Satu data Indonesia merupakan tata kelola kebijakan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan

TANJUNG.lombokjournal.com —  Bertempat di aula Kantor Bupati Lombok Utara berlangsung penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, membangun kualitas data statistik sektoral menuju Lombok Utara Satu Data.

Penandatanganan MoU sebagai rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Data Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Penandatanganan MoU ini dihadiri oleh Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) KLU Drs. H. Suardi, MH. Selain itu hadir Kepala BPS Provinsi NTB Suntono, SE, M.Si, Kepala BPS KLU Ir. Muhadi, Sekban Bappeda KLU Yuni Kurniati Maesarah, S.Pt, dan anggota Forum Data KLU, Rabu (13/11) 2019.

Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH dalam sambutannya menyampaikan salam taqzim dari Bupati Lombok Utara, lantaran tidak bisa menghadiri kegiatan yang strategis tersebut.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat datang di KLU kepada Kepala BPS Provinsi NTB beserta jajarannya.

“Semoga semua jajaran sehat selalu, sukses dan amanah,” ucapnya.

Penandatanganan MoU tentang Data Statistik KLU  yang diintegrasikan dengan rakor forum data itu diselenggarakan untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Menurut Sekda dua periode ini, satu data Indonesia merupakan tata kelola kebijakan pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggung jawabkan.

Serta mudah diakses, dibagi pakaikan antar intansi pusat maupun daerah melalui pemenuhan standar data meta data interoperabilitas data dan menggunakan reprensi dan data induk.

“Data adalah catatan atas kumpulan data deskripsi berupa angka karakter simbol, gambar, peta, tanda isyarat, tulisan, suara atau bunyi yang merepresentasikan kedaaan sebenarnya atau menirukan suatu ide objek, kondisi atau situasi,”jelas H. Suardi.

Diuraikan Suardi, data statistik adalah data brupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data.

Sementara data geospasial adalah data lokasi geografis dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi.

Sementara standar data yaitu standar yang mendasari data tertentu, sedangkan data induk yaitu data yang representasikan objek dalam proses di pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut untuk digunakan secara bersama-sama.

Ketua Panitia pelaksana yang juga Kabid Litbang Bappeda KLU dalam laporannya, menuturkan, dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain UU nomor 26 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Lombok Utara, UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara nomor 8 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 19 tahun 2019

Ditambahkan juga, maksud dan tujuan kegiatan itu untuk memberikan gambaran kepada semua pemangku pembangunan di KLU terkait urgensitas data, dalam mendukung perencanaan pembangunan maupun penyusunan regulasi, dengan tujuan untuk menghasilkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses kemudian dibagi pakaikan antar instansi pusat, daerah dan desa.

Jumlah peserta kegiatan rakor forum data ini sebanyak 68 orang terdiri dari OPD, Camat, dan desa 33 orang.

Usai membuka Rakor, Sekda KLU melakukan penandatanganan MoU dengan Kepala BPS Provinsi NTB disaksikan oleh hadirin yang hadir.

sta/humaspro

Penting pelibatan masyarakat di sekitar Desa Wisata, sehingga mereka berdaya guna dan tidak menjadi penonton tetapi terlibat sebagai pelaku wisata.

lombokjournal.com —

SEMARANG   ;    Cukup banyak keberhasilan yang dicapai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng).dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Seperti halnya dalam memajukan sektor Pariwisata.

Keberadaan Desa Wisata yang tersebar di 35 kabupaten dan kota telah berkontribusi besar tidak hanya dalam mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga pendapatan masyarakat.

Tidak salah jika rombongan Presstrip Forum Wartawan DPRD NTB dan Biro Humas dan Protokol setda NTB memilih Jawa Tengah sebagai tujuan k belajar dalam mengembangkan Desa Wisata.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah,  Prambudi Trajutrisno mengatakan, pengembangan Desa Wisata di NTB dapat dilakukan dengan melakukan trobosan serta gagasan yang sesuai dengan yang diinginkan.

“Lakukan mapping apa yang ada di daerah kita, kemudian menguatkan dari sisi kelembagaan dilanjutkan dengan penguatan dari sisi paket dan kebutuhan – kebutuhan bagi wisatawan,” paparnya, Rabu (13/11) 2019.

Ia mencontohkan,  wisatawan jangan dipersulit segala sesuatunya yang memang bisa kita berikan kemudahan – kemudahan.

“Selain itu juga bagaimana sustain menjadi berkelanjutan. Jangan sampai nanti satu obyek atau daerah wisata itu hanya sesaat,” sambungnya.

Prambudi mengakui, pelibatan masyarakat di sekitar Desa Wisata sehingga mereka berdaya guna dan tidak menjadi penonton tetapi terlibat sebagai pelaku wisata.

“Nah itu yang membuat obyek atau desa wisata bisa berkembang,” urainya.

Ia  menyatakan, hampir ada kesamaan antara Jawa Tengah dengan NTB, daya tarik wisatant lebih banyak mengandalkan alam dan budaya.

Penguatan SDM pengelola Desa Wisata dalam hal ini mutlak dilakukan yang di awali dari sisi kelembagaan. Sebab jikalau dari sisi pengelolaan sudah baik maka ke depan akan lebih baik lagi.

Kasubbag Hubungan Media Biro Humas dan Protokol setda NTB, Anatul Muslimah Ibrahim selaku pimpinan rombongan menyatakan, belajar ke Pemprov Jateng tentang pengembangan Desa Wisata sangat tepat.

Sebagai provinsi yang konsen dalam pengembangan Desa Wisata dengan berbagai potensi yang ada baik alam, budaya, kuliner dan lainnya membuat pihaknya mendapat pengalaman yang berharga dan bisa di terapkan di NTB.

“Dari berbagai informasi yang kita peroleh di Semarang, pengembangan pariwisatanya cukup pesat maka dari situ kita ingin sharing. Khususnya di NTB sendiri memiliki program unggulan di bidang pariwisata yaitu pembentukan 99 desa wisata,” ungkapnya.

Namun dari Desa Wisata yang ada di NTB baru terdapat satu yang dinilai memiliki progres yang cukup positif, yakni Desa Wisata Kembang Kuning Lombok Timur.

Melalui presstrip ini akan didapatkan formulasi yang nantinya bisa diterapkan sehingga desa–desa wisata di NTB semakin eskis, dan berkembangan sehingga berkontribusi positif dalam menopang kehidupan masyarakat.

AYA/HmsNTB

“Apabila ada indikasi penyimpangan sejak awal, segera lakukan langkah preventif. Segera diingatkan, bukan dibiarkan sampai menunggu untuk di eksekusi”

lombokjournal.om —

BOGOR   ;    Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Zulkieflimansyah mengatakan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah merupakan satu langkah yang sangat baik agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membangun sinergi dengan pemerintah pusat

Hal itu diungkapkan gubernur saat menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu (13/11) 2019.

“Rapat Koordinasi bersama seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota, juga bersama Forkopimda ini dalam rangka menyamakan persepsi visi pembangunan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, kata Doktor Zul, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada para peserta rakornas terus menjalin komunikasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di daerah secara bersama-sama.

“Selesai rakornas, kami bersama forkopimda, akan terus mengintenskan komunikasi  untuk mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Barat,” tutup Gubernur Zul

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini, dibuka langsung Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo (Jokowi). Jajaran Kepala Daerah tampak hadir dalam acara tersebut.

Pada kesempatan tersebut Presiden juga meminta kepada para aparat penegak hukum (APH) baik di provinsi dan kabupaten/kota, bila ada hal-hal yang terindikasi adanya penyimpangan sejak awal untuk dilakukan langkah preventif.

“Apabila ada indikasi penyimpangan sejak awal, segera lakukan langkah preventif. Segera diingatkan, bukan dibiarkan sampai menunggu untuk di eksekusi,” tegas Presiden Jokowi

Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda ini dibagi menjadi delapan panel. Panel pertama membahas kebijakan strategis 2020-2024, panel kedua pembangunan SDM, panel ketiga pembangunan infrastruktur dan panel keempat membahas penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi.

Kemudian, panel kelima membahas transformasi ekonomi I, panel keenam transformasi ekonomi II, panel ketujuh pengawasan dan panel kedelapan membahas penegakan hukum dan keamanan.

AYA/HmsNTB

  “Tak mungkin ada humas yang hebat, humas yang luar biasa, protokol yang bisa mengatur pimpinan dengan sebaik-baiknya,  tanpa  upgrading capacity secara terus menerus”

MATARAM.lombokjournal.com  —  Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN bidang Kehumasan dilakukan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek), Rabu (13/11) 2019  di Hotel Grand Madani, Mataram.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, MM, mengatakan, ihaknya ingin tetap konsisten dalam peningkatan kemampuan dan wawasan staf melalui Diklat Bimtek, pelatihan dan kegiatan lainnya.

Bimtek mengambil tema “Memahami Public Speaking dan Mengelola Media yang Efektif Bagi Humas Pemerintah”  berlangsung dari pukul 13.00 hingga 17.00 Wita.

Materi yang beragam membuat suasana bimtek berlangsung seru.  Para peserta sangat  antusias  dan aktif mengikuti bimtek tersebut. Sesi diskusi dan tanya jawab  melengkapi jalannya bimtek sehingga muncul ide-ide kreatif dari para peserta.

“Tidak mungkin ada humas yang hebat, humas yang luar biasa, protokol yang bisa mengatur pimpinan dengan sebaik-baiknya,  tanpa ada upgrading capacity yang dilakukan secara terus menerus. Sehingga pilihannya adalah kami tetap konsisten melakukan kegiatan seperti ini,” kata Bang Najam.

AYA/HmsNTB

Pemerintah telah berkomitmen untuk mempermudah segala urusan investasi di NTB. Selama hal tersebut saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyaraka

LOBAR.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah melaunching pabrik pakan dan investasi lainnya di kawasan Science Techology Industrial Park (STIP) Banyumulek, Rabu (13/11) 2019.

Hadir empat investor dari Negara Malaysia  yang dipimpin Datuk Rizal, sekaligus sebagai Wakil Ketua Dewan Perdagangan Islam Malaysia (DPIM) yang sebelumnya telah melakukan penjajakan terkait potensi investasi di NTB.

Usai melaunching, Wagub Hj Rohmi mengatakan menyambut gembira kegiatan lauching pabrik pakan di NTB. Ini sejalan dengan program industrialisasi yang sedang gencar dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Selain pabrik pakan, Umi Rohmi, sapaan akrabnya, juga menyambut baik pengembangan Pulau Dangar di Pulau Sumbawa oleh Investor Malaysia menjadi kawasan wisata berkelas dunia.

Umi Rohmi sangat menyambut baik konsep pengembangan Pulau Dangar yang ramah lingkungan, tidak merusak ekosisten alam yang sudah ada saat ini.

Menurutnya, ini sejalan dengan apa yang menjadi konsen pemerintah membangun dunia investasi yang ramah lingkungan.

Wagub meminta jajaran pemerintah, baik provinsi dan kabupaten kota serta masyarakat NTB untuk selalu ramah dan mempermudah segala urusan terkait dengan investasi. Dengan demikian maka investasi lainnya akan segera terbangun di NTB.

Ia menegaskan,  pemerintah telah berkomitmen untuk mempermudah segala urusan investasi di NTB. Selama hal tersebut saling menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berkomitmen mempermudah investasi di NTB, selama muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata wagub.

Produksi 16 ribu ton per tahun

Wakil Khas DPIM, Datuk Sri Mohd Rizal mengatakan, pembangunan pabrik pakan dan pengembangan Pulau Dangar di Sumbawa merupakan pembuktian terhadap komitmennya untuk melakukan investasi di NTB.

Ia mengungkapkan dalam proses penjajakan investasi di NTB, cukup banyak rekan bisnisnya yang pesimis karena permasalahan rumitnya administrasi di Indonesia.

“Dengan Investasi ini kami buktikan bahwa pemerintah NTB sangat ramah dan bersahabat dengan investasi. Jadi anggapan teman kami itu salah,” kata Datuk Rizal.

Datuk Rizal menjelaskan, konsep pembangunan yang akan dilakukan di NTB adalah ramah lingkungan. Untuk area pabrik pakan di STIP seluas 4 hektar, groundbreaking akan dilakukan pada bulan Desember mendatang  bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi NTB.

Daya produksi pabrik pakan sebesar 16.000 ton per tahun untuk kebutuhan lokal. Peningkatan kapasitas produksi akan sejalan dengan permintaan pasar.

Sedangkan untuk kebutuhan bahan baku dan pekerja, ia mengungkapkan bahwa 60 persen bahan baku adalah hasil dari komoditas daerah di NTB.

Namun ke depan ia berharap bahan baku benar-benar 100 persen dihasilkan di NTB. Untuk tenaga kerja, 100 persen adalah dari NTB.

Sedangkan untuk nilai investasi pembangunan pabrik pakan, ia memperkirakan sekitar Rp 60 miliar. Belum termasuk investasi lainnya, seperti pembangunan Pabrik Kanal Baja dan Rumah Tahan Gempa.

“Komitmen kami ke depan, jika pemerintah terus memberikan kemudahan-kemudahan dalam pengurusan administrasi, maka dia optimis akan banyak investor Malaysia yang akan tertarik berinvestasi di NTB,” katanya.

AYA/HmsNTB

Posyandu Keluarga yang bertujuan supaya Posyandu tidak hanya melayani ibu hamil dan balita, tetapi melayani dan mengedukasi mulai dari ibu hamil, balita, anak-anak, remaja, bahkan lansia

LOTENG.lombokjournal.com —  Ketua Umum Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah berkeliling ke tiga desa, yakni Desa Mantang, Desa Sukaraja dan Desa Marong, Selasa (12/11) 2019.

Kegiatan Umi Rohmi itu bgian dari gencarnya Pemerintah Provinsi NTB melakukan pelatihan stunting, yang dikolaborasikan dengan pelatihan gizi buruk dan Zero Waste.

Kunjungan ke desqa-desa itu untuk memberikan edukasi utama kepada kader Posyandu dan tokoh masyarakat, kemudian akan disampaikan kepada masyarakat desa tersebut, karena isu kesehatan masih menjadi PR besar untuk NTB.

Penyebab stunting di NTB,  tidak hanya berasal dari gizi ibu hamil. Lingkungan yang tidak bersih juga berpengaruh terhadap pertumbuhan stunting.

Selain itu, maraknya pernikahan dini yang terjadi juga berpengaruh terhadap stunting.

“Jangan biarkan anak kita menikah dini. Selain berbahaya untuk rahim, belum matangnya cara berfikir mereka sehingga dapat berpengaruh terhadap rumah tangganya kalau ngambek sedikit minta cerai. Nanti anaknya dititip ke neneknya yang tidak mengerti masalah gizi, itu akan menyebabkan stunting,” jelasnya

Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu program yang diharapkan bisa menurunkan angka stunting di NTB.

Sehingga digagaslah Posyandu Keluarga yang bertujuan supaya Posyandu tidak hanya melayani ibu hamil dan balita, tetapi melayani dan mengedukasi mulai dari ibu hamil, balita, anak-anak, remaja, bahkan lansia.

Senada dengan yang disampaikan Wagub, Kadis Kesehatan Provinsi NTB Dr. Nurhandini Eka Dewi, SP.A berharap, Posyandu di Lombok Tengah perlu ditingkatkan segi keaktifan pelayanan dan juga membuat Posyandu keluarga.

“Sebenarnya sudah ada bagian bagiannya balita dan lansia, tinggal sekarang setiap desa menggabungkan bagian bagian itu agar terbentuk Posyandu keluarga seutuhnya,” ujarnya.

Posyandu keluarga juga bisa dikolaborasikan dengan program pemerintah yang lain, seperti Zero Waste, dengan syarat setiap desa memiliki bank sampah.

Seperti ketika masyarakat ke Posyandu membawa sampah, kemudian dihubungkan ke bank sampah, Sehingga bisa menjadikan Posyandu keluarga lebih mandiri ke depannya untuk meningkatkan fasilitas yang dimiliki.

Wagub berharap program ini akan segera direalisasikan oleh pihak desa yang didukung oleh pihak dusun dan kader Posyandu di tiga lokasi tersebut.

“Harapan saya, enam lagi sudah ada Posyandu keluarga dan bank sampah di desa. Kalau ada di masing masing dusun lebih bagus lagi. Agar kita bisa sama sama membantu mewujudkan program pemerintah,” ungkapnya

Wagub juga tak bosan-bosannya mengingatkan kepada masyarakat ,  sampah dapat menjadi berkhah. Kalau bank sampah di desa-desa dapat terwujud, akan disinergikan juga dengan bank sampah pegadaian yang nantinya tabungan tersebut berupa jatah haji.

AYA/HmsNTB

“Ditunggu saja, jangan nanti pemilihan Sekda ini seperti pemilihan presiden”

MATARAM.lombokjournal.com – Tiga nama calon sekretaris daerah ( sekda )NTB yang sudah dikirim ke Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu, masih tertutup rapat.

Gubernur Zulkieflimansyah mengatakan,  saat ini Pemerintah Provinsi masih menunggu penetapan dari Pemerintah Pusat untuk salah satu dari tiga nama yang diajukan ke Kemendagri.

“Untuk Sekda definitif,  gubernur masih menunggu penetapan dari pemerintah pusat salah satu dari tiga nama yg sudah diajukan ke Kemendagri. Kita  tunggu hasilnya,” ujarnya.

Menurut Gubernur  Zul, siapa pun nanti yang menjadi Sekda definitif, semua yang ikut seleksi memiliki kemampuan yang luar biasa.

Soal tiga besar yg diajukan gubernur hanya menjawab,  lima orang pejabat yang ikut seleksi Sekda NTB definitiF, pastinya satu di antara lima orang tersebut.

“Ditunggu saja, jangan nanti pemilihan Sekda ini seperti pemilihan presiden ,” katanya sambil tertawa.

Zulkiflimansyah tak menampik jika posisi Sekda bisa diganti kapan saja apabila tidak sesuai dengan keinginan pemerintah pusat dan pimpinan daerah ,maka sekda dapat diganti.

Seperti diketahui, lima pejabat Pemprov yg ikut seleksi calon Sekda NTB, adalah Hj. Bq. Eva Nurcahyaningsih selaku Asisiten pemprov NTB, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan, Husnul Fauzi, Kepala bapenda NTB Iswandi, Kepala DPMTSP H. lalu Gita Ariadi, dan asisten tiga pemprov NTB H. Ridwansyah.

AYA

Walaupun tatangan besar dihadapi dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti, JKN sangat dibutuhkan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah hadir menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-55 Tahun 2019, di Lapangan Kantor Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Selasa (12/11) 2019.

Wagub NTB membacakan Amanat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto.

Merujuk Tema Hari Kesehatan Nasional, “Generasi Sehat Indonesia Unggul”, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2020-2024, bahwa perhatian pemerintah dalam kurun lima tahun mendatang, diprioritaskan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

Ada dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun SDM yang berkualitas, yaitu “Stunting” dan “Jaminan Kesehatan Nasional.”

Selain itu, ada dua isu kesehatan lainnya yang juga harus diatasi, yaitu tingginya harga obat dan alat kesehatan, serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan buatan dalam negeri.

Wagub Umi Rohmi menyampaikan, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu. Yang ditandai adanya peningkatan “Indeks Pembangunan Manusia” Indonesia setiap tahun, salah satu parameter  adalah “Usia Harapan Hidup”.

Isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan, antara lain; menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB.

“Terima kasih, dalam kurun waktu 5 tahun angka Stunting telah berhasil diturunkan hampir 10 persen,” ungkap Hj Rohmi.

Wagub menambahkan, JKN telah dilaksanakan sepenuhnya.

Walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti,  JKN sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia.

“Mari kita cari solusi bagaimana mengatasi masalah yang di hadapi saat in, dalam memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih adil dan merata,” tambah Wagub.

Wagub menegaskan,  NTB akan mendorong suksesnya program kesehatan nasional. Revitalisasi Posyandu adalah salah satu bentuk program unggulan pemerintah.

Wagub berharap, melalui Posyandu kita bisa intervensi tidak hanya masalah kesehatan tetapi juga masalah sosial, sehingga dibutuhkan kesungguhan bagaimana program Revitalisasi Posyandu ini bisa sukses.

“Kita harap semua posyandu kita bisa menjadi posyandu keluarga dari bayi hingga lansia, kita sukseskan revitalisasi posyandu, semoga tahun 2023 dapat menjadi posyandu keluarga,” kata  Wagub.

Menutup amanatnya, Wagub mengucapkan selamat hari kesehatan nasional, semoga melalui HKN ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan kita untuk umat bangsa.

Usai upacara HKN, acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan Juara Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Provinsi.

Juga dilakukan pemberian penghargaan Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi, Penghargaan Apoteker Master Agent Of Change Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat, Penghargaan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional.

Serta Penghargaan Petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas Terbaik Kabupaten SBS (ODF) 100 persen, Penyerahan secara simbolis multi vitamin untuk ibu hamil Kekurangan Energy Kronis dari Vitamin Angels.

AYA/HmsNTB

Pengembangan KEK Mandalika dari sisi SDM-nya juga diterima dan ditetapkam sebagai bagian dari pembangunan nasional

MATARAM.lombokjournal.com  — Lima program dari 8 usulan program strategis Daerah Provinsi NTB telah diakomodir dan disetujui menjadi program pembangunan Strategis Nasional.

Program strategis NTB itu ditetapkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi., MTP mengatakan,  kelima program itu menurut Ardhi , meliputi sejumlah program penopang percepatan pembangunan di NTB.

Di antaranya pembangunan infrastruktur untuk konektivitas dan aksesibitas wilayah serta pariwisata, dan pembangunan SDM  unggul agar terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Ardi menegaskan itu saat ditemui usai memimpin rapat pemantapan bahan usulan RPJMN 2020-2024 di ruang rapat Geopark Rinjani Bappeda NTB di Mataram, Senin (11/11) 2019.

Kepastian disetujuinya 5 program strategis NTB ke RPJMN tersebut, didapatkan berdasarkan keputusan Kementerian Bappenas beberapa waktu lalu, setelah sebelumnya dilakukan pembahasan dan kajian yang cukup panjang.

Menurut, Ardi kelima usulan program itu meliputi, pertama, Pembanguman smelter dan industri turunannya di Kabupaten Sumbawa Barat. Pembangunan smelter disetujui, karena program tersebut termasuk dalam 19 kawasan prioritas nasional. Beragam industri turunannya, masih akan dibahas lebih lanjut.

Kedua, usulan pembangunan konektivitas Pulau Sumbawa terhadap Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Mandalika dan Labuhan Bajo.

Menurutnya, usulan konektivitas ini didasarkan pertimbangan besarnya potensi dan sumber daya yang perlu dikembangkan dikawasan itu.

Termasuk salah satunya Pulau Sumbawa memiliki cagar biosfer dunia, dan juga potensi wisata bahari yang kaya akan keindahan laut dan alamnya.

“Kita tahu di Sumbawa terdapat Cagar Biosfer dan kawasan Samota sehingga betul betul dapat dipastikan konektivitasnya. Ini bagian yang kita perjuangkan,” ujarnya.

Ketiga, pembangunan jalan nasional lintas Pulau Sumbawa (ruas jalan Pototano-Sape) juga ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional.

Meskipun diterima, lanjut Ardhi, namun pembangunannya akan lebih diprioritaskan pada ruas jalan menuju kawasan SAMOTA. Pasalnya, kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora merupakan kawasan yang jadi prioritas pemerintah daerah untuk dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus setelah KEK Mandalika Lombok.

Selain Samota, Ruas Jalan yang diprioritaskan yaitu ruas jalan menuju pelabuham Aibari Sumbawa, terang Ardi.

Keempat, pengembangan KEK Mandalika dari sisi SDM-nya juga diterima dan ditetapkam sebagai bagian dari pembangunan nasional. Sehingga usulan peningkatan SDM ini sudah terakomodir dalam badan pengembangan keahlian dan stakeholder lainnya.

Global hub Bandar Kayangan

Usulan pemerintah NTB yang terkahir yang masuk dalam jangka pembangunan nasional adalah Pengembangan geopark Rinjani dan Tambora.

Dua gunung kebanggaan masyarakat NTB ini merupakan icon utama dalam semua  icon wisatanya.

“Infrastruktur pendukung dan berbagai macam fasilitas pendukung lainnya menjadi direktif pemerintah pusat,” kata Ardhi.

Disamping lima usulan yang disetujui, Ardi juga menjelaskan tiga usulan yang tidak atau belum disetujui sebagai program nasional  dalam RPJMN 2020-2024.

Pertama, rencana pembangunan global hub Bandar Kayangan.

Meski belum masuk dalam RPJMN, namun pengembangan tetap dilakukan oleh Pemda NTB dan kementrian terkait dalam hal pembangunan infrastruktur pendukung.

“Sedangkan pengembangan aspek bisnisnya diarahkan kepada peran investor atau pihak swasta,” katanya.

Usulan kedua adalah, Pembangunan Jalan By Pass Lembar-Mataram-Labuan Lombok yang masih menunggu hasil finalisasi kajian Integrated Tourism Masterplan (ITMP)

“Artinya pemerintah masih menunggu progres perkembangan berbagai pariwisata di Pulau Lombok,” tuturnya.

Kemudian usulan terakhir yang belum disetujui menjadi program RPJMN adalah terkait Percepatan Perizinan Oil Storage dan Kilang Minyak.

Belum ditetapkannya menjadi program nasional,  karena masih dianggap lebih tepat dikembangkan melalui pelibatan peran swasta.

AYA

“Alhamdullilah pemerintah peduli dengan warga tidak mampu seperti saya, berkat hadirnya Program JKN-KIS, semua biaya perawatan anak saya dijamin JKN-KIS”

lombokjournal.com —
MATARAM.Jamkesnews ;  Manfaat dari Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat telah banyak dirasakan oleh masyarakat, salah satunya adalah Hapsa (44), peserta JKN-KIS dari segmen PBI APBN.

Ketika ditemui hari Rabu (20/11) 2019, Hapsa yang sedang menunggu giliran untuk berobat menjelaskan bagaimana keluarganya sangat terbantu dengan hadirnya Program JKN-KIS.

Hapsa menceritakan, suaminya bekerja sebagai tukang ojek, bisa dibilang hidupnya pas-pasan. Itupun seringkali kurang. Karena itu, Ia bersama keluarganya sangat terbantu dengan hadirnya Program JKN-KIS.

“Program ini sangat meringankan beban keluarga kami. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus kami keluarkan bila ke lima anak kami tiba-tiba jatuh sakit diwaktu yang bersamaan, tentu bukan jumlah yang kecil,” tutur Hapsa.

Hapsa memberitahu kepada Tim Jamkesnews bahwa kartu JKN-KIS yang ia dan keluarganya miliki diperoleh dari RT tempatnya tinggal.

“Kami mendapatkan kartu JKN-KIS dari pak RT, beliau mengatakan bahwa saya dan keluarga telah didaftarkan sebagai peserta PBI APBN, iurannya dibayar pemerintah pusat dan bisa digunakan untuk berobat. Bersyukur sekali kami bahwa pemerintah peduli dengan nasib warga kecil seperti kami ini,” ucap Hapsa terharu.

Hapsa kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan kartu JKN-KIS pada saat sang buah hati Muhammad Riswan (19) harus dirawat di Rumah Sakit (RS) karena penyakit Malaria yang diderita.

Pada bulan Februari lalu, Hapsa sempat cemas dan gundah karena anaknyaa yang ke dua, Riswan, tiba-tiba terkena penyakit malaria dan harus dirawat di RS. Sebelum dibawa ke RS, awalnya Hapsa membawa anaknya ke Puskesmas tempatnyai sekeluarga terdaftar sebagai peserta JKN-KIS untuk berobat.

“Setelah diperiksa oleh Dokter anak saya didiagnosa terkena Malaria dan Dokter mengatakan bahwa kondisi anak saya sangat lemah, sehingga harus segera dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari untuk mendapatkan perawatan lebih,” ujar Hapsa.

Hapsa menambahkan bahwa selama anaknya dirawat di RS hingga pulih dan diijinkan pulang ke rumah, tidak ada sedikitpun biaya yang dibebankan kepadanya.

“Alhamdullilah pemerintah peduli dengan warga tidak mampu seperti saya, berkat hadirnya Program JKN-KIS, semua biaya perawatan anak saya dijamin JKN-KIS. Saya benar-benar merasa terbantu dan ditolong pada saat itu, karena bila hanya mengharapkan penghasilan suami saya sebagai tukang ojek rasanya tidak mungkin. Oleh karena itu, saya berharap Program JKN-KIS ini untuk ke depannya akan terus ada untuk kami masyarakat,” tutup Hapsa.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk selalu hadir di tengah masyarakat Indonesia. Saat ini pemerintah melalui APBN pemerintah pusat menanggung iuran JKN-KIS bagi 96,8 juta penduduk miskin dan tidak mampu yang telah didaftarkan sebagai peserta PBI APBN, sementara sebanyak 37,3 juta penduduk ditanggung iurannya melalui APBD.

TR/tj/Jamkesnews
Narasumber ; Hapsa