Setiap orang harus mau dan mampu melakukan perubahan perilaku kepatuhan 3M sehingga dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com –

Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium TCM RSUD Kota Mataram, Laboratorium TCM RSUD Bima, dan Laboratorium TCM RSUD Dompump mengkonfirmasi, ada tambahan 10 pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Senin (23/11/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus  Tugas NTB, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 196 sampel dengan hasil 182 sampel negatif, 4 (empat) sampel positif ulangan, dan 10 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 34 orang,  kasus kematian 2 (dua) orang.

Dijelaskan, adanya tambahan 10 kasus baru terkonfirmasi positif, 34 tambahan sembuh baru, dan 2 (dua) kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Selasa (24/11/20) sebanyak 4.633 orang, dengan perincian 3.821 orang sudah sembuh, 248 meninggal dunia, serta 564 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lau Gita Aryadi.

TAMBAHAN 10PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 34  ORANG, KASUS KEMATIAN 2 (DUA) ORANG

Kasus Positif tersebut, yaitu;

1. Pasien nomor 4624, an. M, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Pasien pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Darurat Asrama Haji Mataram;
2. Pasien nomor 4625, an. AR, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 4175. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
3. Pasien nomor 4626, an. AJ, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
4. Pasien nomor 4627, an. NW, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 4282. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
5. Pasien nomor 4628, an. IBD, laki-laki, usia 29 tahun, penduduk Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
6. Pasien nomor 4629, an. AAB, laki-laki, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Ule, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
7. Pasien nomor 4630, an. R, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
8. Pasien nomor 4631, an. IF, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
9. Pasien nomor 4632, an. SM, perempuan, usia 64 tahun, penduduk Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Provinsi NTB;
10. Pasien nomor 4633, an. A, laki-laki, usia 70 tahun, penduduk Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Pasien meninggal.

Hari ini terdapat 34 penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19 :

1. Pasien nomor 3453, an. H, perempuan, usia 83 tahun, penduduk Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Pasien nomor 3607, an. RMA, perempuan, usia 62 tahun, penduduk Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
3. Pasien nomor 3759 an. MI, laki-laki, usia 33 tahun, penduduk Kelurahan Santi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
4. Pasien nomor 3784, an. DY, perempuan, usia 38 tahun, penduduk Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
5. Pasien nomor 3820, an. NPN, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
6. Pasien nomor 3844, an. NVW, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
7. Pasien nomor 3845, an. AF, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
8. Pasien nomor 3846, an. RM, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Ule, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
9. Pasien nomor 3891, an. AH, laki-laki, usia 6 tahun, penduduk Desa Bungaeja, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
10. Pasien nomor 3899,an. SI, laki-laki, usia 3 tahun, penduduk Desa Pulau Kaung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa;
11. Pasien nomor 3909, an. R, perempuan, usia 25 tahun, penduduk Kelurahan Matakando, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
12. Pasien nomor 3913, an. H, laki-laki, usia 61 tahun, penduduk Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
13. Pasien nomor 3919, an. AMRL, perempuan, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima;
14. Pasien nomor 3929, an. FF, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Jatibaru Timur, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
15. Pasien nomor 3952, an. J, perempuan, usia 43 tahun, penduduk Kelurahan Penatoi,Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
16. Pasien nomor 3998, an. DP, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
17. Pasien nomor 4004, an. RTR, perempuan, usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Nungga, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;
18. Pasien nomor 4005, an. AM, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
19. Pasien nomor 4020, an. R, perempuan, usia 73 tahun, penduduk Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
20. Pasien nomor 4038, an. PA, perempuan, usia 33 tahun, penduduk Kelurahan Jatiwangi, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
21. Pasien nomor 4115, an. BES, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
22. Pasien nomor 4178, an. MZ, laki-laki, usia 63 tahun, penduduk Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
23. Pasien nomor 4179, an. T, laki-laki, usia 57 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
24. Pasien nomor 4240, an. A, laki-laki, usia 57 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
25. Pasien nomor 4249, an. SK, perempuan, usia 49 tahun, penduduk Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
26. Pasien nomor 4271, an. MM, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
27. Pasien nomor 4272, an. IKW, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
28. Pasien nomor 4276, an. TS, laki-laki, usia 32 tahun, penduduk Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
29. Pasien nomor 4410, an. S, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
30. Pasien nomor 4543, an. RF, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Kuang, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
31. Pasien nomor 4544, an. DNO, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
32. Pasien nomor 4561, an. LM, perempuan, usia 61 tahun, penduduk Kelurahan Bugis,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
33. Pasien nomor 4562, an. KKS, laki-laki, usia 64 tahun, penduduk Kelurahan Bugis,Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
34. Pasien nomor 4563, an. RRD, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.

Hari Selasa  juga terdapat penambahan 2 (dua) kasus kematian baru, yaitu :

1. Pasien nomor 4590, an. H, perempuan, usia 69 tahun, penduduk Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Pasien memiliki penyakit komorbid dan dilakukan tatalaksana Covid-19;
2. Pasien nomor 4633, an. A, laki-laki, usia 70 tahun, penduduk Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima. Pasien dilakukan tatalaksana Covid-19.

Lalu Gita Aryadi mengatakan, Setiap orang harus mau dan mampu melakukan perubahan perilaku kepatuhan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan)sehingga dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19.

“Mari kita mulai membiasakan diri dan membudayakan 3M secara kolektif di dalam kehidupan pribadi dan di dalam seluruh aktivitas sosial ekonomi sehingga tetap bisa produktif dan aman ditengah pandemi ini,” katanya.

Rr/Aya

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi  Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119

Selain menampilkan dan memamerkan karya seni dan budaya pada kesempatan taersebut juga ditampilkan hasil industri kreatif yang diproduksi siswa

MATARAM.lmbokjournal.com —

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB, mendapat apresiasi dari Komisi V DPRD NTB karena berhasil mengembangkan potensi pelajar di NTB dalam bidang seni dan budaya.

Keberhasilan Dikbud tersebut tercermin dari maraknya ditampilkannya pelbagai produk seni dan budaya oleh pelajar tingkat SMA, SMK dan SLB se-provinsi NTB.

“Luar biasa, seperti yang saya sampaikan tadi, apresiasi luar biasa kepada Dinas Pendidikan (dan Kebudayaan) menyelenggarakan pendidikan di NTB selama ini yang kita lihat hasilnya walaupun dalam masa pandemi mereka masih bisa berkarya,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Wirajaya, Senin, (23/11/2020).

Menurut Wirajaya, produk-produk seni dan budaya yang ditampilkan pada gelaran tersebut tak lepas dari kerja keras Dikbud bersama pihak sekolah, dengan memberikan pembinaan kepada para pelajar.

Ke depan, ia berharap kegiatan serupa bisa tetap digelar Dikbud NTB guna lebih merangsang kreativitas pelajar di NTB. Hal itu berguna bagi para pelajar ketika lulus dan terjun ke tengah-tengah masyarakat.

“Kita sangat mengapresiasi. Kita akan carikan link nanti” katanya.

Kepala Dikbud Provinsi NTB Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd menyatakan kegiatan Gelar Budaya NTB Gemilang dipilih menjadi tema kegiatan untuk Pekan Kebudayaan Daerah 2020.

“Gelar Budaya ini untuk menyambut Pekan Budaya Daerah dan Pekan Budaya Daerah ini berlaku secara nasional,” ungkapnya.

Dijelaskan, unsur pendidikan dan kebudayaan harus selalu ada pada setiap aktivitas pelajar di NTB. Dua unsur tersebut lalu dikaitkan dengan aspek bisnis yang kelak bisa berguna bagi para pelajar ketika sudah lulus sekolah.

Ia memberikan contoh salah seorang siswa dari SMKN I Sakra yang saat ini sudah memiliki produk sendiri bernama Kopi Aislah. Saat ini, siswa tersebut sudah mengelola gerai di sekolahnya dan memiliki beberapa karyawan.

“Pekan kebudayaan daerah itu dibawah Bud(aya), saya menyatukan, Dik-nya dapat Bud-nya dapat. Saya selalu tidak memisahkan itu, Dik dan Bud,” ujar Aidy.

Selain menampilkan dan memamerkan karya seni dan budaya pada kesempatan taersebut juga ditampilkan hasil industri kreatif yang diproduksi siswa.

“Berekspresi secara seni, budaya, tekhnologi, industri kreatif, kreasi lainnya dan ini kita lombakan,” katanya.

Kegiatan Gelar Budaya NTB Gemilang akan berlangsung selama seminggu dimulai 23-29 November 2020 bertempat di halaman kantor Dikbud Provinsi NTB.

Ast

Struktur rancangan APBD tahun anggaran 2021 tersebut, kebijakan pembangunan daerah tahun 2021, diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com —

Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB dengan agenda penjelasan Gubernur NTB terhadap nota keuangan dan raperda tentang APBD tahun anggaran 2021, berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD NTB, Selasa (24/11/20).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si menyampaikan, Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021, meliputi tiga komponen utama yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

“Pendapatan daerah pada rancangan apbd tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.473.931.855.427,00, bertambah sebesar Rp141.027.852.946,98 atau meningkat 2,64 persen dibandingkan dengan target pendapatan daerah pada apbd perubahan tahun anggaran 2020 sebesar RR5.332.904.002.480,02,” Ungkapnya.

Sekda menjelaskan, total pendapatan daerah tersebut berasal dari tiga sumber utama pendapatan yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD), direncanakan sebesar Rp1.954.341.221.233,00 kemudian Pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp3.464.809.730.250,00 dan

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, direncanakan sebesar Rp54.780.903.944,00.

Selanjutnya, belanja daerah pada rancangan APBD tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp5.528.931.855.427,00, bertambah sebesar Rp50.812.413.484,35 atau meningkat 0,93 persen dibandingkan dengan target apbd perubahan tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.478.119.441.942,65.

Total belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi yang direncanakan sebesar Rp4.120.641.130.321,00, belanja modal direncanakan sebesar Rp701.891.282.902,00, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 dan belanja transfer, direncanakan sebesar Rp696.399.442.204,00.

Total belanja daerah tersebut, rencananya dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan yang tersebar pada berbagai urusan Pemerintahan Daerah Provinsi NTB urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp3.482.482.071.942,00.

“Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp230.889.407.757,00, urusan pemerintahan pilihan sebesar Rp453.776.949.980,00, unsur pendukung urusan pemerintahan sebesar Rp371.766.172.497,00, unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp947.544.812.027,00, unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar Rp26.020.291.897,00 dan unsur pemerintahan umum sebesar Rp 16.452.149.327,00,” jelas Sekda.

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2021, direncanakan sebesar Rp65.000.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2021, direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan demikian pembiayaan netto sebesar Rp55.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah karena defisitnya pendapatan daerah.

Terakhir, dari struktur rancangan APBD tahun anggaran 2021 tersebut, kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

Yakni  penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, dengan intervensi anggaran  kurang lebih sebesar Rp482.367.259.780,00, kemudian Jaring pengaman sosial (JPS), direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penanganan sosial kemasyarakatan kurang lebih sebesar Rp119.460.188.300,00.

Serta penyempurnaan data terpadu bidang kesejahteraan sosial serta penanganan dampak ekonomi pasca pandemi Covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp250.509.637.265,52 termasuk di dalamnya industri kecil menengah (IKM) yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

Rr/HmsNTB

Guru harus terus mensosialisasikan protokol pencegahan penularan Covid-19

MATARAM.lmbokjournal.com –

Rayakan Hari Ulang Tahun ke-75 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), badan khusus perempuan PGRI NTB menggelar seminar pendidikan dan kesehatan di MAN 2 Mataram, Selasa (24/11/20).

Pembina BKP PGRI NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengaku senang atas terselenggaranya giat eminar yang bertema “peran aktif guru melalui edukasi kesehatan dalam rangka membantu pemerintah mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah menyongsong era back to school”,

Pembina BKP PGRI NTB yang akrab disapa Bunda Niken i, juga menjadi pembicara dan mengemukakan guru merupakan garda terdepan dalam pencegahan Covid-19 di lingkup sekolah.

“Guru harus menjadi teladan pencegahan penularan Covid-19, dengan mencontohkan kepada siswa dan siswi dalam hal penerapan protokol kesehatan selama pandemi,” ujarnya..

Guru juga diharapkan mampu menjadi motivator, terus berinovasi dalam menyampaikan pelajaran, mengevaluasi proses pembelajaran selama pandemi, serta harus terus mensosialisasikan protokol pencegahan penularan Covid-19.

Bunda Niken memberikan semangat kepada para guru agar tetap terus bersemangat dalam memberikan ilmu dan menjadi garda terdepan di lingkungan sekolah.

Sementara itu, Ketua PGRI NTB, Yusuf, S.pd menuturkan bahwa tugas pertama PGRI ialah meningkatkan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan.

Dalam rangka menyongsong HUT ke-75 PGRI ada banyak kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pengurus besar, maupun pengurus PGRI provinsi NTB dan pengurus PGRI kabupaten/kota di seluruh NTB.

“Akan diluncurkan dua program yakni pertama, aplikasi bantuan guru  yang mana aplikasi ini sudah terdapat banyak sekali tools-toolsnya, serta perogram kedua ialah Tunas TV PGRI sebagai upaya peningkatan profesionalitas guru,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah pusat juga menggelontorkan bantuan subsidi upah (BSU) untuk guru, dosen dan tenaga kependidikan honorer. BSU ini menjadi kado yang patut disyukuri di hari Ulang Tahun PGRI ke-75 oleh para tenaga pengajar.

Rr/(HmsNTB

Pesan Gubernur,  KONI NTB agar siap-siap  menjadi Tuan Rumah PON 2028

MATARAM.lombokjournal.com —

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah berhasrat mengajuka NTB jadi tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) tahun2028, dan berpesan agar KONI NTB sisap-siap  menjadi Tuan Rumah PON 2028.

Hal itu disampaikannya saat mendampingi Menteri Pemuda dan Olahraga, Dr. H.  Zainudin Amali, M.Si dalam acara Penyerahan Alat Pelindung Diri (APD)  dari Kemenpora kepada KONI di Mataram di  Kantor Sekretariat KONI Provinsi NTB, Selasa (24/11/20).

“Mudah-mudahan kita punya keberanian untuk menjadi tuan rumah PON 2028.” kata Gubernur.

Mneurut Gubernur,  mungkin NTB tidak bisa melakukan sendiri namun. Karena itu, Gubernur akan membicarakannya dengan bapak Gubernur NTT.

“Dan kalau bidding nanti semoga direstui NTB dan NTT, sebagai simbol tekad kembalinya prestasi berbakat dari NTB dan NTT. Dan saya kira KONI harus mulai mempersiapkan bidding dan berkomunikasi dengan KONI, untuk menseriusi kesiapan kita bidding menjadi tuan rumah PON 2028,” ujar Gubernur.

Rupanya keinginan itu direspon Menpora. Dalam kesempatan itu Menpora menyampaikan, NTB merupakan sumber atlet nasional dan mengutarakan harapannya,

“KONI NTB harus memulai mempersiapkan target menjadi tuan rumah PON 2028 dan mulai untuk berkomunikasi dengan KONI NTT untuk mewujudkan keinginan tersebut,” kata Menpora.

Penyeahan Alat Pelindung Diri

Saat menyerahkan Alat Pelindung Diri (APD)  dari Kemenpora kepada KONI. Deputi Bidang Peningkatan prestasi Olahraga, Dirtian Yudiswandarta, ST, MM menyampaikan, ada sebanyak 14.442 paket APD yang terdiri dari masker, hand sanitizer, multivitamin dan goody bag yang dikemas menjadi 1 paket.

Tujuan penyerahan bantuan APD itu untuk pencegahan pandemi Coid-19  terhadap atlet, pelatih dan tenaga keolahragaan.

“Karena Atlet merupakan aset Negara yang harus dilindungi,” kata Dirtian Yudiswandarta.

Ketua Umum KONI Provinsi NTB, Andi Hadianto menyampaikan sebanyak 12 atlet NTB telah mengibarkan bendera Merah Putih di event olahraga Asia dan Asia Pasific.

“Meskipun dalam masa pandemi, ada 11 orang atlet NTB yang sedang berada di Pelatnas, yang Insya Allah akan menyumbangkan  medali untuk Indonesia,” katanya.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali  menerangkan, APD ini ditujukan untuk pelaku olahraga, atlet, pelatih dan keluarga untuk menjaga kesehatan para atlet dan keluarga di masa pandemi.

Rr/HmsNTB

Sementara itu untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp 250.509.637.265,52

MATARAM.lmbokjournal.com –

Dalam struktur rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021, kebijakan pembangunan diprioritaskan pada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si saat Rapat Paripurna ke-satu DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD pada Selasa (24/11/20).

Rapat Paripurna kali ini membahas agenda penjelasan Gubernur NTB terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021, serta Saran dan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperda tentang APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2021.

”Dari struktur rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2021, kebijakan pembangunan diprioritaskan kepada program dan kegiatan yang terkait dengan penanganan dampak sosial ekonomi pandemi covid-19,” jelas Sekda.

Dijelaskan,  penguatan sektor kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid-19, dengan intervensi anggaran  kurang lebih sebesar Rp 482.367.259.780,00

Di luar belanja pegawai yang diarahkan untuk penaganan pasien Covid-19 dan penanganan penyakit lainnya, perbaikan sarana prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran bpjs.

Untuk Jaring Pengaman  Sosial (JPS), direncanakan anggarannya untuk kesejahteraan dan penaganan sosial kemasyarakatan kurang lebih sebesar Rp 119.460.188.300,00, di luar belanja belanja pegawai yang diarahkan untuk percepatan dan pemerataan distribusi kesejahteraan sosial.

Di antaranya melalui bantuan kepada masyarakat miskin,  pemberian bantuan sembako, pemberian bantuan sosial secara tunai dan bantuan pelatihan kerja, serta penyempurnaan data terpadu bidang kesejahteraan sosial.

Sementara itu untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi covid-19, direncanakan anggaran kurang lebih sebesar Rp 250.509.637.265,52,. Di luar belanja pegawai yang diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku usaha mikro kecil menengah (umkm).

Termasuk di dalamnya industri kecil menengah (IKM) yang tersebar pada sektor pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

ikp/diskominfotikntb

Saat ini proses penyesuaian iuran JKN masih dalam tahap awal

lombokjournal.com —

JAKARTA ;           “Adanya amanat dalam Perpres 64/2020 tentang peninjauan ulang iuran Jaminan Kesehatan Nasional, rawat inap kelas standar, konsekuensinya pada perubahan besaran iuran,,” kata Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto

Hal itu dikatakan Menkes Terawan saat rapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (24/11/20).

Sepertinya. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengisyaratkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Ia berdalih penyesuaian iuran sebagai amanat Peraturan Presiden 64 Tahun 2020 atas kelas standar dan kebutuhan dasar kesehatan (KDK).

Menurutya, penetapan iuran tentunya dengan pertimbangan Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, termasuk juga kementerian yang dipimpinnya, Kementerian Kesehatan.

Lebih lanjut ia memberi gambaran, pertama, penetapan iuran akan menggunakan metode aktuaria. Kedua, pertimbangan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, rawat inap kelas standar, kemampuan membayar dari peserta, inflasi kesehatan, termasuk perbaikan tata kelola program JKN.

Adapun, pemanfaatan program JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan yang dijamin berdasarkan pola epidemiologi atau penyakit umum di Indonesia.

“Dasar penentuan manfaat berbasis kebutuhan dasar kesehatan yang tidak dijamin JKN kemudian akan

Terawan menegaskan, saat ini proses penyesuaian iuran JKN masih dalam tahap awal.

“Masih disiapkan permodelan perhitungan iuran dengan data utilisasi dengan data cost (biaya) dari BPJS Kesehatan dan mempertimbangkan proyeksi dan asumsi berbagai kebijakan,” tandasnya.

Rr/CNNind

KPK berkerja sama dengan Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara) Kajati NTB, melakukan evaluasi kerja sama ini dengan mencari solusi yang baik

PEMENANGG.lombokjournal.com –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi program pencegahan terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) seperti yang dilakukan oleh

Koordinator wilayah III KPK, yang meliputi NTB, DKI, Aceh dan Sulut, Aida Ratna Zulaiha bersama Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, dan Plt Bupati Lombok Utara, H Sarifudin SH MH dengan meninjau aset Pemprov NTB yang ada di Gili Trawangan, Senin (23/11/20).

Bersama dalam rombongan tersebut, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB dan Kepala OPD lingkup Pemda KLU.

Koordinator wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha kepada awak media menjelaskan, ini adalah koordinasi antara Pemprov NTB dengan KPK terkait dengan aset-aset pemda yang ada di Gili Trawangan.

“Gili Trawangan ini menjadi salah satu fokus kita karena disini ada kerja sama pemanfaatan dengan pihak ketiga. Intinya harus menguntungkan kedua belah pihak, setidaknya tidak merugikan Pemda”, imbuhnya.

Dijelaskannya, melihat kondisi di lapangan terhadap perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, faktanya area ini adalah area yang dikerjasamakan. Tapi pihak ketiganya seperti tidak bisa mengontrol area yang dikerjasamakan beserta kewajiban-kewajibannya yang belum dipenuhi.

Aida Ratna menjelaskan, pihak KPK berkerja sama dengan Asdatun (Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara) Kajati NTB, melakukan evaluasi kerja sama ini dengan mencari solusi yang baik.

“Kita tidak mau merugikan masyarakat tapi harus ada kejelasan dari Pemda, mereka tidak rugi. Seperti cafe-cafe yang berdiri ini, seharusnya bayar pajak tetapi selama ini tidak ada pemasukan (maksimal) kepada pemda. Keputusan nanti menunggu keputusan Asdatun,” terangnya.

Dijelaskan pula, KPK mendorong pencegahan korupsi. Salah satunya, mendorong aset pemda untuk ditertibkan dan diberdayakan.

Dalam pemberdayaan ini harus ada kerja sama dengan pihak ketiga, artinya tidak boleh merugikan pemda dan juga pemda tidak boleh melakukan pembiaran karena pembiaran itu bisa menyebabkan korupsi.

“Potensi PAD bisa hilang. Kalau dari sudut pandang KPK, itu korupsi. Makanya kita harus tata dan koordinasikan supaya pendapatan ini bisa masuk ke pemda,” tandasnya.

Plt Bupati Lombok Utara H Sarifudin SH MH usai mendampingi rombongan KPK dan Gubernur NTB mengatakan, Pemerintah Daerah berterima kasih atas kunjungan Gubernur NTB bersama KPK di Gili Trawangan. KPK melakukan supervisi terhadap aset daerah yang ada di Provinsi NTB.

Salah satunya atensi KPK itu terkait lokasi GTI yang dianggap selama ini belum selesai permasalahannya antara masyarakat, perusahaan dan pemda.

“Ini sudah lama, sejak kita masih di Lombok Barat, semoga bisa terselesaikan dengn baik dan tidak merugikan semua pihak. Karena langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini selalu menemui jalan buntu. Semoga dengan keterlibatan KPK bisa selesai,” tuturnya.

Plt Bupati juga mengimbau kepada warga masyarakat KLU yang saat ini mendiami lokasi PT GTI. Mohon diperhatikan, apa yang diambil oleh pemerintah menjadi sebuah keputusan itu mesti diterima, sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah.

Jika ada wanprestasi yang dilakukan oleh GTI, pemda akan melakukan langkah cepat untuk bisa membuat seperti kontrak ulang, sehingga tidak ada yang dirugikan.

“Sampai hari ini, tidak ada yang didapatkan oleh pemerintah dari pihak GTI, tetapi jika melakukan penertiban pada masa pendemi ini masyarakat kita sedang susah. Permasalahan ini kita serahkan ke provinsi, karena segala urusan perizinannya lewat provinsi,” pungkasnya.

sas

Warga Kota Mataram yang berkebutuhan khusus bukanlah generasi yang minta dikasihani. Sebab, mereka juga punya potensi yang besar

MATARAM.lombokjournal.com –

Anak-anak Muda Milenial  Mataram yang sedang menikmati sore di Warunk Upnormal, mendapat kejutan menyenangkan Senin (23/11/20) kemarin.

Calon Wakil Wali Kota Mataram TGH Abdul Manan mendadak hadir di tengah mereka.

TGH Abdul Manan datang bersama istri. Di tempat nongkrong favorit generasi milenial Mataram tersebut, pasangan calon Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani ini hendak berjumpa dengan para relawan pasangan SALAM yang merupakan para penyandang disabilitas dari ibu kota provinsi.

Di sela-sela perjumpaan tersebut, TGH Abdul Manan yang datang mengenakan setelan santai berupa kaos tanpa kerah berbalut jaket dan dipadu celana jeans, menyapa juga para pengunjung Upnormal. Beberapa di antara mereka pun meminta waktu foto bersama. Suka cita terpancar jelas dari wajah para pengunjung.

Tim SALAM juga membagi-bagikan masker pada mereka.

Kata TGH Abdul Manan, pasangan SALAM memang hadir untuk menjadi pemimpin bagi semua. Tak kecuali mereka yang berkebutuhan khusus.

Sudah menjadi rahasia umum kalau selama ini, warga Kota Mataram yang berkebutuhan khusus minim perhatian dari pemerintah. Regulasi memang sudah memadai. Namun kedodoran dalam implementasi.

“SALAM hadir untuk melayani semua warga. SALAM tak ingin lagi anak-anak kita yang berkebutuhan khusus menjadi warga kelas dua,” kata ulama kharismatik ini.

Dia menegaskan, warga Kota Mataram yang berkebutuhan khusus bukanlah generasi yang minta dikasihani. Sebab, mereka juga punya potensi yang besar.

Seperti para penyandang disabilitas yang berjumpa dan bercengkrama dengan dirinya kemarin. Kata TGH Manan, mereka adalah anak-anak muda penyandang disabilitas yang memiliki keahlian di bidang desain dan juga IT.

Di antara mereka juga kini sedang magang di perusahaan-perusahaan yang bonafid.

Karena itu, SALAM kata Ketua MUI Mataram ini tak ingin potensi besar yang ada pada para penyandang disabilitas Kota Mataram menjadi potensi yang disia-siakan.

Visi Mataram Berkah dan Cemerlang yang diusung pasangan SALAM akan menghadirkan Kota Mataram yang ramah bagi para penyandang disabilitas.

“Wujud nyatanya adalah menghadirkan pembangunan yang inklusif. Pembangunan yang menghadirkan pemerataan layanan dan akses pembangunan bagi semua warga,” katanya.

Pembangunan yang iknlusif akan menjadikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati sekelompok orang. Bukan hanya menguntungkan sebagian kalangan. Melainkan dinikmati oleh semua orang. Seluruh warga Kota Mataram tanpa kecuali.

Dipandang Sebelah Mata

Sementara itu, dalam perbincangan dengan Lombok Post, para penyandang disabilitas yang hadir mengaku kalau keberadaan mereka masih acap dipandang sebelah mata.

Itu sebabnya, mereka berharap ke depan, sosok yang terpilih memimpin Mataram bisa lebih memerhatikan para penyandang disabilitas.

“Kami harap kami lebih diperhatikan dan diberdayakan. Terus terang kami hanya ingin mandiri. Tidak dikasihani,” ujar Putu Suara Putra salah seorang penyandang disabilitas Tunarungu.

Selama ini kata dia, potensi penyandang disabilitas memang kurang dimaksimalkan. Kalau pun diperhatikan, hanya sebatas seremonial. Padahal, ia mengaku potensi penyandang disabilitas tidak kalah dengan warga normal lainnya.

Putu misalnya. Semenjak kuliah ia sudah berhasil meraih sederet prestasi di bidang desain grafis. “Saat kuliah di Bandung, saya pernah juara lomba desain grafis taman kota. Saya bersaing dengan orang normal pada umumnya,” katanya.

Belum lama ini, pria yang juga pengajar di salah satu sekolah luar biasa ini juga mampu mengantar siswanya juara dalam lomba desain dan menggambar.

Itu sebabnya, mereka menempatkan harapan di pundak pasangan SALAM sebagai pemimpin yang memberi ruang kreativitas bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dalam pembangunan daerah.

Di tempat yang sama, Tim Pemanangan Pasangan SALAM H Ruslan Turmuzi menegaskan, inti Kota Ramah Disabiltias yang hendak dihadirkan pasangan SALAM adalah memastikan seluruh akses kebutuhan para penyandang disabilitas terpenuhi oleh pemerintah.

Tak kecuali akses pelayanan dasar seperti pendidian dan kesehatan.

Karena itu, kata anggota DPRD NTB ini, orientasi pembangunan dari pasangan SALAM akan benar-benar memerhatikan hal tersebut. Di antaranya menghadirkan akses bagi penyandang disabilitas pada fasilitas-fasilitas umum milik pemerintah.

Nantinya juga kata Ruslan, informasi pembangunan dari pemerintah juga akan memperhatikan kebutuhan mereka. Misalnya dengan menggunakan penerjemah atau narahubung. Dengan begitu, para penyandang disabilitas di Kota Mataram juga bisa mengakses informasi penting dari pemerintah seperti warga Kota Mataram lainnya.

Me

Pemerintahan SALAM ke depan akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dengan lebih utama memperhatikan masyarakat yang benar-benar miskin

lombokjournal.com —

MATARAM  ;       Disparitas kesenjangan sosial di Kota Mataram masih  tinggi. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan banyak warga yang mampu dan kaya, ternyata masih ada masyarakat yang hidup serba berkekurangan.

Bahkan, mereka yang terpaksa bertahan hidup di bantaran sungai dan kolong jembatan.

Kondisi ekonomi masyarakat yang memilukan ditemukan Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani, saat melakukan blusukan di Mataram.

Inaq Salamah, wanita renta berusia sekitar 73 tahun, duduk dalam kondisi lemah di bale-bale bambu. Badannya kurus tak terawat, sudah belasan tahun hidup di bantaran sungai, kolong jembatan di sekitar jalan Pejanggik yang tidak jauh dari pusat pemerintahan kota Mataram .

Melihat kedatangan Selly dan sejumlah tim relawan SALAM, wajah Salamah terlihat sumringah.

Salamah mengaku sudah belasan tahun hidup di kolong Jembatan itu. Selama ini jarang diperhatikan dan hampir tak pernah tersentuh bantuan.

“Sudah lama di sini. Kadang ada petugas Kelurahan saja yang datang, tapi jarang. Tidak dapat bantuan juga,” ujarnya.

Untuk bertahan hidup, sesekali Salamah memulung. Tapi dengan kondisi badan yang lemah dan sakit-sakitan, akhirnya ia hanya berharap dari belas kasih dan santunan para dermawan.

Salamah memiliki empat anak, namun dua diantaranya sudah meninggal dunia.

Menemukan kondisi Salamah, Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani sangat terenyuh. Sedih bercampur geram seperti menyatu.

“Ini kan sangat miris, masih ada masyarakat seperti Inaq Salamah di Kota Mataram. Betapa zalimnya kita, kalau membiarkan hal ini masih terjadi,” kata Selly, Minggu ( 22/11/20).

Ia menegaskan, pemerintahan SALAM ke depan akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan dengan lebih utama memperhatikan masyarakat yang benar-benar miskin, seperti Inaq Salamah ini.

Bagi SALAM, jangan sampai ada masyarakat Kota Mataram yang masih kelaparan, hidup  serba kekurangan dan Kumuh.

“Makanya SALAM mengutamakan pentingnya bank data. Pendataan harus tuntas, agar semua program sosial bisa tersalur dan tepat sasaran. Sehingga tidak ada lagi warga yang menderita seperti Inaq Salamah ini,” katanya.

Tim relawan SALAM kemudian memberikan bantuan untuk Salamah. Ia juga didata untuk disampaikan ke Dinas Sosial agar mendapat perhatian.

Suka Blusukan dan Berbagi Kehidupan 

Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram nomor Urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM) merupakan pasangan yang sangat suka melakukan blusukan ke tengah masyarakat. Hal ini dilakukan agar pemimpin bisa melihat langsung kondisi masyarakat di Kota Mataram.

“Pemimpin harus hadir di masyarakat, untuk memastikan agar program-program pemerintah bisa benar-benar dirasakan semua masyarakat, terutama yang sangat membutuhkan,” tegas Selly.

Menemukan masyarakat dengan kondisi sangat miskin seperti Inaq Salamah sudah seringkali ditemukan Selly dalam blusukannya. Ini juga yang menginspirasi SALAM untuk menggagas program Rantang SALAM, sebuah program bantuan makanan untuk para lansia kurang mampu di Kota Mataram.

Sepanjang blusukan yang dilakukan, Selly juga bisa langsung memotret fakta bahwa masih sangat banyak kawasan yang tergolong kumuh, rumah tidak layak huni, tumpukan sampah yang tak terangkut.

Potret kesehatan yang belum optimal juga ditangkap dari masih banyaknya kasus bayi dan balita kurang gizi, dan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) yang belum sepenuhnya bisa dilakukan masyarakat.

Selain itu, hal yang miris juga, ternyata masih banyak orang terlantar dan anak jalanan yang bertahan hidup hari demi hari di jalanan. Tanpa jaminan kepastian masa depan mereka.

Berempati untuk masalah ini, pekan kemarin, SALAM juga meluncurkan program Razia Perut Lapar di Kota Mataram. Menggunakan beberapa armada kendaraan roda tiga, SALAM menyediakan 1000 bungkus makanan gratis untuk masyarakat kurang mampu di sejumlah kawasan.

Koordinator gerakan 1000 nasi bungkus SALAM, Nyayu Ernawati mengatakan, aksi razia perut lapar mendapat respons positif di masyarakat.

Garakan ini dilakukan dengan konsep dari rakyat untuk rakyat. Masyarakat peduli dan tim relawan SALAM menyediakan nasi bungkus secara swadaya kemudian tim membagikannya ke masyarakat yang membutuhkan.

“Gerakan ini sekaligus membangun rasa empati dan kesetiakawanan sosial untuk masyarakat Kota Mataram ditengah Pandemi,” ungkap Nyayu.

Menurut Nyayu, sebagai Calon Walikota Mataram, Bunda Selly sejak dulu dikenal penuh rasa kasih sayang dan empati pada masyarakat. Terutama mereka yang belum beruntung dan masih hidup dalam garis kemiskinan.

Saat menjabat Penjabat Walikota Mataram, maupun sebagai Kadis Perdagangan Provinsi NTB, istilah yang kerab disampaikan Selly untuk memotivasi masyarakat adalah “berbagi kehidupan”.

“Berbagi kehidupan ini selalu ditekankan Bunda Selly. Artinya kita yang lebih mampu bisa memperhatikan saudara-saudara kita yang masih berkekurangan,” tutur Nyayu.

Ia mengakui semangat seperti ini penting, untuk membantu upaya menekan angka kemiskinan di Kota Mataram. Sebab, pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian.

“Harus ada upaya partisipatif bersama, yang juga melibatkan potensi masyarakat itu sendiri,” tandas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini.

Me