“Saya  yakin Lombok, Mandalika NTB siap menjadi tuan rumah yang baik buat  kegiatan internasional”

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Zulkieflimansyah angkat bicara terkait pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainudin Amali, yang menyatakan kemungkinan memindahkan lokasi MotoGP Indonesia tahun 2021 ke Jawa Timur.

Menpora menyatakan itu, karena Kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika dinilai belum memenuhi kriteria untuk ajang Moto GP.

Namun Gubernur Zul yakin bahwa Menpora tidak mengatakan itu. Sebab kabar itu baru beredar di media sosial.

“Soal Moto GP pertama kita jangan sering bikin gaduh dulu sekarang dengan media sosial yang cepat sekali menyebar kabar yang belum tentu kebenarannya. Saya sudah cek  ke Menpora, saya yakin dia gak mungkin ngomong begitu,” ujar Gubernur Zul, Selasa,(05/11) 2019.

Menurutnya, jika pihaknya sudah diberitahu oleh pihak ITDC jika kesiapan pembangunan sircuit sudah hampir 100 persen.

“Kan beberapa waktu lalu Ceo MotoGP Dorna sudah langsung mengecek Lokasi di Mandalika dan kita ketahui jika kunjungn tersebut sangat memuaskan bagi Ceo tersebut,” jelasnya.

Dengan adanya pernyataan dari Menpora tersebut membuat kita berfikir Positif ke depan.

“Mudah-muhadan  jadi nilai  positif saja dan membuat kita semangat dan tidak main-main dalam pembangunan KEK, karena bukan hanya dipindahkan ke Jawa Timur kalau kita belum siap betul, bisa saja dipindah bukan di Indonesia lagi penyelenggaranya, kan tidak mungki ada even organaizer (EO ) yang mau menyelenggarakan kegiatan jika di tempat yang tidak menyenangkan bagi mereka,” ujarnya.

Hingga saat ini Gubernur NTB yakin jika Moto GP bisa dilaksanakan di Mandalika.

“Saya  yakin Lombok, Mandlika NTB siap menjadi tuan rumah yang baik buat  kegiatan internasional,” katanya.

AYA

“PBI naik menjadi Rp42.000, tapi dibayar oleh pemerintah. Begitu dengan pemda untuk peserta yang didaftarkan oleh pemda. Jumlahnya hampir setengah yang didampingi oleh pemerintah”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ; Bagi peserta Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU ) dan peserta bukan pekerja diberi peluang untuk pindah kelas iuran BPJS Kesehatan.

Hal itu disampaikan Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan BPJS Pusat, Andi Afdal Abdullah mengatakan, peluang itu diberikan sebagai upaya menekan beban masyarakat yang tergolong tak mampu.

“Jadi kalau kita miskin kelas tiga Rp 42.000 tidak mampu, ada kuota penerima bantuan iuran kalau betul betul tidak mampu. Agar supaya sistem ini bisa berjalan dengan baik,” katanya dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta, Minggu (17/11) 2019.

Bagi peserta PBPU yang merasa keberatan dan memang tidak mampu, bisa mengajukan diri sebegai peserta bantuan iuran (PBI). Caranya adalah dengan mengurus surat keterangan miskin yang diajukan ke Dinas sosial.

Adapun kuota pemerintah dalam membiayai PBI di luar dari kewajiban sebagai pemberi kerja yakni mencapai 96,8 juta melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara 37,3 juta dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

“PBI naik menjadi Rp42.000, tapi dibayar oleh pemerintah. Begitu dengan pemda untuk peserta yang didaftarkan oleh pemda. Jumlahnya hampir setengah yang didampingi oleh pemerintah,” jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan demikian, kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen mulai berlaku 1 Januari 2020.

Kenaikan iuran bagi Peserta PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan Peserta BP (Bukan Pekerja) yaitu sebesar:

42. Rp 42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III
43. Rp 110.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II
44. Rp 160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

Rr (Sumber: Merdeka.com)

Substansi pelayanan itu bukan hanya dari cara saja. Tetapi dari kata dan hati pun ketika kita melayani orang dengan baik, maka hasilnya pun akan baik

TANJUNG.lombokjournal.com —  30 orang OPD lingkup Pemda KLU mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Hotel Mina, Senin (4/11) 2019.

Bimtek yang dihelat selama dua hari itu, diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Bagian Pemerintahan Setda KLU.

Dalam bimtek itu didatangkan dua orang narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Sondang Lumban Gaol Kepala Seksi Wilayah IV B, Direktorat PEIPD Direktorat Jenderal Bina Bangda Kemendagri. Dan Azwar Yusuf Tenaga Ahli Perencanaan Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bangda Kemendagri.

“Selamat datang bapak/ibu dari Kementerian Dalam Negeri, semoga merasa nyaman berada di sini (Kabupaten Lombok Utara-red),” sapa Bupati Najmul pada tamunya sebelum membuka bimtek

Bupati Najmul Akhyar mengatakan,  acara bimtek memiliki arti sangat penting, karena menyangkut cara pemerintah memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Menurutnya, perspektif berpikir aparatur birokrasi, birokrat adalah pelayan bagi masyarakat yang  memberikan amanah kepada para aparatur birokrasi.

“Siapa pun kita, adalah pelayan bagi manyarakat. Sehingga kewajiban kita adalah melayani dengan baik dan hak mereka adalah untuk mendapatkan pelayanan yang baik,” kata bupati.

Bupati memaparkan, sejak awal ketika amanah menakhodai Lombok Utara diberikan kepada dirinya, ia menginginkan setiap kantor yang melayani masyarakat di KLU hendaknya menjadi rumah solusi bagi masyarakat yang datang.

Sekjen Apkasi ini, mengatakan, di setiap kantor itu harus disiapkan resepsionis yang ramah, murah senyum, tidak judes, sehingga masyarakat merasa nyaman.

“Saya ingin Bimtek ini menjadi penyegaran terhadap apa yang kami sampaikan sejak awal. Bahkan dulu kami pernah melakukan pelatihan di salah satu hotel untuk resepsionis supaya suasana di kantor itu tidak beda dengan suasana di hotel dalam soal pelayanan,” tutur bupati.

Menurutnya, jika ada resepsionis yang tidak bisa senyum maka tempatkan dia di depan komputer saja.

Aparatur birokrasi KLU harus melaksanakan ketentuan terkait pelayanan minimal, di mana masyarakat Lombok Utara mendapat pelayanan dasar.

“Sebelum gempa kita sudah mencoba menerapkan pojok menyusui bagi ibu-ibu yang menyusui. Kamu berharap bimtek ini tidak hanya bersitat normatif saja, tetapi mesti yang bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat,” pesannya kepada peserta bimtek.

Substansi pelayanan itu bukan hanya dari cara saja. Tetapi dari kata dan hati pun ketika kita melayani orang dengan baik, maka hasilnya pun akan baik

“Sekali lagi saya ingin inovasi-inovasi di setiap OPD,” tegas Najmul mengakhiri sambutan.

Ketua panitia penyelenggara yang juga Kepala Bagian Pemerintahan Setda KLU, H. Rubain, S.Sos, M.Si di hadapan Bupati Najmul melaporkan, penyelenggaran bimbingan teknis penerapan SPM tersebut didasari UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018, Permendagri nomor 100 tahun 2018, Peraturan Bupati Lombok Utara nomor 48 tahun 2018 tentang Penjabaran APBD tahun 2019.

Mantan Sekdis Dukcapil KLU ini menyamppaikan, tujuan dari bimtek tersebut menyosialisasikan dasar-dasar SPM di Pemerintah Daerah KLU. Serta memahami teknis penyusunan rencana pelaksanaaan pelayanan dasar terhadap pelayanan di KLU.

Sekaligus mengoptimalkan upaya-upaya pemerintah daerah dalam pelakasanaan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

sta/humaspro

“TPA Kebon Kongok ke depan, akan menjadi pusat industri daur ulang sampah. Itu yang penting dan harus kita lakukan juga”

MATARAM.lombokjournal.com —

Apel penutupan operasi penanggulangan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat,  berlangsung Senin (04/11) 2019.

Pemerintah Provinsi NTB menggelar apel yang dipimpin Penjabat Sekretaris daerah (Pj. Sekda) NTB Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si itu, menandakan seluruh proses pemadaman kebakaran di TPA Kebon Kongok telah berakhir.

“Alhamdulillah, dari target waktu yang ditetapkan yaitu 15 hari operasi, namun sudah selesai dalam 12 hari saja. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, juga kepada pihak Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat, sehingga kita dapat menuntaskan satu persoalan bencana ini,” kata Iswandi, Senin (4/11).

Dikatakan, kebakaran TPA Kebon Kongok menghabiskan tenaga dan pikiran. Bahkan ratusan juta uang Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB digelontorkan untuk memadamkan api tersebut.

“Dalam operasi ini, kita telah menghabiskan biaya sekitar Rp 750 juta untuk mengatasi kebakaran TPA sampai tuntas,” ujar Mantan Kepala BPKAD Provinsi itu.

Menurut Iswandi, semua pihak harus menjadkan pelajaran berharga dari peristiwa kebakaran yang telah terjadi. Ditekankan,  jangan sampai hal serupa terjadi lagi. Mengingat, setiap kebakaran akan terus membutuhkan biaya yang makin besar.

Biaya tersebut, bisa diminalisir dan dialihkan untuk hal-hal lainnya. Syaratnya, tentu saja mengantisipasi kebakaran serupa.

“Kita bersyukur, tidak ada korban jiwa, namun ini merupakan pelajaran berharga bagi kita semua. Kita semakin menyadari bahwa memilah sampah agar tidak menimbulkan musibah, menjadi sangat penting dilaksanakan,” ucapnya.

Sebagai daerah yang rawan bencana, kata Iswandi, kebakaran seperti TPA sama sekali tidak diharapkan terulang kembali.

Ke depan TPA Kebon Kongok akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Terutama untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal yang harus dijadikan perhatian juga, jumlah sampah yang dibawa ke TPA bisa semakin berkurang.

Apalagi saat ini sudah semakin berkembang pemilahan sampah dari rumah tangga. Program Zero Waste juga semakin dikenal masyarakat untuk menyadarkan bahwa sampah bisa menjadi masalah atau berkah, tergantung dari cara pengelolaannya.

Dalam kesempatan tersebut, tidak lupa pula Iswandi memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang berjibaku memadamkan api siang dan malam.

“Kepada seluruh tim, disampaikan terima kasih atas kerjasama yang sudah dilakukan sehingga upaya pemadaman lebih cepat tuntas dari waktu yang telah ditargetkan,” ujarnya.

Apel penutupan dihadiri seluruh tim pelaksana operasi dari Tagana, pemadam kebakaan dan staf BPBD, Dinas LHK dan dinas terkait lainnya.

“TPA Kebon Kongok ke depan, akan menjadi pusat industri daur ulang sampah. Itu yang penting dan harus kita lakukan juga,” tutup Iswandi.

Sebelumnya, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah sempat meninjau langsung TPA Regional Kebon Kongok. Gubernur menginstruksikan agar penanganan kebakaran bisa dipercepat.

“Saya minta penanganan kebakaran ini bisa dipercepat yaitu cukup 15 hari  saja, dengan penambahan alat-alat berat dan tenaga di lapangan,” pinta gubernur pada tanggal 20 Oktober lalu.

Gubernur juga memberikan deadline waktu 15 hari lagi saat berada di lokasi. Namun, petugas berhasil memadamkan api lebih cepat dari target yang diberikan gubernur.

Luas area tumpukan sampah TPA Regional Kebon Kongok sekitar 5 hektare. Luas lahan yang terbakar lebih dari 4 hektare.

Terbakarnya lahan TPA ini menyebabkan pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Lobar sempat terganggu.

AYA/HmsNTB

“Sumber dana tidak ada masalah, segera akan ditangani”

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com —  Penjabat Sekretaris daerah (Pj. Sekda) Provinsi NTB, Dr Ir. H. Iswandi terjun ke lokasi jalan Pusuk yang rusak di Dusun Bentek, Desa Pemenang Barat, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin (04/11) 2019.

Seperti ramai diberitakan, kondisi jlan di Pusuk, Lombok Utara saat ini semakin parah setelah rusak akibat longsor tahun lalu.

Iswandi memastikan, Pemprov NTB akan segera memperbaiki bahu jalan atau talud di KM 17,2 Jalan Provinsi jurusan Rembiga – Pemenang itu.

“Jalan yang rusak karena longsor sejak gempa tahun lalu segera ditangani,” kata Iswandi di sela-sela meninjau lokasi.

Langkah sigap perbaikan jalan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemprov Tidak perlu menunggu tahun anggaran berikutnya.

Karena dikhawatirkan, bila terlambat ditangani bisa memakan korban jiwa.

Menurut Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB ini, penanganan perlu disegerakan karena musim hujan juga akan segera tiba. Apabila dibiarkan, kerusakan bisa merembet dan semakin parah.

“Tidak tunggu sampai tahun depan. Secepatnya diperbaiki,” ucap Iswandi.

Terkait dengan sumber dana, tidak perlu dikhawatirkan. Banyak cara untuk mensiasati biaya perbaikan jalan tersebut.

“Sumber dana tidak ada masalah, segera akan ditangani,” kata mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini.

Saat ini, pihaknya prioritaskan keselamatan para pengendara. Pemerintah ingin memastikan tidak ada kecelakaan yang terjadi.

Mengingat, jalur tersebut cukup padat kendaraan sehingga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Berbagai langkah telah dilakukan untuk penanganan saat ini. Di antaranya, Pemprov menyiapkan posko pengamanan, barikade dan petugas Pol-PP di sekitar lokasi.

“Petugas di sekitar lokasi mengatur lalu lintas untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan,” terangnya.

Selain melakukan langkah jangka pendek, upaya jangka panjang tetap menjadi prioritas.

“Selanjutnya dilakukan penyelesaian secara fisik, itu akan dituntaskan oleh Dinas PUPR. Penyiapan rencana secara teknis dan anggarannya akan dputuskan besok,” ucap Iswandi.

Dalam inspeksi tersebut, Pj. Sekda NTB didampingi, Kabid Binamarga, Sekretaris Dinas PU, Ahmadi. Kepala Balai Pemeliharaan Jalan, Syarifuddin dan Kepala Biro AP, Sadimin.

AYA/HmsNTB

“Ternyata belum siap adanya lembaga BPJPH ini”

MATARAM.lombokjournal.com —  Sertifikasi halal kini tidak lagi menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi akan diambil alih oleh Kementerian Agama melalui Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang akan dimulai pada 17 Oktober 2019.

Pengalihan kewenangan itu sesuai dengan amanat UU No 33 Tahun 2014 tentang  Jaminan Produk Halal (JPH).

Namun hingga kini, Majelis Ulama Indonseia (MUI) NTB masih mengelola sertifikasi Halal untuk produk UKM, obat-obatan,makanan hingga Kosmetik.

“Kita sampai saat ini di provinsi masih mengelola sertifikasi halal tersebut, mungkin karena di tingkat provinsi belum terbentuk BPJPH,” ujar Ketua MUI NTB Prof. dr.Syaiful Muslim,  Senin (04/11) 2019 di kantor Gubernur NTB.

Syaiful Muslim menegaskan, belum adanya  lembaga BPJPH di bentuk, karenan belum diketahui BPJPH di NTB akan berbentuk UPT atau dalam bentuk bidang.

“Hingga saat ini masih MUI yang mengelola sampai badan BPJPH itu dibentuk,” terangnya.

Ditegaskan Syaiful, meskipun ke depan MUI tidak lagi mengeluarkan sertifikasi Halal, tapi peran MUI untuk menyatakan suatu prodak itu halal tetap tidak bisa di ganggu gugat.

“Yang mengeluarkan sertifikat halal itu nanti dari BPJPH, kan tetapi untuk menyatakan produk itu halal tetap dari MUI,” ujarnya.

Syaiful menambahkan, jika tugas dari BPJPH  nantinya itu tidak hanya memberikan sertifiikasi halal untuk bahan makanan,obat atau kosmetik saja,  melainkan bisa memberikan sertifikasi untuk Hotel atau bahkan Rumah sakit berbasis syariah.

BPJPH itu sendiri belum terbentuk sampai sekarang, padahal sudah harus terbentuk per tanggal 17 Oktober itu.

“Ternyata belum siap adanya lembaga BPJPH ini,” ungkap prof Syaiful Muslim.

Karena dikelola oleh sebuah badan pemerintah, mungkin UMKM tidak bayar.  Artinya terpusat pada suatu lembaga yangg sudah dibentuk oleh pemerintah .

“Jadi kita bersyukurlah jadi apa pun yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Kalo tidak halal harus dibunyikan tidak halal. Jadi itu sudah membuat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, itu tergambar dari status Halalnya.                Jadi itu menguntungkan kita umat Islam,  kita terpelihara makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari,” kata Syaiful Muslim.

AYA

Masalah kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri merupakan hal yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com —  Dalam masalah kesehatan jiwa, penting keluarga menjadi tempat pertama dalam proteksi dan pencegahan dini.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan itu, pada acara puncak Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2019 yang berlangsung pada kegiatan Inspiratif Expo Dinas Kominfotik bertempat, di Jalan Udayana Mataram, Minggu (03/11) 2019 pagi.

Dengan mengusung tema “Promosi Kesehatan Jiwa dan Pencegahan Bunuh Diri” (Mental Health Promotion and Suicide Prevention) kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat sambil mengikuti kegiatan Car Free Day.

“Ke depan, keluarga-keluarga di NTB ini adalah keluarga yang harmonis, anak-anaknya kalau mau curhat jangan sama orang lain, tetapi yang pertama adalah sama ibunya, bapaknya dan orang terdekatnya,” jelas Umi Rohmi.

Umi Rohmi menambahkan, komunikasi dalam keluarga harus dapat terjalin dengan baik. Selain itu, ia juga mengimbau supaya edukasi bagi anak-anak ke depan harus lebih ditingkatkan.

“Kunci utamanya adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, keluarga yang tau bagaimana cara membawa anaknya menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang bisa menatap masa depannya,” sambungnya.

Umi Rohmi mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengakhiri kasus pemasungan yang masih terjadi di NTB.

Program revitalisasi posyandu juga diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat terkait masalah kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga diharapkan dapat memberi kontribusi yang signifikan.

“Mari kita bersemangat untuk bagaimana ke depan, jumlah masyarakat NTB yang terkena gangguan jiwa semakin turun, kemudian pasung juga kita ingin berantas di NTB ini,” harapnya.

Direktur RSJ Mutiara Sukma, Dr. Evi Kustini Somawijaya, MM, menyampaikan, masalah kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri merupakan hal yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Berbagai kegiatan juga dilakukan dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini, di antaranya pelayanan kesehatan jiwa, workshop, pameran hasil karya dari rehabilitan atau kelompok swabantu binaan Puskesmas dari wilayah Mataram dan juga aneka lomba.

“Kami melakukan sosialisasi pencegahan bunuh diri pada beberapa kegiatan hari kesehatan jiwa sedunia ini,” ungkap Evi.

Sama halnya dengan Wakil Gubernur, Evi juga berharap sinergi dalam mengatasi kesehatan jiwa dan pencegahan bunuh diri juga dapat terus terjalin.

“Harus ada kerja sama yang baik antar lintas sektor untuk mengatasi kasus bunuh diri, khususnya di NTB,” tutupnya.

AYA/HmsNTB

It is uromexil forte pro ženy very important to keep in mind that these supplements are not FDA-approved for THC detoxing.

Syarikat Islam ingin kembali fokus menangani pemberdayaan ekonomi masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri acara pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Syarikat Islam NTB dan Pelantikan Pengurus Pimpinan Wilayah Wanita Syarikat Islam NTB yang berlangsung di Aula Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Minggu (3/11) 2019.

Dikatakan gubernur, acara yang memiliki tema “Kebangkitan Ekonomi Umat, Sebuah Keniscayaan Sejarah” ini relevan sekali dengan kondisi saat ini.

Karena sektor ekonomi harus sama-sama diperjuangkan untuk mencapai kemakmuran dan keadilan.

“Setelah ekonomi mantap, maka Insya Allah akan disapa oleh keadilan. Perjuangan bapak ibu di sini sungguh luar biasa hebatnya, saya juga mengucapkan terimakasih atas kehadiran pak Ketua di NTB”, katanya.

Gubernur  berharap dengan adanya Syarikat Islam yang telah dideklarasikan di NTB, dapat mendistribusikan harapan lebih baik di daerah ini, di tingkat nasional bahkan tingkat dunia.

Ketua Umum DPP Syarikat Islam Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H hadir secara langsung untuk melantik para Pengurus Pimpinan Wilayah Syarikat Islam dan Pengurus Pimpinan Wilayah Wanita Syarikat Islam NTB.

Hamdan mengatakan, untuk membangun bangsa yang kuat, maka kekuatan ekonomi rakyat juga harus dibangun, sehingga Syarikat Islam ingin kembali fokus menangani pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketua Panitia, Lalu Pujo Basuki Rahmat saat menyampaikan laporannya mengatakan, Syarikat Islam bisa  dikatakan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan pertama yang terbentuk sebelum Indonesia merdeka.

Ia mengatakan, Syarikat Islam NTB ingin menjalankan programnya dengan baik.

AYA/HmsNTB

Pencapaian itu merupakan hasil sinergi kinerja tim kehumasan bersama pewarta dan stakeholders lainnya

lombokjournal.com —

BALI    ;    Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Lombok Utara meraih penghargaan Silver Winner Kategori Kepala Bagian Humas Kabupaten pada ajang Insan Public Relations Indonesia (IPRI) 2019.

Penghargaan itu diterima dalam The 5th JAMPIRO (Jambore Public Relations Indonesia) yang dihelat di Sanur Denpasar Bali (31/10) 2019. Senior Public Relations Indonesia sekaligus Founder abd Director EGA Briefings Elizabeth Goenawan Ananto yang kangsung menyerahkan penghargaan itu.

Apresiasi Jambore PR Indonesia merupakan event tahunan, bertujuan melahirkan para praktisi PR terbaik. Dan meneruskan generasi PR berkualitas dengan mengapresiasi peran dan kinerja insan kehumasan Indonesia, melalui proses penilaian dan presentasi komprehensif dalam menunaikan fungsi public relations dan komunikasi publik.

Selain penyampaian program dan kegiatan sebagai corong pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat.

Founder dan CEO PR Indonesia Group, Asmono Wikan mengatakan, humas berperan penting dengan menunaikan peran komunikasi publik dalam suatu lembaga dan instansi.

Melalui penghargaan tersebut pihaknya ingin menjadi bagian dari katalisator bagi humas pemerintah maupun public relations hingga berfungsi strategis dengan memanajemen instansinya masing-masing.

“Kami ingin Humas pemerintah tidak sekadar menjadi tenaga praktikal yang sangat teknis. Namun harus pula menyampaikan pesan dan visi pemerintah dalam membangun negeri sehingga terwujud harmonisasi,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan runutan penilaian penjurian hingga seorang praktisi humas atau public relations terpilih sebagai nominator.

Diawali dengan fase pengajuan portofolio kehumasan hingga tanggal 2 Oktober. Kemudian presentasi di hadapan para panelis Pakar Public Relations Indonesia pada tanggal 14 oktober 2019 di Jakarta, hingga penyampaian undangan penganugerahan awarding Insan PR Indonesia tanggal 31 Oktober 2019.

Pemberian penganugerahan IPRI itu didahului dengan workshop Public Relations 29-30 Oktober 2019, menghadirkan narasumber para Pakar PR terkemuka Indonesia dalam kegiatan bertajuk Harmoni Komunikasi untuk Negeri.

Hasil sinergi kinerja tim

“Penghargaan itu merupakan tuah dari proses,” kata Mujaddid Muhas, M.A, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU,  saat dikonfirmasi usai menerima tropi dan piagam Silver Winner IPRI 2019

Pencapaian itu merupakan hasil sinergi kinerja tim kehumasan bersama pewarta dan stakeholders lainnya.

Atas keberhasilan itu, Mujaddid  menyampaikan terima kasih yang tulus kepada segenap pihak yang turut andil dalam interaksi serta manajemen program kegiatan kehumasan.

Menurutnya, upaya yang dilakukan Bagian Humas dan Protokol di antaranya mendiseminasi pemberitaan dan komunikasi secara kontinyu. Sebagai bentuk tanggungjawab dengan menyampaikan sejumlah program, kegiatan, dan kebijakan agar dapat tersampaikan dan dapat diketahui masyarakat.

Ditambahkannya, selama ini Bagian Humas dan Protokol menyebarluaskan berbagai kegiatan pemda melalui pelbagai media seperti media cetak, elektronik, online, media sosial maupun media ruang publik, termasuk di dalamnya membangun relasi dengan pewarta media.

Di samping itu, pihaknya senantiasa berupaya merawat dan menjalankan pendulum tupoksi mandat secara profesional dan semangkus-sangkil mungkin, melalui pelaksanaan kebijakan pimpinan daerah, aspirasi atau saran para pewarta serta usulan dari korsa kehumasan di internal Humas dan Protokol KLU.

“Terima kasih pimpinan daerah, terima kasih para kadis dan jajarannya. Terima kasih rekan-rekan pewarta dan semua stakeholder atas interaksi dan sinerginya sehingga bisa sampai pada pencapaian demikian,” tuturnya.

Acara berlangsung khidmat dan meriah, ditandai hiburan pentas seni. Puncak acara pengumuman pemenang IPRI 2019 dalam berbagai kategori, yaitu Kategori Vice President, GM, dan Manajer.

Ada pula Kategori Kabiro Humas, Kabag Humas, Kasubag Humas, serta Kategori Most Popular in Social Media, Rookie Star dan Icon PR Indonesia.

Pada bulan Agustus 2019 di Tangerang Banten, Humaspro Setda KLU juga menerima tropi dan penghargaan dalam dua kategori, yaitu Best Leader Supporting PR and Communications, dan Terpopuler di Media Online 2019.

djn/humaspro

Di era digital ini, peran memproduksi dan menyebarkan informasi tidak lagi hanya menjadi milik dan tugas pewarta atau pemilik media dan pemerintah saja

MATARAM.lombokjournal.com —  Para pemenang Lomba pada ajang  Anugerah Duta Informasi tahun 2019 bertajuk ekonomi kreatif dan Zero Waste dibanjiri hadiah uang, sertifikat penghargaan, lapangan kerja hingga rumah.

Anugerah Duta informasi 2019 yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Didkominffotik) Provinsi NTB tersebut, mendapat dukungan penuh dari media dan sejumlah lembaga partner lainnya.

Dalam sebulan terakhir Didkominffotik telah berkolaborasi menggelar 4 kategori lomba karya jurnalistik dan entertaiment. Dari lomba itu, lahir 16 orang juara dengan talenta-talenta berbakat di bidang informasi, komunikasi dan media.

Di antaranya,  6 Pemenang  Akademi Presenter  yang diinisiasi Inews TV Grup bekerja sama dengan KPID NTB, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB dan  Arief Foundation & Dasa Graha Group.

Lomba ini sebelumnya diikuti oleh 71 peserta yang mendaftar dari seluruh Kabupaten Kota Se NTB.

Kemudian,  9 pemenang Lomba Video pendek atau Vlog, Phonegraf dan Lomba Poster bertajuk ekonomi kreatif, Zero Waste dan berbagai keunggulan tentang NTB. Lomba ini diikuti 200 peserta yang mendaftar dan mengirimkan hasil karyanya kepada panitya.

Disamping hadiah untuk pemenang lomba, Gubernur Zulkieflimansyah juga menyerahkan penghargaan kepada seniman Perupa Ramah IT.

Para juara, selain menerima hadiah uang dan piagam penghargaan, juga mendapatkan voucher uang muka pembelian rumah dari Owner Arus Fondation dan Dasa Graha Group, Dr.(Hc).H.Muhammad Rusni.

Di antaranya, kepada juara 1 pemenang lomba Akademi Presenter diberi hadiah uang tunai Rp.1,5 juta dan Voucher uang muka rumah senilai Rp.30 juta.

Kemudian juara 2, uang tunai Rp.1 juta ditambah voucher uang muka rumah Rp.25 juta rupiah. Juara 3 diberi hadiah uang tunai  Rp.750 ribu ditambah voucher uang muka rumah Rp.20 juta. Serta pemenang 4 hingga pemenang 6 diberi hadiah uang tunai masing-masing Rp.500 ribu ditambah voucher uang muka rumah masing-masing Rp.15 juta dan Rp. 10 juta.

Dan bagi pemenang yang berminat menjadi presenter  di media TV maka INewstv group, membuka kesempatan bagi mereka untuk langsung diterima menjadi karyawan/presenter.

Berbeda dengan pemenang Akademi Presenter, Para pemenang Lomba Vlog, Phonegrafi, Poster dan Seniman Perupa Ramah IT, hanya dibanjiri uang Pembinaan dari Diskominfotik masing-masing sebesar Rp.2,5 juta ditambah voucher uang muka rumah dari Arief Fondation & Dasa Graha Groups masing-masing senilai Rp. 5 juta.

Pentingnya informasi dan literasi media

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr.Ir. H.Iswandi, M.Si mewakili Gubernur NTB, Dr.H.Zulkieflimansyah dalam sambutannya saat penyerahan hadiah di hotel Lombok Astoria Mataram, Jumat (01/11) 2019,  menegaskan, pentingnya informasi dan literasi media dalam semua aspek kehidupan.

Ia mengajak masyarakat untuk menguasai informasi dari berbagai aspek. Sehingga dapat mengikuti perkembangan dunia.

“Masyarakat kita butuh ketersediaan informasi seluas-luasnya, dan badan publik wajib melakukan pembinaan atau penguatan literasi serta menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakes,” tegasnya.

Sekda yang akrab disapa Pak Is (H.Iswandi, red) menyebut 5 isu pokok yang berbasis informasi dan komunikasi. Pertama, di bidang demokrasi dan demokratisasi. Sebagai negara yang ingin menjadi negara demokrasi yang besar, kata Sekda, maka membutuhkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam semua proses pembangunan.

Dan ini membutuhkan kemampuan masyarakat untuk menguasai informasi, kemudian memilih dan memilah serta memanfaatkan informasi itu, untuk kemajuan bersama, terangnya.

Kedua, kata Pak Is terkait dengan tantangan dan persoalan negara kita kedepan adalah globalisasi.

“Dan itu juga dibutuhkan informasi untuk bisa mengikuti perkembangan dunia,” jelasnya.

 Ketiga, Sekda menekankan pentingnya literasi media ditengah tengah negara kita yang multikultur dan majemuk, terlebih memasuki demokratisasi dan globalisasi. Sebab menurutnya permasalahan yang sering terjadi ditengah masyarakat yakni konflik.

“Itu juga penyebabnya karna informasi. Tentunya, Miskomunikasi, masalah informasi tidak akurat, Hoax, dan lain-lain”, imbuhnya.

Demikian juga dengan persoalan keempat dan kelima, berkaitan dengan masalah korupsi dan good government, semuanya menyakut informasi dan keterbukaan.

“Pemerintahan yang tertutup, cendrung tidak baik”, terang mantan Kepala BPKAD itu.

Menurutnya,  beragam lomba karya jurnalistik dikemas dalam Anugerah Duta Informasi tahun 2019 oleh Diskominfotik NTB dan seluruh stakeholder seperti KI, KPID dan mitra kerja lainnya, dinilainya sebagai langkah  strategis yang harus terus dilakukan dan diperluas hingga menjangkau semua masyarakat.

Ruang ekspresi, partisipasi publik

Sebelumnya, Plt Kepala Diskominfotik NTB Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH, mengungkapkan bahwa penyerahan hadiah kepada pemenang lomba karya jurnalistik dalam ajang Anugerah Duta Informasi 2019, merupakan pemanasan awal menuju  2 event puncak dalam upaya membuka ruang ekspresi dan partisipasi kepada publik untuk ikut aktif dalam membangun NTB Menuju Gemilang.

Event puncak itu, kata Aryadi adalah Gelar Gebyar Keterbukaan informasi Publik dan  Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) pada tanggal 7 Nopember mendatang, yang akan menghadirkan ribuan orang dari semua level pejabat publik dan respresentasi rakyat.

“Bahkan acara itu dapat diibaratkan seperti kegiatan Jumpa Zul -Umi Rohmi akbar, ujarnya.

Kemudian pada tanggal 17 November, dilanjutkan dengan Gelar Anugerah penyiaran dengan tema “Siaran Sehat Untuk NTB Gemilang”.

“Ada 16 kategori lomba yang digelar pihaknya bersama KPID dan mitra kerja lainnnya. Dan karya jurnalistik yang terlibat dalam lomba ini, sudah lebih dari 200 karya,” tutur Aryadi.

Mantan Irbansus pada Inspektorat NTB itu juga menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Kominfotik yang dipimpinnya, semakin dinamis dan kompleks.

Di era digital saat ini, peran memproduksi dan menyebarkan informasi tidak lagi hanya menjadi milik dan tugas pewarta atau pemilik media dan pemerintah saja.

Tetapi semua warga dengan tekbologi digital dengan mudah dapat memproduksi dan menyajikan informasinya ke ruang publik, tuturnya.

Pihaknya bersama stakeholder terkait, KPID, KI, MUI, NGO, termasuk tokoh-tokoh masyarakat menjalankan fungsi penguatan literasi media, melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada berbagai komunitas dan masyarakat luas, termasuk penguatan literasi kaum mileniah agar bijak dan mampu memanfaatkan media untuk hal-hal yang produktif.

Dijellaskan Gde, selain fungsi  membangun kesadaran informasi masyarakat, pihaknya juga menjalankan peran sebagai PPID Utama Pemerintah Provinsi NTB, untuk terus memperkuat kualitas keterbukaan dan layanan informasi publik pada badan-badan publik di lingkungan pemerintah provinsi NTB.

Karena itu, kemitraan dan fasilitasi bersama KI-NTB dalam melakukan pembinaan, terus ditingkatkan, katanya.

AYA