Komnas HAM telah menyelesaikan pemantauan dan penyelidikan pengaduan warga terkait dengan sengketa lahan di KEK Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com –

Upaya menuntaskan masih adanya lahan enclave di proyek pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika, komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Haspara, mempertemukan pihak pemerintah, ITDC dan masyarakat, di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Rabu (14/10/20).

Pertemuan itu dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kapolda NTB, Irjen Pol. Mohammad Iqbal, pihak ITDC dan masyarakat pemilik lahan yang masih bersengketa.

Pertemuan tersebut dalam rangka pemaparan temuan dan rekomendasi dari Komnas HAM. Dimana nantinya hasil dari investigasi Komnas HAM ini, akan disampaikan kepada Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Direktur Utama PT ITDC, dan tim teknis penyelesaian percepatan permasalahan lahan di Mandalika.

Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi mengatakan, hasil dari rekomendasi yang dibacakan Komnas HAM akan dibagikan kepada seluruh pihak, baik ITDC, Gubernur, kuasa hukum termasuk kepada para pihak yang menyampaikan pengaduan.

“Rekomendasi dari Komnas HAM ini juga akan disampaikan kepada lembaga-lembaga pemerintah yang kompeten, sehingga untuk selesainya permasalahan ini sangat diharapkan komitmen kita semua, untuk melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan,” ujar Sekda.

Sekda berharap pihak pengadu juga bisa segera untuk menyiapkan kelengkapan bukti alas hak tanah yang dipermasalahkan.

“Mudah-mudahan dalam tenggat waktu yang telah ditentukan, kita sama-sama dapat memenuhinya dengan sebaik-baiknya. Atas nama Pemerintah Provinsi NTB kami sampaikan terimakasih,” kata Sekda.

Beberapa lahan harus dibayar oleh ITDC

Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal mengatakan,  pihaknya prinsipnya menghormati dan akan menindaklanjuti hasil dari rekomendasi Komnas HAM dengan sebaik-baiknya.

“Prinsipnya Polda akan dengan sebaik-baiknya menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, terimakasih banyak untuk ketertiban dan maaf kalau misalnya ada ketidaknyamanan,” tutupnya.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Haspara mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pemantauan dan penyelidikan pengaduan warga terkait dengan sengketa lahan di KEK Mandalika.

Beka memaparkan, temuan Komnas HAM ada beberapa bidang lahan yang memang harus dibayar oleh ITDC.

Kemudian ada juga bidang-bidang lahan yang harus dilengkapi bukti-buktinya oleh pengadu, untuk kemudian disahkan dan sandingkan dengan data atau bukti yang dimiliki oleh ITDC.

Dijelaskan Beka, ada lahan yang memang secara kuat dimiliki oleh ITDC, setelah disandingkan dengan data atau dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh warga masyarakat itu secara garis besar.

Untuk 15 orang pengadu dengan 17 bidang lahan berdasarkan hasil pemantauannya maka rekomendasi Komnas HAM adalah meminta kepada Gubernur untuk dapat menjalankan fungsinya dalam soal pemulihan korban.

“Kita minta pendekatan yang ada harus berbasis Hak Asasi Manusia, artinya mengedepankan harkat dan mertabat manusia tidak menggunakan pendekatan keamanan,” pintanya.

Ketika ada pelanggaran yang besar, lanjut Beka, maka Komnas HAM akan berkoordinasi dengan pihak yang lebih tinggi, supaya menjadi atensi semua pihak.

“Kita punya mekanisme dengan kepolisian, dengan ITDC pun demikian. Ketika ada laporan pelanggaran oleh ITDC, tentu Komnas akan menindaklanjuti baik dengan cara menegur langsung ITDC, maupun juga dengan komunikasi dengan atasannya,” tutup Beka.

Rr/HmsNTB

Produk lokal khususnya kopi kebutuhannya cukup tinggi di hotel maupun restoran. Sehingga hal tersebut perlu direkomendasikan agar menggunakan  produk lokal

MATARAM.lombokjournal.com –

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) NTB hingga kini masih minim, baru mencapai sekitar 10  persen.

Sebenarnya telah ada Peraturan Gubernur (Pergub) bela beli produk lokal yang disahkan beberapa bulan lalu. Bahkan sejumlah hotel, restoran, pemerintahan dan stakeholder terkait diminta menyerap produk lokal.

Ketua Asosiasi UMKM NTB, Haris Andi Baso Ence mengakui serapan produk UMKM untuk di perhotelan maupun restoran sangat kecil.

Karena memang UMKM yang belum siap dan tidak bisa memenuhi standar.

Untuk itu titik tengahnya adalah memberikan pembinaan kepada UMKM agar mampu memenuhi standar yang diinginkan.

“Masih belum banyak masuk ke hotel-hotel, paling hanya 10 persen saja. Jadi pemerintah harusnya menghubungkan antara investor di perhotelan dengan UMKM yang ada, apa standar diinginkan oleh investor,” kata Haris Andi Baso Ence, Rabu(l4/10/20).

Nantinya akan dibimbing UMKM untuk membuat produk-produk yang diminta sesuai standar mereka.

“Pergub memang sudah ada, hanya tinggal dijalankan saja. Maka dari itu diharapkan Gubernur bisa memanggil investor, terutama di kawasan ITDC agar dihubungkan dan dipertemukan,” terangnya.

“Kita diberitahukan kebutuhannya seperti apa, kemudian ada tidak yang bisa produksi  UMKM disini, itu sebenarnya yang kita harapkan,” jelasnya.

Menurut Haris, sekarang ini para UMKM bergerak sendiri –sendiri, dan itu pun hanya pengusaha besar saja.

Sedangkan yang kecil tidak dilirik dan tidak  diperhitungkan. Justru lebih banyak mendatangkan produk dari Bali yang masuk ke hotel-hotel.

“Banyak produk yang dari Lombok kemudian masuk ke Bali dan diolah disana, tapi masuk lagi ke Lombok. Salah satunya kopi, itu banyak dari luar dan tidak menggunakan produk lokal,” ungkapnya.

Lebih lanjut, produk lokal khususnya untuk kopi sendiri kebutuhannya cukup tinggi di hotel maupun restoran. Sehingga hal tersebut perlu direkomendasikan agar menggunakan  produk lokal.

“Beberapa memang  ada yang pakai produk lokal, tapi kita harapkan semua bisa di serap jangan kopi saja. Produk lainnya juga,” pungkasnya

Aya

Dengan menggunakan rumah tunnel petani akan lebih cepat memproduksi hasil garam dan kwaliitas baik dan tidak tergantung musim tetap bisa memproduksi

MATARAM.lombokjournal.com –

Dinas Perikanan dan Kelautan akan melakukan pilot project ‘rumah tunnel’ garam melalui bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini guna meningkatkan kualitas hasil produksi petani garam di Nusa Teggara Barat tahun ini,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB, Yusron menyatakan, rumah tunnel ini adalah satu  tehnologi untuk meningkatkan kualitas garam itu sendiri.

“Rumah tunnel itu ibaratnya pada lahan garam itu kita tutupi dengan kertas membrane, istilahnya menggunakn plastik tertentu yang punya kriteria  UV. Disitu prosesnya dinamai dengan tunnel garam,” ujar Yusron, Rabu (14/10/20).

Dikatakan, dengan menggunakan rumah tunnel petani akan lebih cepat memproduksi hasil garam dan kwaliitas baik dan tidak tergantung musim tetap bisa memproduksi. Seperti diketahui produksi garam NTB untuk kualitasnya masih kurang karena adanya bahan baku yang kadar air.

“Faktornya adalah bahan  baku airnya sendiri, kadar garamnya kurang. Masyarakat kita melakukun budi daya garam secar turun temurun pada lokasi tertentu. Kualitas air lautnya kurang NHCL nya selain itu cara  cara bertani garamnya belum menggunakan  tehnologi yang memadai,” terangnya.

Dengan adanya pilot project di petani garam yang ada di Jerowaru, Praya Timur dan Sekotong,  diharapkan petani garam bisa meningkatkan kwalitas garamnya.

“Kualitas dari garam itu bisa ditingkatkan, kalau sudah kualitasnya baik tentu proses Standar Nasional Indonesia (SNI) nya akan bisa berjalan lancar,” terang Yusron.

Nantinya untuk proses SNI akan diselesaikan oleh Dinas Perindustrian melalui Badan POM dan setelah itu tentu ada izin edar.

“Kaitan dengan itu kita mendorong supaya SNI dimiliki tentu persyaratannya tadi kualitasnya memadai,” tandasnya.

Aya

Pemprov NTB sudah lebih awal mengeluarkan aturan mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja formal hingga informal

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr.H.Zulkieflimansyah meningkatkan sinergi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Provinsi NTB dalam melindungi pekerja di tengah pandemik virus corona (COVID-19).

“Seluruh pekerja di daerah kita harus diberikan kenyamanan. Semuanya harus diberikan jaminan sosial,”u ngkap Gubernur saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (13/10/20).

Tak hanya pekerja, Atlet juga harus diberikan jaminan sosial. Karena atlet menjadi paling rentan kecelakaan dalam melakukan bakatnya.

Bagaimanapun, atlet banyak memberikan kontribusi untuk daerah.

“Tak hanya pekerja, tapi juga atlet, seluruh masyarakat harus kita layani secara merata,” tambah Gubernur yang populer disapa Bang Zul tersebut.

Bang Zul meminta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB secara aktif sosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB nomor 51 tahun 2020 tentang kewajiban kepesertaan program jaminan sosial bagi pekerja sosial ketenagakerjaan bagi pekerja di sektor formal, informal, termasuk pegawai kontak dan honor dan guru tidak tetap (GTT) dilingkup Pemerintah Daerah.

“Alhamdulillah sudah ada Pergubnya, itu semua kita lakukan untuk memberikan perlindungan sosial serta menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak,” ujar Gubernur.

Kepala BPJamsostek Cabang NTB Adventus Edison Souhuwat mengatakan BPJamsostek bersama Disnakertrans NTB terus gencar mensosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 51 Tahun 2020 tersebut.

Dengan harapan, seluruh masyarakat merasakan keberadaan negara dalam memastikan seluruh masyarakat terlindungi.

“Undang-Undang ini membuktikan Negara hadir untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali, terlindungi program jaminan sosial,” kata Edison.

Edison menyampaikan apresiasi kepada Pemprov NTB yang telah secara sadar, peduli dan patuh memberikan perlindungan kepada masyarakat NTB meski dalam kondisi pandemik Covid-19 yang dampaknya masih terasa.

“Ini sebagai wujud penghargaan kepada pekerja dan pastinya perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan meninggal dunia jika dialami oleh pekerja sudah menjadi tanggungan BPJamsostek,” kata Edison.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) provinsi NTB, Dra.T Wismaningsih Drajadiah mengatakan, Pergub No.51 tahun 2020 yang sudah di tandatangani oleh Gubernur NTB Dr.H.Zulkiflimansyah pada tanggal 10 September 2020 lalu menjadi bukti Pemrov NTB selalu ada untuk pekerja/buruh di NTB.

“Kita optimis, Pergub No.51 ini menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah selalu ada untuk masyarakat,” ungkapnya.

Wismaningsih melanjutkan, jauh sebelum undang-undang Omnibus law hadir, Pemprov NTB sudah lebih awal mengeluarkan aturan mengenai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja formal hingga informal.

“Jauh sebelum Omnibus law, Pemprov NTB sudah lebih dulu memberikan perhatian serta kenyamanan kepada pekerja di Provinsi NTB,” ujarnya.

Bahkan, Pergub No.51 tahun 2020 tersebut telah dirasakan oleh masyarakat NTB. Ia bercerita, Salah satunya pegawai honorer di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB, mengalami kecelakaan kerja akibat ledakan tangki saat bekerja sebagai operator alat berat.

“Alhmdulillah, hanya berselang tujuh hari di daftarkan sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, dia langsung mendapatkan pelayanan pengobatan sepenuhnya dari rumah sakit,” tambahnya.

Terhitung hingga saat ini, sebanyak 3.756 pegawai Non PNS sudah terdaftar sebagai anggota BPJS ketenagakerjaan provinsi NTB.

“Sesuai Pergub, pelayanan serta perlindungan harus diberikan secara merata,” ujarnya.

Selain itu, Salah satu atlet PON XX 2021 KONI NTB, I Ketut Mediasta yang mengalami kecelakaan saat sedang melakukan latihan bersama balap motor di Sirkuit Selagalas beberapa waktu lalu mengaku bersyukur telah menjadi anggota BPJAMSOSTEK di provinsi NTB.

“Saat latihan, pundak sebelah kiri saya mengalami patah tulang, syukur saya sudah terdaftar sebagai anggota BPJAMSOSTEK, jadi pembayaran kesehatan sepenuhnya telah ditanggung,” ungkapnya penuh bangga.

Ia mengaku, dengan BPJAMSOSTEK yang sudah menjadi Pergub tersebut membuatnya semakin semangat untuk berlatih.

“Saat sembuh nanti, saya ingin langsung latihan, saya harus memberikan yang terbaik untuk NTB,” pungkasnya saat ditemui dirumah sakit Bhayangkara provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Revitalisasi Posyandu dilakukan agar edukasi tentang dasar-dasar permasalahan masyarakat dapat teratasi

LOTIM.lombokjournal.com –

Posyandu Keluarga di Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Lombok Timur diluncurkan Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah, Selasa (13/10/20).

Wagub sekaligus memantau penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan yang sedang berlangsung.

Di Desa Mendana Raya, nampak masyarakat sibuk memeriksa kesehatan. Sebagian lagi terlihat menunggu giliran. Semuanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker hingga menjaga jarak.

Seperti biasa, Posyandu keluarga melayani pelayanan kesehatan kepada anak, ibu, remaja, hingga lansia. Masyarakat nampak antusias dengan keberadaan posyandu keluarga tersebut.

Wagub menyampaikan, permasalahan yang bisa dideteksi oleh posyandu keluarga tidak hanya soal kesehatan. Melainkan juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkonsultasi dan mendapatkan edukasi tentang semua hal di masyarakat.

“Kita hajatkan posyandu keluarga ini menjadi pusat edukasi berbagai kebutuhan masyarakat,” ungkap Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi tersebut.

Menurutnya, Revitalisasi Posyandu dilakukan agar edukasi tentang dasar-dasar permasalahan masyarakat dapat teratasi.

Seperti, edukasi penanganan ibu hamil dan tumbuh kembang anak, edukasi bahaya narkoba kepada milenial, edukasi buruh migran kepada usia produktif, hingga edukasi masalah gizi kepada lansia.

“Kita optimis, dengan Posyandu keluarga, masalah kesehatan, sumber daya manusia hingga lingkungan bisa kita atasi bersama,” tambah Umi Rohmi di hadapan Bupati Lombok Timur yang juga hadir pada kesempatan tersebut.

Cucu Pahlawan Nasional tersebut meminta, Posyandu keluarga di Lombok Timur harus tetap diperbanyak. Dengan Posyandu Keluarga, seluruh keluhan masyarakat mampu diatasi dari dusun.

“Jika seluruh desa dan dusun sudah terbentuk Posyandu keluarga, kita yakin, Posyandu keluarga tersebut tidak hanya mengatasi masalah kesehatan, tapi mampu meningkatkan IPM,” ungkap wagub.

Posyandu Keluarga 200

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmi berjanji akan menambah jumlah Posyandu keluarga di Lombok Timur. Ia menargetkan, hingga akhir 2020, setengah dari jumlah Posyandu akan direvitalisasi menjadi Posyandu keluarga.

“Jumlah posyandu di Lombok Timur ini ribuan, yang sudah menjadi posyandu keluarga baru 200, kami akan terus perbanyak, mohon bimbingan ibu Wagub,” ujar Sukiman.

Sukiman bercerita, kesadaran masyarkat tentang pentingnya posyandu keluarga sudah mulai terasa, itu semua dibuktikan dengan kepala desa yang datang menyampaikan keinginannya untuk merevitalisasi Posyandu di desa setempat.

“Posyandu keluarga ini sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Alhamdulillah,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Desa Mendana Raya, Suparman, mengaku bangga atas kehadiran Wakil Gubernur dan Bupati Lombok Timur. Terlebih, kehadiran wagub meresmikan secara langsung Posyandu keluarga di desanya.

“Mewakili masyarakat desa Mendana Raya, saya ucapkan terimakasih kepada ibu wagub dan pak bupati yang telah menyempatkan waktu melaunching Posyandu keluarga di desa kami,” ungkap kades.

Posyandu keluarga ini, lanjut Suparman, memudahkan masyarakatnya dalam konsultasi berbagai permasalahan. Ia mengaku, masyarakat sudah sadar tentang pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

“Dulu masyarakat kami banyak yang memberikan ASI kepada anaknya di pinggir jalan, Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi, itu semua berkat posyandu keluarga,” ungkap kades yang terkenal humoris tersebut.

Suparman meminta, dukungan dari Pemprov NTB serta kabupaten Lombok timur terus ditingkatkan, terutama faktor pendukung suksesnya Posyandu keluarga tersebut.

“Mohon bimbingan dan bantuan dari Pemprov NTB dan Pemkab Lotim,” ungkapnya.

Sementara itu, Murni (65) mengaku senang dengan adanya Posyandu keluarga tersebut. Perempuan yang sudah lanjut usia ini mengucapkan terimakasih kepada pemerintah desa hingga Pemprov NTB.

“Bagus ini, selain mengantar cucu saya, saya juga bisa Posyandu,” ungkapnya sambil mengacungkan jempol.

Rr/HmsNTB

Umi Rohmi itu mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi dalam melindungi dan membantu Anak Pekerja Migran (APM)

LOTIM.lombokjournal.com –

Maraknya Pekerja Migran masih menjadi tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTB.

Bukan hanya masalah kesiapan dan keahlian pekerja atau buruh migran sebelum bekerja keluar negeri, namun juga terkait anggota keluarga yang ditinggalkan.

Keluarga terutama anak tentu membutuhkan perhatian lebih selama ditinggalkan orang tuanya yang tengah mencari nafkah keluar negeri. Di sinilah kehadiran pemerintah bersama LSM dan organisasi lainnya sangat penting perannya dalam membantu tumbuh kembang anak.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyampaikannya saat menjadi keynote speaker pada acara Closing Program Peduli di NTB melalui telekonferensi di Kediaman Wagub, Selasa (13/10/20).

Kegiatan “Berbagi Peran Untuk Keberlanjutan  Program Peduli Sub Pilar Anak Pekerja Migran di NTB” ini merupakan inisiasi dari Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB.

Wagub mengakui, pekerja migran hingga saat ini masih menjadi PR besar di NTB. Sehingga, persoalan ini harus diatasi dari hulu ke hilirnya.

Edukasi juga menjadi hal yang paling terdepan dalam menuntaskan permasalahan tersebut.

“Itulah mengapa Pemerintah Provinsi NTB menginisiasi program unggulan yang namanya Posyandu Keluarga. Program ini kita hajatkan agar edukasi terhadap berbagai permasalahan, baik itu masalah kesehatan maupun masalah sosial yang kita alami di NTB, bisa kita masukkan melalui Posyandu,” ungkapnya.

Dengan kehadiran Posyandu Keluarga, Wagub yakin banyak permasalahan mendasar yang dapat diselesaikan. Ia berharap keberadaan Posyandu Keluarga di NTB dapat terus ditingkatkan.

“Sehingga pembangunan program itu bukan untuk pemerintah tetapi wujudnya sejatinya untuk masyarakat itu sendiri,” tambahnya.

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi itu mengajak semua pihak terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melindungi dan membantu Anak Pekerja Migran (APM).

Pemerintah disebutnya tak bisa bekerja sendiri, melainkan butuh bantuan seluruh kalangan dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di daerah.

“Mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh SANTAI ini ada keberlanjutannya dan kemudian kita terus-menerus melakukan kolaborasi sinergi yang sebaik-baiknya, saling mengisi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing,” pungkasnya.

Senada dengan Wagub, Direktur Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) Jawa Timur, Anwar Solihin berharap, semakin banyak kalangan yang turut ambil andil dalam memperhatikan APM. Dengan ini, APM tetap terus mendapat perhatian dari banyak pihak.

“Bagaimana kemudian bisa kita pastikan semua pihak mengambil peran, bagaimana teman-teman dari OPD mengambil peran, dan juga CSO, LSM lainnya mengambil peran dalam melanjutkan Program Peduli yang diinisiasi oleh SANTAI ini,” ujarnya.

Saat ini, ada empat provinsi yang menjalankan program untuk penanganan APM. Empat daerah tersebut yakni, Jawa Timur, Jawa Barat, NTB dan juga NTT.

“Kami ingin menekankan bahwa kelompok masyarakat marginal termasuk APM, seharusnya sekali lagi menjadi kewajiban negara, kewajiban pemerintah, kewajiban OPD. Karena itu teman-teman LSM melakukan tapi pasti akan sangat terbatas baik dari segi waktu maupun sumber daya lainnya,” tutup Anwar.

Sebelumnya, Dodi Sukmayanto selaku Tim Program Peduli dari Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB mengatakan jika awalnya Program Peduli menyasar dua desa di Kabupaten Lombok Timur, tepatnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

Hadirnya Program Peduli kemudian diharapkan dapat memberikan peluang baik bagi anak-anak pekerja migran di NTB.

“Sampai dengan tahun ini, SANTAI mengembangkan kemudian program ini di empat desa, tiga desa di Kabupaten Lombok Timur dan satu desa di Kabupaten Lombok Tengah,” jelasnya.

Kegiatan ini pun diharapkan dapat menghasilkan diskusi yang bisa membangun kerjasama dan sinergi yang baik kedepannya.

“Kami Yayasan Tunas Alam Indonesia sangat mengapresiasi kepada kita semua, terutama Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten yang ada di NTB, bapak ibu dan rekan yang luar biasa dalam mengawal dan mengembangkan kegiatan yang ada di desa masing-masing,” tutur Dodi.

Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI) NTB sendiri merupakan salah satu CSO mitra pelaksana Program Peduli di NTB di bawah lembaga payung LPKP Jawa Timur bersama dengan The Asia Foundation dan didukung Pemerintah Australia berkolaborasi dengan Lembaga Mitra Pelaksana (CSO) yang bekerja di wilayah Jawa Timur, NTB, dan NTT.

Dalam kegiatan diskusinya, SANTAI turut pula menghadirkan Kepala DP3P2AKB Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Lombok Timur dan Akademisi Universitas Mataram.

Rr/HmsNTB

Bang Zul ini akan mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk membahas tentang Undang-undang Omnibus law ini dan akan segera dilaporkan ke Pemerintah Pusat

MATARAM.lmbokjournal.com –

Massa yang tergabung dari elemen mahasiswa dan ormas mendatangi Kantor Gubernur NTB, Selasa (13/10/20).

Ini merupakan aksi massa yang teus melakukan penolakan Undang-undang Omnibus law, yang hingga kini terus berlanjut, penolakan mulai dari mahasiswa hingga ormas, tak terkecuali di NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah langsung menemui massa aksi dan berdialog di tempat. Dan di tengah terik matahari siang, Gubernur menerima tuntutan massa aksi dan berjanji akan berdiskusi serta menjembatani aspirasi semua elemen.

Sesuai arahan presiden, Gubernur yang kerap disapa Bang Zul ini akan mengumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda untuk membahas tentang Undang-undang Omnibus law ini dan akan segera dilaporkan ke Pemerintah pusat.

“Presiden meminta agar para gubernur menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat, termasuk dari teman-teman ini. Oleh karena itu, dalam dua atau tiga hari ini kami akan mengumpulkan tokoh, LSM, organisasi buruh, serta akademisi,” jelas Gubernur.

Bang Zul mengatakan, hal ini dilakukan untuk mendiskusikan dengan detail tentang undang-undang omnibus law agar dapat dipahami secara mendalam. Dirinya juga mengatakan, tidak segan akan memberi masukan kepada pemerintah pusat jika ditemukan kesalahan dalam undang-undang tersebut.

“Kita diskusikan secara detail, kami kasih masukan jika ada yang kurang (dalam uu omnibus law,red) mudah-mudahan ini menghasilkan kebaikan bagi kita semua, kami minta tolong serahkan masukkannya kepada kami kita diskusikan dalam dua tiga hari dan kemudian kita sampaikan hasilnya kepada presiden,” tutur Bang Zul.

Rr/HmsNTB

Geohazard bukanlah untuk ditakuti,, dan tugas kita mendidik masyarakat tentang itu

LOTIM.lombokjournal.com –

Rinjani Lombok UNESCO Global Geopark (UGGp) bekerjasama dengan Lushan UGGp, Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan webinar dengan tema “Living in Harmony with Geohazard”, Selasa (13/10/20).

Webinar itu bagian dari upaya pengurangan risiko bencana secara reguler, dan rangkaian dari kegiatan International Day for Disaster Risk Reduction (IDDR) 2020 in Rinjani,

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dalam kesempatan itu, menjelaskan ketika bencana gempa bumi di NTB tahun 2018, selama berbulan-bulan menjadi situasi yang kelam. Semua orang takut tidak tahu harus berbuat apa.

Dan secara geografis, NTB memang berada di wilayah dengan geohazard yang berpotensi bencana,

Hal ini yang harus dihadapi serta pelajari bagaimana masyarakat dapat hidup selaras dengan geohazard.

Menurut Wagub, kita tidak bisa menghindarinya dan adalah takdir kita. Geohazard bukanlah untuk ditakuti, Dan tugas kita mendidik masyarakat tentang itu.

“Teknologi adalah salah satu instrumen yang efektif untuk memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat kita. Kami berinisiatif mengembangkan aplikasi mobile bernama SIAGA NTB, agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang tanda potensi bencana, apa yang harus dilakukan untuk mengatasinya dan dapat didownload di Playstore dan Appstore,” ujar Wagub.

Umi Rohmi mengungkapkan, saat ini di NTB telah memulai kurikulum ramah-bencana dalam konten pendidikan untuk siswa di sekolah. Tujuan agar siswa mengenal potensi bencana, serta cara menghadapinya untuk menyelamatkan hidup mereka saat terjadi bencana.

Melalui Posyandu Keluarga

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga mengedukasi masyarakat tentang potensi bencana melalui Posyandu Keluarga tiap bulan.

Awalnya Posyandu hanya melayani kesehatan untuk bayi dan ibu, kini diperluas layanannya dengan memasukkan materi edukasi kebencanaan kepada seluruh anggota keluarga. Diharapkan, Posyandu Keluarga menjadi pusat pendidikan untuk mengatasi masalah kesehatan dan sosial.

“Banyak lagi cara yang bisa kita lakukan untuk mendidik masyarakat kita agar memahami dan menyadari potensi geohazard di tanah air kita, Misalnya kegiatan yang bermanfaat yang digagas oleh tim Geopark Rinjani ini, seperti kompetisi mahasiswa, seminar virtual, dan masih banyak lagi. Itu adalah inisiatif yang sangat kreatif dan mendidik. Kami sangat mengapresiasinya,” ujar Wagub.

Terakhir, Umi Rohmi menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, UNESCO, keynote speaker, dan semua pemangku kepentingan yang terlibat atas dukungan untuk menyukseskan acara tersebut.

“Semoga menjadi kontribusi besar bagi NTB untuk masa depan yang lebih baik, Rinjani adalah rumah kami, hidup kami, kita harus mencintai, memahami, dan memeliharanya untuk generasi masa depan kita,” kata Wagub.

Pemulihan sector Pariwisata

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R.M Manuhutu menyampaikan apresiasi atas kegiatan webinar yang diselenggarakan.

Kegiatan ini juga upaya pemulihan sektor pariwisata selama masa pandemi, khususnya di Wilayah NTB yang merupakan destinasi super prioritas.

Odo berharap, dengan peran kita di wilayah rawan bencana serta pandemi, menyadarkan orang pentingnya memahami resiko dan terutama bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

“Marilah kita terus berupaya mengurangi resiko bencana secara berkala, untuk menjamin keberlanjutan geopark melalui pertemuan hybrid pada hari pengurangan risiko bencana internasional, sukses selalu geopark rinjani,” ujarnya.

Kegiatan ini turut diikuti oleh Prof. Ainun Naim, Prof. Arif Rahman dari UNESCO, Kepala Jaringan Geopark China, Koordinator APGN dan Perwakilan Departement UGGP, Lushan China.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjurnal.com –

Rumah sakit Universitas Mataram (Unram) mengantisipasi membludaknya permintaan swab mandiri untuk kebutuhan umroh dan keberangkatan pekerja migran Indonesia ke luar Negeri

“Ya ,dua permintaan ini berpotensi memiliki daftar antrian cukup panjang karena kebutuhannya yang cukup tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar  Wakil Direktur rumah Sakit Unram, dr. Adnanto Wiweko pada Selasa (13/10/20).

Dijelaskan, saat ini untuk kebutuhan tes swab umroh  rumah sakit Unram memiliki kemampuan atau kapasitas maksimal 360 kali dalam satu hari. Hasil tes swabnya juga langsung akan diterbitkan  atau paling lambat 2 hari akan diumumkan.

Dijelaskannya,  jika nanti kebutuhannya meningkat seiring telah dibukanya ijin umroh ke luar negeri pada 1 November  maka pihak rumah sakit Unram akan menerapkan sistem antrian.

Kapasitas maksimal pelayanan tes mandiri di 4 laboratorim se Nusa Tenggara Barat, yaitu maksimal 400 kali tes dalam satu hari. Diharapkan, Pemerintah Daerah segera mengatur skema agar pelaksanaan ibadah umroh dan pemberangkatan pekerja migran indonesia berjalan lancar.

“Jika dilihat dari data penerimaan permintaan tes swab mandiri  periode Juli dan Agustus tercatat cukup banyak permintaannya  kondisi ini kemudian membuat pihak rumah sakit membuat sistem antri  namun september  terjadi permintaan penurunan yaitu 16 orang dalam satu hari hingga sekarang  perubahan tarif ini belum memiliki dampak terhadap adanya lonjakan tes swab mandiri,” jelas dr Wiweko.

Aya

Saat ini di dunia, madu yang paling terkenal madu New Zealand yaitu Manuka Honey. Tapi setelah diuji kandungannya masih lebih bagus Madu Trigona Lombok

KAYANGAN.lombokjournal.com –

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Teknologi Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset Inovasi Nasional (Kemenristek BRIN), Danang Rizki Ginanjar, dan Staf Khusus Bidang Mitra Luar Negeri dan Perguruan Tinggi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Dodi Pranata Wijaya, mengunjung petani madu trigona binaan LPPM Universitas Mataram di Desa Salut, Senin (12/10/20).

Kedatangan rombongan kementerian itu disambut Plt Bupati Lombok Utara H Syarifudin SH MH, didampingi oleh Plt Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Ir Hermanto, Kepala Bappeda Heryanto SP, Kepala Desa Salut Bahrudin.

Plt Bupati Lombok Utara H Sarifudin SH MH mengatakan, kedatangan stafsus kementerian memotivasi masyarakat desa dalam mengembangkan produk unggulan Madu Trigona.

Lebih lanjut dikatakannya, Madu Tigona menjadi produk unggulan budidaya pada aspek pertanian dan peternakan.

“Dulu pernah kita didampingi juga oleh NGO dalam pengembangan ini. Kedepannya, desa-desa lain bisa dikembangkan pula Madu Trigona sehingga dapat kita jadikan produk unggulan,” tuturnya.

Plt Bupati Lombok Utara itu menyampaikan langkah yang dilakukan pemda, bukan hanya kali ini tetapi sudah berjalan hampir dua tahun.

Kelompok ini awalnya dilakukan secara swadaya, bukan hanya di Desa Salut saja, tetapi di Sukadana dan Mumbul Sari.

Menjawab pertanyaan awak media terkait pemasaran hasil madu, Sarifudin menjelaskan, untuk saat ini kelompok menjualnya dengan cara biasa.

Karena permintaan banyak, dan mungkin ke depan dengan produksi yang besar harus betul-betul disiapkan pasar dengan matang.

Plt Bupati yang juga Wabup Lombok Utara itu berharap Pemerintah Pusat dan provinsi memberikan perhatian khusus kepada Lombok Utara.

Mengingat usia KLU baru 12 tahun, untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain.

Program Desa Berinoovasi

Stafsus Bidang Komunikasi dan Teknologi Kemenristek BRIN Dadang Rizki Ginanjar mengatakan jika dirinya bersama Stafsus Kemendes PDTT menginisiasi sebuah program yang baru saja di-launching pada bulan Agustus silam yaitu Program Desa Berinovasi.

“Desa Salut merupakan desa awal yang kami kunjungi. Kita ingin Desa Berinovasi membawa teknologi, kita ingin membawa terapan ilmiah. Bagaimana akademisi tidak hanya belajar dengan buku tapi belajar bareng dengan masyarakat di lapangan. Tripoholic, ada pemerintah, akademisi dan dunia bisnis,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskannya, saat ini di dunia, madu yang paling terkenal madu New Zealand yaitu Manuka Honey. Tetapi menurutnya, setelah diuji kandungannya masih lebih bagus Madu Trigona Lombok.

Karenanya, bagaimana cara mengemas supaya berkompetisi dengan madu New Zealand, mulai dari kualitas Packaging dan kuantitasnya sehingga nanti bisa menghasilkan 24 ton bahkan dua kali lipat.

Pada akhirnya bisa menyejahterakan masyarakat dan bisa mengekspor Madu Trigona Lombok ke luar negeri.

Di sela-sela kunjungannya, Stafsus Kemenristek BRIN menjawab pertanyaan awak media, apa yang bisa diterapkan di KLU. Dikatakan, perlu pembinaan swadaya masyarakat.

Menurutnya, dengan adanya swadaya bekerja bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan membuka pasar. Contohnya madu Lombok baik dari segi mutu.

“Kami di kementerian membuat inovasi desa yang di-launching pada tanggal 20 Agustus kemarin.  Bagaimana teknologi bisa tepat guna di desa-desa seluruh Indonesia,” terangnya

Dengan adanya swadaya masyarakat multipihak di Desa Salut maka menjadikan Desa Salut sebagai percontohan untuk Desa Berinovasi.

Nantinya madu di Lombok bisa dikonsumsi secara nasional bahkan internasional.

“Prospeknya saat ini sudah 5,9 ton per siklus, hampir 24 ton dalam setahun. Kalau kita perbanyak dengan teknologi, maka kita yakin madu di Desa Salut ini branding tropis madu ala Indonesia,” tandasnya.

Stafsus Bidang Mitra Luar Negeri dan Perguruan Tinggi Kemendes PDTT Dodi Pranata Wijaya menyampaikan harapannya, semoga Desa Salut menjadi salah satu desa binaan pilihan dari Program Desa Berinovasi, program dari Kemenristek BRIN dan Kemendes PDTT.

Pihaknya menyampaikan, dalam waktu dekat menteri akan berbicara testimoni desa-desa di Indonesia pada kancah international.

Menurutnya, pada kesempatan kali ini, pihaknya hadir sebagai tim asesmen Desa Berinovasi. Desa Salut sebagai desa binaan dalam pemberdayaan program.

“Kita berharap pada tahun 2021, madu trigona bukan hanya terkenal di nasional saja tetapi di kancah internasional,” harapnya.

Pihak LPPM Mataram mewakili Ketua LPPM Unram, Prof Muliartha menyampaikan, Desa Salut nantinya menjadi percontohan desa yang dikembangkan sebagai Desa Wisata Trigona.

Ada pula binaan terkait kopi, gula merah, yang hampir menghasilkan 10 ton per bulan. Ada pula black garlic sudah diekspor ke luar negeri.

Rangkaian acara berjalan lancar dilanjutkan dengan dialog bersama stafsus kementerian, Kepala Bappeda, Plt Kadis KPP dan para petani trigona dipandu Sekban Bappeda Yuni Kurniati MSi, dilanjutkan dengan kunjungan ke kampung lebah yang ada di Desa Sukadana, Bayan.

sas