Pengelolaan air limbah yang tepat merupakan bentuk  dukungan terhadap  program Zero Waste yang dicanangkan oleh pemerintah daerah NTB

MATARAM.lombokjournal.com – NTB, khususnya Lombok, saat ini menjadi salah satu destinasi wisata  terbaik di Indonesia karena itu untuk mendukungnya maka diperlukan pengelolaan limbah sejak dini.

Pengelolaan air limbah juga dibutuhkan kesadaran semua pihak agar jangan sampai terlambat seperti di daerah lainnya di Indonesia.

Menurut CEO PT Global Fasco Indonesia, Rey Zebua, pengelolaan air limbah harus dilakukan sejak saat ini dan jangan terlambat seperti di daerah lainnya.

“Jangan sampai sungai yang ada di Lombok  seperti Sungai Citarum Jawa Barat terpapar limbah berat,” ucapnya saat ditemui di sela sela sosialisasi dan optimisasi Instalisasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), di Kantor Dinas Kesehatan NTB,Rabu (30/10/2019) pagi.

Pihaknya menduga,  pemerintah Jawa Barat sendiri  mungkin terlambat melakukan pencegahan dan penanganan terhadap limbah baik air limbah maupun padat yang berasal dari altivitas usaha maupun rumah tangga.

“Jadi kalau sekarang kita lakukan  sosialisasi, maka  10 atau 20 tahun ke depan masalah limbah bisa teratasi, agar jangan sampai terjadi hal serupa di Jawa Barat,” terangnya.

Dalam sosialisasi yang dihadiri pihak Rumah Sakit dan Puskesmas tersebut, pihak PT Global Pasco Indonesia memaparkan terkait dengan tehnik pengelolaan air limbah yang sesuai dengan ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup.

“Sumber limbah itu berbeda beda demikian pula tehnik pengelolaannya tentu beda pula, dimana nanti hasil akhir limbah yang  keluar ke badan sungai itu sudah tidak terpapar lagi bakteri dan terciptakan ekosistem yang seimbang,” tegasnya.

Sehingga dengan pengelolaan limbah yang tepat maka hal tersebut juga dapat menunjang sektor pariwisata di NTB.

Pihak CEO PT Global Fasco Indonesia berharap kepada Pemerintah NTB melalui Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dapat memberikan penyuluhan dan teguran kepada pihak-pihak yang berkaitan.

“Jika mengacu kepada UU Nomor 32 tahun 2009 tentang  tentang  Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) pasal 104, bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),” jelasnya.

Pengelolaan air limbah yang tepat merupakan bentuk  dukungan terhadap  program Zero Waste yang dicanangkan oleh pemerintah daerah NTB.

Dinas Kesehatan NTB yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Marjito menyambut baik dengan adanya sosialisasi terkait dengan  pengelolan IPAL.

“Dengan keberadaan PT Global Fasco Indonesia ini ikut berkontribusi dalam pengelolaan air Limbah,” terangnya.

Dalam sosialisasi tersebut hadir pula  sebagai narasumber dari Dinas Kesehatan NTB, BPJS Kesehatan Mataram, Dinas Lingkungan Hidup NTB.

AYA

Bank Sampah diminta tidak hanya menangani sampah plastik saja, diharapkan juga mampu juga mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak dengan magot yang menghasilkan cacing

MATARAM.lombokjournal.com  —  Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meresmikan “The Gade Clean and Gold” di Bank Sampah Bintang Sejahtera Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Rabu (30/10) 2019.

Kepala Wilayah VII PT. Pegadaian Nuril Islamiyah, SE., MM, hadir dalam peresmian tersebut, karena itu bagian dari program Pegadaian untuk mendukung program Zero Waste di Provinsi NTB.

Saat peresmian hadir pula Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Kota Mataram.

The Gade Clean and Gold merupakan program “Memilah Sampah Menjadi Emas Menuju Baitullah” yang dicanangkan PT. Pegadaian untuk ikut ambil bagian mensukseskan program Zero Waste di NTB.

Wagub Hj Sitti Rohmo menyambut gembira hadirnya program tersebut, sebab ia menilai program ini sangat luar biasa. Hal ini akan menjadi motivasi untuk menambah semangat masyarakat untuk mewujudkan NTB bebas sampah.

“Dengan energi positif ini, kita semua optimis di NTB sebentar lagi akan bebas sampah, ini sudah di depan mata,” ujarnya.

Menuju Baitullah

Wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini berharap program “Memilah Sampah Menjadi Emas Menuju Baitullah” dapat segera berjalan di seluruh wilayah NTB, bukan hanya di Kota Mataram saja.

Program ini bisa menjadi penyemangat untuk mengelola sampah dengan baik, karena dengan tabungan sampah orang bisa menunaikan ibadah haji.

“Dengan menabung 3,5 gram emas dari hasil sampah, sudah bisa membuka jalan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan hal ini akan meningkatkan semangat kita untuk mengumpulkan sampah,” ungkapnya.

Untuk mensukseskan program ini, peran PT. Pegadaian, pemda dan PT. Bintang Sejahtera harus lebih luas.

Terutama untuk membentuk Bank Sampah dengan mendorong peranan desa dan kelurahan di NTB untuk membentuk minimal satu unit Bank Sampah di setiap desa/kelurahan.

Selain itu, ia juga meminta Bank Sampah tidak hanya menangani sampah plastik saja. Namun mampu juga mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak dengan magot yang menghasilkan cacing.

Umi Rohmi menyakini dengan pengolahan sampah organik dengan baik, maka program Zero Waste akan menuju kepada zero cost untuk pertanian dan peternakan.

“Selama ini tingginya cost pertanian di pupuk, sedangkan untuk peternakan tingginya cost itu ada pada biaya pakan ternak. Kalau bisa mengolah sampah untuk pupuk dan pakan ternak , maka kita akan bisa mewujudkan NTB zero cost untuk perternakan dan pertanian,” katanya.

Wagub berharap masyarakat NTB akan terbuka pandangan dan wawasannya, bahwa sampah bukan penyebab musibah, tapi sumber daya yang mendatangkan manfaat dan berkah, apabila mampu dikelola dengan baik.

DItekankan,  kunci dari keberhasilan semua hal itu dengan mulai melakukan pemilahan sampah. Bank Sampah harus terdepan dalam memilah sampah di tingkat masyarakat.

Selain itu juga harus gencar melakukan kampanye pilah sampah dari rumah.

“Semoga program ini bisa diperluas di seluruh wilayah NTB, sehingga masyarakat NTB bisa menabung untuk menunaikan cita-citanya untuk naik haji,” harapnya.

Peduli lingkungan

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Wilayah VII PT. Pegadaian Bali-Nusra, Nuril Islamiyah, SE., MM menjelaskan, program “The Gade Clean and Gold” merupakan wujud nyata kepedulian Pegadaian melalui CSR terhadap lingkungan.

“Pegadaian tidak semata untuk mencari duit, tapi juga nama baik. Pegadaian memberikan kemanfaatan disamping secara bisnis dan sosial kemasyarakatan,” katanya.

Nuril mengatakan program ini merupakan komitmen bersama antara Pegadaian dan pemerintah dalam memberikan kemanfaatan seluas luasnya kepada masyarakat, dengan mengajak masyarakat memlilah sampah menabung emas menuju Baitullah.

Ia menjelaskan, program ini merupakan wujud nyata Pegadaian peduli lingkungan dengan lebih fokus masuk ke Bank Sampah dan membangun mitra. Sebagai kontribusi memberikan kemanfaatan seluas- luasnya bagi suksesnya program pemerintah di NTB.

“Pagadaian mengajak warga Mataram untuk peduli kepada sampah. Hanya dengan membawa 5 kg sampah per hari, maka dalam waktu 5 bulan atau 3,5 gram emas, bisa dijadikan jaminan berangkat ke Baitullah,” ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan,  selain di Kota Mataram, juga akan segera dibangun Bank Sampah di Sumbawa Besar dan Selong, Lombok Timur.

“Momentum sinergi Pemerintah Provinsi dan Kota Mataram dengan masyarakat ini akan membuka wawasan dan mata kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Pegadaian juga menyerahkan mobil operasional Bank Sampah kepada PT. Bintang Sejahtera, dana CSR Bank Sampah sebesar Rp 250 juta,  CSR peduli sarana prasarana media pembelajaran untuk PAUD “Qanak Muchtar” sebesar Rp 30 juta, dan CSR sarana prasarana jalan dan gorong-gorong untuk Lingkungan Otak Desa Ampenan.

AYA/HmsNTB

Sudah dilakukan MoU dengan 10 kabupaten/kota untuk merespon cepat apabila ada pengaduan masyarakat di daerahnya masing-masing yang sudah terintegrasi serta semua SKPD dan daerah

MATARAM.lombokjournal.com — Total pengaduan dan permintaan informasi dari masyarakat yang masuk ke NTB Care, dari tanggal 1 oktober hingga hari ini, Rabu (30/10) 2019, jumlah pengaduan masyarakat di 10 Kabupaten/kota sebanyak 47 pengaduan.

Dari 47 pengaduan tersebut yang mendominasi adalah kekeringan yang menyebabkan kelangkaan air bersih.

“Persoalan yang mendominasi adalah persoalan kelangkaan air bersih  karena musim kemarau panjang,” terang PLt Kepala Dinas Kominfotik NTB, I Gde Putu Aryadi, S.Sos, MH., ditemui di ruangannya Rabu (30/10) 2019 siang.

Gde menuturkan, ada banyak hal lain yang diadukan oleh masyarakat melalui aplikasi pelayanan NTB Care. Di antaranya soal layanan publik tentang e-KTP, layanan kesehatan di rumah sakit dan bandara, pembangunan rehab rekon, pendidikan serta kemacetan yang ada di Kota Mataram.

“Termasuk adalah matinya trafik light di Rempung Lombok Timur,” ucapnya.

Selain itu, ada inovasi dan kreativitas warga Sekotong Lombok Barat yang membuat paving block dengan bahan dasar dari sampah plastik untuk mendukung program pemerintah provinsi NTB soal Zero Waste.

“Ini warga Sekotong minta dukungan ke Dinas LHK NTB untuk kelancaran usahanya. Warga tersebut bernama Abdul Aziz ini,” terangnya sembari memperlihatkan aplikasi NTB Care di handphonenya.

Yang terakhir, pengaduan warga Tanjung KLU yang mengeluhkan masalah penampung bak air yang tidak berfungsi yang dibangun pada tahun 2016 silam. Sementara pemerintah sudah mengeluarkan anggaran sebanyak Rp500 juta.

“Baknya tidak berfungsi dan terbengkalai sudah beberapa tahun lalu,” tutup Gde.

Untuk diketahui, NTB Care adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menampung dan menerima serta merespon cepat semua keluh dan aspirasi masyarakat NTB di bawah kendali Dinas Kominfotik NTB.

Bahkan NTB Care ini sudah dilakukan MoU dengan 10 kabupaten/kota untuk merespon cepat apabila ada pengaduan masyarakat di daerahnya masing-masing yang sudah terintegrasi serta semua SKPD dan daerah, pungkasnya.

AYA/HmsNTB

Kenaikan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI). Iuran bagi Peserta PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp 42.000, naik dari sebelumnya Rp 23.000.

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Mulai 1 Januari 2020,  Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) Kesehataan, naik untuk semua kelas.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, menjadi dasar kenaikn iuran BPJS Kesehatan.

Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, hari Kamis, 24 Oktober 2019, dan sudah diunggah ke laman Setneg.go.id. Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur, kenaikan iuran terjadi pada  seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).

Kenaikan mulai berlaku 1 Januari 2020. Berikut rinciannya:

– Iuran peserta kelas 3 akan meningkat menjadi Rp 42.000, dari saat ini sebesar Rp 25.500

– Iuran peserta kelas 2 akan meningkat menjadi Rp 110.000, dari saat ini sebesar Rp        51.000

– Iuran peserta Kelas 1 akan naik menjadi Rp 160.000, dari saat ini sebesar Rp 80.000

Selain kenaikan untuk peserta mandiri, diatur juga kenaikan untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI). Iuran bagi Peserta PBI yang didaftarkan oleh pemerintah daerah yaitu sebesar Rp 42.000, naik dari sebelumnya Rp 23.000.

Kenaikan iuran PBI yang berasal dari anggaran pemerintah ini akan berlaku surut pada 1 Agustus 2019. Selain itu, Pasal 30 mengatur kenaikan perhitungan iuran peserta pekerja penerima upah (PPU) yang terdiri atas ASN, prajurit, Polri.

Besaran iuran sebesar 5 persen dari gaji per bulan terdiri dari 4 persen yang dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

Sebelumnya, pemberi kerja membayar 3 persen dan peserta 2 persen.

Pasal 32 mengatur batas tertinggi dari gaji per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran peserta PPU. Batas tertinggi itu naik menjadi Rp 12 juta dari sebelumnya sebesar Rp 8 juta.

Selain itu, dalam Pasal 33 diatur bahwa gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran bagi peserta PPU terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja.

Sebelumnya, yang dijadikan dasar perhitungan hanya gaji pokok dan tunjangan keluarga. Berdasarkan Pasal 33A, perubahan ketentuan komposisi persentase tersebut berlaku mulai 1 Oktober 2019.

Rr (Sumber; Kompas.com)

Solusi jangka panjangnya ya promotif dan preventif, hidup sehatlah

lombokjournal.com

MATARAM  ;    Penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dinilai tidak menjamin defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tertutupi apabila tidak dijalankan bersama dengan pencegahan masalah kesehatan di masyarakat.

“Mau dinaikkan, disesuaikan terus pun kalau misalnya dari preventif dan promotif care-nya itu tidak ada pasti akan seperti itu terus,” kata Teguh Dartanto dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia di Yogyakarta, seperti dilaporkan Liputan 6 dari Yogyakarta,  Selasa (29/10) 2019..

Penyesuaian iuran mungkin bisa berjalan dengan baik namun hanya bersifat sementara saja. Teguh mencontohkan, Taiwan yang harus berkali-kali menaikkan iuran JKN-nya untuk menutupi defisit yang terjadi beberapa kali.

“Kasus ini terjadi di Taiwan. Asal defisit dia naikkin, nanti balik lagi. Terus tiga sampai empat tahun kembali defisit lagi, naikkan lagi. Artinya memang, mau tidak mau preventif dan promotif care itu perlu,” kata Teguh yang juga Ketua Klaster Penelitian Kemiskinan, Perlindungan Sosial, dan Pembangunan Manusia Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI tersebut.

Hidup Sehat Jadi Solusi Jangka Panjang

Teguh mengatakan, dulu penyakit yang dialami masyarakat hanya seputar diare dan ISPA, saat ini penyakit tidak menular seperti jantung dan menghabiskan biaya besar lebih banyak dialami seseorang.

“Pergeseran penyakit ini kalau tidak diantisipasi itu pasti akan membebani,” kata Teguh.

Solusi tarif itu pasti ada, tapi itu salah satu solusi jangka pendek. Solusi jangka panjangnya ya promotif dan preventif, hidup sehatlah.

Rr (sumber; Liputan 6)

“Kalau iuran tidak disesuaikan, di tahun 2024, defisitnya mencapai Rp77 triliun. Ini kan mengancam kesinambungan JKN-KIS”

lombokjornal.com —

MATARAM  ;    Penyesuaian iuran merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), agar pelayanannya tidak terhenti karena defisit.

Potesi terhentinya layanan itu diugkapkan Sekretaris Umum BPJS Kesehatan, Kisworowati.

“Ada potensi pelayanan JKN-KIS terhenti kalau iuran tidak segera disesuaikan,” kata Kisworowati di Yogyakarta, seperti dilaporkan Liputan 6,  Selasa (29/10) 2019.

Dalam kegiatan workshop yang diadakan pada Rabu pekan lalu, diungkapkan bahwa penerimaan iuran tahun 2019 diprediksi mencapai Rp88,1 triliun. Namun biaya jaminan mencapai Rp116 triliun.

“Kalau ini tidak ditangani, maka defisitnya bisa mencapai diprediksi Rp32,8 triliun diperkirakan untuk tahun 2019,” kata Kisworowati dalam pemaparannya.

Defisit di 2024 Bisa Capai 77 Triliun Rupiah

Perhitungan dari BPJS Kesehatan mengungkapkan, ada potensi kenaikan biaya jaminan dan defisit setiap tahunnya.

“Kalau iuran tidak disesuaikan, di tahun 2024, defisitnya bisa mencapai Rp77 triliun. Ini kan sesuatu yang bisa mengancam kesinambungan JKN-KIS. Padahal ini dibutuhkan masyarakat untuk menjamin pelaksanaan kesehatan,” kata Kisworowati.

Maka penyesuaian iuran sangatlah dibutuhkan oleh BPJS Kesehatan agar keberlangsungan JKN-KIS tetap  dan pelayanan kesehatan tidak terhenti. Salah satu yang paling ditakutkan adalah kegagalan dalam pembayaran klaim rumah sakit atau fasilitas pelaynan kesehatan..

“Diperkirakan kalau tidak disesuaikan, itu juga gagal bayar artinya tidak bisa membayar ke fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya efek sampingnya adalah ada gangguan nanti di rumah sakit dalam hal pembayaran klaim BPJS Kesehatan,” kata Kisworowati.

“Jika berkomitmen semua pihak melakukan penyesuaian iuran, terdapat kemungkinan kondisi defisit akan teratasi,” ujar Kisworowati dalam presentasinya.

Rr (Sumber ; Liputan 6)

Sejumlah penerbangan langsung yang digagas Gubernur dan Wagub, di antaranya Perth-Lombok, Jeddah-Lombok dan sejumlah penerbangan domestik. Selain itu, saat ini sedang diinisiasi penerbangan langsung dari Lombok ke Brunei Darussalam dan sebaliknya

MATARAM.lombokjournal.com —  Kepastian penambahan Maskapai Penerbangan Air Asia rute penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Lombok (BIL), disampaikan pimpinan Air Asia di Jakarta dalam pertemuannya dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, beberapa waktu lalu, sebelum Gubernur bertolak ke  Republik Rakyat Tiongkok.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul menyambut baik dan menyampaikan terima kasih kepada Air Asia yang telah menggagas dan menambah rute penerbangan ini.

Dijelaskan Bang Zul, penerbangan langsung (direct flight) dari dan menuju Lombok akan memberikan keuntungan besar bagi NTB.

Tidak hanya menyangkut kemudahan masyarakat untuk melakukan perjalanan. Namun yang lebih besar lagi adalah kemudahan bagi para investor untuk datang langsung ke NTB.

Termasuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik yang akan menikmati keindahan destinasi wisata halal terbaik di dunia ini.

“Terima kasih Air Asia. Investasi dan wisatawan akan sangat terbantu dgn adanya direct flight,” ungkap Bang Zul di laman Facebooknya.

Sesuai jadwal penerbangan yang dirilis Air Asia dan diterima Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S. Sos., MM, Air Asia telah menambahkan rute penerbangan dari Lombok atau sebaliknya sebanyak dua kali sehari. Sebelumnya, Air Asia hanya melayani satu kali penerbangan saja.

Air Asia juga telah menambah penerbangannya dari Lombok menuju Surabaya sebanyak empat kali seminggu, yang sebelumnya tidak ada.

Begitu juga dengan Lombok menuju Yogyakarta yang ditambah menjadi tiga kali dalam seminggu. Sebelumnya, Air Asia hanya melayani dua kali rute penerbangan saja.

Penerbangan langsung, termasuk penembahan rutenya, merupakan ikhtiar pemerintah Provinsi NTB, di bawah kepemimpinan Gubernur Bang Zul dan Wakil Gubernur,  Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah atau yang akrab disapa Umi Rohmi.

Sejauh ini, sejumlah penerbangan langsung yang digagas Gubernur dan Wagub, di antaranya Perth-Lombok, Jeddah-Lombok dan sejumlah penerbangan domestik. Selain itu, saat ini sedang diinisiasi penerbangan langsung dari Lombok ke Brunei Darussalam dan sebaliknya.

AYA/HmsNTB

Dengan adanya Misi Dagang tersebut sinergitas hubungan kerjasama antara Jatim dan NTB  terus berjalan dengan baik

MATARAM.lombokjournal.com —  Provinsi NTB  dan Provinsi Jawa Timur mengupayakan peningkatan komunikasi dan transaksi perdagangan melalui misi dagang. Harapannnya, misi dagang bisa saling menguntungkan dari aspek ekonomi.

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengutarakan itu, saat menghadiri acara misi dagang Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi NTB tahun 2019m di Hotel Lombok Raya, Mataram, Selasa (29/10) 2019.

Misi dagang tersebut untuk mempertemukan antara pelaku usaha dari Jatim dengan pelaku usaha NTB. Sekaligus penandatanganan kerjasama antar Pemprov Jatim dan Pemprov NTB,

Menurut wagub, melalui pertemuan tersebut, NTB bisa banyak belajar ke provinsi Jatim.

Menurut Wagub, warga NTB sebagian besar hidup di sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata.

“Sekarang kami sedang dorong perkembangan desa wisata, bagi kami, perkembangan ekonomi itu sejalan dengan pariwisata,” ujar Wagub

Wagub berharap, misi dagang tersebut bisa memacu banyaknya komoditas di NTB terjual ke luar daerah. Dengan demikiam, komunitas antar pelaku usaha di NTB dan Jatim menjadi produktif dan lebih menguntungkan.

“Kerjasama ini tidak hanya  pada bidang pertanian dan perdagangan, InsyaAllah NTB akan belajar dan bekerjasama dengan Jawa timur,” tutup Wagub.

Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, Gubernur Jawa Timur mengungkapkan, pertemuan misi dagang tersebut tidak hanya bicara berapa transaksinya. Tapi, misi dagang tersebut harus bisa menjalin kerjasama yang baik.

Menurut Gubernur Jatim, NTB punya kekuatan besar dalam mengelola rumput laut.

“Dalam pengelolaan rumput laut, Jatim harus banyak belajar ke NTB,” ungkap Gubernur Khofifah.

Gubernur Jatim yang pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan era Gus Dur tersebut menjelaskan, Jawa timur merupakan merupakan provinsi yang luar biasa.

Selain letaknya cukup strategis, Jawa Timur juga merupakan penyuplai bahan pokok terbesar di Indonesia. dengan geografisnya yang baik, Jatim harus terus mendorong suatu perdagangan antar provinsi.

“Kita ketahui bersama, NTB ini punya banyak sekali jagung, Sedangkan kami di Jatim butuh jagung, karena 50% pakan peternak ayam butuh jagung,” kata Khofifah.

Sebelumnya, Kadis Perindag Jatim, Djarat Irawan, melaporkan, tujuan Misi Dagang antara Provinsi Jawa Timur ke Nusa Tenggara Barat tersebut untuk menjaring komunikasi bisnis antar pembeli dan penjual dari Jatim dan NTB.

“Tujuan dari kegiatan ini salah satunya untuk meningkatkan transaksi perdagangan dalam Negeri,” ungkapnya.

Lebih jauh, Djarat Irawan berharap dengan adanya Misi Dagang tersebut sinergitas hubungan kerjasama antara Jatim dan NTB  terus berjalan dengan baik.

AYA/HmsNTB

Kesembilan wilayah kategori kekeringan ekstrem tersebut antara lain, Labuhan Pandan, Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, wilayah Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat

MATARAM.lomokjournal.com —  Kekeringan yang melanda hampir sebagian besar wilayah NTB dalam beberapa bulan terahir, mengakibatkan ratusan hektar tanaman pertanian padi milik petani mengalami puso (gagal panen).

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Husnul Fauzi mengatakan, lahan yang mengakami puso iitu mencapai hingga 50 hektar.

“Data Distan, luasan lahan tanaman pertanian mengalami puso akibat kekeringan sampai sekarang mencapai 350 hektar, yang tersebar di seluruh wilayah NTB” kata Fauzi di Mataram, Selasa (29/10) 2019.

Tanaman yang terdampak puso, selain tanaman padi, juga tanaman palawija seperti jagung, akibat kekurangan air. Namun kondisi tersebut tidak berkontribusi signifikan mempengaruhi produksi, terutama produkai padi.

Dikatakan, untuk diketahui, produksi padi NTB sampai sekarang tercatat sudah mencapai 1,4 juta ton lebih gabah kering giling (GKG) dan itu saja sudah sangat luar biasa.

“Tahun 2019 ini, Pemprov NTB menargetkan produksi padi GKG sebanyak 1,6 juta ton dan sekarang sudah hampir 1,5 juta ton dan dipastikan bisa tercapai hingga akhir tahun” katanya.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sebelumnya mengidentifikasi sembilan wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama musim kemarau 2019, telah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) dengan kategori ekstrem, dengan lama HTH di atas 60 hari.

Kesembilan wilayah dengan kategori kekeringan ekstrem tersebut antara lain, Labuhan Pandan, Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, wilayah Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat.

Wilayah lain yaitu, Alas Barat, Lape, Kabupaten Sumbawa, Sape, Lambu, Palibelo Teke, Parado, Kabupaten Bima dan wilayah Raba, Kota Bima. HTH terpanjang tercatat di Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan HTH 77 hari.

Sebagai dampak dari HTH dengan kategori kekeringan ekstrem tersebut, masyarakat diimbau agar waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, seperti kekeringan, kekurangan air bersih dan potensi kebakaran lahan di sebagian besar wilayah NTB, khususnya di daerah-daerah rawan kekeringan dan daerah dengan HTH lebih dari 60 hari.

BMKG memperkirakan, kemarau di NTB akan berlangsung hingga Oktober dan dimungkinkan sampai Desember 2019.

AYA

“Kalau yang pertama lebih mirip beauty contest, karena ada masing-masing pendukung Sekda menyampaikan aspirasinya. Maka kali inilebih taktis dan mengerucut, dengan narsum mantan Sekda dan para calon Sekda sendiri”

MATARAM.lombokjournal.com —  Diskusi Kamisan yang akan mengupas figur Sekda NTB, kembali akan digelar M16. Diskusi bertajuk  “Sekda NTB Idola jilid II” itu rencananya  akan berlangsung hari Kamis (31/10) 2019 mendatang.

“Pasti lebih seru, karena pembicara yang kita undang adalah mantan Sekda NTB, dan lima calon Sekda NTB,” kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH, Selasa (29/10) 2019.

Menurutnya, diskusi Kamisan M16 kali ini merupakan tindaklanjut dari Diskusi Kamisan sebelumnya, yang dihadiri Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah sebagai keynote speaker.

Bedanya, kali ini diskusi akan lebih mengarah kepada bagaimana gambaran utuh tugas dan fungsi Sekda, dan juga apa saja pendapat publik tentang tupoksi tersebut.

“Kalau yang pertama lebih mirip beauty contest, karena ada masing-masing pendukung Sekda menyampaikan aspirasinya. Maka kali inilebih taktis dan mengerucut, dengan narsum mantan Sekda dan para calon Sekda sendiri,” katanya.

Pria murah senyum yang akrab disapa Didu ini menjelaskan, M16 akan mengundang mantan Sekda NTB, HM Nur sebagai keynote speaker, sekaligus berbagi gambaran suka dan duka menjadi Sekda saat ia menjabat dulu.

“Pak HM Nur sudah bersedia. Sementara untuk lima calon Sekda, kita masih kirimkan undangannya,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kamisan M16, Budi Wawan mengatakan, hingga Selasa (29/10) persiapan diskusi Kamisan sudah hampir rampung.

“Tema yang diangkat adalah Pendapat Publik untuk Sekda NTB Idola, dengan moderator utama Wahidjan dan cadangan Abdul Majid, Ketua Bannar NTB,” katanya.

Budi menjelaskan, diskusi Kamisan akan digelar pada Kamis (31/10) di De Lima Cafe, Mataram dimuai 20.30 Wita hingga 22.30 Wita. Dan disiarkan Live Streaming via FB

Diskusi Kamisan kali ini,  terselenggara atas kerjasama M16 dengan Lombok Global Institute (Logis).

Ia berharap dengan diskusi publik ini, masyarakat menjadi mengetahui secara utuh apa saja dan bagaimana proses yang terjadi dalam lelang bursa jabatan Sekda NTB yang saat ini masih berjalan.

Me