
10. Pasien nomor 3089, an. SR, laki-laki, usia 47 tahun, penduduk ber-KTP di Desa Kempo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Bhayangkara Mataram;
11. Pasien nomor 3090, an. K, laki-laki, usia 46 tahun, penduduk ber-KTP di Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Bhayangkara Mataram;
12. Pasien nomor 3091, an. R, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Desa Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
13. Pasien nomor 3092, an. BNH, perempuan, usia 50 tahun, penduduk Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD dr. R. Soedjono Selong dan Puskesmas Selong;
14. Pasien nomor 3093, an. E, perempuan, usia 47 tahun, penduduk Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
15. Pasien nomor 3094, an. NA, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 2933. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD dr. R. Soedjono Selong dan Puskesmas Suralaga;
16. Pasien nomor 3095, an. MA, laki-laki, usia 26 tahun, penduduk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD dr. R. Soedjono Selong dan Puskesmas Suralaga;
17. Pasien nomor 3096, an. Z, perempuan, usia 64 tahun, penduduk Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
18. Pasien nomor 3097, an. MS, laki-laki, usia 18 tahun, penduduk Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
19. Pasien nomor 3098, an. BA, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD H.L. Manambai Abdulkadir.

Hari Sabtu terdapat penambahan 11 orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu :

1. Pasien nomor 1663, an. S, perempuan, usia 36 tahun, penduduk Desa Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Pasien nomor 2273, an. LLS, perempuan, usia 38 tahun, penduduk Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima;
3. Pasien nomor 2582, an. S, laki-laki, usia 42 tahun, penduduk Desa Lingsar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;
4. Pasien nomor 2878, an. AP, perempuan, usia 68 tahun, penduduk Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
5. Pasien nomor 2879 an. DR, laki-laki, usia 22 tahun, penduduk Desa Labuapi, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
6. Pasien nomor 2931, an. HS, laki-laki, usia 41 tahun, penduduk Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
7. Pasien nomor 2933, an. RA, perempuan, usia 35 tahun, penduduk Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
8. Pasien nomor 2934, an. SP, perempuan, usia 34 tahun, penduduk Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
9. Pasien nomor 2936, an. U, laki-laki, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
10. Pasien nomor 3004, an. BAKJ, perempuan, usia 1 tahun, penduduk Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
11. Pasien nomor 3012, an. HM, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Desa Gegelang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Sekda NTB sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas NTB, Lalu Gita Aryadi mengingatkan. pandemi Covid-19 ini tidak akan pernah berakhir apabila tidak disertai peran serta dari semua elemen masyarakat.

“Vaksin paling efektif untuk mencegah penularan wabah ini adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan, yakni perilaku 3 M (mengenakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Inilah cara paling efektif yang bisa menekan tingkat penularan dan kematian akibat Covid-19 di semua lapisan masyarakat,” kata Lalu Gita Aryadi.

Rr/AYA

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119.

Provinsi NTB karena menjadi yang pertama dan satu-satunya provinsi yang mencanangkan Kampung Keluarga Berkualitas di Posyandu Keluarga

LOTIM.lombokjurnal.com –

Program unggulan NTB Gemilang Posyandu Keluarga mendapat apresiasi Kepala Pusat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia, dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K).

dr Hasto mendukung dan siap mewujudkan Posyandu Keuarga. Pogram unggulan NTB Gemilang ini akan menjadi magnet bagi BKKBN di seluruh Indonesia, agar lebih efektif dan efisien membina keluarga dari bayi hingga lansia.

“Kami sangat mendukung dan kami siap untuk mewujudkan posyandu keluarga dalam hal ini di NTB yang sudah luar biasa, dan nantinya akan kita ekplorasi ke provinsi-provinsi lainnya,” ujar dr. Hasto.

Hal tersebut disampaikan dr. Hasto ketika memberikan sambutan pada acara Pencanangan Kampung Keluarga Berkualitas sekaligus menyosialisasikan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Keluarga Berencana di Kantor Desa Embung Kandong, Kecamatan Terara, Sabtu (19/09/20).

Selain itu, dr. Hasto juga memuji Provinsi NTB karena menjadi yang pertama dan satu-satunya provinsi yang mencanangkan Kampung Keluarga Berkualitas di Posyandu Keluarga.

Hal ini merupakan upaya mengintegrasikan masalah kesehatan, sosial, ekonomi bahkan buruh ilegal di dusun atau desa tersebut.

“Sebetulnya masalah bisa selesai karena semua kita integrasikan di dalam posyandu itu. Ada masalah keluarga balita, keluarga remaja, dan keluarga lansia,” jelasnya.

Hasto kemudian meresmikan Kampung Berkualitas “Sinar Mulya”, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wakil Gubernur NTB karena posyandu di NTB menjadi Posyandu Keluarga, dan bersinergi dengan kampung KB yang diinisiasi oleh BKKBN.

“Mudah-mudahan Ibu Wakil Gubernur beserta jajarannya dan masyarakat NTB bisa terhindar dari Covid-19,” harap dr Hasto.

BACA JUGA;

Posyandu Keluarga, Melayani Bayi Hingga Lansia dan Jadi Pusat Edukasi

Angin segar

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengapresiasi Desa Embung Kandong sebagai salah satu desa yang merespon positif kebijakan dan program-program unggulan Pemerintah Provinsi NTB. Dan dengan sigap melaksanakan program tersebut hingga tingkat desa.

“Desa Embung Kandong ini bukan Desa biasa. Segala sesuatu yang positif itu mudah didorong di sini, tadi disampaikan bank sampah, kemudian juga pembinaan keluarganya, posyandunya, semuanya itu insya Allah bisa dengan mudah didorong di sini,” jelas Umi Rohmi sapaan akrabnya.

Menurutnya dengan hadirnya kampung KB membawa angin segar untuknya, karena dengan hal tersebut mampu mengedukasi masyarakat terkait bank sampah dan program unggulan NTB Gemilang lainnya.

“Kampung KB ini gampang sekali diintervensi, karena sudah ada treatment di situ, ada edukasi di situ, sehingga kalau kita masukin bank sampah cepat menyesuaikan, kita masukkan program-program lain juga cepat menyesuaikan,” tutur Umi Rohmi.

Umi Rohmi kemudian meresmikan Posyandu Keluarga di Kabupaten Lombok Timur. Ia berharap seluruh posyandu di Lombok Timur mampu menjadi posyandu keluarga bisa melayani bayi hingga lansia.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Kepala Dinas PMPD Dukcapil Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, beserta jajaran Forkopimda.

HmsNTB

Posyandu Keluarga adalah terobosan pertama di Indonesia dan akan diterapkan di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia

LOTIM.lmbokjournal.com –

Posyandu keluarga merupakan terobosan dalam menanggulangi masalah kesehatan berbasis pendekatan keluarga. Posyandu keluarga tidak hanya melayani Ibu dan bayi namun juga melayani remaja dan lansia.

“Edukasinya melalui Posyandu, jadi Posyandu kita akan menjadi pusat edukasi, Posyandu kita akan melayani dari bayi sampai lansia,” ujar Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa Umi Rohmi.

Wagub menyampaikan itu saat memberikan sambutan sekaligus meluncurkan posyandu keluarga di Desa Embung Kandong, Kecamatan Terara, Lombok Timur, Sabtu (19/09/20).

Pembangunan berbasis desa ini menjadi andalan Pemprov NTB, sehingga diperlukan sinergitas segala pihak terlebih kepala desa.

“Kepala Desa yang di bawah binaan bapak Camat ini menjadi kunci di dalam membangun desa kita, membangun Lombok Timur, membangun NTB,” tambah Umi Rohmi.

Umi Rohmi menilai Desa Embung Kandong sebagai desa yang luar biasa, menerima dan merespon hal positif dengan sigap.

“Desa Embung Kandong ini bukan Desa biasa, segala sesuatu yang positif itu mudah di dorong di sini, tadi disampaikan bank sampah, kemudian juga pembinaan keluarganya, posyandunya, semuanya itu insya Allah bisa dengan mudah didorong di sini,” ungkap Umi Rohmi

Lebih jauh, Umi Rohmi mengatakan, Provinsi NTB menjadi provinsi pertama yang mengeluarkan Peraturan Daerah Penanggulangan Penyakit Menular. Hal ini merupakan wujud kasih sayang pemerintah untuk menjaga masyarakat dari virus corona.

“Jangan dilihat Perda ini kemudian dilihat dari dendanya, jadi denda ini hajatnya adalah untuk bagaimana agar masyarakat kita semua pakai masker kalau di luar rumah, karena pandemi ini belum selesai dan kita tidak tahu kapan selesainya, selesainya adalah kalau vaksin sudah ditemukan,” ucap Umi Rohmi.

Dikatakan, langkah yang paling tepat dan bijak untuk saat ini, ialah memanfaatkan vaksin yang sudah ada, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

“Wujud kasih sayang kita adalah dengan menggunakan masker,” ucap Umi Rohmi.

BACA JUGA;  BKKBN Pusat Apresiasi Posyandu Keluarga

Perda Nomor 7 Tahun 2020 Penanggulangan Penyakit Menular ini  harus berbasis desa, sehingga seluruh masyarakat dapat kompak mematuhinya.

“Karena tidak mungkin hanya Kabupaten saja atau bahkan Provinsi, tidak mungkin kalau tidak berbasis Desa, InsyaAllah mari kita melakukan amalan terbaik saat ini, menggunakan masker, menghindari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dari bahaya,” ungkapnya.

Kampung KB

Menurut Umi Rohmi, hadirnya kampung KB sangat membahagiakan, sebab dapat diintegrasikan dengan program-program lainnya salah satunya bank sampah.

“Kampung KB ini gampang sekali diintervensi, karena sudah ada treatment di situ, ada edukasi di situ, sehingga kalau kita masukin bank sampah cepat menyesuaikan, kita masukkan program-program lain juga cepat menyesuaikan,” urai wagub.

Umi Rohmi menyampaikan, Pemerintah Provinsi NTB sangat bangga dengan program BKKBN tersebut.

“Ini Insya Allah dengan sinergi, tidak ada yang sulit, dengan sinergi yang baik Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta’ala yang terpenting doa dan ikhtiar itu kita jalankan,” tuturnya

Terakhir, dengan diluncurkannya Posyandu Keluarga di Kabupaten Lombok Timur, diharap seluruh posyandu di Lombok Timur menjadi Posyandu Keluarga, bisa melayani bayi sampai dengan lansia.

“Terima kasih sekali lagi untuk BKKBN, Kepala BKKBN terima kasih banyak, sudah berapa kali ke NTB, mudah-mudahan ini semua membawa berkah,” tutupnya.

Kepala BKKBN RI DR (HC) dr. Hasto Wardoyo, SpOG (K) menyampaikan apresiasinya terhadap Pemprov NTB atas terobosan Posyandu Keluarga.

Hasto menerangkan, Posyandu Keluarga adalah terobosan pertama di Indonesia dan akan diterapkan di seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia.

HmsNTB