“Pandangan dan nasehat Wakil Presiden mudah-mudahan dapat menjadi kekuatan baru agar kami NTB, lebih kokoh dalam memperbaiki pemahaman dalam hidup dan berbangsa”

MATARAM.lombbokjournal.com —  Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. (H.C.) K.H Ma’ruf Amin didampingi Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah memberi kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Mataram (Unram) di gedung Dome Unram Rabu (19/20/2020).

Wakil Presiden yang didampingi pula oleh istri, Hj.Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin tiba di Unram sekitar pukul 14.00 Wita.

Ma’ruf Amin beserta rombongan langsung disambut para mahasiswa dengan tepuk tangan ketika memasuki ruangan.

Dalam kuliah umum bertajuk “Penangkalan Paham Radikalisme di Kalangan Mahasiswa” Wapres menyampaikan kepada mahasiswa, radikalisme merupakan sudut pandang seseorang dalam melihat sesuatu.

Radikal terorisme nyata adanya, kaum muda sebagai penerus bangsa jangan sampai terpapar oleh paham radikal tersebut.

“Penanganannya dilakukan dengan meningkatkan imunitas dan memperbanyak narasi positif agar tidak mudah menerima pikiran-pikiran radikal terorisme,” tegas Wapres.

Dalam hal ini, Wapres mengapresiasi langkah Unram yang memerangi secara sungguh-sungguh paham radikal terorisme.

“Saya mengharapkan agar kampus kampus yang lain dapat mengikuti jejak Universitas Mataram dan akhirnya saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa ta’ala senantiasa meridhoi setiap ikhtiar yang kita lakukan,” tutup Wapres.

Melalui kesempatan yang sama Gubernur Zul mengawali sambutannya dengan mengucapkan selamat datang kepada Wapres.

“Pandangan dan nasehat Wakil Presiden mudah-mudahan dapat menjadi kekuatan baru agar kami NTB, lebih kokoh dalam memperbaiki pemahaman dalam hidup dan berbangsa,” kata Gubernur Zul.

Menurut Gubernur, mengubah cara pandang merupakan fungsi dari pendidikan, pengalaman dan teman berinteraksi.

Oleh karenanya untuk mengubah cara pandang itu, Gubernur bertutur soal program yang langsung dijalankan setelah dilantik sebagai pemimpin daerah. Salah satunya pencanangan seribu mahasiswa NTB mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk melanjutakan pendidikannya.

“Putra putri terbaik Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri ini, mudah-mudahan nanti sebagaian besar yang ada di ruangan ini,” ucap Gubernur.

Gubernur menegaskan, beasiswa ke luar negeri bukan karena NTB memiliki kelebihan uang, bukan juga karena pendidikan di dalam negeri kurang bagus jika dibandingkan dengan Universitas Universitas di luar negeri.

“Namun pesan yang paling jelas dan tegas yang ingin kami sampaikan bahwa kami ingin mengirimkan banyak anak- anak terbaik Nusa Tenggara Barat ke luar negeri untuk merubah cara pandang dalam menyikapi hidup ini,” terang Gubernur.

Dengan melanjutkan pendidikan ke luar negeri maka rasa nasionalisme akan semakin kuat.

“Kami yakin, dengan mengirimkan anak-anak kami menempuh pendidikan ke luar negeri, kalau ada sedikit saja nama Indonesia atau kebangsaan kita diganggu, bergemuruh dada mereka untuk menunjukkan rasa kebangsaan dan persatuan,” ungkap Gubernur.

Menutup sambutannya Gubernur berharap Wapres bersama istri dan rombongan dapat merasakan kebahagiaan dan ketengan dengan menikmati keindahan pulau Lombok.

Rektor Unram Prof. Dr. H. Lalu Husni menyampaikan rasa terimakasihnya atas kesedian Wapres mengunjungi Unram di tengah kesibukannya yang sangat padat.

Dikatakan, Rektor Unram menyampaikan bahwa Unram saat ini berada klaster ke 2 dari 5 klaster perguruan tinggi negeri swasta yang dirangking oleh Menristekdikti.

Sedangkan perangkingan oleh webometrics, Unram berada pada peringkat ke 17 dari 2390 perguruan tinggi.

Lebih jauh Rektor Unram menyampikan, dari 36 prodi yang ada, terdapat 3 prodi yakni Sosiologi, Komunikasi dan Hubungan Internasional yang belum bisa berdiri menjadi Fakultas Ilmu Sosial akibat terbentur kebijakan moratorium Kemenristekdikti.

“Kami sangat berharap kepada bapak Wakil Presiden kiranya dapat mencarikan jalan keluar untuk berdirinya fakultas tersebut, karena kami cukup kesulitan memerger ketiga prodi itu, karena tidak ada fakultas yang serumpun,” harap Rektor Unram.

AYA/HmsNTB

”Khilafah tidak ditolak tapi tertolak. Kalau ditolak, bisa masuk baru ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita sudah punya kesepakatan,  yaitu sebagai NKRI”

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Presiden, KH. Ma’ruf Amin mengatakan, isu khilafah yang sempat memanas di tanah air, masyarakat diminta tidak lagi meributkan lagi.

Dikatakan, sistem kenegaraan khilafah bukan ditolak oleh Republik Indonesia, melainkan dengan sendirinya tertolak.

”Khilafah tidak ditolak tapi tertolak. Kalau ditolak, bisa masuk baru ditolak. Kalau tertolak tidak bisa masuk karena kita sudah punya kesepakatan,  yaitu sebagai NKRI,” tegasnya.

Wapres yang juga mantan Ketua MUI Indonesia mengajak umat Islam tidak melanggar kesepakatan founding father bangsa ini,  ketika merumuskan dan menetapkan konsep kenegaraan Indonesia.

”Umat Islam tidak boleh melanggar kesepakatan,” tuturnya ketika menyampaikan kuliah umum di hadapan 1.500 mahasiswa, di Gedung Auditorium Yusuf Abubakar Universitas Mataram, Rabu (19/02/2020)

Kedatangan Wapres di Universitas Mataram adalah agenda pertama dalam kunjungan kerjanya di Provinsi NTB.

Rencananya Wapres akan melaksanakan beberapa kegiatan hingga tanggal 20 Februari 2020.

Di antaranya meninjau UMKM/pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pencegahan stunting di areal Bazar Kawasan Mandalika dan peresmian Bank Wakaf Mikro di Ponpes NU Al-Mansyuriyah Ta’limushibyan di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.

AYAHmsNTB

“Perubahan status ini menjadi faktor keterlambatan pembangunan RTG di NTB. Karena harus dilakukan update data oleh BNPB”

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. (H. C. ) K. H. Ma’ruf Amin, bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meninjau Rumah Tahan Gempa (RTG) di Dusun Gontoran Barat, Kelurahan Bertais, Kota Mataram yang siap dihuni para korban gempa tahun 2018, , Rabu, (19/02/2020).

Kunjungan ke RTG itu dilakukan usai memberikan kuliah umum di Universitas Mataram (Unram).

Dusun Gontoran Barat merupakan salah satu lokasi yang terdampak gempa, dengan tingkat kerusakan paling parah di wilayah Kota Mataram. S

Saat ini pembangunan Rumah Tahan Gempa di Dusun Gontoran Barat telah selesai 100 persen. Dan sudah ditempati masyarakat korban gempa.

Dalam kurun waktu satu tahun, sebanyak 199.006 RTG se-NTB, yang sudah dapat diselesaikan.

Wapres yang didampingi Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, di hadapan wartawan mengatakan, kunjungannya di Dusun Gontoran Barat, untuk melihat langsung hasil pembangunan Hunian Tetap (Huntap) RTG korban gempa.

Wapres berharap masyarakat puas dengan hasil pembangunan yang telah selesai dilakukan.

“Mudah-mudahan masyarakat puas dengan hasil pembangunan yang telah dilakukan,” ujarnya.

Wapres mengatakan, Pemerintah akan terus berusaha memberikan program pembangunan dengan kualitas terbaik.

Dengan terbangunnya RTG yang baik, diharapkan masyarakat akan bisa membangun kehidupan lebih baik di masa yang akan datang.

“Semoga masyarakat, bisa membangun kehidupan lebih baik, di masa akan datang,” kata wapresa.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menjelaskan terkait masih adanya sisa pembangunan rumah korban gempa sebanyak 21.000, karena adanya gempa susulan yang mengakibatkan perubahan status rumah korban gempa.

Pada mulanya dengan status rusak ringan, namun karena adanya gempa susulan berubah status menjadi rusak berat.

“Perubahan status ini menjadi faktor keterlambatan pembangunan RTG di NTB. Karena harus dilakukan update data oleh BNPB,” jelas gubernur.

Danrem 162/WB Kolonel czi Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, sebanyak 21.000 sisa pembangunan rumah korban gempa di NTB, saat ini dalam tahap pendebetan di pihak perbankan.

Tinggal menunggu tahapan pembentukan Pokmas, untuk kemudian  dilakukan pencairan  dan dilakukan pembangunan.

Untuk mendukung penuntasan sisa pembanguna RTG di NTB, dalam waktu dekat TNI akan mengirim 1000 personil dengan kemampuan khusus konstruksi.

Hal ini diharapkan proses pembangunan dapat dirampungkan dalam waktu 2-3 bulan ke depan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lingkungan  Gontoran Barat, H. Salikin di hadapan Wapres dan Gubernur NTB, menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unsur TNI, atas bantuan dan kerja kerasnya sehingga progres pembangunan rumah korban gempa di Dusun Gontoran Barat dapat selesai 100 persen.

AYA/HmsNTB

LOTENG.lombokjournal.com — Wapres Prof. Dr. (H. C. ) K.H. Ma’ruf Amin beserta istri Hj.Wury Estu Handayani Ma’ruf Amin, saat tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Rabu (19/02/2020), disambut Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah beserta istri Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah bersama rombongan FKPD NTB.

Rombongan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid pukul 11.55 WITA, dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara Boeing A7306.

Setelah itu Wapres RI menerima jamuan yang telah disediakan pemerintah Provinsi NTB.

Tak berselang lama usai menunaikan shalat Zuhur, Wapres beserta rombongan meninggalkan Bandara dan langsung menuju Universitas Mataram untuk mengikuti agenda selanjutnya.

Kunjungan Wapres ke NTB ini adalah kunjungan perdana.

Wapres dijadwalkan menghadiri Kuliah Umum  di Universitas Mataram. Setelah itu ia akan meninjau lokasi rekonstruksi bangunan pascagempa di lingkungan Gontoran, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

AYA/HmsNTB

KEK Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata,  yang berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat

 MATARAM.lombookjournal.com — Gubernur NTB, DR. H Zulkieflimansyah mengajak 12 anggota komite III DPD RI  yang melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi NTB meniinjau lokasi  Sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok Tengah, Selasa (18/02/20).

Sebelum meninjau KEK Mandalika, Gubernur Zul di ruang kerjanya menyampaikan, NTB adalah tempat lahirnya atlet-atlet nasional, khususnya di bidang atletik.

“Mungkin karena setiap hari berjalan kaki bahkan lari untuk ke sekolah,” canda Gubernur Zul.

Tapi justru disitulah mereka di tempa fisiknya secara alami oleh alam, tegas Gubernur

Evi Apita Maya selaku senator tuan rumah (asal NTB), menyampaikan maksud kedatangan rombongan Komite III DPD RI ke NTB yakni menyerap aspirasi daerah tentang permasalahan keolahragaan Nasional.

Termasuk progres dari kesiapan daerah terhadap penyelenggaraan MotoGP.

Menurut Evi, daerah harus mampu memanfaatkan event tersebut untuk memperoleh keuntungan. Menjadikan event  MotoGP sebagai event sport tourism di pasar internasional.

Ke-12 anggota tersebut antara lain Evi Apita Maya (NTB), Muhammad Gazali (Riau), Sylviana Murni (DKI Jakarta), Abdi Sumaithi (Banten), Hilmy Muhammad (DI Yogyakarta), Ahmad Kanedi (Bengkulu),  Hilda Manafe (NTT), Andi Muhammad Ihsan (Sulsel), Habib Zakaria Bahasyim (Kalsel), Fernando Sinaga (Kalsel), Iskandar Muda Baharudin Lola (Sulbar), dan Maya Rumantir (Sulut).

Sylviana Murni, senator asal DKI Jakarta berharap, Gubernur Zul juga mengembangkan olahraga modern seperti squash.

Senator yang juga Ketua Umum PB Persatuan Squash Indonesia ini menyatakan, NTB punya potensi dan peluang besar untuk turut mengembangkan olahraga squas.

“Hanya membutuhkan lapangan yang tidak terlalu besar, dan bisa dimulai di sekolah sebagai kegiatan ekstra kurikuler,” imbuh Sylvi.

Mengakselerasi pariwisata

Sesampai di Mandalika, anggota Komite III DPD RI dibuat takjub dengan konsep pengembangan KEK Mandalika.

I Wayan Karioka selaku GM ITDC di hadapan rombongan Komite III DPD RI menjelaskan, Mandalika ditetapkan sebagai KEK Pariwisata Mandalika  dengan PP No 52 Tahun 2014.

Dengan luas area sebesar 1.035,67 Ha dan menghadap Samudera Hindia, KEK Mandalika diharapkan dapat mengakselerasi sektor pariwisata NTB yang sangat potensial.

KEK Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan dengan pembangunan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata,  yang berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat.

Kunjungan ditutup dengan silaturahim dan makan bersama di Sempiak Villas Selong Belanak.

AYA/HmsNTB

Hari Peduli Sampah Nasional diluncurkan di 5 daerah wisata super premium di Indonesia, Salah satunya Kuta Mandalika, di Lombok Tengah

 MATARAM.lombokjournal.com – Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang nantinya akan dilaksanakan pada 22 Maret 2020 mendatang di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombbok Tengah, diharapkan akan berkelajutan.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengungkapkan dukungannya atas kegiatan HPSN saat menerima kunjungan dari Direktur Pengelolaan Limbah Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup di Ruang Kerjanya, Selasa (18/02/2020).

“Event ini nantinya bukan hanya seremonial saja, tetapi harus terus berkelanjutan. Khususnya di wilayah sungai dan pantai harus lebih diperhatikan,” tutur Umi Rohmi.

Ummi Rohmi yang didampingi oleh Asisten I, Kepala Dinas LHK, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi NTB mengatakan,  berbicara terkait sampah, erat kaitannya dalam mengubah pola pikir masyarakat.

Di Nusa Tenggara Barat, ‘virus’ zero waste sudah menyebar di berbagai kalangan, baik sekolah maupun masyarakat.

“Alhamdulillah sejak munculnya program Zero Waste sebagai program prioritas di NTB, banyak masyarakat yang mulai peduli khususnya anak-anak sekolah,” jelasnya.

Saat itu, Henri Bastaman, Tenaga Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan, akan meluncurkan Hari Peduli Sampah Nasional di 5 daerah wisata super premium di Indonesia.

Salah satunya berlangsung di Kuta Mandalika, di Lombok Tengah.

“Berbagai langkah untuk mengkoordinasikan kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Hal ini sebagai upaya pemerintah pusat untuk mengurangi sampah,” jelasnya.

Henri berharap agar kegiatan ini nantinya dapat bersinergi dengan berbagai pihak dan menjadi event yang berkelanjutan.

Hari Peduli Sampah Nasional ini juga nantinya dirangkaikan dengan Sosialisasi Bahaya Merkuri yang akan disampaikan oleh Yun Insiani Direktur Pengelolaan B3.

AYA/HmsNTB

“Di NTB Kami punya program strategis dengan mengirim 1000 anak NTB keluar negeri, khususnya bidang science dan teknologi. Bukan karena kami punya banyak uang, bukan juga karena pendidikan disini tidak baik. Namun karena kami ingin merawat kebhinekaaan”

MATARAM.lombojournal.com —  Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Aryadi, menerima kunjungan kerja (kunker) Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Komite III DPD RI, Evi Apita Maya, SH, M.K.N bersama rombongan di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (18/02/2020).

Kunker Komite III DPD RI ke Provinsi NTB adalah dalam rangka Inventarisasi Materi terkait Penyusunan RUU Perubahan atas UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Lingkup tugas Komite III DPD RI menyangkut urusan Pendidikan, Agama, Kebudayaan, Kesehatan, Pariwisata, Pemuda dan olahraga, Kesejahteraan sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ekonomi Kreatif, Pengendalian Kependudukan/Keluarga Berencana dan Perpustakaan.

Dalam rapat Kunker tersebut Gubernur Zulkieflimansyah menyambut dan mengapresiasi kehadiran Komite III DPD RI di Bumi Gora.

“Selamat datang di Nusa Tenggara Barat, alhamdulilllah kami hadir lengkap. Pak Sekda, para asisten, Dispora, Dinas pendidikan, RSUD, Kepala Bappeda, hingga ITDC juga hadir menyambut,” ucap Gubernur Zul.

“NTB adalah provinsi yang olahraga perorangannya selalu juara. Ada cabang lari, tinju, dan masih banyak lagi. Alhamdulilllah,” lanjutnya.

Gubernur yang akrab disapa Bang Zul juga menjelaskan harapan – harapannya agar DPD mampu membangun SDM dan kapasitas anak muda di NTB dan Indonesia.

“Di NTB Kami punya program strategis dengan mengirim 1000 anak NTB keluar negeri, khususnya bidang science dan teknologi. Bukan karena kami punya banyak uang, bukan juga karena pendidikan disini tidak baik. Namun karena kami ingin merawat kebhinekaaan,” jelas Bang Zul.

Dijelaskan, NTB mengirim anak-anak muda ke luar negeri agar persatuan dan kesatuan itu dirasakan betul oleh mereka. Yang mereka rasakan saat ini, ketika sedikit saja nama Indonesia tergores, mereka akan bereaksi.

“Namun berbeda jika kita mengirim anak-anak muda ini ke Jawa, yang ada adalah mereka membentuk perkumpulan kesukuan lagi, bukan dalam bingkai memaknai keberagaman dan kebhinekaaan Indonesia,” lanjut Gubernur.

Bang Zul juga mengusulkan agar DPD dapat mendorong pembangunan kampus-kampus dan pemerataan pendidikan khususnya Indonesia Timur.

“Memajukan Indonesia bagian timur adalah merawat kebhinekaan, terlebih dengan sistem seperti saat ini, rekan-rekan  DPD semua harus memberi perhatian lebih dengan membangun kampus-kampus di timur,” kata gubernur.

Gubernur Zul juga langsung memberikan contoh dan kasus yang terjadi di lapangan.

“Misalnya anak-anak mau masuk sekolah kedinasan, ada 10 anak-anak di Timur yang memperoleh nilai 9, namun ketika tes ternyata ada 1000 anak-anak lain di Jawa yang nilainya 10, ini tentu kondisi yang pahit,” jelasnya. .

Selain itu Gubernur juga mengusulkan agar sekolah-sekolah kedinasan juga bisa dibangun di luar jawa.

IPDN, sudah tidak lagi di Jawa Barat, ada di  beberapa daerah. Coba dibayangkan jika STTD, STAN, STIS ada di semua daerah. Ini tentu akan mendorong integrasi antar anak bangsa, kebhinekaaan dan keberagaman.

“Komite III harus berbicara untuk mendorong  pembangunan ke wilayah timur. Jika tidak begitu, disintegrasi, keberagaman, kerukunan tidak ada artinya, karena tidak ada kesejahteraan,” kata guernur.

AYA/HmsNTB

“Manfaatkan Apel Gelar Pasukan ini sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antar unsur pengamanan, utamanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan tugas”

MATARAM.lombokjournal.com —  Jelang kunjungan kerja Wakil Presiden RI Prof. Dr. (HC) KH. Makruf Amin beserta istri Wury Estu Handayani dan rombongan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Korem 162/WB melaksanakan Apel Gelar Pasukan Pengamanan VVIP di Lapangan Rektorat Universitas Mataram, Selasa (18/02/20).

Sesuai jadwal, Wapres RI akan melaksanakan kunjungan di Pulau Lombok selama dua hari mulai hari Rabu hingga Kamis mendatang.

Apel gelar pasukan Pam VVIP dipimpin Komandan Korem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. SH. M.Han., selaku Dansatgas Pengamanan Wilayah mengambil Apel Gelar Pasukan Pam VVIP.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Benny Susianto, S.IP., dalam sambutannya menyampaikan dalam pengamanan VVIP melibatkan kekuatan dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah dan komponen masyarakat lainnya, baik pada event nasional maupun internasional, harus dapat memberikan jaminan keamanan objek yang terbaik dan maksimal.

Dijelaskannya, Apel Gelar Pasukan sangat perlu dilakukan untuk mengecek sejauh mana tingkat kesiapan pasukan Satgas Pengamanan VVIP baik secara perorangan maupun satuan.

Serta untuk pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Satgas. Juga langkah dan tindakan yang diambil dalam mengatasi persoalan harus sesuai dengan prosedur tetap (Protap) Pengamanan VVIP yang berlaku.

Selain itu juga untuk memastikan sinergitas dan kerjasama antar unsur pengamanan yang terlibat.

“Manfaatkan Apel Gelar Pasukan ini sebagai sarana koordinasi dan komunikasi antar unsur pengamanan, utamanya untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas serta menghindari terjadinya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaan tugas,” pesan Pangdam.

Pati Bintang Dua yang sekaligus sebagai Pangkoops Pam VVIP wilayah Bali Nusra tersebut juga memberikan beberapa penekanan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pam VVIP.

Pertama, pahami dan kuasai Prosedur Tetap pengamanan VVIP. Kedua, pegang teguh disiplin dengan memahami Rantai Komando yang efektif dan efisien. Ketiga, tingkatkan kepekaan dan jangan lengah terhadap situasi yang berkembang. Keempat, jangan ragu dalam bertindak dan tingkatkan koordinasi secara optimal, dan kelima, cermati dan ikuti perkembangan situasi secara terus menerus dan laporkan.

“Semoga selama kegiatan kunjungan Wakil Presiden RI beserta rombongan di Pulau Lombok NTB dapat berjalan aman, tertib dan lancar,” kata Mayor Jenderal TNI Benny Susianto.

Usai membacakan amanat Pangdam IX/Udayana, Danrem 162/WB bersama jajaran Kepolisian dan rombongan melaksanakan geladi rangkaian ke lokasi-lokasi yang akan dikunjungi Wakil Presiden RI bersama rombongan.

Apel Gelar Pasukan dihadiri pejabat TNI Polri dan jajaran wilayah NTB, Rektor Unram, perwakilan Pemerintah Daerah NTB, pimpinan instansi terkait dan undangan lainnya.

AYA

“Saya sangat yakin, karena komitmen kita di Provinsi NTB ini dari segi kesehatan adalah menjadi prioritas utama. Maka akreditasi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena memang sesungguhnya ini hanya memberikan bukti saja, apa yang sudah dilakukan selama ini”

MATARAM.lombokjournal.com —  Pemerintah Provinsi NTB tidak main-main dengan pelayanan kesehatan masyarakat, dan pemprov berkomitmen menjadikan pelayanan kesehatan sebagai prioritas utama.

Komitmen ini sesuai dengan misi NTB sehat dan Cerdas.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah smenegaskan ini saat menyampaikan arahan pada Survey Akreditasi Rumah Sakit Provinsi NTB, oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), di Aula Rinjani RSUD Provinsi NTB, Selasa (18/02/2020).

“Hari ini rumah sakit Provinsi NTB kembali ingin membuktikan bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sungguh-sungguh ingin melayani masyarakat di Provinsi NTB dengan mutu yang terbaik,” ungkap Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi.

Umi Rohmi mengimbau seluruh jajaran manajemen rumah sakit untuk tidak memaknai akreditasi ini sebagai kewajiban atau rutinitas.

Apalagi kalau segala sesuatu itu hanya dipersiapkan pada saat akreditasi.

Namun, harus menjadi kebutuhan yang bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya sangat yakin, karena komitmen kita di Provinsi NTB ini dari segi kesehatan adalah menjadi prioritas utama. Maka akreditasi ini bukan sesuatu yang luar biasa. Karena memang sesungguhnya ini hanya memberikan bukti saja, apa yang sudah dilakukan selama ini,” tegasnya.

Wagub yakin persiapan yang sudah dilakukan selama ini sangat baik. Karena rumah sakit umum provinsi berkomitmen tinggi untuk melayani masyarakat dengan kualitas terbaik.

Wagub meminta seluruh manajemen, mulai dari cleaning service hingga direktur rumah sakit untuk senantiasa menunjukkan wajah bahagia dan ceria kepada siapa pun.

Dan harus membuktikan kepada masyarakat, kita tidak main-main dari segi kesehatan.

Termasuk dalam hal yang paling penting adalah bagaimana melayani masyarakat NTB dan melayani visitor-visitor.

Sebagai daerah pariwisata, tentu akan banyak orang yang datang ke rumah sakit NTB, termasuk para wisatawan mancanegara. Sehingga, peningkatan standar kualitas pelayanan menjadi keharusan.

“Jangan pernah puas. Karena apa yang kita capai saat ini masih banyak orang yang jauh lebih baik. Itu harus tetap menjadi acuan kita. Apapun yang kita capai menjadi pemicu bagi kita untuk terus, minimal mempertahankan. Dan bagaimana secepatnya mencapai nilai akreditasi yang lebih baik di masa yang akan datang,” jelasnya.

Direktur RSUP NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, M.Ars melaporkan dasar hukum akreditasi tersebut adalah UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Dalam UU tersebut diwajibkan bagi rumah sakit untuk melakukan akreditasi sekali dalam tiga tahun. Namun, setiap tahun tetap dilakukan evaluasi.

“Akreditasi ini adalah sebuah kebutuhan bagi rumah sakit, bagaimana melayani pesien,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, target jajarannya pada akreditasi ini adalah minimal mempertahankan bintang lima atau akreditasi paripurna.  Kalau berhasil, maka target selanjutnya adalah membawa RSUP menuju akreditasi internasional

Dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap bidang kesehatan sangat besar. Termasuk program zero waste telah diterapkan di lingkungan rumah sakit.

Ia bersama seluruh jajaran rumah sakit sudah mulai menghijau halaman.

Termasuk termasuk Tidak ada lagi jajarannya yang membawa air kemasan plastic, Semua membawa Tumbler.

Survei akreditasi RSUP NTB tahun 2020 ini dipimpin oleh Dr. Ismojo Djati, M. Sc, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Hadir juga sejumlah surveyor untuk Bidang Medis, Bidang Perawat serta Bidang Manajemen.

Para surveyor ini akan berada di RSUP hingga 22 Februari 2020 mendatang.

Selain survei lapangan, tim tersebut akan melakukan pertemuan serta wawancara dengan pihak terkait.

AYA/HmsNTB

“Jika sensus penduduk online belum merata, maka kami akan turun langsung ke lapangan dan mewawancarai sekaligus membimbing masyarakat untuk ikut berpartisispasi kegiatan sensus penduduk yang dimulai pada tanggal 01 – 31 Juli 2020”

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. mengatakan, warga NusaTeNggara Barat (NTB) harus ikut berpartisipasi sensus penduduk (SP) online.

Hal itu dkatakan Wagub Hj Rohmi, usai melaksanakan SP online,  Senin (17/02/2020) di ruang kerjanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan terobosan besar untuk SP tahun 2020, Kegiatan yang dilakukan setiap sepuluh tahun sekali ini, kini dilaksanakan secara online.

Beberapa pejabat dari BPS NTB yang hadir mendampingi, ia juga mengajak seluruh masyarakat NTB bisa berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan pengumpulan data demografi ini.

SP tahun 2020 menawarkan sistem yang sangat mudah. Pasalnya sensus penduduk ini menggunakan sistem online yang bisa diakses melalui handphone android, dan dilakukan kapan saja dan dimana pun, dengan durasi waktu sekitar 15 menit untuk setiap rumah tangga.

“Warga NTB harus ikut berpartisipasi sensus penduduk online, karena caranya sangat mudah,” ajaknya.

Kepala Bidang Statistik Sosial BPS NTB, Arif Candra menjelaskan, SP 2020 dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama yakni sensus penduduk online dilakukan sejak 15 Februari – 31 Maret 2020. Tahap kedua, sensus penduduk dengan wawancara langsung ke setiap rumah.

“Jika sensus penduduk online belum merata, maka kami akan turun langsung ke lapangan dan mewawancarai sekaligus membimbing masyarakat untuk ikut berpartisispasi kegiatan sensus penduduk yang dimulai pada tanggal 01 – 31 Juli 2020,” jelasnya.

Sesuai surat edaran Gubernur NTB Nomor 371 tahun 2019 yang ditujukan kepada bupati/walikota se-NTB, Pimpinan OPD lingkup Pemerintah NTB, lembaga vertikal lainnya serta tokoh masyarakat, untuk ikut mendukung dan berperan aktif pada setiap tahapan kegiatan sensus penduduk 2020.

Terutama untuk menghimbau seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan SP online dengan cara mengakses website: sensus.bps.go.id dan memberikan jawaban benar dan apa adanya.

Langkah-langkah pengisian SP Online sebagai berikut:

1. Masuklah ke laman: www.sensus.bps.go.id ;
2. Masukkan nomor KK dan NIK;
3. Klik kotak kosong pada captcha lalu klik “Cek keberadaan”;
4. Jika pertama kali melakukan akses spo buatlah kata sandi dan pilih pertanyaan keamanan yang sesuai, lalu klik “buat pasword”;
5. Masukkan kata sandi yang telah di buat sebelumnya, lalu klik “masuk”;
6. Bacalah panduan awal mengenai pengisian spo, lalu klik “mulai mengisi”;
7. Pilihlah bahasa yang paling dikuasai;
8. Ikuti petunjuk yang ada dan jawablah seluruh pertanyaan yang diberikan dengan jujur dan sebenar-benarnya;
9. Setelah mengisi seluruh pertanyaan, klik tombol kiri;
10. Unduh atau kirim bukti pengisian ke email anda dengan mengisikan alamat email.

AYA