MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah memberikan penghargaan kepada sejumlah Desa, Sekolah dan Puskesmas di kabupaten/kota se-NTB yang berprestasi, karena berhasil melaksanakan keterbukaan informasi dengan baik.

Penghargaan tersebut diberikan Gubernur saat Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi), edisi spesial Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019, di Hotel Lombok Raya, Kamis (07/11) 2019.

Penghargaan tertinggi untuk Keterbukaan Informasi di NTB itu diterima masing-masing Kepala Desa, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas, serta disaksikan tidak kurang seribu peserta kegiatan yang hadir.

Nama nama desa  yang mendapatkan penghargaan tersebut yaitu, Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Kelurahan Rite, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Desa Mekar Sari, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Desa Montong Gamang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Spuraga Bree, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat.

Gubernur juga memberikan penghargaan kepada Desa Sori Sakolo, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Desa Gondang, Kabupaten Lombok Utara, Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Desa Hijrah, Krcamatan Lape, Kabupaten Sumbawa dan Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram.

Sekolah yang mendapatkan penghargaan Gubernur, diantaranya SMKN 1 Woha, Kabupaten Bima, SMA Negeri 1 Kota Bima, SMAN 1 Gerung, Kecamatan Gerung, SMAN 1 Praya, SMA 2 Taliwang, SMKN 1 Dompu, SMAN 1 Tanjung, SMKN 1 Selong, SMA Negeri 1 Sumbawa Besar dan SMA Negeri 5 Mataram.

Puskesmas yang berhasil dalam keterbukaan informasi yaitu, Puskesmas Palibelo Kabupaten Bima, UPT. Puskesmas Penanae, Kota Bima,      Puskesmas Gerung, Kecamatan Gerung, Puskesmas Batunyala, Puskesmas Taliwang, Puskesmas Dompu Barat, Kecamatan Woja, Puskesmas Senaru, Puskesmas Denggen, Kecamatan Selong, Puskesmas Unit II Sumbawa dan Puskesmas Cakranegara.

AYA/HmsNTB

“Humas menjadi pintu awal apa yang dilakukan pemerintah”

TANJUNG.lombokjouurnal.com —  Bagian Humas dan Protokol menghelat pertemuan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) untuk meneguhkan sinergi kehumasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU), di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Rabu (06/11) 2019.

Pertemuan Bakohumas dihadiri praktisi kehumasan OPD se-KLU dari RSUD, Kemenag, DPRD, Kominfo dan unsur kehumasan lainnya.

Kegiatan ini menghadirkan pembicara kunci (keynote speaker) Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH. Narasumber lainnya dari Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, serta IJTI NTB.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada Humas dan Protokol Setda KLU, atas torehan tropi sebagai salah satu Humas berprestasi di Indonesia pada ajang penganugerahan Insan Public Relations Indonesia (IPRI) 2019.

“Saya ucapkan selamat pada Humas. Alhamdulillah telah mendapatkan award, salah satu insan humas meraih silver winner kabupaten di Indonesia, pada acara Jampiro 2019,” ucap apresiatif Sekjen APKASI ini.

Bupati Najmul berpesan, prestasi yang ditoreh dapat memacu pemangku pemerintahan daerah tetap menjaga suasana yang baik, seraya meningkatkan kapasitas. Bakohumas niscaya bersinergi.

Ditekannya, otoritas institusi kehumasan lingkup Pemda KLU diajak bersama-sama bersinergi.

“Kalau kita melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini di media soSial, seakan-akan pemerintah daerah tak melakukan apa-apa. Kalau kita kaji bersama, peran terbesar di media sosial itu adalah persepsi yang dibangun secara negatif terhadap pemerintah daerah dibandingkan hal-hal positif,” tutur Bupati Najmul.

Padahal jika dicermati secara obyektif, apa yang dilakukan pihaknya setiap hari di kantor, tiada lain yaitu fokus melayani masyarakat.

Sebetulnya merunut kondisi kita saat ini, Pemda KLU sudah bekerja dengan baik, tetapi sayangnya, informasi yang sampai kepada masyarakat itu yang kurang.

Menjaga persepsi masyarakat

Kata bupati, aspek informasi yang kurang itulah, niscaya diperbaiki.

“Kita perlu menyampaikan ke masyarakat informasi secara edukatif. Pemda tidak selamanya baik, memang kekurangan-kekuarangan itu pasti ada, tugas kita adalah menjaga persepsi masyarakat secara bersama dan berbuat yang terbaik,” pintanya.

Doktor Ilmu Hukum ini kemudian menjabarkan beberapa peran Kehumasan KLU yang diharapkan menjadi entri poin informasi daari implementasi pembangunan dan Pemerintahan Daerah pada masyarakat.

“Harapan saya Humas ini menjadi pintu awal apa yang dilakukan pemerintah. Silakan masyarakat menilai, baik itu negatif atau positif sehingga informasi di lapangan itu tidak bias,” harapnya.

Ia menceritakan, beberapa waktu silam ada salah satu media menemukan satu masalah RTG yang pengerjaannya tidak baik. Ternyata hal itu viral di media.

Nilai informasinya mengalahkan 35 ribu unit rumah yang sudah dan sedang dikerjakan pemerintah selama tahun pertama.

Media seharusnya tetap menjaga etika pers, di antaranya memberi edukasi kepada masyarakat. Pihak media mestinya harus konfirmasi dulu kepada pihak-pihak terkait, baru kemudian diberitakan supaya masyarakat mendapatkan informasi dan pemberitaan yang seimbang.

Peran kehumasan lainnya, menjadi corong informasi publik, menjadi garda pengelolaan informasi pembangunan daerah, serta sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.

Mewakili Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data dan Naskah Pimpinan, Lalu Irfani Gea Abdita, S.STP memaparkan, Biro Humas Provinsi NTB punya Manajemen PRCC.

Sejak adanya PRCC, banyak muncul sentimen positif dan sentimen negatif. Banyak pertanyaan yang datang dari pelbagai kalangan, misalnya kenapa Humas berubah jadi PRCC?

“Sebenarnya Humas tidak diganti. PRCC itu manajemen kehumasan yang digagas Kabiro. Intinya, kita mencoba untuk lebih dekat dan hadir di tengah-tengah masyarakat,” katanya.

Konvergensi media

Sekretaris IJTI NTB Afifudin Adnan, S.Sos.I berterima kasih telah diundang diskusi sharing wawasan dunia jurnalistik. Hal itu erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan di instansi pemerintahan, yaitu menyampaikan informasi kepada publik.

Menurutnya, kalau konvergensi media bisa dilakukan oleh praktisi humas, maka bisa memudahkan kerja-kerja kehumasan di KLU. Konvergensi media berkaitan dengan penggabungan media-media.

Di era sekarang, lanjutnya, semua media tergabung dengan internet sehingga semua hal bisa diakses dalam satu media serta mengukurnya pun lebih jelas karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.

“Media sosial sekarang ini menjadi bonus untuk kita semua sehingga harus kita manfaatkan. Jika ada Humas tidak menggunakan media sosial itu langkah keliru, karena media itu strategis,” terangnya.

Konvergensi media menjadi hal yang begitu penting, terutama bagi praktisi humas pada tiap kegiatan kehumasan.

Seusai sesi dialog dan diskusi, Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda KLU Mujaddid Muhas, M.A menyampaikan, Humas dan Protokol Setda KLU sedang melakukan penataan.

Menjawab pertanyaan terkait program dan kegiatan Humas dan Protokol, pihaknya menyampaikan program Humas ada yang sifatnya sinergi dengan stakeholders, seperti Humas dengan Pewarta.

Ada juga program kegiatan forum pimpinan daerah dengan pimpinan media, dan forum pertemuan Bakohumas.

Dalam fase penataan ini pihaknya mencoba memperluas dan menambah volume kegiatan serupa. Perlu urun rembuk untuk memadukan gagasan maupun masukan dan saran.

“Contoh program ril seperti program press tour yang dulu pernah ada. Semoga ini bisa terealisasi sebagai tindak lanjut dari saran teman-teman pewarta,” ujarnya.

sta/humaspro

“Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan, rekrutmen CPNS mengedepankan prinsip transparansi bahwa setiap tahapan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya”

MATARAM.lombokjournal.om — Dalam rekrutmen CPNS 2019, pelamar diperbolehkan mengajukan protes atau sanggahan jika tidak lolos seleksi administrasi.

Diperbolehkan mengajukan sanggahan itu merupakan ketentuan baru pada rekrutmen CPNS tahun 2019.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD ) Provinsi NTB, Fathurrahman mengungkapkan ketentuan baru itu, Kamis (06/11) 2019.

“Dibolehkanya peserta PNSs melakukan protes atau sanggahan pada rekrutmen CPNS tahun ini merupakan ketentuan baru pada rekrutmen cpns tahun 2019,” ujar, Fatjurrahman.

Pelamar yang tidak puas karena dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, diberikan kesempatan melakukan sanggahan selama tiga hari kemudian.

Panitia Seleksi Nasional diberikan waktu  tujuh hari untuk mengecek sanggahan dari pelamar.

“Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan, rekrutmen CPNS mengedepankan prinsip transparansi bahwa setiap tahapan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya,” terangnya.

Ia menegaskan, untuk mencegah adanya kesalahan yang berakibat terhadap tidak lolos dalam seleksi administrasi, pihaknya meminta agar calon pelamar membaca dengan cermat persyaratan umum dan persyaratan khusus dalam rekrutmen CPNS 2019.

Pendaftaran cpns 2019 direncanakan secara serentak akan dibuka 11 November mendatang. Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten kota akan membuka lowongan 3.204 formasi CPNS 2019 terdiri dari tenaga pendidikan 1.797 formasi, tenaga kesehatan 904 formasi, dan tenaga teknis 503 formasi.

“Untuk Pemprov NTB akan membuka 414 formasi Kota Mataram 275, formasi Lombok Barat 205 formasi Lombok Tengah 479 formasi. Selanjutnya Lombok Timur 482 formasi, Lombok Utara 237 formasi  Sumbawa Barat 105 formasi, Sumbawa 342 formasi, Dompu 249 formasi, Bima 241 formasi dan Kota Bima 175 formasi,” jelasnya.

AYA

“Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja”

MATARAM.lombokjournal.com —  Seluruh desa di NTB harus ramah pada investor, Sebab pembangunan dan kesejahteraan hanya dapat dilakukan dengan banyaknya investor yang terlibat dalam pembangunan.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang didampingi Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menegaskan itu dalam dialog dengan seluruh Kepala Desa, Lurah, Camat serta Kepala SMA/SMK Se-NTB di Hotel Lombok Raya, Kamis (07/11) 2019.

Kegiatan itu dikemas dalam bentuk Jumpa Bang Zul-Umi Rohmi (Jangzulmi) itu, merupakan rangkaian kegiatan Gebyar Desa Benderang Informasi Publik (DBiP) NTB 2019.

“Tidak mungkin ada kesejahteraan, tidak mungkin ada pembangunan kalau kita tidak ramah terhadap investasi” jelas Gubernur yang akrab disapa Bang Zul itu.

Bang Zul mengajak seluruh Kepala Desa untuk menciptakan keamaan di daerah masing-masing. Sehingga, para investor mau menanamkan investasinya ke NTB.

“Investor itu tidak mau datang kalau sedikit-sedikit tutup jalan,” ungkapnya.

Bang Zul juga menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat. Desa desa di NTB ini akan terpacu pembangunannya apabila masyarakat dapat mengakses informasi yang ada.

“Masyarakat kita semakin banyak bertanya. Tapi jangan sampai keterbukaan informasi, masyarakat makin banyak bertanya, tapi tidak mau bekerja,” jelasnya.

Ketua Komisi Informasi (KI) NTB, Hendriadi SE, ME mengatakan, kegiatan Gebyar GBiP dan Gerakan Bersama Layanan Dasar dan Desa menuju Benderang Informasi Publik merupakan puncak dari seluruh kegiatan yang dilakukan KI NTB.

Kegiatan itu lanjutnya menghadirkan tidak kurang dari 1.500 Badan Publik  se-NTB,  terdiri dari 303 Kepala Sekolah dan 158 Kepala Puskesmas dan 1.100 Kepala Desa dan Lurah.

“Kegiatan ini bertujuan membumikan keterbukaan informasi,” kata Hendri.

Ditegaskan, desa, sekolah, puskesmas merupakan lembaga yang paling dekat dengan informasi.

Ia berharap, gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP dapat mendorong masyarakat untuk lebih terbuka pada informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, NTB Gemilang dapat terwujud dengan baik.

Ketua Bidang Sosialisasi Edukasi Advokasi KI Pusat, Wafa Patria Uma, mengatakan, kehadiran masyarakat dalam gerakan layanan dasar dan desa menuju DBiP merupakan wujud komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi.

Sebab, hak masyarakat untuk tahu merupakan layanan dasar, selain pendidikan dan kesehatan.

Dengan keterbukaan informasi lanjutnya, akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan, seperti permasalahan kesehatan dan pendidikan.

“Desa dapat membuat PPID sendiri, sehingga desa mempunyai hak untuk urus diri sendiri,” jelasnya.

Karena itu, KI dapat memberikan panduan tentang layanan informasi publik serta memberikan hak masyarakat untuk mengakses informasi

“Informasi bisa mencerdaskan bangsa dan mensejahterakan masyarakat,” ungkapnya.

Patria Uma menegaskan, gerakan bersama layanan dasar, adalah upaya maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan dan pendidikan.

AYA/HmsNTB

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja

MATARAM.lombokjournal.com — Orang nganggur alias belum mencicipi dunia kerja di NTB masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB ada 85.520 pengangguran.

Data itu dilihat dari jumlah angkatan kerja pada Agustus 2019 sebanyak 2.471,55 ribu orang.

Meski data ini disebut BPS naik sekitar 234,17 ribu orang dibanding Agustus 2018. Jumlah angkatan kerja itu dilihat dari penduduk usia kerja di NTB sebanyak 3,6 juta. Penduduk usia kerja mereka yang berusia di atas 15 tahun.

Kabid Statistik Sosial BPS Provinsi NTB, Arief Chandra Setiawan menjelaskan, dalam setahun terakhir secara absolut pengangguran bertambah sekitar 1,26 ribu orang.

Namun, kenaikan pengangguran jauh lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan jumlah penduduk yang bekerja. Sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun sebesar 0,3 persen poin, dari 3,72 persen (Agustus 2018) menjadi 3,42 persen pada Agustus 2019.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terdapat pada penduduk dengan pendidikan tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu sebesar 9,63 persen dari jumlah penduduk usia kerja.

Pengangguran di kota

TPT di perkotaan jauh lebih tinggi dengan di desa. Data Agustus 2019, TPT perkotaan mencapai 4,05 persen dan di desa 2,84 persen. Jika dibandingkan dengan Agustus 2018 pengangguran di perkotaan sebanyak 4,25 perse,n dan pedesaan 3,24 persen.

Lulusan SMK masih menjadi penyumbang pengangguran tertinggi sebesar 9,63 persen, dilanjutkan  dengan lulusan Diploma I-III di angka 6,66 persen. Lalu lulusan SMA umum 6,07 persen, lulusan Universitas 3,81 persen, SMP 2,80 persen, dan lulusan SD 1,41 persen.

“NTB daerah ke tujuh di Indonesia yang TPT tinggi, yaitu di angka 3,42 persen,” kata Setiawan dalam Penyampaian rilisnya kemarin di Mataram.

Berdasarkan PTP di kabupaten/kota, Kota Bima di angka 4,18 persen, Kota Mataram 5,51 persen, KLU 2,11 persen, Sumbawa Barat 5,52 persen, Bima 2,87 persen, Dompu 3,22 persen, Sumbawa 3,1, Lombok Timur 3,47 persen, Lombok Tengah 2,44 persen dan Lombok Barat 3,67 persen.

“Ini data Agustus 2019,” kata Setiawan.

Penduduk yang bekerja berdasarkan data  Agustus 2019 sebanyak 2.387,04 ribu orang, bertambah sekitar 232,92 ribu orang atau sebesar 10,81 persen.

Persentase penduduk yang bekerja pada kegiatan informal turun sebesar 0,77 persen poin dibanding Agustus 2018.

Selama setahun terakhir, 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (3,62 persen poin), jasa pendidikan (2,01 persen poin), dan lapangan usaha konstruksi (1,61 persen poin).

Pada Agustus 2019, terdapat 1.455,39 ribu orang (60,97 persen) pekerja penuh atau penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu.

Sedangkan jumlah pekerja tidak penuh (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu) sebanyak 931,65 ribu orang (39,03 persen), terdiri dari 338,10 ribu orang setengah penganggur dan 593,55 ribu orang pekerja paruh waktu.

AYA

Peranan Perda yang demikian penting dalam penyeleggaraan otonomi daerah, proses pembentukannya mesti dilaksaksanakan dengan baik dan terukur

TANJUNG.lombokjournal.com —  Wakil Bupati Lombok Utara H. Sarifudin, SH, MH menghadiri Sidang Paripurna DPRD laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dengan agenda Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2020, di ruang rapat sementara DPRD KLU, Selasa (5/11) 2019.

Pimpinan Rapat Paripurna, Nasrudin, SHI sebelum membuka rapat menyampaikan, pemerintah daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah diberikan hak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya, untuk pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembentukan.

Peraturan Daerah (Perda) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Pemerintah Daerah.

Selain itu, pembentukan Perda harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Derivasi UU di atas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Peranan Perda yang demikian penting dalam penyeleggaraan otonomi daerah, proses pembentukannya mesti dilaksaksanakan dengan baik dan terukur yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, tahapan pembahasan, penetapan dan pengundangannya.

Instrumen perencnaan

Ketua DPRD mengatakan, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan skala prioritas sebelum penetapan RAPBD tahun selanjutnya.

Ditambahkannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.

Pada ayat (2) menyatakan program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah.

Kemudian ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Juru Bicara Bapemperda DPRD KLU, Hakamah, menyampaikan usulan program pembentukan peraturan daerah tahun 2020 harus digelar melalui rapat paripurna DPRD.

Menurutnya, dasar dari pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah diatur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Di antara tugas Bapemperda adalah menyusun rancangan propemperda yang memuat daftar urut rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

Sektetaris Komisi II DPRD KLU ini juga menyampaikan, perlunya atensi bersama berkaitan dengan Raperda RTRW KLU yang semestinya sebagai skala prioritas sudah diambil alih oleh provinsi untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Pusat.

“Keberadaan Raperda RTRW sangat kita harapkan karena memiliki posisi yang strategis sebagai payung hukum bagi raperda-raperda yang berkaitan dengan pembangunan dan pemanfaatan lahan di Lombok Utara. Kami minta pemerintah daerah tetap aktif melakukan komunikasi serta konsultasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat guna mempercepat penyelesaian penyusunan ulang Perda RTRW Nomer 9 Tahun 2011,” tegas Hakamah.

Payung hukum tugas pemerintahan

Diuraikan politisi Gerindra ini, pada 4 November 2019, Bapemperda DPRD KLU telah melakukan rapat bersama eksekutif untuk membahas penetapan Propemperda KLU Tahun 2020. Rapat itu menetapkan sebabyak 16 Raperda dari Eksekutif dan 5 Raperda inisiatif DPRD.

“Pada kesempatan yang baik ini, kami berharap agar seluruh OPD KLU terus berperan aktif mengusulkan Raperda termasuk naskah akademik dan juga penganggarannya,” harapnya.

“Kami juga minta TAPD mendukung upaya ini agar suatu produk hukum bisa optimal. Pada prinsipnya suatu peraturan daerah dibuat menjadi payung hukum dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu juga untuk lebih memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga masyarakat Lombok Utara,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu.

Sebelum menutup rapat paripurna Ketua DPRD Nasrudin, SHI menyampaikan, setelah menyimak dan memperhatikan laporan Bapemperda, pihaknya untuk sementara menyimpulkan, pada prinsipnya DPRD menyetujui laporan Bapemperda KLU 2020.

Dokumen laporan Bapemperda itu selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Propemperda tahun 2020.

sta/humaspro

“Kami berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal”

MATARAM.lombokjournal.com —  Rapat Evaluasi progres pembangunan Smelter oleh PT. Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat,  berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU), Kantor Gubernur NTB, Rabu (06/11) 2019.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah bersama Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Bupati KSB, didampingi Pj. Sekda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi dan Asisiten II Provinsi NTB, Ir. H. Ridwan Syah, mendengar penjelasan dari Direktur AMNT, Rahmat Makassau.

Dalam arahannya, Gubernur NTB minta dalam proses pembangunan Smelter dan Industri turunannya di KSB, PT AMNT memaksimalkan penggunaan material produksi dalam negeri.

Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam proses konstruksi dan operasional Smelter, agar penyerapan tenaga kerja lokal menjadi skala prioritas.

“Pemerintah saat sekarang ini dalam posisi membantu dan akan memfasilitasi segala kebutuhan PT AMNT untuk mempercepat progres Smelter,” kata gubernur.

Dikatakan gubernr, kalau ada kendala, segera beritahu pemerintah. Agar pihak pemerintah segera melakukan komunikasi baik di tingkat daerah maupun di pusat.

Berjalan baik

Wakil Gubernur menilai, progres pembangunan Smelter berjalan dengan baik. Mulai dari pembebasan lahan Smelter seluas 850,16 hektar berjalan dengan baik.

Untuk relokasi jalan nasional dan provinsi, alih fungsi pelabuhan Benete ke Pelabuhan Lalar dan regulasi lainnya berjalan dengan baik.

Terkait kendala-kendala yang masih ada, Umi Rohmi sapaan akrab wagub, agar terus dilakukan komunimasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait.

“Secara umum pembangunan Smelter sudah on the ringht track. Dari pembenasan lahan dan regulasi semua berjalan baik. Adapun kendala yang ada lakukan pendekatan persuasif,” ujar wagub.

Wagub juga menekankan kepada pihak PT AMNT agar konsep pembangunan Smelter harus yang ramah lingkungan. Dan wagub juga meminta agar memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal.

Untuk menyiapkan tenaga kerja dengan skil yang sesuai dengan kebutihan, pemerintah akan membangun kerjasama dengan perguruan tinggi, training dengan lembaga teknik Petrotekno, revisi BLK dan SMK di NTB dan pembangunan Politeknik Pertambangan.

“Prioritas tenaga kerja lokal, lakukan training untuk upgrade capacity sehingga persentase bisa maksimal diisi tenaga kerja lokal,” pintanya.

Sebelumnya Direktur PT AMNT Rahmat Makassau menjelaskan, secara umum progres pembanguna  Smelter berjalan baik. Pihaknya optimis proses konstruksi akan berjalan baik sesuai waktu yang telah direncanakan.

Untuk kebutuhan tenaga kerja, Rahmat mengunkapkan bahwa pada tahap konstruksi Smelter, dibutuhkan 7000 – 8000 tenaga kerja. Proses rekruitmen tenaga kerja masa konstruksi melalui Kontraktor FPC, kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja setempat.

Sedangkan untuk operasional Smelter dibutuhkan sekitar 500 – 600 tenaga kerja dengan skill baik. Untuk engineer dan operator diperlukan sekitar 100 orang dengan pendidikan S1/D3 Engineering.

“Kebutuhan tenaga kerja tersebut belum termasuk industri turunannya. Kami berkomitmen untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal,” ungkapnya.

AYA/HmsNTB

“Di tahun 2017 lalu kita dapat 3 emas. Semoga kita dapat pertahankan itu. Dan tentu saja kita berharap tahun ini akan mendapatkan lebih banyak emas”

MATARAM.lombokjornal.com — Dengan persiapan dan proses latihan yang cukup intens, para atlit pelajar NTB mengaku optimis akan mampu meraih target  3 emas dalam Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) ke 9 di Jakarta,  tanggal 8 hingga 13 November 2019 di Jakarta.

Pada event ini, NTB mengirimkan 17 atletnya untuk unjuk prestasi membawa harum nama daerah pada sejumlah cabang olahraga, di antaranya  bulutangkis, tenis meja, renang, boccia, dan catur.

NTB juga memberangkatkan atlit disabilitas yakni satu  tim futsal  pelajar tuna rungu yang beranggotakan 15 orang.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalilah didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB, Hj Husnanidiaty Nurdin, pada acara pelepasan di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu (06/11) 2019, mengajak orang tua dan masyarakat mendoakan dan memberi semangat kepada para atlit, agar dapat berkompetisi dengan tenang dan berhasil meraih juara.

Umi Rohmi mengajak para atlet untuk selalu menjaga optimisme dalam perjuangan. Jika selama ini sudah berlatih tekun dan disiplin, maka ikhtiar itu harus pula diiringi dengan doa dan menjaga spirit untuk menang, tegasnya.

Menurutnya, kunci prestasi terleak pada semangat, kemauan, kerja keras, dan kesungguhan.

“Adik-adik semua telah berlatih keras, dan hasil pasti tak akan menghianati usaha,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dispora Hj Husnanidiaty Nurdin mengungkapkan, target 3 emas yang ingin diraih, karena termotivasi dari hasil yang diraih NTB pada Papernas di Solo tahun 2017 yang lalu.

Para atlet yang dikirim sekarang, telah mendapatkan pelatihan sejak bulan Juli di training senter Gelanggang Olahraga Mataram. Selama di di Jakarta nanti, mereka akan ditemani oleh 8 orang pelatih dan 2 pendamping.

“Di tahun 2017 lalu kita dapat 3 emas. Semoga kita dapat pertahankan itu. Dan tentu saja kita berharap tahun ini akan mendapatkan lebih banyak emas,” tutur Kadispora.

Optimisme juga ditunjukan oleh para atlit yang siap berlomba. Luki Irmansyah, salah seorang atlit boccia asal Mataram mengaku telah siap mengikuti lomba.

Meski ini adalah lomba pertamanya, Luki, panggilan akrab siswa kelas 2 SMP penyandang tuna daksa tersebut tidak merasa deg-degkan dan optimis akan memberikan penampilan terbaiknya.

Hal serupa juga dituturkan Marry Anggraini, siswa kelas 3 SMP di SLB Kota Bima tersebut mengatakan akan memberikan yang terbaik pada cabang lomba lari yang diikuti.

“Saya sudah lama latihan dan akan memberikan yang terbaik,” tandas atlit lari bertubuh imut tersebut dengan mantap.

Novita/Kominfotik

Pemda KLU mengharapkan adanya ruang diskusi yang cair berkaitan dengaan peran dan fungsi DPRD Provinsi berkaitan dengan representasi warga KLU

TANJUNG.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH didampingi Wabup H. Sarifudin, SH, MH bersama Kepala OPD menerima kunjungan anggota DPRD Provinsi NTB daerah pemilihan Lobar dan KLU di aula kantor Bupati Lombok Utara, Selasa (05/11) 2019.

Anggota DPRD Provinsi NTB yang mengunjungi KLU dipimpin H. Hasbullah Muis anggota Komisi IV (PAN),  dari anggota Komisi II/Bangar Drs. H. Jamhur (PKB), anggota Komisi III/Bapemperda H. R. Nuna Abriadi, SIP (PDIP), anggota Komisi IV/Bangar Sudirsah Sudjanto, S.Pd.B, SIP (Gerindra), dan anggota Komisi V/Bangar H. Junaidi Arif, SP (PBB).

Ketua rombongan H. Hasbullah Muis menyampaikan, berbicara konsep idealisme, DPR Provinsi adalah wakil dari kabupaten bukan wakil dari provinsi.

“Jujur hari ini saya belum puas karena belum maksimal jumlah yang hadir seraya berharap ke depannya lebih maksimal,” kta Hasbullah.

Para anggota DPRD NTB Dapi 2 Lobar-KLU menyadari, kegiatan tersebut sangat penting lantaran mereka memahami ruang yang ada di DPRD Provinsi lebih banyak ruang politik.

Meskipun, Bupati KLU sangat dekat dengan gubernur tetapi dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan terkait bagaimana meloloskan program misalnya, dibutuhkan adanya dukungan politik dari DPRD Provinsi.

Pihaknya berharap sekaligus meminta ijin kepada bupati karena selama seminggu pada bulan Nopember ini, DPRD Provinsi akan melakukan reses di Dapil 2 Lombok Barat dan Lombok Utara.

“Saya berharap pertemuan kita hari ini adalah satu embrio untuk menyatukan persepsi dan pandangan menyatukan program-program dan kita gol-kan secara bersama sama,” harap Hasbullah.

Di samping itu, pihaknya merasa perlu membangun komitmen lantaran mereka merupakan perwakilan dan wujud nyata representasi dari masyarakat KLU dan Lobar.

Representasi itu diwujudkan dalam konteks memperjuangkan kepentingan masyarakat, seraya mengharapkan pada setiap kegiatan reses adanya ruang bagi bupati untuk berdiskusi dan berdialog.

Ruang Diskusi Dengan Anggota DPRD Provinsi

D ihadapan anggota DPRD Provinsi NTB Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar memaparkan, pihaknya membagi dua rombongan, yaitu satu rombongan ikut paripurna DPRD KLU dan satu rombongan lainnya mengikuti penerimaan kunjungan anggota DPRD NTB.

“Alhamdulillah semua kepala OPD hadir bersama kita disini,” ucap Najmul.

Ditambahkannya, Pemda KLU mengharapkan adanya ruang diskusi yang cair berkaitan dengaan peran dan fungsi DPRD Provinsi berkaitan dengan representasi warga KLU.

Di antara hal yang perlu didiskusikan adalah apa saja yang bisa dilakukan bersama untuk menjadikan anggota DPRD Provinsi NTB sebagai mitra, dalam konteks pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan di Lombok Utara.

“Saya ingin berpesan kepada kepala OPD yang hadir untuk disampaikan kepada Kepala OPD yang lain ternyata selama ini rupa-rupanya kita tidak mentradisikan berkomunikasi dengan anggota DPRD Provinsi,” pesan Sekjen Apkasi ini.

Ia melihat antara eksekutif KLU dan legislatif provinsi jalan sendiri-sendiri. Hal itu akibat tidak terjalinnya komunikasi antara kedua pihak.

Menurut Najmul, jika komunikasi terjalin dengan baik, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya komunikasi antara DPRD Provinsi dengan Gubernur.

Pada pertemuan yang diisi diskusi yang cukup cair itu, bupati juga berharap para kepala OPD agar memiliki nomor kontak anggota DPRD Provinsi terutama Dapil KLU, supaya kebutuhan-kebutuhan KLU bisa kita diskusikan dengan legislatif.

“Karena saya yakin fungsi-fungsi beliau ada di sana untuk menjembatani Pemerintah Lombok Utara dengan Pemerintah Provinsi bahkan pusat. Untuk itu saya pandang pertemuan ini sangat strategis untuk kita manfaatkan secara maksimal,” tutup politisi Demokrat ini.

Dialog dan diskusi kepala OPD lingkup Pemda KLU berlangsung akrab, santai dan fokus diselingi canda gurau.

sta/humaspro

Kegiatan pelatihan penanggulangan bencana tujuannya memelihara dan meningkatkan kemampuan satuan komando kewilayahan dalam mempersiapkan resolusi penanggulanngan bencana

TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH menghadiri penutupan pelatihan penanggulangan benca alam komando resort militer (Korem) 162/WB di Lapangan Supersemar Tanjung, Selasa (05/11) 2019.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani bertindak sebagai Inspektur Upacara, dan sebagai Komandan Upacara adalah Mayor inf. Yudha Bakti Wadan Yonif 742 Satya Wirayudha.

Upacara itu dihadiri Kepala Basarnas NTB Nyoman Sidakarya, SH, Dir. Samapta Polda NTB Kombes. Pol I Ketut Suwitra, Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, SIK, MH, unsur BMKG, kepala OPD lingkup Pemda KLU beserta tamu undangan lainnya.

Usai periksa pasukan dan pelepasan tanda pelatihan, Komandan Korem 162/WB Kolonel. CZI Ahmad Rizal Ramdhani dalam amanatnya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta latihan dan penyelenggara latihan yang melaksanakan kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh.

Dikatakan Ramdhani, kegiatan pelatihan penanggulangan bencana yang dilakukan itu merupakan salah satu program kerja dari komando atasannya.

Tujuannya memelihara dan meningkatkan kemampuan satuan komando kewilayahan dalam mempersiapkan resolusi penanggulanngan bencana di wilayah.

Ia juga mengharapkan nantinya baik jajaran korem 162/Wira Bhakti, TNI, Polri serta seluruh stakeholder di NTB senantiasa siap berjibaku, dalam memberikan pertolongan khususnya saat terjadinya bencana.

“Seperti yang telah saya sampaikan pada saat pembukaan kemarin, Indonesia merupakan kepulauan yang berada dalam jalur cincin api pasifik, yaitu jalur rangkaian ujung api dunia, dan merupakan jalur pertemuan antara patahan lempengan bumi dan NTB sendiri terletak di antara lempengan-lempengan besar dari lempengan Australia dan Asia Pasifik,” terang Kolonel Rizal.

Menurut Rizal, interaksi antara lempengan yang satu dengan yang lainnya di sepanjang zona itu dapat menimbulkan gempa tektonik baik dalam skala kecil, menengah maupun besar

Belajar dari penanganan gempa tahun lalu, ia memandang kegiatan itu penting untuk dilaksanakan sembari meminta peserta untuk benar-benar memahami dan dapat dipraktekkan di lapangan.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar, usai mengikuti upacara                mengatakan pada media, rasa syukurnya yang mendalam, lantaran hingga kini Lombok Utara diistimewakan.

Selain itu, Bupati Najmul menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Danrem, keluarga besar TNI dan POLRI karena sampai hari ini (kemarin-red) pasukan-pasukan TNI masih ada di lapangan membantu masyarakat, tinggal bersama masyarakat.

Tidak berlebihan, pihaknya mengatakan jika TNI bersama rakyat, menyelesaikan persoalan rakyat dan ril dilakukan.

“Hari ini juga dilakukan pelatihan, tentu untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam membantu masayarakat menangani bencana,” kata bupati.

sta/humaspro