Pemerintah menetapkan kuota PBI sebanyak 98,6 juta orang atau terdapat sisa kuota yang disiapkan untuk bayi yang lahir dari keluarga miskin

lombokjournal.com —

JAKARTA ;  

Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sebanyak 96,63 juta ditetapkan masuk ke segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya akan dibayarkan oleh negara.

Hal itu dikataka Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, saat rapat Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (24/10/20).

Dijelaskan oleh Menkes, pemerintah melakukan pemadanan data peserta PBI dalam sepuluh bulan terakhir.

Pemadanan itu dilakukan dalam Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) yang menjadi acuan penentuan peserta PBI.

Pada bulan Januari 2020, berdasarkan SK Menteri Sosial 1/HUK/2020 terdapat 96,64 juta peserta yang tercatat di segmen PBI. S

etiap bulannya jumlah tersebut diperbaharui karena jumlah penduduk miskin terus bergerak dinamis, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang menekan kondisi ekonomi.

Terawan menjabarkan, jumlah peserta PBI paling sedikit terjadi pada Mei 2020 sebanyak 95,89 juta orang berdasarkan SK Menteri Sosial 66/HUK/2020.

Namun, pemadanan DTKS yang terus dijalankan setiap bulan membuat jumlah itu terus berubah hingga pada Oktober 2020 menjadi 96,63 juta orang.

“Januari sampai Oktober telah dilakukan sembilan kali pemutakhiran data PBI. Pemutakhiran melalui evolusi dipercepat dengan melakukan [pemadanan data] peserta PBI yang belum masuk ke dalam DTKS,” ujar Menkes di depan peserta Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terawan menjabarkan, berdasarkan pemadanan data pada Februari, April, dan Oktober 2020, terdapat tambahan 5,8 juta peserta PBI yang sebelumnya tidak masuk ke dalam DTKS. Pemerintah menetapkan kuota PBI sebanyak 98,6 juta orang atau terdapat sisa kuota yang disiapkan untuk bayi yang lahir dari keluarga miskin.

“Diharapkan dengan penggantian ini dapat memastikan bahwa iuran peserta [PBI] yang dibayarkan pemerintah pusat sesuai dengan data terpadu,” ujar Terawan.

Proses pemadanan itu menyeleksi penduduk di DTKS yang sudah tidak memenuhi ketentuan sebagai peserta PBI, baik karena status ekonomi, isu administratif, atau sudah meninggal dunia. Peserta PBI yang sudah tidak memenuhi ketentuan akan digantikan oleh peserta yang memenuhi ketentuan sesuai DTKS.

Rr/Tempo.co

Diperlukan sinergi dan koordinasi maksimal dan intens antar semua pihak

 MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Infrastruktur Strategis terkait Keseimbangan Air (Water Balance), Ketersediaan Listrik dan Blank Spot Signal di NTB di Ruang Rapat Anggrek, Rabu (25/11/20).

Rakor tersebut dihadiri oleh Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah, Perwakilan BWS NTB, GM PLN NTB, Dinas PUPR, dan Dinas LHK NTB.

Wagub menyampaikan, terkait infrastruktur strategis harus dilakukan sinergi yang baik, karena seluruh aspek saling terkait. Seperti halnya, sinyal komunikasi dan listrik, kualitas sinyal akan baik jika didukung oleh pasokan listrik yang maksimal.

Lebih lanjut, Wagub menyampaikan permasalahan air juga tidak kalah pentingnya.

“Sampai saat ini masih kita dengar orang masih kekurangan air, ini yang tidak mau kita dengar ke depan”, ungkap Umi Rohmi sapaan akrabnya.

Ia juga menambahkan, dibutuhkan water balance untuk menjamin ketersediaan air dan terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian di seluruh daerah di NTB.

Umi Rohmi menegaskan, tahun 2021 semakin dekat dan banyak agenda penting di NTB tahun depan. Sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi maksimal dan intens antar semua pihak.

Hal itu mutlak dibutuhkan agar masalah infrastruktur strategis ini bisa dituntaskan.

“Kita harus punya target bahwa Lombok utamanya KEK Mandalika harus tuntas di 2021 dan penting sekali untuk koordinasi yang intens untuk meyakinkan ini semua supaya target untuk listrik dan sinyal 2021 bisa maksimal,” kata Umi Rohmi.

Rr/Hmas NTB

Penganugerahan ini merupakan buah dari komitmen NTB untuk mewujudkan misi menjadi pemerintah yang bersih dan melayani

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemprov NTB kembali berhasil meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019.

Anugerah ini berhasil diraih dengan kualifikasi tertinggi Badan Publik Informatif Tahun 2020 bersama 10 Provinsi lainnya se-indonesia.

Tak tanggung-tanggung, NTB masuk menjadi 4 besar dengan nilai tertinggi setelah Pemprov Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan menggungguli Pemprov DI Aceh, Banten, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta dan Bali.

Penganugerahan di tengah pandemi Covid-19 kali ini digelar secara daring dan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH.Ma’ruf Amin di Istana Wapres RI di Jakarta, Rabu (25/11/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj. Siti Rohmi Djalilah, didampingi Plt.Kadis Kominfotik NTB selaku Ketua PPID Utama Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos.MH, serta Ketua Komisioner KI – NTB, Ajeng Roslinda Motimori menghadiri kegiatan tersebut secara daring, di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB.

Wagub NTB ber syukur karena NTB bisa dua tahun berturut-turut mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif.

Perempuan Inspiratif tersebut juga mengucapkan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang luar biasa kepada Komisi Informasi (KI) NTB dan PPID Pemprov NTB hingga ke seluruh PPID pembantu yang ada di NTB.

“Ini capaian yang tidak mudah di saat kita dihadapi bencana yang bertubi-tubi. Dari gempa hingga pandemi covid-19. Tapi kita telah buktikan kita bisa. Ini kerja yang luar biasa!” jelasnya.

Ketua KI NTB, Ajeng Roslinda Motimori mengungkapkan, penganugerahan ini merupakan buah dari komitmen NTB untuk mewujudkan misi menjadi pemerintah yang bersih dan melayani.

Gubernur dan Wakil Gubernur NTB kata Ajeng, berkomitmen kuat untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka dan transparan.

“Semoga tahun depan NTB bisa lebih maksimal lagi. Saya optimis tahun depan bisa mengalahkan Jawa Tengah,” ujarnya.

Wakil Presiden Indonesia  KH.Ma’ruf Amin memberikan selamat kepada badan publik yang memperoleh kualifikasi sebagai badan publik informatif. Ia berpesan, teruslah bertahan dalam visi untuk menjaga dan mengembangkan kualitas pelayanan informasi publik agar semakin baik lagi.

Kepada badan publik dengan kualifikasi menuju informatif, Wapres berpesan agar tahun depan seluruhnya memenuhi kualifikasi sebagai badan publik informatif.

Sedangkan badan publik yang masih cukup, kurang, dan tidak informatif ia berpesan untuk selalu melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi KIP dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai-nilai transparansi akuntabilitas inovasi serta partisipasi kepada setiap aspek pelayanan informasi.

“Sedangkan badan publik yang masih cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif saya berpesan untuk selalu melakukan akselerasi dan perbaikan implementasi Keterbukaan Informasi Publik dengan mengaplikasikan secara konsisten nilai-nilai transparansi akuntabilitas inovasi serta partisipasi kepada setiap aspek pelayanan informasi,” ujar Wapres.

Rr/HmsNTB

Covid-19 tidak tampak, tetapi nyata adanya. 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan, menjadi langkah utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali

MATARAM.lmbokjournal.com –

Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR RSUD dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium TCM RSUD H. L. Manambai Abdulkadir, Laboratorium TCM RSUD Praya dan Laboratorium TCM RSUD Dompu mengkonfirmasi, ada tambahan 17 pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Rabu (25/11/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus  Tugas NTB, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 170 sampel dengan hasil 144 sampel negatif, 9 (sembilan) sampel positif ulangan, dan 17 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 22 orang, tidak ada  kasus kematian.

Dijelaskan, adanya tambahan 17 kasus baru terkonfirmasi positif, 22 tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Rabu (25/11/20) sebanyak 4.650 orang, dengan perincian 3.842 orang sudah sembuh, 248 meninggal dunia, serta 560 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” Lalu Gita Aryadi.

TAMBAHAN 17 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 22  ORANG, TIDAK ADA KASUS KEMATIAN

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 4634, an. AM, laki-laki, usia 56 tahun, penduduk Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Sumbawa;
2. Pasien nomor 4635, an. H, perempuan, usia 55 tahun, penduduk Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Sumbawa;
3. Pasien nomor 4636, an. J, perempuan, usia 45 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD H. L. Manambai Abdulkadir Sumbawa;
4. Pasien nomor 4637, an. HES, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Kandai 2, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
5. Pasien nomor 4638, an. SR, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
6. Pasien nomor 4639, an. I, laki-laki, usia 49 tahun, penduduk Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang pasien Covid-19 nomor 4391. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima;
7. Pasien nomor 4640, an. N, perempuan, usia 63 tahun, penduduk Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Praya;
8. Pasien nomor 4641, an. SBM, laki-laki, usia 50 tahun, penduduk Desa Senayan, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Asy Syifa Sumbawa Barat;
9. Pasien nomor 4642, an. HW, laki-laki, usia 44 tahun, penduduk Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RS Darurat Asrama Haji Mataram;
10. Pasien nomor 4643, an. R, perempuan, usia 50 tahun, penduduk Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
11. Pasien nomor 4644, an. MK, laki-laki, usia 44 tahun, penduduk Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
12. Pasien nomor 4645, an. N, laki-laki, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Dorotangga,Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
13. Pasien nomor 4646, an. N, perempuan, usia 63 tahun, penduduk Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 4243. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
14. Pasien nomor 4647, an. PH, perempuan, usia 38 tahun, penduduk Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
15. Pasien nomor 4648, an. Z, laki-laki, usia 40 tahun, penduduk Desa Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
16. Pasien nomor 4649, an. M, perempuan, usia 32 tahun, penduduk Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong;
17. Pasien nomor 4650, an. SI, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Hari Rabuterdapat 22 tambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu

1. Pasien nomor 909, an. Tn. AF, laki-laki, usia 48 tahun, penduduk Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Pasien nomor 1186, an. An. RAW, perempuan, usia 14 tahun, penduduk Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Pasien nomor 3802, an. H, perempuan, usia 16 tahun, penduduk Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
4. Pasien nomor 4019, an. LAKR, perempuan, usia 8 tahun, penduduk Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
5. Pasien nomor 4143, an. LY, perempuan, usia 17 tahun, penduduk Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
6. Pasien nomor 4164, an. I, perempuan, usia 25 tahun, penduduk Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
7. Pasien nomor 4165, an. SS, perempuan, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
8. Pasien nomor 4166, an. W, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
9. Pasien nomor 4168, an. ZK, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Kelurahan Monggonao, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
10. Pasien nomor 4169, an. RD, perempuan, usia 19 tahun, penduduk Kelurahan Rabangodu Utara, Kecamatan Raba, Kota Bima;
11. Pasien nomor 4172, an. S, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
12. Pasien nomor 4173, an. SS, perempuan, usia 22 tahun, penduduk Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
13. Pasien nomor 4174, an. Z, laki-laki, usia 46 tahun, penduduk Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;
14. Pasien nomor 4259, an. AF, perempuan, usia 39 tahun, penduduk Kelurahan Lewi Rato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
15. Pasien nomor 4260, an. SN, perempuan, usia 68 tahun, penduduk Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
16. Pasien nomor 4261, an. SF, laki-laki, usia 35 tahun, penduduk Kelurahan Sarae, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
17. Pasien nomor 4264, an. MA, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Raba, Kota Bima;
18. Pasien nomor 4423, an. DA, laki-laki, usia 26 tahun, penduduk Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
19. Pasien nomor 4516, an. Y, perempuan, usia 35 tahun, penduduk Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
20. Pasien nomor 4517, an. ZP, perempuan, usia 17 tahun, penduduk Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
21. Pasien nomor 4542, an. E, perempuan, usia 40 tahun, penduduk Desa Mura, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;
22. Pasien nomor 4545, an. FAF, perempuan, usia 27 tahun, penduduk Kelurahan Rakam, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Dipermaklumkan, pasien nomor 4410, an. S, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Desa Seteluk Tengah, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang diumumkan sembuh tanggal 24 November 2020, sesungguhnya sudah diumumkan sembuh pada tanggal 21November 2020.

Lalu Gita Aryadi mengatakan,  Covid-19 tidak tampak, tetapi nyata adanya. 3M yakni memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan, menjadi langkah utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.

Menurutnya, perubahan tatanan kehidupan selama masa pandemi Covid-19 memaksa kita untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat seperti ini perubahan perilaku serta kesadaran masyarakat sangatlah penting.

“Karenanya, mari kita mulai membiasakan diri dan membudayakan 3M secara kolektif di dalam kehidupan pribadi dan di dalam seluruh aktivitas sosial ekonomi sehingga tetap bisa produktif dan aman ditengah pandemi ini,” kata Lalu Gita Ayadi.

Rr/Aya

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119

Perlu koordinasi dan sinergi lebih intens, agar indeks ketahanan keluarga ini makin bagus

MATARAM.lombokjournal.com –

Program ketahanan keluarga perlu mendapat perhatian serius, terlebih melihat indeks ketahanan keluarga NTB masih berada pada papan bawah.

Jika tidak ditindaklanjuti dengan serius, NTB tidak akan mencapai visi yang sudah di sepakati bersama.

Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyampaikan itu saat membuka sekaligus menjadi narasumber Rapat Koordinasi Ketahanan Keluarga, di Hotel Lombok Plaza, Rabu (25/11/20).

Hj Niken melihat perlunya koordinasi dan sinergi yang lebih intens lagi dengan semua pihak agar indeks ketahanan keluarga ini semakin bagus.

“Kita sudah punya Perda, kita sudah punya Pergub, tapi untuk melihat koordinasi dan sinergi yang baik masih harus di upayakan, harus memiliki visi ke depan. Kalau visi kita jelas, maka kita Insya Allah akan punya kewajiban bahwa kita harus mencapai visi itu dengan langkah yang kita lakukan hari ini” ungkapnya.

Pemerintah Pusat menargetkan pada tahun 2045 mendatang,  Indonesia sudah harus masuk ke dalam 5 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.

Ini artinya NTB harus berkontribusi dalam program ketahanan keluarga ini, dan berusaha membuat rencana dengan baik dan terukur.

“Maka bisa kita lihat NTB akan menjadi wilayah yang sumber daya manusianya hebat, NTB akan menjadi wilayah yang akan berperan dalam membantu Indonesia masuk ke 5 besar nantinya,” pungkasnya.

Ia menyampaikan materi Rakor guna menyamakan persepsi bersama dengan tema sinergitas perangkat daerah dan lembaga untuk mendukung peningkatan indeks ketahanan keluarga.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari peninjauan pelaksanaan Perda No 4/2018 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pergub No 24 thn 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 4 tahun 2018.

Dan bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun kembali komitmen tentang pelaksanaan Perda dan Pergub ini.

“Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah inovatif sehingga dapat mengangkat Indeks Ketahanan Keluarga di Provinsi NTB,” ujarnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini diikuti oleh 30 peserta dan turut dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi NTB sebagai narasumber TGH. Patompo, Lc., M.H, Kepala Biro Humas dan Protokol NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Dinas Kesehatan, NGO ,serta pihak akademisi/perguruan tinggi.

Rr/HmsNTB

Disain sirkuit Mandalika dan kawasan pendukungnya bukan hanya kebanggaan bagi masyarakat NTB tetapi kebanggaan bagi bangsa Indonesia

MATARAM.lmbokjournal.com —

Pembangunan Sirkuit Mandalika yang kini tengah berlangsung, bisa mengubah wajah Provinsi NTB dan Indonesia di kancah internasional.

Ungkapan optimis itu disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat Pertemuan Ramah Tamah dengan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Pendopo Gubernur Selasa (24/11/20) malam.

LaNyalla mengatakan, sukses pembangunan Mandalika akan mengubah wajah NTB dan Indonesia.

“Karena efek domino ekonomi dari kawasan Mandalika akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Termasuk penyerapan tenaga kerja untuk sirkuit Mandalika dan kawasan penunjangnya. Baik tenaga kerja tetap, maupun tenaga kerja musiman pada saat event berlangsung,” tuturnya.

Ditambahkan, potensi transaksi ekonomi dari event maupun kawasan penunjang di Mandalika akan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan para pelaku bisnis.

“Ini juga harus dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah, agar masyarakat dan produk lokal dapat terlibat di dalam transaksi atau pasar tersebut. Oleh karena itu, harus disiapkan mulai dari sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu hal yang harus dilakukan adalah pembinaan UMKM dan sertifikasi serta uji kompetensi tenaga kerja. Termasuk juga pelatihan vokasi untuk siswa SMK dan Sarjana Jurusan Pariwisata yang diharapkan dapat terserap sebagai tenaga kerja di kawasan penunjang Sirkuit Mandalika.

“Saya berharap sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana serta manfaat dari keberadaan sirkuit Mandalika dan kawasan penunjangnya, lebih diintensifkan,” katanya.

LaNyalla yakin jika masyarakat NTB telah mendapat gambaran yang utuh, dukungan dari masyarakat akan semakin kuat.

“Seringkali komunikasi kita yang kurang, menimbulkan apatisme masyarakat terhadap program-program besar pemerintah. Padahal, dukungan masyarakat menjadi spirit dan semangat bagi kita untuk melakukan percepatan pembangunan. Ini penting untuk dilakukan,” ujarnya.

Bila perlu, ujar LaNyalla, buatkan video sebagai sarana sosialisasi Mandalika. Tayangkan di media lokal dan nasional, sehingga semua orang Indonesia memiliki harapan dan kebanggaan dan itu menjadi energi bagi pemerintah.

Menurut senator asal Jawa Timur itu, disain sirkuit Mandalika dan kawasan pendukungnya bukan hanya kebanggaan bagi masyarakat NTB tetapi kebanggaan bagi bangsa Indonesia.

Karena proyek Mandalika akan menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju. Apalagi ada dua momentum sport tourism di Indonesia di tahun 2021 yaitu Piala Dunia U-20, dan MotoGP 2021.

“Tentu momentum ini harus kita jaga bersama, agar dapat terwujud dan berhasil menjadi legacy yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Karena itu, tadi kita sama-sama mendengar bahwa masih ada kendala terkait pembebasan lahan di lokasi pembangunan. Ini harus menjadi concern kita semua. Di satu sisi ada kepentingan strategis, bahwa program ini harus berjalan sesuai tenggat waktunya,” harapnya.

Ia mengatakan, pihak Dorna pada Februari mendatang akan ke Lombok untuk meninjau, dan Juni mereka menetapkan batas akhir kesiapan sirkuit.

“Sekali lagi saya tekankan, jangan sampai lewat. Oleh karena itu, secara khusus saya meminta Senator asal NTB untuk aktif membantu dan berkoordinasi intensif dengan Pak Gubernur, dalam rangka mempercepat pembangunan Sirkuit Mandalika dan kawasan penyangganya,” harap LaNyalla.

Rr/HmsNTB

Kepala Kementerian/Lembaga, dan  Kepala Daerah diajak melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi, baik nasional maupun di daerah dengan memaksimalkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan efisien

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 secara virtual dari Istana Negara, Rabu (25/11/20).

Presiden RI H. Joko Widodo dalam kegiaan itu menjelaskan, tahun 2020 merupakan tahun yang tidak mudah untuk dilalui, demikian pula tahun 2021 ekonomi global penuh ketidakpastian.

“Untuk itu, ketepatan, kecepatan, dan akurasi harus tetap menjadi karakter kebijakan-kebijakan pemerintah, baik di bidang kesehatan maupun ekonomi agar segera pulih,” jelas Presiden.

Dikatakan Presiden, APBN Tahun 2021 fokus pada empat hal. Pertama, penanganan kesehatan terutama Covid-19 yang berfokus pada vaksinasi. Karena itu anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana, laboratorium, penelitian dan pengembangan sangat diperlukan.

Kedua, berkaitan dengan perlindungan sosial terutama bagi kelompok yang kurang mampu dan rentan. Ketiga, terkait program pemulihan ekonomi terutama dukungan UMKM dan dunia usaha. Dan keempat, untuk membangun pondasi yang kuat dilakukan reformasi struktural di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

“Dalam APBN 2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2.750 Triliun, ini tumbuh 0,4 persen dibanding tahun 2020. Alokasi ini terdiri dari belanja untuk Kementerian/Lembaga sebesar Rp. 1.032 Triliun dan untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp. 795,5 Triliun. Tentu saja dana tersebut dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi dan prioritas pembangunan,” tutur Presiden.

Presiden mengajak Kepala Kementerian/Lembaga, dan  Kepala Daerah untuk melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakan ekonomi, baik nasional maupun di daerah dengan memaksimalkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif dan efisien.

Tujuannya, agar program stimulus tersebut dapat berdampak dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi

“Setiap rupiah uang rakyat harus dibelanjakan untuk kepentingan rakyat dan dalam menghadapi ketidakpastian ini, ” tegas Presiden.

Presiden kembali menekankan, Pandemi Covid-19 belum berakhir, akan tetapi harus terus melangkah untuk recovery dan pemulihan melalui vaksinasi. Vaksinasi ini sendiri jelasnya tidak akan langsung digunakan, melainkan harus diuji coba kembali dengan melihat tahapan-tahapan yang berlaku di BPOM.

“Kita harapkan InsyaAllah kalau tidak di akhir 2020, di awal 2021 vaksinasi bisa kita lakukan. Kita telah melakukan simulasi di beberapa tempat, tapi ini juga tidak mudah karena mendistribusikan ke 34 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota memerlukan sarana dan prasarana yang tidak sedikit,” tutupnya.

Penyerahan DIPA lebih awal

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati pada laporannya menyampaikan, proses penyerahan DIPA Kementerian/Lembaga dan daftar alokasi TKDD APBN 2021 dilaksanakan lebih awal.

Hal ini diharapkan dapat mendukung penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan berbagai pembangunan prioritas strategis.

“Penyusunan APBN 2021 dilakukan dalam situasi yang menantang akibat Covid-19 yang menyebabkan guncangan sangat hebat. Mobilitas manusia terhenti, perdagangan global merosot, sektor keuangan bergejolak, harga komoditas menurun tajam dan ekonomi global masuk jurang resesi,” jelasnya.

Menurutnya, keuangan negara menjadi instrument utama dan sangat penting dalam menghadapi Pandemi Covid-19, dalam memberikan perlindungan sosial dan melakukan pemulihan ekonomi.

Sesuai Perpres 72/2020 APBN tahun 2020, diperkirakan mengalami defisit 6,34 persen dari PDB  atau sekitar Rp. 1.039 Triliun. Defisit yang sangat besar diharapkan mampu menjaga kestabilan ekonomi dari pelemahan ekonomi.

“Sehingga kontraksi ekonomi dapat diminimalkan pada kisaran -1,7% hingga -0,6% pada tahun 2020. Efektivitas APBN dalam mengurangi dampak negatif Pandemi sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas,” jelasnya.

Diharapkan, koordinasi dan kolaborasi antara Kementerian dan Lembaga serta dengan Pemerintah Daerah sangat penting dan menentukan. Diharapkan DIPA Kementrian dan Lembaga dan daftar alokasi TKDD tahun 2021 dapat segera ditindaklanjuti.

“Sehingga kegiatan dapat dilaksanakan segera diawal tahun 2021,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Banyak hal yang tertutupi atau tak pernah diketahui, kondisi masyarakat sesungguhnya, yang kemudian terkuak berkat langkah SALAM

lombokjournal.com —

MATARAM – Pemimpin yang berhasil sejatinya adalah pemimpin yang selalu hadir di tengah masyarakat. Pemimpin yang mendengar dan melihat langsung kondisi masyarakat, sehingga mampu memberikan solusi yang nyata dan tepat sasaran.

Konsep kepemimpinan merakyat ini yang didorong pasangan Calon Walikota dan Calon Walikota Mataram Nomor Urut 2, Hj Putu Selly Andayani dan TGH Abdul Manan (SALAM). Bukan sekadar teori, pasangan SALAM melakukannya selama masa kampanye dan jauh sebelumnya.

Tak heran jika, sepanjang masa kampanye ini, pasangan SALAM merekam lebih dari 2 juta langkah kaki yang mengantar mereka turun menyapa masyarakat Kota Mataram.

2 juta langkah kaki Selly-Manan mampu menggetarkan Kota Mataram. Aspek Sosial, Ekonomi, Lingkungan Pendidikan dan  Kesehatan ikut tervibrasi dengan gerakan SALAM beberapa bulan terakhir ini.

Banyak hal yang tertutupi atau tak pernah diketahui, kondisi masyarakat sesungguhnya, yang kemudian terkuak berkat langkah SALAM

Menjelang Masa Pendaftaran Paslon Pilwakot Mataram, Medio Agustus silam,  SALAM langsung menggebrak  meluncurkan program Guru, Dokter, dan Psikolog Keliling (GuDeK) di sejumlah kawasan di Mataram.

Program ini menyediakan layanan internet gratis, tenaga guru dan dokter juga psikolog untuk mendukung program belajar online di masa pandemi.

“Program GuDeK SALAM ini sangat membantu kami. Terutama saat anak-anak harus belajar secara online. Bukan hanya butuh akses internet tapi juga guru yang membimbing,” kata Hasnah (42) warga Ampenan, Kota Mataram.

Hasnah tadinya kesulitan jika harus membimbing anaknya yang sudah di bangku SMP ketika belajar online. Namun berkah program guru keliling ini, ia bisa terbantu.

Calon Walikota Mataram Selly Andayani memang semakin populer di tengah masyarakat Kota Mataram. Melihat permasalahan UMKM dan kuliner lokal, Selly bersama calon Wakilnya, TGH Manan juga langsung turun, bahkan mencoba langsung mempraktekan “berjualan” serabi dan sate ampet saat bertemu pedagang kecil saat blusukan.

Gaya blusukannya saat menjabat Kepala Dinas Perdagangan NTB terus terbawa Selly, menampakkan karakter unggul yang memang sudah bawaan.

Berdasarkan catatan blusukan Selly-Manan sepanjang masa kampanye mencapai 2 juta langkah kaki lebih, sebab rerata keduanya menghabiskan lebih dari 15 ribu langkah setiap hari, untuk turun ke lapangan.

Haji Adi, warga Karang Genteng, salah seorang relawan SALAM yang selalu setia mengawal perjalanan Selly mengaku kagum dengan ketegaran jiwa kepemimpinan Selly.

“Tidak semua lokasi di Mataram ini bisa dilalui mobil atau sepeda motor. Bunda Selly juga lebih senang jalan kaki saat blusukan, kadang-kadang kita sudah kelelahan tapi beliau masih sangat bersemangat, ini luar biasa,” tuturnya.

Adi mengaku sepanjang mengawal blusukan Hj. Selly, dirinya baru tersadar bahwa di Kota Mataram tak semuanya nampak mewah dan megah. Banyak sudut kota ini yang sebenarnya masih nampak kumuh, dan masih banyak yang minim akses kendaraan dan juga penerangan lingkungan.

“Kota Mataram ini terlihat indah dan bagus di luarannya saja, di pinggiran jalan besar. Tetapi masuk ke pelosok-pelosok baru kita sadar, masih jauh sekali Kota ini dan masih banyak yang harus dilakukan untuk membangunnya,” katanya.

Selain kondisi lingkungan, perekonomian masyarakat juga belum merata di Kota Mataram. Blusukan Selly-Manan masih menemukan masyarakat terutama kaum lansia yang kurang terawat dan susah makan lantaran kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.

Hal ini menginisiasi SALAM menggagas program Rantang Salam, progam bantuan makanan untuk para lansia terlantar dan kurang mampu.

Melibatkan partisipasi masyarakat, Rantang SALAM juga memanfaatkan jasa driver ojek online sebagai tenaga pengantar makanan kepada tiap lansia yang terdata.

2 juta langkah tak hanya sebatas hitungan jarak yang sudah ditempuh Selly-Manan. Cukup banyak potensi yang bisa dikembangkan juga dipotret SALAM dalam perjalanan ini.

Sungai misalnya. Masih banyak yang dipenuhi sampah. Terutama saat musim hujan, baik sampah lokal maupun sampah kiriman.

SALAM menegaskan sungai harusnya bisa bersih. Manfaatnya bisa sangat banyak, secara ekonomi. Pengembangan sungai yabg dipercantik juga bisa menjadi ikon wisata kreatif. SALAM juga menggagas Pengolahan Sampah Tuntas Terpadu (Osamtu) untuk membenahi pengelolaan sampah di Kota Mataram.

Dengan Osamtu diharapkan masalah sampah dan kebersihan sungai bisa selesai dari semua sisi, hulu, tengah dan hilir. Namun ini butuh perubahan mindset masyarakat untuk bersama menjaga lingkungan.

Sementara itu beberapa  lintasan sungai yang airnya selalu tersedia juga ditaburi bibit ikan oleh SALAM. Tujuannya agar nantinya bernilai ekonomis untuk masyarakat sekitar. Selain itu juga agar masyarakat merasa memiliki sungai tersebut dan bertanggungjawab untuk urusan kebersihan sungai di wilayah mereka itu.

Lingkungan Sindu Barat di Kecamatan Cakranegara juga dikemas menjadi desa wisata kampung buah cemerlang oleh SALAM. Bibit tanaman buah produktif seperi kelengkeng, rambutan, mangga, buah naga dan durian dibagikan untuk masyarakat.

Begitu juga dengan pengenalan dan pengembangan konsep pertanian hidroponik hingga apotik hidup yang didorong SALAM dan para relawannya di sejumlah lokasi potensial.

Selly-Manan juga turun ke perkampungan nelayan. Menangkap kegelisahan mereka dan memberikan solusi-solusi cerdas, seperti mengintergrasikan potensi wisata pantai dan kuliner ikan di kawasan pantai Batas Senja.

Calon Walikota Mataram Hj Putu Selly Andayani mengatakan, ia lebih sering berjalan kaki saat blusukan agar lebih banyak kesempatan mendengar keluhan dan harapan warga Kota Mataram.

“Ternyata banyak masyarakat kita yang punya keluhan dan harapan kepada pemerintah, tetapi tidak punya akses menyampaikannya. Nah, disinilah peran pemerintah, pemimpin harus hadir. SALAM insyaAllah akan terus menjemput bola dan berada di tengah masyarakatya ke depan,” papar Mantan Penjabat Walikota Mataram tahun 2015 ini, Selasa ( 24/11/20)

Menurutnya, dari hasil blusukannya selama ini banyak masalah di Kota Mataram yang harus segera ditangani dengan baik. Setiap lingkungan dan kawasan pun memiliki pola pendekatan yang memang beragam, tak bisa dipukul rata. Sebab karakter masyarakat dan geografis tiap lingkungan berbeda-beda pula.

Masalah ekonomi dan kesehatan pun demikian. Menurut Selly, perlu ada pendataan yang terpadu dan menjadi satu sistem bank data Kota Mataram ke depan.

“Untuk itu ke depan, para ketua RT, kepala Lingkungan  yang  akan kita  berdayakan optimal. Tentu dengan insentif yang layak dan pantas untuk kinerja mereka.Sehingga mereka benar-benar turun dan mengetahui apa saja permasalahan warganya,dan pemerintah mencarikan solusi,” sambungnya.

Melalui setiap langkah kakinya menyisir wilayah Kota Mataram, Selly ingin memberikan teladan agar pemimpin tidak sekadar berpuas dengan laporan bawahan. Tetapi terjun langsung melihat dan merasakan apa yang dirasakan masyarakat Kota Mataram.

“Semua masyarakat Kota Mataram ini harus sama-sama mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada yang sedang makan enak dan mewah-mewahan, sementara di saat yang sama masih ada warga yang lapar dan kesulitan tempat tinggal,” tukasnya.

Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan mengatakan, kampanye blusukan  door to door saban hari dilakukannya mulai sebelum subuh hingga jam 10 malam.

Dalam setiap blusukan TGH Manan selalu menyempatkan sholat berjamaah bersama masyarakat di lingkungan sasaran blusukannya.

“Bukan hanya jadi lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini juga sebagai edukasi kita untuk Pilkada Sehat di masa pandemi, karena berkumpul2 itu harus dihindari,” katanya.

Menurut TGH Manan, masalah pandemi juga masih menjadi yang utama harus diperhatikan semua pihak. Karena itu pula, dalam setiap blusukannya SALAM selalu mengkampanyekan protokol kesehatan dan membagikan masker gratis untuk masyarakat Kota Mataram.

Me (*)

Postur RAPBD Provinsi NTB TA 2021 tersebut diprioritaskan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi karena pandemi Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com –

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H. Lalu Gita Ariadi Mewakili Gubernur NTB menyampaikan penjelasan terhadap nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran (TA) 2021, pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Selasa (24/10/20) di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram.

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD NTB Hj. Bq. Isvie Rupaeda didampingi dua wakil ketua DPRD NTB H. Muzihir dan H. Abdul Hadi berlangsung tertib dengan tetap menerapkan protokol Covid-19.

Gita memaparkan, nota keuangan dan  Raperda APBD TA 2021 didasarkan pada KUA-PPAS yang telah disepakati pemerintah dan DPRD NTB beberapa waktu lalu sebelumnya.

Disusunnya KUA-PPAS tujuannya mensinergikan arah kebijakan pembangunan dan menjaga konsistensi program pembangunan daerah tahun 2021 sesuai  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2019-2023 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021.

“Dengan demikian KUA-PPAS merupakan pengikat antara RKPD 2021 dengan nota Keuangan dan Raperda APBD 2021. Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB 2021 meliputi tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah,” ungkapnya. Selasa, (24/11/20).

Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB TA 2021 terdiri dari Pendapatan daerah sebesar Rp. 5.473.931.855.427, belanja daerah sebesar Rp. 5.528.931.855.427. Untuk pembiayaan direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 65.000.000.000.

Ssedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan Rp. 10.000.000.000.

“Nota keuangan dan Raperda APBD Provinsi NTB 2021 meliputi tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang dijelaskan sebagai berikut, 1. Pendapatan daerah pada RAPBD tahu 2021 direcanakan sebesar  Rp5.473.931.855.427,00,” paparnya.

Postur RAPBD Provinsi NTB TA 2021 tersebut diprioritaskan untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi karena pandemi Covid-19.

Pendapat Badan Anggaran DPRD NTB

Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB melalui juru bicaranya Lalu Satriawandi menyampaikan agar eksekutif serius menyusun strategi perencanaan kaitannya dengan industri baru yang digalakkan eksekutif.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena sektor ini menjadi salah satu sektor yang dapat menopang perekonomian masyarakat di masa pandemi dan resesi ekonomi saat ini.

Pemprov didorong memberikan insentif bagi pelaku usaha lokal yang produk usahanya berorientasi ekspor sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor eskportir.

Untuk sektor pariwisata yang menjadi sektor andalan NTB, Banggar meminta eksekutif segera mencari inovasi usaha pariwisata agar sektor pariwisata NTB tetap bertahan, dan bisa menyumbang pendapatan daerah kendati di masa pandemi.

Selain pariwisata, sebagai salah satu sektor penyumbang PAD terbesar, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga perlu diberikan ruang untuk berkembang oleh eksekutif . Dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas, baik pada wilayah penyediaan bahan baku produksi dan penyediaan pasar pasca produksi.

“Inovasi dan perluasan skala bisnis perlu didorong eksekutif sebagai pemilik modal,” terang politisi Partai Golkar tersebut.

Investasi pada sektor primer seperti sektor kelautan dan sektor pertanian juga perlu diperhatikan serius oleh eksekutif, mengingat sebagian besar masyarakat NTB menggantungkan perekonomiannya pada sektor primer tersebut.

Eksekutif harus sungguh-sungguh mendatangkan investor untuk menanam modal pada sektor tersebut sehingga perekonomian di NTB dari sektor primer lebih berkembang.

Pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang sebelumnya digalakkan eksekutif perlu segera terealisasi. Perealisasian tersebut bisa diawali dengan melakukan penyusunan kerangka kerja yang detail dan cermat agar tepat sasaran.

“Pengembangan ekonomi berbasis kawasan yang dicanangkan eksekutif seperti kawasan untuk smelter, Samota dan Sakosa dan lain-lainnya perlu disiapkan tim percepatan dalam rangka menyusun tahapan-tahapan kerangka kerja yang detail dan efektif sehingga setiap kawasan dapat segera diwujudkan pengembangannya,” terangnya.

Saran Banggar DPRD NTB

Enam buah saran yang disampaikan Banggar kepada eksekutif pada sidang Paripurna DPRD NTB di antaranya peningkatan protokol Covid-19, Pemajuan sektor UMKM, Industrialisasi yang digalakkan eksekutif, Pengembangan BUMD sebagai sektor penunjang utama PAD, penguasaan dan pengurusan aset oleh Pemprov harus lebih serius agar tidak merugikan daerah.

Serta perlunya perhatian lebih eksekutif pada sektor primer seperti sektor kelautan dan sektor pertanian sebab dua sektor tersebut paling banyak menyerap tenaga kerja di NTB.

“Penguasaan dan pengurusan aset agar menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal sehingga berdampak pada kontribusi PAD. Salah satu contoh Gili Trawangan Indah atau GTI sampai saat ini belum diputudkan kontraknya. Yang keenam dalam meningkatkan ekonomi daerah maka investasi disarankan fokus pada sektor pertanian dan kelautan, karena sektor ini memberi nilai tambah ada aktivitas mayoritas masyarakat,” terangnya.

AST

Pemprov memilih berhati-hati mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak pemerintah, PT GTI maupun masyarakat yang saat ini mengelola sebagian kawasan tersebut.

Mataram.lombokJournal.com —

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB, Lalu Satriawandi menyampaikan agar Pemerintah serius urus aset yang saat ini izin Hak Guna Usaha (HGU) dikuasai PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Hal itu diungkapkannya  saat menyampaikan pendapat dan saran terkait penjelasan Gubernur NTB  terhadap  nota keuangan dan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dalam Rapat Paripurna, di Ruang Rapat Utama DPRD NTB, Selasa (24/11/20).

Menurut Banggar DPRD NTB, aset tersebut harusnya diambil alih penguasaannya oleh Pemprov dengan mencabut izin kelola dari PT GTI, agar bisa dimanfaatkan untuk peningkatan PAD.

“Penguasaan dan pengurusan aset agar menjadi perhatian khusus pemerintah daerah karena sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal sehingga berdampak pada kontribusi PAD. Salah satu contoh Gili Trawangan Indah atau GTI sampai saat ini belum diputuskan kontraknya,” papar Satriawandi, Selasa, (24/11/20).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi kepada wartawan usai Rapat Paripurna itu menyatakan jika pihaknya telah dua kali melayangkan somasi dan saat ini, tinggal menunggu jawaban dari PT GTI.

Pihaknya juga melibatkan KPK dan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Pihaknya khawatir jika langsung mengambil tindakan tegas dengan mencabut izin PT GTI tanpa melalui prosedur hukum yang tepat, bisa mengakibatkan kerugian bagi daerah.

Selain itu, hal tersebut bisa merusak citra daerah di mata para investor yang ingin menanam modal di NTB.

“Penyelesaian PT GTI yang sampai dengan saat ini kita sudah pada tahapan somasi ke dua. Apa pun nanti respon dari PT GTI, apalagi tidak memberikan respon,maka kita akan memberikan somasi ke tiga, (waktunya) tiga puluh hari. Sesudah itu kita akan mencari pola yang terbaik bagaimana. Dengan adanya pemberian SKK ini kan dari kejaksaan juga akan membantu kita berpikir bagaimana best solution-nya, menguntungkan bagi daerah, bagaimana ketentuan-ketentuan kerjasama, kemudian investor bagaimana dan tentu masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskan, salah satu penyebab PT GTI tidak mengelola kawasan yang izinnya mereka kantongi karena “suasana kebatinan” saat kontrak kerjasama 24 tahun lalu berbeda dengan saat ini. Sekarang sebagian besar kawasan yang izinnya dikantongi PT GTI, telah dimanfaatkan warga untuk membangun hotel dan pemukiman.

Hal tersebut yang membuat pihak Pemprov memilih berhati-hati mengambil keputusan agar tidak merugikan salah satu pihak, baik pihak pemerintah, PT GTI maupun masyarakat yang saat ini mengelola sebagian kawasan tersebut.

Dan yang paling tidak boleh dirugikan dari pihak-pihak tersebut adalah pemerintah.

“Intinya pemerintah tidak boleh rugi. Karena prinsip kerjasama itu adalah pemerintah harus diuntungkan,” katanya.

Saat ini Polda NTB telah mencantumkan penyelesaian lahan Pemprov NTB yang dikelola PT GTI sebagai program prioritas keamanan dan ketertiban.

Lahan tersebut kini dikelola masyarakat sementara izin pengelolaan dikuasai PT GTI yang hingga saat ini belum menunaikan kewajiban untuk mengelola lahan tersebut.

Sesuai kajian KPK, potensi kerugian daerah dari tak dikelolanya lahan tersebut diperkirakan mencapai Rp. 24 miliar per tahun.

Terkait langkah hukum yang akan diambil Pemprov NTB seandainya PT GTI tetap tidak menglola lahan yang berakibat merugikan daerah tersebut, Gita masih mencari solusi terbaik.

Ia juga menuturkan jika PT GTI ingin membangun dan mengelola lahan tersebut asalkan pemerintah terlebih dahulu mengosongkan lahan yang saat ini tengah ditempati masyarakat.

“PT GTI mau membangun, tetapi fakta tidak sama kondisi sekarang ini dengan suasana kebatinan ketika kerjasama itu dibuat dulu. Dulu dalam keadaan clean and clear kosong dulu, ini yang harus dicarikan formula terbaik, tidak merugikan salah satu pihak,” terang Gita.

Ast