Masyarakat diminta mentaati imbauan pemerintah agar terhindar dari pandemic Virus Corona

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi NTB bersama Pemerintah Kota Mataram, TNI, Polri dan relawan bersinergi melakukan penyemprotan disinfektan di tiga lokasi yakni pasar Cakranegara, pasar Pagesangan dan pasar Karang Jasi, Jumat (27/03/2020).

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni melakukan penyemprotan cairan disinfektan di fasilitas publik dan tempat-tempat keramaiann.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir pada kegiatan tersebut mengatakan, pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih maksimal jika masyarakat ikut berpartisipasi dengan tetap mengikuti aturan yang ada.

“Yang paling utama adalah waspada, hati-hati, karena virus Corona itu telah berada di sekitar kita. Oleh karena itu, penyemprotan disinfektan ini sangat diperlukan,” terang Gubernur.

Gubernur Zul menekankan, bagaimana masyarakat tidak cemas dan takut berlebihan terhadap pandemi ini.

Namun, ia meminta masyarakat untuk waspada dan menjalani hidup dengan penuh kebersihan.

“Jangan sampai masyarakat menjadi sakit justru karena katakutan dan kekhawatiran yang berlebihan,” tutur Bang Zul sapaan akrab gubernur.

disampaikan apresiasi kepada seluruh petugas dan relawan yang ikut dalam kegiatan penyemprotan ini. Ia berharap masyarakat menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan.

“Kepada masyarakat agar tetap waspada, hati-hati, di sisi yang lain, kita juga harus menyadarkan masyarakat agar tidak cemas, tidak takut, dan tetap menjaga kebugaran tubuh,” imbau Bang Zul.

Assisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang yang juga hadir mengatakan, kegiatan penyemprotan dan sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari virus corona.

Ia meminta masyarakat untuk mentaati imbauan pemerintah agar terhindar dari pandemi ini.

“Mari masyarakat, kita berjuang untuk melawan COVID-19 ini, tetap jaga jarak (phisycal distancing). Ini penting karena kita ingin kehidupan kita berlanjut,” kata Lalu Martawang.

Ia berharap Kota Mataram menjadi pionir dalam pencegahan wabah virus Corona ini.

Kegiatan penyemprotan ini dilaksanakan oleh 12 orang petugas inti yang dibagi menjadi tiga tim. Penyemprotan menyisir seluruh kios yang berada di pasar-pasar tersebut.

Salah seorang warga Mayura, Cakranegara, Komang Suartana mengatakan, kegiatan ini sangat diperlukan oleh masyarakat untuk mencegah penyebaran virus Corona di wilayah pasar Cakranegara.

Dengan begitu, perekonomian yang ada di tempat ini dapat berjalan lancar.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada pemerintah karena telah diperhatikan seperti ini, kami berharap wabah ini segera berakhir agar perekonomian kembali normal,” tutur Komang.

AYA/HmsNTB

Masyarakat diminta proaktif mengikuti imbauan pemerintah untuk membatasi diri dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan mengutamakan lebih banyak di dalam rumah

MATARAM.lombokjournal..com —  Upaya imbauan serta tindakan untuk mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) oleh jajaran TNI, Polri dan Pemerintah Daerah NTB  yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Virus Covid -19 masih terus dilakukan.

Hari ini, Korem 162/WB melaksanakan strerilisasi penyemprotan disinfektan  guna cegah Penyebaran Virus Covid-19 di Full Bus Perum Damri di Sweta dan Pasar Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Kamis (26/03/20).

Sterilisasi dengan menyemprotkan larutan disinfektan kepada para penumpang dan kendaraan bus Damri sekaligus melakukan pengecekan kelengkapan bus dalam menangkal penyebaran Covid-19.

Pengecekan ini sesuai imbauan Gubernur NTB, seperti penyediaan masker maupun cairan handsanitizer atau pembersih tangan dari kuman dan bakteri.

Komandan Korem 162/WB, Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., di lokasi kepada wartawan menyampaikan, hari ini jajaran TNI, Polri dan Pemerintah Daerah dari Kecamatan dan Kelurahan melaksanakan strerilisasi  di beberapa tempat fasilitas umum, yakni penyemprotan disinfektan baik Bus Perum Damri di Sweta  maupun di pasar Mandalika Bertais, Kecamatan Sandubaye .

Danrem Rizal Ramdhani mengatakan, Damri merupakan salah satu fasilitas umum yang mengangkut penumpang antar kota baik kabupaten maupun provinsi.

Ppihaknya melakukan penyemprotan sebagai upaya mengatisipasi dan mencegah  penyebaran dari virus Corona sehingga bisa meminimalisasi penyebaran Covid-19 di NTB.

Sampai saat ini, di NTB sudah ada dua orang dinyatakan positif Covid-19 di Lombok Timur, dan masih menjalani perawatan intensif di RSUD Provinsi NTB.

“Yang paling optimal untuk menekan agar tidak bertambah yakni dengan pencegahan,” terang orang nomor satu di jajaran Korem 162/WB tersebut.

Danrem juga berharap, agar masyarakat proaktif mengikuti imbauan pemerintah untuk membatasi diri dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial dan mengutamakan lebih banyak di dalam rumah.

“Amankan dan yakinkan keselamatan keluarga dengan tetap berada di dalam rumah,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Penerangan Korem 162/WB Mayor Inf Dahlan, S.Sos., menjelaskan kegiatan yang sama juga dilakukan serentak di seluruh Kodim jajaran Korem sebagai langkah preventif penyebaran Covid-19 di NTB.

“Jadi hari ini seluruh juga melaksanakan strerilisasi di tempat-tempat umum yang dianggap rawan penyebaran virus Corona,” ujar Dahlan.

Dahlan juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan badan dan lingkungan.

Diharapkan, agar masyarakat mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengumpulkan orang banyak, serta menjaga jarak dalam berkomunikasi.

AYA

Selain di Bandara, Bilik Disinfektan yang diproduksi Industri Kecil Menengah (IKM) di STIP Banyumulek ini, tahap awal akan dilakukan pemasangan di Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan, Rumah Sakit Selong dan Rumah Sakit Provinsi NTB

LOTENG.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB melakukan pemasangan Bilik Disinfektan, di Bandara, Kamis (26/3).

Pemasanan Bilik Disinfektan ini merupakan salah satu wujud keseriusan pemerintah, guna mengantisipasi atau mencegah penyebaran Virus Corona di NTB.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, didampingi Danrem 162/WB, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, GM Angkasa Pura I, Nugroho Jati dan Tim Satgas penanganan Virus Corona di NTB, langsung melakukan pemasangan dan uji coba alat tersebut.

Selain di Bandara, Bilik Disinfektan yang diproduksi Industri Kecil Menengah (IKM) di STIP Banyumulek ini, tahap awal akan dilakukan pemasangan di Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Kayangan, Rumah Sakit Selong dan Rumah Sakit Provinsi NTB.

Tahap awal produksi alat ini sebanyak 40 unit dan akan terus ditambah.

Karena selain dipasang di semua objek vital, alat ini juga akan dipasang di sekolah-sekolah di NTB, subagai upaya serius pemerintah mencegah penyebaran Virus Corona di NTB.

Danrem 162/WB yang ikut mendampingi Gubernur dalam pemasangan alat tersebut mengatakan, pasangan penyemprot Disinfektan di Bandara itu, merupakan langkah serius Pemerintah Provinsi dalam mencegah masuknya Virus Corona di NTB.

Menurutnya, alat ini sangat efektif untuk mencegah masuknya Virus Corona di NTB.

Danrem sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan Pemerintah Provinsi. Dan diharapkan, alat ini bisa diproduksi lebih banyak sehingga bisa juga dilalukan pemasangan di tempat lain di NTB.

AYA/HmsNTB

Masyarakat diingatkan agar tetap tenang, menghindari keramaian dan masyarakat diminta tetap terus saling mengingatkan

MATARAM.lombokjournal.com — Setelah sebelumnya dinyatakan satu warga NTB positif, kini bertambah satu lagi.

Cepatnya sebaran virus Corona Covid-19 Nusa Tenggara Barat, disampaikan Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi NTB, H Ahsanul Khalik.

“Ada penambahan satu pasien lagi positif. Psien ini merupakan suami dari pasien positif yang diumumkan oleh Bapak Gubernur dan Wagub Selasa (24/03) kemarin,” ujar Ahsanul, Rabu (25/03/20).

Dengan demikian sekarang ada dua orang warga NTB positif Covid-19.

“Mereka adalah suami istri,” jelas Ahsanul.

Diungkapkan, yang bersangkutan terjangkit pada saat mengikuti acara di Jakarta. Penderita dirawat sejak tanggal 17 Maret 2020.

Lebh jauh ditegaskan, positif bukan berarti tidak bisa sembuh, artinya bukan akhir dari segalanya. Untuk penanganan lebih lanjut, petugas kesehatan tengah menelusuri orang-orang yang pernah berhubungan dengan penderita.

“Petugas kesehatan kita sedang melakukan tracking kontak, untuk mengetahui orang orang yang pernah berhubungan dengan pasien, dan selanjutnya dilakukan penanganan dan pemeriksaan,” kata Ahsanul Khalik  yang juga menjabat Kalak BPBD NTB itu.

Meski demikian, ia tak lupa juga mengingatkan masyarakat agar tetap tenang, menghindari keramaian dan masyarakat diminta tetap terus saling mengingatkan.

“Mari kita bersama terus meningkatkan kewaspadaan,” kata Ahsanul.

AYA

“Walaupun pada praktiknya tidak mudah mencari APD di tengah kondisi saat ini, tapi kami terus upayakan semata-mata untuk membantu melindungi keselamatan tenaga medis yang bertugas di lapangan. Dompet donasi BPJS Kesehatan dan Republika juga masih terus kami buka untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Gerakan Gotong Royong Bantu Tenaga Kesehatan Cegah Corona (GEBAH CORONA) yang diprakarsai BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Republika beberapa waktu lalu, telah menunjukkan hasil nyata.

Dari hasil penggalangan dana itu diserahkan bantuan berupa Alat Perlindungan Diri (APD) kepada para tenaga medis dan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, para tenaga medis sudah bekerja keras mempertaruhkan kesehatan, bahkan nyawanya, demi melindungi masyarakat.

“Saatnya kita bergerak juga melindungi tenaga medis. Apalagi di tengah kondisi saat ini, APD sulit dicari karena banyaknya kebutuhan. Mudah-mudahan bantuan ini dapat mendukung kelancaran para tenaga medis dalam menjalankan tugasnya,” ujar Fachmi usai acara penyerahan bantuan APD di Kantor Pengurus Besar (PB) IDI, Selasa (24/03).

Dalam acara penyerahan bantua itu, hadir Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih, Pemimpin Redaksi Harian Republika Irfan Junaidi, serta jajaran direktur rumah sakit mitra BPJS Kesehatan, seperti RSAL Mintoharjo, RS Pelni, dan RS Said Sukanto.

Fachmi mengatakan, APD berupa masker bedah, baju pelindung medis, baju APD lengkap, hand sanitizer, dan kipas disinfektan itu nantinya akan didistribusikan kepada para tenaga medis yang bertugas di lapangan.

Selain APD, BPJS Kesehatan juga menyalurkan donasi tambahan yang berasal dari penggalangan dana sukarela karyawan BPJS Kesehatan.

“Gotong royong bersama ini merupakan wujud kepedulian kami terhadap kesehatan dan keselamatan tenaga medis yang bertugas melayani masyarakat di tengah pandemi virus corona. Mudah-mudahan langkah ini bisa menginspirasi masyarakat luas dan instansi lainnya untuk turut bergerak mendukung kerja tenaga medis,” ucap Fachmi.

Saat ini, angka pasien positif corona di Indonesia terus meningkat tajam hingga mencapai lebih dari 500 kasus. Dukungan dari masyarakat pun sangat diperlukan agar tenaga medis bisa melakukan pekerjaannya dengan aman.

“Terima kasih kepada Republika dan BPJS Kesehatan yang telah menginisiasi gerakan kemanusiaan ini. Bantuan APD selanjutnya akan didistribusikan kepada ketiga rumah sakit tersebut. Mudah-mudahan BPJS Kesehatan dan Republika ke depannya bisa memperluas bantuan ke rumah sakit lainnya,” ujar Ketua Umum PB IDI Daeng M. Faqih.

Dalam kesempatan yang sama, Pemimpin Redaksi Harian Republika Irfan Junaidi juga meminta dukungan IDI untuk terjun langsung ke lapangan memfasilitasi tenaga kesehatan yang membutuhkan bantuan APD.

“Sumbangan bantuan ini adalah inisiatif bersama dari kami bagi tenaga kesehatan yang berada di lini paling depan. Walaupun pada praktiknya tidak mudah mencari APD di tengah kondisi saat ini, tapi kami terus upayakan semata-mata untuk membantu melindungi keselamatan tenaga medis yang bertugas di lapangan. Dompet donasi BPJS Kesehatan dan Republika juga masih terus kami buka untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi,” ujarnya.

Masyarakat bisa ikut berdonasi dengan melakukan transfer ke PT Republika Media Mandiri melalui Bank BCA dengan nomor rekening 375.305.177-1 dan Bank Mandiri dengan nomor rekening 127.00.9090909-2.

“Kami mengapresiasi dukungan kepada PB IDI dan berbagai pihak yang telah ikut berkontribusi. Penyebaran virus corona ini harus dikendalikan agar virus tidak meluas ke wilayah yang fasilitas kesehatannya minim sarana prasarana. Mudah-mudahan wabah virus corona ini dapat segera berlalu,” kata Direktur Utama RSAL Mintoharjo dr. Wiweka yang juga hadir dalam acara tersebut.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Direktur Utama RS Pelni dr. Dewi F. Fitriana. Menurutnya, bekerja merawat pasien yang diisolasi bukanlah perkara mudah.

“Apalagi jumlah pasien yang memerlukan isolasi terus bertambah. Karena itulah pihaknya terus mengubah sebagian ruangan di RS Pelni menjadi ruang isolasi,” terangnya.

Di sisi lain, Kepala RS Said Sukanto dr. Rusdianto mengatakan pihaknya sudah bersiap-siap mendirikan posko penanganan khusus untuk kasus corona di rumah sakitnya.

Menurutnya, kasus virus corona ini seperti bola salju, makin lama makin banyak. Meski kami sudah mengantisipasinya, namun kebutuhan alat medis terus bertambah.

“Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada IDI, BPJS Kesehatan, dan Republika atas bantuan yang diberikan,” kata Rusdinato.

Rr

(Jamkesnews)

MATARAM.lombokjournal.com – Warga NTB diminta tidak panik dalam berbelanja, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menjamin ketercukupan pangan di NTB.

Menghadapi dinamika yang berkembang saat ini, Pemprov NTB menjamin, hingga saat ini cadangan pangan yang tersedia cukup untuk bertahan hingga jangka waktu belasan bulan mendatang.

Kadis Perdagangan Prov NTB, H.Faturrahman menegaskan, stok pangan yang cukup menandakan bahwa Pemprov NTB telah dalam keadaan yang sangat siap untuk menghadapi dinamika yang berkembang saat ini.

Dtegaskan, untuk penyediaan stok pangan Fathurrahman menjamin warga NTB tidak akan mengalami ancaman.

“Untuk itu, jangan panik dalam berbelanja. Berbelanja untuk pangan silakan saja, namun sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai kita menimbun barang dan justru merugikan diri kita sendiri dan orang lain,” kata Fathuurrahman, Rabu (25/03/20).

Dari data cadangan pangan yang tersedia di Provinsi NTB saat ini, jenis pangan beserta jumlah stok dan jangka waktu kecukupan yang dimiliki NTB:

1. Beras tersedia 841.644 ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan 16,62 bulan.
2. Jagung tersedia 106.849 ton, cukup untuk ketahanan 178 bulan.
3. Kedelai tersedia 45.261 ton, cukup untuk 15,88 bulan
4. Kacang tanah tersedia 13.923 ton, cukup untuk 19 bulan.
5. Kacang hijau tersedia 5.516 ton, cukup untuk 43 bulan.
6. Bawang merah tersedia 99.773 ton, cukup untuk 86,16 bulan.
7. Bawang putih tersedia 16.197 ton, cukup untuk 25,19 bulan.
8. Cabe merah tersedia 15.356 ton, cukup untuk 85,31 bulan.
9. Cabe rawit tersedia 137.957 ton, cukup untuk 107,19 bulan.
10. Daging sapi tersedia 6.508 ton, cukup untuk 3,94 bulan.
11. Daging ayam ras tersedia 23.501 ton, cukup untuk 11,46 bulan.
12. Telur ayam ras tersedia 3.634 ton, cukup untuk 1,49 bulan.
13. Daging ayam buras tersedia 3.180 ton, cukup untuk 9,27 bulan.
14. Ikan tangkap tersedia 20.445 ton cukup untuk 1,33 bulan                                 AYA/HmsNTB

Tugas negara untuk menjamin pelayanan kesehatan pada seluruh warga negara Indonesia dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang berfungsi secara penuh dan berkelanjutan

lombokjournal.com –

JAKARTA ;  Presiden Jokowi minta jajarannya siapkan payung hukum baru, karena Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) ihwal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dikatakan Jokowi, pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berdampak bagi pelayanan kesehatan di Indonesia, khususnya bagi para pasien Covid-19 di Indonesia.

“Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat terutama pasien Covid-19,” ujar Jokowi.

Karena itu, Jokowi minta jajarannya menyiapkan payung hukum baru lantaran saat membuka rapat terbatas tentang BPJS Kesehatan melalui sambungan konferensi video dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/3/2020).

Menurut presiden, payung hukum baru terkait iuran BPJS Kesehatan diperlukan untuk kepastian pembayaran kepada rumah sakit dan perusahaan obat.

Terlebih saat ini layanan BPJS Kesehatan tengah ramai digunakan warga di tengah wabah Covid-19.

“Saya ingin menekankan beberapa hal, yang pertama penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan, sehingga terhadap kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit,” ujar Jokowi.

Presiden mwngingatkan, tugas negara untuk menjamin pelayanan kesehatan pada seluruh warga negara Indonesia dalam sistem jaminan kesehatan nasional yang berfungsi secara penuh dan berkelanjutan.

Rr

Tenaga medis yang meninggal mendapat santunan sebesar Rp 300 juta per orang

lombokjournal..com —

JAKARTA    —  Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah memberikan insentif kepada para tenaga medis yang terlibat langsung dalam penanganan virus corona.

Mulai dari dokter, tenaga medis, hingga para tenaga medis yang menjadi korban alias meninggal dunia.

Sri Mulyani mengatakan, besaran insentif yang diberikan, untuk dokter spesialis sebesar Rp 15 juta per bulan, dokter umum dan gigi sebesar Rp 10 juta per bulan, bidan dan perawat sebesar Rp 7,5 juta per bulan, tenaga medis lainnya Rp 5 juta per bulan.

Sedangkan tenaga medis yang meninggal mendapat santunan sebesar Rp 300 juta per orang.

“Ini sudah disetujui oleh Presiden dan saya sebagai Menkeu sudah beritahukan ke Menkes supaya dilaksanakan dan anggaran dilakukan berdasarkan sharing termasuk menggunakan DAK kesehatan dari biaya operasional kesehatan dari DAK yang ada dalam pos APBD,” kata Sri Mulyani, malalui video conference di Jakarta, Selasa (24/03/2020).

Menanggung pasien Corona

Sebelumnya, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah menanggung seluruh biaya pasien positif corona, baik yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan maupun yang tidak punya asuransi sama sekali.

“Tentunya kalau pasien itu telah punya asuransi, kita lihat, yang tidak, baru dicover pemerintah dan anggarannya disentralisasikan melalui Kemenkes di mana verifikasinya dilakukan BPJS Kesehatan,” kata Sri Mulyani.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, keputusan tersebut dilakukan mengingat program asuransi seperti BPJS Kesehatan biasa tidak mencover penyakit yang sudah pandemi global.

Menurutnya, karena pandemi covid tidak masuk dalam hal yang bisa dicover oleh BPJS Kesehatan dari iuran.

“Maka, untuk pendanaan pasien COVID-19 ini akan diambil dari APBN atau APBD. Kita terus lakukan agar RS punya kepastian bahwa mereka akan dapatkan pembayaran dengan merawat para pasien COVID,” jelasnya.

Rr

(detikFinance)

 “Saya tekankan beberapa hal, pertama penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk pembiayaan sehingga terhadap kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;  Pemerintah akan menyiapkan anggaran dari APBN dan APBD untuk pembiayaan BPJS Kesehatan bagi pasien Covid-19.

Hal itu dijelaskan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas) mengenai Pembiayaan BPJS Kesehatan yang disiarkan Sekretariat Presiden lewat akun YouTube, Selasa (24/03/2020).

“Soal pembiayaan BPJS untuk pasien Covid-19, siapkan beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan wabah bencana Covid-19 ini dalam APBN dan APBD,” ujar Jokowi

Kepala Daerah diminta mengatur kembali alokasi anggaran di APBD untuk pembiayaan BPJS Kesehatan, di tengah pandemi Corona ini.

“Kita harus pastikan, gubernur, bupati, wali kota melakukan realokasi anggaran APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sangat berpengaruh terhadap layanan kesehatan di Indonesia.

Jokowi pun meminta penyelesaian dasar hukum baru untuk proses pembiayaan.

Menurutnya, pembatalan kenaikan iuran BPJS ini berpengaruh terhadap layanan kesehatan dan masyarakat terutama pasien COVID-19.

“Oleh sebab itu saya tekankan beberapa hal, pertama penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk pembiayaan sehingga terhadap kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, penyelesaian dasar hukum tersebut untuk memberikan kepastian kepada pasien dan rumah sakit.

Dia juga meminta rumah sakit berfungsi penuh dalam proses penjaminan pasien.

“Kemudian hal ini difokuskan untuk menjaga rumah sakit dapat berfungsi penuh terutama alur penjaminan pasien dalam perawatan, serta proses percepatan pembayaran dan yang dibayarkan kepada rumah sakit,” ujar Jokowi.

Rr

 (detikNews/zlf/fjp)

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengaku sanggup menerima arahan dari pemerintah terkait pembayaran ke rumah sakit untuk pasien Covid-19

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Pemerintah membayar penangan pasien virus corona (Covid-19) yang dirawat di rumah sakit. Pembayaran akan dilakukan BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris sudah dimita segera membuat desain proses pembayaran kepada rumah sakit yang merawat pasien positif virus corona.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menyampaikan kepastian itu di Jakarta,  Selasa (24/03/20).

“Untuk pembiayaan penanganan (pasien) Covid-19 yang dirawat di RS, nanti akan di-handle BPJS Kesehatan,” kata Muhadjir melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com.

Muhadjir mengaku, sudah meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris untuk segera membuat desain proses pembayaran kepada rumah sakit yang merawat pasien positif virus corona.

Meski demikian, Muhadjir menyebut dana yang digunakan untuk membayar rumah sakit tak bersumber dari BPJS Kesehatan atau dana Jaminan Sosial (DJS). Dana tersebut berasal dari dana tambahan baru.

“Akan segera diproses secepatnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lebih prima lagi,” ujarnya.

Namun, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak merinci dana tambahan baru tersebut berasal dari mana. Ia juga tak menyampaikan total tambahan anggaran tersebut.

Menurutnya, proses penyaluran ini akan dibarengi dengan pembayaran premi PBI oleh Kemenkeu untuk memperbaiki cash flow BPJS Kesehatan yang dapat digunakan membayar tunggakan ke rumah-sakit.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengaku sanggup menerima arahan dari pemerintah terkait pembayaran ke rumah sakit untuk pasien Covid-19.

Fachmi mengaku, segera melakukan proses verifikasi secara akuntabel terkait rumah sakit yang sudah melayani penanganan pasien Covid-19.

“BPJS Kesehatan siap mendukung ketetapan kebijakan pembayaran. Mekanisme selanjutnya, BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi secara akuntabel,” kata Fachmi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta BPJS Kesehatan ikut menanggung penanganan pasien virus corona.

Meski, saat ini pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menganggarkan dana penanganan di rumah-sakit rujukan.

Agar BPJS Kesehatan bisa ikut menanggung penanganan pasien corona tersebut, pemerintah saat ini sedang menyusun sebuah peraturan presiden.

Peraturan presiden tersebut sekaligus dibuat untuk melaksanakan putusan pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh MA beberapa waktu lalu.

Rr (CNN Ind/tst/fra)