“Mari kita bangun kesadaran bersama, ruang kelas bukan lagi satu-satunya ruang untuk belajar. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan”

TANJUNG.lombokjournal.com —  Memperingati hari ulang tahun (HUT) KORPRI, PGRI, dan Hari Guru Nasional (HGN) masing-masing ke-48 dan ke-74 di Kabupaten Lombok Utara (KLU), digelar di lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung., Jum’at (29/11/2019).

Peringatan HUT KORPRI, PGRI dan HGN itu dirangkaikan dengan upacara paripurna bulanan Pemerintah Daerah Lombok Utara, dengan inspektur upacara Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH.

Membacakan amanat Ketua Umum PB PGRI, Bupati Najmul meyampaikan, seluruh elemen bangsa perlu mendefragmentasi ingatan kolektif guna mengenang kembali spirit dan niat mulia para guru di seluruh tanah air.

Pada tanggal 25 november 1945, puluhan organisasi guru yang berbeda faham dan golongan sepakat melebur menjadi satu kemudian melahirkan wadah persatuan guru republik indonesia (PGRI).

Dengan dijiwai semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, PGRI hadir sebagai wadah perjuangan guru, pendidik dan tenaga kependidikan, memperjuangkan kedaulatan NKRI, berperang melawan kebodohan dan keterbelakangan, serta berkhidmat dalam memajukan pendidikan nasional.

Bupati Njml Akhyar  menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pemerintah Indonesia yang memberikan penghargaan terhadap perjuangan para guru, pendidik formal/non formal, dan tenaga kependidikan dengan menetapkan tanggal 25 November sebagai hari guru nasional.

Ditambahkan, setelah 74 tahun Indonesia merdeka, jati diri PGRI sebagai organisasi profesi yang independen, unitaristik dan non partisan mesti selalu dijaga dan melekat di dada pengurus, pejuang aktivis dan para guru sebagai rumah besar perjuangan guru, pendidik dan tenaga kependidikan.

“PGRI harus terus bergerak, mengabdi dan memperbarui diri agar bisa adaptif dan responsif terhadap setiap dinamika perubahan,” kata bupati.

Kemajuan teknologi informaso membawa dampak positif dan negatif, berirama secara beriringan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, tidak terkecuali dalam proses pembelajaran di sekolah.

PGRI harus tetap berkomitmen terhadap pentingnya literasi, utamanya literasi digital bagi guru, siswa dan orang tua.

“Mari kita bangun kesadaran bersama, ruang kelas bukan lagi satu-satunya ruang untuk belajar. Guru bukan lagi satu-satunya sumber informasi dan ilmu pengetahuan,” ajak bupati.

Guru profesional dan berintegritas

Dikatakan, pergeseran peran guru di era digital sebagai fasilitator pembelajaran, menantang rasa ingin tahu siswa, sehingga terdorong menjadikan proses pembelajaran mandiri sepanjang hayat.

“Formula ini yang harus terus-menerus kita tanamkan. Mesti jadi kesadaran bagi guru dalam menjalankan tugas utama sebagai pendidik dan pengajar,” pesan bupati..

Betapa pun majunya teknologi dengan segala turunannya, tapi sejatinya guru tidak pernah dapat digantikan oleh teknologi.

Hal itu mengandung makna, guru profesional dan berintegritas akan terus menjadi isu global dan perhatian dunia tak terkecuali Indonesia.

“Guru yang mencintai pekerjaannya, mengabdikan dirinya bagi kemajuan peserta didik, memperbaiki kualitas diri dan terus berinovasi guna memperoleh praktek terbaik dalam melaksanakan tugasnya. Menjadikan ilmunya sebagai penerang hati dan kemanusiaan. Sadar sepenuhnya bahwa perilakunya dijadikan contoh bagi siswanya,” terangnya.

Najmul mengharapkan para pemangku pembangunan daerah agar responsif atas permasalahan guru yang diperjuangkan PGRI di KLU.

“Suatu hal yang wajar apabila berbagai pihak memberikan atensi serius terhadap kesehjateraan dan peningkatan kualitas guru,” katanya.

Saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang diperjuangkan PGRI terutama di KLU. Bupati Najmul lantas berharap pengurus PGRI KLU agar bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas, menjadi contoh dalam pendidikan karakter dan tidak mudah meninggalkan kelas.

“Saya minta agar para pengurus PGRI di berbagai tingkatan mulai dari pengurus kabupaten hingga ranting bekerja keras, bertungkus lumus dan berlintang pukang mengawal perjuangan dan aspirasi anggotanya,” pintanya.

Usai upacara dilanjutkan dengan penyerahan Piagam Purna Bhakti PNS KLU yang memasuki batas usia pensiun 1 Januari 2020 oleh Bupati Najmul kepada Zainul Idrus, SH Inspektur Inspektorat KLU dan H.M. Thohir, S.Sos Camat Kayangan.

Hadir dalam upacara bendera ini, antara lain Wakil Ketua DPRD Lombok Utara H. Burhan M. Nur, SH, Kapolres Lombok Utara AKBP Herman Suriyono, SIK, MH, Pabung Kodim 1606/Lobar Mayor Inf R. Sugondo, Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH, pejabat teras lingkup Pemda KLU, para ASN dan para Guru.

Upacara berlangsung khidmat dengan komandan Abdur Rais, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pol PP dan Damkar KLU.

sta/humaspro

“Nama-nama lain dan nama baru bisa saja muncul dalam Pilkada KLU, tapi pertarungan yang terjadi tetap milik dua orang tersebut yakni Najmul dan Djohan”

lombokjournal.com —

MATARAM   ;  Setelah memastikan mengusung Hj Putu Selly Andayani – H Abdul Manan untuk Pilkada Kota Mataram, Koalisi PDIP dan PKS akan mendorong Djohan Sjamsu maju di Pilkada Lombok Utara.

Dalam obrolan dan diskusi ringan, antara  Ketua PDIP NTB H Rachmat Hidayat bersama Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah yang juga Ketua Pemenangan PKS untuk Pilkada di NTB, di sela-sela sarapan pagi, Sabtu (30/11/2019) pagi, mencuat nama Djohan Sjamsu.

Obrolqan itu berlangsung di kediaman Rachmat Hidayat di Panji Masyarakat 15, kawasan Panji Tilar, Kota Mataram.

Kedatangan Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB, ke kediaman Om Rachmat, sapaan H Rachmat Hidayat, disambut pula oleh H Putu Selly Andayani, istri tercinta Om Rachmat yang juga Kepala Dinas Perdagangan NTB.

Turut hadir dalam pertemuan, Ketua DPC PDIP Kabupaten Lombok Utara, Raden Nuna Abriadi dan Sekretaris DPD PDIP NTB, Lalu Budi Suryata. Tak Lupa hadir , Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto yang kerap disapa Didu.

Pertemuan dimulai dengan bincang santai soal pembangunan NTB, sambil menyantap “Sesiong”, masakan Bebalung khas Rumbuk, Lombok Timur, dan Soto Ayam Kampung ala PM 15.

Nama Djohan Sjamsu muncul setelah bang Zul menanyakan tentang peta politik Pilkada di Lombok Utara.

Ketua DPC PDIP Lombok Utara, Raden Nuna Abriadi menggambarkan,  Pilkada Lombok Utara bakal diisi dengan pertarungan Petahana Dr H Najmul Akhyar, Bupati saat ini, dengan H Djohan Sjamsu.

Djohan merupakan mantan Bupati Lombok Utara sebelum zaman Najmul. Ia juga menjabat Ketua DPC PKB Lombok Utara saat ini.

“Nama-nama lain dan nama baru bisa saja muncul dalam Pilkada KLU, tapi pertarungan yang terjadi tetap milik dua orang tersebut yakni Najmul dan Djohan,” urai Nuna.

Dari  masukan aspirasi publik saat ini, dukungan publik untuk Djohan Sjamsu semakin menguat. Dan diprediksi kuat Djohan Sjamsu akan melakukan revans kemenangan terhadap Petahana.

Pemaparan Nuna, dimatangkan oleh Om Rachmat. Politisi gaek PDIP kesayangan Megawati ini langsung to the point ; PDIP bakal mendukung Djohan Sjamsu untuk Pilkada Lombok Utara.

“Kita sudah bulat, untuk KLU dukungan ke Djohan Sjamsu sebagai calon Bupati. Ini dari aspirasi masyarakat,” katanya.

Om Rachmat menegaskan, dukungan PDIP untuk Djohan Sjamsu juga dilakukan tanpa mahar politik.

Gayung bersambut, mewakili PKS, Bang Zul mengapresiasi keputusan PDIP tersebut. PKS pun turut mengamini dukungan untuk Djohan Sjamsu.

Menurut Zul, PKS  siap  mendukung Djohan Sjamsu di Pilkada Lombok Utara seperti PDIP.

“Tentu kami PKS juga akan ikut mendukung jagonya PDIP untuk KLU, pak Djohan Sjamsu,” kata bang Zul.

Hanya saja, untuk figur pendamping Djohan sebagai calon Wakil Bupati belum diputuskan. PDIP dan PKS akan menyaring dan memastikan siapa pendamping Djohan, dalam waktu dekat.

Dan Hal tersebut menjadi tugas utama  Raden Nuna untuk memastikan dan mengkomunikan  posisioning calon Wakil Bupati KLU.

Bahkan Bang Zul mengajak Ketua DPD PDIP NTB untuk bersilaturahmi menemui Djohan Sjamsu di KLU minggu depan.

“Nanti saya dan Kak Tuan Rachmat yang menemui Pak Djohan untuk silaturahmi,” Kata Bang Zul

Om Rachmat juga sudah berkomunikasi dengan Djohan Sjamsu melalui sambungan telepon. Koalisi PDIP, PKS dan PKB diharapkan semakin menguatkan posisi Djohan di Lombok Utara.

Sebaliknya Ketua DPD PDIP NTB itu berharap Djohan Sjamsu sebagai Ketua DPC PKB KLU bisa mengkomunikasikan agar PKB kota Mataram mendukung pasangan Selly-Manan untuk Kota Mataram.

Sementara untuk Pilkada Sumbawa, PDIP sudah pasti mendukung kader partai, petahana Bupati Sumbawa H Husni Djibril. PKS akan mendukung pula, dan bakal menempatkan Hj Novi sebagai calon Wakil Bupatinya.

Dalam perbincangan, Om Rachmat dan Bang Zul  menekankan, paket pasangan calon dari koalisi PDIP-PKS akan diupayakan deklarasi serentak bersamaan dengan deklarasi Selly-Manan untuk Mataram, pada 1 Januari 2020 mendatang.

“Ini kekuatan power sharing yang harus terus dibangun ke depan demi kebaikan bersama ,” tegas Om Rachmat yang diamini Bang Zul.

Bang Zul Minta Pasar Murah Selly Dilanjutkan

Usai membicarakan peta politik KLU dan Sumbawa, bang Zul sebagai Gubernur NTB meminta Kadis Perdagangan Hj Putu Selly Andayani untuk meneruskan program Pasar Murah Dinas Perdagangan NTB.

“Bu Selly, Pasar murah diteruskan saja, karena apresiasi dari masyarakat sangat bagus. Terutama di Mataram,  terus dilanjutkan saja ,” pesan Bang Zul sesaat sebelum pamitan pulang  karena masih ada acara dengan Mantan Panglima TNI, Jendral  (Purn) Moeldoko.

Menurut Bang Zul , kiprah pasar murah dan kinerja Selly selama ini juga terus diatensi dan diapresiasi oleh Wakil Gubernur Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah.

Sementara Selly menyampaikan, selain Kota Mataram pasar murah juga mulai dilaksanakan di Sumbawa dan Sumbawa Barat dalam rangka HUT NTB ke 61 , 17 Desember 1958 – 17 Desember 2019 mendatang .

Konstalasi politik menjelang Pilkada Serentak di tujuh Kabupaten/Kota wilayah Provinsi NTB terus berubah menyusul pertemuan-pertemuan intens PDIP dan PKS.

Ibarat gerai Indomaret dan Alfamart yang selalu berdampingan. PDIP dan PKS nampaknya tidak akan pernah jauh dan senantiasa berdampingan dalam menyatukan dukungan disemua Pilkada Serentak 2020 di NTB.

Me

“Insya Allah dalam setiap kesempatan yang ada, saya akan selalu menyisihkan waktu saya untuk bertemu dan berinteraksi dengan para petani”

lombokjournal.om —

LOTENG  ;   Haji Bambang Kristiono (HBK), politisi Partai Gerindra, mulai memenuhi janji kampanyenya pada warga Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Anggota DPR RI dari Dapil NTB-II P. Lombok itu membagikan sejumlah hand tracktor pada kelompok-kelompok petani, Jumat (29/11/2019).

Sebanyak 13 unit handtracktor telah dibagikan kepada kelompok-kelompok petani di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur dan Desa Aik Mual, Kecamatan Praya, Kab. Lombok Tengah.

Ini merupakan janji kampanye HBK yang direalisasikan saat maju menjadi calon DPR RI dulu.

HBK saat menyerahkan bantuan di Lombok Tengah didampingi Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Ali Usman Ahim dan Wakil Bupati Lombok Tengah, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri.

Saat penyerahan handtracktor di Lombok Timur, HBK didampingi anggota DPRD NTB, dari Fraksi Partai Gerindra, H. Machsun Ridwainy.

HBK meminta agar pihak-pihak yang ikut membantu mendistribusikan bantuan tersebut, tidak meminta imbalan apa pun kepada kelompok-kelompok tani yang diberikan bantuan. Bantuan tersebut murni gratis untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya minta kepada saudara-saudara yang telah membantu saya dalam mendistibusikan bantuan-bantuan ini,  tidak melakukan kutipan-kutipan ataupun meminta biaya-biaya tambahan dalam merealisasikan bantuan-bantuan ini,” kata HBK.

HBK tegas menginginkan bantuan itu dibagikan secara cuma-cuma.

“Para kelompok tani yang kita bantu, jangan sekali-kali diberikan beban-beban tambahan seperti kutipan-kutipan itu. Kalau memang ada biaya-biaya lain seperti biaya untuk pergeseran barang-barang ini, silahkan itu dimintakan kepada saya dan jangan kepada kelompok-kelompok tani yang ada,” ujarnya.

HBK menegaskan, jangan pernah mencederai perjuangan dan pengabdian kita kepada para petani di Pulau Lombok, dengan beban-beban kutipan seperti itu.

“Kita harus ikhlas,” kata HBK.

HBK yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra, meminta para pimpinan Partai Gerindra maupun Anggota Fraksi Partai Gerindra di NTB untuk menjadi panutan, contoh tauladan bagi masyarakat dalam membangun transparansi dan keterbukaan.

HBK yang sebelumnya disiapkan Partai Gerindra menjadi pimpinan di Komisi IV DPR RI, yang bermitra dengan Kementrian Pertanian, namun bergeser ke Komisi I saat Prabowo ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertahanan RI,.

Maka konfigurasi dan posisi pun kemudian berubah dari Komisi IV ke Komisi I DPR RI.  Meskipun berada di Komisi I, HBK tetap menunjukkan komitmen dan kecintaannya pada petani di P. Lombok.

Setiap kesempatan mengunjungi Lombok, HBK akan selalu menyempatkan diri untuk bertemu dan menyerap aspirasi para petani.

“In sya Allah dalam setiap kesempatan yang ada, saya akan selalu menyisihkan waktu saya untuk bertemu dan berinteraksi dengan para petani. Mereka adalah konsituen-konsituen loyal yang telah mengantarkan saya ke gedung Parlemen di Senayan”, ungkap HBK.

Me

“Pemerintah NTB akan mengirim UMKM yang sudah bertaraf Nasional guna memperkenalkan aneka budaya, kreativitas dan berbagai kuliner NTB. Moga saja dalam ekspo nanti, NTB bisa meraih juara”

MATARAM.lombokjornal.com — Berbagai kegiatan akan diselenggarakan menyambut  perayaan HUT NTB ke-61, pada 17 Desember mendatang,

Salah satunya nanti adalah ikut menyenggarakan kegiatan Industrial Expo. Temanya “Nuansa Tanpa Batas (NTB),” bekerjasama dengan DPP IPEMI (Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia), yang akan dihelat di Plaza Perindustrian Jakarta, tanggal 2-6 Desember 2019.

Kegiatan ekspo beragam produk kerajinan serta berbagai potensi kekayaan alam NTB itu, Kepanitian HUT NTB bekerjasama dengan multi stakeholder dan Kementerian Perindustrian

Dalam kegiatan ekspo itu yang bertanggungjawab mengisi kegiatan adalah Dinas Perindustrian bekerjasama dengan multi stakeholder, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dekranasda, IPEMI dan beberapa Kabupaten dan Kota di NTB.

“Kegiatan ini Insha Alloh akan dibuka secara resmi oleh Wapres RI, KH Makruf Amin, diikuti oleh sejumlah Provinsi di Indonesia lainnya. Acara tersebut lebih banyak porsinya untuk NTB, sehingga ada sambutan dari Wakil Gubernur NTB,” terang Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Drs Najamudin Amy, MM pada  wartawan dalam konferensi pers di Acibara Café Kota Mataram, Jum’at (29/11/2019).

Ketua IPEMI Provinsi NTB, Dra Hj Bau Intan, mengaku telah mempersiapkan sejumlah rancangan kegiatan yang akan ditampilkan dalam kegiatan Ekspo tersebut.

Misalnya, fashion show berbahan tenun khas NTB, bazar, lomba kreatif daur ulang, tampilan beberapa atraksi kesenian, acara kuliner.

“Pemerintah NTB akan mengirim UMKM yang sudah bertaraf Nasional guna memperkenalkan aneka budaya, kreativitas dan berbagai kuliner NTB. Moga saja dalam ekspo nanti, NTB bisa meraih juara,” harap Bau Intan.

Sekjen IPEMI NTB, Ajeng Roslinda, mengaku, kegiatan yang dihelat IPEMI dan Pemprov NTB itu, selain dihadiri oleh sekitar 500-an undangan, juga akan ada pemberian penghargaan terhadap 100 wanita inspiratif Indonesia.

“Dan salah satu yang akan menerima penghargaan itu adalah Ibu Wakil Gubernur,” ujarnya.

Ketua Harian Dekranasda Provinsi NTB, Hj Putu Selly, mengaku telah mempersiapkan sejumlah persembahan usaha ekonomi kreatif yang ada di NTB, seperti  usaha kreatif kerang dan tenunan khas NTB.

“Kami juga berharap semoga Ketua Dekranasda NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Perempuan Inspiratif Indonesia,” harapnya.

Dalam konferensi pers itu, hadir juga Plt Kadis Perindustrian Provinsi NTB, Hj Nuryanti, Sekretaris Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, Kabag Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, Wahyu Hidayat.

AYA

Pemangkasan jabatan membuat rentang pengambilan keputusan menjadi lebih singkat. Sebelumnya, pengambilan keputusan harus melalui empat rentang yakni eselon I, II, III, dan IV

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   lambatnya proses birokrasi di tanah air dikeluhkan Presiden Joko Widodo, karena birokrasi berbelit-belit. Pemangkasan struktur ASN (Aparatur Sipil Negara) akan eiadakan ASN eselon III dan IV.

jabatan eselon III dan IV akan diganti dengan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), yang rencananya bakal dilakukan tahun depan.

“Kami putuskan (ASN eselon III dan IV) diganti dengan AI (Artificial Intelligence),” kata Jokowi, Kamis (28/11/2019) saat bicara dalam acara Kompas CEO 100 Forum 2019 di Hotel Ritz Carlton.

Dengan demikian, struktur Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dua tingkat, yaitu hanya eselon I dan II.

“Yang Eselon III dan IV akan kami potong,” kata Jokowi

Tugas administratif yang sebelumnya diemban jabatan-jabatan tersebut akan dilakukan oleh AI. Hal ini bertujuan supaya proses birokrasi di Indonesia semakin cepat.

Meski demikian, Jokowi menyampaikan bahwa penggantian ASN eselon III dan IV dengan AI bergantung pada pembentukan omnibus law.

Aturan tersebut rencananya bakal memangkas 70 hingga 74 Undang-undang (UU) yang ada saat ini. Pemerintah tengah memfinalisasi draf omnibus law sebelum diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada akhir Desember 2019.

“Ini akan sangat bergantung omnibus law yang kami sampaikan ke DPR. Kalau itu disetujui akan ada perubahan besar,” katanya.

Dimulai di Kemenpan RB

Kemenpan RB dipilih menjadi contoh untuk perampingan ASN eselon III dan IV karena dinilai lebih mudah.  Sebab, tak ada pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berstatus eselon III dan IV di kementerian tersebut.

Pemangkasan ASN eselon III dan IV akan dimulai di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), bulan ini.

“Saya akan coba contohkan bulan ini di Kemenpan RB, eselon III dan IV akan saya pangkas duluan,” kata Menpan RB Tjahjo Kumolo di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu (13/11/2019).

Tjahjo memastikan perampingan eselon III dan IV ini tak akan mengurangi tunjangan kinerja para ASN. Perampingan juga tak akan mengurangi jumlah ASN yang ada.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pemangkasan jabatan membuat rentang pengambilan keputusan menjadi lebih singkat. Sebelumnya, pengambilan keputusan harus melalui empat rentang yakni eselon I, II, III, dan IV.

“Jadi kalau eselon III dan IV berkurang, rentang jadi pendek,” kata Pratikno.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara dan Bank Dunia, jumlah ASN pada tingkat eselon III dan IV sebesar 238.000.

Rinciannya, ASN eselon III sebanyak 52 ribu orang dan eselon IV sebanyak 186 ribu orang. Sedangkan jumlah ASN eselon I dan II mencapai 9.686 orang. Rinciannya, 286 ASN eselon I dan 9.400 ASN eselon II.

Rr (Sumber; Dkatadata.co.id)

Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan

lombokjournal.com —

SUBANG  ;   Presiden Joko Widodo mengatakan, hampir  90 pesen pasien di rumah sakit mengaku sudah pakai Kartu Indonesia Sehat.  Sejumlah 70 pesen pakai PBI (peserta bantuan iuran) yang gratis dari pemerintah, hanya  20 persen yang bayar.

Presiden Jokowi mengatakan itu, usai elakukan sidak layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Jumat. (29/11/2019).

“Artinya memang masyarakat memanfaatkan kartu BPJS dalam rangka pelayanan kesehatan,” kata Presiden yang dalam kunjungan ke salah satu rumah sakit di Subang, Jawa Barat menyempatkan bersalaman dengan warga yang tengah menjenguk keuarganya yang tengah dirawat di rumah sakit.

Dalam sidak yang dilakukan atas inisiatifnya, mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subang di Jalan Brigjen Katamso pukul 09.15 WIB.

Dalam kunjungan di rumah sakit itu, Presiden Jokowi langsung mengunjungi Ruang Asoka, salah satu instalasi perawatan kelas 3. Di ruang perawatan itu, Presiden berbincang dengan pasien yang sedang menjalani perawatan.

Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, melalui sidak ini Presiden ingin mengetahui langsung pelayanan BPJS Kesehatan.

“Presiden ingin memastikan pelayanan BPJS berjalan dengan baik,” kata Bey.

Dalam sidak itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Direktur RSUD Subang drg. Ahmad Sopyan, dan Wakil Direktur RSUD Subang Pelayanan dr. Ahmad Nasuhi.

Usai melakukan sidak sekitar 40 menit, Presiden meninggalkan rumah sakit sekitar pukul 09.55 WIB. Presiden kemudian langsung bertolak menuju Pelabuhan Patimban.

Saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Pelabuhan Patimban, Presiden Jokowi mengatakan, dalam sidak tersebut hampir 90 persen pasien yang ditemui sudah menggunakan Kartu Indonesia Sehat.

Rr

“Harapan saya untuk penenun, supaya bisa berkolaborasi dengan penenun lain. Intinya, bagaimana perkakas budaya bisa bermanfaat tak hanya pada aspek sosial tetapi juga aspek ekonomi”

TANJUNG.lombokjournal.com — Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, membuka Temu Publik dan Pameran Program Pemulihan Pascagempa bagi Penenun Lombok, Kamis (28/11/2019).

Kegiatan tersebut diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Bappeda berkerja sama dengan Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Sosial dan Budaya (UNESCO).

Bupati Najmul mengatakan, perlunya para pihak berbicara masalah tenun secara holistik dalam konteks ruang yang lebih luas dan bukan hanya di Lombok Utara.

Hal ini perlu dipahami secara komprehensif lantaran pihaknya tidak memandang para pengrajin tenun hanya dalam koridor pelaku ekonomi semata, tetapi lebih sebagai pahlawan.

“Kami lihat beliau-beliau bukan hanya jadi pelaku ekonomi tetapi kami menganggap mereka sebagai pahlawan sehingga Pemda KLU memberikan suport kepada mereka,” kata Bupati Najmul.

Menurutnya, diskusi publik tersebut dipandang sangat strategis dan punya makna penting sehingga diharapkan bisa berdampak pada peningkatan ekonomi.

“Khusus kami di Lombok Utara, Kepala Dinas kami punya kebijakan hari Kamis harus menggunakan pakaian adat. Kebijakan ini berdampak pada pelaku usaha tenun dan penenun,” Jelas bupati.

Pengaturan kebijakan penggunaan pakaian adat bagi aparatur Pemda KLU akan diatur melalui peraturan bupati (Perbup). Saat ini, Pemda KLU melalui OPD leading sektor sedang menggodok ragangan Perbup dimaksud.

Di samping itu, bupati juga berencana mengundang para kepala OPD dan Kepala Sekolah untuk menandatangani MoU penggunaan tenun agar bisa berdampak langsung terhadap para penenun.

Ekspektasinya, kain tenun ini tidak hanya menjadi pakaian formal saja tetapi juga bisa dipakai oleh para milienial sehingga bisa membangkitkan semangat anak muda untuk menggunakan tenun.

“Harapan saya untuk penenun, supaya bisa berkolaborasi dengan penenun lain. Intinya, bagaimana perkakas budaya bisa bermanfaat tak hanya pada aspek sosial tetapi juga aspek ekonomi,” harap bupati.

Nilai-nilai kultural

Ketua BPMB Bali I Made Darma Suteja, SS, M.Si di hadapan Bupati Lombok Utara dan peserta pertemuan mengharapkan, kehadiran para desainer dari Jakarta dapat membantu sekaligus mengangkat ekonomi penenun dan pelaku usaha tenun Lombok Utara.

Menurut Suteja, kain tenun merupakan prouduk yang dekat dengan manusia sehingga ketika seseorang berbicara tenun pada hahekatnya tidak hanya berbicara ekonomi tetapi ada nilai-nilai kultural yang memiliki makna penting dan perlu dipelajari dengan pendekatan kultural.

“Berbicara fashion kita sangat bangga karena kain tenun Pringgasela telah jadi warisan budaya Indonesia. Semoga kehadiran UNESCO bisa membawa kain tenun menjadi kekayaan dunia,” katanya.

Ditambahkannya, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tradisi lisan yaitu manuscrif, adat istiadat, situs, teknologi tradisional dan rumah adat yang perlu diidentifikasi secara bersama-sama. Perkakas budaya bukan hanya berupa benda saja tetapi mencakup pellbagai unsur kebudayaan.

Dicontohkan, bilamana seseorang mengenakan kain londong abang berarti ia boleh ikut melakanakan ritual adat. Pun dalam konteks teknologi juga ada teknologi tradisional untuk tools pembuatan beragam produk tenun.

Kain tenun ini tak hanya berfaedah untuk pembungkus badan, tetapi punya simbol tersendiri terkait dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

“Harapan kami agar tidak ada klaim mengklaim sehingga kita harus menginventarisirnya,” harap Suteja.

Kepala Unit Bidang Budaya UNESCO, Moe Chiba menjawab pertanyaan wartawan terkait tenun Bayan mengatakan, dalam otoritasnya sebagai Kepala Unit Kebudayaan UNESCO, setiap kali mendampingi penenun dari seluruh dunia, ia selalu tertarik dengan tekstil tradisional atau kain tenun tradisional.

Banyak hal yang dapat diilhami seperti budaya, selera, cara membuat dan ritualnya dan nilai-nilai kearifan lokal lainnya.

“Terkait harapan supaya penenun Bayan perlu meneruskan kepandaian dan ide-idenya, UNESCO tidak bisa melanjutkan pendampiangan dan berharap amitra-mitra yang lain untuk membantu,” ujar Diana Setiawati, Project Coordinator UNESCO Jakarta.

Kaban Bappeda Heriyanto, SP yang juga Panitia Penyelenggara melaporkan, pascagempa bumi meratakan Lombok Utara, sejak saat itu pula konsentrasi pemerintah daerah, relawan dan masyarakat beralih pada recovery baik itu fisik, ekonomi dan juga budaya.

Diceritakan Heryanto, Januari 2011 datang kunjungan dari UNESCO untuk memberi dukungan khususnya recovery ekonomi dan budaya. Kegiatan UNESCO, mendapatkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak, sehingga  pada bulan Maret UNESCO memberikan bantuan alat tenun, los kerja serta pelatihan desain di Jogja. Selain itu juga, digelar lokakarya dan pameran di Francis.

“Dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan terima kasih kepada UNESCO dan BPMB. Saya harap tetap ada dukungan untuk KLU sampai bisa mandiriM,” kata Heryanto.

Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Kantor Bupati Lombok Utara tersebut juga ditampilkan fashion show kolaborasi tenun Bayan dan tenun Pringgasela, pameran tenun penenun Pringgasela dan Bayan serta diisi talkshow program disampaikan oleh Moe Chiba.

Kegiatan tersebut dihadiri para Kepala OPD, Tokoh Adat, Budayawan, Pengrajin Tenun dan pihak UNESCO.

sta/humaspro

Untuk melatih para pelaku wisata menjadi handal termasuk dalam program pengembangan destinasi daerah penyangga KEK Mandalika

MATARAM.lombokjournal.com —  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar Forum Pariwisata Lombok yang diikuti dua ratus lebih pelaku pariwisata dari berbagai komunitas, di Mataram, Kamis (28/11/2019).

Forum yang digelar dua kali setahun ini gua menyusun program pengembangan pariwisata di daerah. Kegiatan ini juga bagian dari cara yang dilakukan Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia pariwisata yang handal.

Asdep SDM dan Hubungan Antarlembaga Kemenpar, Dr. Wisnu Bawa Tarunajaya, SE, MM mengatakan, acara tersebut merupakan agenda sokongan dana World Bank, untuk meningkatkan keterampilan tenaga pariwisata di daerah penyokong Kawasan Ekonomi Khusus sebagai destinasi prioritas.

Ditambahkannya, semua stakeholder diundang agar anggaran dari Bank Dunia bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masyarakat.

Menurutnya, acara ini untuk melatih para pelaku wisata menjadi handal termasuk dalam program pengembangan destinasi daerah penyangga KEK Mandalika.

“Mereka kita latih menyusun program wisata untuk diusulkan ke Kemenpar sebagai acuan kita kepada Bank Dunia (World Bank) dalam menggelontorkan dananya untuk pengembangan destinasi penyangga KEK misalnya Sembalun, Narmada, Mayura, Sekotong, dan destinasi menarik lainnya yang ada di Lombok,” kata Wisnu, Kamis (28/11/2019).

Wisnu menyebut lebih 400 Milyar anggaran digelontorkan oleh Bank Dunia untuk tiga daerah penyangga KEK yakni Mandalika, Danau Toba dan Labuan Bajo.

Acara semacam diskusi rumusan program pariwisata ini untuk menghasilkan output yang baik bagi perkembangan pariwisata kedepan.

“Semua komunitas pemerhati pariwisata di Lombok hadir dan konsen terhadap acara ini, Itu artinya kita semua ingin maju, dan dengan cara ini saya yakin pariwisata kita akan maju, Lombok akan maju karena masyarakatnya awarness (semakin sadar) akan besarnya potensi pariwisata Lombok dalam mensejahterakan mereka sehingga tidak apatis lagi terhadap dunia pariwisata,” tegas Wisnu.

AYA.

NTB menerima penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 karena dinilai telah mampu berkontribusi dalam memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah, serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;   Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali menorehkan prestasi di skala nasional. Pemerintah Provinsi NTB menerima langsung Anugerah Paramakarya Tahun 2019 dari Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Penganugerahan Paramakarya merupakan anugerah khusus yang diselenggarakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah.

Dasar penilaian adalah keberhasilannya memberi dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah.

Program itu merupakan bantuan teknis global yang dikembangkan Organisasi Buruh Internasional (ILO) semenjak 1994 untuk membantu pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta menciptakan pekerjaan yang layak.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Dr. H. Iswandi, M. Si yang mewakili Gubernur NTB saat menerima penghargaan mengatakan, NTB menerima penghargaan Anugerah Paramakarya 2019 karena dinilai telah mampu berkontribusi dalam memberikan dukungan dan pembinaan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta perusahaan yang berhasil meningkatkan produktivitasnya.

“Alhamdulillah, NTB menerima penghargaan dari Wakil Presiden,” ujar Iswandi usai menerima penghargaan.

Pada sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan anugerah bagi pelaku usaha ini telah menjadi salah satu tolok ukur bagi peningkatan kualitas usaha di Indonesia.

“Saya menyampaikan selamat kepada penerima penghargaan Paramakarya 2019 ini” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Ma’ruf menyebutkan, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas di wilayah masing-masing..

Keberhasilan birokrasi mempermudah dunia usaha memperluas lapangan kerja akan menciptakan efek berlanjut bagi kesejahteraan masyarakat.

“Penerima penghargaan Paramakarya ini sudah seharusnya menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam hal peningkatan produktivitas,” tutupnya.

 AYA/HmsNTB

Wagub mengajak seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi masing-masing

MATARAM.lombokjournal.com — Sebanyak enam Badan Publik, menerima anugerah untuk kualifikasi informatif, yang diserahkan langsung Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Lombok Raya Hotel, Kamis (28/11/2019).

Enam Badan Publik yang menerima kualifikasi informatif yakni, Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, RSUD Provinsi NTB, Bappeda Provinsi NTB, KPU Provinsi NTB, Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.

Wagub mengapresiasi badan publik yang berhasil mendapatkan penganugerahan keterbukaan informasi publik. Wagub menilai bahwa keterbukaan informasi publik, bukan hanya menjadi kewajiban tapi juga kebutuhan.

“Keterbukaan informasi ini, juga merupakan kebutuhan kita. Kita harus pandai dalam mengkomunikasikan informasi, sehingga informasi itu dapat sampai dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” ungkap Wagub.

Pada tahun 2019, sebanyak delapan dari 34 provinsi di Indonesia, mendapatkan gelar informatif dan salah satunya ialah NTB.

“Setelah tahun lalu kita menduduki kategori menuju informatif, Alhamdulillah tahun ini kita sudah pada posisi yang informatif,” ungkap Wagub bangga.

Wagub mengingatkan, saat ini teknologi begitu mendominasi, sehingga kita dituntut agar lebih informatif dari waktu ke waktu.

“Saat ini, kita dihadapkan oleh dua pilihan, yakni mensetrap atau yang disetrap. kalau kita mau menguasai, mengintervensi, maka mari kita memanfaatkan teknologi ini, agar kita tidak tergerus oleh teknologi dan keterbukaan,” tutup Wagub.

Lebih jauh Wagub mengajak seluruh Badan Publik untuk terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi masing-masing.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda NTB, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, serta Asisten Administrasi dan Umum Setda NTB mendampingi Wagub.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Hendriadi, menyampaikan kualitas keterbukaan informasi publik untuk tahun 2019 ini mengalami peningkatan.

“Kualitas tertinggi yaitu badan publik informatif yang semula 4 naik menjadi 6, sedangkan badan publik yang menuju informatif yang semula hanya 3, saat ini naik menjadi 9 badan publik,” ungkap Hendriadi.

AYA/HmsNTB