Pasangan SALAM menyadari keberagaman, heterogenitas penduduk di Kota Mataram adalah modal sekaligus tantangan dalam pembangunan Kota Mataram

MATARAM.lombokjournal.com –

Gerakan pasangan Selly-Manan (SALAM) sepanjang masa kampanye Pikada Kota Mataram, bukan sekadar parade politik penuh kepentingan janji manis semata.

Kalaidoskop/ Kilas Balik Jejak kampanye jago koalisi PDIP – PKS ini juga memberi edukasi dan menginspirasi masyarakat dalam banyak aspek, baik politik, ekonomi, sosial budaya, nilai keberagaman, hingga penegakan protokol kesehatan di masa pandemi.

Sebagai pasangan penantang, SALAM mampu mendobrak “dinding tebal” gagasan usang perkotaan. Membawa gagasan berkah dan  cemerlang untuk Kota Mataram yang Madani, SALAM dinilai banyak pihak sudah memenangkan setengah pertarungan di masa kampanye.

Dan, 9 Desember nanti, SALAM diprediksi kuat akan memenangkan seluruh pertarungan di Pilkada Kota Mataram.

Jilbab Ijo Pemimpin Merakyat

Jilbab Ijo menjadi identitas yang akrab dan melekat untuk Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani. Ini mulai populer pertama kali saat Selly mengenakan Jilbab Ijo saat menghadiri perayaan HUT Provinsi NTB 17 Desember 2019 silam, saat Selly masih menjabat Kadis Perdagangan Provinsi NTB.

Memutuskan maju di Pilkada Kota Mataram 2020, dan resmi mendaftar ke KPU Mataram bersama pendampingnya, Calon Wakil Walikota, TGH Adbul Manan September 2020, Jilbab Ijo pun menjadi sebutan yang ear catching  bagi pasangan nomor urut 2 ini.tua Tim Pemenangan SALAM, Eko Anugraha Priyanto didampingi anggota Tim Pemenangan Ruslan Turmuzi mengatakan, feedback yang banyak diterima dari masyarakat bahwa jilbab ijo identik dengan gaya kepemimpinan yang merakyat.

“Sepanjang masa kampanye Jilbab Ijo terbukti makin familiar, dan pasangan Selly-Manan semakin dirasakan sebagai pemimpin yang merakyat, dengan gaya dan pola blusukannya,” kata Eko.

Selly memang tipe pemimpin merakyat dan apa adanya. Bertemu masyarakat seolah tanpa sekat. Mendengar keluhan dan memformulasikan solusinya.

Program Guru, Dokter, Psikolog Keliling (GuDeK) SALAM yang diluncurkannya di pekan pertama kampanye Pilkada Kota Mataram, bukan tanpa alasan. Semua berangkat dari aspirasi dan keluhan masyarakat yang merasakan dampak pandemi di sektor pendidikan dan kesehatan.

Pelajar harus berhadapan dengan pembelajaran virtual menggunakan akses internet. Bagi keluarga yang kurang mampu, ini menjadi kendala. Selain harus menyediakan ponsel cerdas, biaya paket internet cukup mahal.

Dan cukup banyak warga yang menderita sakit namun khawatir jika harus berobat ke pusat pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit. Kepahaman mereka tentang Covid-19 masih belum komprehensif, lebih banyak ketakutan akan terpapar.

Berjalan 3 bulan, program GuDeK SALAM banyak membantu masyarakat. Gagasan tanggap darurat SALAM untuk bencana non alam ini akan menjadi role model Pemkot Mataram mengelola kesiapsiagaan lima tahun ke depan.

Program Menyentuh Masyarakat

Ruslan Turmuzi menambahkan, program SALAM sepanjang kampanye Pilkada Kota Mataram menjadi semacam simulasi kepemimpinan Selly-Manan, nantinya saat menjabat Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Semuanya merupakan penjabaran Visi besar SALAM untuk membangun Kota Mataram Madani yang Berkah dan Cemerlang.

“Semua program dalam kampanye ini akan diwujudkan secara berkesinambungan. Semua merangkum 9 misi SALAM yang menyentuh masyarakat,” imbuh pria yang akrab disapa RT.

Program Bidan SALAM Menyapa diluncurkan SALAM untuk membantu kegiatan posyandu yang terkendala pandemi. Perhatian kesehatan untuk ibu hamil, bayi, dan balita diberikan SALAM.

Program Rantang SALAM diluncurkan Selly-Manan untuk membantu para lanjut usia (Lansia) kurang mampu di Kota Mataram. Kebutuhan dasar makanan dan makanan tambahan disuplai untuk para Lansia ini, agar derajat kesehatan masyarakat meningkat.

Setidaknya jangan ada lagi masyarakat, khususnya para lansia yang kelaparan di tengah kemajuan Kota Mataram ini.

Sepanjang kampanye, SALAM juga aktif membagikan masker dan mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan. Komitmen ini dipegang dan diimplementasikan secara konsisten, dan mendukung Pilkada Sehat 2020.

Mengedukasi protokol kesehatan, Selly Andayani kerab turun tangan sendiri. Ia bahkan tak canggung memasangkan masker pada anak-anak dan lansia yang dijumpainya.

“Ini membuktikan Bunda Selly sangat peduli dengan kesehatan masyarakat dan percepatan penuntasan pandemi korona di Mataram ini,” tambah Eko.

Sementara itu Kegiatan flashmob SALAM dilengkapi operasional roda tiga dan ambulance memperkuat komitmen SALAM mendukung Pilkada Sehat di masa pandemi.

Selanjutnya Tim Flashmob  SALAM , Hamid menambahkan kegiatan kampanye Pilkada Sehat melalui atraksi Flashmob oleh SALAM akan tetap dilaksanakan setiap hari sampai tanggal 5 desember 2020.

“Puncak kampanye Pilkada Sehat Pilwakot Mataram tanggal 5 Desember , Tim Flashmob SALAM akan membuat atraksi rantai manusia flashmob dari Ampenan sampai dengan Bertais – Swete sesuai protokol kesehatan yang bertujuan mengajak warga kota Mataram untuk mensukseskan Pilkada Sehat , damai dan Aman,” tandas Hamid.

Ekonomi dan UMKM

Aspek ekonomi juga menjadi perhatian SALAM sepanjang masa kampanye. Inspirasi dan motivasi banyak disampaikan Selly-Manan untuk masyarakat, pelaku UMKM, dan generasi muda.

SALAM beberapa kali menggelar kuliner bersama dan pameran jajanan lokal Serabi Mataram. Sasarannya adalah potensi-potensi kuliner lokal yang bisa dikembangkan ke depan.

“Bunda Selly kulineran di Nasi Selak atau pun ke rumah makan Sumbawa yang ada di Mataram, itu pesannya kuat untuk memotivasi pelaku UMKM kuliner kita,” kata Tim Pemenangan SALAM, Nyanyu Ernawati.

Sebelum maju menjadi Calon Walikota Mataram, Selly Andayani memang seperti itu. Jabatan tinggi di Pemprov NTB tak membuatnya berjarak dengan kuliner lokal dan tradisional.

Program nasional Bela-Beli UMKM diejawantahkan Selly dengan maksimal, bahkan sebelum program itu dicanangkan.

Semangat untuk memilih membeli produk lokal dan produk UMKM ini kemudian menjadi teladan bagi para ASN di Dinas Perdagangan NTB.

“Ini sikap yang luar biasa. Misalnya kalau ada tetangga kita punya warung makan, kenapa tidak sesekali kita belanja di sana.Jangan ke tempat mewah saja,” sambung Nyanyu yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan kota Mataram.

Aplikasi E-Commerce I-Shop NTB yang digagas Selly Andayani di Dinas Perdagangan NTB, juga akan diimplementasikan di Kota Mataram. Mataram I-Shop juga mendapat dukungan dari komunitas pelaku UMKM Kota Mataram.

Terkait ekonomi dan ketahanan pangan keluarga, SALAM juga menginspirasi dengan meluncurkan beberapa program.

Penataan pantai Batas Senja dan bantuan stimulan peralatan berdagang, memulai kiprah SALAM untuk mendorong sektor ekonomi di destinasi wisata Kota Mataram. Pola ini mengintergrasikan potensi perikanan dan kelautan dalam kehidupan masyarakat nelayan, dengan potensi kepariwisataan yang bisa dikembangkan.

Sementara destinasi ditata dan menarik pengunjung yang datang, para nelayan bisa mengembangkan kuliner ikan sehingga nilai tambah ekonomis lebih baik lagi dirasakan.

SALAM juga menginisiasi pembentukan Kampung Buah Cemerlang di Sindu Barat Kelurahan Cakra Utara, Kecamatan Cakranegara. Lingkungan nominasi program Kampung Sehat Polda NTB ini dikemas menjadi destinasi alternatif dengan potensi buah-buahan.

Nyanyu Ernawati mengatakan, inisiasi ekononomi kerakyatan seperti ini dilakukan SALAM untuk memotivasi masyarakat, khususnya di masa pandemi saat ini.

“SALAM juga mengaplikasikan program kelompok wanita pengembang hidroponik dan apotik hidup. Ini semua kegiatan ekonomi yang berbasis keluarga namun punya nilai ekonomi yang cukup baik. Motivasi-motivasi ini dilakukan agar masyarakat tetap tangguh dan produktif, tetap sehat dan berdaya saing di masa pandemi,” ulasnya.

Sosial dan Kemasyarakatan

Pasangan SALAM menyadari keberagaman, heterogenitas penduduk di Kota Mataram adalah modal sekaligus tantangan dalam pembangunan Kota Mataram.

Potensi konflik sosial bisa muncul kapan saja jika keberagaman tak dirawat dan dikelola dengan baik melibatkan partisipasi masyarakat. Karena itu, SALAM menginisiasi semakin seringnya pertemuan lintas masyarakat di Kota Mataram.

Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani mengatakan, pada dasarnya masyarakat Kota Mataram senang guyub, senang bertemu dan bersilaturahmi. Hal ini bisa menjadi perekat keberagaman dan menjadi penguat persatuan.

“Selama turun ke masyarakat, saya bisa rasakan bahwa masyarakat kita ini sebenarnya senang guyub dan berkumpul. Silaturahmi lintas masyarakat ini yang harus terus dipupuk untuk Mataram yang heterogen,” katanya, Kamis (0 3/12/20 )

Selly mengatakan, untuk mengantisipasi potensi konflik sosial maka SALAM menggagas pembentukan Bale Mediasi di tiap Kelurahan untuk mengantisipasi potensi tersebut.

Di mana di dalamnya terlibat unsur aparatur Kelurahan, Babinsa, Babinkamtibmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda di lingkungan setempat.

Selain itu, ketahanan keluarga juga menjadi penting. Sebab menurut Selly, konflik sosial harus dilihat dari aspek yang holistik, tidak semata dipicu karena perbedaan dan keberagaman. Faktor kesenjangan sosial dan ekonomi biasanya menjadi pemicu yang juga harus diperhatikan.

Selly menegaskan, jangan sampai ada lingkungan yang bisnis kulinernya berjalan lancar sementara tetangganya kesulitan pekerjaan dan peluang usaha.

“Penguatan ketahanan keluarga dan pemerataan kesempatan usaha di tiap lingkungan juga menjadi bagian penting. Jika masyarakat guyub dan tidak ada masalah ketimpangan sosial, kami yakin konflik sosial bisa kita hindari,” papar Mantan Penjabat Walikota Mataram Tahun  2015 .

Gerakan SALAM dan para relawan sepanjang kampanye, juga mendorong persatuan dalam keberagaman. Pawai lintas budaya di masa pendaftaran ke KPU Mataram, dilanjutkan dengan atraksi budaya melalui flashmob SALAM.

SALAM ingin membuktikan bahwa kepemimpinan mereka di Kota Mataram adalah untuk mengayomi seluruh masyarakat, tak pandang latar belakang agama, etnis, pendidikan dan juga seni budaya.

Tata Kota dan Pemerintahan Efektif

Sepanjang masa kampanye, Selly-Manan dalam blusukannya menemukan masih banyak masalah tata kota di Mataram. Mulai dari pengelolaan sampah, transportasi publik yang mulai usang, penataan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), penataan pasar, pengelolaan parkir, hingga potensi sungai yang belum maksimal termanfaatkan.

ALAM menekankan, dengan pola pendekatan konvensional seperti saat ini, maka masalah pengelolaan sampah di Kota Mataram tak akan selesai. Volume produksi sampah selalu saja lebih besar dari kemampuan armada angkut Pemkot Mataram.

Pengelolaan Sampah Terpadu (Osamtu) digagas SALAM sebagai solusi penanganan sampah. Sampah dan kebersihan Kota ini harus diselesaikan dari tingkat Kelurahan. Semua dilibatkan dalam porsi tugas dan tanggungjawab masing-masing. Partisipasi publik juga ditingkatkan.

“Pemerintah tak mungkin bisa bekerja sendirian mengatasi masalah sampah, sehingga harus ada kerja kolektif yang terbangun dari kesadaran bersama,” tandas Selly Andayani.

Pasar sebagai salah satu pusat produksi sampah cukup besar, juga harus direvitalisasi. Termasuk pengelolaan parkir yang hingga saat ini masih terkesan sembrawut dan kurang transparan.

Pemerintahan SALAM ke depan akan membentuk sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola parkir, pasar dan sampah.

Menurut Selly, BUMD akan digerakan oleh tenaga profesional dan bukan menjadi tempat bagi pejabat yang akan pensiun atau pun para tim sukses Pilkada.

“Ciri kota yang maju iu salah satunya punya BUMD. Ini dikelola profesional sehingga PAD bisa maksimal dan tidak ada kebocoran-kebocoran,” tambahnya.

BUMD juga akan memiliki jejaring hingga di Kelurahan dengan BUM Kelurahan (BUMKel). Hal ini akan membuka cukup banyak lapangan kerja dan kesempatan usaha baru di tiap Kelurahan yang ada.

Koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat, juga akan terus dilakukan SALAM. Sementara di Pemkot Mataram, SALAM akan melakukan reformasi birokrasi untuk efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan.

“Kita akan prioritaskan reformasi birokrasi, OPD yang kurang maksimal bisa digabung dengan yang lain. Pemerintahan yang baik itu ramping. Miskin struktur tapi kaya fungsi,” tegas Selly.

Sistem komunikasi dan keran aspirasi juga akan dibuka SALAM seluas-luasnya untuk publik.

Kelak ada ruang dan waktu khusus yang disediakan Walikota dan Wakil Walikota untuk selalu menerima masukan, saran, dan permasalahan masyarakat Kota Mataram.

2 Juta Langkah Penentu Kemenangan

Sementara itu Calon Wakil Walikota Mataram, TGH Abdul Manan  menegaskan, konsep visi-misi dan program prioritas SALAM sudah seluruhnya disimulasikan sepanjang masa kampanye.

Inovasi, perhatian, dan motivasi program-program SALAM itu merepresentasikan kepemimpinan SALAM sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram lima tahun ke depan.

“Itulah SALAM, kegiatannya selama kampanye sangat transparan. Dalam 2 Juta langkah terakhir, SALAM tidak memberikan janji, tetapi langsung bukti,” kata pria yang juga Ketua MUI Kota Mataram ini.

Istilah memilih “Kucing dalam Karung” benar-benar diretas gerakan SALAM. Tampil apa adanya, dan selanjutnya mencerahkan masyarakat pemilih untuk menentukan pilihan yang paling tepat.

Meningkatkan angka survay elektabilitas SALAM tak membuat paslon nomor 2 ini jumawa. Namun terus berusaha meyakinkan masyarakat Kota Mataram, bahwa pemimpin sejati adalah pemimpin yang mau dan bersedia setiap saat berada di tengah masyarakatnya.

“Gaya kepemimpinan Selly-Manan ini apa adanya, mau mendengar, dan selalu jemput bola,” imbuh Manan .

TGH Abdul Manan  mengapresiasi kinerja seluruh tim pemenangan, relawan, dan para simpatisan SALAM yang sudah bekerja demi masyarakat dengan cara-cara yang simpatik. Terutama di saat pandemi saat ini, seluruh kegiatan bisa terlaksana sesuai protokol kesehatan. Bahkan SALAM mampu meningkatkan awareness publik tentang protokol kesehatan ini.

Terakhir, Manan mengajak masyarakat Kota Mataram untuk sama-sama mewujudkan Mataram Madani, Berkah dan Cemerlang.

“Caranya dengan datang ke TPS 9 Desember nanti, dan tentukan pilihan. Bersama SALAM kita pasti bisa mewujudkan Mataram yang lebih baik,” katanya .

Me

Transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB sangat jelas dan mudah, salah satunya adalah melalui media sosial yang menjadi salah satu media komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat luas

LOBAR.lombokjournal.com –

Kehumasan adalah salah satu bidang yang bertugas memberikan informasi publikasi kepada masyarakat. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy,S.Sos.,MM memaparkan strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan komunikasi dan publikasi kepada masyarakat.

Hal itu dilakukan saat menjadi pemateri pada acara yang diadakan oleh BPC Perhumas Mataram-NTB sebagai rangkain dari persiapan Konferensi Nasional Humas (KNH) Indonesia tahun 2020 yang berlangsung di Aruna Senggigi, Kamis (03/12/20).

Kepala Biro Humas yang kerap disapa Bang Najam ini mengatakan,  dalam tugas publikasi dan penyampaian informasi yang dilakukan, ia memakai indikator Open Government of Indonesia (OGI).

“OGI itu membuat tiga indikator utama untuk melihat apakah sebuah pemerintahan itu terbuka, apakah sebuah pemerintahan itu komunikatif. Ciri atau indikator yang diberikan oleh OGI yaitu tiga indikator utama, yang pertama transparansi, yang ke dua partisipasi, dan yang ke tiga inovasi,” terangnya.

Ketiga indikator tersebut memiliki ciri masing-masing yakni transparansi memiliki tiga ciri yakni jelas, mudah dan komunikatif.

Indikator ke dua yakni Partisipasi yang memiliki ciri yakni mendengarkan, melibatkan, memberdayakan. Indikator ke tiga, Inovasi memiliki ciri yakni berdaya, solutif, berbasis IT dan media.

“Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi NTB dinobatkan sebagai Provinsi informatif dua tahun berturut-turut oleh Komisi Informasi pusat yang diserahkan langsung oleh Presiden,” ungkap Bang Najam.

Ia mengatakan, transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB sangat jelas dan mudah, salah satunya adalah melalui media sosial yang menjadi salah satu media komunikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat luas.

Berbagai pengaduan yang didapatkan dari media sosial direspon sangat cepat oleh pemerintah.

Selain dari media sosial, Gubernur NTB sebagai Kepala Daerah bersama kepala OPD juga sering terjun langsung menyapa masyarakat hingga pedalaman yang ada di NTB.

Ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat agar pimpinan dapat mengambil tindakan tepat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat tersebut.

“Pak Gubernur bersama kami, bersama tim sering sekali naik turun gunung, masuk ke pelosok-pelosok, masuk kampung, masuk ke dusun-dusun, masuk ke desa-desa, bukan untuk pencitraan, namun untuk melihat dari dekat, seperti apa kesulitan-kesulitan masyarakat,” terangnya.

Indikator partisipasi dalam standar OGI diwujudkan dalam bentuk menyerap aspirasi masyarakat, melibatkan, serta memberdayakan masyarakat dalam pembangunan NTB. Baik itu pada program unggulan salah satunya industrialisasi, hingga penanganan pandemi Covid-19 yang melibatkan ribuan UMKM lokal di NTB ini.

Inovasi lanjutannya, diwujudkan dalam bentuk terciptanya produk-produk asli anak muda NTB dan membeli produk-produk tersebut yang kemudian diapresiasi oleh Pemerintah Pusat.

Hal ini menunjukkan bahwa NTB adalah salah satu provinsi yang masuk dalam kategori inovatif, hingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita memberikan informasi kepada pemerintah pusat yang datang, bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah inovasi nyata bahwa kita sanggup membuat masker hingga motor listrik. Ada ekosistem yang kita bangun didalamnya untuk menumbuhkan kepercayaan, rasa kesadaran bahwa anak muda di NTB bisa menghidupi dirinya sendiri,” terangnya.

Untuk menggaungkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melakukan inovasi publikasi agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang baik.

inovasi tersebut di antaranya, melakukan siaran program dengan nama Bincang Gemilang yang langsung mendatangkan narasumber dari pemerintah provinsi NTB, bekerjasama dengan puluhan lembaga penyiaran, influenser, hingga merekrut PR Ambassador.

Selain itu, Pemerintah Provinsi juga menjalin komunikasi dengan instansi-instansi vertikal dan membentuk Bakohumas untuk bekerjasama menyebarkan informasi positif kepada masyarakat luas.

Di akhir penyampaiannya, Bang Najam berpesan bahwa pengemasan informasi sangat penting untuk menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat.

“Sebagus apapun program yang kita tawarkan kepada masyarakat, tentu tidak akan bermakna apa-apa apabila tidak ada sebuah kemasan yang bagus untuk kita komunikasikan, untuk kita kabarkan,” tutupnya.

Rr/HmsNTB

Lagu difabel ini diharapkan bisa dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia dan dunia bahwa kaum difabel di NTB ini berprestasi

MATARAM.lombokjournal.com –

Lagu Difabel Gemilang dilaunching Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2020 di Kantor Dinas Sosial Provinsi NTB, Kamis (03/12/20).

“Yang namanya disabilitas itu tidak berarti dia memiliki kekurangan, tetapi justru yang harus dilihat adalah kelebihannya.  Allah SWT sudah menganugerahkan seluruh makhluk hidup dengan kelebihan dan kekurangan masing – masing,” kata Wagub saat memberikan sambutan.

Mengenai lagu Difabel Gemilang yang diciptakan oleh salah satu pekerja sosial di Provinsi NTB, Wagub mengungkapkan bahwa lagu tersebut memberikan semangat yang luar biasa kepada penyandang disabilitas. Mereka bisa memberikan kontribusi dengan caranya masing-masing.

“Maka dari itu,mari kita buka hati kita untuk semakin mencintai saudara-saudara kita, dan mereka memberikan kontribusi yang besar juga untuk pembangunan di NTB. Terus kita berikan jalan dan motivasi supaya mereka  -benar merasakan bagian dari masyarakat NTB yang bisa memberikan kontribusinya dengan caranya sendiri,” kata Umi Rohmi.

Lagu difabel ini diharapkan agar bisa dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia dan dunia bahwa kaum difabel di NTB ini berprestasi.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hj, Fitriah mengatakan, ada 28.062 orang yang menyandang status disabilitas dari berbagai daerah yang ada di NTB.

“Acara ini, bertujuan mningkatkan kesadaran berbagai pihak terhadap berbagai permasalahan disabilitas sebagai bagian dari pemenuhan hak -hak disabilitas di NTB,” ujarnya.

Acara yang baru pertama kali dilaksanakan di NTB ini, diikuti oleh 100 orang dari berbagai lembaga, yayasan dan NGO dan dirangkaikan dengan launching lagu Difabel Gemilang serta penyerahan Kursi Roda secara simbolis dan penyerahan 100 paket sembako kepada setiap perwakilan secara simbolis.

Rr/HmsNTB

Kerjasama antar daerah itu, untuk membangkitkan dan menggairahkan kembali UKM di Indonesia

MATARAM.lombokjournal.com –

Pemerintah Provinsi NTB menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas industri kreatif.

Kerjasama itu penting untuk memaksimalkan pelaksanaan dan kehadiran MotoGP pada tahun 2021

Dan kerjasama  itu merupakan tindak lanjut silaturahmi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dalam silaturahmi itu, pihak Pemprov Jawa Barat menyambut antusias tawaran tersebut.

Merespon itu, Pemprov Jawa Barat melalui Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil (KUKM) Provinsi Jawa Barat, bersama dengan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat,  membalas kunjungan ke Gubernur NTB,  Kamis, (03/12/20).

Kunjungan ini mendiskusikan secara langsung teknis-teknis kolaborasi secara rinci dengan Pemprov NTB.

“Terimakasih atas gerak cepat dari Jawa Barat,” ucap Gubernur NTB saat menerima langsung Kadis KUKM dan rombongan di ruang kerjanya.

Menurutnya,  abanyak hal yang dapat dikolaborasikan bersama dengan Pemprov Jawa Barat, mulai dari pengembangan pariwisata, peningkatan SDM hingga industri pengolahan. Selain itu, Gubernur juga meminta kepada Kepala Dinas terkait, untuk bergerak cepat sehingga apa yang dikolaborasikan dapat terrealisasikan dengan segera

Kadis KUKM Jawa Barat, Kusmana Hartadji, menerangkan, kedatangannya itu merupakan penugasan khusus sebagai tindak lanjut dari pertemuan antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur NTB, terkait dengan potensi yang dimiliki oleh kedua Provinsi.

“Bagaimana pak RK (Ridwan Kamil) dengan Pak Zul punya kesepahaman dan kelihatannya memang beliau-beliau itu, tanggap dan cepat. Pada saat punya ide, harus dilakukan segera, makanya nanti InsyaAllah akan kita tindak lanjuti,” terangnya.

Kusmana juga menjelaskan, kerjasama antar daerah itu, untuk membangkitkan dan menggairahkan kembali UKM di Indonesia.

“Salah satunya, potensi UKMnya cukup banyak di sini, termasuk juga di kita, nanti kolaborasinya kerjasama, apakah nanti bentuk peningkatan SDM, bagaimana produk-produk UKM NTB itu dapat juga memanfaatkan sarana MotoGP tersebut,”ujarnya.

Rr/HmsNTB

Indonesia telah melewati titik terendahnya menuju titik balik menjadi lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com –

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia (BI) Tahun 2020 secara virtual di Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Kamis (03/12/20).

Kegiatan pertemuan tahunan BI itu dihadiri Presiden RI Joko Widodo, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, MA serta Duta Besar Negara Negara sahabat.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Pusat maupun daerah selama sembilan bulan terakhir bekerja keras mengatasi dampak pandemi Covid-19, sambil menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi secara bersamaan.

Pemerintah terus membantu masyarakat yang sakit untuk sembuh, membantu masyarakat agar tetap produktif dan bertahan di tengah krisis.

“Kerja keras tersebut mulai menampakkan hasil. Sinyal positif sudah kita lihat. Alhamdulillah laporan yang saya terima hari ini lebih rendah dari rata-rata Dunia,” jelasnya.

Sinyal positif perekonomian juga semakin jelas. Hal tersebut dilihat dari triwulan kedua 2020, ekonomi di Indonesia terkontraksi -5,32 persen dan pada triwulan ketiga 2020 terkontraksi -3,49 persen. Artinya, Indonesia telah melewati titik terendahnya menuju titik balik untuk lebih baik.

“Pada momentum ini saya yakin akan bergerak lagi kearah positif di triwulan keempat dan seterusnya,” jelasnya.

Presiden menekankan, semua harus fokus bergerak ke depan, fokus pada upaya-upaya untuk keluar dari pandemi, mempersiapkan vaksin dan program vaksinasi dengan cermat agar kita bisa bangkit dan pulih dari pandemi.

Presiden berharap Bank Indonesia mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang sedang digulirkan pemerintah, dan berkontribusi lebih besar untuk ikut menggerakkan sektor riil.

Serta mendorong penciptaan lapangan pekerjaan baru dan membantu para pelaku usaha UMKM untuk kembali produktif.

“Dalam situasi krisis seperti ini, kita harus mampu bergerak cepat dan tepat. Kita harus berbagi beban dan berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini, agar negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global,” kata Presiden.

Ekonomi akan pulih

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan prospek ekonomi tahun 2021 dan arah kebijakan Bank Indonesia.

Menurutnya, sembilan bulan terakhir adalah sebuah perjuangan besar dalam melewati krisis Covid-19. Sinergi dan stabilitas yang terjaga dan perekonomian yang mulai membaik adalah bukti sinergi membangun optimisme perlu diperkuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Sinergi itulah yang perlu kita perkuat dalam membangun optimisme pemulihan ekonomi lebih baik lagi ke depan menuju Indonesia Maju,” jelasnya.

Ia juga mengatakan Bank Indonesia mendukung penuh pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus moneter dan makro krusial serta kebijakan digitalisasi ekonomi dan keuangan.

“Bank Indonesia senantiasa mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” tuturnya.

Sebagai penutup Ia mengatakan ,prospek ekonomi di tahun 2021 akan semakin membaik. Optimisme tersebut harus terus dibangun dan diperkuat dengan semangat bersinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak.

“InsyaAllah ekonomi kita akan pulih, kembali tumbuh tinggi menuju Indonesia Maju yang semakin sejahtera,” tutupnya.

Setelah akhir acara, Gubernur NTB bersama Anggota Komisi XI DPR RI menyerahkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) kepada lima lembaga pendidikan dan menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Bank Indonesia dengan Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram dan Universitas Samawa.

Rr/HmsNTB

Lomba baca kitab kuning merupakan awal, sehingga apa yang diucapkan dalam keseharian para santri mulai diungkap dan diekspresikan

MATARAM.lombokjournal.com –

Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK) merupakan sarana bagi generasi muda PKS untuk mengekspresikan apa yang ada dalam hatinya secara eksplisit. Memahami suasana batin dan kultur, terutama yang berasal dari pondok Islam tradisional.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan itu saat membuka Lomba Baca Kitab Kuning (LBKK), yang berlangsung di Aula Kantor DPW PKS NTB, Kamis (03/12/20).

“Yang paham tentang pondok, tentu yang pernah berjuang untuk pondok,” ujarnya.

Terselenggaranya LBKK, Gubernur berharap jembatan pengertian akan terbangun dengan komunitas Islam tradisional, agar kecurigan pada Partai Keadilan Sejahtera semakin mentipis.

“Betapa program sederhana yang mampu menghilangkan keraguan antara kita,” ujar Gubernur.

Menurutnya, LBKK ini bukan terminal akhir, justru merupakan awal. sehingga apa yang diucapkan dalam keseharian para santri mulai diungkap dan diekspresikan. Sehingga PKS tidak punya jarak dengan komunitas Islam tradisional.

“PKS tidak akan menang, tidak akan besar, sebelum mampu merangkul komunitas pondok dan Islam tradisional,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, tantangan ke depan semakin kompleks dan luar biasa. Gubernur inta para tokoh, Tuan Guru, untuk aktif turun mendatangi pondok, untuk menghilangkan keraguan kepada PKS.

“Banyak orang curiga, kalau Gubernurnya dari PKS nanti tidak toleran, namun ketika kader PKS jadi pemimpin, jangankan Islam tradisional, umat non Islam pun kita rangkul,” tegasnya.

Ke depan harus lebih banyak lagi dihadirkan lomba-lomba yang lain, yang mampu melibatkan anak-anak pondok. Agar semua pondok dan madrasah di NTB merasa bahwa PKS adalah rumahnya sendiri.

“Kita harus menjadikan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Partai boleh beda, tapi rahmatan lil alamin, tetap menjadi spirit yang harus kita bagikan kepada ummat di seluruh dunia,” kata Gubernur.

Rr/HmsNTB

Raperda cukup memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Raperda Prakarsa DPRD Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com –

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menggelar Sidang Paripurna lanjutan dengan agenda mendengarkan jawaban pengusul atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap enam buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diprakarsai oleh DPRD Provinsi NTB, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan enam buah Raperda prakarsa DPRD menjadi Raperda, Kamis, (03/12/2020)

Sidang dipimpin langsung Ketua DPRD NTB, Hj. Bq. Isvie Rupaeda. Rapat yang diadakan di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi NTB tersebut berlangsung tertib dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

Setelah Mendengar Pandangan  umum fraksi-fraksi  atas 6 (enam) buah Raperda tersebut, Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaeda menyimpulkan bahwa keenam raperda cukup memenuhi syarat.

“Pemimpin dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa 6 (enam) buah Raperda yang telah kita dengarkan bersama  cukup memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Raperda Prakarsa DPRD Provinsi NTB,” ujar Isvie.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD NTB Mahdi, SH., MH lalu membacakan persetujuan DPRD NTB guna enam buah Raperda usul prakarsa DPRD NTB menjadi Raperda Prakarsa DPRD NTB.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB Tanggal, 03 Desember 2020, memutuskan, menetapkan, menyetujui enam buah Raperda usul prakarsa DPRD NTB menjadi Raperda prakarsa DPRD NTB,” jelasnya.

Sebelumnya, perwakilan dari pengusul, H. Makmun menyampaikan jawaban umum atas pemandangan fraksi.

“Kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap fraksi yang secara umum menyambut baik, memberikan dukungan dan menyetujui enam buah Raperda, sehingga dapat dilanjutkan pada pembahasan tingkat selanjutnya,” papar Makmun. Kamis, (03/12/2020).

Enam buah Raperda Prakarsa DPRD NTB tersebut, diantaranya Raperda tentang Pendidikan Pesantren dan madrasah, Raperda tentang Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 4 tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Perkebunan Tembakau Virginia di NTB, Raperda tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-kesatuan Masyarakat Adat, Raperda tentang Pencegahan Perkawinan AAnak dan terkahir Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata.

Ast

Dua kekuatan yang termanifestasi dalam diri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Djohan-Dani (Joda-Akbar) dan Najmul-Suardi (Nadi), sangat mungkin menimbulkan perpecahan

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil ketua Komisi I DPRD NTB bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM Drs. H. Abdul Hafid ingatkan segenap elemen masyarakat di Kabupaten Lombok Utara (KLU,  agar tetap menjaga kondusifitas jelang pemilihan Kepala Daerah tanggal 9 Desember  mendatang.

Toleransi dengan menjunjung tinggi asas demokrasi berupa menghormati hak pilih, harus dijunjung tinggi masing-masing pihak. Jangan sampai terjadi perpecahan di tengah-tengah masyarakat hanya karena kegiatan memilih Kepala Daerah.

“Semua orang, semua pihak, menurut saya harus sadar menahan diri. Bahwa proses demokrasi ini dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kalau hasilnya tidak baik tidak kondusif, rakyat juga akan rugi. Untuk masyarakat, jangan terprovokasi yang dapat merugikan kita semua,” ujar Hafid, Rabu, (03/12/20).

KLU menjadi sorotan Komisi I DPRD NTB, mengingat hanya ada dua kandidat yang bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di Kabupaten yang terkenal dengan selogan Tioq Tata Tunaq tersebut.

Menurut Hafid, dua kekuatan besar yang termanifestasi dalam diri pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Djohan-Dani (Joda-Akbar) dan Najmul-Suardi (Nadi), sangat mungkin menimbulkan perpecahan menjadi dua kubu di tengah masyarakat.

Khususnya, jika pendukung dua belah pihak tidak saling menghormati dengan tidak menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat masing-masing pihak.

“Bahwa kita jangan menghabiskan energi, waktu, karena perbedaan pendapat yang menghabiskan energi. Perbedaan pendapat ini kita minimalisir sebagai potensi demi kepentingan semua pihak. Kalah menang biasa dalam pertandingan,” katanya.

Selain itu, Hafid juga menghimbau kepada penyelenggara pemilu di KLU untuk tetap bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi. Tidak boleh sedikit pun ada celah yang memungkinkan munculnya anggapan masyarakat terkait ketidaknetralan penyelenggara Pemilu.

Hal itu penting diperhatikan penyelenggara Pemilu di KLU agar konflik di masyarakat tidak muncul, mengingat tensi politik di KLU yang semakin panas dari waktu ke waktu terutama menjelang pencoblosan beberapa hari mendatang.

“Penyelenggara Pilkada ini harus profesional, independen, dan menguntungkan semua pihak. Jujur, adil, netral, itu yang kita minta,” ungkapnya.

Ast.

Mulai saat ini eksekusi anggaran akan diusahakan dilakukan sejak awal agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun

MATARAM.lombokjournal.com –

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur NTB dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB tentang Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Daerah, Rabu (02/12/20).

Acara ini dilakukan secara virtual dengan Kemendagri dan BPKP RI sesuai protokol kesehatan.

Penandatanganan nota Kesepakatan ini dilakukan dengan tujuan menjalin sinergi antar pemerintah daerah dengan BPKP untuk meningkatkan tata kelola anggaran pemerintah daerah.

Wakil Gubernur mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara Pemerintah Daerah dengan BPKP agar anggaran di daerah dapat dikelola dengan aman, khususnya pada masa pandemi.

“Kesepakatan dengan BPKP agar penggunaan dana itu aman dan benar serta laporannya lengkap, yang ke dua bagaimana kita bisa survive di masa pandemi ini supaya pertumbuhan ekonomi ini semakin membaik,” terang Wagub.

Ia mengungkapkan, sebelum ada nota kesepakatan saat ini, Pemerintah Daerah juga telah menjalin hubungan baik dengan BPKP dalam melakukan pendampingan maupun pengawasan guna memanfaatkan anggaran dengan baik dan benar.

Ia menerangkan, mulai saat ini eksekusi anggaran akan diusahakan dilakukan sejak awal agar pekerjaan tidak menumpuk di akhir tahun.

“Diinginkan nanti tahun 2021 itu, belanjanya diatur supaya bisa kuartal satu, dua, tiga, atau empat porsinya sama, jangan seperti biasa, sebagian besar biasanya kan dieksekusi di akhir-akhir,” terangnya.

Mengingat tahun 2021 adalah tahun pemulihan, jadi belanja daerah harus didongkrak dari kuartal pertama agar pertumbuhan ekonomi di daerah cepat membaik.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo, terkait pentingnya pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 terutama pada belanja pusat maupun daerah sebagai penggerak utama dari roda perekonomian di masa pandemi.

“Belanja-belanja pemerintah dari segi kesehatan, pengaman sosial, dan ekonomi nasional menjadi unsur utama penggerak ekonomi kita di masa pandemi. Tentu saja pembelanjaan ini harus benar-benar kita laksanakan dengan cepat,” jelasnya.

Untuk itu, Bulan Desember ini diharapkan dilakukan perencanaan belanja daerah. Sehingga di bulan Januari nanti belanja modal sudah berjalan di tengah masyarakat.

Masa pandemi masih cukup panjang. Karena itu, Ia mengajak seluruh pimpinan daerah dan manajemennya serta aparat pengawasan untuk terus mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan ini agar terlaksana dengan cepat, tepat dan akuntabel.

“Peran aktif kita semua baik BPKP, Provinsi, Kab/Kota untuk mampu mendampingi dan mengawasi pelaksanaan PBD tersebut agar cepat, efektif dan tetap akuntabel,” tuturnya.

Yusuf Ateh mengatakan, penandatangan nota kesepahaman tersebut sebagai momentum dan bentuk komitmen Pemerintah Pusat maupun Daerah berkolaborasi untuk mengawal keuangan dan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Karena Indonesia sangat luas sekali, tidak mungkin kita kerjakan sendiri. Jika kita memiliki tujuan dan visi yang sama dalam menjaga republik ini, saya kira ini akan bisa kita lakukan dengan baik dan kita bisa keluar dari pandemi ini. Sehingga ekonomi kita akan kembali bagus,” tutupnya.

Menter Dalam Negeri, Prof. Dr.  Muhammad Tito Karnavian meminta kepada BPKP untuk memaksimalkan fungsi pendampingan dalam penyusunan rencana anggaran di daerah, yang berkomitmen dengan sungguh-sungguh membangun daerah agar tepat sasaran.

Namun jika ada daerah yang tidak memiliki keseriusan dalam mengelola anggaran demi pembangunan daerahnya, ia meminta agar BPKP tidak segan-segan menghunakan fungsi pengawasan dengan ketat.

Agar tidak ada celah untuk oknum yang ingin melakukan perbuatan melanggar hukum.

Rr/HmsNTB

Sampai saat ini, semuanya terpantau kondusif, aman dan terkendali

MATARAM.lombokjournal.com —

Komisi I DPRD  NTB bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, siap mengawal jalannya pemilihan Kepala Daerah serentak di NTB, yang berlangsung tanggal 09 Desember 2020,  agar teselenggaranya Pilkada yang aman dan tertib.

“H-4 menjelang pemilihan kami akan turun,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB Drs. H. Abdul Hafid kepada wartawan, Rabu (02/12/2020).

Kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya Komisi I DPRD NTB guna turut andil dalam mensukseskan pesta demokrasi di tujuan Kabupaten/Kota di NTB.

Terlepas dari itu, pihaknya meyakini Pilkada nanti akan berlangsung aman. Hal tersebut dikarenakan masyarakat NTB sudah dewasa dalam berpolitik.

Ia juga menghimbau kepada tim sukses masing-masing calon kepala daerah untuk terus menjaga ketentraman di tengah-tengah masyarakat dengan tidak melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan kaitannya dengan tata cara pelaksanaan Pilkada, baik pra pemilihan maupun pasca pemilihan.

“Proses Pilkada ini harus damai dan menyenangkan semua pihak,” katanya.

Terkait beberapa daerah yang disebut masuk dalam kategori rawan, Hafid menyebut hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Dari pengamatannya, tidak ada satu pun dari tujuh wilayah yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020 yang memiliki indikasi menghawatirkan.

Menurutnya, sampai saat ini, semuanya terpantau kondusif, aman dan terkendali.

“Saya melihat rata kondusif ini,” ungkapnya.

Untuk diketahui, tujuh Kabupaten/Kota yang nantinya menggelar Pilkada serentak antara lain Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Bima dan Kabupaten Dompu.

Ast