Program Zero Waste Disambut Baik Kementerian LHK

“Kami melibatkan semua elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan, semua harus bersinergi mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah.”

lombokjournal.com  —

JAKARTA  :   Konsep dan kesiapan dalam program Zero Waste dibahas Pemprov NTB dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Kantor Kementerian LHK, Jakarta Pusat, Jumat (15/11) 2019.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Menteri LHK, dan dihadiri para Dirjen di lingkup Kementerian LHK itu, Pemprov NTB diwakili oleh Wakil Gubernur, Dr. Sitti Rohmi Djalilah didampingi  jajaran Pemprov NTB, Wakil Bupati Lombok Timur dan Bupati Dompu.

Wagub NTB memaparkan program-program strategis terkait lingkungan dan kehutanan yang dirangkum dalam program NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023.

Dipaparkan, NTB Zero Waste terdiri dari penyusunan regulasi, kampanye edukasi dan pembinaan, kerjasama pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana serta kelembagaan pengelolaan persampahan.

“Kami konsep semuanya secara matang dan komprehensif sehingga mudah dan cepat diwujudkan,” kata Wagub Rohmi.

Sedangkan NTB Hijau 2023,  terdiri dari penguatan kelembagaan pengelola hutan, pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi dan perhutanan sosial, optimalisasi pemanfaatan dan industrialisasi hasil hutan dan perlindungan dan konservasi SDA.

“Kami dari Pemprov NTB dan semua pihak yang terlibat akan membuat materi sosialisasi terkait Zero Waste baik dalam bentuk video, leaflet, poster dan lain – lain. Intinya yang menarik, mengedukasi dan mudah dipahami seluruh masyarakat,” tutur Rohmi.

Wagub Rohmi juga menjelaskan, pembagian peran antara Pemprov NTB dengan Pemkab/ Pemkot di NTB.

Dengan pemparan itu, Kementerian LHK supaya Kementerian LHK agar mengetahui dengan detail apa saja bantuan yang dibutuhkan oleh Pemprov dalam rangka terwujudnya NTB Zero Waste 2023 dan NTB Hijau 2023.

“Kami melibatkan semua elemen masyarakat dan para pemangku kepentingan, semua harus bersinergi mengambil peran nyata untuk mengendalikan dan mengelola sampah. Mulai dari perangkat daerah di Pemprov NTB, ASN di pemkab/ pemkot seluruh NTB, hingga tokoh agama, pemuka masyarakat, pemuda, ormas hingga tingkat anak-anak sekolah di SMA/SMK,” papar Sitti Rohmi.

Ditambahkan, semua kalangan harus menjadi pusat informasi Zero Waste dan dimulai dari lingkungan masing-masing. Sehingga sampah di NTB tidak lagi menimbulkan masalah, tetapi justru dipandang sebagai potensi yang bermanfaat.

Kementerian LHK menyambut baik semua usulan dari Pemprov NTB dan sejumlah item sudah dianggarkan oleh Kementerian LHK di tahun 2020.

Selanjutnya, akan didiskusikan secara teknis oleh Dinas dan Direktorat jenderal terkait.

 AYA/HmsNTB

 




Kematian Bayi dan Stunting “PR” Besar di NTB

Ketika anak lahir prematur, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah penanganan nutrisi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang selama periode emas 1000 HPK tersebut

MATARAM.lombokjournal.com —   Kematian Bayi dan stunting merupakan salah satu Pekerjaan Rumah (PR) Besar di NTB, dan sangat perlu terus dilakukan edukasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

Namun penanganan bayi prematur dan stunting, tidak hanya kepada Ibu  tapi Juga bagi calon-calon Ibu.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskannnya saat membuka seminar Awam tentang Bayi Prematur, di Aula Rinjani Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi (RSUDP) NTB, Sabtu (16/11) 2019.

Seminar bertema “The Premmies, Infinity Dream: Tidak Sekedar Sintas, Tapi Hidup Berkualitas” itu, dalam rangka peringatan hari premature dunia yang, sekaligus sebagai rangkaian HUT RSUD Provinsi NTB.

Dikatakannya, salah satu Program di NTB adalah Revitalisasi Posyandu. Jika kegiatan penanganan masalah kesehatan dan masalah sosial diintervensi di tingkat Posyandu, harapannya mewujudkan ‘Masyarakat NTB yang Gemilang’.

“Bayi prematur ini harus terus menerus dipantau, karena ada masanya dia harus mengejar sehingga dapat tumbuh menjadi generasi berkualitas yang sama dengan anak normal pada umumnya. Tidak hanya sehat tetapi juga pintar dan cerdas,” ujar wagub.

Wagub sangat mengapresiasi kegiatan digagas di Hari Kesehatan dunia yang bertema “Generasi Sehat, Indonesia Unggul”, untuk mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Provinsi NTB.

Plh. Direktur RSUDP NTB, dr. Agus Rusdhy, SpOG (K) MARS mengungkapkan, setiap tahun di seluruh dunia, sekitar 15 juta bayi terlahir prematur.

Indonesia menempati peringkat ke-5 kelahiran prematur tertinggi di dunia. WHO mencatat ada 675.700 kelahiran prematur di Indonesia.

“WHO mencatat terjadi peningkatan angka kelahiran prematur selama 20 tahun terakhir,” ungkapnya.

Dijelaskan dr. Rusdhy, bayi prematur memiliki banyak tantangan kesehatan setelah lahir. Seperti gangguan pernafasan, peningkatan risiko infeksi, dan peningkatan risiko penyakit tidak menular atau non communicable diseases (NDS) seperti, hipertensi dan diabetes di kemudian hari, atau masalah kesehatan yang lain.

“Salah satu cara mengurangi hal tersebut adalah dengan mengetahui faktor risiko ibu melahirkan anak prematur,” ujarnya.

Dikatakan Rusdhy, anak yang terlahir prematur berisiko memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian khusus karena berdampak pada tumbuh kembangnya, baik dalam jangka pendek ataupun panjang.

Bayi prematur memiliki resiko stunting, sehingga jika salah dalam pengolahan dan pengembangannya, maka pertumbuhannya tidak akan secepat anak normal.

“Perlu juga diingat bahwa masa depan anak tidak hanya ditentukan setelah ia lahir. Masa depan seorang anak dipengaruhi oleh status kesehatan pada 1000 hari pertama, dimulai sejak masih di dalam kandungan ibu (270 hari),” ujarnya.

Ketika anak lahir prematur, salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah penanganan nutrisi untuk mengejar ketinggalan tumbuh kembang selama periode emas 1000 HPK tersebut.

AYA/HmsNTB




Gedung SDN 2 Malaka Diresmikan Pimred Harian KOMPAS Bersama Sekda KLU

“Saya merasa senang melihat anak-anak di sini tetap semangat, walaupun selama ini sekolah mereka rusak. Pagi ini saya menyerahkan bantuan sekolah ini dari pembaca Harian KOMPAS”

PEMENANG.lombokjournal.com – Gedung SDN 2 Malaka di Pemenang, Lombok Utara yang dibangun Yayasan Dana Kemanusian KOMPAS (YDKK) pasca gempa, merupakan kepedulian pembaca Harian KOMPAS terhadap pendidikan di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Ninuk Mardiana Pambudy

Peresmian dan serah terima bangunan gedung sekolah itu, dilakukan Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS, Ninuk Mardiana Pambudy, dan Ketua YDKK, Rusdi Amral kepada Pemda Lombok Utara di Pemenang, Kamis (14/11) 2019..

Sekretaris Daerah Drs. H. Suardi, MH mengawali sambutan mewakili Bupati Lombok Utara mengatakan, pemerintah daerah dan segenap lapisan masyarakat menyampaikan selamat datang di KLU kepada jajaran Haian Kompas.

Gedung SDN 2 Malaka yang diresmikan tersebut, dibangun dari bantuan YDKK. Bentuk komitmen KOMPAS dalam mencerdaskan bangsa, melahirkan generasi bangsa yang cerdas, bermoral dan taat pada pelbagai aturan.

H Suardi

Dikatakan Suardi, wujud peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta didik di antaranya meningkatkan kualitas belajar sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya saing sumber daya manusia.

Sekolah setempat tentunya menjadi dambaan bagi semua pihak untuk menempa dan mencetak anak didik yang bermutu, unggul dan berdaya saing ke depan dengan tetap memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik.

“Kami informasikan, Pemda KLU juga telah menjalin kemitraan dengan inovasi. Alhamdulillah telah memberi andil nyata dalam peningkatan proses dan output pendidikan di daerah ini. SDN 2 Malaka ini menjadi salah satu sekolah dampingan inovasi. Program inovasi adalah program kemitraan yang penting antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia,” terangnya.

Suardi berpesan diresmikannya gedung SDN 2 Malaka itu dapat digunakan secara maksimal untuk meningkatkan prestasi peserta didik, lokus maupun sarana pengembangan kreativitas anak dan potensi diri siswa serta pihak sekolah secara keseluruhan.

Sekda yang dikenal murah senyum ini mengajak semua pihak untuk menjaga dan memelihara gedung sekolah tersebut dengan sebaik-baiknya, agar bisa memberikan manfaat  sebesar-besarnya.

“Semoga amal bapak/ibu para penderma sekalian mendapatkan balasan yang tiada putus dari Allah SWT, Tuhan YME seiring kemanfaatan sekolah ini,” harapnya.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Suardi menutupnya dengan pantun motivasi dari Bupati Lombok Utara yang dibacakannya bagi dewan guru, siswa-siswi dan segenap warga SDN 2 Malaka:

Memetik buah ambillah gula//Jolok ke atas dengan sejajar

Berdiri megah gedung SDN 2 Malaka //Tambahlah semangat dalam belajar.

Sungguh manis buah Pepaya//Berbuah lebat siapa yang punya

Sekian sambutan dari saya//Terima kasih atas perhatiannya”

Harapan, ada fillantropi lain

Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS Ninuk Mardiana Pambudy senang melihat siswa-siswi SDN 2 Malaka yang ceria dan tetap semangat dalam belajar.

“Saya merasa senang melihat anak-anak di sini tetap semangat, walaupun selama ini sekolah mereka rusak. Pagi ini saya menyerahkan bantuan sekolah ini dari pembaca Harian KOMPAS”, ucapnya.

Ninuk menceritakan, ketika gempa terjadi dan melanda Lombok, para pembaca Harian KOMPAS menyumbangkan dana untuk disalurkan ke SDN 2 Malaka.

“Sebelumnya kami juga sudah membangun puskesmas di Pemenang dan telah digunakan sejak bulan Juni lalu. Kami juga telah mendirikan sekolah negeri di Lombok Barat dan Lombok Timur. Jadi, kami sudah mendirikan tiga sekolah dan satu puskesmas,” papar Ninuk di hadapan Sekda KLU dan hadirin.

Pihaknya mendapat informasi dari Sekda KLU, lebih dari 200 unit sekolah rusak dan belum terbangun, khususnya di KLU. Saat ini pihak KOMPAS hanya mampu membantu empat unit bangunan saja di Lombok, sembari berharap adanya filantropi lain yang bersedia membantu.

“Pesan kami mohon sekolah ini dipelihara, karena kita tidak mengenal siapa yang membantu tetapi mereka bersedia menyumbang dengan harapan supaya muncul pemimpin-pemimpin masa depan dari sekolah ini,” tutup Pimred Harian KOMPAS tersebut.

Rangkaian acara dilanjutkan peresmian SDN 2 Malaka ditandai penandatanganan prasasti oleh Sekda Drs. H. Suardi, MH dan Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS Ninuk Mardiana Pambudy, disaksikan oleh Ketua YDKK Rusdi Amral dan Kadis Dikpora Dr. Fauzan, M.Pd.

Kemudian pemberian plakat terima kasih dari Pemda KLU kepada KOMPAS dan YDKK serta pengguntingan pita peresmian sekolah secara bersama disaksikan hadirin.

sta/humaspro




Najwa Shihab Datang, Ajak Masyarakat NTB Gemar Membaca

Di era digital, membaca menjadi elemen penting untuk meningkatkan kemampuan analisis terutama mengenali berita bohong atau hoax

MATARAMlombokjournal..com — Duta Baca Indonesia, Najwa Shihab dihadirkan secara langsung sebagai pembicara. Dalm talk show interaktif yang dilaksanakan di Graha Bhakti Praja, Jumat (15/11) 2019.

Najwa Shihab

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya  Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong masyarakat semakin gemar membaca. Termasuk menumbuhkan minat anak untuk memiliki sikap tersebut.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr.Ir. H. Iswandi, M.Si yang membuka kegiatan tersebut berharap kehadiran Najwa Shihab bisa memberi  motivasi kepada masyarakat NTB untuk gemar membaca.

“Mewujudkan masyarakat NTB Gemilang adalah melalui misi NTB Sehat dan Cerdas. Untuk itu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca akan berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi NTB Gemilang ini,” katanya

Iswandi berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan dan berlanjut dari waktu ke waktu.

“Kami atas nama Gubernur menyampaikan terima kasih dan berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan dari waktu ke waktu. Jangan hanya karena Mbak Nana datang baru diselenggarakan” kata Iswandi.

Najwa Shihab mengatakan, ia sudah banyak berkeliling ke pelosok-pelosok Tanah Air untuk mengajak warga Indonesia gemar membaca.

“Tugas Saya sebagai duta baca Indonesia adalah mengajak orang jatuh cinta pada membaca..” jelasnya diiringi tepuk tangan hadirin.

Menurutnya, generasi muda selaku penerus bangsa menjadi target utama akan budaya gemar membaca.

Pemandu acara “Mata Najwa” ini berharap kegiatan membaca bisa menjadi bagian kehidupan, bahkan bagian dari rutinitas sehari-sehari.

Di era digital, membaca menjadi elemen penting untuk meningkatkan kemampuan analisis terutama mengenali berita bohong atau hoax.

“Ini sangat penting, harus cerdas memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang bohong. Karena maraknya berita hoax tidak hanya di Indonesia, namun hampir di seluruh negara,” ujar Najwa menjelaskan.

Najwa menambahkan, dengan generasi yang gemar membaca akan menghasilkan generasi yang tidak mudah diprovokasi, tidak mudah memaki, dan yang punya hati.

“Mari masukkan jadwal membaca dalam kehidupan sehari-hari. Idealnya minimal 20 menit sehari. Membaca seperti olahraga, semakin sering kita olahraga  semakin kuat. Membaca juga seperti itu. Membaca adalah syarat utama menjadi orang berhasil,” kata Najwa.

Menurutnya, persoalan saat ini adalah kemampuan menghadapi tantangan literasi digital.

“Kita tidak tahu mana yang sampah, mana yang berlian. Karena kita tidak pernah  melatih diri kita, sehingga kita harus bisa membedakan fakta dan hoax” tegasnya.

AYA/HmsNTB




Gubernur Zul  Minta Angkasa Pura  Segera Memasang Plang Perubahan Nama Bandara

DPRD NTB diminta untuk mendukung pergantian nama bandara tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Menhub

MATARAM.lmbokjournal.com – Mwski perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (Bizam), di Kabupaten Lombok Tengah, (NTB) berdasarkan Keputusan Menhub RI nomor 1421 tahun 2018,  namun hingga kini  plank pergangian nama itu tidak terpasang di bandara.

Karena itu, Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah minta PT Angkasa Pura I, Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk segera memasang plang nama Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid.

Permintaan itu muncul setelah adanya surat dari Gubernur Zul ke Ketua DPRD NTB, nomor 550/375/Dishub/2019 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan RI nomor 1421 tahun 2018.

Surat Gubernur itu ditandatangani Dr Zulkieflimansyah tanggal 15 November 2019, tembusan Dirut PT AP I di Jakarta, Bupati Lombok Tengah, Ketua DPRD Loteng, dan General Manager PT Angkasa Pura I, Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid di Praya.

Dalam surat itu, Gubernur Zul menyampaikan, berdasarkan Keputusan Menhub RI nomor 1421 tahun 2018, tentang perubahan nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainudin Abdul Madjid (Bizam), di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Maka untuk pelaksanaan dan tindak lanjut keputusan tersebut, dimohon kepada DPRD NTB untuk mendukung pergantian nama bandara tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Menhub untuk memerintahkan

  1. Memerintahkan pihak Maskapai agar melakukan announcement dengan menyebut nama Bandara Zainuddin Abdul Madjid sesuai keputusan Menhub.
  2. Memerintahkan pihak Angkasa Pura untuk memasang nama Bandar Udara Zainuddin Abdul Madjid di lingkungan bandara.

Terkait surat tersebut, Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda saat dikonfirmasi enggan memberikan keterangan. Begitu juga dengan Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi.

Hanya saja, salah seorang anggota DPRD NTB, dari Fraksi PAN yakni H Najamudin Mustofa mendukung pergantian nama itu. Karena, beliau (Zainuddin Abdul Madjid) merupakan pahlawan nasional dan hampir semua bandar udara di Indonesia menggunakan nama pahlawan nasional setempat.

” Pikiran kami insyaAllah sama dengan saudara dari Dapil Loteng,” cetusnya.

Sementara itu, General Manager PT AP BIL, Nugroho Jati dikonfirmasi juga belum memberikan keterangan resmi.

AYA/HmsNTB




Hj Niken Ajak Kabupaten/Kota Gencarkan Revitalisasi Posyandu

Seluruh anggota PKK dengan Dasawismanya, diajak ikut berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan Posyandu Keluarga

lombokjournal.com —

DOMPU  ;    Tim Penggerak PKK Provinsi NTB melaksanakan program kesehatan sebagai pendukung program pemerintah dalam menangani permasalahan kesehatan melalui Revitalisasi Posyandu.

Hj Niken

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Dompu, Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati.,M.Sc mendorong PKK Kabupaten Dompu untuk menjalankan program ini.

“Kita di PKK ada program kesehatan yaitu, program Hatinya PKK dan program Revitalisasi Posyandu. Saya sangat bangga dengan Kabupaten Dompu karena keberhasilan yang luar biasa dalam menjalankan program pemerintah berkaitan dengan Revitalisasi Posyandu,” kata Hj. Niken saat road show TP-PKK di Desa Bakajaya, Kabupaten Dompu, Jumat (15/11) 2019.

TP-PKK dengan program kesehatannya, mendukung Pemerintah Provinsi NTB dalam merevitalisasi Posyandu menjadi jauh lebih baik dari pada sebelumnya. Tentunya, hal ini akan terlihat sia-sia jika masyarakat tidak memanfaatkan Posyandu tersebut.

TP-PKK di seluruh kabupaten/kota se-NTB diperintahkan untuk mengajak masyarakat datang ke Posyandu dengan rutin.

“Kita yakin, dari Posyandu, Insya Allah akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang penting. Mudah-mudahan tidak ada lagi anak-anak yang stunting dan permasalahan anak lainnya,” kata Bunda Niken, sapaan akrabnya.

Sebagai Bunda PAUD, ia mengingatkan kepada seluruh pengurus Posyandu untuk memperhatikan kesehatan dan perkembangan anak-anak, mengingat anak-anak adalah masa depan bangsa.

Bunda Niken meminta kepada seluruh anggota PKK dengan Dasawismanya, ikut berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan Posyandu Keluarga.

Bunda Niken menutup sambutannya dengan pantun “Musim Kemarau Hujan Dinanti, Jagung Berkembang Dompu Berseri. Buah Pala Buah Kelapa, PKK Jaya, Keluarga Sejahtera”.

AYA/HmsNTB




Kandri, Desa Wisata Di Jateng;  Digagas Tahun 2012, Tahun 2018 Pendapatannya Sudah Rp1,5 Milyar

Tahun 2018 saja mencapai 10 ribu orang khusus yang beli paket,  tahun 2019 sampai bulan Oktober mengalami peningkatan menjadi 11 ribu wisatawan

lombokjournal.com   —

SEMARANG   ;   Kelurahan Kandri, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) disulap menjadi Desa Wisata demi mensejahterakan masyarakat.

Zubaidi

Keberadaan Desa Wisata Kandri yang mulai digagas tahun 2012 ini, tanpa memberatkan pemerintah alias murni dari masyarakat dalam hal ini Pokdarwis Pandanaran.

“Desa wisata ini mulai dibentuk 2012. Tidak ada suport dari pemerintah, Kelurahan hanya mendukung fasilitas umum saja. Modal awal dari dana CSR Pertamina,” ungkap salah seorang Pokdarwis, Zubaidi, Kamis (14/11) 2019.

Zubaidi menceritakan sejarah berdirinya Desa Wisata Kandri. Tahun 2012 awal Penggagasan, tahun 2013 dibuatkan konsep. Pada tahun 2014 mulai berjalan dan mendapatkan manfaat dari keberadaan desa wisata tersebut sebesar Rp 300 juta.

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pendapatan sebesar Rp 500 juta, di tahun 2016 meningkat lagi sebesar Rp 857 juta, tahun 2017 sebesar Rp 1 miliar dan tahun 2018 di angka Rp 1,5 miliar .

Zubaidi memaparkan potensi yang diangkat menjadi Destinasi berpenghasilan tinggi itu yakni manfaatkan sawah masyarakat.

“Sawah ini tadah hujan, tapi pemilik rela menyerahkan ke Pokdarwis untuk dikelola ditanami Jambu, Ubi Kayu ,” kata dia.

Ia memaparkan arah penggunaan uang yang didapat dari pengunjung pola paket tour sebesar Rp 80 ribu per orang. Pokdarwis sendiri menyisihkan Rp 10 ribu untuk peningkatan SDM dan pengembangan spot destinasi.

Kemudian dianggarkan untuk kegiatan promosi, sebesar Rp 5000 untuk para mitra travel.

“Yang paling penting, pemilik lahan diberikan kontribusi supaya sama-sama menikmati hasil pengelolaan lahannya, ditambah lagi, lahannya ini ditanami oleh Pokdarwis,” terangnya.

Disinggung jumlah pengunjung?

Tahun 2018 saja mencapai 10 ribu orang khusus yang beli paket. Pada tahun 2019 sampai bulan Oktober mengalami peningkatan menjadi 11000 wisatawan.

“Kunjungan itu di luar anak-anak TK dan SD untuk langsung melakukan praktek cara bercocok tanam, tanpa cas,” cetusnya.

Yang jelas, Desa Wisata ini dibantuk hanya untuk mengedukasi atau memberikan kesadaran kepada kelompok tani akan manfaat sebuah destinasi.

“Kita rubah dari petani ke wisata dibungkus jadi wisata edukasi pertanian,” tutupnya, sembari menyampaikan melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, Disnakertrans dan OPD lainnya.

AYA




Wakil Dubes Australia dan Bappenas Kunjungi Dukcapil KLU

Dalam mengelola tugas rutin sehari-hari terkait layanan adminduk di Dinas Dukcapil menekankan akselerasi sehingga harus terus-menerus dilakukan

GANGGA.lombokjourrnal.com —    Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH diwakili Asisten I Kawit Sasmita, SH, menyambut ledatangan  Wakil Duta Besar Australia (DHOM) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Kunjungan dengan agenda melihat fokus pelaksanaan pencatatan administrasi dan statistik hayati, program dukungan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia,

Asisten I Kawit Sasmita, SH mengucapkan selamat datang kepada ibu Cristian dari Kedutaan Australia dan rombongan, sembari menyampaikan salam Bupati Lombok Utara yang tidak bisa hadir karena sedang sakit.

Disampaikan Kawit, progres implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat KLU,  sudah cukup cepat. Total rumah rusak ringan, berat dan sedang lebih kurang 76 ribu unit, di luar fasilitas umum (fasum) seperti sekolah, perkantoran, dan rumah sakit.

Proses  pembangunan fasum dan Rumah Tahan Gempa (RTG) menelan anggaran sekitar 9,9 triliun rupiah.

“Itu jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, kami minta dukungan dari Bappenas. Mohon jadi perhatian. Untuk sekolah, alhamdulillah sudah banyak lembaga donor yang mengerjakan. Dalam satu tahun itu baru 10.500 unit RTG. Masih banyak sisa yang belum terbangun,” ungkap mantan Kadis Kominfo ini.

Kawit juga meminta kepada Bapenas agar membantu percepatan layanan kependudukan. Dengan program kependudukan kolaborasi dengan Pemerintah Australia, sudah ada inovasi yang diterapkan Pemda KLU, yaitu Tri in One.

Kepala Dinas Dukcapil KLU Fahri, S.Pd menjelaskan, dalam mengelola tugas rutin sehari-hari terkait layanan adminduk di Dinas Dukcapil menekankan akselerasi sehingga harus terus-menerus dilakukan.

Dikatakannya, walaupun ia menjabat di Disdukcapil baru beberapa bulan, namun ia bisa melakukan percepatan inovasi dan nilai tambah meski dengan fasilitas terbatas  lantaran Lombok Utara terdampak bencana gempa bumi 2018.

“Maka kami ingin dokumen ini dibuat secara digital. Kami berusaha untuk tidak menyibukkan masyarakat, sehingga kami membuat 3 dokumen keluarga yang disebut Tri in One. Inovasi ini juga berkat kerjasama dengan KOMMPAK dan LPA,” kata mantan Camat Pemenang itu.

Pendamping Program, Dedi Eriawan menyampaikan, beberapa kegiatan yang dilakukan pihaknya di lapangan terkait implementasi pencatatan administrasi dan statistik hayati di 9 desa binaan yang tersebar di dua Kecamatan, yaitu 8 desa di Kecamatan Bayan dan 1 desa di Kecamatan Pemenang (Desa Malaka).

“Sembilan desa sudah melakukan kegiatan penguatan pokja adminduk khusus masyarakat yang jauh dari jangkauan,” paparnya.

Menurut Eriawan, tujuan dari penguatan itu untuk mempermudah masyarakat memperoleh adminduk, bahkan pihaknya juga membuat kutipan akta perkawinan.

Selain penguatan, ia juga melakukan advokasi terhadap pemerintah Desa melalui Dana Desa (DD) agar mengalokasikan anggaran untuk layanan adminduk.

Lebih detail dipaparkannya, pihaknya juga melakukan Musrenbang khusus perempuan dan lansia. Dari musrenbang itu, Pemerintah Desa juga melibatkan perempuan menjadi tim penggagas dari tim 11 dalam rangka mempermudah mendapat anggaran di Desa.

sta/humaspro




Gubernur NTB Terima DIPA Dan TKDD, Presiden; Rakyat Merasakan Atau Tidak Dari Belanja itu?

Harus dipastikan bahwa anggaran dibelanjakan untuk barang berkualitas baik dan dikucurkan untuk program yang juga berjalan dengan kualitas yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;     Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2020 dari Presiden Joko Widodo, Kamis (14/11) 2019, di Istana Negara, Jakarta.

DIPA dan TKDD juga diserahkan kepada Kementerian dan lembaga dan gubernur se-Indonesia.

Setelah penyerahan,, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk bersegera merealisasikan belanja negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah.

Presiden mengingatkan,  belanja negara tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, pola lama biasa ditemuinya acap kali hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.

“Karena yang dulu itu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu?” ujarnya saat memberikan pengarahan.

Presiden menekankan, saat ini yang juga tak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa anggaran dibelanjakan untuk barang berkualitas baik dan dikucurkan untuk program yang juga berjalan dengan kualitas yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jangan hanya sent yang diurus, tapi (juga memastikan) delivered. Artinya apa? Menteri, kepala-kepala lembaga, gubernur, dan wali kota pastikan bahwa bukan hanya realisasi belanjanya yang habis, tapi dapat barangnya, dan rakyat dapat manfaatnya. Itu yang paling penting,” tuturnya.

Kepala Negara juga menekankan, pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk terus meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan.

Namun, peningkatan penerimaan tersebut hendaknya juga diikuti dengan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas.

“Berkali-kali saya sampaikan, memang kita penting collect more, tapi spend better juga harus itu. Fokus dan harus lebih baik,” tandasnya.

AYA/HmsNTB

 




Bunda Niken; Generasi Pengganti Kita, Mereka Sekarang Masih Di PAUD

Mayoritas anggota PKK tidak pernah mendapat pendidikan PAUD, karena itu  selalu mendorong orang tua yang memiliki anak agar memberikan pendidikan tingkat PAUD

lombokjournal.com —

KOTA BIMA   :   Seluruh pengurus dan anggota TP-PKK se-NTB sangat memperhatikan pendidikan anak melalui PAUD, karena menyadari , betapa pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Hj Niken

Hal itu dikatakan  Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, M.Sc dalam kunjungannya TP-PKK Provinsi NTB di Lapangan Rabadompu Timu, Kota Bima, Kamis (14/11) 2019.

“Pokja PKK sangat memperhatikan masalah PAUD, kita tahu punya generasi yang akan menggantikan kita. Mereka sekarang ini masih di PAUD,” kata Hj. Niken

Bunda Niken, sapaan akrabnya, menyampaikan sebuah hasil penelitian yang membuktikan,  investasi pendidikan pada usia dini jauh lebih efektif dibandingkan dengan pendidikan usia yang selanjutnya.

“Jadi, kita mendidik anak mulai dari PAUD dengan benar, insyaallah disitulah kita sedang menyiapkan manusia-manusia baru yang jauh lebih baik daripada kita, yang akan menggantikan kita,” ujar Bunda Niken yang juga menjabat sebagai Bunda PAUD.

Ia mengungkapkan, mayoritas anggotanya tidak pernah mendapat pendidikan PAUD. Kkarena itu, ia selalu mendorong orang tua yang memiliki anak agar memberikan pendidikan tingkat PAUD.

Selain pendidikan, makanan tambahan berupa menu-menu yang bergizi dan berprotein tinggi, agar tumbuh kembang anak berjalan dengan baik.

“Anak-anak juga harus dilihat kondisinya, apakah ada yang stunting, apakah ada yang bermasalah dengan perkembangannya. Dan juga yang penting adalah bahwa di PAUD lah kita memberikan Makanan Tambahan,” terang Bunda PAUD ini.

Ia meminta kelompok kerja PKK yang bertugas untuk mencari menu-menu yang menarik untuk anak-anak, namun memiliki gizi serta protein tinggi.

“Kita galakkan lagi konsumsi ikan untuk anak-anak kita, karena gizi yang terdapat pada ikan sangat baik untuk anak-anak. Nanti PMT (Pemenuhan Makanan Tambahan) untuk ibu-ibu PKK harus tau menu-menu ikan yang menarik,” tuturnya.

Ketua TP-PKK Kota Bima, Hj. Ellya H. M. Lutfi melaporkan, PKK Kota Bima mendorong seluruh anggotanya untuk mendukung segala bentuk program pemerintah, utamanya program unggulan.

“Kami menyampaikan kepada ibu Ketua PKK NTB bahwa PKK Kota Bima sekarang memproritaskan stunting dan Zero Waste serta PAUD berkualitas melalu program PAUD holistik,” kata Hj. Ellya.

Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan yang hadir dalam acara tersebut mengapresiasi kegiatan ini, ia berharap aktivitas dari PKK terus ditingkatkan. Karena PKK membantu tugas seluruh stakeholder pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

AYA/HmsNTB