Para Kepala Daerah diMinta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;  Dalam keterangan pers melalui video yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/03/20), Presiden Jokowi menggratiskan masyarakat pengguna listrik 450 VA selama tiga bulan, sejak April, Mei, sampai Juni, di tengah wabah virus corona Covid-19.

“Jadi untuk pengguna listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta orang, akan digratiskan selama 3 bulan ke depan sejak April, Mei, sampai Juni,” kata presiden.

Pelanggan listrik 900 VA yang berjumlah 7 juta orang, diberikan diskon harga sebesar 50 persen dalam periode yang sama, yakni April hingga Juni.

Para pelanggan listrik tersebut saat ini diakui sedang kesulitan karena adanya wabah virus corona Covid-19.

Selain itu Jokowi mengatakan, pemerintah juga akan mengawasi serta mengantisipasi pasokan kebutuhan pokok.

“Pemerintah mencadangkan Rp 25 triliun untuk memenuhi kebutuhan pokok serta operasi pasar logistik.” Katanya.

Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tantang Pembatasan Sosial Berskala Besar  (PSBB) terkait pandemi virus corona Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, pemerintah telah menerbitkan Keppres untuk melaksanakan aturan tersebut.

Presiden Jokowi meminta Kepala Daerah untuk tidak membuat kebijakan sendiri dalam mengatasi Covid-19. Seluruh kebijakan daerah diminta untuk mengacu pada PP tersebut.

“Pemerintah juga sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat untuk melaksanakan amanat Undang Undang tersebut,” kata Jokowi.

Terbitnya PP maksudnya jelas, para Kepala Daerah diinta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi.

“Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor Undang Undang, PP, serta Keppres tersebut,” katanya.

Jokowi juga meminta Polri ikut andil agar kebijakan tersebut berjalan lancar. Polri diminta mengambil langkah penegakan hukum agar kebijakan ini berjalan dengan efektif.

“Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah,” papar Jokowi.

Me

(suara.com

Jika hasil evaluasi MTB dan M16 Peduli nanti positif, kemungkinan besar akan ditambah lagi agar cakupan wilayah dan penerima donasi ini bertambah banyak

lombokjournal.com —

MATARAM   ;   Penyalurkan bantuan paket Sembako ke warga masyarakat kurang mampu di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (31/03/20), berlangsung  di Kantor Mi6, Taman Indah, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Puluhan dengan jarak dua meter mengantre pembagian sembako tersebut. Rata-rata sembako dibagikan pada masyarakat menengah ke bawah.

Muhamad Taufik Budiman (MTB) menggandeng Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 untuk pembagian sembako tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di tengah mewabahnya pandemi COVID-19.

“Kita juga ikut bergotong-royong membantu masyarakat di tengah wabah ini. Meskipun ini aksi kecil, tapi semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat kita,” kata MTB.

Pembagian sembako diharapkan membantu masyarakat yang terkena dampak ekonomi akibat kebijakan diam di rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19.

“Bagi kelompok ini tentu menjadi simalakama. Keluar cari uang tidak bisa, sementara kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi. Ini yang ingin coba kami bantu dengan kegiatan seperti ini,” kata MTB didampingi Ketua Pemuda NW NTB , Zainul Pahmi .

Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, mengatakan paket sembako yang terkumpul sebanyak 1.500 paket. Hari ini difokuskan untuk warga Mataram.

Kemudian pada Jumat besok akan dibagikan di masyarakat Lombok Tengah sebanyak 250 paket.

“Jumat nanti kita bagi 250 paket di Lombok Tengah, bekerjasama dengan Kelompok Peternak Bebek Desa Pengadang yang dikoordinir oleh Ahmad SH,” ujarnya.

Kemudian pada Senin nanti akan berkolaborasi dengan Pemuda Nahdatul Wathan (NW) NTB mendistribusikan paket ke masyarakat hingga paket tersebut habis terbagi.

Paket sembako tersebut berisi beras 2,5 kilo, susu, kecap, minyak goreng, telur, sabun dan mie telur.

Didu sapaan akrabnya, menambahkan jika hasil evaluasi MTB dan M16 Peduli nanti positif, kemungkinan besar akan ditambah lagi agar cakupan wilayah dan penerima donasi ini bertambah banyak.

“Kami berharap kegiatan kecil yang kami lakukan ini bisa membantu saudara kita yang memang membutuhkan,” katanya.

Me

Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih dirawat di RSUD NTB saat ini sebanyak 12 orang

MATARAM.lombokjournal.com — Kondisi kesehatan dua orang pasien positif virus Corona Covid-19 yang sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB dinyatakan terus membaik.

Namun untuk menyatakan mereka sudah sembuh, tim medis harus menunggu hasil pemeriksaan sampel swab yang dilakukan di laboratorium Litbangkes Kementerian Kesehatan RI.

Kabid Pelayanan RSUD Provinsi NTB dr.Nyoman Wijaya menerangkan, hasil positif untuk pasien 01 tanggal 24 Maret 2020, dan pasien 02 tanggal 25 Maret 2020.

Masih dua kali pemeriksaan lagi yang  ditunggu untuk memastikan dua pasien tersebut mudah-mudahan negatif corona atau sembuh

“Hari ini kondisi kedua pasien stabil. Tekanan darah normal berkisar 100 – 110/70, suhu normal berkisar antara 36 – 36,5 derajat,” kata Nyoman Wijaya, Selasa (31/03/2020)

Ia mengatakan, kedua pasien sudah bisa makan minum seperti biasa karena kondisinya memang terus membaik.

Namun mereka diperbolehkan pulang setelah hasil pemeriksaan swab negatif dua kali berturut-turut. Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih dirawat di RSUD NTB saat ini sebanyak 12 orang.

Sebagaimana diketahui, kasus pertama virus corona di NTB dipublikasi pada tanggal 24 Maret lalu. Pasien perempuan berusia 50 tahun yang kemudian dikenal dengan pasien 01 tersebut kemungkinan besar terjangkit di luar daerah.

Karena pasien pernah melakukan perjalanan ke Jakarta untuk menghadiri berbagai kegiatan dan pulang ke NTB.

AYA/HmsNTB

Keduanya sudah dirawat di RSUP NTB sejak 22 dan 23 Maret, dan dari hasil pemeriksaan menunjukkan perkembangan yang baik

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah menyebut, dua orang pasien yang positif Covid-19 yang baru adalah LJ berjenis kelamin laki-laki, 44 tahun, asal Kota Mataram.

Pasien lain, yaitu YT laki-laki yang berumur 46 tahun asal Bali yang melakukan perjalanan ke Lombok.

Dengan bertambahnya  pasien positif Covid-19 tersebut, di NTB terdapat empat orang positif terpapar virus corona.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mengirimkan siaran pers resmi yang diterima media ini, tentang dua orang yang positif terjangkit virus corona di NTB.

Keduanya sudah dirawat di RSUP NTB sejak 22 dan 23 Maret lalu, dan dari hasil pemeriksaan menunjukkan perkembangan yang baik.

Masih dalam rilis tersebut, Gubernur Zul mengatakan, tim gugus sedang melakukan pelacakan kontak kedua penderita.

Kedua penderita di perkirakan tertular di luar, dan keduanya memiliki laporan perjalanan ke daerah yang terpapar Covid-19

“Iya kami sedang membicarakan siapa saja yang melakukan kontak dengan dua orang tersebut,” terang Gubernur Zul dalam pers rilis.

Pemerintah Provinsi NTB menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menghindari penyebaran virus corona dengan tidak mendukung dan menerapkan jarak sosial.

AYA/HmsNTB

Pilihan bantuan dalam bentuk Sembako dilakukan karena hal ini paling mendasar dibutuhkan masyarakat kurang mampu, dalam menghadapi masa siaga darurat Covid-19, dimana aktivitas harian memang harus dibatasi

MATARAM.lombokjournal.com —  Muhamad Taufik Budiman (MTB) menggandeng Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 untuk menyalurkan bantuan paket Sembako ke warga masyarakat kurang mampu di Mataram.

Kegiatan akan dilakukan mulai Selasa sore (31/03/20) di sejumlah lokasi di Kota Mataram.

Budiman mengatakan, bakti sosial ini dilakukan sebagai wujud kepedulian pihaknya bersama M16 untuk membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu di Mataram, khususnya di masa-masa siaga darurat Covid-19 di wilayah NTB, khususnya di Mataram.

“Melalui kegiatan ini kami ingin berbagi dan membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu di Kota Mataram,” kata MT Budiman, Senin Malam (30/03/20).

Menurutnya, dalam situasi saat ini kebijakan social distancing memang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Anjuran agar masyarakat diam di rumah dan mengurangi berada di luar dan berkerumun, juga harus ditaati semua lapisan warga.

Namun, di sisi lain kebijakan ini tentu akan sangat terasa berdampak terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sehari-hari menggantungkan hidup dari kerja serabutan atau upah harian.

“Bagi kelompok ini tentu menjadi simalakama. Keluar cari uang tidak bisa, sementara kebutuhan rumah tangga harus dipenuhi. Ini yang ingin coba kami bantu dengan kegiatan seperti ini,” kata Taufik Budiman.

Sekretaris M16, Lalu Athari mengatakan, MTB dan M16 akan membagikan sekitar 1.500 paket Sembako, namun dilakukan secara bertahap setiap pekan 250 paket Sembako.

Paket Sembako antara lain berisi Beras, Telur, Minyak Goreng, Kecap, dan Sabun Cair.

“Kami akan salurkan tiap pekan 250 paket, karena keterbatasan tenaga, dan untuk menjaga kerumunan orang karena kita harus patuh untuk social distancing juga,” kata Athari.

Sementara itu, Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto menjelaskan, pilihan bantuan dalam bentuk Sembako dilakukan karena hal ini paling mendasar dibutuhkan masyarakat kurang mampu, dalam menghadapi masa siaga darurat Covid-19, dimana aktivitas harian memang harus dibatasi.

“Ya kalau PNS dan pekerja swasta kan masih aman karena ada gaji bulanan. Nah untuk masyarakat kurang mampu yang bekerja serabutan dan upahnya harian, tentu ini menjadi masa-masa yang berat,” katanya.

Didu mengatakan, MTB dan M16 tidak menyalurkan bantuan masker dan APD karena hal itu sudah banyak dilakukan oleh pihak peduli lainnya.

Didu menambahkan, jika hasil evaluasi MTB dan M16 Peduli nanti positif, kemungkinan besar akan ditambah lagi agar cakupan wilayah dan penerima donasi ini bertambah banyak.

“Kami berharap kegiatan kecil yang kami lakukan ini bisa membantu saudara kita yang memang membutuhkan,” tukasnya.

Me

Pemerintah meminta, masyarakat dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut. Menjaga jarak satu sama lain menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai penularan

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Hingga Senin (30/03/2020) total jumlah pasien terpapar Covid-19 sebanyak 1.414 orang, berarti pasien positif Covid-19 di Tanah Air semakin bertambah.

“Penambahan konfirmasi kasus positif sebanyak 129 orang sehingga total kasus sekarang menjadi 1.414 kasus,” ujar Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Senin (30/3/2020).

Juru bicara pemerintah dalam penanganan virus Corona itu menjelaskan,  ada 122 pasien Covid-19 yang meninggal dunia. Data pasien Covid-19 meninggal ini bertambah 8 orang dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian persentase angka kematian menjadi 8,63 persen.

Dikatakan, ada kasus kematian sebanyak 8 orang, sehingga total kasus kematian ada 122 orang.

Sampai saat ini ada 75 pasien yang telah dinyatakan sembuh. Jumlah ini bertambah 11 orang dibandingkan data kemarin.

Dikatakan Yuri, pasien positif Covid-19 hingga Senin (30/3/2020) yang tersebar di 31 Provinsi, dengan 129 kasus baru di 17 provinsi.

Provinsi baru yang mencatat kasus perdana virus corona adalah Bangka Belitung.

Dari 129 penambahan kasus Covid-19 tersebut, tercatat penambahan terbesar berada di Jawa Barat dengan 25 kasus baru.

DKI Jakarta mencatat 24 kasus baru, menyusul Banten sebanyak 22 kasus baru dan Jawa Timur dengan 17 kasus positif Covid-19.

Pasien Covid-19 saat ini sebanyak 411 orang

Yuri juga mengungkapkan, terjadi penambahan pasien positif Covid-19 yang mendapat perawatan di RS Darurat Penanganan Covid-19 Kemayoran hingga Senin (30/3/2020). Total jumlah pasien Covid-19 saat ini adalah 411 orang.

“Rumah sakit Wisma Atlet yang sudah beroperasional, dilaporkan pada hari Senin (30/3/2020) sudah merawat inap sebanyak 411 orang,” kata Yuri.

Data ini menunjukkan, dalam sehari, jumlah pasien di rumah sakit darurat Wisma Atlet bertambah sebanyak 24 orang.

Sebagai pembanding, Minggu (29/3/2020) jumlah pasien yang dirawat di RS Darurat Penanganan Covid-19 terdapat 387 pasien pukul 08.00 WIB.

Pemerintah akan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk menangani Covid-19 termasuk menambah ruang isolasi pasien positif.

“RS rujukan nasional yang sudah kita siapkan telah bisa menambah sampai dengan saat ini ruang isolasi dengan tekanan negatif sebanyak 1967 ruang,” ujarnya.

APD dan Alat Rapid Test di seluruh Provinsi Pemerintah memastikan alat-alat kesehatan dalam penanganan Covid-19 didapatkan di seluruh provinsi dan rumah sakit rujukan.

Yuri mengatakan, hingga Senin, (30/3/2020) sebanyak 191.666 set alat pelindung diri (APD), 12.272.500 buah masker bedah dan 133.640 masker N95 telah didistribusikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ke seluruh provinsi.

“Kemudian, alat rapid test sebanyak 425.000 sudah terdistibusi. Oleh karena itu, kita akan tetap berupaya semaksimal memenuhi ini dalam penanganan Covid-19,” ujar Yuri.

Melihat data pasien positif Covid-19 bertambah setiap hari dan pendistribusian APD dan alat rapid test yang hingga kini masih dilakukan pemerintah.

Pemerintah meminta, masyarakat dapat memutuskan mata rantai penyebaran virus tersebut. Menjaga jarak satu sama lain menjadi salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk memutus mata rantai penularan.

“Kita harus berusaha untuk memutus rantai penularan di masyarakat, dengan cara jaga jarak secara fisik dan jaga jarak dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya dengan jarak lebih dari 1 meter,” kata Yuri.

Kemudian, masyarakat diminta untuk menghindari berkumpul dan berada dalam kerumunan. Langkah ini, kata Yuri, harus diterapkan seluruh masyarakat.

Yuri mengingatkan agar masyarakat melakukan cuci tangan sesering mungkin dan idealnya dilakukan selama 20 detik menggunakan sabun.

Sebab, sabun atau detergen mengandung zat yang paling ampuh untuk merusak dinding virus corona.

“Sehingga bisa merusak virus itu sendiri. Cuci tangan harus sesering mungkin kita lakukan,” ata Yuri.

Rr

(KOMPAS..com)

Santi berharap, masyarakat Indonesia paham akan pentingnya perlindungan kesehatan secara dini dan pahami pula alur pelayananya agar segala prosesnya lancar dan biaya pemeriksaan kehamilan sampai dengan persalinan seperti dirinya ditanggung oleh BPJS Kesehatan

Narasumber : Santi Sundari

MATARAM.lombokjournal.com —  Seorang ibu yang sedang mengandung pasti ingin mengetahui kondisi kesehatan bayi dalam kandungannya dengan cara memeriksakan kandungannya secara rutin agar tumbuh kembang bayi dalam kandungan dapat dikontrol dengan baik.

Seperti yang dilakukan oleh Santi Sundari (38) yang sedang mengandung anak keduanya.

Santi Sundari merupakan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Suami Santi Sundari bekerja di salah satu perusahaan di Wilayah Kota Mataram.

Santi merasa sangat beruntung karena mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahan tempat suaminya bekerja.

Diungkapkannya, ia mengaku  merasa sangat terbantu sekali dengan adanya Program JKN-KISi. Dari anak pertama, Santi sudah menggunakan Kartu JKN-KIS untuk memeriksakan kandungan dan melahirkan secara normal.

“Sekarang saya menggunakannya lagi dikehamilan anak kedua saya. Sampai dengan saat ini saya tidak pernah mengeluarkan uang untuk biaya pemeriksaan kandungan, semua dijamin oleh BPJS Kesehatan,” ujar Santi saat ditemui oleh tim Jamkesnews di Rumah Sakit Wirabhakti pada Jumat (28/02/20).

Sambil berbincang, Santi menjelaskan dengan lengkap pengalamannya menggunakan kartu JKN-KIS untuk pemeriksaan kandungan

Menurut Santi, sebenarnya alur pelayanannya tidak sulit apabila kita memahami prosedur pelayanannya dengan baik. Pertama, ia cukup datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di tempat saya terdaftar, kemudian ia mendapatkan surat rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) untuk mendapatkan penanganan dokter spesialis kandungan. Dan luar biasanya semuanya gratis, tanpa ada biaya tambahan apa pun.

“Hanya saja kebanyakan orang malas untuk menaati prosedur, maunya langsung ditangani dokter spesialis. Banyak orang diluar sana yang mengatakan kalau periksa kandungan dan melahirkan menggunakan Kartu JKN-KIS ribet, tapi saya membuktikan sendiri manfaat yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, dan saya pun merasa terbantu dengan biaya pemeriksaan dan semua biaya persalinan ditanggung oleh BPJS Kesehatan,” tambah Santi.

Santi berharap, masyarakat Indonesia paham akan pentingnya perlindungan kesehatan secara dini dan pahami pula alur pelayananya agar segala prosesnya lancar dan biaya pemeriksaan kehamilan sampai dengan persalinan seperti dirinya ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

dh/yn/Jamkesnews

Giri didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak tahun 2013

Narasumber: Giri Al Farizi

MATARAM.lombokjournal.com —  Cuci darah atau hemodialisa merupakan kegiatan rutin yang wajib dilakukan oleh penderita penyakit gagal ginjal. Seperti yang dialami oleh Giri Al Farizi (21) seorang buruh tani yang berasal dari Desa Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

Giri begitu ia disapa, yang kesehariannya harus menggunakan tenaga yang besar untuk bekerja, kini sudah tidak bisa beraktivitas seperti orang normal lainnya.

Semenjak divonis oleh dokter dengan penyakit gagal ginjal, Giri harus melakukan cuci darah seumur hidup agar dapat bertahan hidup.

“Awalnya saya merasakan lemas, sesak napas, sering keram perut, keram otot, mual, muntah dan kulit terasa gatal-gatal. Keluarga saya menyarankan untuk memeriksakan keluhan saya kedokter, tetapi saya takut. Selain itu soal biaya pun menjadi salah satu faktor bagi saya untuk memutuskan tidak berobat,” Ujar Giri saat tim Jamkesnews di RSUD Tanjung, pada Rabu (26/02/20).

Giri didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sejak tahun 2013.

Tapi dirinya ragu untuk menggunakan Kartu JKN-KIS apabila dokter harus merujuknya ke rumah sakit. Kekhawatiran Giri pun terjawab saat dirinya melakukan pemeriksaan ke puskesmas.

Giri harus dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Giri berceria, saat itu ia memberanikan diri ke puskesmas dengan membawa kartu JKN-KIS yang diberikan oleh pemerintah. Setelah diperiksa oleh dokter,  ia dirujuk ke RSUD Tanjung untuk pemeriksaaan lebih lanjut.

“Hasil pemeriksaan oleh dokter di RSUD Tanjung saya divonis gagal ginjal, sehingga dokter menyarankan untuk rutin melakukan cuci darah dua kali dalam satu minggu. Saya langsung bertanya kepada dokter mengenai biaya cuci darah, dan dokter pun menjelaskan bahwa cuci darah dan biaya pengobatan gagal ginjal ditanggung BPJS Kesehatan. Saya pun merasa lega saat dokter menjelaskan bahwa pengobatan saya ditannggung oleh BPJS Kesehatan,” tambah Giri

Di akhir perbincangan, Giri pun  mengungkapkan harapan dan rasa terima kasihnya kepada BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah.

“Saya sangat berterima kasih kepada BPJS Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara yang telah memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Harapan saya semoga program JKN-KIS dapat terus berlangsung dan membantu pengobatan penderita gagal ginjal seperti saya,” tutur Giri.

dh/yn/Jamkesnews

Setelah proses verifikasi dengan rumah sakit dilakukan, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk proses pembayaran

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.

Surat penugasan kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi klaim rumah sakit atas pelayanan kesehatan kepada pasien Covid-19 sudah ditadatagani  Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan ovid-19, Muhadjir Effendy.

“Surat penugasan khusus untuk verifikasi klaim sudah saya tanda tangani,” kata Muhadjir dalam keterangan pers, Minggu (29/03/20).

Dengan demikian, BPJS Kesehatan bisa segera melakukan tugas khususnya untuk membantu verifikasi klaim pelayanan kesehatan,”

Muhadjir mengatakan, dengan pengalaman BPJS Kesehatan dalam melakukan verifikasi klaim rumah sakit, diharapkan proses ini dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah berupaya untuk mempercepat pembayaran kepada rumah sakit yang merawat pasien virus corona (Covid-19).

Maksudnya,  agar pelayanan kesehatan rumah sakit kepada pasien Covid-19 terus berjalan dan semakin prima.

Keputusan agar BPJS Kesehatan yang melakukan verifikasi guna mempercepat pembayaran ke rumah sakit,  ditetapkan pada rapat terbatas, Selasa (24/03/20) lalu yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.

Dikatakan Muhadjir, setelah proses verifikasi dengan rumah sakit dilakukan, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk proses pembayaran.

Kementerian Kesehatan telah mendapat alokasi dana khusus dari Kementerian Keuangan untuk pelunasan pembayaran tagihan-tagihan terkait penanganan Covid-19.

Rr

Seharusnya orang dengan status ODP bisa disiplin mengikuti proses isolasi mandiri yang secara berjenjang diawasi mulai dari tingkat dusun

MATARAM.lombokjournal.com — Menyikapi perkembangan kasus wabah covid-19 di NTB, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, I Gede Putu Aryadi, kembali menegaskan bahwa status ODP (Orang Dalam Pantauan) otomatis ditetapkan

Sehingga ia meminta kesadaran masyarakat yang berstatus ODP untuk bisa mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan pemerintah.

ODP sendiri adalah istilah yang diberikan kepada orang yang telah melakukan perjalanan dari wilayah terpapar covid-19, tidak pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif corona atau bekerja pada fasilitas Rumah sakit penanganan covid-19 selama 14 hari terakhir, baik yang memiliki gejala ringan seperti flu, batuk dan demam ataupun tidak.

“Setiap orang yang datang dari wilayah terpapar covid-19 statusnya adalah ODP, dan dia harus mengikuti ketentuan dan panduan sebagai ODP,” tegas Gede di kantornya, Senin (30/03/2020).

Menyinggung ODP atas inisial SH, usia 45 th, warga Dusun Samak Miring Desa Montong Are Kediri Lombok Barat, ia menilai seharusnya orang dengan status ODP bisa disiplin mengikuti proses isolasi mandiri yang secara berjenjang diawasi mulai dari tingkat dusun.

Keluarga dan masyarakat di sekitar juga harus berperan untuk bisa saling mengingatkan.

Sebagaimana hasil rapat terbatas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemprov NTB, Gede juga menyampaikan arahan Gubernur Zulkieflimansyah.

Terkait penguatan peran semua pihak pada semua tingkatan, sampai tingkat desa untuk penyadaran peran masyarakat dan pengawasan ODP sehingga disiplin dalam melaksanakan isolasi diri.

“Supaya semua bisa disiplin. Inilah saatnya kita bisa menjadi pahlawan kemanusiaan,” pesannya setelah mencermati kronologi aktifitas SH hingga statusnya menjadi ODP.

Menindaklanjuti arahan Gubernur, Ia melanjutkan, dalam waktu dekat akan ada kerja sama juga dengan provider untuk sistem SMS Flash yang ditujukan kepada para ODP.

Fungsinya untuk mengingatkan ODP tentang hal-hal yang boleh dan tidak dilakukan selama masa karantina mandiri.

“Ke depan akan ada SMS Flash yang dikirimkan kepada para ODP agar kita bisa saling menjaga dan mengingatkan bersama,” katanya.

Dalam keterangannya, Gede juga menyinggung tentang upaya pengetatan akses keluar masuk menuju NTB dari pelabuhan.

Ia mengatakan besok mulai tanggal 31 Maret 2020 beberapa pegawai dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB akan mulai di-BKO-kan untuk membantu tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Beberapa yang di-BKO-kan nanti terutama untuk membantu proses administrasi dan data. Karena nanti orang-orang yang datang akan diberikan kartu katerangan siap mengisolasi diri supaya mudah kita lacak,” jelas Gede.

AYA