Bila hanya mesin Pemerintah Pusat saja yang beroperasi tanpa bantuan dari Pemerintah Daerah, akan sulit mewujudkan disiplin penerapan protokol Covid-19

MATARAM.lombokjourna.com —  Rapat Koordinasi (Rakor) sekaligus pengarahan dari Pemerintah Pusat secara virtual yang membahas sosialisasi perubahan perilaku baru masa pandemi Covid-19, dan pencapaian target realisasi APBD 2020, diikuti Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dan Ketua TP PKK NTB, Hj. Niken Zulkieflimansyah,  di Ruang Rapat Terbuka Kantor Gubernur, hari Senin (10/08/20).

Rakor digelar bersama Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta (Mendes PDTT), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid) 2019, maka sosialiasi protokol Covid-19 harus diintensifkan.

Protokol Covid-19 yang paling utama meliputi, penggunaan masker di tempat keramaian, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

Dalam pengarahanya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan, meski sudah paham protokol Covid-19, namun Presiden berpendapat, pelaksanaannya belum maksimal.

“Kita masih banyak menemukan masyarakat yang belum menggunakan masker, cuci tangan juga belum maksimal, juga jarak yang masih juga kerumunan, hingga mengakibatkan tingkat penularan masih terus terjadi,” ungkap Tito Karnavian.

Karenanya, diperlukan kontribusi dari berbagai pihak, khususnya Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebab, bila hanya mesin Pemerintah Pusat saja yang beroperasi tanpa bantuan dari Pemerintah Daerah, akan sulit mewujudkan disiplin penerapan protokol Covid-19.

“Perlu ada sinergi dan kekompakan langkah pusat dan daerah, mesin pusat all out itu baru 50 persen, maka mesin 548 daerah perlu juga all out, kita bergerak dengan struktur formal maupun juga struktur-struktur informal,” ajaknya.

Pada struktur informal ini, terdapat Tim Penggerak PKK dan juga relawan dalam secara aktif menyosialisasikan protokol Covid-19 kepada masyarakat.

Sosialiasi akan dilakukan dari berbagai lini. Adapun operasi ‘darat’ yakni, kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat dan operasi udara yakni, kegiatan masif melalui media, baik konvensional maupun media sosial dengan lebih sistematis dan lebih terstruktur.

Kelapa BNPB, Letjen TNI Doni Monardo menjelaskan, pelayanan umum yang terbaik adalah ketika kita mampu menyelamatkan lebih banyak jiwa masyarakat.

Karenanya semua hal yang dilakukan pada saat ini tentu menjadi sebuah tonggak sejarah, sehingga keselamatan masyarakat menjadi hal yang paling utama.

Pihaknya saat ini sedang merancang sebuah strategi baru, dengan memanfaatkan media secara maksimal.

Dari hasil survei, 63 persen keberhasilan sosialisasi sangat ditentukan oleh media.

“Kami berharap Bapak/Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota bisa mendapatkan strategi yang tepat untuk daerah masing-masing, sesuai dengan kondisi yang ada, mulai program edukasi, sosialisasi dan mitigasi,” ungkap Doni Monardo.

Penggerak PKK penting dan strategis

Penyampaian program oleh daerah diharap melalui orang-orang yang dapat dipatuhi oleh masyarakat, dan mampu memberikan pengaruh yang luar biasa kepada masyarakat.

Seperti halnya Pemerintah Pusat menugaskan Ketua Umum Tim Penggerak PKK menjadi pelopor. TP-PKK dinilai penting dan strategis dalam mengedukasi masyarakat.

“Sebagian masyarakat kita, sangat patuh kepada orang tua, khususnya ibu-ibu mereka, oleh karenanya kehadiran Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Nasional diharapkan mampu menjadi bagian yang sangat strategis dalam upaya sosialisasi Covid ini,” terangnya.

Ia juga menegaskan, Covid-19 bukanlah rekayasa dan bukan konspirasi. Ia juga mengatakan bahwa Covid-19 ini ibarat malaikat pencabut nyawa. Sebab korban telah mencapai lebih dari 700 ribu orang.

Untuk itu ia mengimbau kepada seluruh kepala daerah bahwa saat ini, strategi yang tepat yakni melindungi kelompok yang rentan.

“Apabila kita mampu melindungi kelompok rentan ini, maka paling tidak kita bisa memberikan perlindungan 85 persen bagi masyarakat kita,” terangnya.

Lebih jauh, Ia meminta, perlindungan juga diberikan kepada seluruh tenaga kesehatan.

Sementara itu Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar menjelaskan terkait desa tanggap Covid yang telah berjalan, salah satunya yakni pembentukan relawan desa lawan Covid-19.

Relawan ini bergerak dalam rangka, agar desanya betul-betul bisa melakukan suatu aktivitas untuk tanggap dan aman Covid 19.

Ketua Umum TP-PKK, Tri Tito Karnavian menerangkan, pihaknya juga telah melakukan berbagai upaya dalam membantu pemerintah menangani Covid-19.

Tidak hanya itu Ia juga meminta agar dalam menyosialisasikan protokol Covid-19 ini sekreatif mungkin.

“Masing masing daerah dibebaskan dalam melakukan sosialsisasi, terpenting setiap daerah melakukan sosialisasi secara masif dan melakukan kegiatan pembagian masker secara aktif lagi,” ujarnya.

Saat ini pihaknya sedang mengusung sebuah gerakan yakni “PKK Gebrakan Masker”. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepedulian dan aksi masyarakat untuk menggunakan masker.

Ia juga mengimbau agar Ketua TP-PKK di daerah untuk dapat memulai gerakan ini secara aktif.

AYA/HmsNTB

Mawar Emas menyediakan pinjaman tanpa bunga untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, dan program ini dipusatkan di masjid-masjid

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dijadwalkan akan hadir dalam peluncuran Program Melawan Rentenir Berbasis Masjid (Mawar Emas) di Masjid Nurul Ikhsan Keruak, Lombok Timur (Lotim), Rabu (12/08/20) mendatang.

Hal itu diugkapkan dalam rapat persiapan peluncuran program Mawar Emas yang berlangsung di ruang rapat Anggrek, Kantor Gubernur NTB, Senin (10/08/20).

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM saat mendampingi Kepala Biro Ekonomi Setda NTB dalam rapat tersebut mengatakan, dalam pelaksanaan launching tersebut, ia menekankan agar diutamakan penerapan protokol kesehatan.

Dikatakan, akan disiapkan masker bagi masyarakat yang tidak menggunakan atau kebetulan lupa membawa masker.

“Selain itu pemeriksaan suhu tubuh sebelum memasuki area acara, dan jaga jarak antara para peserta launching akan diterapkan,” katanya.

Gubernur Zul saat peluncuran program Mawar Emas tersebut akan  menyerahkan SK Pengurus Daerah MES dan penyerahan buku tabungan kepada perwakilan nasabah program Mawar Emas.

Hadir dalam rapat final  persiapan acara tersebut, Kepala Biro Ekonomi Provinsi NTB, Kepala Biro Humas dan Protokol, Perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan NTB, Bank NTB Syariah, PNM, dan Ketua MES NTB.

Akses keuangan berbasis masjid

Program Mawar Emas berawal dari keperihatinan Gubernur Zulkiefimansyah terkait masih banyaknya masyarakat yang terjerat rentenir untuk mendapatkan modal usaha.

Gubernur kemudian menyampaikan idenya untuk memberantas hal tersebut, dengan merancang suatu program pembiayaan yang berbasis syariah.

Maka lahirlah program Mawar Emas yang terbentuk melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB.

Program ini melibatkan beberapa instansi dan lembaga keuangan dengan tujuan utama yaitu mempermudah akses keuangan berbasis masjid serta melawan rentenir di tengah masyarakat.

Mawar Emas menyediakan pinjaman tanpa bunga untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, dan program ini dipusatkan di masjid-masjid.

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lingkungan masjid.

Kegiatan pelatihan bagi Takmir Masjid se-Pulau Lombok selaku pengelola program ini di lapangan juga sudah dilakukan di Aula Islamic Center NTB pada bulan Juli.

AYA/HmsNTB

Muswil untuk agenda pemilihan Ketua DPW PAN tidak menggunakan sistem pemilihan langsung, melainkan menggunakan sistem formatur

MATARAM.LombokJournal.com — Politisi PAN asal Kabupaten Lombok Timur, H. Najamuddin Mustoefa siapkan diri maju sebagai calon Ketua DPW PAN Provinsi NTB,  yang pelaksanaan Musyawarah Wiayah (MMuswil)-nya dilaksanakan beberapa pekan ke depan.

Anggota Komisi I DPRD NTB itu mengatakan, keinginannya untuk maju sebagai Ketua DPW PAN kendati terbilang kader baru dilatar belakangi pengalamannya pernah memimpin partai politik di daerah.

Selain itu, profesionalisme DPW PAN NTB yang memungkinkan semua kader memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin PAN menjadi motivasi tersendiri.

“Di PAN itu sangat demokratis,” katanya. Senin, (10/08/20).

Najamuddin menjeaskan, demokrasi yang terbangun di PAN dijelaskan Najamuddin dengan tidak adanya intervensi Ormas pendiri PAN seperti Muhammadiyah dalam pengelolaan partai.

“Tidak seperti partai lain. PAN itu tidak ada intervensi Muhammadiyah, tidak ada titipan. Dan ini bagus” katanya.

Lebih jauh dijelaskan, dalam Muswil untuk agenda pemilihan Ketua DPW PAN tidak menggunakan sistem pemilihan langsung, melainkan menggunakan sistem formatur.

“Sistem formatur. Ada 25 yang mencalonkan diri,” katanya.

DPP dalam hal ini punya kewenangan penuh dalam menetapkan berapa orang formatur. Bisa empat orang, delapan orang dan 12 orang formatur.

Formatur yang ditetapkan oleh DPP itulah yang berhak untuk menentukan ketua DPW PAN NTB.

Sistem pemilihan formatur diakuinya meminimalisir gesekan dan konflik di internal partai.

Persaingan antar kader dalam merebut posisi Ketua DPW PAN juga tidak terlalu keras, dan hampir tanpa gejolak, sebab tidak ada suara yang akan diperebutkan.

Dari 25 orang calon formatur tersebut, salah satunya adalah Najamuddin. Dia berada di posisi ke dua.

Pihaknya akan bersaing dengan 25 kader PAN lain, salah satunya Muazim Akbar selaku ketua DPW PAN NTB sekarang.

Ast

SimpelDesa merupakan  sistem informasi pelayanan desa yang berbasis aplikasi, tujuannya menghadirkan jaringan internet cepat di desa-desa

MATARAM.lombokjournal.com  –Desa Labuan Jambu, di Kabupaten Sumbawa, diminta jadi lokasi pilot project pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Desa (SimpelDesa).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan itu, saat menerima silaturahmi Kepala Desa se-Kabupaten Sumbawa, di Pendopo Gubernur NTB, Senin (10/08/20).

Diingatkan, agar Kades di NTB tidak hanya fokus meminta bantuan fisik saja, karena menurutnya hal itu akan membuat desa sulit maju dan berkembang.

Ia meminta agar para Kades juga aktif meminta bantuan untuk pengembangan sumber daya aparatur desa dan masyarakat.

Melalui bantuan pelatihan untuk peningkatan skill, sehingga aparatur desa dan masyarakat punya kemampuan untuk mengelola potensi sumber daya yang ada di desa setempat.

“Minta bantuan melalui Kadis Desa, untuk pelatihan dan pengembangan skill aparatur desa dan masyarakat, jangan hanya bantuan fisik saja yang diminta,” serunya.

Dijelaskan, SimpelDesa merupakan  sistem informasi pelayanan desa yang berbasis aplikasi. Pengelolaannya akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang bergerak dalam penyediaan jaringan internet kepada masyarakat.

Dedik Okdalima, selaku koordinator SimpelDesa di NTB menjelaskan, program yang ditawarkan ini bertujuan untuk menghadirkan jaringan internet cepat di desa-desa, terutama desa-desa yang masih belum tersentuh jaringan internet.

SimpelDesa ini akan dikelola sepenuhnya oleh Bumdes di desa setempat.

“Pemdes hanya perlu membayar 130 juta pertahun, dari sini desa bisa memperoleh pendapatan dari hasil pengelolaan jaringan internet. Program ini sudah jalan di berbagai tempat di Indonesia,” jelasnya.

Solusi 46 desa

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB sangat mengapresiasi program SimpelDesa tersebut.

Menurutnya, hal ini akan menjadi solusi bagi 46 desa di NTB yang masih belum tersentuh jaringan internet.

“Pemerintah menuntaskan pada tahun 2021, desa-desa harus punya jaringan internet, ini sangat nagus kami siap bekerjasama sesuai arahan gubernur,” ujarnya.

Memanfaatkan momentum silaturrahmi tesebut, para kades juga meminta penambahan bantuan untuk masyarakat.

Seperti mesin perahu dan alat tangkap, seperti Jaring untuk nelayan.  Sedangkan untuk sektor pertanian, Kades meminta bantuan mesin Pompa air.

Sedangkan untuk peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat Desa, Kades meminta untuk penambahan jumlah buku untuk Perpustakaan Desa.

Selain itu, fasilitas komputer dan jaringan internet sebagai pendukung perpustakaan desa sebagai hal utama yang menjadi aspirasi para kades di Sumbawa.

Dalam silaturahmi tersebut, hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Desa dan Dukcapil Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Kepala Badan Perpustakaan Daerah Provinsi NTB dan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB

Mahalli yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu khawatir jika komentarnya dipolitisir

MATARAM.lombokjournal.com — Dengan alasan komentarnya rentan dipolitisir, Ketua Komisi V, TGH. Mahalli Fikri enggan memberikan pendapat apa pun terkait pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Penyakit Menular.

Seperti diketahui, Perda Penyakit Menular yang salah satunya mencantumkan denda lima 500 ribu rupiah bagi pelanggar protokol Covid-19 sedang ramai dibicarakan masyarakat.

Karena itu, peran Komisi V selaku mitra kerja Dinas Kesehatan NTB perlu disampaikan agar diketahui publik.

Tapi, Mahalli memilih tidak berkomentar dengan alasan NTB sedang memasuki tahun Pilkada.

Mahalli yang juga Ketua DPD Partai Demokrat NTB itu khawatir jika komentarnya dipolitisir.

“Walaupun kesehatan, walaupun pendidikan tetap larinya ke politik itu,” katanya. Senin, (10/08/20).

Didesak  lombokjournal.com terkait bagaimana hasil kerja komisi V dalam pengawasannya selaku mitra kerja Dinas Kesehatan NTB yang penting diketahui masyarakat pun. Mahali tetap enggan berkomentar.

“Saya sedang tidak ingin berkomentar,” jawabnya.

Warga belum tahu isi Perda

Perlu diketahui, berdasarkan penelusuran yang dilakukan lombokjournal.com dengan menanyakan beberapa warga di Lombok Barat, sebagian besar warga belum mengetahui isi Perda tersebut.

Selain tidak mengetahui, beberapa dari mereka justru mengecam pemberlakuan aturan denda tersebut yang menurut mereka tidak mendesak dilakukan pemerintah. Karena secara psikologis, kondisi masyarakat sedang tidak stabil karena belum stabilnya roda perekonomian.

“Untuk beli beras saja susah apalagi didenda. Bisa naik golok,” ujar salah seorang warga dari Kecamatan Lingsar Lombok Barat, Bambang Dedi Gunawan, saat ditanya pendapatnya oleh lombokjournal.com terkait pemberlakuan denda lima ratus ribu rupiah tersebut.

Aggota komisi V DPRD NTB TGH. Hamzar yang tak lain adalah bawahan Mahalli, yang coba ditemui wartawan untuk dimintai keterangan terkait hal tersebut menyampaikan, masyarakat NTB tidak perlu cemas.

Soal pemberlakuan sanksi 500 ribu rupiah untuk pelanggar protokol Covid-19,  sanksi tersebut diberlakukan untuk kemaslahatan bersama.

“Itu untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya.

Selain itu, sangsi tersebut tentu tidak serta-merta diberlakukan begitu saja. Ada aturan main yang harus dipatuhi petugas dalam menindak pelanggar protokol Covid-19.

Dijelaskan, pemerintah bersama DPRD Provinsi NTB tentu telah mempertimbangkan secara matang semua kebijakan terkait aturan Covid-19.  Prinsipnya, Perda itu dibuat untuk menjaga kesehatan masyarakat NTB.

Ast

Program tersebut diproyeksikan dapat dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020 mendatang

MATARAM.lombokjourna.com —  Program stimulus ekonomi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi pekerja yang gajinya kurang dari Rp5 juta, digodok Pemerintah Pusat.

Bantuan tersebut guna menanggulangi dampak pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah, saat ditemui Senin (10/08/20)

Wisamaningsih menyatakan, ia sudah menerima kabar ermberian BLT  kepada para pekerja. Tetang   penerapannya, pihaknya menunggu arahan dari pemerintah pusat.

“Ya kita sudah tau adanya program tersebut. Namun untuk penerapannya di daerah, masih menunggu arahan dari pusat nanti,” ujarnya.

Menururnya, jumlah pekerja se Indonesia yang akan mendapatkan BLT tersebut sebanyak 13,8 juta yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah pusat sendiri menyiapkan anggaran hingga Rp31 triliun untuk program tersebut. BLT akan disalurkan langsung per dua bulan ke rekening pekerja, dengan besaran bantuan diproyeksikan mencapai Rp2,4 juta per orang.

“Akan diberikan tiap bulan sebesar Rp. 600.000/Bulan selama empat bulan terhitung dari September – Desember,” jelasnya.

Menurut Wismaningsih, pelaksanaan teknis penyaluran bantuan tersebut memang masih digodok di tingkat pusat.

Sehingga pihaknya dalam posisi menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) untuk penerapan di daerah.

“Makanya itu belum ada juknisnya. Kalau sudah ada, apakah diusulkan atau mengambil data yang kemarin Prakerja, ini masih kita cari informasinya,” jelasnya.

Program tersebut diproyeksikan dapat dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September 2020 mendatang.

Menurut Wismaningsih, jika mengambil dari data BPJS Ketenagakerjaan jumlah pekerja yang akan mendapatkan bantuan tersebut di NTB terbilang cukup banyak.

Kalau yang dari (BPJS Ketenagakerjaan) itu di NTB kita sudah banyak yang terdaftar, tapi yang penerima BLT itu masih belum ada tindaklanjut.

Lain halnya kalau BLT yang JPS kemarin ada kriteria yang jelas, jelasnya.

Sebagai informasi, stimulus dalam bentuk BLT bagi pekerja tersebut diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Ada dua hal yang menjadi fokus dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Pertama, memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan masyarakat, termasuk untuk meningkatkan daya beli.

Kedua, dilakukan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek padat karya.

AYA

Hal penting dipahami masyarakat, aturan tersebut dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19

MATARAM.lombokjournal.com — Anggota Komisi V DPRD NTB TGH. Hazmi Hamzar mengatakan, masyarakat NTB tak perlu cemaskan soal sanksi 500 ribu bagi pelanggar protokol Covid-19. Karena sanksi itu diberlakukan untuk kemaslahatan bersama.

“Itu untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya kepada LombokJournal.com, Senin (10/08/2020).

Selain itu, sanksi tersebut tentu tidak serta-merta diberlakukan. Ada aturan main yang harus dipatuhi petugas dalam menindak pelanggar protokol Covid-19.

Dijelaskan, pemerintah bersama DPRD Provinsi NTB tentu telah mempertimbangkan secara matang semua kebijakan terkait aturan Covid-19. Prinsipnya, sanksi dibuat untuk menjaga kesehatan masyarakat NTB.

Terkait dengan sosialisasi, pihaknya menyatakan dalam waktu dekat akan turun ke masyarakat untuk penyebarluasan informasi terkait Perda Penyakit Menular tersebut.

“Nanti kita turun,” katanya.

Hal penting dipahami masyarakat, aturan tersebut dibuat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Faktanya, masyarakat masih banyak yang tidak perduli betapa pentingnya menggunakan masker saat di luar rumah.

“Tidak ada aturan itu pun seharusnya masyarakat tetap harus pakai masker,” pungkasnya.

Ast

Melalui program peduli pendidikan dan kesehatan ini, Selly-Manan ingin berbagi kebahagiaan dan suka cita untuk Mataram Berkah dan  Cemerlang

lombokjournal.com —

MATARAM;   Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani dan H Abdul Manan (Selly-Manan) meluncurkan program internet portable dan Guru Dokter Keliling (GuDeK) di Kota Mataram.

Selain mendukung program Kampung Sehat yang digagas Polri, program Internet GuDeK ini juga untuk mentaati imbauan Mendagri agar para Calon Kepala Daerah peduli Covid-19.

Program Internet Portable sejatinya mengoptomalkan pola Smart City. Selly-Manan menyediakan sarana Internet Mobile  di sejumlah lokasi strategis yang bisa diakses masyarakat di Lingkungan Kota Mataram.

Sementara untuk GuDeK, sejumlah tenaga pendidik, guru dan dosen, serta sejumlah tenaga medis dokter dan perawatan akan disiapkan melayani pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

“Kita siapkan 10 guru untuk tahap awal, untuk SD, SMP, dan SMA. Para guru ini akan keliling membantu layanan pendidikan di masa pandemi. Termasuk bagi siswa SLB yang ada di Kota Mataram,” kata Selly Andayani, Minggu (09/08/20)

Menurutnya, program guru keliling ini dihajatkan membantu proses belajar daring di masa pandemi. Hal ini juga bagian dari upaya memberikan  edukasi secara tatap muka kepada anak-anak di semua tingkatan agar mudah diarahkan.

“Selain juga ini bagian dari upaya meringankan beban tugas orang tua murid dalam mendampingi proses belajar mengajar via daring yang kerap dikeluhkan orang tua,” katanya.

Sementara itu Calon Wakil Walikota Mataram Berkah dan Cemerlang, TGH Abdul Manan menambahkan  untuk tenaga medis, Selly-Manan akan menyiapkan dua orang dokter dan 3 orang paramedis .

Aktivitasnya melayani pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis di setiap lingkungan di Kota Mataram. Terutama di lingkungan-lingkungan kantong kaum miskin Kota. Kegiatan akan dihadiri belasan orang saja, untuk mentaati protokol Covid-19.

TGH. Abdul Manan  menyadari di tengah pandemi ini berdampak kepada ekonomi keluarga, terutama rumah tangga yang kurang mampu.

Melalui program peduli pendidikan dan kesehatan ini, Selly-Manan ingin berbagi kebahagiaan dan suka cita untuk Mataram Berkah dan  Cemerlang.

“Semoga program ini bisa membantu meringankan beban keluarga dan mengurangi pengeluaran di masa pandemi ini,” katanya.

BACA JUGA;

Serap Aspirasi Penyintas Disabilitas, Selly Manan Gelar Dialog Interaktif

Ia menambahkan, program internet portable dan GuDeK ini juga diluncurkan untuk mendukung program Kampung Sehat dan mentaati imbauan Mendagri terkait Calon Kepala Daerah Peduli Covid 19.

Caranya dengan mengkreasikan protokol kesehatan dengan program-program kemasyarakatan yang sadar dan peduli terhadap bahaya covid 19 beserta pencegahan dan jalan keluarnya.

“Ya, termasuk untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang kami lakukan lewat GuDeK ini,” tukasnya.

Me

Beberapa kelompok disabilitas memberikan keluhan dan masukan terhadap Hj Selly

lombokjournal.com —

MATARAM;  Calon Walikota Mataram, Hj Putu Selly Andayani menggelar dialog interaktif dengan kelompok penyandang disabilitas Tuna Rungu di Kota Mataram dan sekitarnya. Dialog digelar di kediaman Hj Selly di Jalan Panji Masyarakat, Kota Mataram, Sabtu (08/08/20) malam .

Selly secara langsung menyerap masukan dan keluhan dari penyandang disabilitas, terkait keluhan mereka selama ini dan sejauh mana mereka mendapatkan akses yang setara terhadap kehidupan mereka di Kota Mataram.

Dialog interaktif tersebut dipandu penerjemah, Ema Ramdani dengan menggunakan bahasa isyarat.

“Untuk menjadi calon Walikota bunda ingin menyerap aspirasi apa yang nanti akan bunda laksanakan kalau bunda terpilih menjadi Walikota. Kalau ada kurang puas bisa disampaikan ke bunda, Insyaallah kalau bunda terpilih maka bunda akan laksanakan,” kata Hj Putu Selly Andayani di hadapan belasan disabilitas yang hadir.

Selly juga mengungkapkan dirinya berpasangan dengan TGH Abdul Manan untuk maju di Pilkada Kota Mataram.

Ia mengatakan, akan menjadikan Mataram sebagai kota yang ramah dan inklusif terhadap kelompok disabilitas.

“Bunda ingin silaturahim ini terus berjalan sampai kapanpun,” imbuh calon Walikota Idola dengan jargon Mataram Berkah dan Cemerlang ini.

Turut hadir juga Ketua Komunitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Geratin) NTB, Edi Suciarman dan Ketua Geratin Kota Mataram , Ahmad Fikri Hidayat.

Beberapa kelompok disabilitas memberikan keluhan dan masukan terhadap Hj Selly. Beragam masukan mereka berikan dengan menggunakan bahasa isyarat yang langsung diterjemahkan oleh penerjemah yang disediakan.

Mereka mengeluhkan sarana informasi seperti siaran televisi yang tidak menyiapkan subtitle atau teks penerjemah, membuat mereka kesulitan mengakses informasi maupun hiburan.

Banyak informasi yang cukup penting, namun justru tidak ramah bagi kelompok disabilitas seperti tunarungu karena tidak menyediakan penerjemah.

“Karena penderita tuna rungu mengandalkan visual. Untuk acara TV perlu ditambahkan subtitle agar kami bisa memahami dan menangkap pesan pesan  siaran Televisi itu,” kata Zaini , seorang penderita tuna wicara ini.

Selain itu, soal pendidikan formal juga masih menjadi kendala bagi disabilitas. Mereka mengeluhkan soal akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Menanggapi itu, Bunda Selly berjanji akan memfasilitasi mereka menempuh pendidikan formal, sehingga hak mendapatkan pendidikan yang baik dapat terwujud.

“Jika kami (Selly-Manan) menang akan jadi perhatian khusus pendidikan formal kalian. Kumpulkan saudara-saudara kita (penyandang disabilitas) nanti kami yang menyiapkan fasilitasnya. Karena semua punya hak yang sama di NKRI ini,” ujarnya.

Selain itu, kelompok disabilitas juga menginginkan pekerjaan yang setara dengan masyarakat umumnya yang dapat mereka kerjakan. Mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat pada umumnya.

Berbagai keluhan disampaikan oleh kelompok disabilitas. Mereka ingin, Walikota Mataram terpilih nantinya juga menyediakan beasiswa bagi mereka untuk menempuh pendidikan. Karena, meskipun kondisi fisik mereka terbatas, namun semangat belajar tetap tinggi. Hal itu dibuktikan dari beberapa penyandang disabilitas yang lancar menggunakan bahasa Inggris.

Gawi , seorang penderita buta mengutarakan aspirasi para disabilitas dalam soal pendidikan ingin diperlakukan sama, termasuk kuliah di universitas negeri.

“Di Mataram ini , hanya IKIP menyediakan tempat kuliah untuk disabilitas, itupun beayanya mahal. Untuk saya berharap jika bunda selly kelak terpilih , perlu dipikirkan aturan yang membolehkan para disabilitas bisa kuliah di Universitas Negri dimataram dengan beaya terjangkau ,” ujar Gawi , seorang pelajar kelas 3 di SMAN  6 Mataram yang selalu  juara kelas dan   mahir berbahasa Inggris dengan grammar yang tertata dengan baik.

Sementara itu Fikri berharap kepada Selly Manan agar dirinya dan rekan rekannya sesama penderita disabilitas tuna rungu diberikan kepercayaan berjuang bersama Selly Manan.

BACA JUGA ; 

Selly-Manan Launching Program Internet Portable dan Guru Dokter Keliling

“Karena Bunda Selly telah menunjukkan kepedulian kepada kaum disabilitas. Insya Allah kami akan mempromosikan ibu. Untuk itu mohon kami diberikan alat  yang bisa dipakai sarana untuk mempromosikan Selly Manan,” tutur Fikri.

Terhadap semua masukan penderita Tuna Rungu ini, Selly Manan  berjanji pada mereka untuk menyiapkan fasilitas pendidikan maupun pekerjaan yang layak untuk mereka.

Tidak hanya itu, Selly juga akan tetap membuka ruang dialog interaktif dengan penyandang disabilitas untuk mendengarkan setiap keluhan dan masukan mereka.

Me

Keberhasilan menjalankan tatanan baru kehidupan yang aktif dan produktif serta tetap aman dari Covid-19 terletak pada upaya kolektif kita bersama

MATARAM.lombokjournal.com – Laboratorium PCR RSUD Provinsi NTB, Laboratorium PCR RS Universitas Mataram, Laboratorium PCR Prodia, Laboratorium PCR RSUD Kota Mataram, Laboratorium PCR RSUD R. Soedjono Selong, dan Laboratorium TCM RSUD Bima mengkonfirmasi, ada tambahan 26 pasien positif Covid-19, dan pasien yang dinyatakan sembuh 10 orang.

Siaran pers hari Minggu (09/08/20), Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat, Drs. HL Gita Ariadi, M.Si menjelaskan, telah diperiksa sebanyak 121 sampel dengan hasil 89 sampel negatif, 6 (enam) sampel positif ulangan, dan 26 sampel kasus baru positif Covid-19, sembuh 10 orang, tidak ada kasus kematian.

Dijelaskan, adanya tambahan 26 kasus baru terkonfirmasi positif, 10 tambahan sembuh baru, dan 2 (dua) kasus kematian baru, maka jumlah pasien positif Covid-19 di Provinsi NTB sampai hari Minggu  (09/08/20) sebanyak 2.315 orang, dengan perincian 1.439 orang sudah sembuh, 128 meninggal dunia, serta 748 orang masih positif dan dalam keadaan baik.

“Untuk mencegah penularan dan deteksi dini penularan Covid-19, petugas kesehatan tetapmelakukan Contact Tracing terhadap semua orang yang pernah kontak dengan yang terkonfirmasi positif,” kata Lalu Gita Aryadi.

Ia berharap, petugas kesehatan di kabupaten/kota melakukan identifikasi epicentrum penularan setempat Covid-19 untuk dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian penyebaran virus Covid-19.

TAMBAHAN 26 PASIEN POSITIF COVID-19, PASIEN SEMBUH 10  ORANG, KASUS KEMATIAN 2 (DUA) ORANG

Kasus baru positif tersebut, yaitu :

1. Pasien nomor 2290, an. SN, perempuan, usia 54 tahun, penduduk Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RS Unram;
2. Pasien nomor 2291, an. LAB, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi terpusat di Kota Mataram;
3. Pasien nomor 2292, an. S, perempuan, usia 57 tahun, penduduk Desa Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD R. Soedjono Selong;
4. Pasien nomor 2293, an. Y, laki-laki, usia 60 tahun, penduduk Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
5. Pasien nomor 2294, an. NAKD, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Desa Pemenang Timur, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Provinsi NTB;
6. Pasien nomor 2295, an. R, perempuan, usia 38 tahun, penduduk Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi terpusat di Kota Mataram;
7. Pasien nomor 2296, an. MS, laki-laki, usia 25 tahun, penduduk Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 2229. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Kota Mataram;
8. Pasien nomor 2297, an. DKWH, laki-laki, usia 35 tahun, penduduk Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Bhayangkara Mataram;
9. Pasien nomor 2298, an. JA, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Kelurahan Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Bhayangkara Mataram;
10. Pasien nomor 2299, an. FH, laki-laki, usia 37 tahun, penduduk Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Bhayangkara Mataram;
11. Pasien nomor 2300, an. DS, perempuan, usia 36 tahun, penduduk Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Bhayangkara Mataram;
12. Pasien nomor 2301, an. JR, laki-laki, usia 33 tahun, penduduk Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Bhayangkara Mataram;
13. Pasien nomor 2302, an. AA, perempuan, usia 22 tahun, penduduk Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram;
14. Pasien nomor 2303, an. HA, perempuan, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Kota Mataram;
15. Pasien nomor 2304, an. WYP, perempuan, usia 30 tahun, penduduk Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi terpusat di Kota Mataram;
16. Pasien nomor 2305, an. S, perempuan, usia 67 tahun, penduduk ber-KTP di Pati, Jawa Tengah. Pasien berdomisili di Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RS Siloam Mataram;
17. Pasien nomor 2306, an. ES, laki-laki, usia 49 tahun, penduduk Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Pasien meninggal dan dilakukan tatalaksana Covid-19;
18. Pasien nomor 2307, an. ZA, laki-laki, usia 44 tahun, penduduk Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Patut Patuh Patju;
19. Pasien nomor 2308, an. NKPD, perempuan, usia 53 tahun, penduduk Kelurahan Gerung Selatan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan pasien Covid-19 nomor 1961. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Patut Patuh Patju;
20. Pasien nomor 2309, an. N, laki-laki, usia 36 tahun, penduduk Desa Ranjok, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini menjalani isolasi mandiri dalam pengawasan RSUD Provinsi NTB;
21. Pasien nomor 2310, an. AM, laki-laki, usia 39 tahun, penduduk Desa Banjar Sari, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
22. Pasien nomor 2311, an. SA, perempuan, usia 46 tahun, penduduk Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang sakit Covid-19 belum teridentifikasi. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
23. Pasien nomor 2312, an. LE, perempuan, usia 28 tahun, penduduk Desa Bagik Papan,Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
24. Pasien nomor 2313, an. S, perempuan, usia 39 tahun, penduduk Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
25. Pasien nomor 2314, an. BI, perempuan, usia 37 tahun, penduduk Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid-19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji;
26. Pasien nomor 2315, an. S, laki-laki, usia 28 tahun, penduduk Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Riwayat kontak dengan orang tanpa gejala Covid19. Saat ini dirawat di Ruang Isolasi RSUD Lombok Timur Labuhan Haji.

Hari Minggu terdapat penambahan 10 orang yang sembuh dari Covid-19, yaitu :

1. Pasien nomor 1036, an. FNI, perempuan, usia 24 tahun, penduduk Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. Pasien nomor 1154, an. MY, laki-laki, usia 43 tahun, penduduk Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Pasien nomor 1374, an. NLKSR, perempuan, usia 38 tahun, penduduk Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
4. Pasien nomor 1483, an. BVJM, perempuan, usia 31 tahun, penduduk Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
5. Pasien nomor 1492, an. AH, laki-laki, usia 31 tahun, penduduk Desa Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;
6. Pasien nomor 1785, an. NH, perempuan, usia 35 tahun, penduduk Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
7. Pasien nomor 2121, an. W, perempuan, usia 31 tahun, penduduk Desa Nyiur Lembang, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat;
8. Pasien nomor 2130, an. YW, perempuan, usia 26 tahun, penduduk Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
9. Pasien nomor 2134, an. NS, perempuan, usia 49 tahun, penduduk Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
10. Pasien nomor 2199, an. BN, perempuan, usia 51 tahun, penduduk Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Hari Minggu  ini juga terdapat penambahan 2 (dua) kasus kematian baru, yaitu :

1. Pasien nomor 1859, an. SH, perempuan, usia 48 tahun, penduduk Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. Pasien memiliki penyakit komorbid;
2. Pasien nomor 2306, an. ES, laki-laki, usia 49 tahun, penduduk Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.

Sekda NTB sebagai Ketua Peaksana Harian Gugus NTB menghimbau kepada masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19.

Keberhasilan menjalankan tatanan baru kehidupan yang aktif dan produktif serta tetap aman dari Covid-19 terletak pada upaya kolektif kita bersama.

“Mari kita senantiasa berusaha mendisiplinkan diri kita sendiri serta saling mengingatkan dan saling melindungi,” kata Lalu Gita Aryadi.

AYA/Rr

 Pemerintah Provinsi menyediakan laman resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 http://corona.ntbprov.go.id

 Layanan Provincial Call Centre (PCC) Penanganan Penyebaran Pandemi Covid-19 NTB di nomor 0818 0211 8119.