Penyederhanaan aturan pusat dan daerah dapat mempercepat terwujudnya Indonesia maju di masa yang akan datang

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Presiden RI, Prof. Dr (H.C) KH. Ma’ruf Amin kembali melakukan kunjungan kerja ke NTB, hari Rabu (11/03/20).

Tiba di NTB sekitar pukul 09.00 Wita, Wapres Ma’ruf Amin yang didampingi istri, Hj. Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin, disambut Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah SE, M. Sc.

Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama sejumlah Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi NTB, juga ikut menyambut.

Dalam kunjungan ke NTB kali ini, wapres membuka Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram.

Bulan Februari 2020 lalu, wapres telah melakukan Kunker di sejumlah lokasi di Lombok,

Munas ADEKSI tahun ini diikuti sebanyak 1100 anggota dari 93 DPRD kota seluruh Indonesia. Tema yang diangkat yaitu “Respon Daerah Menyambut OmnibusLaw: Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju”.

ADEKSI mengangkat tema ini, karena Pemerintah Pusat tengah  merampungkan  penyusunan Omnibus Law tersebut.

Omnibus Law merupakan aturan baru yang sengaja dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Omnisbus Law ini memuat penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi.

Wapres mengatakan, tidak benar Omnibus Law ini akan menghilangkan otonomi daerah.

Justru, penyederhanaan aturan pusat dan daerah katanya, dapat mempercepat terwujudnya Indonesia maju di masa yang akan datang.

“Munas ADEKSI yang disertai dengan seminar nasional ini diharapkan menjadi sarana desiminasi dan diskusi ilmiah secara terbuka terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan Omnibus law,” ungkapnya.

Isu strategis yang menyangkut Omnibus Law,  yaitu strategi percepatan, penataan hukum dan pemerintahan Indonesia, strategi percepatan pertumbuhan ekonomi, UMKM, cipta kerja dan mendorong investasi, terobosan hukum untuk menjawab persoalan tumpang tindih peraturan perundangan-undangan di Indonesia, serta singkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka menunjang iklim investasi di daerah.

Wapres Ma’ruf Amin menjelaskan, terdapat 8.451 Peratutan Pusat dan 15.965 Perda yang ada saat ini.

Banyaknya peraturan tersebut menggambarkan kompleksitas dan obesitas regulasi di Indonesia. Pemerintah saat ini sedang berusaha menyelesaikan hambatan regulasi tersebut melalui Omnibus Law.

“Kita harapkan melalui aturan ini, cita cita membangun Indonesia maju, bisa lebih cepat,” harapnya.

Indonesia saat ini lanjut Wapres sedang melakukan upaya pembangunan nasional dengan visi Indonesia ke depan, Indonesia maju yaitu Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang tidak berada pada posisi middle income country tapi berubah menjadi high income country.

“Pemerintah telah menetapkan 5 program prioritas untuk mendukung Indonesia maju yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi dan transformasi ekonomi,” ungkapnya.

Program prioritas tersebut satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Pembangunan SDM unggul memerlukan infrastruktur yang memadai, yang diperlukan untuk meningkatkan transformasi ekonomi.

Pertumbuhan dan pertambahan nilai ekonomi harus didukung regulasi yang memberi kepastian hukum serta jalannya reformasi birokrasi yang baik.

“SDM Unggul merupakan komitmen suatu bangsa. SDM Indonesia harus sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia,” tuturnya.

Salah satu program pemerintah untuk mendukung SDM Indonesia yang sehat yaitu percepatan penurunan prevalensi stunting tahun 2018 dari angka 30,8 persen menjadi 27,67 persen pada tahun 2019.

Target pemerintah pada akhir tahun 2024 yaitu penurunan stunting mencapai angka 14 persen.

Pada tahun 2014 – 2019, pemeritah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 11,25 persen menjadi 9,40 persen. Untuk pertama kali Indonesia mencapai tingkat penurunan kemiskinan satu digit.

Wapres berharap, Munas ADEKSI t menjadi sarana untuk membahas dan mendistribusikan program strategis Pemerintah.

Hadir juga dalam Munas tersebut, Ketua Umum DPP ADEKSI, Ir. Armudji, MH, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi selaku Ketua Panitia Pelaksana serta sejumlah anggota FKPD.

AYA/HmsNTB

Setelah mendengar penjelasan Wagub, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Yakin bahwa NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan

MATARAM.lombokjournal.com —  NTB masuk nominasi untuk Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya untuk tahun 2020.

Hal itu disampaikan Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi Mardaya SE, M.Si beserta jajarannya saat audensi dengan  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (10/03/20) 2020.

Budi menyampaikan pada Wagub, persyaratan apa saja yang diperlukan termasuk meminta komitmen dari pemerintah terkait kesetaraan gender di NTB.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Wagub atau yang akrab disapa Umi Rohmi mengungkapkan, jika persoalan kesetaraan gender di NTB sudah menipis bahkan mulai hilang.

Hal itu dibuktikan dari banyaknya pimpinan OPD maupun penggerak organisasi banyak berasal dari kalangan perempuan.

“Program-program kita bahkan penggeraknya banyak yang perempuan,” ungkapnya.

Umi Rohmi mengharapkan koordinasi serta kerjasama dari tiap OPD dan masyarakat NTB sehingga tidak ada lagi gap antara laki-laki dan perempuan.

“NTB sudah sangat maju dari sisi gender,” sebutnya.

Budi Mardaya SE, M.Si optimis NTB mampu meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020.

Menurutnya, setelah mendengar penjelasan Wagub, NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan.

“NTB ada progres yang bagus, sehingga itu bisa menggerakkan gender yang lain,” kata Budi.

Terakhir, Ia meminta pemerintah NTB untuk segera melengkapi persyaratan yang diperlukan diantaranya, PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) yang memang perlu dilaksanakan oleh para perencana SKPD sebagai wujud komitmen para pengambil keputusan.

“Jadi semua dokumen perencanaan harus responsif gender,” pungkasnya.

Turut pula mendampingi Wagub, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Andi Pramaria.

AYA/HmsNTB

“Jika kita memiliki usaha artinya kita membuka lapangan pekerjaan. Kita membutuhkan mental satu tingkat lebih tinggi dari orang yang bekerja dengan orang lain”

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd membuka kegiatan penguatan kewirausahaan bagi pemuda tingkat Provinsi NTB tahun 2020, yang diinisiasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB,  di Hotel Lombok Plaza, Selasa (10/03/20).

Di hadapan 50 wirausaha muda, Wagub Um Rohmi ingin agar seluruh peserta pandai bersyukur dalam menjalankan kehidupan dan memanfaatkan setiap kesempatan.

Menurutnya, kegiatan ini harus dipandang sebagai sesuatu yang penting, menggali ilmu untuk diserap menjadi bekal di masa yang akan datang.

“Jika kita memiliki usaha artinya kita membuka lapangan pekerjaan. Kita membutuhkan mental satu tingkat lebih tinggi dari orang yang bekerja dengan orang lain,” jelas Wagub.

Wakil Gubernur yang kerap disapa Umi Rohmi tersebut menyampaikan,  yang dibutuhkan oleh seorang pengusaha muda adalah optimisme, kerja keras dan rasa ingin belajar menjadi modal terbesar yang harus dimiliki. Sehingga mampu mencapai target yang diinginkan.

“Saya ingin adek-adek jangan mau merugi, sudah dapat kesempatan untuk ikut pelatihan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Buat tekad, buat target untuk usaha yang diinginkan,” jelas Umi Rohmi.

Umi Rohmi percaya, anak muda NTB ini adalah anak-anak hebat.

Begitu banyak hal yang dihasilkan oleh anak NTB, seperti yang baru diluncurkan, yaitu motor listrik sampah. Hal ini sangat mendukung berjalannya industrialisasi.

“Anak NTB harus kuat, mau kerja keras, dan memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, memiliki etos kerja yang bagus, tidak malas dan pandai bersyukur,” harap Umi Rohmi.

Terakhir, Wagub berpesan agar para wirausaha muda ini terus berlatih dan memaknai setiap pengalaman menjadi sebuah pembelajaran untuk menjadi lebih baik.

“Selamat berlatih, jaga mental dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan sehingga lebih produktif lagi,” tutup Umi Rohmi.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin yang juga Ketua Panitia acara tersebut menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung misi kelima dari NTB Gemilang, yaitu NTB Sejahtera dan Mandiri.

“Untuk memberikan pengetahuan dan wawasan bagi wirausaha muda dan pemula untuk meningkatkan kemandirian, profesionalitas dan daya saing wirausaha muda,” jelasnya.

Melanjutkan laporannya, Ia menyampaikan bahwa pelatihan ini tidak hanya di ruangan, namun juga mengunjungi beberapa kelompok yang sudah berhasil.

“Kita berharap bahwa peserta dapat lebih terbuka wawasannya dalam bidang usaha,” tutupnya

AYA/HmsNTB        

—

“Manfaatkan Apel Gelar Pasukan ini sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antar unsur pengamanan, utamanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan tugas”

MATARAM.lombokjournal.com — Korem 162/WB melaksanakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP di Lapangan Sangkareang jalan Penjanggik Mataram, Selasa (10/3). Apel itu dilakukan jelang kedatangan Wapres RI, Prof. Dr. (HC) KH. Ma’ruf Amin hari Rabu siang.

Apel gelar pasukan Pam VVIP dipimpin Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., selaku Dansatgas Pengamanan Wilayah yang diikuti personel TNI, Polri, dan instansi terkait pengamanan dan kelancaran kunungan VVIP.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., selaku Pangkoops Pam VVIP wilayah Bali Nusra mengatakan, harus dapat memberikan jaminan keamanan objek yang terbaik dan maksimal.

Hal itu terkait pengamanan VVIP yang melibatkan kekuatan dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat lainnya, baik pada event nasional maupun internasional.

Menurutnya, Apel Gelar Pasukan sangat perlu dilakukan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan Satgas Pengamanan VVIP, secara perorangan maupun satuan.

Juga terkait pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Satgas, maupun langkah dan tindakan yang diambil dalam mengatasi persoalan harus sesuai dengan prosedur tetap (Protap) Pengamanan VVIP yang berlaku.

Selain itu juga untuk memastikan sinergitas dan kerjasama antar unsur pengamanan yang terlibat.

“Manfaatkan Apel Gelar Pasukan ini sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antar unsur pengamanan, utamanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan tugas,” pesan Pangdam.

Pati Bintang Dua tersebut juga memberikan beberapa penekanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pam VVIP yakni pertama, pahami dan kuasai Prosedur Tetap pengamanan VVIP.

Kedua, pegang teguh disiplin dengan memahami Rantai Komando yang efektif dan efisien. Ketiga, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembang.

Keempat, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, dan kelima, cermati dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus dan laporkan.

“Semoga selama kegiatan kunjungan Wakil Presiden RI beserta rombongan di Pulau Lombok NTB dapat berjalan aman, tertib dan lancar,” pungkas Mayor Jenderal TNI Benny Susianto.

Usai membacakan amanat Pangdam IX/Udayana, Danrem 162/WB bersama jajaran Kepolisian dan rombongan melaksanakan gladi rangkaian ke lokasi yang akan dikunjungi Wakil Presiden RI bersama rombongan.

Apel Gelar Pasukan dihadiri pejabat TNI Polri dan jajaran wilayah NTB, perwakilan Pemerintah Daerah NTB dan undangan lain.

AYA

“Tugas kami pemda adalah menyediakan pasarnya, membeli produknya untuk kemudian kita pakai sendiri, kita distribusikan ke desa-desa dan sekolah-sekolah agar terjadi Learning by Doing”

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah melakukan uji coba sebuah motor listrik bertenaga 3,5 KW atau 3500 Watt, hasil karya siswa SMKN 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, di Halaman Pendopo Gubernur, Selasa (10/03/20).

Motor listrik ini diberi nama “Lingsar” oleh Gubernur Zul.

Menurut Bang Zul sapaan akrab Gubernur Zul, terciptanya motor listrik membuktikan bahwa anak-anak NTB  bisa menciptakan sebuah karya berteknologi tinggi.

Apalagi motor listrik ini katanya memberikan nilai tambah bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Motor listrik ini sejalan dengan program Industrialisasi yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, yang menitikberatkan proses penambahan nilai dari sebuah produk.

“Ini memberikan semangat kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat, bahwa kita bukan hanya mampu memproduksi produk-produk tradisional yang bernilai rendah,” ungkap Bang Zul.

Kalau mau sejahtera, masyarakat harus punya lompatan dan keberanian untuk memproduksi barang barang yang memiliki nilai tambah, seperti motor listrik ini.

Apalagi NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP tahun 2021 mendatang.

Anak NTB didorong mampu menciptakan sesuatu yang membuat orang mudah ingat. Meski belum sempurna, Bang Zul yakin motor ini akan terus mengalami kemajuan dan kesempurnaan di masa menndatang.

“Segala sesuatu itu tercipta dua kali yaitu pertama dalam pikiran kedua dalam kenyataan,” tuturnya.

Bang Zul menegaskan SMKN 1 Lingsar atau sekolah-sekolah lain di NTB tidak akan memproduksi masal kendaraan listrik ini.  Y

ang dilakukan mereka hanya memproduksi prototype atau contoh-contohnya saja.

“Langkah selanjutnya SMK 1 Lingsar akan memanggil UKM-UKM kita di bidang permesinan dan otomotif dan mengajarkan dan mendiskusikan prototype ini ke UKM-UKM kita yang disertai Transfer Teknologinya,” jelasnya.

Motor-motor ini lanjutnya akan dipesan dan dirakit oleh UKM-UKM di NTB melalui pengawasan atau supervisi SMK 1 Lingsar dan SMK2 lain.

Termasuk kalau ada siswa SMKN Lingsar yang tertarik dengan UKM akan segera dibantu untuk proses pembuatan usahanya.

“Tugas kami pemda adalah menyediakan pasarnya, membeli produknya untuk kemudian kita pakai sendiri, kita distribusikan ke desa-desa dan sekolah-sekolah agar terjadi Learning by Doing,” tegas Bang Zul.

Bisa masuk gang kecil

Koordinator Pengembangan Teknologi Tepat Guna, SMKN 1 Lingsar, Irwan Ardy Tiadaya menjelaskan kendaraan tersebut memiliki spesifikasi panjangnya 2,40 m dengan lebar 1 m, sehingga bisa masuk ke gang-gang kecil.

Mesinnya memiliki kekuatan 3,5 KW atau 3.500 Watt yang dilengkapi baterai 80 AH sebanyak 8 buah.

“Diprediksi kemampuan tempuhnya mencapai 70 sampai 80 km. chargingnya sekali, dalam kondisi kosong, bisa 8 jam. Chargingnya bisa dari berbagai sumber, bisa dari tenaga matahari dan bisa tenaga listrik PLN,” katanya.

Solusi tentang polusi dan pemanasan global melatarbelakangi terciptanya motor ramah lingkungan ini.

AYA/HmsNTB

MA resmi membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kini, tarif yang berlaku sama sebelum Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Melalui putusan judicial review terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

MA menyatakan Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan sejumlah undang-undang.

Pasal 34 yang dibatalkan oleh MA memuat mengenai kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen.

“Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, Senin (09/03/2020).

Dengan penolakan ini, maka iuran BPJS kembali seperti sebelum Perpres itu diterbitkan.

Gugatan ini awalnya dilakukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah pada akhir 2019, yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Putusan tersebut diketok oleh

Hakim MA Supandi selaku Ketua Majelis Hakim mengetok putusan bersama Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi masing-masing sebagai anggota. Majelis memutuskan pada Kamis (27/02/2020).

Dalam putusannya, MA juga menyatakan Pasal 34 ayat (1) dan (2) bertentangan dengan Pasal 23A, Pasal 28 H jo Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e, Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kemudian juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Pasal 4 jo Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Rr

Belajar lebih banyak dari Bali, terkait strategi dalam memajukan  dan mengembangkan destinasi wisata yang berkelas dunia

lombokjournal.com —

DENPASAR  ;   Konsep pengembangan Pariwisata berkelanjutan di Provinsi NTB dipaparkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dalam Diskusi Strategis Tahunan Ke-5 MarkPlus Tourism, di Denpasar Bali, Senin (09/03/20).

Gubernur Zul yang hadir bersama istri, Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc. memaparkan “The New NTB, Toward Sustainable Tourism” yang membahagiakan para wisatawan, menghadirkan suasana aman dan nyaman.

Focus Groups Discussion (FGD) tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan MarkPlus Tourism, untuk mengevaluasi pencapaian dan identifikasi tantangan pariwisata Indonesia.

Menurut Gubernur Zul, dalam pengembangan pariwisata yang tidak kalah penting dari itu adalah NTB yang mampu menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakatnya sendiri.

“Masyarakat NTB tidak boleh jadi penonton di tanah sendiri,” paparnya yang disambut tepuk tangan peserta.

Mewujudkan Pariwisata NTB yang berkelanjutan, NTB fokus menjalan program unggulan mewujudkan NTB Gemilang.

Salah satunya Sektor Pariwisata dengan menciptakan destinasi yang berkualitas melalui pengembangan atraksi, amenitas dan aksesibilitas.

Industrialisasi dengan peningkatan nilai tambah komoditi produksi NTB. Zero Waste upaya pelestarian lingkungan melalui penanganan sampah, sedangkan pengembangan Sumber Daya Manusia dengan peningkatan skill melalui beasiswa NTB.

Ke depan, NTB terus berkolaborasi dengan Bali dalam membangun pariwisata.

Menurutnya, MarkPlus Tourimsm harus menjadi agen Provinsi NTB untuk belajar lebih banyak dari Bali, terkait strategi dalam memajukan  dan mengembangkan destinasi wisata yang berkelas dunia.

Merawat budaya leluhur

Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati dalam paparannya mengatakan, hubungan antara Bali dan Lombok sudah dirancang jauh hari, namun akibat peristiwa bom Bali satu, semua rencana tersebut tertunda sampai saat ini.

Menurutnya perbedaan merupakan jalan untuk mendapatkan pengalaman.

“Tidak mungkin ada pengalaman tanpa adanya perbedaan,” paparnya.

Ia mengatakan, perbedaan yang paling menonjol di Indonesia adalah budaya, perbedaan kultur ini harus tetap dijaga, yakni agama, seni, bahasa, teknologi dan sistem mata pencaharian adalah unsur kultur yang harus tetap dijaga keberagamannya.

Wagub Bali menekankan, ked epan konsep pengembangan Pariwisata Bali harus mengedepankan perbedaan.

Menurutnya,  Pariwisata Bali akan berkelanjutan apabila masyarakat Bali terus menjaga dan merawat budaya leluhur yang ditinggalkan.

“Jangan sampai melakukan experience yang aneh-aneh,” tuturnya.

Bali dengan karakter Hindu-nya, Lombok dengan Karakter Islam-nya dan NTT dengan karakter Kristen harus dijaga dan dipertahankan. Hal ini untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah kita. “Mari kita kembangkan daerah kita sesuai dengan karakternya,” pungkasnya.

Founder & Chairman MarkPlus Tourism, Hermawan Kartajaya mengatakan, diskusi strategis tahunan yang sebelumnya telah dilaksanakan empat kali berturut-turut, sejak tahun 2016 di Jakarta dan Bali.

Hasil dari diskusi tersebut akan diserahkan secara resmi kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan selama ini telah mendapatkan respon yang positif.

Ia menjelaskan, tema kali ini akan mengangkat tentang Quality Tourism baik secara definisi, kesiapan destinasi, maupun rekomendasi kebijakan, strategi dan taktik yang berfokus pada pembahasan strategi-strategi ke depan.

Upaya ini mengoptimalkan dan menyelaraskan pembangunan dan pemasaran destinasi, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia yaitu Quality Tourism.

AYA/HmsNTB

Dalam waktu dekat, mesin-mesin buatan NTB akan didistribusikan ke desa-desa dari hulu ke hilir dengan harapan seluruh pengolahan sampah bisa dilakukan di desa-desa

LOBAR.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah bersama  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, M.Sc menginisiasi penanaman ribuan pohon berjenis Klicung di TPA Regional Kebun Kongok, Desa Suka Makmur, Kabupaten Lombok Barat, Minggu (08/03/2020).

Sebelum menanam pohon, Menteri LHK, Gubernur dan Wagub, menyaksikan sampah yang diolah untuk bahan bakar energi pembangkit listrik di Kebon Kongok.

Di sini, sampak yang diolah bisa mencapai 30 ton sampah. Lalu, dimanfaatkan menjadi bahan bakar pembangkit PLN menggantikan batu bara.

Menteri LHK bangga dengan terobosan-terobosan industrialisasi yang digencarkan oleh Gubernur NTB.

“Gubernur NTB ini bukan hanya kebanggaan orang NTB. Tapi, beliau kebanggaan Indonesia, saya sudah kenal lama dengan beliau,” ungkap Menteri LHK.

Siti Nurbaya, sapaan akrab menteri, meminta UKM TPA Kebon Kongok untuk segera mendaftarkan emisinya di Kementerian LHK.

“Dengan harapan, apa yang sesungguhnya milik Provinsi NTB akan menjadi betul-betul milik NTB,” ujarnya.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menegaskan, dalam waktu dekat, mesin-mesin buatan NTB akan didistribusikan ke desa-desa dari hulu ke hilir dengan harapan seluruh pengolahan sampah bisa dilakukan di desa-desa.

“Industrialisasi dan Zero Waste harus terus jalan beriringan dalam mewujudkan NTB Gemilang.”

AYA/HmsNTB

Gubernur NTB disandingkan dengan Tokoh Dakwah lainnya seperti Aa Gym, Mama Dedeh dan Ust Salim A Fillah yang masing-masing dinobatkan sebagai Dai Sejuta Ummat, Da’iyah Sejuta Ummat dan Dai Millenial Inovatif

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Gubernur DKI Jakarta, Anies R Baswedan, Ph.D meraih  anugerah GRAND IKADI AWARD 2020, di Grand Cempaka Convention Hotel Jakarta Pusat, Sabtu (07/03/2020).

Dua sahabat akrab ini tampil dalam satu panggung, Gubernur Zul meraih kategori The Most Favorite Provincial Government Figures Caring for Da’wah sedangkan Gubernur Anies memperoleh kategori The Most Popular Government Figures Caring For Da’wah.

Penghargaan ini merupakan apresiasi Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) untuk insan nasional yang telah banyak memberikan perhatian kepada dakwah, dan memiliki komitmen mengokohkan dakwah rahmatan lil ‘alamin di Indonesia.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB, Najamuddin Amy yang mendampingi Gubernur Zul pada malam penganugerahan menyampaikan, penghargaan ini adalah bentuk apresiasi para ulama dan Da’i di seluruh Indonesia atas perhatian yang Gubernur Zul berikan kepada dakwah Islam.

“Alhamdulillah, Gubernur NTB mendapatkan apresiasi dari Ikatan Da’i Indonesia, bersama Gubernur Anies. Hanya dua Gubernur yang memperoleh penghargaan ini, ini menandakan Gubernur Zul adalah tokoh nasional yang perhatian dengan dakwah di Indonesia,” tutur Najam.

Gubernur NTB disandingkan dengan Tokoh Dakwah lainnya seperti Aa Gym, Mama Dedeh dan Ust Salim A Fillah yang masing-masing dinobatkan sebagai Dai Sejuta Ummat, Da’iyah Sejuta Ummat dan Dai Millenial Inovatif.

“Sebagai sesama aktivis, Gubernur Zul mantan aktivis UI dan Gubernur Anies Aktifis UGM, keduanya bersahabat baik sudah lama, dan hari ini Keduanya memperoleh penghargaan yang luar biasa dan pertama bagi Kepala Daerah. Semoga ke depan mampu memberikan lebih baik lagi untuk daerah dan Indonesia,” tutup Najam.

Sebelumnya, IKADI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan direncanakan akan ditutup oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden RI pada Senin, 9 Maret 2020.

Rakornas yang dihadiri lebih dari 300 da’i pengurus IKADI dari seluruh wilayah di tanah air, yaitu perwakilan dari 32 Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Rangkaian kegiatan IKADI juga diisi seminar nasional menghadirkan tokoh-tokoh nasional dan internasional.

AYA/HmsNTB  

Kontribusi total Program JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia pada 2016 mencapai Rp152,2 triliun sementara pada 2021 kontribusi itu diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun

lombokjournal.com —

Jakarta, CNN Indonesia ;  BPJS Kesehatan terus mendorong upaya untuk meningkatkan pariwisata Indonesia yang mulai terkena dampak penyebaran virus corona.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) dipercaya menjadi penyelenggara KTT progam jaminan sosial tersebut di Bali pada September 2020.

Acara itu akan dihadiri oleh ratusan perwakilan International Social Security Association (ISSA).

Kepercayaan menjadi penyelenggara KTT program jaminan sosial itu membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia aman untuk jadi destinasi wisata.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, yang berharap penyelenggaraan KTT tersebut meyakinkan pada dunia, Indonesia siap dan aman dikunjungi,

“Kami berharap, terselenggaranya KTT ini dapat mendorong sektor pariwisata dan meyakinkan pada dunia bahwa Indonesia siap dan aman dikunjungi, khususnya pasca wabah virus corona,” kata Fachmi, Jumat (06/03/20).

Ia menambahkan, harapannya dalam waktu satu sampai dua bulan ke depan, vaksin dan obat anti virus sudah ditemukan.

Fachmi Idris mengatakan itu saat berdialog dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadahlia.

Dialog itu berlangsung, terkait penyelenggaraan The 1st International Conference on Management of Social Security.

Gairah Investasi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama pun mendukung kegiatan ini. Sebab ia pun berharap, pasca wabah virus corona pariwisata Indonesia tidak lumpuh.

Harapan serupa disampaikan Bahlil, agar KTT tersebut meningkatkan gairah investasi di Indonesia.

Fachmi Idris, berpendapat digelarnya KTT merupakan bukti kepercayaan internasional atas pengelolaan jaminan sosial di Indonesia.

Dengan kehadiran program JKN-KIS, saat ini Indonesia menjadi salah satu barometer utama penyelenggaraan jaminan sosial, khususnya untuk perkembangan industri kesehatan.

Kontribusi total Program JKN-KIS terhadap perekonomian Indonesia pada 2016 mencapai Rp152,2 triliun sementara pada 2021 kontribusi itu diperkirakan meningkat sampai Rp289 triliun.

Program JKN-KIS juga disebut meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia sampai 2,9 tahun dan melindungi 14,5 juta orang dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

Rr

(BPJS Kesehatan)