Perlunya pemberitaan pilkada yang berimbang

 TANJUNG.lombokjournal.com –

Bagian Humas dan Protokol Setda KLU mengadakan kegiatan reguler  Kumpul Bareng Forum Pewarta  tahun ketiga, bertajuk “Sinergi Membangun Daerah”   bersama pewarta atau awak media.

Kegiatan tersebut dihadiri pewarta media cetak, online, televisi dan radio dengan menghadirkan narasumber Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nusa Tenggara Barat (NTB), H Nasrudin Zain dan Pewarta Lalu Supriadi, Jum’at (27/11/20).

Kabag Humas dan Protokol Setda KLU, Mujaddid Muhas MA menyatakan, acara Forum Pewarta tahun 2020 dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Meski sederhana tanpa mengurangi rajutan hati dan pikiran antara kehumasan dengan awak media.

“Gagasan ini sudah tahun ketiga. Dari tahun ke tahun dievaluasi untuk penataan dan perbaikan relasi kehumasan dengan para pewarta. Ada dinamika, sebagai bentuk relationship,” tuturnya.

Ketua PWI NTB H Nasrudin Zain dalam paparannya menyampaikan, perlunya pemberitaan pilkada yang berimbang, bagaimana pewartanya dan bagaimana kerja sama kelembagaan ke depannya.

“Dalam konteks pemberitaan pilkada, bagaimana pewarta dengan karya jurnalistiknya berperan mengurangi angka golput. Pada tanggal 9 Desember nanti, masyarakat Lombok Utara bisa menggunakan hak pilihnya di bilik suara,” imbuhnya.

Ia menyampaikan pesan kepada pewarta, mulai dari judul harus mencerminkan informasi yang memberdayakan, menghindari judul yang memojokkan atau motif keberpihakan.

Bagaimana masyarakat memahami demokrasi itu penting, menentukan pilihan itu tidak menjadi persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Tugas kita untuk memberikan informasi yang bisa dicontoh untuk daerah NTB, outputnya untuk kebaikan dan kemanfaatan. Ini yang harus kita kedepankan, jadi contoh Lombok Utara untuk kabupaten lain di NTB yang menyelenggarakan pilkada,” tandasnya.

Dikatakan, fungsi peran dan tupoksi pers berpegang teguh pada UU Pers. Jangan karena suatu ketidaksenangan, kemudian bersikap tendensius dan berdampak pada konten liputan.

Pihaknya menekankan pula, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

“Ayo tanggal 9 besok kita datang ke TPS untuk menggunakan masker dan menyoblos,” ajak Nasrudin..

Narasumber lainnya, Lalu Supriadi menguraikan perjalanan daerah, pemerintahan di KLU yang telah berjalan 12 tahun pemerintahan di KLU. Dalam perspektif jurnalistik, jalannya pemerintahan berlangsung dinamis  sebagai  gerak dari roses dari pembangunan.

“Secara teknis, saya tidak bicara bagaimana jurnalistik dan jurnalisme itu. Proses dalam pemerintahan di KLU termasuk soal bagaimana mengawal proses pembangunan di KLU,” katanya.

Rangkaian acara berjalan santai dalam suasana keakraban. Selain diskusi tanya jawab diselingi dengan lantunan lagu, puisi, dan komedi tunggal dari peserta Forum Pewarta.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama. Kumpul bareng kehumasan dan awak media dalam Forum Pewarta menjadi stimulan kemitraan

Sas

Hingga hari ini penambahan kasus baru Covid-19 masih terus terjad

 MATARAM.lombokjournal.com —

Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR Dr. R. Soedjono Selong, Laboratorium TCM RSUD Bima, Laboratorium TCM RSUD Dompu dan Laboratorium TCM RS H.L Manambai Abdulkadir Sumbawa mengkonfirmasi, ada tambahan 24 pasien positif Covid-19.

Dalam siaran pers hari Sabtu  (28/11/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus  Tugas NTB, Drs. HL Gita Aryadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 238 sampel dengan hasil 206 sampel negatif, 8 (delapan) sampel positif ulangan, dan 24 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 9 (sembilan) orang, kasus kematian 1 (satu) orang.

Dijelaskan, adanya tambahan 24 kasus baru terkonfirmasi positif, 9 (sembilan) tambahan sembuh baru dan 1 (satu) kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Sabtu ini (28/11/20) sebanyak 4.744 orang, dengan perincian 3.883 orang sudah sembuh, 251 meninggal dunia, serta 610 orang masih positif.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita Aryadi.

TAMBAHAN 24PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 9 (smbian) ORANG, KASUS KEMATIAN 1 (SATU) ORANG

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 4721, an. S, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Desa Labuan Burung, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Provinsi NTB;
2. Pasien nomor 4722, an. YF, laki-laki, usia 36 tahun, penduduk Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 1 Sumbawa;
3. Pasien nomor 4723, an. RFW, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 1 Sumbawa;
4. Pasien nomor 4724, an. RJ, laki-laki, usia 30 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 1 Sumbawa;
5. Pasien nomor 4725, an. TP, perempuan, usia 40 tahun, penduduk Desa Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 1 Labuan Badas;
6. Pasien nomor 4726, an. RTP, perempuan, usia 32 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 1 Sumbawa;
7. Pasien nomor 4727, an. SW, perempuan, usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 1 Sumbawa;
8. Pasien nomor 4728, an. MM, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Desa Lantung, Kecamatan Lantung, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Lantung;
9. Pasien nomor 4729, an. RS, laki-laki, usia 26 tahun, penduduk Desa Karang Dima, KecamatanLabuan Badas, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 1 Labuan Badas;
10. Pasien nomor 4730, an. ANW, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 1 Sumbawa;
11. Pasien nomor 4731, an. M, perempuan, usia 38 tahun, penduduk Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 2 Sumbawa;
12. Pasien nomor 4732, an. NL, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Desa Lito, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Moyo Hilir;
13. Pasien nomor 4733, an. H, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Desa Labuan Sumbawa, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Unit 1 Labuan Badas;
14. Pasien nomor 4734, an. J, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Desa Buin Baru, Kecamatan Buer, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Sumbawa dan Puskesmas Buer;
15. Pasien nomor 4735, an. EP, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Desa Lopok, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD H. L. Manambai Abdulkadir Sumbawa dan Puskesmas Lopok;
16. Pasien nomor 4736, an. S, perempuan, usia 33 tahun, penduduk Desa Poto, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD H. L. Manambai Abdulkadir Sumbawa dan Puskesmas Moyo Hilir;
17. Pasien nomor 4737, an. YDP, perempuan, usia 29 tahun, penduduk Desa Uma Beringin, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang bergejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD H. L. Manambai Abdulkadir Sumbawa dan Puskesmas Unter Iwes;
18. Pasien nomor 4738, an. Z, laki-laki, usia 43 tahun, penduduk Desa Ngeru, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD H. L. Manambai Abdulkadir Sumbawa dan Puskesmas Moyo Hilir;
19. Pasien nomor 4739, an. SJ, laki-laki, usia 40 tahun, penduduk Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 4528. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima dan Puskesmas Paruga;
20. Pasien nomor 4740, an. HA, laki-laki, usia 42 tahun, penduduk Kelurahan Penatoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 4579. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Bima dan Puskesmas Mpunda;
21. Pasien nomor 4741, an. A, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 4414. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Bima;
22. Pasien nomor 4742, an. N, perempuan, usia 57 tahun, penduduk Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Dompu;
23. Pasien nomor 4743, an. SZH, perempuan, usia 51 tahun, penduduk Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD Kota Mataram;
24. Pasien nomor 4744, an. HS, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Desa Kalijaga, KecamatanAikmel, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di ruang isolasi RSUD dr. R. Soedjono Selong.

Hari Sabtu terdapat 9 (sembilan) penambahan orang yang selesai isolasi dan sembuh dari Covid-19, yaitu :

1. Pasien nomor 4073, an. BRM, perempuan, usia 38 tahun, penduduk Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. Pasien nomor 4235, an. MSHAH, laki-laki, usia 70 tahun, penduduk Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
3. Pasien nomor 4238, an. K, perempuan, usia 70 tahun, penduduk Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
4. Pasien nomor 4239, an. S, perempuan, usia 55 tahun, penduduk Desa Karang Dima, Kecamatan Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa;
5. Pasien nomor 4241, an. MS, laki-laki, usia 77 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
6. Pasien nomor 4307, an. F, perempuan, usia 14 tahun, penduduk Desa Empang Atas, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
7. Pasien nomor 4331, an. YA, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
8. Pasien nomor 4332, an. S, perempuan, usia 64 tahun, penduduk Kelurahan Seketeng, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
9. Pasien nomor 4428, an. DS, perempuan, usia 41 tahun, penduduk Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

Hari Sabtu ini juga terdapat penambahan 1 (satu) kasus kematian baru, yaitu pasien nomor 4632, an. SM, perempuan, usia 64 tahun, penduduk Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. Pasien memiliki penyakit komorbid.

Lalu Gita Aryadi mengatakan, hingga hari ini penambahan kasus baru Covid-19 masih terus terjadi.  I

Ia menghimbau pada seluruh warga NTB untuk tetap menjaga kewaspadaan terhadap virus ini dengan menerapkan 3M dan 1T, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, menjaga jarak minimal dua meter, serta tidak berkerumun dan menjauhi keramaian.

“Mari kita sayangi dan saling menjaga keselamatan diri kita dan orang-orang d isekitar kita. Mari kita doakan juga saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk sembuh dari Covid-19.,” kata Lalu Gita

Rr/Aya

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.

Dengan kepesertaan JKN-KIS, masyarakat bisa lebih tenang dalam menyongsong masa depan karena telah memiliki proteksi kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com —

Dulu ada ungkapan ‘Orang Miskin Dilarang Sakit’. Pasalnya, kalau orang sakit itu butuh pengobatan yang mahal biayanya, dan tak terjangkau orang miskin.

Bukan saja tidak murah, biaya  pengobatan bahkan naik dari waktu ke waktu.

Jangan heran kalau banyak masyarakat kalangan ekonomi lemah tak mengacuhkan kesehatannya, alias kalau sakit dipendam saja dan tak berani pergi berobat.

Berdasarkan data Tracking Universal Health Coverage: 2017 Global Monitoring Report yang dipublikasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO), biaya kesehatan menyebabkan 100 juta peduduk di seluruh dunia masuk ke jurang kemiskinan.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) 2019 mencatat, eskalasi biaya kesehatan mencapai 0,59 persen. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan kebutuhan esensial lain, seperti bahan makanan yang hanya 0,19 persen.

Sebagai lembaga internasional yang bertugas mengurangi kemiskinan di dunia, Bank Dunia menegaskan agar setiap negara menyediakan jaminan kesehatan universal untuk memudahkan masyarakatnya memiliki akses ke perawatan kesehatan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Berkaca dari fakta di atas, seyogianya masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan.

Selanjutnya, tinggal menambah proteksi tambahan dalam bentuk asuransi kesehatan. Jaminan tersebut berguna untuk melindungi keuangan pribadi maupun keluarga. Ini mengingat, sebaik-baiknya orang menjaga kesehatan, potensi terserang penyakit masih tetap ada.

Asuransi kesehatan tak melulu harus berbiaya mahal. Ada yang terjangkau, bahkan gratis seperti yang disediakan pemerintah, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS).

Selain murah meriah, asuransi yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tersebut juga menanggung hampir semua penyakit dan berlaku untuk semua umur.

Amaq Sidiq (67), Warga Lingkungan Nurul Yakin, Kelurahan Kebon Sari, Ampenan, salah satu peserta JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI), mengaku telah merasakan manfaat jaminan kesehatan tersebut.

Ia pernah mengalami patah kaki, dan ia pun bertutur  mulai dari Tindakan medis berupa operasi pemasangan pen, kontrol yang dilakukan secara berkala, hingga terapi tulang dilakukan tanpa biaya.

Ia yang sehari-hari dikenal sebagai pemasang istalasi listrik yang berpegalaman meski belajar otodidak, menjadi peserta JKN-KIS benar-benar membantu dirinya dan keluarga.

“Saya mendapat kartu BPJS Kesehatan (JKN-KIS) dan dibayari pemerintah (segmen PBI, red). Saya pernah mengalami patah kaki, dan ibu (istrinya, red) menderita gula darah, kalau berobt tidak pernah bayar alias gratis,” cerita Amaq Sidiq, yang sejak pandei Covid-19 jrang dapat order kerja.

Karena itu ia selalu menanyakan para tetanggaya, apa mereka sudah punya kartu BPJS.

Ia selalu mengingatkan, sakit itu bisa datang kapan saja. Orang yang mampu membiayai pengobatan yang biayanya mahal,mungkin tidak bingung.

Sebaliknya, orang-orang di kampungnya yang tidak sanggup membiayai pengobatan, pasti putus asa kalau sakit kalau tidak pakai BPJS.

Banyak cerita orang sakit yang tertolong karena terdaftar sebagai peserta program JKN-KIS.

“Contohnya saya sendiri, kalau tidak ada program JKN-KIS, saya pasti sudah hutang sana sinni, atau jual apa yang bisa dijual di rumah waktu saya dioperasi patah kaki. Apalagi ibu di rumh yang harus berobat berulang kali karena penyakit gula darah,” kata Amaq Sidiq.

Kendati semua peserta JKN-KIS tersebut menjalani pengobatan secara gratis, mereka tetap mendapatkan pelayanan yang baik, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sampai dengan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Kepala Humas BPJS Kesehatan Muhammad Iqbal Ma’ruf mengatakan, program JKN-KIS merupakan bentuk kehadiran negara terhadap perlindungan sehatan ke masyarakat.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengaku optimistis akan kehadiran program JKN-KIS.

“Kami yakin bahwa JKN-KIS memberikan jaminan sepenuhnya untuk kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta. Jadi, misalnya terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena sakit, negara hadir untuk memberikan kebutuhan dasar hidup yang layak,” kata Muttaqien.

Registrasi kepesertaan

Bila belum terdaftar sebagai peserta JKN-KIS segmen PBI maupun PPU, masyarakat bisa melakukan registrasi kepesertaan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Proses pendaftaran kepesertaan ini sudah dipermudah oleh BPJS Kesehatan.

Masyarakat bisa mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN maupun BPJS Care Center 1500-400. Jadi, tidak perlu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan.

Sebelum mendaftar, siapkan terlebih dahulu dokumen sebagai persyaratan. Dokumen tersebut antara lain Kartu Keluarga, FKTP yang dipilih, serta email dan nomor ponsel aktif.

Bila mendaftar melalui aplikasi Mobile JKN, calon peserta perlu mengunduh aplikasi di Play Store atau App Store. Setelah terpasang, calon peserta bisa memilih menu “Pendaftaran Peserta Baru” kemudian isi formulir sesuai dokumen yang telah disiapkan, termasuk kelas fasilitas kesehatan. Usai mengisi, calon peserta harus mendaftar sistem pembayaran autodebit.

Lalu, memberikan nomor rekening bank dan atau akun financial technology yang telah bekerja sama dengan BPJS. Calon peserta wajib menyetujui untuk patuh terhadap ketentuan yang berlaku selama menjadi anggota peserta JKN-KIS.

Sistem pembayaran autodebit paling cepat 14 hari setelah pendaftaran berhasil. Bila sudah aktif, peserta akan memperoleh notifikasi dan KIS digital di aplikasi Mobile JKN.

Selain lewat Mobile JKN, calon peserta bisa pula mendaftar melalui sambungan telepon. Caranya cukup menelepon BPJS Care Center ke nomor 1500-400 melalui ponsel atau telepon rumah dan ikuti petunjuk dari agen care BPJS Kesehatan.

Dengan kepesertaan JKN-KIS, masyarakat bisa lebih tenang dalam menyongsong masa depan karena telah memiliki proteksi kesehatan.

Hotria M/kmp.com

Pihak pemerintahan baik itu Kepala Dinas, Kepala Bagian maupun Kepala Badan, baik yang berhubungan langsung dengan informasi maupun yang tidak, sesungguhnya menunggu uluran tangan dari media pers untuk bersinergi membangun NTB

KLU.lombokjournal.com  –

Dilantiknya Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi NTB Periode 2020 – 2025, mendapat ucapan selamat dari Pemerintah Provinsi NTB.

Kepala Biro Humas dan Protokol, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, saat membuka acara  pelantikan mewakili Gubernur NTB, di Hotel Medana Bay Marina, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Sabtu (28/11/20),  menyampaikan harapannya.

“Kami yakin ke depan, kemitraan kita akan semakin langgeng, akan semakin kuat dan akan semakin baik,” ucap Najamuddin.

Kepala Biro Humas dan Protokol yang kerap disapa Bang Najam menjelaskan, media pers berada pada pilar demokrasi, menjadi bagian penting dalam membantu bangsa memberitakan kabar-kabar baik kepada masyarakat.

Dari kegiatan itu, Bang Najam melihat tiga makna, yakni spektrum, jaringan dan berkesinambungan.

“Spektrum itu sesuatu keadaan yang tidak terbatas pada suatu set harga atau kondisi tertentu, spektrum itu adalah sesuatu yang luas sekali. Maka kami pemerintah Provinsi ini ingin melihat JMSI ini sebagai sebuah spektrum yang berpadu prisma, menghasilkan pelangi,” tambahnya.

Bang Najam mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB,sangat mendukung, mengapresiasi serta merasa bangga atas terbentuknya, JMSI terlebih di NTB.

“Ini padahal baru saja dibentuk, dan saya lihat disini teman-teman sangat luar biasa,” ujarnya.

Lebih jauh, Bang Najam menjelaskan, pihak pemerintahan baik itu Kepala Dinas, Kepala Bagian maupun Kepala Badan, baik yang berhubungan langsung dengan informasi maupun yang tidak, sesungguhnya menunggu uluran tangan dari media pers untuk sama-sama  bersinergi membangun NTB.

“Kami ingin dikritik, namun kritik yang membangun Provinsi NTB, membangun Kabupaten Lombok Utara ini, membangun seluruh masyarakat kita ini. Karena bagaimanapun juga tanpa kehadiran teman-teman, tidak ada penyampai pesan yang baik, karena teman-teman inilah yang bisa mendidik dan mencerahkan masyarakat NTB,” imbuhnya.

Sekjen PP JMSI, Mahmud Marhaba mengungkapkan jika JMSI sendiri merupakan organisasi yang tergolong baru namun begitu cepat kemajuannya.

Bahkan, Pengurus Pusat JMSI baru saja dilantik beberapa waktu lalu secara langsung oleh Ketua MPR RI.

“Tentu ini tidak lepas dari dukungan semua daerah, termasuk pula Provinsi NTB dan juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota,” terangnya.

Selain itu, JMSI telah mendaftarkan diri sebagai Konstituen Dewan Pers Indonesia. Sehingga, Mahmud berharap JMSI segera akan menjadi perusahaan pers yang amanah dan tentunya profesional.

Mahmud juga menyampaikan, NTB telah masuk ke dalam 10 provinsi yang diverifikasi dari 29 provinsi yang ada di Indonesia. Ia kemudian memberikan beberapa wejangan dan masukan bagi media pers dan juga pemerintah.

Salah satunya yakni menjaga kode etik dan profesionalitas. Hal ini disebutnya dapat dibuktikan apabila media tersebut telah terdaftar di Dewan Pers. Karena itu, media juga diminta agar dapat membuat informasi dan berita yang berimbang dan sama proporsinya.

“Ke depan mari kita membangun secara bersama-sama wibawa dan marwah pers, dan itu ada di pundak teman-teman semua,” ajaknya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Lombok Utara, yang diwakili Sekda Kabupaten Lombok Utara, H. Raden Nurjati, menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya pengurus daerah JMSI Provinsi NTB.

Raden juga menuturkan rasa terima kasih JMSI atas dipercayakannya Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebagai lokasi pelaksanaan Rakerda I JMSI Provinsi NTB tersebut. Hal itu akan menjadi citra positif, terlebih dalam masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

“Dengan acara ini akan membawa dampak yang positif bagi Kabupaten Lombok Utara, khususnya pada sektor pariwisata. Melalui pengurus daerah ini, kami memohon bekerjasama dengan baik, dalam kita memberikan pengertian yang baik kepada masyarakat kita,” ujarnya.

Rr/HmsNTB

Melalui Gerakan Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH Corona), BPJS Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Republika menginisiasi dana kemanusiaan, membantu tenaga dan fasilitas Kesehatan

MATARAM.Lombokjournal.com –

BPJS Kesehatan melakukan banyak peran tugas untuk mendukung pemerintah menangani pandemi Covid-19.

Dalam keterangan tertulis yang diterima media, Direktur Utaam BPJS Kesehatan, Fachmi Idris mengatakan, pandemi Covid-19 mendorong seluruh pihak bersatu dan bergerak bersama.

“Pandemi ini menciptakan suatu kohesi sosial sehingga muncul kesadaran akan peran dan tanggung jawab penanganan pandemi Covid-19. Ini adalah sebuah aksi gotong royong massal,” kata Fachmi Ieis dalam keterangannya.

Hal tersebut dikatakannya saat memimpin pertemuan Internasional Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance secara daring, Rabu (25/11/20).

Dalam event itu Fachmi menjadi Chairperson of Technical Commission on Medical Care and Sickness Insurance of International Social Security Association (ISSA).

Fachmi mengatakan, melalui Gerakan Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH Corona), BPJS Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Republika menginisiasi dana kemanusiaan untuk membantu tenaga dan fasilitas kesehatan.

BPJS Kesehatan juga mendukung pemerintah melakukan tugas verifikasi klaim Covid-19 rumah sakit.

BIla verifikasi lolos, klaim akan dibayar oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggunakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau sumber dana lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hingga hari Jumat (23/10/2020), terhitung sudah 209.386 jumlah klaim kasus Covid-19 yang diverifikasi BPJS Kesehatan dengan biaya mencapai Rp 13,4 triliun.

Meski begitu, Fachmi mengatakan, pelayanan kesehatan selama pandemi Covid-19 mengalami penurunan.

Hal tersebut disebabkan kekhawatiran masyarakat akan paparan Covid-19. Diketahui, kunjungan ke rumah selama pandemi hanya didominasi para penyandang penyakit katastropik.

Kunjungan dari pasien kronis yang berada dalam kondisi stabil juga menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya telah meluncurkan layanan konsultasi online.

“Untuk memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) tetap dapat mengakses layanan kesehatan, BPJS Kesehatan meluncurkan aplikasi Mobile JKN untuk menjaga kontak atau komunikasi antara dokter dengan pasien,” kata Fachmi.

Cukup Hubungi Chika Konsultasi online tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu konsultasi online antara dokter fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dengan dokter spesialis.

Konsultasi online itu meliputi konsultasi hasil ultrasonografi (USG), elektrokardiogram (EKG), radiologi, dan konsultasi kondisi spesifik lainnya.

Kemudian, konsultasi online antara pasien dengan dokter FKTP, dan konsultasi online antara pasien dengan dokter spesialis (khusus untuk pasien kronis, pasien lansia dengan risiko kesehatan tinggi, dan pasien diabetes mellitus).

Tak hanya Mobile JKN, BPJS Kesehatan juga membantu pemerintah menangani Covid-19 melalui layanan digital lain, seperti Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (Pandawa), Chat Assistant JKN (Chika), Voice Interactive JKN (Vika), BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, dan melalui media sosial.

Kemudian, sesuai Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, BPJS Kesehatan menerapkan Program Relaksasi Tunggakan Iuran JKN-KIS, yang salah satu kebijakannya mengenai pemberian relaksasi pembayaran tunggakan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Peserta Peserta JKN-KIS dapat mengajukan relaksasi pembayaran tunggakan iuran dengan membayar tunggakan 6 bulan, sedangkan sisanya dapat dicicil dan dilunasi paling lambat akhir tahun 2021.

Hal itu menjadi wujud kehadiran negara untuk memastikan warga memiliki akses pelayanan kesehatan.

Rr/Kps.com

Isu soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali muncul dari isyarat Menteri Kesehatan Terawan

MATARAM.lombokjournal.com –

Dipastikan iuran BPJS Kesehatan tak akan ada kenaikan lagi pada tahun 2021.

Kalau ada perubahan atas tarif iuran baru, itu akan dilakukan pada 2022 atau dua tahun mendatang.

Penegasan itu disampaikan salah seorang anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien Pasalnya, rencana implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan kelas standar rawat inap baru akan dilaksanakan di tahun tersebut.

“Untuk iuran 2021 masih akan tetap menggunakan Perpres 64 tahun 2020,” kata Muttaqien seperti dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (26/11/20).

Dijelaskan Muttaqien, layanan berbasis KDK merupakan penyesuaian manfaat JKN yang berupa manfaat medis. Penyesuaian manfaat nonmedisnya berupa implementasi kelas standar rawat inap.

Perubahan manfaat ini lah yang akan mempengaruhi tarif Ina CBGs dan kapitasi dan pada akhirnya akan mempengaruhi iuran.

Juga dipastikan, penyesuaian iuran atas layanan berbasis kebutuhan dasar kesehatan (KDK) dan implementasi kelas standar juga baru akan dibahas 2021.

Menurut Muttaqien, Tim masih berproses untuk pengambilan data, modeling, dan simulasi iuran berdasarkan rencana perubahan kebijakan yang ada. Saat ini pemerintah juga masih menyiapkan regulasi untuk mendukung implementasi penyesuaian manfaat JKN tersebut.

Regulasi yang akan berubah adalah Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

“Sehingga direncanakan akan ada perubahan ketiga dari Perpres 82/2018 tersebut. Setelah itu, tentu akan disiapkan peraturan turunan dari perpres tersebut,” terangnya.

Isu soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali muncul dari isyarat Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Saat rapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (24/11/20).

Ia berdalih penyesuaian iuran itu merupakan amanat Peraturan Presiden 64 Tahun 2020 atas kelas standar dan kebutuhan dasar kesehatan (KDK).

“Adanya amanat dalam Perpres 64/2020 tentang peninjauan ulang iuran Jaminan Kesehatan Nasional, rawat inap kelas standar, konsekuensinya pada perubahan besaran iuran,,” terang Terawan saat rapat bersama Komisi IX DPR, Selasa (24/11/20).

Penetapan iuran, sambung Terawan, tentunya dengan pertimbangan Kementerian Keuangan, BPJS Kesehatan, termasuk juga kementerian yang dipimpinnya, Kementerian Kesehatan.

Sebagai gambaran, pertama, penetapan iuran akan menggunakan metode aktuaria. Kedua, pertimbangan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, rawat inap kelas standar, kemampuan membayar dari peserta, inflasi kesehatan, termasuk perbaikan tata kelola program JKN.

Adapun, pemanfaatan program JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan yang dijamin berdasarkan pola epidemiologi atau penyakit umum di Indonesia.

BACA JUGA;

Benarkah Ada Kenaikan Iuran BPJ? Menkes Terawan Bicara Perpres 64 Tahun2020

“Dasar penentuan manfaat berbasis kebutuhan dasar kesehatan yang tidak dijamin JKN kemudian akan disesuaikan dengan Pasal 52 Perpres 82 Tahun 2018,” ujarnya.

Terawan menegaskan, saat ini proses penyesuaian iuran JKN masih dalam tahap awal.

“Masih disiapkan permodelan perhitungan iuran dengan data utilisasi dengan data cost (biaya) dari BPJS Kesehatan dan mempertimbangkan proyeksi dan asumsi berbagai kebijakan,” tandasnya.

hrf/agt

MATARAM.lombokjournal.com —

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) meminimalisir pelayanan tatap muka, tujuanya menekan penyebaran Covid-19.

Salah satunya layanan untuk meminimalkan tatap uka yaitu  Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (PANDAWA).

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dapat mengakses layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan. Caraya menggunakan aplikasi PANDAWA

Salah seorang peserta JKNKIS, Bagus Permana, mengaku dipermudah dengan adanya layanan PANDAWA. Hal  itu dibuktikannya saat ia mendaftarkan anggota  keluarganya, menjadi peserta JKN-KIS.

Tidak seperti waktu ia mendaftarkan utuk dirinya sendiri, ia harus mendatangi langsung ke kantor BPJS Kesehatan. Tentu saja ini membutuhkan waktu tak sebentar, karena jarak kantor itu dari rumahnya  lumayan jauh.

“Belum lagi peserta yang lain kan banyak. Sekarang cukup lewat WA saya bisa melakukan penambahan anggota keluarga hanya dengan duduk di rumah,” kata Bagus.

Ia sudah beberapa kali merasakan pengobatan saat sakit tanpa biaya, ia mengisahkan saat awal dirinya mengetahui adanya layanan PANDAWA.

Dirinya selalu ingin mengunjungi kantor BPJS Kesehatan namun waktunya yang berprofesi sebagai kendaraan atar pulau selalu menghalangi.

Akhirnya, ia mendapatkan informasi dari Kader JKN-KIS yang juga merupakan seorang temannya.

“Saya dapat info dari teman, kebetulan dia memang menjadi Kader JKN-KIS. Saya awalnya mau titip dia untuk mendaftarkan keluarga  saya, namun teman saya menjelaskan PANDAWA. Kemudian saya sangat tertarik, dan memang sebetulnya sudah lama berencana mendaftarkan orang tua’’ jelasnya.

Menurut Bagus, sebaiknya  disimpan saja dulu nomornya, kemudian nanti ada link untuk formulir jenis layanan apa yang akan kita gunakan.

“Setelah mengisi itu kita ikuti saja data-data apa yang harus kita kirimkan lewat WA. Jadi seperti chatting biasa. Untuk kartunya nanti dikirimkan ke alamat rumah,” jelasnya.

Dituturkannya, saat mengisi formulir antrian pada PANDAWA terdapat informasi apa saja yang dapat dilayani melalui PANDAWA.

Selain untuk pendaftaran peserta baru untuk PNS/TNI Polri, PANDAWA juga dapat melayani penambahan anggota keluarga, cetak kartu dan registrasi ulang, ubah fasilitas kesehatan, dan perbaikan data peserta.

Kepada BPJS Kesehatan diuapkan teria kasih karena telah mempermudah akses pelayanan administrasi. Dia juga berharap ke depan, semakin banyak kemudahan layanan yang diberikan BPJS Kesehatan.

“Terima kasih BPJS Kesehatan yang telah memberikan kemudahan bagi peserta. Terutama untuk orang-orang yang kesulitan untuk akses ke kantor cabang ataupun yang memiliki waktu terbatas. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan inilah yang menjadikan peserta lebih semangat juga untuk membayar iuran dan pastinya dapat memberikan kelancaran kita dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Semoga terus bisa meningkat pelayanannya.” tuturnya.

Selain layanan PANDAWA, BPJS Kesehatan juga menyediakan kanal layanan tanpa tatap muka seperti CHIKA (08118750400), VIKA melalui Care Center 1 500 400 maupun aplikasi Mobile JKN yang dapat diunduh baik di Play Store ataupun App Store.

Rr/JPR

Dalam penilaian oleh Komisi Informasi Pusat, Provinsi NTB memiliki berbagai inovasi dan layanan informasi publik diantaranya NTB Care, NTB Satu Data, SIAGA dan SIP Posyandu

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemprov NTB dinobatkan sebagai pemerintah provinsi (Pemprov) berkualifikasi informatif tahun 2020 oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Rabu (25/11) lalu.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik NTB, Iwan Sapta Taruna, SE berkomitmen, Pemprov NTB selalu berikhtiar memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya dengan berbagai produk pelayanan informasi yang dihadirkan.

“NTB sebagai badan publik senantiasa mengedepankan kolaborasi serta inovasi pada produk – produk pelayanan informasi publik. Kita berkomitmen penuh untuk terbuka dan hadir untuk masyarakat” ujar Iwan, usai kegiatan Hari Ikan Nasional, di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kamis (26/11/20).

Dijelaskan Iwan, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah terkenal aktif di sosial media, sehingga perangkat daerah juga terpacu dalam menyebarluaskan informasi pembangunan NTB.

Hal tersebut mencerminkan misi NTB yang terus berusaha untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani dengan menerapkan prinsip Good Governance.

“Gubernur kita mencontohkan sosial media bisa digunakan sebagai wadah untuk menyebarkan informasi seluas-luasnya dan berinteraksi melayani masyarakat dengan cepat” tutur Iwan.

Dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2020, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada seluruh 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Badan Publik se Indonesia.

Tahapan monev dimulai tahapan sosialisasi, monitoring hingga evaluasi kepada semua badan publik dengan menggunakan kuesioner.

Terkait kuesioner tersebut terdapat beberapa indikator seperti, pengembangan website yang terkait dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi); dan Pengumuman Pelayanan dan penyediaan, Informasi Publik sehingga informasi publik, dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, dengan maksud agar masyarakat merasakan manfaat dari adanya Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam penilaian oleh Komisi Informasi Pusat, Provinsi NTB memiliki berbagai inovasi dan layanan informasi publik diantaranya NTB Care, NTB Satu Data, SIAGA dan SIP Posyandu.

NTB Care Aplikasi Mobile yang menjadi mata, telinga dan tangan Pemerintah Provinsi NTB untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat, NTB Satu Data adalah Sistem Data Terbuka yang menyediakan data resmi Pembangunan NTB yang dihimpun dari berbagai sumber, SIAGA menjadi aplikasi mitigasi dan edukasi kebencanaan Dan SIP Posyandu adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data posyandu dan kesehatan hingga ke desa-desa di NTB.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan rasa syukurnya karena NTB bisa kembali mendapat penghargaan sebagai Badan Publik Informatif.

Ummi Rohmi panggilan akrabnya mengucapkan rasa terimakasihnya atas kerjasama yang luar biasa kepada KI NTB dan PPID Pemprov NTB hingga ke seluruh PPID pembantu yang ada di NTB.

“Ini capaian yang tidak mudah di saat kita dihadapi bencana yang bertubi-tubi. Dari gempa hingga pandemi covid-19. Tapi kita telah buktikan kita bisa. Ini kerja yang luar biasa!” jelasnya usai menerima penghargaan, Rabu (25/11).

Selain Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, berbagai inovasi dan kebulatan tekad untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, mengantarkan Provinsi NTB mendapatkan pujian dari komunitas Internasional, Global Open Government Partnership (OGP) di Washington, DC.

Kolaborasi Program pengembangan Open Government tersebut yang dilakukan di NTB sendiri senantiasa mendapat dukungan dari unsur pimpinan daerah, yakni Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.

Dinas Kominfotik NTB berperan sebagai koordinator dalam perencanaan dan pelaksanaan program bekerja sama dengan 45 perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Komisi Informasi  Daerah dan Komisi Penyiaran Daerah juga memperkuat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan menjamin kualitas informasi di media.

ikp, @diskominfotikntb

Usai Rakor, Gubernur Zul berbincang dengan Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, mengajak Viktor bidding menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028

 lombokjournal.com —

JAKARTA  ;      Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, perlunya ketenangan dan kedamaian untuk bisa menjual potensi pariwisata Indonesia kepada dunia.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Jakarta, Jumat (27/11/20), Luhut menjelaskan pariwisata Indonesia masih kalah dibanding sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara dalam sejumlah hal, tapi Indonesia hanya kalah dalam cara menjual.

“Kita menjualnya kurang dan itu memerlukan ketenangan dan kedamaian. Saya ulangi, ketenangan, kedamaian. Dan ketenangan, kedamaian, itu dilakukan oleh kita para pemimpin intelektual ini,” katanya.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas ini, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah hadir langsung, mengingat pentingnya kegiatan tersebut karena menyangkut pengembangan investasi dan wisata dalam daerah.

Luhut Binsar Pandjaitan meminta sejumlah oknum tidak lagi menjual ide-ide kekerasan yang kemudian membuat Indonesia ditakuti. Ia juga meminta  jangan karena ambisi politik lalu sengaja menimbulkan keributan.

“Sebagai yang paling senior di ruangan ini, saya sampaikan itu. Jadi, jangan sampai karena kepentingan-kepentingan politik kita, ambisi-ambisi politik kita, birahi kekuasaan kita, kita buat keributan-keributan” katanya.

Luhut menjelaskan dibanding negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia tidak kalah dari segi alam, kebudayaan, kuliner hingga hiburan. Sayangnya, ia mengakui memang masih ada kekurangan di sejumlah titik, misalnya infrastruktur hingga keramahtamahan penduduknya.

“Saya cukup banyak keliling dunia. Apa yang kita lihat di Labuan Bajo, misalnya, di Mandalika, di Bali, di beberapa spot, di Toba, itu tempat-tempat yang sangat indah. Tapi kita kurang menjual karena banyak hal tadi, masalah infrastrukturnyalah, keramahtamahanlah,” katanya.

Karena itu, Luhut meminta segenap masyarakat kompak dan ikut mendorong pengembangan pariwisata nasional.

“Sekarang bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, mendidik orang untuk ramah tamah. Jangan kebencian, angker yang kita tampilkan. Di kejadian akhir-akhir ini, itu juga membuat orang menilai negara ini begini aja. Kalau orang takut datang kemari, yang akan rugi itu rakyat kecil. Jadi kita sebagai pemimpin, harus memberikan kedamaian, ketenangan dan memberikan kesan, kau datang kemari, kau pasti kita jamin,” katanya kepada peserta Rakornas yang terdiri dari sejumlah Menteri dan Kepala Daerah itu.

Usai Rakor, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah berbincang-bincang dengan sejumlah Menteri dan Gubernur yang hadir, salah satunya dengan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Gubernur Zul mengajak Viktor untuk bidding menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Karena dua provinsi bertetangga ini sesungguhnya sudah layak dan siap menjadi tuan rumah event olahraga terbesar di dalam negeri tersebut.

Rr/HmsNTB

Pabrik RDF akan dibangun tahun 2021 untuk memperbesar volume pengolahan sampah menjadi pellet bahan bakar, namun masih terkendala lahan

 MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berharap, agar program pengolahan sampah menjadi bahan bakar yang dilakukan oleh PLN bisa semakin digencarkan di tahun depan.

Program  pengolahan sampah menjadi pellet RDF (Refuse Derived Fuel) akan menjadi substitusi bahan bakar batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang, Lombok Barat.

PLN melalui PT. Indonesia Power telah bekerjasama dengan Pemprov NTB untuk mengolah sampah menjadi pellet RDF yang berlokasi di TPA Regional Kebon Kongok. Pabrik pengolahan sampah yang bernama JOSS atau Jeranjang Olah Sampah Setempat itu diharapkan semakin optimal pemanfaatannya di tahun depan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat menerima audiensi atau silaturahmi General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTB, Ir. Lasiran di ruang tamu Wakil Gubernur, Jumat  (27/11/20).

Dalam kegiatan tersebut GM PLN juga  menyampaikan laporan program inovasi unggulan yaitu Command Center sebagai program yang melayani masyarakat dengan cepat.

Wakil Gubernur mengatakan, pabrik RDF rencananya akan dibangun tahun 2021 untuk memperbesar volume pengolahan sampah menjadi pellet bahan bakar. Namun saat ini masih terkendala oleh lahan.

“Lahannya yang masih kita cari, kalau lahannya cukup, kapasitasnya produksinya akan lebih besar,” ungkap Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub.

Umi Rohmi mengatakan, program mengubah sampah menjadi pellet bahan bakar adalah satau satu program yang mendukung program Zero Waste.

Namun program Zero Waste itu tidak bisa hanya mengandalkan RDF saja, karena hal itu sebagai salah satu alternatif mendorong percepatan pemanfaatan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

“Komposisi  sampah yang masuk di TPA Kebon Kongok tinggi juga kayunya, jadi itu yang bisa dimanfaatkan ke RDF.Tapi yang sampah lain seperti plastik juga harus dipikirkan hilirisasinya mau kemana,” katanya

Menanggapi program lahirnya PLN Command Center ini, Umi Rohmi mengatakan, ini adalah solusi dari respon cepat terhadap masalah listrik yang dialami oleh masyarakat.

“Sudah saatnya ada program ini, karena listrik butuh respon cepat, selamat untuk PLN atas inovasinya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi NTB,” tutupnya.

Sebelumnya General Manager PLN  Unit Induk Wilayah NTB Ir. Lasiran menyampaikan sejumlah program yang sedang dilakukan oleh PLN. Di antaranya pengolahan sampah menjadi pellet bahan bakar ini.

Pellet RDF ini menjadi bahan campuran batu bara (co-firing) dalam proses pembakaran di PLTU Jeranjang, Lombok Barat.

“Kami sudah koordinasikan dengan pengelola di Jeranjang, kalau pemerintah daerah di NTB bisa bantu artinya permasalahan sampah bisa terselesaikan,”ungkapnya.

Lasiran dalam kesempatan tersebut menjelaskan terkait dengan program inovasi Command Center yang akan diresmikan tanggal 1 Desember 2020 yang berada pada tiga lokasi yaitu Lombok Command Center, Sumbawa Command Center dan Bima Command Center.

“Ini sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi jika ada gangguan begitu diterima laporan langsung ditransfer ke petugas terdekat dan diselesaikan lebih cepat,”ungkapnya.

Rr/HmsNTB