“Kontribusi wartawan dalam menyampaikan informasi pembangunan dan event-event di NTB sangat diharapkan untuk mewujudkan mimpi itu”

LOTENG.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah minta kepada wartawan sebagai untuk membantu pemerintah mengakselerasi program pembangunan.

Sehingga visi-misi NTB gemilang menjadi keniscayaan yang kemudian dihidangkan dengan informasi yang menyejukkan di masa mendatang.

Peran wartawan untuk mengakselerasi pembangunan daerah merupakan faktor penting untuk mewujudkan visi-misi NTB Gemilang.

“Saya bersyukur dapat bertemu langsung dengan teman-teman wartawan. Karena kemitraan yang baik dapat menciptakan narasi yang indah untuk kemajuan NTB ke depan,” kata gubernur saat  bersilahturahmi dan diskusi dengan wartawan Lombok Tengah, di Pawon Sasak Praya, Sabtu (07/03/20).

Salah satu program pembangunan yang sedang giat digencarkan oleh pemerintah adalah pembangunan  Event MotoGP yang diharapkan mampu memberikan impact yang besar bagi daerah dan masyarakat NTB.

Event yang sudah didepan mata tersebut harus disambut dengan rasa bangga untuk mensukseskannya.

Gubernur NTB yang akrab disapa Dr. Zul berharap peran serta wartawan menjadi garda terdepan untuk menyiarkan informasi yang menyejukkan bagi masyarakat.

“Kontribusi wartawan dalam menyampaikan informasi pembangunan dan event-event di NTB sangat diharapkan untuk mewujudkan mimpi itu,” harap Dr. Zul dihadapan puluhan media yang hadir.

Bang Zul mengatakan, pemerintah NTB sudah melakukan koordinasi  dengan pemerintah pusat untuk mempercepat progres pembangunan sirkuit MotoGP di Mandalika.

Percepatan yang dimaksud, baik yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa setempat, penguatan para pelaku UMKM serta fasilitas pendukung lainnya seperti mendorong masyarakat agar menyulap rumah-rumah mereka menjadi Homestay sebagai langkah menyambut event itu.

Tidak hanya itu, yang paling strategis untuk menyambut event internasional itu, pemerintah juga telah mengusulkan agar dibangun rumah susun di desa-desa sekitar Mandalika dan alhamdulillah disetujui oleh Kementerian Bappenas.

Artinya, rumah rusun tersebut dapat dikelolah menjadi Homestay oleh pemerintah desa melalui BUMDesnya dan secara emosiaonal masyarakat bisa terlibat langsung.

“Kita harus berpacu dengan waktu jangan hanya menuntut kegelapan tanpa berusaha menyalahkan cahaya. Karena itu, wartawa harus mulai memikirkan bagaimana menggaungkan event MotoGP yang komprehensif bagi kesejahteraan masyarakat kita,” tutur orang nomor satu di NTB itu.

Tugas pemerintah dan masyarakat adalah menciptakan suasana yang kondusif, aman dan menyenangkan bagi tamu-tamu berkunjung di NTB agar mereka memiliki kerinduan yang menyisahkan kesan manis untuk terus mengunjungi daerah tercinta ini.

Menanggapi hal itu, Ketua Forum Wartawan Lombok Tengah, Lalu. Amrillah menyambut baik semua pembangunan di NTB.

Tanggung jawab wartawan untuk mempublikasikan semua progres pembangunan merupakan suatu keharusan yang diutamakan.

Mengingat Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten yang memiliki aktivitas pembangunan  dan event-event terbanyak yang dilakukan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kami sangat mendukung setiap  pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, informasi yang baik maupun sebaliknya memilik impact bagi kami juga,” ungkapnya.

Ia mengatakan, atas nama forum wartawa Lombok Tengah menyampaikan permohonan maaf jika selama ini terdapat informasi yang kurang baik yang diasumsikan oleh masyarakat yang menghambat proses pembangunan di Provinsi NTB.

“Kami juga berharap bahwa daerah kita dikenal baik oleh masyarakat luas,” katanya.

AYA/HmsNTB

Semua komponen masyarakat baik UMKM, pengrajin, maupun penjahit untuk menggunakan produk asli NTB

MATARAM.lombokjournal.com —  Lombok Syaria Festival (LSF)  2020 untuk pertama kalinya digelar Komunitas Hijabers Mom Lombok di gedung Grand Imperial Ballroom Mataram, Jum’at (06/03/2020).

Kegiatan LSF ini mendukung program Pemerintah Provinsi NTB dalam memajukan daerah sebagai wisata halal. Hal ini juga sejalan dengan industrialisasi di bidang fashion.

Karena itu, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Ketua Umum Dekranasda Provinsi NTB sangat mengapresiasi kegiatan itu.

“Sebagai orang NTB sangat bangga, kita bukan saja dikaruniai oleh Allah daerah yang indah dan subur. Tapi kita dikaruniai SDM yang bagus dan ibu-ibu tangguh yang kreatif,” kata Hj. Niken.

Indonesia memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang luar biasa, termasuk tenun NTB. Tiap produknya memiliki ciri khas yang berbeda, dan indah untuk dipandang.

Pihaknya tetap mengajak masyarakat untuk terus melestarikan tenun.

“Bersyar’i tidak mesti satu warna saja, tapi bisa mengangkat kearifan dan keindahan dari tenun lokal kita semua. Terima kasih atas kontribusinya untuk NTB. InsyaAllah sama-sama kita lestarikan dan menggunakan tenun di mana-mana,” ungkapnya.

Hj. Niken meminta agar semua komponen masyarakat baik UMKM, pengerajin, maupun penjahit untuk menggunakan produk asli NTB.

Ia juga berpesan agar Hijabers Mom terus meningkatkan kualitas diri dan menebar manfaat ke masyarakat yang lebih luas.

“Semoga acara ini memberikan manfaat, meningkatkan perekonomian, pariwisata, industri serta memberikan keberkahan bagi kita semua,” tutupnya.

Wisata  halal

Ina Pariska selaku Ketua Komunitas Hijabers Mom Lombok menyampaikan, kegiatan ini adalah salah satu bentuk dukungan Komunitas Hijabers Mom Lombok kepada Provinsi NTB dalam mengembangkan wisata halal dan industri fashion.

“Kegiatan dalam event ini sangat mendukung design fashion creative, kuliner serta memajukan ekonomi syariah,” jelasnya.

Ina berharap, kegiatan ini terus dilaksanakan tiap tahun dan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan peragaan busana hasil dari desainer lokal dan nasional.

AYA/HmsNTB

Khusus pembangunan sirkuit MotoGP, ITDC diminta melibatkan pengawas internasional, agar proyek betul-betul berstandar Internasional

LOTENG.lombokjournal.com — Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) RI, minta semua infrastruktur pendukung kawasan Mandalika harus tuntas sebelum MotoGP 2021 dihelat.

Infrastruktur yang dimaksud seperti Bandara, Jaringan  Telekomunikasi, Listrik, Rumah Sakit, Jalan, pelabuhan dan sistem pengolahan sampah di Kawasan Mandalika.

Menko Marves menegaskan itu saat melakukan kunjungan melakukan kunjungan kerja di Provinsi NTB, yang disambut langsung Kapolda NTB, Bupati Lombok Tengah, Sekda Provinsi NTB dan Direktur ITDC, di Bandara, Jumat (06/03/2020).

Kunjungan kerja Luhut untuk melakukan inspeksi memastikan seluruh infrastruktur pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menyambut perhelatan berskala internasional MotoGP tahun 2021 mendatang.

Luhut minta seluruh kendala-kendala dalam pengerjaan proyek segera dilaporkan, dan segera dilakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk dicarikan solusi.

Dengan demikian, ia berharap semua peroyek dapat berjalan baik dan berkualitas standar Internasional.

Khusus Pembangunan Sirkuit MotoGP,  Menko Luhut meminta pihak ITDC untuk melibatkan pengawas internasional, agar proyek betul-betul berstandar Internasional.

“Jangan sampai nanti sudah jadi, tidak sesuai standar yang mereka inginkan, lalu bongkar lagi, itu susah, karena butuh cost lagi,” ujarnya.

Pihak ITDC diingatkan agar menyediakan fasilitas pengolahan sampah yang memadai di Kawasan Mandalika.

Selain fasilitas tersebut, ITDC juga diminta untuk membuat Bank Sampah sebagai tempat penampungan sampah yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Kita semua harus memastikan Kawasan Mandalika ini betul-bentul bersih. Jangan sampai kita sukses menyelenggara MotoGP tapi kawasannya kotor,” ujarnya.

Ia meminta seluruh pihak terkait untuk lebih intens melakukan inspeksi terkait sejauh mana perkembangan dari pengerjaan proyek yang ada.

Yang paling penting adalah sarana komunikasi, ia meminta fasilitas komunikasi harus sudah modern, bahkan harus jaringan 5G.

“Ini sangat penting untuk mengatasi segala potensi bencana alam yang akan terjadi,” pungkasnya.

Menanggapi arahan Menko Luhut, Direktur PT. Angkasa Pura I mengatakan, pengerjaan perpanjang Runway Bandara menjadi 3.300 meter, perluasan terminal berkapasitas tujuh juta penumpang dan terminal pesawat ditargetkan akan tuntas pengerjaannya pada bulan Januari tahun 2021.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PT. PLN Nusa Tenggara Barat juga menjamin ketersediaan pasokan listrik berkapasitas 138 MW di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Sedangkan Direktur Telkom Nusa Tenggara Barat, juga menjamin ketersediaan jaringan  telekomunikasi di Kawasan Mandalika.

Selain Mandalika Telkom juga akan terus membangun jaringan Komunikasi di seluruh kawasan pariwisata di NTB.

Dalam mendukung hal tersebut, Telkom akan membangun Kabel Fiber Optik Laut dari Bali ke Mandalika.

“Pengerjaan ini kami ditargetkan selesai bulan Desember 2020,” tutupnya.

Sedangkan untuk Rumah Sakit Mandalika, Menko Luhut meminta untuk segera dilakukan groundbreaking. Ia meminta segala kendala terkait pembangunan fasilitas kesehatan yang mendukung event MotoGP 2021 ini bisa tuntas.

Sedangkan Direktur ITDC juga optimis seluruh infrastruktur untuk menyambut perhelatan MotoGP 2021, seperti Bandara, Jalan By Pass Bandara menuju KEK, Pelabuhan, Rumah Sakit Mandalika, Sarana Telekomunikasi akan dapat dituntaskan sebelum perhelatan berkala Internasional itu dihelat pada bulan Oktober 2021.

Usai mendengar pemaparan dari ITDC, Menko Marves bersama Gubernur NTB mengunjungi Bank Sampah Bintang Sejahtera di Kawasan Mandalika dan melihat langsung progres pembangunan Sirkuit MotoGP.

AYA/HmsNTB

“Kita ingin sungguh-sungguh berbuat untuk alam dan lingkungan kita, maka dari itu ada program NTB Bersih dan NTB Hijau, atau dalam kata kerennya adalah Zero Waste, dan Alhamdulillah virus Zero Waste sudah tersebar”

SUMBAWA.lombokjournal.com — Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd melaunching Program Sekolah Bersih dan Sehat di Sumbawa, Kamis (05/03/2020).

Namun, bukan sekolah biasa yang menjadi tempat yang dijadikan contoh sekolah bersih dan sehat tersebut, melainkan di sekolah luar biasa yakni Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) 1 Sumbawa.

Sekolah ini dipilih untuk membuktikan, keterbatasan seseorang bukan jadi penghalang bagi masyarakat khususnya siswa-siswi yang berkebutuhan khusus untuk ikut serta dalam melaksanakan program-program pemerintah provinsi.

Salah seorang siswa berkebutuhan khusus, Yudi, yang kesulitan untuk menggerakkan anggota tubuhnya justru mampu memungut sampah, memilah kemudian membuangnya di tempat yang sudah disediakan.

“Kita diperlihatkan apa yang mereka lakukan itu betul-betul menampar kita, anak-anak kita yang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus saja bisa menampilkan sesuatu, mengekspresikan sesuatu, menunjukkan kepada kita seperti itu, apalagi kita yang normal,” ungkap Wakil Gubernur.

Sekolah bersih dan sehat, menjadi salah satu instrumen dari visi-misi NTB Gemilang. Ia mengatakan bahwa sekolah bersih dan sehat juga sebagai bagian dari ikhtiar menuju NTB sehat.

Tugas untuk menjadikan NTB bersih dan sehat bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah saja, masyarakat juga memiliki peran dalam mewujudkan NTB Bersih dan Sehat.

“Memelihara alam, memelihara lingkungan  adalah tugas orang lain, tugas pemerintah saja, atau tugas orang-orang tertentu, bukan, itu tugas kita semua,” terang Umi Rohmi.

Masyarakat diminta terus menjaga alam dan lingkungan sekitar agar kebersihan dan keindahan alam dapat dinikmati.

Keindahan dan kebersihan alam serta lingkungan menjadi salah satu perhatian pemerintah provinsi, mengingat NTB adalah salah satu provinsi yang terkenal dengan keindahan alamnya dan menjadi salah satu referensi pariwisata dunia.

“Kita ingin sungguh-sungguh berbuat untuk alam dan lingkungan kita, maka dari itu ada program NTB Bersih dan NTB Hijau, atau dalam kata kerennya adalah Zero Waste, dan Alhamdulillah virus Zero Waste sudah tersebar,” tutur Ummi Rohmi.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya lingkungan-lingkungan dan sekolah-sekolah yang menjalankan program zero waste di tempatnya masing-masing sebagai bentuk dukungan untuk mewujudkan misi NTB Bersih dan Hijau.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Aidy Furqon mengatakan SLBN 1 Sumbawa dipilih menjadi salah satu instrumen dalam program ini karena sekolah ini merupakan salah satu lembaga formal pendidikan.

Namun juga memberikan pendidikan khusus keterampilan  kepada siswa-siswi yang berkebutuhan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka.

Sekolah merupakan tempat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk bertahan hidup di kemudian hari.

Pemahaman dan pengenalan mendetail mengenai lingkungan dapat diperoleh anak melalui pendidikan di sekolah.

AYA/HmsNTB

BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait ketentuan yang ada dalam Kepmenkes tersebut

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Pembiayaan pelayanan kesehatan akibat virus Corona atau Covid-19, telah ditetapkan pemerintah.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Corona Virus sebagai Penyakit Dapat Menimbulkan Wabah dan Penanggulangannya yang diteken Menteri Kesehatan pada 4 Februari 2020.

Bunyi diktum kedua Kepmenkes tersebut,  “segala bentuk pembiayaan dalam rangka upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan pada anggaran Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”

Terkait Kputusan Menteri Kesehatan tersebut, pihak BPJS Kesehatan memberi penjelasan bahwa penjaminan pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengacu pada Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 52  Ayat (1) Poin (o) terkait ‘Manfaat Yang Tidak Dijamin’ disebutkan salah satunya adalah  pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa atau wabah.

“Saat ini Menteri Kesehatan telah menetapkan bahwa Virus Covid-19 sebagai wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB). Tentu di luar penyakit/pelayanan kesehatan akibat Virus Covid-19 dan kasus suspek Virus Covid-19, tetap dijamin BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf.

Ia menambahkan, BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terkait ketentuan yang ada dalam Kepmenkes tersebut.

Peserta juga dihimbau untuk tidak ragu mengontak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) apabila memerlukan pelayanan kesehatan.

Pihak BPJS Kesehatan mengimbau khususnya FKTP, untuk lebih memberikan perhatian khusus terhadap peserta JKN-KIS yang menunjukan gejala-gejala yang terindikasi diagnosis penyakit akibat Virus Covid-19.

FKTP juga diharapkan lebih proaktif untuk memantau kondisi kesehatan peserta JKN-KIS, mengingatkan serta memberikan edukasi terkait penerapan pola hidup bersih dan sehat.

“Hal tersebut merupakan salah satu komitmen FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” ujarnya

Di sisi lain, Iqbal menghimbau masyakarat untuk terus menerapkan pola hidup bersih sehat sebagai bentuk kewaspadaan terhadap menularnya penyakit tersebut.

“Membiasakan diri makan makanan sehat seperti buah dan sayuran, minum air putih, mencuci tangan sebelum makan, olah raga dan istirahat cukup saat ini penting dilakukan agar daya tahan tubuh kita kuat untuk menangkal ancaman virus dan penyakit. Selain itu, gunakan masker apabila memang sakit agar tidak menularkan ke orang lain,” kata Iqbal.

Rr/BPJS Keseatan

Gubernur Zul sempat menyebut Menteri Bappenas yang lahir di Mataram, maka wajar jika perhatian  pada NTB begitu besar

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengusulkan 6 proyek prioritas atau major project.

Usulan itu dipaparkan pada acara Rapat Koordinasi Penyusunan RKP (Rencana Kegiatan Pemerintah) 2021, di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rabu (04/03/2020).

Keenam usulan ini, diharapkan bisa diakomodir oleh pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Enam usulan Gubernur Zul yang diprioritaskan antara lain, Destinasi Pariwisata Prioritas Mandalika dan MotoGP 2021, pemulihan pasca bencana NTB, industrialisasi di NTB, pembangunan jalan daerah potensial terisolir di Pulau Sumbawa, Zero Waste, serta Project Strategis Provinsi NTB dengan Pengembangan Global Hub Bandar Kayangan sebagai poros maritim dunia.

Pada usulan pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas, Gubernur Zul mengembangkan kawasan Pariwisata dengan menciptakan Bali Baru melalui Pembangunan KEK Mandalika, Geopark Rinjani, Geopark Tambora, SAMOTA, SAKOSA (Sangiang, Komodo, Sape).

Sedangkan pada konsep Industrialisasi yakni melalui Pengembangan Kawasan Industri Smelter dan industri turunan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Olahan Pertanian maupun Peternakan membentuk “Singapura Baru”.

Selain pariwisata, Pemerintah Provinsi juga mengusulkan berbagai aksebilitas di Nusa Tenggara Barat, mulai dari Pembangunan Jembatan Samota, Pembangunan Pelabuhan Kilo, jembatan Lewemori, juga pengembangan Bandara dan pembangunan jalan akses bandara M. Salahuddin Bima.

“Insya Allah NTB cukup mendapat perhatian dan bantuan untuk pengembangan Pariwisata, Industrialisasi dan Zero Waste,” ucap Gubernur Zul.

Gubernur Zul sempat menyebut Menteri Bappenas yang lahir di Mataram, maka wajar jika perhatian  pada NTB begitu besar.

“Terima kasih Pak Menteri,” tutup Gubernur Zul.

AYA/HmsNTB

“ODF sangat erat hubungannya dengan stunting, oleh karena itu, mari kita dukung dan sama-sama kita perjuangkan ODF 100 persen di kabupaten/kota di NTB”

TALIWANG.lombokjournal.com —  Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) merupakan satu-satunya kabupaten di NTB yang telah 100 persen berstatus ODF (Open Defecation Free), atau tidak buang air besar sembarangan di NTB.

Status tersebut diraih Pemerintah Kabupaten  Sumbawa Barat, karena telah memiliki infrastruktur pengolahan sanitasi aman, berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Sedangkan sembilan Kabupaten/kota lainnya di NTB saat ini masih berstatus menuju ODF.

Hal itu diungkap Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, dengan penuh rasa bangga kepada Pemda KSB, dalam sambutannya pada acara Advocacy Horizontal Learning (AHL) tahun 2020, yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI).

“Tuntaskan BASNO Provinsi NTB, Hentikan buang air sembarangan menuju pengelolaan sanitasi Aman” menjadi tema utama dalam acara Advocacy Horizontal Learning (AHL) tahun 2020, di Kabupaten Sumbawa Barat, Rabu (04/03/2020).

Saat ini Pemerintah Pusat dan Provinsi terus berkolaborasi dalam mendorong Kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di NTB untuk lebih peduli pada persoalan mendasar masyarakat. Yakni persoalan ketersediaan air bersih, sanitasi layak dan pelayanan kesehatan.

Dijelaskan wagub, Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mewujudkan ODF 100 persen di seluruh kabupaten/kota se-NTB.

Akselerasi program unggulan seperti Revitalisasi Posyandu, Zero Waste dan perbaikan kerusakan lingkungan, diyakini sebagai kunci dari suksesnya ODF di NTB.

Dengan memulai dari skup terkecil namun memiliki dampak besar, maka banyak persoalan kesehatan dan masalah sosial akan dapat ditangani mulai dari tingkat Dusun.

“Termasuk mengedukasi masyarakat dalam menjaga lingkungan dan prilaku tidak buang air sebarangan,” ujarnya.

Dari 7.300 Posyandu yang ada di NTB, saat ini 1.300 telah menjadi Posyandu Keluarga. Ia optimis tahun 2023 semua Posyandu di NTB bisa menjadi posyandu keluarga.

“ODF sangat erat hubungannya dengan stunting, oleh karena itu, mari kita dukung dan sama-sama kita perjuangkan ODF 100 persen di kabupaten/kota di NTB,” pungkasnya.

Perwakil UNICEF, Mr. Robert Gas mengatakan, Unicef berkomitmen akan terus membantu Pemerintah Provinsi NTB dalam menghapus prilaku buang air sembarang, melalui BASNO (ODF). Ia menargetkan Provinsi NTB bebas buang air besar sembarangan akan tuntas pada tahun 2023.

“Saat ini di Provinsi NTB hanya KSB yang mencapai dan mampu mempertahankan ODF serta mulai menerapkan sanitasi yang dikelola dengan aman,” ungkap Robert.

Ke depan, melalui proses berbagi dan belajar, UNICEF akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam mempercepat dan mendorong kemajuan  menuju SDGs.

“Proses belajar ini tidak hanya bertujuan  berbagi praktik-praktik yang baik untuk layanan sanitasi aman, tapi juga membantu membangun hubungan  antar teman dan komitmen bersama terhadap Indonesia yang bersih dan sehat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan RI, dr. Kirana Pritasari, sangat mengapresiasi KSB sebagai tempat penyelenggaraan AHL 2020. Ia menilai pemilihan tersebut sangat tepat karena Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten  Pinrang, adalah tiga kabupaten di Indonesia yang telah berstatus ODF.

Ia menilai keberhasilan KSB dalam meraih status ODF, karena komitmen yang luar biasa dari kepala daerah dalam menjaga lingkungan dan perilaku masyarakat untuk tidak buang air sembarangan.

Menurutnya, komitmen dari kepala daerah, merupakan faktor utama dalam mendukung keberhasilan meraih status ODF.

Selain itu, saat ini KSB juga telah memiliki infrastruktur penunjang yang sangat baik. Seperti mobil layanan sedot jamban dan sarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Ia berharap keberadaan infrastruktur ini terus dijaga dan dirawat baik oleh masyakat.

AYA

“Kita harus menyamakan persepsi kita bahwa untuk menangani permasalahan stunting bukan pekerjaan tenaga kesehatan saja akan tetapi kita semua harus membantu dan memberikan kontribusi bersama”

MATARAM.lombokjournal.com – Pernikahan anak yang masih banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat faktor penting penyebab stunting.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati, SE, M.Sc mengungkapkan itu saat membuka sekaligus menjadi keynote speaker pada Seminar Nasional yang bertajuk “Stunting dan 8000 Hari Pertama Kehidupan”di Hotel Golden Palacedi Mataram, Rabu (04/03/2020) pagi.

“Ini sebuah topik yang selalu menarik karena ini selalu menjadi tugas kita bersama dalam menyelesaikannya,” ungkap bunda Niken mengawali sambutannya.

Sebum mengungkapkan faktor penting ppenyebab stunting, Bunda Niken memaparkan penyebab stunting meliputi penyebab dasar, penyebab tidak langsung dan penyebab langsung.

“Lingkaran ini harus kita putus kalau tidak, kita akan terus mengalami hal hal seperti ini terus menerus dan ini tentunya memerlukan berbagai macam penanganan,” tuturnya.

Permasalahan stunting diibaratkan mata rantai yang tak terputus, mulai dari kurang gizi pada remaja putri, kurang gizi pada ibu, bayi kurus dan anak kerdil.

Tubuh anak yang mengalami kekurangan gizi  akan berdampak pada perkembangan otak dan perkembangan fisiknya. Hal ini akan berlanjut hingga anak mencapai usia dewasa dan berlanjut ke generasi yang akan datang.

Penanganan yang dilakukan meliput penanganan gizi secara langsung terhadap anak yang telah terindikasi stunting dan penanganan lintas sektoral atau kolaborasi baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, akademisi, media massa dan masyarakat bersatu padu menyelesaikan permasalahan stunting.

Bunda Niken menekankan bahwa kolaborasi lintas sektoral menjadi prioritas utama dalam mendorong penurunan angka stunting di NTB.

“Kita harus menyamakan persepsi kita bahwa untuk menangani permasalahan stunting bukan pekerjaan tenaga kesehatan saja akan tetapi kita semua harus membantu dan memberikan kontribusi bersama,” ujar bunda Niken.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menuntaskan permasalah stunting termasuk lintas sektoral yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

Beberapa upaya lintas sektor yang dilakukan pemerintah yakni aksi bergizi di seluruh SMA di NTB yang mulai gencar dicanangkan, Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan dan Buang Air Besar Sembarang Nol.

“Sinergitas antara seluruh aspek, kontributor yang memiliki kaitan langsung maupun tidak langsung dengan stunting ini,  sangat kita perlukan,” harap bunda Niken.

Pada  kesempatan sama, Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Bapak. Drs. Arsyad Abdul Gani menyampaikan komitmennya dalam penuntasan stunting di NTB. Menurutnya, segala pihak harus ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan ini.

“Semoga seminar ini bisa menghasilkan sesuatu yang baik sebagai sumbang pikiran kita dari perguruan tinggi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai sumbangsih dunia perguruan tinggi dalam membangun bangsa dan negara ini,” tutup Arsyad Gani.

Nurul Qayaam, M.Farm Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram menyampaikan, kegiatan seminar nasional ini merupakan rangkaian kegiatan rapat kerja nasional Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Aisyiyah (AIPKEMA).

Kegiatan yang bekerja sama dengan FIK universitas Muhammadiyah Mataram ini terlaksana dari tanggal 3 sampai 5 Maret 2020 dengan diikuti institusi kebidanan aisyiyah seluruh Indonesia.

Kegiatan ini diikuti oleh 350 peserta terdiri dari 67 peserta rapat kerja nasional dan 283 dari praktisi dan mahasiswa. Untuk presentasi oral 17 peserta, lomba poster ilmiah 41 peserta, dan lomba video media pembelajaran 38 peserta.

AYA/HmsNTB

“Saya juga merasa tersanjung karena beliau (bupati) menginginkan ada kantor Kejari Definitif Lombok Utara. Saya sanggupi, mudah-mudahan untuk tahun ini bisa terwujud”

TANJUNG.lombokjournal.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nanang Sigit Yulianto, SH, MH mengatakan, pihaknya siap mengawal dan mengamankan proyek-proyek pembangunan yang ada di KLU.

Kajati mengutarakan, apapun yang diminta oleh Bupati Lombok Utara pihaknya setiap saat bisa memberikan hal-hal yang diperlukan guna mengakselerasi segenap aspek pembangunan pascagempa di bumi Tioq Tata Tunaq.

Hal itu dikatakannya saat bersama rombongan mengadakan kunjungan silaturahmi bersama Bupati, Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Lombok Utara dan para Kepala Desa se-KLU.

Kunjungan Kajati diterima Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH beserta jajaran Forkopimda dan para Kepala OPD, di Aula Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjung, Senin  (02/03/20).

Nanang Sigit Yulianto, SH, MH di hadapan bupati, unsur Forkopimda dan jajaran Kepala OPD se-KLU memaparkan tugas dan kewenangan kejaksaan fokus pada bidang pidana, perdata dan tata usaha, bidang keamanan dan ketertiban umum.

Kajati memperkenalkan satu persatu rombongan dari Kejaksaan Tinggi NTB yang ikut mendampinginya.

Mantan Kajari Kota Palembang itu kepada awak media menyampaikan, inti dari kunjungan yang dihelat pihaknya ingin bersilaturahmi kepada bupati, seluruh jajaran pemda setempat dan masyarakat KLU umumnya.

“Saya ingin tahu langsung kondisi pascagempa karena masih baru disini sekaligus memberikan semangat kepada seluruh masyarakat KLU, bupati dan perangkatnya,” kata Nanang.

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk sinergitas. Pihaknya konsisten sesuai dengan perintah pimpinan bahwa sebagai Kepala Kejaksaan di daerah harus bisa membantu, mendorong di daerahnya masing-masing.

“Termasuk program dari Presiden Ir. H. Joko Widodo-Maruf Amin,” ujarnya.

Nanang Sigit melihat kondisi Lombok Utara pascagempa ini sudah mulai bangkit dan pembangunan pun sudah menggeliat. Masyarakat mendukung seraya mengharapkan pembangunan dapat diselesaikan dengan baik.

“Saya juga merasa tersanjung karena beliau (bupati) menginginkan ada kantor Kejari Definitif Lombok Utara. Saya sanggupi, mudah-mudahan untuk tahun ini bisa terwujud,” tutur orang nomor satu Kejati NTB itu.

Bupati Najmul hanya memohon secara lisan tetapi langsung menyampaikan secara tertulis melalui surat permohonan, sehingga pihaknya harus meresponsnya.

BACA JUGA ; Bupati Najmul Akhyar Terima Kujungan Silaturahmi Kajati NTB

Nanan berjanji, paling lambat dua hari ini sudah sampai kepada Kejaksaan Agung untuk mendapatkan pengesahannya. Kemudian menyusul pengadilan, mengingat Polres sudah ada.

“Kodim pun sudah punya lahan seraya berharap semua lembaga negara secara kolektif memiliki kantor definitif di KLU,” pungkasnya.

api/humaspro

Aparatur penegak hukum dan pemerintah bukan institusi berlawanan tetapi institusi yang simetris dan kemitraan

TANJUNG.lombokjournal.com —  Silaturahmi Pemda Lombok Utara dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB serta Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, guna mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan bisa berjalan dengan  baik dan sesuai aturan yang berlaku.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH MH mengatakan itu dalam sambutannya saat menerima kujungan silaturahmi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Nanang Sigit Yulianto, SH, MH,  di Aula Kantor Bupati Lombok Utara di Tanjung, Senin  (02/03/20).

Hadir dalam siaturahmi itu jajaran Forkopimda dan para Kepala OPD, serta  para Kepala Desa se-KLU.

Menurut bupati, kemitraan semua pihak tentunya bisa berujung kebaikan bersama dalam menjalankan tugas, tanpa adanya cedera dan tanpa cacat, terutama dari sisi hokum. Sehingga pertanggungjawaban seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai ketentuan.

Bupati Najmul menyatakan, agar memaklumi Lombok Utara sebagai kabupaten termuda di provinsi NTB. Pihaknya terus berikhtiar mengawal pembangunan dan pemerintahan daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik.

“Dengan izin Allah SWT Lombok Utara telah lima kali berturut-turut mendapatkan predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah,” papar Najmul.

Bahkan, Ombudsman RI juga telah memberikan penghargaan Lombok Utara sebagai kabupaten dengan tingkat kepatuhan tertinggi.

Kementerian keuangan juga sudah 3 kali berturut-turut memberikan penghargaan danareksa sebagai daerah kabupaten pengelola keuangan berkategori baik.

“Tujuan kami menyampaikan apresiasi pemerintah terhadap Kabupaten Lombok Utara ini adalah bentuk rasa syukur karena terjalinnya kerjasama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di KLU. Maka kehadiran Kepala Kejati di tempat ini menjadi penyemangat kami untuk terus bekerja dengan lebih baik lagi. Harapan kami KLU bisa dibimbing dengan baik berkaitan dengan hukum,” tandasnya.

Bupati Najmul menyerahkan langsung permohonan Kejari Lombok Utara  bisa segera dibentuk dan didefinifkan.

“Tanah dan semuanya sudah kita sediakan. Seluruh kantor vertikal yang dibutuhkan kita sudah sediakan lahannya. Sebab Polres, KPU, Kodim dan Kejaksaan merupakan sarana vital bagi daerah otonomi,” kata bupati.

Dijelaskan juga oleh peraih The Best Innovation on Disaster Rehabilitation dari Sindo Media beberapa hari silam, aparatur penegak hukum dan pemerintah bukan institusi berlawanan tetapi institusi yang simetris dan kemitraan.

BACA JUGA ; Silaturahmi Bersama Bupati Najmul, Kajati NTB Siap Kawal Pembangunan Di KLU

Acara yang dilangsungkan di Aula Kantor Bupati Lombok Utara itu juga dihadiri oleh Ketua GOW Nani Tricahyani, SE diakhiri dengan penyerahan surat percepatan pembangunan Kejari Lombok Utara oleh bupati kepada Kajati serta ramah tamah bersama.

api/humaspro