BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, secara resmi menetapkan kenaikan iuran

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Kenaikan iuran peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) akan tetap diberlakukan.

Namun, ia juga memastikan bahwa PBPU yang masuk dalam golongan masyarakat tidak mampu bisa pindah ke peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Penegasan itu disampaikan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Fahmi Idris di Gedung DPR, akhir Januari lalu.

“Tapi tetap ada opsi yang tadi saya sampaikan bahwa PBPU kelas III itu kemudian disisir untuk yang miskin dan tidak mampu jadi peserta PBI. Itu yang kami pegang sampai nanti kan setelah ini diminta rapat lagi konsolidasi, koordinasi internal pemerintah,” jelas Fahmi.

Menurutnya, kenaikan iuran yang telah ditetapkan ini bukan hanya keputusan BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran ini merupakan keputusan dari rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Ya kan ada rapat tingkat menteri, dipimpin Pak Menko. BPJS kan punya porsi terbatas. Tugas kewenangan tanggung jawab juga diatur tidak boleh melampaui kewenangan. Sehingga ya keputusan yang dihadiri Pak Menkes, Bu Menkeu, Kepala Staf Presiden (KSP) kemudian dari Kemensos, Kemendagri itu menyimpulkan seperti itu dijalankan,” terang Fahmi.

Sebagai informasi, per 1 Januari 2020, BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, secara resmi menetapkan kenaikan iuran.

Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau Peserta Mandiri Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Kemudian, Kelas II naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 per jiwa, dan kelas I naik dari Rp 80.000 ke Rp 160.000 per jiwa.

Rr

Sebagai seorang aparatur negara yang merupakan peserta JKN-KIS yang terdaftar sejak era askes, Muhammad Yusuf merasakan banyak perubahan, terutama untuk pelayanan di fasilitas kesehatan

Narasumber : Muhammad Yusuf

lombokjournal.com —

MATARAM  ;  Pada era digital, kehidupan manusia diwarnai dengan berbagai kemudahan. Hal-hal yang terlihat sulit bahkan mungkin mustahil dilakukan pada masa sebelumnya, kini menjadi nyata.

Kemudahan-kemudahan itu diwujudkan oleh BPJS Kesehatan untuk Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui Aplikasi Mobile-JKN.

Aplikasi Mobile JKN yang dapat di unduh melalui Playstore dan Appstore ini sangat membantu seluruh peserta JKN-KIS, khususnya bagi peserta yang tidak sempat untuk mengunjungi Kantor BPJS Kesehatan.

Muhammad Yusuf (56), Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mataram, salah satu peserta progam JKN-KIS yang memanfaatkan kemudahan melalui Aplikasi Mobile-JKN.

Saat ditemui Tim Jamkesnews, Kepala Kepolisian Sektor Mataram ini memberikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan yang telah menciptakan Aplikasi Mobile JKN yang sangat membantu dirinya dan anggota kepolisian lainnya.

Menurut Muhmmad Yusuf, Aplikasi Mobile-JKN sangat membantunya dan teman-teman anggota kepolisian lainnya.

Karena lewat aplikasi Mobile JKN ini, Yusuf mngaku  bisa merubah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di tempatnya bertugas.

“Sehingga saya tidak perlu antri di Kantor BPJS Kesehatan, cukup duduk saja di kantor atau di rumah saya bisa langsung pindahkan FKTP saya. Selain itu yang saya dengar dari sosialisasi yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, sekarang makin banyak lagi fitur terbaru yang salah satunya adalah mengetahui ketersediaan tempat tidur dirumah sakit apabila akan rawat inap. Tapi semoga saja saya dan anggota keluarga sehat-sehat dan tidak menggunakan Kartu JKN-KIS,” ujar Yusuf sambil tersenyum.

Sebagai seorang aparatur negara yang merupakan peserta JKN-KIS yang terdaftar sejak era askes, ia merasakan banyak perubahan, terutama untuk pelayanan di fasilitas kesehatan.

Dukungan untuk BPJS Kesehatan pun tidak lupa ia sampaikan saat di wawancara, Kamis (23/01/20).

“Program JKN-KIS ini sangat dirasakan manfaatnya bagi semua golongan masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu, mengingat biaya pelayanan kesehatan dan berobat cukup mahal,” uangkp Yusuf.

Menurut Yusuf, agar program ini bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan, masyarakat  harus sama-sama menjaga dan menyukseskan program pemerintah ini.

“Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membantu mereka yang membutuhkan pertolongan jaminan kesehatan. Untuk itu kami sangat mendukung penuh program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan,” ungkap Yusuf.

 (ay/yn/Jamkesnews)

“Tahun 2020 ini target kita seluruh SMA-SMK di NTB harus menjadi sekolah yang bersih dan sehat, dan melibatkan keluarga dalam pendidikan itu sendiri”

LOBAR.lombokjournal.com —  Sekolah di Provinsi NTB menciptakan lingkungan yang hijau, bersih dan sehat melalui aksi zero waste atau bebas sampah. Lingkungan yang bersih dan hijau akan mendukung suasana belajar yang menyenangkan.

Wakil Gubernur NTB Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalilah mengungkapkan itu saat mengahadiri acara launching program sekolah bersih dan sehat melalui kegiatan Zero Waste, sekaligus peresmian Kegiatan Pelaksanaan Pendidikan Keluarga di SMAN 1 Gerung, Sabtu, (01/02/2020).

“Dengan kondisi sekolah yang hijau, diharapkan prestasi pelajar semakin meningkat serta menambah jiwa kreativitas serta wirausaha bagi pelajar dalam menghadapi tantangan global,” kata Wakil Gubernur

Sekolah merupakan tempat yang menyenangka, tempat anak-anak bergembira. Murid dan guru merasa senang dalam menjalankan proses belajar mengajar.

“Salah satu keberhasilan sekolah adalah ketika murid-muridnya senang dan gembira berada di sekolah tersebut,” ujar wagub.

Umi Rohmi mengatakan, sekolah yang bersih dan sehat adalah kebutuhan dan kewajiban. Apalagi ditambah keterlibatan keluarga, keduanya harus komplit, harus tetap bersinergi dalam menjaga pendidikan anak.

“Sekolah bersih dan sehat merupakan pondasi untuk mendidik anak yang berkarakter dan berahlak mulia,” tambahnya.

Konsep sekolah yang bersih dan sehat dengan melibatkan keluarga mulai diterapkan di seluruh sekolah di NTB tahun ini.

“Tahun 2020 ini target kita seluruh SMA-SMK di NTB harus menjadi sekolah yang bersih dan sehat, dan melibatkan keluarga dalam pendidikan itu sendiri,” ujarnya.

Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah yang juga hadir mengatakan, tanggung jawab pendidikan pada awal dan akhir adalah tanggung jawab orang tua.

Ketika anak-anak sudah disekolahkan, orang tua merasa lepas dalam pendidikan tersebut, padahal tanggung jawab pendidikan tidak pernah bisa putus dalam pelibatan keluarga.

Bunda Niken menegaskan, dalam paradigma yang benar, keluarga adalah pendidikan dalam sekolah.

“Keluarga dan sekolah harus bisa bersinergi dalam mewujudkan pendidikan yang luar biasa. Saya harapkan ini bisa dimulai di seluruh sekolah yang ada di NTB,” katanya.

Dengan keterlibatan sekolah dan orang tua, optimis anak-nak muda NTB akan terlahir menjadi generasi tangguh.

“Orang tua hebat, orang tua yang terlibat,” ujar Bunda Niken.

Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur NTB bersama Ketua TP-PKK Provinsi NTB meninjau stand kerajinan dan pabrik kompos di SMAN 1 Gerung.

AYA/HmsNTB

“Alangkah indahnya jika kita menata kota ini, gubernur, walikota, camat, lurah, hingga kaling, mau bersama untuk salat subuh berjamaah. Insha Allah semua masalah di masyarakat akan selesai. Tapi Bukan pencitraan-pencitraan”

MATARAM.lombokjournal.com – Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah melaksanakan safari dan salat subuh berjamaah bersama warga Bintaro di Masjid Al-Muttaqin Ampenan, Sabtu (01/02/2020) pagi.

Kegiatan ini dilakukan untuk mempererat tali silaturahmi dan menjalin komunikasi yang efektif bagi pimpinan daerah dengan masyarakatnya.

Gubernur NTB selalu meluangkan waktu untuk kegiatan rutinnya berupa Safari Subuh ke masjid – masjid.

“Permintaan masyarakat kita, jangan hanya mendatangi desa dan dusun hanya saat kampanye saja. Itulah kenapa kami senantiasa menjaga kebiasaan menyapa warga,” kata Gubernur Zul

Namun karena sebentar lagi pilkada di Mataram, menurutnya, ini jangan sampai dipolitisasi.

“Padahal sebelumnya, kami juga sudah sering berkeliling salat subuh berjamaah. Dan dengan Safari Subuh kami punya banyak interaksi dengan warga Mataram,” katanya.

Gubernur Zul juga menyampaikan program-program Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberdayaan ekonomi.

“Ada program kami, untuk menghidupkan ekonomi berdaya mulai dari masjid. Banyak masyarakat kita yang masih terjebak di rentenir. Untuk itu kami juga membawa Direktur Utama Bank NTB Syariah agar masyarakat NTB tidak kesulitan lagi,” jelas gubernur.

Pada agenda Safari Subuh tersebut, disampaikan harapannya untuk pilkada di Kota Mataram yang sebentar lagi dilaksanakan. ”

Akan sangat indah, jika para calon walikota bisa ikut salat subuh berjamaah bersama kita,” ucap gubernur

Memilih pemimpin, bukanlah memilih penguasa, namun memilih pemimpin yang  memiliki kerendahan hati, untuk melayani rakyatnya.

“Perlu ada resakralisasi terhadap paradigma kepemimpinan kita,” tegasnya.

Gubernur Zul menyampaikan, dengan salat subuh berjamaah, semua masalah di masyarakat diharapkan bisa diselesaikan.

“Alangkah indahnya jika kita menata kota ini, gubernur, walikota, camat, lurah, hingga kaling, mau bersama untuk salat subuh berjamaah. Insha Allah semua masalah di masyarakat akan selesai. Tapi Bukan pencitraan-pencitraan,” ujar Gubernur Zul

Rangkaian Safari Subuh dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyerahan bantuan kepada pengurus Masjid Al-Muttaqin Ampenan.

Turut mendampingi Gubernur, jajaran Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dan Dirut Bank NTB Syariah.

AYA/HmsNTB

Terawan Yakin bila para dokter mengambil tindakan yang benar, maka klaim dan defisit BPJS Kesehatan tidak akan sebengkak sekarang

lombokjournal.com —

JAKARTA  ;   Modus dokter atau rumah sakit untuk meningkatkan nilai klaim BPJS Kesehatan bukan isapan jempol.

Hal itu ditegaskan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar yang  mengaku pernah mengadvokasi seorang ibu yang dibohongi oknum dokter.

Dokter atau pihak rumah sakit berusaha memaksimalkan nilai klaim, bukan memberi penanganan yang optimal sesuai kebutuhan pasien.

“Si ibu datang ke rumah sakit. Dokternya bilang kalau bukan (operasi) caesar tidak ditanggung BPJS. Ibu itu langsung tolak,” kata Timboel di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia sepakat dengan Menteri Kesehatan Terawan soal ada jenis penanganan klaim BPJS yang ‘bikin tekor’ dan harus dibongkar.

Misalnya operasi caesar yang jadi sorotan Terawan.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan, dr Terawan mengungkapkan “modus” yang dilakukan para dokter hingga defisit BPJS Kesehatan terus meningkat.

Menurut Terawan, banyak dokter yang memberikan tindakan tak perlu kepada pasien hingga membuat biaya klaim rumah sakit membengkak.

Salah satunya tampak dari klaim operasi sesar yang sangat tinggi dan mencapai Rp 260 triliun. Selain itu, ada biaya pengobatan penyakit jantung sebesar Rp 10,5 triliun pada 2018.

“Artinya apa? Terjadi pemborosan yang luar biasa untuk yang tidak seharusnya dilakukan tindakan, (malah) melakukan tindakan,” ujar Terawan dilansir CNBC Indonesia pada akhir November lalu.

Menurut Terawan, pelayanan kesehatan yang seharusnya diberikan kepada pasien adalah yang bersifat dasar. Yakni pelayanan kesehatan berdasarkan diagnosa yang benar dan juga terapi secara optimal sehingga pembiayaan tidak membengkak.

“Kanker juga begitu. Jangan stadium 1 dikemo sistemik,” tegas Terawan. “Ya matinya bukan karena kankernya, tapi obat-obatnya yang berlebihan. Itulah namanya jangan maksimal, tapi optimal.”

Terawan juga sempat mengungkapkan perbandingan operasi kelahiran sesar di Indonesia sangat tinggi, bahkan melebihi standar yang telah ditetapkan organisasi kesehatan dunia (WHO).

Perbandingan tersebut idealnya hanya 20 persen, namun perbandingan di Indonesia mencapai 45 persen.

“Saya yakin dokter-dokter membela diri ‘wah saya sesuai aturan’. Lho saya ini dokter fungsional,” terang Terawan. “Saya dokter beneran, saya ngelayani pasien. Sama-sama lah melihat.”

Saat itu Terawan menilai,  pelayanan kesehatan yang maksimal justru bisa membahayakan nyawa pasien. Karena itu, ia berharap para dokter tak lagi melakukan tindakan yang dapat merugikan pasien.

Terawan Yakin bila para dokter mengambil tindakan yang benar, maka klaim dan defisit BPJS Kesehatan tidak akan sebengkak sekarang.

Operasi Caesar peringkat pertama

Timboel menyebut penanganan caesar ini menduduki peringkat pertama di penanganan rawat inap.

“Misalnya di 2018 hingga November akhir, 586 ribuan ibu yang dioperasi caesar dengan biaya sekitar Rp3,2 triliun,” kata dia.

Biaya persalinan normal justru menduduki peringkat lima terkait penanganan. Ada 275 ribu ibu yang menjalani persalinan normal dengan biaya Rp400 miliar. Dia pun menganggap data ini patut dicek faktanya.

“Apakah benar ibu-ibu kita itu lebih banyak dioperasi caesar?” tegasnya.

Dia menilai klaim-klaim besar perlu dievaluasi dan dicek ulang. Meski tidak bisa langsung dibilang ada ‘permainan’ dokter atau rumah sakit, dugaan-dugaan permainan klaim BPJS harus dibuat terang

Rr