Peserta dihimbau untuk tidak ragu mengontak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) apabila memerlukan pelayanan kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com — Pasien yang positif terkena virus corona (Covid-19), tidak masuk dalam tanggungan atau layanan BPJS Kesehatan.

Alasannya, karena penyakit corona masuk ke penyakit yang dapat menimbulkan wabah’

Penjelasan itu disampaikan pihak BPJS melalui keterangan tertulisnya, Selasa (03/03/2020).

“Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan ditanggung Kemenkes, Pemda, dan atau Sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” tulis BPJS Kesehatan.

Tidak di-cover-nya pasien positif corona tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01/07/MENKES/104/2020.

Menurut penjelasan Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf, penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 52 Ayat (1) Poin (o) terkait Manfaat Yang Tidak Dijamin disebutkan salah satunya adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.

Karena saat ini Menteri Kesehatan menetapkan bahwa Virus Covid-19 sebagai wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Tentu di luar penyakit/pelayanan kesehatan akibat Virus Covid-19 dan kasus suspek Virus Covid-19, tetap dijamin BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Iqbal.

BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait ketentuan yang ada dalam Kepmenkes tersebut.

Peserta juga dihimbau untuk tidak ragu mengontak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) apabila memerlukan pelayanan kesehatan.

“Kami menghimbau khususnya FKTP untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap peserta JKN-KIS yang menunjukan gejala-gejala yang terindikasi diagnosis penyakit akibat Virus Covid-19,“ kata Iqbal.

FKTP juga diharapkan lebih proaktif untuk memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, mengingatkan serta memberikan edukasi terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat.

“Hal tersebut merupakan salah satu komitmen FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya

Iqbal menghimbau masyakarat untuk terus menerapkan pola hidup bersih sehat sebagai bentuk kewaspadaan terhadap menularnya penyakit tersebut.

Menerapkan pola hidup bersih sehat, di anataranya membiasakan diri makan makanan sehat seperti buah dan sayuran, minum air putih, mencuci tangan sebelum makan, olah raga. Dan istirahat cukup saat ini penting dilakukan agar daya tahan tubuh kita kuat untuk menangkal ancaman virus dan penyakit.

“Selain itu, gunakan masker apabila memang sakit agar tidak menularkan ke orang lain,” kata Iqbal.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi Hotline 021-5210411 dan 081212123119 atau Halo Kemkes di 1500567 atau kemkes.go.id.

Rr/BPJS Kesehatan

“FKTP juga diharapkan lebih proaktif untuk memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, mengingatkan serta memberikan edukasi terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat”

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  BPJS Kesehatan pastikan adanya penanganan khusus bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang terindikasi virus corona.

Apabila ada peserta BPJS Kesehatan yang merupakan pasien suspect corona jenis baru atau Covid-19, BPJS akan proaktif.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, mengimbau FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lebih pro aktif dan memberikan perhatian khusus terhadap peserta JKN yang menunjukkan gejala-gejala yang terindikasi diagnosis penyakit akibat Covid-19.

“FKTP juga diharapkan lebih proaktif untuk memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, mengingatkan serta memberikan edukasi terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat,” kata Fachmi Idris, Minggu (08/03/20).

Peserta JKN-KIS khususnya peserta klub Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) diajak men-untuk download aplikasi Mobile JKN.

Menurut Fachmi, dengan memanfaatkan aplikasi Mobile JKN peserta akan mendapatkan kemudahan dalam pelayanan administrasi,  termasuk di dalamnya terdapat fitur pendaftaran layanan secara online.

“Isu yang terus ada kan mengenai antrean peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan menambahkan fitur pendaftaran layanan berbasis antrean online yang ada di aplikasi Mobile JKN, sehingga isu antrean ini dapat terselesaikan. Peserta Prolanis juga dapat melakukan skrining kesehatan dan konsultasi di aplikasi ini,” ujarnya.

Ditanggung Kementerian Kesehatan

Sebelumnya, Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan, pembiayaan pengobatan virus corona ditanggung oleh Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah, bukan oleh BPJS.

Hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya tertanggal 4 Februari 2020.

“Segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi diktum kedua Kepmenkes yang Iqbal kutip dalam keterangan tertulisnya, Selasa (03/03/20).

Penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 52 Ayat (1) Poin (o) terkait Manfaat Yang Tidak Dijamin disebutkan salah satunya adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.

“Saat ini Menteri Kesehatan telah menetapkan bahwa Virus Covid-19 sebagai wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB). Tentu di luar penyakit/pelayanan kesehatan akibat Virus Covid-19 dan kasus suspect Virus Covid-19, tetap dijamin BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Iqbal.

Rr

(BPJS Kesehatan)

Guna mengikuti prosedur yang ada pihak rumah sakit, pihak RSUP NTB sudah mengambil darahnya untuk dibawa ke Litbangkes di Jakarta

MATARAM.lombokjournal.com —  Pasien yang diduga terinveksi Virus Corona hingga saat ini masih berada di Ruamg isolasi Rumah sakit umum Provinsi (RSUP) NTB.

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUP, dr. I Nyoman Wijaya Kusuma membenarkan, pihaknya mendapatkan satu pasien rujukan dari Rumah Sakit Selong, Lombok Timur.

“Kemarin sore kita mendapat rujukan dari Selong seorang pasien yang dicurigai terpapar virus corona, kemarin jam 7 datang ke rumah sakit setelah diperiksa oleh Tim dokter kita langsung masukan ke ruang isolasi,” ujar Nyoman saat diwawancarai wrtawan, Selasa (03/03/20) di Mataram.

Nyoman menjelaskan,pasien yang diduga terpapar virus tersebut sangat kooperatif saat ditangani oleh pihak Rumah sakit.

“Suhu tubuhnya normal, darah bagus, karena protapnya harus seperti itu jadi kami tetap tangani, hingga tadi pagi suhunya tubuh pasien 36,5 derajad Celcius, makan dan minum sudah bisa,” katanya.

Guna mengikuti prosedur yang ada pihak rumah sakit, pihak RSUP NTB sudah mengambil darahnya untuk dibawa ke Litbangkes di Jakarta.

“Pasien kami isolasi dulu, sampai hasilnya kita ketahui positif atau negatif, namun hingga saat ini secara umum hasilnya tidak mengarah ke sana (terinveksi virus Corona,red),” tegas Nyoman.

Sebelumnya santer terdengar kabar jika salah satu WNA asal India yang berinisial N, usia 35 tahun, pekerjaan swasta ini terkena Virus Corona karena saat datang ke Lombok pasien dari India transit ke Malasya, lalu ke Jakarta dan ke Lombok.

BACA JUGA ;  Virus Corona, Dinas Kesehatan NTB Evaluasi Hasil Posko Kewaspadaan

“Ke Lombok karena istrinya orang Lombok Timur, Setelah 6 berada di Lombok baru ia mengeluhkan demam dan batuk, sebelum hasil dari pusat keluar kita akan tetap tempatkan di ruang Isolasi,” jelas Nyoman.

AYA

“Semua kab/kota itu punya ruang isolasi tapi jarang dipakai, makanya dalam rapat ini kita minta diaktifkan kembali”

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Kesehatan Provinsi menggelar Rapat guna mengevaluasi hasil Posko kewaspadaan Virus yang sudah satu bulan berjalan di masing-masing Kabupaten/kota yang ada di NTB.

Dari hasil rapat tersebut diketahui, ada berapa orang yang sudah diawasi berapa orang yang dipantau selama posko dibuka.

“Setidaknya dalam pantauan ada 2 orang diawasi, 82 orang dipantau, karena 110 ribu orang masuk ke NTB, melalui 3 bandara dan di 8 pelabuhan, itu dari sisi orang,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Ekawati, usai menggelar rapat, Selasa (03/03/20) di kantor Dinas Kesehatan NTB.

Rapat yang dihadiri oleh seluruh Dinas Kesehatan kabupaten/kota, yang menyepakati beberapa hal yang harus dikerjakan oleh Dinas kabupaten kota.

“Kita menyepakati percepatan sosialisasi kepada banyak pihak, sekolah, organisasi masyarakat, pelaku pariwisata dan agen-agenya, kemudian juga kepada semuanya untuk memanfaatkan semua sarana yang ada seperti media cetak, tv, media sosial serta memakai tokoh-tokoh agama,” ujar Eka.

Menurutnya, selain hal tersebut perlu dilakukan prilaku hidup bersih dan sehat sesuai aturan, etika batuk, kalau sakit pasang masker.

Kendati  sekarang masker mulai langka, ia minta masyarakat jangan panik.

“Yang penting masker itu bagi yang sakit agat tidak menular kepada yang lain. Menghindari tempat-tempat yang banyak orangnya, terpaksa kalau berada di kerumunan pakai masker,” kata Eka.

Dalam melakukan pengawasan atau perawatan  rumah sakit, saat ini sudah ditunjuk rumah sakit utama yang akan mearawat pasien dalam pengawasan (PDP).

“Kita pakai RSUP Mataram dan RSUP NTB,” kata Eka.

Eka menghimbau kepada rumah sakit  daerah melihat kembali ruang isolasinya, dan menyesuaikan kembali ruang isolasinya degan aturan Permenkes.

BACA JUGA ; Diduga Terpapar Virus Corona, Pasien Dari Lotim Masih Diisolasi

“Semua kab/kota itu punya ruang isolasi tapi jarang dipakai, makanya dalam rapat ini kita minta diaktifkan kembali,” katanya.

AYA

Diharapkan lulusan UNU dapat belajar dan berkiprah di dunia internasional

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc mendampingi Menteri Dalam Negeri Prof.H.M Tito Karnavian, Ph.D menghadiri acara wisuda Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB di Hotel Lombok Raya, Selasa (03/03/2020).

Mendagri Tito dan Gubernur Zul datang ke acara wisuda tersebut, usai menghadiri upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP dan Satlinmas di Eks Bandara Selaparang, Kota Mataram.

Diharapkan, wisuda gelombang pertama UNU NTB akan disusul gelombang-gelombang selannjutnya.

“Mudah-mudahan dari gelombang ini akan muncul gelombang-gelombang lain yang berkembang menjadi tsunami yaitu tsunami otak (brain tsunami),” kata Tito.

Tito mengatakan, “tsunami” para cendikiawan NU di masa yang akan datang akan menjadi bagian yang sangat penting bagi bangsa ini.

Pendidikan merupakan suatu metode, tetapi salah satu pilar utama bangsa ini untuk tetap tegak berdiri itu adalah pilar NU.

“Saya sangat mendukung strategi yang baru dipakai oleh NU dalam rangka untuk mengawal pendidikan, tidak hanya berbasis pada pendidikan tradisional pesantren tapi juga pendidikan modern, seperti universitas yang sekarang ini sudah terakreditasi. Sehingga nanti bantuan dari pemerintah dan pihak-pihak lain untuk membesarkan nama NU,” lanjutnya.

Tito juga berpesan kepada para wisudawan/wisudawati untuk bergerak dan bekerja di daerahnya masing-masing agar dapat menanamkan pemahaman tentang ideologi NU di semua kalangan.

Sehingga pilar ideologi akan kuat dan menjadi NKRI agar tidak akan goyah.

“Oleh karena itu, salah satu benteng ideologi bagi negara kita yang tercinta ini adalah ideologi NU,” jelasnya.

Hal yang sama pun disampaikan oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc.

Selain memberikan semangat, ia pun berpesan agar wisudawan/wisudawati tidak berhenti belajar dan berusaha untuk melanjutkan program studi ke luar negeri.

“Bukan karena kualitas pendidikan di NTB ini rendah, pengalaman kami kebetulan saya ini SMA nya di Australia dan kuliahnya di Jepang, sempat kuliah di Belanda, sempat kuliah di Inggris, Swiss dan Amerika, punya pengalaman untuk bercerita pada adik-adik tentang anak NTB,” kata gubernur.

Gubernur yang kerap disapa Bang Zul tersebut juga mengatakan, hampir semua tempat di seluruh dunia yang dikunjunginy, anak NTB selalu menjadi ketua pengajian.

Karena itu, diharapkan lulusan UNU dapat belajar dan berkiprah di dunia internasional.

AYA/HmsNTB

Arief membantah isu bahwa Satpol PP akan dipersenjatai. Yang benar, Satpol PP akan dipersenjatai dengan kewibawaan

MATARAM.lombokjournal.com —  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) keberdaan dan peranna sangat penting, karenanya Kepala Daerah agar tahu persis apa  tugas pokok dan fungsinya dari Satpol PP.

Tugas Satpol PP itu selain menegakkan Peraturan Daerah (Perda) atau Perkada, dia juga jadi penyeimbang kehidupan bermasyarakat.

“Dia-lah tulang punggung meningkatnya PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kenapa PAD?” kata Direktur Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri, Arief Mulya Eddie

Di sela-sela HUT Satpol PP dan Linmas di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (02/03/2020), Arief menjeaskan, banyak hal-hal yang menjadi keputusan Perda dan Perkada tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, pengguna jasa.

Contohnya rumah makan, pajak hotel restoran, pajak IMB, banyak yang tak sesuai dengan izin yang dikeluarkan.

“Tugas Pol PP untuk menertibkan itu. Untuk bisa meningkatkan PAD pada daerah masing-masing,” tegas Arief.

Dikatakn, dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP akan lebih mengedepankan pendekatan yang humanis. Karena itu senjata efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Karenanya, ketika turun ke lapangan, anggota Satpol PP tidak pakai seragam PDL. tapi pakai t-shirt.

“Jadi masyarakat akan lebih nyaman dengan itu. Intinya kami akan menjadi penyeimbang. Kami mohon masyarakat juga tak mengedepankan ego masing-masing. Saya butuh ruang bekerja membuka lapak di pinggir jalan, pinggir jalan adalah milik umum, trotoar adalah milik bersama, jadi jangan mengedepankan urusan pribadi, harus bersama-sama. Nah, Pol PP ini dalam setiap penegakan tak memutus rantai ekonomi, tidak, ” ujarnya.

Arief membantah isu bahwa Satpol PP akan dipersenjatai. Yang benar, Satpol PP akan dipersenjatai dengan kewibawaan.

Karena Satpol PP adalah praja wibawa. Jadi bukan senjata api yang dimiliki Satpol PP.

“Tapi kita  punya senjata kewibawaan yang sangat dicintai rakyatnya dan bisa menjadi penyeimbang kehidupan bermasyrakat. Satpol PP senjatanya adalah rakyat itu sendiri yang akan menghargai kita dan yang akan kita layani nantinya, karena kita adalah pelayan masyarakat,” kata Arief.

Puspen Kemendagri

Zero waste sebenarnya bukan masalah ada atau tidak ada uang, tapi adalah masalah mindset

MATARAM.lombokjournal.com — NTB Zero Waste adalah salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi NTB dengan target 70 persen penanganan sampah dan 30 persen pengurangan sampah di tahun 2023.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd menjadi sosok yang sangat konsisten dalam melakukan berbagai percepatan.

Dari turun ke lapangan, melihat kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah, dan sosialisasi ke warga, hingga merangkul berbagai komunitas di NTB agar semua elemen masyarakat terlibat dan mengambil peran nyata.

Berikut petikan wawancara  dengan Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi di ruang kerjanya, Kantor Gubernur NTB, Senin (02/03/2020);

Terkait istilah Zero Waste. Sebenarnya apa pengertian program Zero Waste?

Zero waste sebenarnya adalah istilah lain dari NTB bersih. Bagaimana sampah bukan lagi kita pandang sebagai musibah. Namun bagaimana mengelola sampah itu menjadi berkah. Sampah kita tempatkan sesuai tempatnya. Ketika kita kelola dengan baik akan menjadi berkah.

Zero waste sebenarnya bukan masalah ada atau tidak ada uang, tapi adalah masalah mindset. Beban terbesar adalah bagaimana membuat mindset masyarakat NTB bahwa ini adalah kewajiban bersama, bukan saja Pemerintah.

Ini adalah kerja panjang. Tapi kami optimis karena jika mindset sudah sama. Semua akan bertanggung jawab sesuai porsinya masing-masing.

Bagaimana langkah konkret Pemerintah Provinsi NTB dalam mengkoordinir berbagai pihak untuk menyukseskan Zero Waste?

Kita optimis karena 10 kab/kota juga memiliki keinginan yang sama. Bencana sudah ada dimana-mana. Banjir sudah pasti juga bencana penyakit. Kami berkeyakinan, jika sinergi ini bisa berjalan dengan baik termasuk lembaga-lembaga pendidikan, komunitas dan jasa-jasa seperti hotel dan restoran, tidak ada yang tidak bisa. Kami terus mengajak, memberi contoh dan membuat inisiasi-inisiasi agar semua mau bergerak. Kami ingin virus zero waste terus tertular ke semua warga NTB.

Bagaimana kondisi Masyarakat saat ini dan bagaimana upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk menyukseskan Zero Waste?

Kami sangat positif, banyak sekarang acara-acara yang mengangkat tema zero waste. Dengan kab/kota kami sudah menandatangani MoU, dan nantinya akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama. Provinsi juga memberikan bantuan-bantuan kepada Bumdes agar wajib membuat bank sampah. Termasuk desa wisata dimana mulai 2019 kemarin kami support, dan disana harus ada pengolahan sampah. Edukasi secara berkesinambungan juga tetap dilaksanakan. Sehingga desa-desa bisa memanfaatkan alokasi dana desa dengan baik. Sekali lagi, ini bukan masalah uang. Tapi masalah mindset.

Bagaimana mengolah sampah menjadi berkah?

Kami menginginkan sampah tertangani dari Hulu, sampah di pilah dan dipisah agar bisa terkelola dengan baik. Jika sudah dipisah maka bank sampah akan bisa mendaur ulang. Sedangkan yang tidak bisa didaur ulang, kita carikan solusinya. Misal, sampah organik diolah jadi pupuk dan pakan ternak. Sampah juga bisa diolah menjadi pelet bahan bakar, masalahnya adalah suplainya kurang banyak. Sekarang sudah ada alatnya dan kami inginkan nantinya disetiap desa dan Kelurahan ada alat pengolah sampah menjadi pelet bahan bakar. Sehingga bumdes bisa mengolah. Sampah organik yang diolah menjadi pakan ternak dan pupuk juga bisa menghasilkan nilai ekonomi. Inilah yang kami terus sosialisasikan. Sehingga semua pihak bisa mengambil peran.

BACA JUGA ; Wagub Harapkan Forum Risiko Bencana Kembangkan Sistem Kebencanaan

Apa pesan Wagub untuk masyarakat agar terus menyukseskan Zero Waste?

Sampah sebenarnya adalah kewenangan kab/kota. Namun menjadi program strategis provinsi karena ini masalah yang sangat penting. Ini adalah masalah yang sangat luar biasa, sehingga Provinsi juga harus turun dalam masalah ini. Ini adalah kebutuhan kita bersama. Ini adalah demi generasi NTB yang lebih baik. Jangan sampai NTB yang luar biasa indah ini hancur karena kemalasan kita. Jangan lagi sampah dibuang ke selokan, sungai, yang bukan merupakan tempat sampah. Sampah harus ada di tempat sampah, agar bisa langsung dikelola dan menjadi nilai ekonomi. Zero waste bukan saja tugas Pemerintah. Namun seluruh warga juga memiliki tugas tersebut. Ayo kita sukseskan program Zero waste.

AYA/HmsNTB

“Saya ingin di Si-AGA NTB juga punya materi edukasi bencana mulai dari untuk TK hingga perguruan tinggi.. Edukasi yang diberikan tentu harus berbeda, sehingga ada tutorial yang bisa dicontoh”

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd mengapresiasi dan mengharapkan peran Forum Risiko Bencana dalam mengembangkan sistem kebencanaan di NTB.

“Dari sistem kita sudah punya sistem kebencanaan sendiri yaitu Si-AGA, koordinasikan kembali dengan Diskominfotik. Yang kami harapkan setiap orang yang membuka Si-AGA NTB dapat langsung memahami semua potensi bencana di NTB mulai dari letak, definisi – definisi bencana hingga data-data lainnya yang update,” kata Wagub.

Wagub Hj Rohmi mengungkapkan itu saat menerima audiensi Pengurus Inti Forum Risiko Bencana Provinsi di NTB, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Senin (02/03/2020). Saat itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik ikut mendampingi.

Forum Risiko Bencana merupakan salah satu sarana pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengembangkan peran serta berbagai elemen masyarakat dan stakeholder lain, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

Audiensi tersebut membahas sistem kebencanaan yang akan tindaklanjuti dengan serius dan komprehensif di seluruh wilayah NTB.

Ummi Rohmi sapaan akrab wagub, menekankan agar edukasi kebencanaan tersebut juga harus mampu tersosialisasikan hingga ke sekolah-sekolah.

“Jadikan aplikasi Si-AGA menjadi kebutuhan warga NTB, cukup satu aplikasi semua sudah all in dalam aplikasi tersebut. Saya juga berharap banyak pada forum ini, agar semua desa di NTB ini menjadi desa tangguh bencana, juga bagaimana sekolah-sekolah di NTB menjadi sekolah aman dan tangguh bencana,” harap Ummi Rohmi.

“Saya ingin di Si-AGA NTB juga punya materi edukasi bencana mulai dari untuk TK hingga perguruan tinggi.. Edukasi yang diberikan tentu harus berbeda, sehingga ada tutorial yang bisa dicontoh,” kata wagub.

pesannya, agar dalam waktu dekat seluruh Warga NTB juga sudah tertarik dan mengunduh aplikasi Si-AGA di ponselnya.

“Ini adalah kebutuhan warga NTB. Ketika ingin mengetahui potensi bencana bisa langsung membuka aplikasi saja. Banjir, curah hujan dan informasi-informasi lain bisa langsung terjawab lewat ponsel. Hal-hal seperti ini harus terangkum di Si-AGA NTB. Sehingga warga NTB tertarik dan memiliki aplikasi tersebut di HP-nya,” tutup Ummi Rohmi.

Senada dengan Ummi Rohmi, Kalak BPBD NTB, H. Ahsanul Khalik menyatakan akan segera menyiapkan rencana kontijensi bencana yang komprehensif.

“NTB sudah terkenal sebagai provinsi yang dinamikanya baik dalam Penanggulangan bencana, namun masih secara parsial. Kami akan menyiapkan rencana kontijensi yang komprehensif, khususnya dalam menyiapkan dan menyambut event Internasional MotoGP di Mandalika,” jelas Ahsanul.

Ahsanul juga menyampaikan permohonan dukungan agar Forum Risiko Bencana bisa segera dilantik dalam waktu dekat dan langsung bekerja dengan cepat.

BACA JUGA ; Wagub; Kalau Diolah, Sampah Akan Jadi Berkah

“Kami mohon dukungan, Bu Wagub, Forum akan segera kami lantik dan dalam waktu dekat ini akan ada tiga Rapat Koordinasi, di Lotim, KLU dan Kota Bima,” harap Ahsanul.

Misi  pertama Forum Risiko Bencana yaitu NTB yang tangguh dan mantap.

“Sistem kebencanaan kita akan betul-betul siap,” kata Ahsanul.

AYA/HmsNTB

Sebagai seorang aparatur negara yang merupakan peserta JKN-KIS yang terdaftar sejak era askes, Muhammad Yusuf merasakan banyak perubahan, terutama untuk pelayanan di fasilitas kesehatan

Narasumber : Muhammad Yusuf

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Pada era digital, kehidupan manusia diwarnai dengan berbagai kemudahan. Hal-hal yang terlihat sulit bahkan mungkin mustahil dilakukan pada masa sebelumnya, kini menjadi nyata.

Kemudahan-kemudahan itu diwujudkan oleh BPJS Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Aplikasi Mobile-JKN.

Aplikasi Mobile JKN yang dapat di unduh melalui Playstore dan Appstore ini sangat membantu seluruh peserta JKN-KIS, khususnya bagi peserta yang tidak sempat untuk mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan.

Muhammad Yusuf (56), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mataram, salah satu peserta progam JKN-KIS yang memanfaatkan kemudahan melalui Aplikasi Mobile-JKN.

Saat ditemui Tim Jamkesnews, Kepala Kepolisian Sektor Mataram ini memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang telah menciptakan Aplikasi Mobile JKN yang sangat membantu dirinya dan anggota kepolisian lainnya.

Menurut Muhmmad Yusuf, Aplikasi Mobile-JKN sangat membantunya dan teman-teman anggota kepolisian lainnya.

Karena lewat aplikasi Mobile JKN ini, Yusuf mngaku  bisa merubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di tempatnya bertugas.

“Sehingga saya tidak perlu antri di Kantor BPJS Kesehatan, cukup duduk saja di kantor atau di rumah saya bisa langsung pindahkan FKTP saya. Selain itu yang saya dengar dari sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, sekarang makin banyak lagi fitur terbaru yang salah satunya adalah mengetahui ketersediaan tempat tidur dirumah sakit apabila akan rawat inap. Tapi semoga saja saya dan anggota keluarga sehat-sehat dan tidak menggunakan Kartu JKN-KIS,” ujar Yusuf sambil tersenyum.

Sebagai seorang aparatur negara yang merupakan peserta JKN-KIS yang terdaftar sejak era askes, ia merasakan banyak perubahan, terutama untuk pelayanan di fasilitas kesehatan.

Dukungan untuk BPJS Kesehatan pun tidak lupa ia sampaikan saat di wawancara, Kamis (23/01/20).

“Program JKN-KIS ini sangat dirasakan manfaatnya bagi semua golongan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, mengingat biaya pelayanan kesehatan dan berobat cukup mahal,” uangkp Yusuf.

Menurut Yusuf, agar program ini bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan, masyarakat  harus sama-sama menjaga dan menyukseskan program pemerintah ini.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan jaminan kesehatan. Untuk itu kami sangat mendukung penuh program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Yusuf.

 (ay/yn/Jamkesnews)

Diharapkan PT. TVS Motor Company Indonesia, dapat membangun kerjasama pada skala Industri perakitannya, melalui kerjasama dengan STIP di NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Salah satu wujud dukungan dalam menyambut event MotoGP dan program unggulan pemerintah provinsi NTB. PT. TVS Motor Company Indonesia, melalui CSR-nya menyerahkan tiga unit Kendaraan Roda Tiga kepada Pemerintah Provinsi NTB.

Ketiga kendaraan itu, dua diantaranya berjenis kendaraan angkut penumpang dan satunya lagi merupakan kendaraan angkutan barang.

Penyerahan tiga kendaraan itu dilakukan langsung oleh Direktur PT. TVS Motor Company Indonesia, Mr. Venkataraman Thiyagarajan yang diterima langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, di Kantor Gubernur NTB, Senin (2/3/2020).

Wagub menyambut baik pemberian hibah kendaraan roda tiga tersebut. Ia berharap dengan hal ini akan membantu NTB yang menggeliat bangkit pasca dilanda musibah gempa tahun 2018 lalu.

Selain itu, hibah ini juga diharap dapat mendukung program-program unggulan yang sedang konsen dilaksanakan di NTB. Seperti Zero Waste, Industrialisasi dan yang sedang menjadi perhatian dunia saat ini untuk menyambut event MotoGP di Kawasan Mandalika.

Selain dalam bentuk bantuan hibah, Umi Rohmi juga berharap PT. TVS Motor Company Indonesia, dapat membangun kerjasama pada skala Industri perakitannya, melalui kerjasama dengan STIP di NTB.

“Kami sedang terus mendorong industrialisasi di NTB, untuk mendapatkan nilai tambah,” ujarnya.

Sementara itu Direktur PT. TVS Motor Company Indonesia mengatakan, hibah tiga kendaraan roda tiga kepada pemerintah Provinsi NTB sebagai wujud dukungan kepada program kerja pemerintah Provinsi NTB.

“Program CSR ini kami juga laksanakan di Solo dan Padang, wujudnya sama pemberian produk yang disesuaikan degan kebutuhan di kota,” ungkapnya.

Venkataraman berharap, hal ini sebagai langkah strategis sekaligus awal dalam kemitraan dan hubungan baik dengan pemerintah, khususnya dalam memajukan ekonomi melalui industri otomotif di NTB.

AYA/HmsNTB