Pemerintah Provinsi NTB berani mengambil risiko berupa penyaluran bantuan tidak secara tunai, melainkan dengan komoditas yang diproduksi oleh IKM/UMKM lokal

MATARAM.lombokjurnal.com —  Menko Polhukam, Prof. H. M. Mahfud MD mengatakan, penanganan Covid-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, apa yang dilakukan Provinsi NTB sebenarnya sudah mendahului semangat Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sudah diundangkan 20 Juli 2020.

Dengan Perpres ini, Pemerintah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Kepala BNPB dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Wakil Menteri BUMN.

Sedangkan Ketua Pelaksana  Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipimpin oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.

“Pak Gubernur tadi sudah menunjukkan cara sesungguhnya. Yang mendahului Perpres kalau semangatnya. (pandemi) Covid itu tak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi. Tapi justru menjadi blessing in disguise, menjadi berkah terselubung,” kata Mahfud MD di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/07/20).

Selain Mahfud MD, hadir pula Mendagri Prof. Dr. H.M Tito Karnavian Mendagri, Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono.

Kunjungan tersebut bertujuan mensukseskan Pilkada serentak 2020, Pendisiplinan Taat Protokol Kesehatan Covid-19 dan Terlaksananya Program Objek Vital Nasional di Provinsi NTB.

Dikatakan, dengan adanya Covid-19, ekonomi lokal menjadi hidup karena UMKM digerakkan. Dulunya, ekonomi lokal tak hidup karena selalu dikooptasi oleh konglomerat atau kekuatan-kekuatan modal dari luar.

“Maka sekarang dihidupkan ekonominya dari bawah dengan dana yang tersedia. Seperti itu sebenarnya semangat kita yang baru. Covid itu ada, harus dilawan. Tetapi ekonomi harus tumbuh. Kalau bisa numpang kepada Covid ini untuk menumbuhkan ekonomi,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Menkopolhukam memuji NTB yang terus berupaya bangkit setelah dilanda sejumlah bencana sejak gempa tahun 2018 lalu.

Dengan kerjasama semua pihak seperti TNI/Polri, NTB mampu membangun 240.000 rumah tahan gempa. Pertumbuhan ekonomi bahkan pariwisata meningkat hingga 800% karena adanya direct flight dari Australia ke Lombok sebelum pandemi terjadi.

Selanjutnya, Mahfud kembali mengingatkan masyarakat terkait dengan bahaya Covid-19, sehingga masyarakat diminta untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.

Kedisiplinan sebenarnya sederhana yaitu selalu menggunakan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan menjaga daya tahan tubuh.

Mencegah Covid-19, Memulihkan Ekonomi

Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan,  Presiden RI, H. Joko Widodo memberikan pesan yang sangat tegas, saat ini Indonesia sedang berhadapan dengan keadaan yang belum pernah dialami sebelumnya.

Dua hal penting yang harus dilakukan. Pertama, seluruh kepala daerah semaksimal mungkin harus mencegah penularan virus Corona ini. Kedua, disamping menekankan pada penanganan virus Corona, dampak ekonomi harus diperhatikan.

“Jangan sampai kita terlampau serius memikirkan Corona tapi tidak memikirkan ekonomi. Bisa jadi nanti selamat dari Corona tapi kita akan keteteran dengan masalah yang lebih besar dalam masalah ekonomi,” jelas Gubernur.

Gubernur juga mengatakan instruksi Presiden telah disikapi dengan serius oleh Pemerintah Provinsi NTB. Selanjutnya dilakukan pembagian tugas, yaitu persoalan kesehatan dan teknis di bawah komando Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Sedangkan untuk mengantisipasi ekonomi dan dampak sosial di bawah komanda Gubernur NTB.

“Alhamdulillah dengan ketegasan Ibu Wagub, dengan kampanye yang tidak henti-hentinya, kekompakan dengan para Bupati dan Walikota. Alhamdulillah penyebaran Corona Virus di Provinsi kita ini mampu kita kendalikan,” jelasnya.

Menurut Gubernur, program Social Security Net atau Jaring Pengaman Sosial (JPS) digunakan Provinsi NTB untuk meretas jalan baru.

Mengarahkan masyarakat untuk selalu berada di rumah dan menjaga jarak harus disertai dengan kesibukan yang produktif.

Pemerintah Provinsi NTB berani mengambil risiko berupa penyaluran bantuan tidak secara tunai, melainkan dengan komoditas yang diproduksi oleh IKM/UMKM lokal.

“Peningkatan kapasitas masyarakat harus dengan learning by doing, kami mengatakan social security net di NTB harus dalam bentuk sembako dan suplemen. Dan semua sembako dan suplemen harus diproduksi oleh UKM lokal kita,” terang Bang Zul.

Terakhir, Gubernur mengatakan di tengah pandemi Covid-19 ini, NTB mampu menggerakkan IKM dan UMKM untuk menggeliat dan bangkit dalam tiga bulan ini.

Di bulan pertama hanya 200 IKM yang terlibat, kemudian bertambah 535 UKM dan terakhir, Pemprov mampu mendemonstrasikan kemampuan yang luar biasa sehingga hampir 5000 IKM/UMKM yang dilibatkan.

“Alhamdulillah setelah pembelajaran tiga bulan, mudah-mudahan cluster UKM kita punya dan stimulus ekonomi akan diberikan dan mudah-mudahan dalam bulan yang akan datang, NTB bukan hanya mampu memasarkan produknya di lingkungan Provinsi sendiri tetapi juga dijual untuk kompetitif di pasar nasional bahkan internasional,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

 Pembahasan Pilkada sudah final dan tidak perlu dikhawatirkan lagi oleh masyarakat

LOBAR.lombokjournal.com —  Lima pimpinan Kementerian/Lembaga RI menggelar silaturrahim dan berdialog langsung dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat,akademisi, aktivis, serta ormas se-provinsi NTB. Kegiatan silaturahim berlangsung di Hotel Kila Senggigi, Lombok Barat, Selasa (21/07/20).

Kelima pimpinan kementerian/Lembaga Tinggi RI ITU, yaitu Menkopolhukam Prof.Dr. HM Mahfud MD, Mendagri Prof. Dr. HM Tito Karnavian, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono, Kasum TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto, dan didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M. Sc.

Pada kesempatan tersebut, dialog antara pimpinan Kementerian/Lembaga dan masyarakat dipimpin langsung oleh Sekda Provinsi NTB Drs.H.Lalu Gita Ariadi, M.Si.

Membuka diskusi, Sekda memberikan kesempatan kepada seluruh tamu undangan mulai dari tokoh agama hingga para akademisi untuk memberikan informasi ataupun masukan kepada institusi negara yang hadir.

“Malam ini, kita minta masyarakat NTB, baik dari kalangan ulama, akademisi, aktivis untuk memberikan informasi, memberikan saran kepada seluruh pimpinan institusi negara yang hadir malam ini,” ujar Sekda sambil mempersilahkan tamu undangan untuk bertanya ataupun memberikan informasi.

Sebagai pembuka, mewakili tokoh agama, TGH.Ma’arif memberikan informasi kepada Menkopolhukam bahwa NTB sudah siap menghadapi Pilkada 2020. Menurutnya, Pilkada jangan sampai ditunda lagi, karena kalau sampai tertunda lagi karena Covid, itu semua akan menimbulkan masalah baru.

“Pak Menkopolhukam yang kami hormati, kami minta, jangan sampai Pilkada ini ditunda lagi,” ungkapnya.

Sebagai masyarakat, lanjutnya, penanganan Covid-19 di Provinsi NTB sudah baik. Salah satu contoh pada saat dikeluarkannya anjuran untuk beribadah dari rumah, pada saat yang sama pula pusat perbelanjaan dan tempat keramaian ditutup juga.

“Meski berat tidak sholat Jum’at di masjid saat pandemi Covid-19. Tapi, karena perintah Ulil Amri (Pemimpin) jadi wajib kami ikuti,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Menkopolhukam Prof. H.M Mahfud MD mengatakan bahwa pembahasan Pilkada sudah final dan tidak perlu dihawatirkan lagi oleh masyarakat.

Menurutnya, kalau karena pandemi Covid-19 lalu Pilkada ditunda, maka ratusan pemerintah daerah yang akan di PLT-kan kepala daerahnya, dan itu semua akan merusak demokrasi.

“Kalau alasannya, menunggu corona lewat, tidak ada satupun orang yang bisa meramal corona ini berakhir kapan. Bahkan,WHO mengatakan ini menjadi pandemi selamnya, makanya kita yang harus menyesuaikan diri,” ungkap Mahfud.

Negara ini, lanjut Mahfud, mendengar masukan banyak orang, mulai dari masyarakat, KPU, DPR, pemerintah, DPD, Bawaslu, Polri, TNI dan lain-lainnya dan mereka semua sepakat Pilkada tahun ini tidak akan diundur kembali. Tentunya, dengan mengutamakan protokol kesehatan.

“Satu orang satu paku untuk nyoblos, pakai masker, pokoknya patuhi protokol kesehatan,” tambahnya.

Senada dengan Menkopolhukam, Wakapolri dan Wakil Ketua DPD RI mengatakan Pilkada tahun 2020 tidak akan ditunda lagi, dengan syarat semua pihak harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Tidak hanya Indonesia, 46 negara di dunia juga akan melakukan pemilu tahun ini, dilakukan di tengah pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan,” ujar Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono.

TNI/Polri, tambahnya, mendukung sepenuhnya proses Pilkada tahun 2020 yang akan diselenggarakan sebentar lagi. Kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi salah satu kunci berjalannnya Pilkada dengan baik.

“Kami dari unsur kepolisian, bersama dengan TNI siap melakukan keamanan Pilkada dengan sebaik-baiknya,” kata Edy Pramono.

Yang terpenting dan utama, protokol kesehatan harus dan wajib di taati, itu semua, demi kesehatan berjalannya Pilkada dengan baik.

“Patuhi protokol kesehatan, TPS akan di perbanyak,untuk menghindari kerumunan,” katanya.

Mengakhiri dialog, Gubernur NTB Dr. H.Zulkieflimanysah mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pimpinan institusi negara yang berkesempatan hadir di tengah pandemi Covid-19 ini. Menurut Gubernur, kedatangan pimpinan institusi negara ke NTB ini menjadi suntikan semangat untuk seluruh masyarakat NTB.

BACA JUGA:

Mendagri Optimis, NTB Mampu Sukseskan Pilkada Serentak 2020

“Terimakasih silaturahimnya, kami bersyukur dan merasa berbahagia, masyarakat NTB bisa kembali bersilaturrahim dan berdialog dengan pejabat negara,” ujar Bang Zul.

AYA/HmsNTB

Tidak boleh ada permasalahan dalam proyek akbar di KEK Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com  – Tidak ada alasan gelaran MotoGP di KEK Mandalika Lombok gagal.

Penegasan itu disampaikan Wakapolri, Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono saat kunjungannya ke NTB, untuk mengecek perkembangan penanganan Covid-19, hingga kemajuan ITDC berkaitan dengan persiapan MotoGP di Provinsi NTB, Selasa (21/07.20).

Ia mengatakan itu di hadapan Menkopolhukam, Mendagri, Kasum TNI, Gubernur dan sejumlah pejabat lainnya.

Wakapolri mengungkapkan, selama ini proses lahan di KEK Mandalika menjadi persoalan yang belum juga tuntas. Karena itulah Jenderal bintang tiga itu meminta Kapolda, Irjen Pol Moh. Iqbal bersama Gubernur agar segera menyelesaikannya.

“Saya minta Pak Kapolda, bantu semaksimal mungkin Pak Gubernur supaya MotoGP tahun depan bisa dilaksanakan,” tegasnya sembari menunjuk Kapolda yang hadir di Ruang Rapat Graha Bhakti.

Wakapolri juga menegaskan tidak boleh ada permasalahan dalam proyek akbar di KEK Mandalika. Terlebih persoalan tanah yang berakibat pada gagalnya Mandalika (Indonesia) menjadi tuan rumah MotoGP 2021 mendatang.

“Kapolres Lombok Tengah juga, tolong ya!” pintanya.

Polemik lahan di KEK Mandalika juga membuat prihatin anggota DPR RI, HM. Syamsu Luthfi yang memang selama ini sangat konsen dan memberikan atensi besar terhadap persoalan lahan KEK Mandalika tersebut.

“Penyelesaian kasus ini sesungguhnya sangat gampang kalau memang ITDC serius. Verifikasi saja data tanah masyarakat lalu bayar tanah yang sudah terverifikasi. Bukan justru gembar gembor mengklaim tanah masyarakat tapi tidak berani sandingkan data. Sampai kapanpun saya akan berdiri membela masyarakat bila lahan mereka diambil paksa,” tegas Luthfi.

Wakil rakyat dari Pulau Lombok ini juga meminta kepada pemerintah untuk menggunakan pola pendekatan sosial, dan menghindari pola pendekatan kekuasaan seperti jaman orde baru.

“Karakter masyarakat kita itu tidak pernah mau mengaku-ngaku kalau bukan haknya lagi. Buktinya 1.035 hektare yang sudah dibebaskan tidak pernah ada yang ngaku-ngaku lagi sebagai pemilik lahan,” cetus politisi Partai NasDem itu.

Sepengetahuan mantan Wakil Bupati Lombok Timur itu pula, sangat banyak pembangunan infrastruktur nasional di berbagai daerah. Namun tidak mengalami kendala seperti yang ada di KEK Mandalika.

Hal itu lantaran pola pendekatan Presiden yang digunakan adalah pola pendekatan sosial, bukan pendekatan represif atau pendekatan kekuasaan. Lagi pula kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya tidak mungkin mau dibentur-benturkan dengan masyarakat.

“Kan tahu sendiri, pendekatan kekuasaan sejak dulu terbukti tdak pernah berhasil, kepolisian atau aparat tidak mungkin mau dibenturkan dengan masyarakat. Presiden Jokowi sudah memeberikan contoh berkali-kali soal cara penyelesaian lahan, ITDC seharusnya mengikuti pola itu. Jika serius, satu minggu saja masalah ini pasti selesai. Gampang sekali karena semua sudah jelas,” kata Wakapolri.

HMS

Protokol kesehatan dan pencegahan ini harus terus kita terapkan secara disiplin dan ketat sampai vaksin atau obat Covid-19 ditemukan, agar kasus positif baru dan korban meninggal dapat benar-benar kita tekan dan hentikan

MATARAM.lombokjournal.com – Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Unram, Laboratorium PCR Genetik Sumbawa Technopark, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium TCM RSUD Provinsi NTB, dan Laboratorium TCM RSUD H.L. Manambai Abdulkadir mengkonfirmasi, ada tambahan 12 pasien positif Covid-19, dan pasien yang dinyatakan sembuh 9 (Sembilan) orang.

Siaran pers hari Selasa (21/07/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 112 sampel dengan hasil 85 sampel negatif, 15 sampel positif ulangan, dan 12 sampel kasus baru positif Covid-19, pasien sembuh 9 (Sembilan) orang, tidak ada kasus kematian.

Dijelaskan,  adanya tambahan 12 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19, 9 (sembilan) tambahan sembuh baru, dan tidak ada kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Selasa  (21/07/20) sebanyak 1.789 orang, dengan perincian 1.133 orang sudah sembuh, 98 meninggal dunia, serta 558 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

“Petugas kesehatan tetap melakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,“ kata Lalu Gita Aryadi.

Diharapkan, petugas kesehatan di kabupaten/kota melakukan identifikasi epicentrum penularan setempat Covid-19 untuk dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19.

TAMBAHAN 12 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 9 (SEMBILAN) ORANG, TIDAK ADA KEMATIAN BARU

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 1778, an. Tn. A, laki-laki, usia 29 tahun, penduduk Desa Jenggala, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Kabupaten Lombok Utara dengan kondisi baik;
2. Pasien nomor 1779, an. Ny. SW, perempuan, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 1691. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik;
3. Pasien nomor 1780, an. Tn. PAD, laki-laki, usia 34 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB dengan kondisi baik;
4. Pasien nomor 1781, an. Tn. RHK, laki-laki, usia 45 tahun, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik;
5. Pasien nomor 1782, an. An. AZK, laki-laki, usia 6 tahun, penduduk Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima. Pasien tidak pernah melakukan perjalanan ke daerah terjangkit Covid-19. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 1761. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Bima dengan kondisi baik;
6. Pasien nomor 1783, an. Ny. M, perempuan, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik;
7. Pasien nomor 1784, an. Ny. W, perempuan, usia 56 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik;
8. Pasien nomor 1785, an. Ny. NH, perempuan, usia 35 tahun, penduduk Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Mataram dengan kondisi baik;
9. Pasien nomor 1786, an. An. PDZ, laki-laki, usia 7 bulan, penduduk Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 1598. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram dengan kondisi baik;
10. Pasien nomor 1787, an. Ny. F, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Desa Lembuak, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 1598. Saat ini menjalani karantina terpusat di Kota Mataram dengan kondisi baik;
11. Pasien nomor 1788, an. Ny. APW, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Desa Keramat Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Darurat Asrama Haji dengan kondisi baik;
12. Pasien nomor 1789, an. Ny. NAD, perempuan, usia 25 tahun, penduduk Probolinggo, Jawa Timur. Pasien merupakan pelaku perjalanan. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Harapan Keluarga dengan kondisi baik.

Hari ini terdapat penambahan 9 (sembilan) orang yang sembuh dari Covid-19 setelah pemeriksaan laboratorium swab dua kali dan keduanya negatif, yaitu :

1. Pasien nomor 1054, an. Ny. M, perempuan, usia 43 tahun, penduduk Desa Murbaya, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Pasien nomor 1065, an. Ny. UH, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Desa Lendang Bajur, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
3. Pasien nomor 1077, an. Ny. R, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
4. Pasien nomor 1232, an. Ny. RD, perempuan, usia 21 tahun, penduduk Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
5. Pasien nomor 1322, an. Tn. MD, laki-laki, usia 52 tahun, penduduk Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
6. Pasien nomor 1330, an. Tn. H, laki-laki, usia 43 tahun, penduduk Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. Pasien nomor 1394, an. Ny. J, perempuan, usia 46 tahun, penduduk Desa Kekeri, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
8. Pasien nomor 1533, an. Tn. MU, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
9. Pasien nomor 1658, an. Ny. UH, perempuan, usia 44 tahun, penduduk Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat.

Sekda NTB sebagai Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Covid-19,  Lalu Gita Aryadi mengkatakan, angka penambahan kasus positif baru di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat masih cukup tinggi.

Menurutnya, ini menunjukkan bahwa penularan Covid-19 secara transmisi lokal masih terus terjadi dan hingga saat ini belum dapat dikendalikan dengan baik.

Seluruh masyarakat agar senantiasa tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan dalam seluruh aktifitas sosial, selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah, menjaga jarak,menghindari kerumunan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Ditekankan, pencegahan dan disiplin pada protokol Covid 19 ini harus dilakukan secara kolektif dan gotong royong oleh seluruh masyarakat, baik di rumah tangga, lingkungan desa/kelurahan maupun ditempat-tempat keramaian, area publik, pasar dan perkantoran.

“Tidak boleh ada stigma negatif jika ada diantara warga kita atau tetangga yang terkonfirmasi positif. Mereka semua harus kita bantu dan berikan motivasi agar cepat sembuh, seraya kita semua tetap disiplin menjaga kesehatan sesuai protokol yang telah ditetapkan,” kata Lau Gita Aryadi.

AYA/Rr

Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 08180211 8119.

Mengingat dua kandidat tersebut sama-sama mendaftar ke PKS, maka partai terebut meminta agar Surade dan Habib kembali mengajukan calon pasangannya

MATARAM.lombokjournal.com —  Partai Bulan Bintang (PBB) memberikan surat persetujuan prinsip untuk  TGH Habib Ziady Tohir sebagai Calon Bupati pada Pilbup Lombok Tengah (Loteng) 2020,  membuat paket bakal pasangan bakalcalon (Bapaslon)  Suriade-Habib berujung bubar. Selasa, (21/07/20).

Pasalnya, Tim Pemenangan Pemilu dan Pilkada Wilayah (TPPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB, Yek Agil,  bersikeras bahwa pihaknya tetap menginginkan  kesepakatan awal untuk mengusung H.  Lalu Suriade sebagai calon bupati.

Karena pihak PBB , dalam hal ini TGH Habib Ziady, menginginkan posisi yang sama dengan Suriade, maka rencana mengusung paket Suriade-Habib di Pilbup Loteng, tidak dilanjutkan.

“Otomatis (bubar) karena secara personal Habib tidak ingin jadi nomor dua. Juga tidak elok rasanya kalau pak Suriade sudah jadi nomor satu kemudian jadi nomor dua,” kata Yek Agil.

Mengingat dua kandidat tersebut telah sama-sama mendaftar ke PKS, pihaknya lantas meminta agar Surade dan Habib kembali mengajukan calon pasangannya.

Mereka diberi tenggat waktu sampai hari Rabu (22/07/20).

“Kita minta cari pasangan sampai hari rabu,” ujarnya.

Jika sampai waktu yang ditetapkan dua kandidat tersebut tidak kunjung menemukan pasangan sebagai Bapaslon, maka PKS tidak akan melanjutkan proses dukungannya.

“Kalau sampai Rabu nggak ada, kita anggap personal dari paket yang dulu, itu tidak bisa jadi paket pasangan,  sehingga tidak akan dilanjutkan prosesnya,” terangnya.

Ast

Pilkada tahun ini yang semula akan berlangsung pada bulan September terpaksa harus diundur ke bulan Desember

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak akan berlangsung di ratusan daerah di Indonesia.

Begitu juga di NTB, Pilkada akan digelar di tujuh Kabupaten/Kota. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Pilkada kali ini akan terasa sangat berbeda dikarenakan pandemi Covid-19.

Protokol kesehatan Covid-19 yang mewajibkan menjaga jarak dan menghindari kerumunan tentu harus dilakukan dengan baik pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Prof. Dr. H.M Tito Karnavian saat menyampaikan arahannya terkait Pilkada di masa pandemic, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/07/20).

Selain Mendagri, NTB kali ini juga  dikunjungi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal TNI Joni Supriyanto, Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Gatot Eddy Pramono dan Wakil Ketua I DPD RI, Nono Sampono.

Tito menyampaikan,  momentum Pilkada bukan menjadi media penularan, tetapi justru menjadi gelombang memobilisasi masyarakat untuk menjadi agen perlawanan Covid-19.

“Seperti kita ketahui bahwa Pilkada ini 9 Desember akan dimulai, hari puncaknya pemungutan suara,” ucap Tito.

Sebelumnya, mantan Kapolri ini mengungkapkan, Pilkada tahun ini yang semula akan berlangsung pada bulan September terpaksa harus diundur ke bulan Desember.

Hal ini tak lain karena kasus positif Covid-19 yang masih tinggi di sejumlah daerah.

Ia mengungkapkan,  Covid-19 yang melanda seluruh dunia harus disikapi dengan baik dan bijak. Berbagai upaya pun dilakukan agar penanganan dapat berjalan cepat dan tepat.

Terkait vaksin yang sudah begitu dinanti-nanti, Ia meminta agar semua kalangan bersabar sembari selalu menerapkan protokol kesehatan.

Ia memberi pengandaian,  meskipun vaksin tersebut sudah ada nantinya, maka di Indonesia sendiri butuh waktu untuk memproduksi vaksin tersebut secara massal.

Begitu pula dengan pendistribusiannya, disebutnya membutuhkan strategi yang tepat sehingga semua masyarakat dapat diberikan vaksin tersebut.

“Itu semua perlu waktu,” tegasnya.

Mendagri mengungkapkan, Pilkada yang akan digelar tahun ini tidak pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Terhitung semenjak tahun 1995 belum pernah ada Pilkada yang dilakukan di masa pandemi.

“Maka, inilah Pilkada pertama, Pilkada yang bersejarah yaitu terjadi di tengah pandemi dan belum pernah kita alami sebelumnya,” tuturnya.

Tito menambahkan, dalam menghadapi pandemi Covid-19 butuh keseriusan dan kekompakan dari seluruh kementerian dan lembaga pusat.

Selain itu, semua daerah diajak bergerak, karena sebagian kewenangan ada pada Pemerintah Daerah. Dengan hal ini, masyarakat akan dapat ditangani dengan baik, tentunya dengan bantuan pihak lain seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat.

“Momentum Pilkada ini, momentum untuk menggerakkan seluruh daerah, teman-teman Kepala Daerah untuk serius, mau dan sungguh-sungguh,” lanjut Tito.

Tito mengapresiasi daerah-daerah di NTB yang telah menuntaskan dana terkait penyelenggaraan Pilkada.

Ia pun meminta daerah yang belum tuntas terkait pendanaan Pilkada agar segera merampungkannya. Kemendagri kemudian memberikan apresiasinya dengan memberikan hadian kepada daerah yang telah menuntaskan pendanaan Pilkada, baik kepada KPU, Bawaslu dan juga Keamanan berupa mesin Anjungan Dukcapil Mandiri.

“Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah seratus persen ini, untuk KPU, Bawaslu maupun pengamanan, yaitu Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa,” katanya.

BACA JUGA:

Lima Pimpinan Institusi Negara Gelar  Silaturahim, Warga Minta Pilkada Tidak Ditunda Lagi

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yakin bahwa Pilkada serentak yang akan segera berlangsung dapat berjalan lancar dan sukses. Berbagai persiapan pun telah dilakukan demi menyukseskan Pilkada dimasa pandemi Covid-19 ini.

“Semuanya sudah siap Insya Allah, anggaran sudah dialokasikan, sudah ditransfer dan mudah-mudahan NTB sudah siap menyelenggarakan Pilkada 2020,” harap Bang Zul.

AYA/HmsNTB

Wagub mengatakan, pihaknya sungguh-sungguh dalam melaksanakan program Zero Waste dan memelihara lingkungan

LOBAR.lombokjournal.com — Pemprov NTB sangat serius dengan upaya-upaya pengolahan sampah menjadi bahan bakar substitusi batubara di PLTU Jeranjang, Lombok Barat (Lobar).

Untuk memperkuat kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan sampah menjadi energi melalui co-firing PLTU Jeranjang menggunakan pellet RDF (Refuse Derived Fuel) ini dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemprov NTB dan para pihak, Selasa (21/07/2020).

Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghadiri secara langsung acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dengan PT Indonesia Power.

Dan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi NTB dengan Yayasan ICLEI Indonesia yang bertempat diKantor PLTU Jeranjang.

“Hari ini merupakan hari bersejarah. Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Provinsi dengan PLN ini mungkin terlihat sederhana tetapi sesungguhnya memliki makna yang luar biasa,” kata Wagub saat memberikan sambutan.

Wagub mengatakan, pihaknya sungguh-sungguh dalam melaksanakan program Zero Waste dan memelihara lingkungan.

“Jika tidak sungguh-sungguh dipelihara, maka akan pupus dengan sendirinya. Kami seluruh jajaran Pemprov bertekad untuk memelihara alam NTB ini, salah satunya adalah dengan mengelola sampah dan menanami hutan yang gundul, sesuai dengan visi misi kita, NTB Hijau dan NTB Bersih,”, ungkap Wagub.

Ia mengatakan, pengolahan sampah memang harus dilakukan dari hulu ke hilir. Pemprov NTB berupaya bagaimana sampah bisa menjadi berkah, bukan jadi musibah, caranya yaitu harus ada teknologi dan usaha yang lebih keras.

“Hal ini merupakan langkah baru dan terus dilakukan penelitian atau riset untuk ke depan dan benar-benar menjadi solusi pengelolaan sampah di NTB dan Indonesia,” katanya.

Melalui riset ini juga diharapkan nantinya aktivitas pengolahan sampah anorganik bisa dilakukan secara optimal sehingga memberi kebaikan bagi lingkungan sekitar.

“Saya juga sangat yakin improvement dari anorganik bisa terus kita perjuangkan, supaya solusi dari pengolahan sampah bisa kita selesaikan bersama”, tutur Wagub.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada PT Indonesia Power selaku anak perusahaan PLN yang mengelola PLTU Jeranjang dan saat ini bekerjasama dengan Pemprov NTB dalam hal pengolahan sampah menjadi pellet bahan bakar.

“Nggak ada artinya pabrik berdiri tanpa maintenance, sehingga itulah yang menyebabkan alat tidak terawat”, ucapnya.

Wagub berharap agar kerjasama ini bisa terus ditingkatkan dan menjadi contoh untuk Indonesia dan membawa berkah bagi semua masyarakat.

Tidak lanjut MoU Gubernur dan PLN

Kepala Dinas LHK NTB, Madani Mukarom B.Sc,F, M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari MoU Gubernur dengan PLN terkait penelitian dan pengembangan sampah menjadi energi.

Selanjutnya, GM PLN UIW NTB yang saat itu diwakili oleh Senior Manajer Pembangkitan, Edison Raja Gukguk menyampaikan ucapan terimakasih atas penandatanganan kerjasama ini.

Menurutnya, PLTU Jeranjang ini teknologinya dari waktu ke waktu selalu diupgrade dan semakin baik. Terbukti dengan adanya kontrol dalam hal kinerja.

Demikian juga dengan rencana kedepan untuk memanfaatkan sampah olahan yang bisa digunakan menjadi bahan bakar.

Turut hadir dalam acara tersebut, Manager Unit PLTU Jeranjang Melky Victor Bursalino, Kadis ESDM NTB M. Husni Asisten II Setda NTB H. Ridwan Syah.

AYA/HmsNTB

Terkait penyeleggaraan Pilkada serentak 2020, Mahfud MD mengatakan akan menghidupkan demokrasi di Indonesia saat pandemi

MATARAM.lombokjournal.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur NTB, Selasa (21/07/20).

Dalam penjelasan yang disampaikan pada wartawan, Mahfud mengatakan bahwa Covid-19 harus diterima sebagai kenyataan yang tidak terhindarkan.

“Tujuan kami hadir di setiap daerah di Indonesia, yakni untuk memastikan Gugus Tugas  Covid-19 bekerja terlebih saat ini akan segera diadakannya Pilkada,” kata Mahfud.

Dalam penjelasan ebih jauh Mahfud menegaskan,  pandemi Covid-19 tidak boleh menghambat pertumbuhan ekonomi tetapi sebaiknya justru harus menjadi pemacu.

Dalam situasi pandemi Covid-19,  harus menjadi pemacu utuk bekerja lebih keras, untuk menumbuhkan ekonomi, termasuk dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020.

“Kita menyesuaikan diri dan cepat bergerak memulihkan ekonomi,” ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud menambahkan agenda kongrit dalam kunjungannya ke NTB ada dua yakni bagaimana penanganannya dan menerima covid-19 sebagai kenyataan.

“Covid-19 itu ada harus kita lawan dan menumbuhkan ekonomi,” tandasnya

Terkait penyeleggaraan Pilkada serentak 2020, Mahfud MD mengatakan akan menghidupkan demokrasi di Indonesia saat pandemi.

“Kita akan menghidupkanpolitik yang bebas, serta Membangunkan budaya politik yang bagus,” KATA Mahfud.

AYA

Menkopolhukam Mahfud MD dating bersama, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, dan Wakil Ketua DPD RI

LOTENG.lombokjournal.com ––  Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama dengan Forkopimda menyambut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof. Mahfud MD beserta rombongan yang landing di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Bizam) pada pukul 10.50 Wita, Selasa, (21/07/20).

Menkopolhukam datang ke Lombok dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Boeing 737-400 A 7305.

Selain Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, dan Wakil Ketua DPD RI juga ikut dalam rombongan kunjungan kerja kali ini.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan ucapan selamat datang kepada pimpinan dari lima Institusi Negara tersebut.

Kedatangan Menkopolhukam ke NTB untuk meninjau perkembangan penanganan Covid-19, kemajuan ITDC berkaitan dengan persiapan MotoGP 2021 di Mandalika Lombok.

Tidak hanya itu, pimpinan dari lima Institusi tersebut akan menyaksikan langsung potensi budidaya lobster dan kesiapan Provinsi NTB dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020 ini.

Tak berselang lama usai berbincang santai, Menkopohukam bersama rombongan meninggalkan Bandara dan langsung menuju Pendopo Gubernur NTB untuk menunaikan salat zuhur dan makan siang.

Setelah itu, lima pimpinan Instansi negara ini menuju Graha Bakti Praja Kantor Gubernur untuk mengisi acara dengan tema “Kunjungan Kerja Mensukseskan Pilkada Serentak 2020, Pendisiplinan Masyarakat Taat Protokol Kesehatan Covid-19, dan Terlaksananya Program Objek Vital Nasional di Nusa Tenggara Barat”.

AYA/HmsNTB

Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) terbentuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  “Masjid bukan hanya tempat untuk membahas masa depan di akhirat, namun juga sebagai tempat menyelesaikan permasalahannya di dunia,”  kata Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.

Hal itu disampaikan Gubernur Zulkieflimansyah saat membuka Pelatihan Program ‘Mawar Emas’ bagi Takmir Masjid se-Pulau Lombok di Aula Islamic Center NTB, Selasa (21 Juli 2020.

Program ini melibatkan beberapa instansi dengan tujuan utama mempermudah akses keuangan berbasis masjid serta melawan rentenir di tengah masyarakat.

Mawar Emas menyediakan pinjaman tanpa bunga untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, dan program ini dipusatkan di masjid-masjid.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan masjid.

Memberantas rentenir

Berawal dari keprihatinan masih banyaknya masyarakat yang terjerat rentenir, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan idenya untuk memberantas hal tersebut dengan merancang suatu program pembiayaan yang berbasis syariah.

Maka lahirlah program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) yang terbentuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB.

Gubernur yang kerap disapa Bang Zul ini meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTB Syariah, BI NTB, Permodalan Nasional Madani (PNM), serta Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) NTB selaku garda terdepan dalam program Mawar Emas ini, untuk membuat sistem yang tidak mempersulit masyarakat untuk mengakses program ini.

“Masyarakat kita tahu betul risiko meminjam di rentenir ini, untuk itu program ini harus lebih praktis, lebih mudah mekanismenya bagi masyarakat,” ungkap Bang Zul.

Ia meminta kepada para takmir masjid yang menjadi peserta pelatihan ini untuk serius mengikuti proses pelatihan agar semua ilmu yang didapatkan dari tempat ini bisa diamalkan di lingkungan masjid masing-masing.

“Mudah-mudahan training ini membekas pada diri kita dan hasilnya bisa kita terapkan di tempat kita masing-masing, mudah-mudah Program ini menjadi kado dari NTB untuk Indonesia,” tuturnya.

Senada dengan Gubernur, Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda NTB, H. Lalu Syafi’i mengatakan, pelatihan untuk takmir masjid ini adalah salah satu perwujudan visi-misi NTB Gemilang yakni NTB Sejahtera dan Mandiri.

Ia menginformasikan ,  acara ini diikuti oleh 55 takmir dari masjid – masjid di Pulau Lombok dan materi pelatihan diisi oleh Kepala OJK NTB, Direktur Bank NTB Syariah, Ketua MES NTB serta beberapa akademisi lainnya.

Ketua MES NTB, Dr. Hj. Baiq Mulianah mengukapkan, Program Mawar Emas ini didesain bersama untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi berbasis syariah.

Pelatihan ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa masjid adalah tempat untuk melakukan berbagai kegiatan selain untuk kegiatan ibadah.

“Memberikan pemahaman bahwa masjid tidak hanya berfungsi untuk ibadah, namun juga sebagai pusat peradaban, pusat perekonomian, serta pusat pengembangan umat,” terangnya.

Rektor UNU NTB ini juga menyampaikan, Bank NTB Syariah dan PNM menyiapkan modal untuk dikelola oleh masyarakat tanpa dikenakan bunga.

Misalnya Bank NTB Syariah menyiapkan dana 1 juta per orang. Setiap orang yang meminjam dana harus berkelompok, dimana dalam satu kelompok terdiri dari 20 orang. Berbeda dengan Bank NTB Syariah, PNM menyiapkan Rp 2 juta per orang dengan sistem yang sama.

Ia mengatakan, semua orang yang terlibat dalam program Mawar Emas ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat, mengeluarkan masyarakat dari jeratan rentenir, serta untuk memberikan pengetahuan tentang ekonomi syariah.

“Pada intinya semua memiliki tujuan yang sama, MES dengan gerakannya memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB