Kerjasama VET ini sangat penting untuk meningkatkan SDM dan keterampilan

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyambut baik kerjasama yang terjalin antara Provinsi NTB dengan Northern Territory (NT), salah satu wilayah federal Australia.

Salah satu kerjasama tersebut yaitu di bidang pendidikan vokasi.

Gubernur  Zul memberikan sambutan pada kegiatan Delegasi Virtual yang berlangsung daring antara NTB dan Northern Territory, di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (19/11/20).

Kegiatan tersebut memperkenalkan dan menghubungkan pendidikan dan pelatihan kejuruan atau Vocational Education and Training (VET) dengan pemerintah Indonesia.

VET adalah pelatihan berbasis pekerjaan dan keterampilan yang dapat membantu peserta siap dalam bekerja dan juga terampil di bidang masing-masing.

Dengan pelatihan yang fleksibel dan dapat diikuti paruh waktu atau waktu penuh, VET juga memberikan sertifikat bagi para peserta dan diakui secara nasional.

Program ini diinisiasi oleh Department Tourism, Industry and Trade Northern Territory, memberikan kesempatan untuk melakukan magang ataupun pelatihan dalam upaya mengasah keterampilan praktis.

Beberapa fokus VET antara lain : seni, hiburan, olahraga, automotif, konstruksi bangunan, pelayanan masyarakat, pendidikan dan kesehatan, keuangan, perbankan, asuransi, komunikasi, mesin dan pertambangan, pariwisata, teknologi dan ilmu pengetahuan, bisnis dan lain sebagainya.

Gubernur mengatakan, Pemprov NTB memastikan dan juga mendukung program VET ini. Tak hanya itu Bang Zul juga mendukung kehadiran komunitas pelaku usaha dan investasi di daerah ini.

Sehingga gagasan untuk kerja sama antara NTB dan Northern Territory tak hanya sesuatu yang ditunggu-tunggu, tetapi juga dapat berjalan dengan baik.

Bang Zul berharap akses ke Australia segera dibuka kembali.

“Sehingga kami bisa mengirim pelajar kami, dan juga masyarakat Australia dapat berkunjung ke NTB, terlebih tahun depan NTB akan sangat sibuk karena kami akan jadi tuan rumah MotoGP”, ungkap Bang Zul.

Sehingga kerjasama VET ini  menurutnya sangat penting untuk meningkatkan SDM dan keterampilan,

“Jadi silakan kunjungi NTB, dan saya senang pernah tinggal di Northern Territory, terimakasih kerjasamanya dan mudah-mudahan kita bisa menjalin kerjasama Northern dan NTB”, tutup Gubernur.

Turut hadir dalam video daring tersebut, Mr. Mark Monaghan (Asisten Minister for International Education), Gulfan Afero (Consul of The Republic of Indonesia to the Northern Territory), Ms Bronwyn Robbins (Australia’s Consul-General in Makassar).

Rr/HmsNTB

Di Provinsi NTB ada program Posyandu Keluarga yang memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang sehat dan tangguh

MATARAM.lombokjournal.com —

Anak-anak dan generasi mendatang harus dilindungi dari aksi kekerasan dan radikalisme.

Salah satu benteng perlindungan tersebut yaitu ketahanan keluarga. Dari keluarga akan lahir anak-anak soleh, anak yang kreatif, anak yang mencintai Tanah Air, dan tidak mengedepankan egoisme.

Wakil Gubernur NTB Dr.Hj Sitti Rohmi Djalilah menekankan itu saat memberikan sambutan pada Forum Koordinasi Pelaksana Kebijakan Perlindungan Anak Korban Stigmatisasi dan Jaringan Terorisme yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Kamis (19/11/20).

“Jika dalam keluarga sudah terbangun etos kerja yang baik, cara berkomunikasi yang baik, InsyaAllah banyak masalah negeri ini bisa kita tangani bersama,” kata Wagub.

Wakil Gubernur mengemukakan sejumlah alasan kenapa anak perlu dilindungi. Pertama, anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga, diberikan perhatian yang baik, serta dijauhkan dari tindakan kekerasan, apalagi terjerumus ke terorisme.

“Anak merupakan anugerah yang dititip kepada kita semua, untuk dijaga dan diperhatikan dengan baik,” ungkap Wagub.

Menurutnya, ketahanan keluarga menjadi hal yang sangat penting, jangan sampai  dianggap remeh.

Di Provinsi NTB sendiri, ada program Posyandu Keluarga yang memiliki posisi strategis dalam membangun keluarga yang sehat dan tangguh.

Melalui Posyandu Keluarga, pemahaman masyarakat  tentang ketahanan keluarga akan semakin baik, karena ada edukasi tentang masalah-masalah lingkungan di desa masing-masing.

“Kita ingin seluruh program-program tersebut menyentuh masyarakat hingga ke desa-desa,”harap Umi Rohmi, sapaan akrabnya.

Alasan kedua mengapa anak perlu dilindungi, karena alasan filosofi bahwa ada jaminan dari negara yakni Pasal 28B (2) UUD 45 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan hak asasi adalah tanggungjawab Negara terutama pemerintah. Karena anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang maka harus dicegah bila ada hal hal yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak,” lanjut Wagub.

Untuk itu, upaya untuk melindungi anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu semua menjadi tanggung jawab bersama, mulai dari masyarakat terutama orangtua.

“Tanggungjawab pemerintah dan pemda adalah memberikan penanganan dengan cepat termasuk memberikan pengobatan terhadap fisik,  psikis dan sosial serta melakukan upaya pencegahan, juga penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Pendampingan psikologis pun diperlukan pada saat pengobatan, termasuk memberikan bantuan sosial jika anak dimaksud berasal dari keluarga tak mampu,” tambah Umi Rohmi.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerjasama dengan Dinas Permberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

Pelayanan disabilitas dan kesetaraan gender merupakan prioritas lintas sektor dalam kemitraan infrastruktur antara Indonesia dan Australia

MATARAM.lombokjournal.com –

Bus ramah disabilitas yang diluncurkan Pemprov NTB awal Oktober 2020 lalu, mendapat apresiasi dari Kementerian Perhubungan.

Hadirnya bus ramah disabilitas itu menggembirakan, karena secara khusus melayani penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak tersebut.

Dari luar negeri. bus ramah disabilitas mendapatkan apresiasi dari Kedutaan Besar Australia, yang disampaikan oleh First Secretary Infrastructure Department of Foreign Affairs and Trade  Australian Embassy Jakarta, Esther Ewagata.

Hadirnya transportasi publik yang melayani penyandang disabilitas dinilai sebagai kebijakan yang sangat baik. Hal itu dinilai menunjukkan penghormatan pada  keberadaan penyandang disabilitas.

Esther Ewagata mengatakan, pelayanan disabilitas dan kesetaraan gender merupakan prioritas lintas sektor dalam kemitraan infrastruktur antara Indonesia dan Australia.

Kedua belah pihak bekerjasama untuk memastikan semua orang termasuk penyandang disabilitas memiliki akses dan manfaat dari pengembangan infrastruktur.

“Kedutaan Besar Australia senang melihat Provinsi NTB mengawali inovasi penting untuk meningkatkan akses bagi penyandang disabilitas. Kami berharap kepemimpinan dan komitmen Gubernur dan Dinas Perhubungan NTB dapat menjadi contoh dan mendorong provinsi lain di Indonesia untuk mengikutinya,” kata Esther Ewagata, Kamis (19/11/20).

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB Drs. Lalu Bayu Windia, M.Si mengatakan, bus ramah disabilitas ini paling sedikit untuk pulau Lombok sebanyak dua unit. Di Pulau Sumbawa minimal akan disediakan sebanyak tiga unit.

Untuk bus ramah disabilitas yang ada di Kota Mataram sudah beroperasi melayani penyandang disabilitas. Di kabupaten/kota  lainnya akan terus dikembangkan di tahun 2021.

“Kita sudah mengadakan rapat di kabupaten/kota se Pulau Sumbawa, mereka beranggapan akan disumbang bus, sebenarnya tidak. Kita bilang kita tidak bagi-bagi bus, namun memastikan ada rute yang berjadwal pasti ke titik-titik dimana para penyandang disabilitas bisa dijemput atau bisa menunggu,” kata Lalu Bayu Windia.

Pengoperasional bus ini, pihak penyandang disabilitas yang memutuskan atau menentukan rute yang diinginkan. Penentuan rute juga akan disesuaikan dengan ukuran bus tersebut agar bisa lebih fleksibel melewati jalanan.

Intinya pelayanan kepada penyandang disabilitas menjadi perhatian pemerintah dan biayanya ditanggung oleh APBD.

Menurut Bayu, peluncuran bus ramah disabilitas  NTB Gemilang ini pada awal Oktober lalu, sangat monumental. NTB merupakan provinsi nomor dua di Indonesia, setelah Jawa Barat yang memiliki bus ramah disabilitas.

Secara teknis, satu unit bus mampu mengangkut 30 penumpang disabilitas, dengan rincian 10 kursi roda dan 20 nonkursi roda. Bus ramah disabilitas ini sangat memudahkan penyandang disabilitas untuk naik atau turun ke dalam bus.

Penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda tinggal memposisikan diri di depan pintu bus, karena ada lift khusus untuk membawa naik penumpang, tentunya dibantu juga oleh petugas.

Di dalam bus tersebut terdapat sabuk kursi roda dan tiang pegangan yang jumlahnya cukup banyak agar penumpang bisa berkendara dengan nyaman.

Rr/HmsNTB

  Melalui Aplikasi JKN, peserta memperoleh kemudahan layanan, kecepatan, dan kepastian proses tentang JKN-KIS

MATARAM.lombokjournal.com —

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghadirkan aplikasi Mobile JKN sebagai platform utama bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kenapa platform utama? Karena di aplikasi mobile ini peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memperoleh manfaat kemudahan, kecepatan, dan kepastian proses tentang JKN-KIS.

Penjelasan itu disampaikan Deputi Direksi i Bidang Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Arief Syaefudin, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (17/11/2020).

Aplikasi Mobile JKN merupakan Platform yang dirilis BPJS Kesehatan tahun2016, yang terus meng-upgrade fitur-fitur di dalamnya. Ini dilakukan agar para peserta dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat, terutama pada masa pandemi Covid-19 ini.

Beberapa fitur yang belum lama ini ditambahkan pada Mobile JKN adalah screening mandiri Covid-19, fasilitas konsultasi kesehatan online dengan dokter, cek jadwal operasi, dan informasi ketersediaan tempat tidur kosong atau ruang Intensive Care Unit (ICU) untuk pasien.

Ada pula fitur informasi tentang jumlah tagihan iuran untuk peserta mandiri, riwayat pendaftaran, fitur lokasi, screening riwayat kesehatan, artikel kesehatan, fitur pengaduan keluhan, pendaftaran autodebet, catatan pembayaran, pembayaran, riwayat pelayanan yang dapat dilihat pada fitur riwayat pendaftaran, dan cek virtual account .

Dari semua fitur tersebut, Arief sendiri paling mengunggulkan fitur kartu peserta berupa KIS Digital.

Ini karena dapat menjadi pengganti kartu fisik, sehingga peserta tidak perlu lagi pegang kartu JKN-KIS.

Arief menuturkan, dari semua fitur tersebut, informasi ketersediaan tempat tidur kosong paling banyak digunakan peserta. Sementara itu, fitur lain yang sering dibutuhkan peserta adalah informasi mengenai obat yang ditanggung JKN-KIS, serta ubah data.

“Khusus screening mandiri Covid-19 itu baru ya. Jadi misal kita pilih fitur tersebut, nanti akan dapat beberapa pertanyaan untuk dijawab. Setelah selesai menjawab maka akan muncul kesimpulannya. Kalau ternyata punya gejala atau keluhan, ya harus segera ke dokter,” ujar Arief.

Fitur itu, lanjut Arief, mengajak peserta untuk menjaga diri dan lebih berhati-hati kalau ternyata punya risiko tertular Covid-19.

Sementara itu, pada fitur tagihan iuran, dilengkapi juga dengan program relaksasi iuran. Program tersebut memberi keringanan pembayaran kepada peserta mandiri yang memiliki tunggakan lebih dari enam bulan.

“Peserta mandiri yang menunggak misal dua atau tiga tahun, bisa mengaktifkan kepesertaan kembali melalui fitur ini. Kemudian kalau bayar dua tahun sekaligus kan berat. Jadi bisa dilunasi enam bulan dulu, sisanya dicicil,” papar Arief.

Kemudian, dari pelayanan kesehatan, ada fitur antrean online. Fitur ini memudahkan peserta berobat ke fasilitas kesehatan (faskes), seperti klinik atau pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

“Kita bisa daftar dulu dari rumah. Dengan begitu, kita akan tahu berada di urutan berapa dan kira-kira datang kapan ke faskes,” ujar Arief.

Kabar baiknya, aplikasi tersebut juga sudah terkoneksi dengan antrean dari RS. Arief mengatakan, ke depan pihaknya akan menyiapkan fitur pindah segmen.

“Misal, peserta JKN-KIS perusahaan ingin diubah menjadi mandiri, tidak perlu lagi melalui kantor cabang atau Pelayanan Administrasi Melalui Whatsapp (Pandawa), tetapi bisa dengan Mobile JKN,” kata Arief.

Lebih lanjut dijelaskan, pihaknya ingin semua layanan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan di kantor cabang, bisa melalui Mobile JKN, terutama, pelayanan yang membutuhkan kirim dokumen.

“Inilah proses yang harus kami siapkan, misal laporan peserta yang sudah meninggal, pelaporan peserta pindah negara, dan sebagainya. Jadi dari kanal ke kanal saling terintegrasi,” ujarnya.

Kelebihan aplikasi Mobile JKN Lebih lanjut Arief menyatakan, salah satu kelebihan dari layanan aplikasi Mobile JKN adalah murah, karena hanya butuh paket data. Ukuran aplikasinya tidak terlalu berat, sehingga semua smartphone bisa mengunduhnya apalagi yang diproduksi satu atau dua tahun lalu.

“Namun, kalau iOS waktu update-nya tidak selalu sama dengan Android karena prosesnya berbeda,” jelas Arief.

Data BPJS Kesehatan menunjukkan, pengunduh Mobile JKN di Play Store sudah mencapai lebih dari 10 juta orang, sedangkan jumlah pengguna aktifnya mencapai sekitar 432.000 peserta pada September 2020.

Melihat angkat tersebut, Arief merasa Mobile JKN mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.

“Target kami semoga pada 2021 pengunduhnya bisa mencapai 20 juta,” ujar Arief.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Arief menyatakan, pihaknya mengajak faskes ikut menyosialisasikan, serta mempromosikan layanannya melalui berbagai media.

“Mobile JKN, CHIKA, dan call center itu sebenarnya satu paket. Kami sosialisasikan lewat media sosial, poster, spanduk di setiap kantor layanan, serta iklan radio. Saat peserta menghubungi Pandawa atau call center pun ada pesan tentang Mobile JKN. Intinya antarkanal saling mempromosikan.” tambahnya.

Sementara itu, dari sisi efektivitas, Arief menjelaskan, penggunaan aplikasi Mobile JKN sudah cukup efektif. Namun, terkadang terdapat kendala, seperti jaringan komunikasi dan proses update aplikasi.

Untuk mengatasi hal itu, pengguna Mobile JKN bisa mengadukan keluhan di kolom komentar Play Store atau Mobile JKN, yang nantinya akan direspons tim information technology (IT)

“Untuk mengatasi masalah tersebut, kami sudah memisah platform database supaya tidak terganggu traffic dari aktivitas yang lain. Tinggal kami pastikan saja, karena masih sering mengalami masalah pada saat akses komunikasi data. Proses itu lama biasanya dan semoga bisa dipercepat,” ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Arief menuturkan beberapa harapan untuk Mobile JKN. Dia ingin aplikasi tersebut menjadi user friendly dengan fitur yang lengkap sesuai kebutuhan peserta, salah satunya pendaftaran bayi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Pokoknya lebih mudah digunakan peserta. Kalau untuk fitur, mungkin tidak bisa kami tambahkan semuanya. Sebab, kalau fitur ditambah, aplikasinya semakin berat,” katanya.

Cara registrasi Mobile JKN Nah, bagi peserta JKN-KIS yang ingin melakukan pendaftaran Mobile JKN, dapat mengikuti beberapa langkah berikut;

1. Buka Google Play Storeatau App Store, lalu instal aplikasi Mobile JKN pengembang BPJS Kesehatan.
2. Setelah terinstal, klik menu Daftar untuk masuk ke halaman registrasi. · Menu Aktivasi Akun untuk peserta JKN-KIS yang sudah terdaftar sebagai peserta. · Menu Login apabila sudah pernah melakukan registrasi di aplikasi Mobile JKN.
3. Proses registrasi dengan memasukan data: · Nomor kartu BPJS · Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau NIK · Tanggal lahir · Nama ibu kandung · Password · Konfirmasi password · Nomor handphone · Email (masukan kode verifikasi)
4. Setelah selesai mengisi data, Anda akan menerima kode verifikasi melalui email yang terdaftar. Masukkan kode tersebut pada bagian “Verifikasi Pendaftaran” dan klik tombol “Verify”.
5. Setelah berhasil registrasi, Anda kembali ke halaman login Masukkan nomor kartu, email atau username dan password yang sudah terdaftar, serta Captcha sesuai gambar. Lalu klik Login untuk masuk ke halaman utama app.

Rr/kps.com

Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melayani masalah kesehatan untuk masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB melakukan berbagai  upaya agar masyarakat mampu menerima pelayanan kesehatan dengan baik, hal ini terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat menerima Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI di Ruang Rapat Anggrek, Rabu (18/11/20).

“Semua kita upayakan, sehingga alhamdulillah hingga saat ini kita dorong untuk membenahi data,” jelas Wagub.

Kunjungan yang dilakukan oleh staf ahli untuk monitoring dan evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan upaya perlindungan korban kekerasan seksual.

Wagub mengatakan, NTB saat ini sedang berbenah terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Dinas Sosial, ke depan harus selaras dengan data BPJS.

Pemerintah Provinsi menginisiasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk melakukan validasi data.

“Mudah-mudahan dengan perbaikan data ini, diharapkan tidak ada lagi istilah masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan,” jelas Wagub.

Intinya, Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen melayani masalah kesehatan untuk masyarakat khususnya bagi yang tidak mampu.

Wagub dalam kesempatan pertemuan itu juga menyampaikan terkait kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Menurutnya, edukasi adalah sumber yang harus terus didorong dan memberdayakan fasilitas yang dikira mampu untuk masuk dalam kurikulum di sekolah.

Ke depan, seluruh Posyandu di NTB akan menjadi Posyandu Keluarga.  Posyandu Keluarga ini bukan hanya bagi bayi dan ibu hamil tetapi akan melayani bayi hingga lansia.

“Jadi, permasalahan kesehatan dan sosial yang ada di tingkat dusun bisa tertangani dari sisi edukasi melalui Posyandu. Tidak semata membahas tentang kesehatan tetapi lingkungan bahkan pernikahan anak,” ungkap Wagub.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Aditya Syarief mengaku terkesan dengan dengan program-program yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Pada Kunjungannya ini, ia melakukan pemantauan dan evaluasi terkait program prioritas presiden dan khususnya monitoring pada kebijakan dan janji-janji presiden.

“Dalam agenda kali ini, monitoring pelaksanaan dengan skala nasional. Kedua, terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak serta penanganannya seperti apa. Selain itu juga bagaimana kita mensinergikan agenda pusat dan daerah untuk 5 tahun kedepan,” jelasnya.

Rapat tersebut diikuti pula oleh Asisten I Setda NTB, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas DP3AP2KB Provinsi NTB, Kepala Dinas PMPD dan Dukcapil Provinsi NTB serta Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.

Rr/HmsNTB

 Selain mengadopsi standar internasional, pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov dikelola penuh oleh putra-putri terbaik Nusa Tenggara Barat

MATARAM.lombokjournal.com —

Pemerintah Provinsi NTB menyabet penghargaan Indonesia Government Procurement Award yang diselenggarakan oleh salah satu penyelenggara negara, yaitu Lembaga Kebijakan Penyelenggara Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto pada Rakornas Pengadaan 2020 di Bogor pada Rabu (18/11/20).

Kepala LKPP RI menilai, Pemprov NTB menjadi salah satu Pemerintah Daerah dengan lembaga pelatihan dan pelaksana ujian Pengadaan Barang/Jasa (PJB) berprestasi di Indonesia.

Menurut Dwi Susanto, komitmen dan kerja keras Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan Pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa, patut diapresiasi dan menjadi contoh kepada provinsi lainnya di Indonesia.

“Kami, dari LKPP, mengapresiasi provinsi NTB, khususnya kepada BPSDM yang telah berfokus dan berkonsentrasi meningkatkan kemampuan di bidang barang dan jasa,” ungkapnya di hadapan Presiden Jokowi yang juga hadir secara virtual.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengucapkan rasa terimakasihnya atas kolaborasi LKPP RI selama ini.

Menurutnya, penghargaan tersebut sangat tepat diberikan kepada provinsi NTB.

Pasalnya, selain mengadopsi standar internasional, pusat Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dikelola penuh oleh putra-putri terbaik Nusa Tenggara Barat.

“Penghargaan ini semata-mata atas kerjasama dan kerja keras putra-putri Provinsi NTB dalam mengembangkan Pelatihan Unggulan Pengadaan Barang/Jasa,” ungkap kandidat Doktor Universitas Airlangga tersebut di ruang kerjanya.

Dikatakan, penghargaan bergengsi tersebut harus terap dipertahankan, karena pusat pelatihan tersebut menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, yang menarik banyak profesional pengadaan untuk mengikuti diklat.

Di samping, pusat pelatihan itu merupakan kepanjangan tangan dari LKPP dalam mendukung kebijakan pengadaan nasional.

“Ya, segala sesuatu yang baik harus tetap kita pertahankan dan tingkatkan,” kata Najam.

Rr/HmsNTB

Tauladan kepemimpinan Rasulullah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari

SUMBAWA.lombokjournal.com –

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat merayakan maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Nurul Iman, Desa Jorok, Kec Unter Iwes, Sumbawa, Rabu (18/11/20) berpesan, agar momentum Maulid dijadikan sebagai penyemangat dalam menyatukan gairah keislaman.

“Mari jadikan momentum maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai penyemangat kesatuan serta gairah keislaman kita semua,” ungkap Bang Zul, sapaan akrab Gubernur.

Gubernur menyampaikan, tauladan kepemimpinan Rasulullah bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Siapapun yang akan menjadi pemimpin, agar menyiapkan diri menjadi pelayan. Bukan untuk dilayani.

“Sebagai seorang muslim, kita semua dianjurkan untuk meneladani perbuatan, perkataan, serta seluruh fitrahNya dalam kehidupan sehari-hari,” tambah Bang Zul dari atas mimbar.

Bang Zul meminta masyarakat untuk tetap menjaga keutuhan serta kerukunan umat beragama di NTB. Dengan harapan, NTB menjadi daerah yang ramah serta daerah nyaman dikunjungi oleh siapapun.

“Apapun agama kita, silaturahmi harus tetap terjaga,” tutup Bang Zul.

Kepala Desa Jorok, Rusman Akang mengucapkan terimakasih atas kesediaan Gubernur NTB yang telah berkenan merayakan maulid bersama masyarakat Desa Jorok.

“Semoga kedatangan Pak Gubernur bisa memberikan berkah dan memberikan inspirasi bagi kita untuk terus membangun desa darat ke depan,” kata Kades yang akrab disapa Roman ini.

Salah seorang Jamaah Maulid, Rusni Ahmad, mengaku senang dengan kedatangan orang nomor satu di Provinsi NTB tersebut. Ia bangga dapat bersholawat serta mendengar secara langsung ceramaah persatuan yang disampaikan oleh Gubernur NTB.

“Alhamdulillah sangat senang bisa bersholawat langsung bersama pak Gubernur,” ungkap pria berusia 29 tahun tersebut.

Rr/HmsNTB

Pemprov NTB dan Sumbawa Barat akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya, untuk memajukan agenda “Open Government” di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya

MATARAM.lombokjournal.com –

Program-program “Open Government”, yang dilakukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Non Government Organization (NGO), Pemda kabupaten/kota dan masyarakat, peroleh pujian Sekretariat Open Government Partnership (OGP) di Washington, DC.

Hal tersebut disampaikan Rudi Borrmann, Deputy Director, OGP Local, saat pertemuan perdana anggota OPG dunia yang digelar secara virtual, Rabu (18/11/20).

“Kolaborasi yang dilakukan Provinsi NTB bersama NGO, masyarakat, dan provinsi dengan kabupaten dan kota dalam menjalankan Open Government sangat menarik. Kolaborasi yang luar biasa. Ini satu-satunya di dunia!” ujar Rudi Borrmann.

Kolaborasi Program pengembangan Open Government tersebut yang dilakukan di NTB sendiri senantiasa mendapat dukungan dari unsur pimpinan daerah, yakni Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.

Dinas Kominfotik NTB berperan sebagai koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan program bekerja sama dengan 45 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Komisi Informasi  Daerah dan Komisi Penyiaran Daerah juga memperkuat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan menjamin kualitas informasi di media.

“Mitra kami dari unsur non pemerintahan adalah berbagai CSO, di antaranya FITRA NTB, SOMASI NTB, PWYP Indonesia dan juga Open Government Partnership Indonesia,” jelas Kadis Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi.

Dalam pertemuan perdana ini, setiap anggota OGP lokal membahas program-program strategis mereka terkait Open Government.

Kemudian akan ditindaklanjuti dengan membuat action plan yang akan dipersentasikan pada bulan Desember mendatang. Selama itu, OGP membentuk what’sapp group yang berisi anggota OGP di seluruh dunia untuk dapat berdiskusi bersama.

Dan pada Januari hingga Februari 2021 mendatang akan digelar pelatihan yang akan dibiayai sepenuhnya oleh OGP.

Gede, panggilan akrab Kadis Kominfotik NTB mengatakan, Provinsi NTB akan mengusulkan tiga inovasi keterbukaan informasi publik yang dimilikinya yakni NTB Care, NTB Satu Data, dan SIP Posyandu.

Aplikasi Mobile yang menjadi mata, telinga dan tangan Pemerintah Provinsi NTB untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat.

NTB Satu Data adalah Sistem Data Terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan NTB yang dihimpun dari berbagai sumber. Dan SIP Posyandu adalah sebuah aplikasi yang menghimpun seluruh data posyandu yang ada di seluruh posyandu di NTB.

“Kita akan segera menyusun action plan dan berkolaborasi dengan dengan NGO serta masyarakat. Harapan kita bisa mendapatkan dukungan sepenuhnya dari OGP,” harap Gede.

OGP sendiri memiliki 55 anggota lokal baru yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara yang bergabung dengan OGP Lokal, Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi d iantaranya.

Ekspansi ini yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang kritis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi Covid-19 bersamaan dengan menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 aplikasi.

Pemprov NTB  dan Kabupaten Sumbawa Barat sebelumnya telah resmi terpilih menjadi bagian dari OGP, sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan tokoh masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan, inklusif, dan pemerintahan yang partisipatif.

Sebagai anggota baru OGP, Pemprov NTB dan Sumbawa Barat akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya, untuk memajukan agenda “Open Government” di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

ikp/ Diskominfotikntb

Seluruh program telah dirancang dan disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB bersama DPRD Provinsi NTB menandatangani KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 di ruang sidang utama DPRD Provinsi NTB, Rabu (18/11/20).

“Ini semua berkat kerja sama yang baik antara pemerintah provinsi NTB dengan DPRD provinsi NTB, seluruh pihak yang memberikan kontribusi sampai dengan KUA PPAS ini kita tandatangani bersama,” kata Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah usai penandatanganan dokumen tersebut.

KUA PPAS APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021.

“Mudah-mudahan ini bisa memberikan jalan kepada APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021 bisa lancar kita bahas dan nantinya bisa kita tetapkan pada waktu yang tepat, sehingga pelaksanaan APBD 2021 nanti bisa berjalan dengan lancar,” jelas Wagub.

Wakil Gubernur NTB yang kerap disapa Umi Rohmi ini berharap, seluruh program yang telah dirancang dan disepakati bersama baik dari Pemerintah Daerah maupun DPRD Provinsi dapat terlaksana dengan baik dan membawa Provinsi NTB ini sesuai dengan cita-cita yang telah dituangkan dalam RPJMD.

“Harapan tentunya seluruh apa yang kita lakukan, program-program yang ada maupun juga termasuk pokir dewan, kita harapkan bisa mengerucut kepada tujuan bagaimana kita wujudkan NTB yang gemilang dari program-program yang ada yang kita rencanakan bersama,” tuturnya.

Ingatkan Protokol Kesehatan

Tak lupa, Umi Rohmi dalam kesempatan tersebut mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk menekan penularan Covid-19 di provinsi NTB.

Kedisiplinan pada protokol kesehatan menjadi salah satu jalan terpenting dalam mengurangi angka positif Covid-19.

“Kami juga ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kita masih dalam kondisi pandemi Covid-19, maka dari itu, penegakan protokol Covid ini menjadi sesuatu yang tidak boleh berhenti, harus terus menerus kita kampanyekan,” ucapnya.

Ia minta kepada segenap pejabat yang hadir untuk turut serta mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat utamanya di sekitar lingkungan masing-masing agar masyarakat memiliki pemahaman betapa pentingnya protokol kesehatan ini.

“Tidak hanya kita yang mematuhi protokol Covid, tetapi bagaimana tanggungjawab kita atas seluruh masyarakat NTB, juga secara persuasif memahami betapa pentingnya protokol Covid-19 ini,” jelasnya.

Rr/HmsNTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok meraih predikat sebagai “Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat 2020” dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Penghargaan ini diberikan dalam ajang “Pemberian Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan Tahun 2020″, Selasa (17/11/20) yang digelar secara daring.

Penghargaan ini merupakan apresiasi Kementerian Kesehatan atas dukungan dan komitmen pelabuhan dan bandar udara dalam mewujudkan lingkungan sehat yang memenuhi kriteria sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.

Penghargaan ini sudah digelar sebanyak empat kali sejak 2013 sebagai agenda rutin dua tahun sekali. Pada tahun 2020 ini, dari 12 bandara yang mengikuti verifikasi penilaian untuk mendapatkan penghargaan, terpilih 7 bandara yang mendapat predikat “Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat 2020”.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM mengatakan, Pemprov NTB bangga dengan predikat Bandar Udara Sehat 2020 tersebut.

Predikat tersebut akan memiliki kontribusi positif terhadap Provinsi NTB dari segi citra pengelolaan  fasilitas publik yang baik dan ideal.

“Lingkungan bandara yang sehat, aman, nyaman, dan bersih adalah kebutuhan semua orang. Predikat Bandar Udara Sehat itu juga menambah kepercayaan diri kita untuk menyambut tamu atau wisatawan yang datang ke NTB,” terang  Najamuddin Amy, Selasa (17/11/20).

Menurutnya, terciptanya BIZAM Lombok sebagai bandara yang sehat tentu tak terlepas dari peran besar PT. Angkasa Pura (AP) I serta stakeholder lainnya yang selama ini berkontribusi positif untuk kemajuan bandara.

Sebelumnya, General Manager PT. AP I BIZAM Lombok, Nugroho Jati mengatakan, selain bandara Lombok, enam bandara di Indonesia yang diberi predikat sebagai Bandar Udara Sehat 2020 yaitu Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang (Jawa Tengah), Bandar Udara SAMS Sepinggan Balikpapan (Kalimantan Timur), Bandara Raja Haji Fisabililah Tanjung Pinang (Kepulauan Riau), Bandara Soekarno-Hatta (Banten), Bandara Sultan Thaha (Jambi), dan Bandara Kalimarau Berau (Kalimantan Timur).

Penilaian untuk penghargaan ini melibatkan lintas sektor sebagai bagian dari tim penilai, terdiri antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Proses verifikasi dan penilaian dilakukan melalui presentasi secara virtual dan didukung dengan dokumentasi video sebagai pengganti verifikasi lapangan yang tidak bisa dilakukan karena kondisi masa pandemi seperti saat ini.

“Terima kasih kepada seluruh personel Bandara Lombok serta seluruh pihak dan stakeholder terkait yang telah mendukung seluruh upaya dan komitmen kami dalam menciptakan lingkungan bandar udara yang sehat, aman, nyaman, dan bersih. Kami berharap apresiasi ini bisa menjadi pendorong dan motivasi untuk terus meningkatkan kebersihan dan kesehatan di lingkungan bandar udara,” ujar  Nugroho Jati.

Rr/HmsNTB