“Media wajib memberikan serta menyajikan informasi dari sumber yang benar, sebelum, saat terjadi, maupun pasca bencana”

MATARAM.lombokjournal.com — Peran media dalam kebencanaan sangat vital. Ketersediaan informasi akurat yang bersumber jelas diharapkan dapat mengurangi potensi kegaduhan di masyarakat saat bencana terjadi.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH saat menyampaikan materi dalam kegiatan seminar Latihan Penanggulangan Bencana Alam yang digelar di Aula  Korem 162/Wirabakti, Senin 28 Oktober 2019.

Kegiatan itu dimaksudkan memaksimalkan publikasi pemberitaan dalam kebencanaan ini diikuti ratusan prajurit TNI, termasuk anggota Babinsa se Kota Mataram.

Diungkapkannya, setidaknya ada tiga pedoman yang harus dipegang dalam pengelolaan informasi kebencanaan, yaitu pertama, pentingnya informasi geologi/geografis pada suatu daerah. Dalam hal ini sosialisasi/ informasi awal tentang keadaan daerah harus dikomunikasikan kepada masyarakat, misalnya saja memberikan peringatan bahwa suatu daerah tergolong rawan bencana.

Kedua; harus ada lembaga/instansi yang berwewenang dalam mengeluarkan  informasi akurat dan terpercaya, tujuannya agar sewaktu waktu terjadi bencana, masyarakat tidak mengkonsumsi berita yang asal usulnya tidak jelas (hoax).

Serta yang terakhir ungkap Kadis, yakni tersedianya sistem informasi yang berguna mewadahi segala aksi beragam bencana.

“Media harus wajib memberikan serta menyajikan informasi dari sumber yang benar baik sebelum, saat terjadi maupun pasca bencana. ” ungkap mantan irbansus di Inspektorat NTB itu.

Aryadi  juga menjelaskan saat ini pemda NTB dalam hal kebencanaan telah  menjadi prioritas utama serta menjadi salah satu misi pembangunan di era kepemimpinan bang Zul dan Ummi Rohmi.

“Pemprov NTB, sudah memiliki program Desa tangguh bencana, sekolah siaga bencana serta aplikasi sistem informasi bencana yakni Si AGA. Semua itu upaya untuk mewujudkan NTB tangguh dan mantap,” ujar Aryadi.

Tak lupa ia juga mengucapkan apresiasi terhadap TNI yang telah bahu membahu bersama Pemerintah Provinsi NTB serta kabupaten/kota selama bencana gempa bumi yang melanda NTBdi tahun 2018 lalu, hingga proses rehab rekon yang dinilai berjalan dengan baik.

Ia berharap sinergitas itu tetap terbangun dan terjaga dan semakin baik lagi.

“Kami harapkan kawan kawan dari unsur TNI tetap bersinergi. Komunikasi yang sudah terjalin tetap terjaga untuk membangun daerah kita bersama,” harapnya.

AYA

Semangat jiwa muda yang bagaikan kobaran api yang tidak pernah padam, amat dibutuhkan untuk membangun dan memajukan KLU ke depan

TANJUNG.lombokjournal.com –  Kabupaten Lombok Utara (KLU), melakukan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 dirangkaikan dengan Upacara Paripurna Bulanan, berlangsung di lapangan Tioq Tata Tunaq, Senin (28/10) 2019.

Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, dan sebagai  Komandan Upacara, Kapolsek Pemenang Iptu Ivan Ronald, S.T.K.

Upacara peringatan tersebut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Ketua DPRD Lombok Utara H. Burhan M. Nur, SH, Mariadi, S.Ag, Sekda KLU Drs. H. Suardi, MH, Waka Polres Kompol. Dewa Gede Sucipta, S.Pd, Para Pejabat teras dan ASN lingkup Pemda KLU, unsur TNI/Polri, Perwakilan OKP, pelajar dan mahasiswa.

Hari Sumpah Pemuda (HSP) diawali dari peristiwa yang terjadi 91 tahun silam, tepatnya 28 Oktober 1928 di Jakarta yang saat itu masih bernama Batavia.

Para pemuda menggelar Kongres Pemuda II, sebuah kongres pergerakan pemuda Indonesia, pada 27-28 Oktober 1928.

Kongres Pemuda II berhasil menukil hari bersejarah yang hingga kini dikenang lantaran telah melahirkan ikrar pemersatu bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda.

Berawal dari peristiwa bersejarah Kongres Pemuda II tersebut, kemudian diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda.

“Bersatu Kita Maju”

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar dalam amanatnya menyampaikan, atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tokoh pemuda, sehingga menjadi pelopor pemuda untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga keutuhan NKRI.

Dikatakannya, tokoh pemuda Lombok Utara juga telah memelopori terbentuknya daerah otonomi terbungsu di NTB, yaitu Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2008.

Dan mengisinya dengan program pembangunan, merawatnya dengan nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, persatuan, norma budaya dan kearifan lokal yang bestari untuk terwujudnya keberlanjutan pembangunan daerah.

Peringatam Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 mengambil tema “Bersatu Kita Maju”. Tema ini diambil guna menegaskan kembali komitmen yang dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1982 dalam sumpah pemuda.

“Hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa,” kata bupati.

Di samping itu, tema ini sesungguhnya diperuntukkan bagi seluruh elemen bangsa, khususnya pemuda lantaran di tangan pemudalah Indonesia bisa maju. Pemuda untuk Indonesia maju adalah yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreatifitas yang tinggi, mandiri, inspiratif dan mampu bertahan, unggul menghadapi persaingan dunia.

Pemuda yang memiliki karakter tangguh adalah generasi yang memiliki karakter modal dan karakter kinerja, beriman dan bertaqwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas serta tuntas.

Juga memiliki kapasitas intelektual, skill kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan yang mumpuni serta harus memiliki inovasi agar mampu berperan aktif dalam kancah internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, gerakan revolusi mental menemukan relevansinya, dengan pembangunan karakter kita bisa kuat, tangguh dan kokoh ikut serta dalam pencaturan pemuda di dunia.

“Kita tidak lagi harus bertahan dan menghadapi dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi, akan tetapi kita harus mampu memberikan warna untuk mengubah dunia dengan tekad dan semangat, serta  tentu didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi,” tegas Bupati Najmul..

Lombok Utara yang baru melewati masa terpuruk pascabencana beruntun tahun 2018 silam, sekarang masih dalam tahap pemulihan. Semangat jiwa muda yang bagaikan kobaran api yang tidak pernah padam, amat dibutuhkan untuk membangun dan memajukan KLU ke depan. Agar menjadi daerah yang mampu menyejahterakan masyarakat dan tentu pula ikut andil bagian dalam mengangkat bangsa dan tanah air indonesia di kancah dunia.

Pada kesempatan hari Sumpah Pemuda ke-91, Bupati Najmul menyampaikan kondisi terkini pencapaian pemulihan Lombok Utara dengan membangun kembali aspek pembangunan daerah.

Menurut Najmul, tuntasnya tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan masyarakat yang telah dibangunkan oleh  pemerintah cukup progresif.

Berdasarkan data terkini badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) KLU, jumlah penerima manfaat dari SK.1 – SK.21 sebanyak 2.465 KK. Jumlah total rumah yang telah terbangun mencapai 8.778 unit.

Dari jumlah itu, sekitar 65 persen di antaranya berjenis rumah instan konvensional (Riko) dan 35 persen berjenis RTG lainnya. Adapun rincian Risha 465 unit, Rika 1.000 unit, Riko 6.276 unit, Risba 714 unit, Risga 22 unit, Risbari 2 unit, Rita 47 unit, Rista 66 unit, Kumac 166 unit, serta Raisha 20 unit.

Jumlah rumah yang berprogres hingga saat ini sebanyak 24.217 unit, terdiri dari kategori rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Jumlah rumah rusak sedang dan rusak ringan yang terbangun sebanyak 389 unit/KK, terdiri dari rusak sedang sejumlah 101 KK dengan 9 Pokmas dan rusak ringan sejumlah 288 KK dengan 18 Pokmas.

Mengakhiri wejangannya, Bupati Najmul menekankan, progres yang disampaikannya tersebut merupakan deskripsi singkat keaadan terkini Kabupaten Lombok Utara.

Ia berharap pencapaian tersebut bisa menjadi penggugah spirit dan optimisme  bersama demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan daerah sebagai tolak ukur jiwa cinta tanah air.

“Saya ucapkan selamat hari sumpah pemuda ke-91. Semoga melalui peringatan ini kita selalu menghormati jasa para pemuda, jasa para pendiri bangsa, jasa pendiri daerah ini serta jasa para pahlawan kita,” katanya.

Rangkaian upacara diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Pardan Ketua Kelompok Tani Bunga Mekar Dusun Senara Desa Genggelang, atas prestasi Juara I Lomba Kebun Kakao Produksi Tinggi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian di Solok Provinsi Sumatera Barat dalam peringatan Hari Kakao Nasional.

Penyerahan piagam penghargaan juga diberikan kepada Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian KLU Kategori Pembina Juara pada Lomba Kebun Kakao Produksi Tinggi oleh Bupati Lombok Utara.

Kemudian penyerahan piagam kepada Bupati Lombok Utara sebagai Pembina Juara Satu pada Lomba Kebun Kakao Produksi Tinggi tingkat nasional oleh Ketua DPRD Lombok Utara yang diwakili Wakil Ketua DPRD Lombok Utara H. Burhan M. Nur, SH. (

sta/humaspro

Penandatanganan MoU dengan Unram dan UIN Mataram akan menambah kredibilitas maupun akreditasi Beijing Wuzi University (BWU) melalui peningkatan jumlah kerja sama dengan kampus dan keberadaan mahasiswa asing di BWU

lombokjournal.com —

BEIJING   ;   Penandatangan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU).antara Universitas Mataram (Unram) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dengan Beijing Wuzi University (BWU) berkangsung di Kampus Ekonomi BWU, Senin (28/10) 2019 siang waktu setempat.

Kesepakat melakukan kerja sama bidang itu dilakukan oleh Rektor Unram, Prof. Lalu Husni dan Rektor UIN Mataram, Prof. Mutawali Abdul Haqqi dengan Rektor BWU, Prof. Wenju Wang, disaksikan oleh Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah dan delegasi dari kedua pihak.

Kerja sama yang disepakati mencakup pengiriman mahasiswa dari dua Universitas NTB tersebut ke BWU dengan skema beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar dan dosen, kolaborasi dalam bidang penelitian dan seminar ilmiah bersama.

Termasuk pengembangan atau promosi bersama dalam bidang lainnya, seperti seni budaya maupun pariwisata.

“Hari ini menjadi momen yang paling penting, menyenangkan dan membanggakan dalam lawatan kerja kami dari Nusa Tenggara Barat. Dua universitas negeri di NTB, yaitu Unram dan UIN Mataram telah bersepakat menandatangani nota kesepahaman dengan Beijing Wuzi University. Saat ini sudah ada 3 mahasiswi asal NTB yang berkuliah di BWU melalui program beasiswa NTB,” kata Gubernur Zulkieflimansyah.

Ke depan, gubernur  berharap akan ada puluhan hingga ratusan anak-anak muda NTB yang kuliah S1 hingga S3 manajemen logistik ataupun prodi lainnya di BWU dari rintisan kerja sama ini.

“Bahkan kalau perlu seluruh kampus di NTB ikut dalam program yang sama,” kata Gubernur Zulkieflimansyah dalam penandatanganan MoU di kampus BWU, Distrik Thongzhou, Beijing.

Rektor Unram, Prof. Lalu Husni menyatakan sangat senang bisa melakukan kerja sama dalam berbagai bidang pendidikan dengan BWU.

Menurutnya, program studi yang paling banyak mahasiswa di Unram adalah Ekonomi dan Bisnis, di samping Teknologi Informatika dan Ilmu Komunikasi.

Prof Lalu Husni mwengaku bahagia dengan penandatangan nota kesepahaman itu. Tadi sudah sempat melihat-lihat beberapa ruang kelas, simulasi dan laboratorium riset dan pengembangan fakultas bisnis dan manajemen logistik, yang menjadi andalan dari BWU.

“Sangat lengkap canggih dan berorientasi pada teknologi digital masa depan. Saya terus berharap kerja sama beasiswa pendidikan dengan BWU ke depannya, termasuk pertukaran mahasiswa dan dosen maupun riset dan publikasi, bisa dikembangkan lebih luas ke depannya,” ujar Prof. Lalu Husni.

Rektor UIN Mataram Prof. Mutawali Abdul Haqqi juga sangat senang, karena ini adalah kerja sama kedua antara UIN Mataram dengan universita di Tiongkok. Sebelumnya, UIN Mataram juga bekerja sama dengan Wuyi University of Guangzhou pada 2016.

Dikatakannya, UIN Mataram memang sebuah perguruan tinggi agama namun terbuka untuk semua kalangan. Program studi yang berorientasi pada pengembangan bisnis, yang sesuai dengan prodi di BWU adalah Ekonomi dan Bisnis Syariah. S

“Salah satunya turunan dari Ekonomi dan Bisnis itu adalah pengembangan pariwisata dengan kebutuhan aplikasi layanan jasa dan produk pariwisata, yang saya pikir relevan dengan prodi sistem dan teknologi logistik maupun manajemen rantai pasok dari BWU,” ucap Prof. Mutawali.

Bagi Rektor BWU Prof. Wenju Wang, penandatanganan MoU dengan Unram dan UIN Mataram akan menambah kredibilitas maupun akreditasi BWU melalui peningkatan jumlah kerja sama dengan kampus dan keberadaan mahasiswa asing di BWU.

Menurut Wenju, platform kebijakan One Belt One Road Initiative Pemerintah RRT yang mencakup Indonesia sebagai mitra, menjadi dasar yang memudahkan kerja sama dengan pihak-pihak dari Indonesia.

“Orientasi pendidikan kami saat ini dan ke depannya adalah yang termasuk dalam One Belt One Road Initiative (OBORI) RRT. Indonesia adalah negara sahabat yang termasuk dalam OBORI, sehingga kami sangat senang hati berkolaborasi dalam sektor pendidikan sebagaimana yang kita sepakati,” kata Wenju.

AYA/HmsNTB

“Pemberi kerja pun kami harap dapat makin patuh dalam membayarkan iuran pegawainya, agar pekerja terjamin dan tidak mendapat kesulitan pada akses pelayanan kesehatannya”

lombokjournal.com –

MATARAM  ;  BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) guna meningkatkan kepatuhan peserta pemberi kerja dalam melakukan pembayaran iuran.

.Sebelumnya, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan terdapat 50.475 badan usaha yang belum bekerja sama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Terdapat sekitar 528.120 pekerja yang belum didaftarkan oleh 8.314 badan usaha dan  2.348 badan usaha yang tidak melaporkan gaji dengan benar.

“DATUN Kejaksaan RI diberikan wewenang untuk memberikan pertimbangan hukum berupa pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum,” kata Fachmi di Jakarta, Senin (28/10).

Ia melanjutkan, pertimbangan hukum tersebut diharapkan mencegah terjadinya pelanggaran oleh peserta iuran yang dapat berujung pada tindak pidana.

Selain itu, Jamdatun juga berwewenang memberi bantuan hukum berbentuk nonlitigasi dan litigasi serta tindakan hukum lain dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan negara.

Sepanjang tahun 2018, BPJS Kesehatan bersama Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia telah melakukan mediasi dan mengeluarkan Surat Kuasa Khusus sebanyak 3.224 ke pemberi kerja. Surat ini berhasil menagih tunggakan iuran sebesar Rp26 miliar.

Hingga September 2019, mediasi telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri kepada 1.495 badan usaha dengan iuran yang berhasil ditagih sebesar Rp 9,3 miliar. Fachmi berharap, ke depannya angka tersebut terus meningkat.

“Pemberi kerja pun kami harap dapat makin patuh dalam membayarkan iuran pegawainya, agar pekerja terjamin dan tidak mendapat kesulitan pada akses pelayanan kesehatannya,” ujarnya.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan sempat mengancam akan mengenakan sanksi terhadap badan usaha yang belum tertib bekerja sama dan membayar iuran.

Ketidaktertiban badan usaha untuk ikut serta dalam program BPJS Kesehatan dinilai menjadi salah satu penyebab defisit anggaran pada lembaga asuransi negara ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2013, perusahaan yang tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan perizinan usaha dan izin-izin lainnya.

Sebagai informasi, Undang-Undang (UU) No 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2) mewajibkan pemberi kerja secara bertahap mendaftarkan dirinya dan pekerja/karyawannya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga 30 September 2019, terdapat 282.779 badan usaha yang sudah terdaftar dalam program JKN-KIS.  Sementara itu, jumlah peserta JKN-KIS mencapai 221.203.615 jiwa atau 84,1 persen dari total penduduk Indonesia.

Dalam pelayananannya, BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 23.175 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mencakup puskesmas, dokter praktik perorangan, klinik, rumah sakit kelas D pratama, dan dokter gigi.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 2.520 rumah sakit dan klinik utama, 572 apotek PRB-kronis, dan 1.080 optik.

Rr (sumber ; Bisnis.com)

“Kuncinya, bila tim terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan melakukan uji publik”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;    Akan dibentuk tim kecil khusus untuk membenahi permasalahan Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola BPJS Kesehatan.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto saat berkunjung ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan pada Jumat lalu (25/10) 2019..

Tim kecil yang akan dibentuk itu yang akan membahas langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan BPJS Kesehatan, khususnya defisit.

Munculnya rencana pembentukan tim kecil tersebut, mendapat tanggapam dari Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar.

Timboel mengatakan, rencana Menkes Terawan akan membuat tim untuk melihat dan mengatasi masalah yang ada di BPJS Kesehatan memang beralasan.

“Tentunya, masalah JKN memang rumit dan butuh perhatian khusus dari Pak Menkes,” komentar Timboel melalui keterangan tertulisnya, Senin (28/10) 2019.

Menrutnya, perhatian ini agar pelayanan BPJS Kesehatan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Dengan kehadiran tim yang dijanjikan tersebut seluruh persoalan JKN yang rumit berpotensi bisa diurai untuk mencari solusi secara sistemik.

“Kuncinya, bila tim terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan melakukan uji publik.” kata Timboel.

Masukan dari Masyarakat

Timboel juga berharap  agar masyarakat untuk ikut berpartisipasi memberi masukan ke tim kecil ini. Masukan dari masyarakat bisa membantu menemukan solusi yang ada.

“Bukankah Pasal 96 UU No 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan itu berisi soal membuka ruang ke masyarakat untuk memberikan masukan atas peraturan perundangan yang sedang dibuat. Saya mengapresiasi tim yang terbuka kepada publik dengan mengimplementasikan makna dari Pasal 96 tersebut,” Timboel menegaskan.

Menyoal defisit dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, seharusnya tim kelak tidak lagi membicarakan dari awal tentang masalah ini.

“Sebaiknya, Pak Menkes membuka kembali seluruh dokumen pembicaraan dari rapat ke rapat yang dilakukan sebelum-sebelumnya selama masa kepemimpinan Bu Nila Moeloek (Menteri Kesehatan 2014-2019) lalu,” lanjut Timboel.

BACA JUGA  :   Belum Dipastikan, Kapan Waktu Yang Tepat Untuk Penyesuaian Iuran BPJS Kesehatan

Jadi, tim tinggal menyimpulkan dan mengeksekusi masalah dan menemukan solusi. Apalagi Pak Mardiasmo (Wakil Menteri Keuangan 2014-2019) sudah melakukan 152 kali rapat.

Dipastikan tingkat pembicaraannya sudah sangat dalam dan detail (rinci) dengan mengkaji seluruh aspek beserta berbagai simulasi kebijakannya.”

Rr

(sumber ; Liputan 6)

“Jadi kami berdua (bersama BPJS Kesehatan) selalu ingin membantu supaya masyarakat bisa terlayani dengan optimal tanpa harus kami bersinggungan dengan hal-hal ketidakmampuan”

lombokjournal.com —

JAKARTA   ;    Hingga kini belum diputuskan, kapan berlakunya penyesuaian iuran BPJS Kesehatan,

Hal itu disampaikan Mwenteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto menanggapi pertanyaan terkait kepastian waktu kenaikan tariff yang sudah diputuskan pemerintah.

Memang, penyesuaian iuran untuk menutup defisit BPJS Kesehatan menjadi salah satu pekerjaan rumah dari Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dalam konferensi persnya usai rapat bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris Jumat (25/10) 2019 lalu, Terawan mengungkapkan kapan waktu yang tepat akan dibicarakan lagi dengan pihak-pihak terkait, salah satunya bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Nanti dilihatnya bersama-sama, kami dengan DPR dan sebagainya. Jadi jangan segera mungkin memutuskan apapun,” kata Terawan di Jakarta, Senin (28/10) 2019.

Terawan mengungkapkan kekhawatirannya, isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan bisa meresahkan masyarakat. Karena itua, soal penyesuaian tarif itu  belum bisa diungkapkan kapan waktu yang tepat. if.

“Jadi kami berdua (bersama BPJS Kesehatan) selalu ingin membantu supaya masyarakat bisa terlayani dengan optimal tanpa harus kami bersinggungan dengan hal-hal ketidakmampuan,” kata dokter spesialis radiologi ini.

Mengubah narasi

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, sesungguhnya Menkes Terawan mendukung penyesuaian tarif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Namun Fachmi menambahkan, saat ini narasi yang beredar di masyarakat terkait penyesuaian iuran JKN harus diubah agar tidak terdengar menakutkan.

“(Misalnya) bagaimana 2.000 rupiah bisa ditabung setiap hari,” ujarnya.

BACA JUGA ;  Akan Dibentuk Bentuk Tim Kecil Kemenkes dan BPJS Kesehatan, Untuk Atasi Defisit

Terkait gebrakan lain yang akan dilakukan Terawan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan sendiri, Mnkes melakukan gerakan moral dengan menyerahkan gaji dan tunjangan kinerjanya untuk BPJS Kesehatan.

Dokter yang dikenal lewat metode “cuci otak” nya ini juga akan membentuk tim kecil.

Rr

(Sumber; Liputan 6

“Saya tidak menyangka kartu jkn-kis yang dibagikan pemerintah begitu besar manfaatnya. Kami benar – benar tidak mengeluarkan biaya sedikitpun”

lombokjournal.com —

SELONG   ;   Muhammad Jaelani (9), anak laki – laki kelas 3 Sekolah Dasar asal Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela ini dijadwalkan seminggu lagi akan melakukan operasi pengangkatan tonsil atau yang biasa disebut dengan amandel.

Ia datang ke rumah sakit ditemani oleh ayahnya, Muhammad Sobri (45) dan bibinya Rabiatun (40).

Siang itu (06/04) 2019, mereka ditemui oleh tim Jamkesnews setelah mendapatkan beberapa jadwal pemeriksaan darah, laboratorium, dan pemeriksaan radiologi untuk persiapan operasinya.

Ayahnya mengatakan, Jaelani memang sudah lama kena radang amandel, mungkin sejak 3 bulan yang lalu. Awalnya batuk – batuk, demam berhari – hari. Tenggorokannya sakit, jadi susah menelan makanan.

“Sudah dua kali berobat ke Puskesmas, tapi sampai sekarang kondisinya masih belum membaik,” ungkap Muhammad Sobri.

Lebih lanjut Sobri menceritakan, akhirnya anaknya dirujuk ke Poli THT RSUD Selong. Kata dokter dianjurkan untuk operasi amandel.

“Alhamdulillah kami langsung dapat jadwal operasinya, Insyaa Allah Senin depan. Semuanya lancar. Administrasi, jadwal konsul ke dokter anak, sampai pemeriksaan tambahannya pun sudah terjadwal. Kita hanya menyiapkan berkas – berkas yang diminta untuk mempermudah prosedurnya,” tambah Rabiatun.

Jaelani dan ayahnya adalah salah satu Peserta Penerima Bantuan Iuran APBN. Pada awalnya Muhammad Sobri meragukan kebenaran tentang operasi anaknya yang akan dibayarkan oleh pemerintah melalui kartu JKN – KIS miliknya.

Tetapi setelah diyakinkan oleh anggota keluarganya yang kebetulan pernah melakukan prosedur yang sama, barulah ia percaya akan manfaat kartu hijau kecil tersebut.

“Ini pertama kalinya saya dan keluarga menggunakan kartu JKN – KIS. Saya tidak menyangka kartu yang dibagikan pemerintah tahun lalu ini begitu besar manfaatnya. Kami benar – benar tidak mengeluarkan biaya sedikitpun. Saya semakin yakin dengan manfaat kartu ini,” jelasnya.

Operasi amandel atau tonsilektomi adalah tindakan operatif yang bertujuan untuk mengangkat atau menghilangkan bagian amandel (tonsil) yang sudah mengalami peradangan kronis atau disebut dengan tonsilitis kronis.

Penyakit ini disebabkan karena infeksi bakteri atau virus yang masuk ke dalam mulut. Ketika tonsillitis tidak dapat disembuhkan dengan pemberian obat antibiotik maka akan dilakukan tonsilektomi untuk mencegah terjadinya komplikasi. Biaya tindakan operatif ini pun beragam, berkisar antara 3 – 10 juta rupiah.

Muhammad Sobri mengungkapkan rasa syukurnya terhadap program BPJS Kesehatan tersebut. Ia tidak dapat membayangkan hal – hal buruk yang terjadi apabila tidak punya kartu JKN – KIS.

“Saya hanya bekerja sebagai buruh, istri saya tidak bekerja. Penghasilan saya hanya cukup untuk makan sehari – hari. Tak ada persiapan biaya untuk hal – hal lainnya. Sekali lagi saya tidak henti – hentinya mengucapkan syukur dan terimakasih pada pemerintah karena telah memberikan solusi terbaik bagi masyarakat kecil yang sakit,” tutup Sobri.

ay/hf/Jamkesnews

Narasumber : Rabiatun, Muhammad Sobri, dan Muhammad Jaelani

“sejak pertama kali disarankan cuci darah, saya langsung mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selama 4 tahun ini pun saya tidak pernah mengeluarkan biaya lebih dari 51 ribu tiap bulannya”

lombokjournal.om —

SELONG   ;  Hemodialisa umumnya diperuntukkan bagi pasien gagal ginjal dan beberapa orang dengan peradangan ginjal kronik atau disebut dengan pielonefritis.

Seperti yang dialami oleh Amir (37),  pria asal Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik ini sudah 4 tahun lamanya  melakukan cuci darah ke RSUD dr. R. Soedjono Selong akibat pielonefritis.

Awalnya, Amir berpikir itu sakit pinggang biasa, jadi dibiarkan saja. Istirahat sebentar juga sembuh. Tapi, semakin lama jadi semakin sakit. Ketika buang air kecil rasanya sakit sekali.  Badan semakin lemah, cepat lelah padahal tidak melakukan pekerjaan berat.

“Sampai suatu ketika, saya tiba – tiba pingsan karena tidak kuat menahan nyeri dan pusing yang luar biasa. Ketika sadar, saya sudah ada di rumah sakit. Saat itu juga, saya akhirnya tahu bahwa ginjal saya sudah infeksi parah,” ungkapnya.

Pielonefritis adalah peradangan pada ginjal yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi ini dapat terjadi berulang kali hingga akhirnya dapat merusak ginjal secara permanen dan menyebabkan gagal ginjal.

Transplantasi atau donor ginjal dapat menjadi pilihan penderitanya untuk sembuh. Namun keberhasilannya sangat kecil sekali,  dan itu tergantung dari kondisi dan tingkat keparahan pasiennya.

Amir adalah salah satunya. Karena kondisi ginjalnya memang sudah rusak, jika melakukan operasi, maka akan membahayakan jiwanya. Akhirnya cuci darah menjadi jalan satu – satunya bagi Amir untuk bertahan hidup.

“Cuci darah itu kan ada yang akut dan kronik. Akut itu membantu fungsi ginjal untuk kembali normal. Kalo udah normal ya berhenti cuci darahnya. Nah kalau saya ini yang kronik. Ginjal nya sudah tidak ada fungsinya, jadi harus mengandalkan alat cuci darah seumur hidup,” ungkap pria 3 orang anak ini ketika ditemui tim Jamkesnews, Sabtu (13/04) siang.

Akhirnya Amir hanya bisa pasrah saja. Sudah ratusan kali dipasang selang bermacam – macam di tangan juga sudah tidak terasa sakit.

“Alhamdulillah, saya ikhlas. Masalah biaya? saya tidak khawatir, sejak pertama kali disarankan cuci darah, saya langsung mendaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Selama 4 tahun ini pun saya tidak pernah mengeluarkan biaya perawatan lebih dari 51 ribu setiap bulannya,” tutur salah satu Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) ini.

Amir juga mengungkapkan pelayanan kesehatan yang diterimanya sangatlah baik. Perawat – perawat  di ruang Hemodialisa RSUD Selong tersebut pun sangat ramah dan dia merasa betah walaupun harus berbaring berjam – jam.

“Kami di sini semuanya pengguna BPJS Kesehatan. Jadi tidak ada yang dibeda – bedakan. Jika ada pasien umum pun, akan tetap dilayani dengan adil tanpa pilih kasih. Kami semua ada sekitar 11 orang, rasanya sudah seperti keluarga yang sama – sama sedang berjuang bertahan hidup. Saling menguatkan dan saling mensupport,” kata Amir.

ay/hf/Jamkesnews

Narasumber : Amir

“Posyandu adalah jalur untuk pendataan, karena kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan pada tingkat dusun dan dibarengi dengan pendataan oleh para kader”

MATARAM.lombokjornal.com —  Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menerima audiensi Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif-Publish What You Pay ( PWYP) Indonesia di ruangannya, Senin (28/10/2019).

Kedatangan Yayasan tersebut berkaitan dengan program NTB Satu Data yang sedang digagas oleh Pemprov NTB.

“Di Pemprov ini, kita mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, melalui beberapa program di antaranya Jumpa Bang Zul dan Umi Rohmi, aplikasi NTB Care, medsos-medsos yang kita miliki, semua OPD pun kami wajibkan punya medsos,” terang Wakil Gubernur.

Melalui program tersebut,  Pemprov NTB dapat langsung mengelola saran, kritikan maupun informasi dan dapat diolah tanpa memakan waktu lama.

“Data adalah sesuatu yang penting di era ini, data itu adalah harta untuk merencanakan NTB ke depan, satu data adalah acuan semua perangkat untuk bersinergi dengan baik,” tutur Wagub.

Umi Rohmi, sapaan akrabnya mengatakan, salah satu program yang dapat dijadikan sebagai sumber data adalah program Revitalisasi Posyandu.

“Posyandu adalah jalur untuk pendataan, karena kegiatan posyandu dilaksanakan setiap bulan pada tingkat dusun dan dibarengi dengan pendataan oleh para kader,” kata Ummi Rohmi.

Selain Revitalisasi Posyandu, Umi Rohmi juga menyampaikan informasi terkait pariwisata dan program zero waste yang sedang dijalankan.

Pencanangan program satu data yang digagas oleh Provinsi NTB mendapat apresiasi oleh Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif-Publish What You Pay Indonesia.

Direktur Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah mengungkapkan ketertarikannya pada program NTB yang satu ini.

Ia berencana mengundang Wakil Gubernur NTB  untuk hadir dalam acara Implementasi Satu Data  dan Tata Kelola Sektor ESDM yang juga dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, Edy Widarto.

Publish What You Pay Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam yang terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global.

AYA/HmsNTB

“Harapannya 10 kabupaten/kota juga demikian, memandang data ini juga sebagai suatu hal yang penting, karena kalau kita berangkat dari data, mungkin akan jauh banyak penghematan yang kita lakukan dan efektifitas akan jauh lebih baik”

MATARAM.lombokjornal.com —  Data sangat dibutuhkan dalam membangun bangsa, hanya dengan data program-program akan tepat sasaran dan wefisien.

Hal itu ditekankan Wakil Gubernur Provinsi NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB di Hotel Aston Inn Mataram, Senin (28/10) 2019.

Dalam Rakor tersebut memiliki tema “Peningkatan Peran dan Fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Barat”, wagub menegaskan, data sangat dibutuhkan dalam membangun bangsa.

“Kami sejak awal sangat konsen dengan data, karena kami paham betul, dengan data, program-program kami akan tepat sasaran dan efesien,” kata Wagub dalam sambutannya.

Menurutnya, peran BPS di NTB sangat strategis. Karena dengan data, kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah membuahkan hasil, misalnya Indeks Pembangunan Kebudayaan NTB menduduki posisi ke-5 di Indonesia.

“Posisi ke-5 ini, tentunya ini adalah berkat usaha yang luar biasa BPS 10 kabupaten/kota, BPS Provinsi NTB, dinas-dinas terkait, pemerintah kabupaten/ kota dan provinsi juga, tentunya kerja dari masyarakat, karena sumber data ini datangnya dari masyarakat,” ungkap Wagub.

Wagub menegaskan,  Pemprov optimis dengan kemajuan Provinsi NTB. Dengan menaruh perhatian lebih terhadap data, maka akan mudah menentukan langkah ke depan.

Wagub berharap, agar satu data NTB semakin baik serta kerja sama dengan BPS dengan Pemprov NTB semakin harmonis.

“Semakin baik lagi dengan BPS, sehingga harapannya, kita berjalan di jalan yang terang sehingga tujuan kita itu jelas, bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, kekuatan seperti apa yang kita berdayakan untuk bisa mencapai tujuan tersebut,” tutur Wagub.

Data sebagai satu hal yang vital,  yang tidak bisa dilepaskan dari eksekusi segala program yang ada di NTB.

“Harapannya 10 kabupaten/kota juga demikian, memandang data ini juga sebagai suatu hal yang penting, karena kalau kita berangkat dari data, mungkin akan jauh banyak penghematan yang kita lakukan dan efektifitas akan jauh lebih baik,” terang Wagub.

Ketua Penyelenggara kegiatan Rakor, Anan Zakaria menyampaikan, dengan ketersedian dan informasi yang akurat akan memberikan dasar dan arahan kepada pemerintah dalam merumuskan kebijakan pada program pembangunan yang tepat.

“Data dan informasi tersebut, dapat diperoleh melalui penyelenggaraan kegiatan statistik, baik statistik dasar maupun statistik struktural. Rakor ini merupakan upaya menyebarkan informasi tentang peran dan fungsi unit kerja statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat,” kata Anan.

Rakor ini terlaksana dari tanggal 28- 29 Oktober 2019.  hadir dalam kegiatan ini Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Kepala BPS Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi NTB, dan 10 Kepala BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

AYA/HmsNTB