“Pesan saya, para pemegang kartu JKN-KIS jangan terbawa isu atau berita tidak benar. Kalau ragu, langsung tanyakan saja ke petugas di BPJS Kesehatan “

lombokjournal.om  —

SELONG  ;  Beberapa waktu lalu sempat beredar isu yang menyatakan, BPJS Kesehatan tidak menjamin pasien-pasien dengan katarak.

Hal itu sempat menyurutkan niat Komarudin (77) untuk melakukan operasi katarak.

“Saya dulu sempat khawatir karena disuruh operasi sama dokter. Apalagi denger kata-kata orang kalau operasi katarak tidak bisa pakai JKN-KIS. Kalau diminta bayar, lebih baik saya tidak operasi saja”, cerita Komarudin, laki-laki paruh baya yang berasal dari Desa Kelayu Jorong.

Sejak 2017 lalu, Komarudin memang sudah tidak bisa melihat dengan jelas. Dokter sudah menginstruksikan untuk melakukan operasi, tetapi karena memikirkan biaya operasi yang pastinya besar, Komarudin urung untuk melakukannya.

Akibatnya, kondisinya semakin parah dan hal itu membuat Komarudin tidak bisa bekerja lagi.

“Saya cuma buruh tani, mau operasi tidak punya uang. Tapi karena makin susah melihat, akhirnya saya nekat periksa lagi ke dokter, terus tanya apakah operasinya bisa dijamin kalau  pakai JKN-KIS? Alhamdulillah saya sangat bersyukur waktu petugas rumah sakit bilang bisa,” ungkapnya.

Akhirnya Komarudin pun dijadwalkan untuk melakukan operasi akhir tahun lalu. Dia mengatakan dari awal melakukan pemeriksaan, dirawat di rumah sakit sampai pulang ke rumah sama sekali tidak mengeluarkan biaya sedikitpun.

Komarudin membuktikan bahwa isu-isu yang beredar tidak benar sama sekali.

“Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa melihat dengan lebih jelas. Pesan saya untuk para pemegang kartu JKN-KIS lainnya, harap jangan terbawa isu atau berita yang tidak benar. Kalau ragu, langsung tanyakan saja ke petugas di BPJS Kesehatan yang memang lebih paham, biar tidak bingung,” lanjut Komarudin.

BPJS Kesehatan hingga saat ini masih menjamin pasien-pasien dengan katarak. Hal itu pun menegaskan,  BPJS Kesehatan tetap sejalan dengan program pemerintah dalam menurunkan tingkat kebutaan.

Namun di samping itu, ada beberapa standar yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan untuk menanggung operasi pasien katarak, seperti jumlah pasien yang diatur sedemikian rupa agar semua pasien dapat terlayani dengan maksimal dan baik.

Setelah tindakan operasi pun, pasien harus menerima beberapa perawatan lanjutan berupa kontrol rutin/rawat jalan. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan akan tetap menanggung biaya yang dibutuhkan.

Tentunya dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

ay/yp/jamkesnews

Narasumber : Komarudin (77tahun)

Peserta JKN-KIS jadi lebih paham pentingnya menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, dan rutin memeriksa kondisi kesehatan

lombokjournal.com —

SELONG  ;   Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) adalah sistem pelayanan kesehatan dan pendekatan proaktif, yang dilaksanakan secara terintegritas yang melibatkan peserta, fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Seluruh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang menyandang penyakit kronis (Diabetes Melitus Tipe 2 dan Hipertensi) menjadi sasaran utama dalam program ini.

Biasanya bentuk pelaksanaannya adalah berupa aktivitas konsultasi medis/edukasi, home visit, reminder, aktivitas klub dan pemantauan status kesehatan.

Program yang melakukan pendekatan secara promotif dan preventif ini dikembangkan oleh BPJS Kesehatan bersama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Salah satu peserta Prolanis H. Zubaidi (59) yang ditemui di kediamannya mengungkapkan, banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh. Selama 2 tahun terakhir Ia telah aktif menjadi anggota klub Prolanis.

“Setiap hari Jum’at pagi saya pergi bersama istri saya untuk mengikuti klub prolanis di tempat praktik dokter yang biasanya menjadi tempat saya untuk berobat. Semenjak saya didiagnosa menderita hipertensi, saya jadi rutin datang untuk ikut senam, cek tekanan darah, ikut penyuluhan hipertensi atau bahkan terkadang di sana ada cek darah lengkap,  gratis lagi,” ungkapnya.

Dengan mengikuti aktivitas tersebut, Zubaidi istrinya menjadi lebih paham akan pentingnya menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga, makan makanan bergizi seimbang, dan rutin memeriksa kondisi kesehatan.

Menurutnya, prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati adalah pilar utama untuk mendukung hidup yang bebas dari segala penyakit.

“Bayangkan saja, kalau tidak pernah kontrol atau rutin minum obat, penyakit saya pasti sudah tambah parah dan biaya untuk berobat pasti jauh lebih besar. Saya masih sayang sama tubuh saya,” tuturnya.

Program JKN-KIS ini diharapkan akan selalu diterapkan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan tingkat kemandirian peserta dengan cara menumbuhkan kesadaran pasien dan peran serta keluarga, sehingga dapat mengendalikan biaya pelayanan kesehatan jangka panjang.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan pasal 21 ayat 1, salah satu kiat BPJS Kesehatan untuk menyukseskan program jaminan sosial bidang kesehatan adalah dalam bentuk pelayanan preventif dan promotif.

ay/yp/jamkesnews

Narasumber : H. Zubaidi

Adanya JKN-KIS BPJS Kesehatan kini akan membuat setiap masyarakat bisa datang ke fasilitas kesehatan ketika sakit

lombokjournal.com

SELONG  ;   Suryani (34), warga Desa Lendang Nangka ini mengaku sangat terbantu dengan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Suryani menceritakan bahwa dia baru saja keluar dari rumah sakit pasca melahirkan dua minggu yang lalu.

“Waktu itu saya pergi ke puskesmas untuk periksa kehamilan. Tapi ternyata kata dokter, untuk proses persalinannya saya harus operasi dan dirujuk ke RSUD Selong,” jelas Suryani.

Saat itu Suryani dan suaminya yang hanya seorang buruh merasa tidak akan mampu membiayai operasi persalinan. Namun, dengan adanya kartu JKN-KIS, Suryani merasa sangat senang dan terbantu karena tidak mengeluarkan biaya sedikit pun selama di rawat di rumah sakit.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur karena ini pertama kalinya saya operasi, saya takut tidak bisa bayar lunas biayanya, karena saya hampir semingguan dirawat di rumah sakit,” ungkap Suryani.

Suryani dan keluarganya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan sejak 4 tahun terakhir ini, ia mengatakan ketika ada anggota keluarganya yang sakit langsung berobat ke puskesmas dan tidak dikenakan biaya atau gratis.

Termasuk biaya setiap melakukan proses persalinan baik secara normal maupun operasi caesar.

Setelah keluar dari rumah sakit, Suryani segera mendaftarkan anak kelimanya untuk mendapatkan kartu JKN-KIS. Suryani mengungkapkan ketika datang ke Kantor BPJS Kesehatan Cabang Selong, pelayanan petugasnya sangat ramah, sehingga Suryani tidak mengalami kesulitan dan berharap agar proses administrasinya mudah dan cepat diselesaikan.

“Tadi pas baru sampai sudah diarahkan, diberikan formulir yang harus di isi, dan saya juga sudah bawa syarat-syarat yang dibutuhkan,” ujar Suryani.

Adanya JKN-KIS BPJS Kesehatan kini akan membuat setiap masyarakat bisa datang ke fasilitas kesehatan ketika sakit. Lambat laun, tidak akan ada ketakutan lagi mendatangi puskesmas atau rumah sakit karena sudah ada JKN-KIS yang membantu membayarkan biaya pengobatan.

Suryani sebagai peserta JKN-KIS dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN ini berharap program ini bisa lebih baik ke depannya. Khususnya dalam hal pelayanan kesehatan di seluruh tingkat fasilitas kesehatan, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut.

ay/yp/jamkesnews

Narasumber : Suryani

“Hasil pansel  selanjutnya disampaikan kepada gubernur pada 19 oktober 2019 ”

MATARAM.lombokjournal.com — Panitia Seleksi (Pansel) jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda NTB secara resmi menutup pendaftaran Calon Sekda, Jum’at (04/10) 2019 Lalu.

“Dari tujuh pelamar yang mendaftar secara online hanya lima orang yang dinyatakan melengkapi berkas persyaratan, sementara dua orang pelamar dinyatakan gugur karena tidak melengkapi berkas persyaratan,”ujar Kepala BKD, Fathurahman, Senin (07/10) 2019.

Dari tujuh pelamar yang sudah mendaftar, ungkap Fathurrahman, hanya lima orang yang  melengkapi berkas persyaratan sampai batas waktu yang telah ditetapkan

Mereka adalah H. iswandi (yang sekarang sebagai Plt sekda), Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih (Asisten I Pemerintahan dan Kesra), H. Husnul Fauzi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian NTB,  H. Ridwansyah (Asisten II Ekonomi dan Pembangunan), dan H.L. Gita Ariadi ( Kepala DPMPTSP).

Sedangkan dua pelamar yang tidak melengkapi berkas adalah H. Akhmad Helmi Hidayatullah dan Ibnu Salim, karena tidak melengkapi berkas persyaratan .

Menurut Fathurahman, setelah masa pendaftaran ditutup 4 Oktober lalu, selanjutnya akan dilakukan seleksi administrasi pada 7 Oktober, dan pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal  8 Oktober.

Kemudian 8-9 Oktober dilakukan uji kesehatan kejiwaan dan bebas narkoba bagi pendaftar yang telah lulus seleksi administrasi.

Sedangkan untuk tes kompetensi manajerial psikologi  dijadwalkan pada 14 Oktober 2019.

“Setelah itu penulisan makalah dilaksanakan pada 15 Oktober, presentasi dan wawancara pada 16-17 oktober penelusuran rekam jejak dilakukan sejak 8 – 17 Oktober, dan penetapan hasil seleksi pada 18 Oktober. Selanjutnya hasil pansel tersebut selanjutnya disampaikan kepada gubernur pada 19 oktober 2019 mendatang,” terang Fathurahman.

AYA

“Kehadiran seluruh Prajurit TNI dan Polri bersama masyarakat NTB malam ini dapat merasakan bagaimana TNI di NTB telah mengabdikan diri kepada masyarakat”

MATARAM.lombokjournal.com – Banyak pejabat yang memiliki pangkat tinggi dan gelar yang banyak, namun salah satu kekurangannya yakni ketidakmampuan manusia untuk mencari sahabat sejati.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.,M.Sc mengatakan itu saat menghadiri acara Panggung Prajurit yang diinisiasi oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) di Taman Sangkareang Mataram, Minggu (06/10) 2019.

Malam ini, kita menjadi saksi bahwa Polda Nusa Tenggara Barat dalam rangka merayakan hari jadi TNI ke 74, mungkin tidak bisa memberikan uang yang banyak, Kapolda mungkin tidak bisa memberikan harta yang melimpah, tapi Alhamdulillah dari tutur katanya, dari pancaran wajahnya, Kapolda NTB malam ini memberikan ketulusan persaudaraannya buat TNI dan kita semua,” ungkap Gubernur.

Acara ini membuktikan sinergi antara TNI dan Polri sangat erat dan soliditas antara keduanya masih sangat tinggi.

Dikatakan gubernur, NTB adalah provinsi yang mencita-citakan NTB yang Gemilang. NTB Gemilang mensyaratkan menjadi daerah yang aman bagi orang yang berkunjung ke provinsi ini.

NTB yang gemilang pada saat yang sama mensyaratkan kebahagiaan warganya.

“TNI Polri di tempat ini belum terlihat memiliki harta yang melimpah, namun mereka siap menawarkan persaudaraan yang sejati untuk kita semua. Selamat menikmati panggung prajurit, mudah-mudahan kita tetap solid demi NTB Gemilang di masa yang akan datang,” katanya.

Kapolda NTB Irjen. Pol. Drs. Nana Sudjana, MM menjelaskan, acara Panggung Prajurit diselenggarakannya sebagai apresiasi dan kebanggaan kepada prajurit dan juga sebagai bentuk sinergi dan soliditas TNI Polri dan Pemda beserta segenap komponen masyarakat NTB.

Dengan harapan, Kamtibmas di wilayah tetap terjaga sehingga proses pembangunan terus berjalan menuju NTB yang gemilang.

“Kehadiran seluruh Prajurit TNI dan Polri bersama masyarakat NTB malam ini dapat merasakan bagaimana TNI di NTB telah mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara, seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat gempa menimpa NTB tahu lalu, TNI hadir dan tampil mulai tanggap darurat sampai dengan tahap rehab rekon seperti sekarang ini,” ungkap Jenderal Bintang Dua ini.

Danrem 162/WB, Kolonel Czi. Ahmad Rizal Ramdhani memberikan penghormatan kepada Kapolda NTB atas inisiasinya menggelar panggung Prajurit beserta jajaran, sembari langsung memimpin penghormatan kepada Kapolda NTB yang sedang duduk bersama Forkopimda NTB.

“Kepada seluruh jajaran TNI di NTB lakukan yang terbaik untuk bersinergi dengan Polda dan jajaran,” tegasnya.

Sejak masuk sebagai Kapolda NTB, sudah banyak Irjen Pol Nana Sudjana memberikan masukan kepada Korem, terutama menjelang Pileg dan Pilpres karena NTB dianggap rawan secara nasional, namun ternyata NTB daerah teraman secara nasional.

AYA/HmsNTB

lombokjournal.com —

SUMBAWA BARAT  ;    Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Zulkieflimansyah, M.Sc memberi motivasi kepada wisudawan/wisudawati agar tetap berani mengukir masa depannya setelah selesai melaksanakan studinya.

Hal itu disampaikan Gubernur saat menghadiri acara wisuda mahasiswa Universitas Cordova di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Minggu (06/10) 2019.

Gubernur mengutip sebuah cerita motivasi, tentang keberanian seorang yang mengukir cerita hidupnya walaupun dikelilingi oleh berbagai masalah yang berbahaya.

“Para wisudawan dan wisudawati Universitas Cordova harus memiliki keberanian, dan Alhamdulillah keberanian tersebut sudah terlihat dari kehadiran para wisudawan dan wisudawati saat ini,” kata gubernur.

Ia mengungkapkan, perjuangan panjang para wisudawan dan wisudawati, akhirnya berbuah manis pada hari ini. Satu kutipan sederhana yang sering dikatakan orang yaitu perjalanan panjang, memang selalu harus dimulai, dengan langkah pertama.

”Alhamdulillah dengan langkah pertama dan keberanian yang luar biasa, akhirnya semua dapat diwisuda pada hari ini. Kita harus memiliki keberanian menulis cerita dan kesimpulan hidup kita sendiri, karena jika tidak, kesimpulan hidup kita akan ditulis oleh orang lain,” terangnya.

Gubernur Bang Zul menuturkan, ia yakin Universitas Cordova dapat menjadi universitas yang luar biasa dan dapat bersaing dengan universitas-universitas lainnya.

“Adik-adik harus meyakini betul dunia kita sudah dunia berbeda, tidak lagi melihat kampus di mana, tapi pada kemampuan adik-adik untuk menciptakan peluang dan menulis cerita hidupnya sendiri,” tutup Bang Zul.

Rektor Universitas Cordova, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, MM., mengungkapkan rasa terimakasihnya atas kedatangan Gubernur NTB pada acara wisuda tahun 2019 ini.

“Terimakasih kami ucapkan atas kedatangannya pak Gubernur. Ini adalah bukti perhatiannya terhadap pendidikan di NTB ini,” terangnya.

Turut hadir dalam acara ini, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat dan Kasub Bag. TU dan BMN LLDIKTI Wilayah VIII Dra. Putu Anggraeni Sri Adnyani.

AYA/HmsNTB

Proses pemulangan pengungsi asal NTB ini juga merupakan peran penting dari Yonif 751 Sentani

MATARAM.lombokjournal.com — Pagi ini,  Minggu (06/10) 2019 Pukul 07.45 Rombongan Pengungsi asal NTB tujuan Bima dipulangkan,  menggunakan pesawat komersil Lion JT 795.

Rombongan besar pada pemulangan Pengungsi ke NTB kali ini berjumlah 50 orang, seluruhnya berasal dari Kabupaten Bima.

Proses pemulangan para pengungsi ini terbilang lancar karena perhatian yang begitu besar dari Pemerintah Kabupaten Bima, Pemerintah Provinsi NTB, dan seluruh  elemen masyarakat Bima di Jayapura.

Dan yang tidak kalah perannya ketika proses mengurus tiket, boarding pass, bagasi, hingga memastikan pengungsi masuk pesawat dengan barang bawaannya adalah para petugas di Bandara, yaitu Iksan, Yusman, dan Iwan.

Mereka adalah putra-putra NTB yang ditugaskan oleh kesatuannya di Bandara Sentani. Alhamdulillah mereka hadir dan bertugas untuk NTB walaupun tidak di Wilayah NTB.

Karena disaat yang sama dengan penerbangan yang sama, ada rombongan Pengungsi dari provinsi lain, sekitar 20 orang yang ketinggalan Pesawat hanya karena kelalaian saat check in, padahal sudah lebih awal berada di Bandara.

Kemudahan dan kelancaran proses pemulangan pengungsi asal NTB ini juga merupakan peran penting dari Yonif 751 Sentani, yang mengerahkan sejumlah armada pengangkutan Pengungsi dari Posko ke Bandara.

Begitu pula peran personil Yonif 751, Muhammad Nur dan Muhammad Sidik, putra-putra NTB yang memiliki jiwa-jiwa sosial, penuh kerelaan dalam mengurus Pengungsi,  mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dengan Tim dari Dinas Sosial Provinsi NTB dan dari Dinas Sosial Kabupaten Bima.

AYA/HmsNTB

Kota Mataram ditunjuk sebagai kota ke tiga untuk melakukan gerakan nasional pilah sampah

MATARAM.lombokjournal.com – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd mengikuti agenda Gerakan Nasional Pilah Sampah dari Rumah yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Monumen Bumi Gora Jalan Udayana Mataram, Minggu (06/10)) 2019.

Wakil Gubernur didampingi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB dan sejumlah Kepala OPD baik lingkup Setda NTB dan Pemerintah Kota Mataram, melakukan kegiatan bersih-bersih (clean up) di sepanjang jalan Udayana.

Tidak ketinggalan juga ormas, pelajar serta masyarakat umum ikut melakukan kegiatan clean up.

Dikatakan wagub, Provinsi NTB merupakan tempat indah yang selalu dikunjungi oleh wisatawan. Ia mengajak masyarakat untuk pandai dalam menjaga kebersihan lingkungan, termasuk dalam hal memilah sampah yang dimulai dari rumah.

Wagub mengatakan, kunci keberhasilan program NTB Zero Waste adalah kesungguhan, tekad dan kesadaran dari masyarakat dalam hal menjaga kebersihan.

“Tempat kita ini indah, tapi kalau kita lengah keindahan itu akan sirna, akan hilang, di antaranya adalah kalau kita tidak peduli dengan sampah,” tegas Ummi Rohmi sapaan akrabnya.

Ummi Rohmi menyinggung terkait kebersihan laut dan sungai yang ada di NTB dari sampah plastik. Ini mengakibatkan manusia terpapar mikroplastik dari ikan yang dikonsumsi.

Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab dan kebutuhan seluruh masyarakat.

“Kebutuhan kita untuk NTB ini agar tetap indah, semakin asri dan lestari, itu kebutuhan kita semua,” sambungnya.

Ummi Rohmi berharap anak-anak muda NTB dapat menjadi pionir dan garda terdepan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia minta masyarakat pandai dalam mengelola sampah agar menjadi sumber daya dan hal yang bermanfaat.

“Kita tunjukan pada Indonesia, bahwa NTB ini bisa pilah sampah dari rumah, kelola sampah dengan baik, mengubah sampah yang dulunya musibah menjadi sumber daya,” pungkas Wagub.

Dirjen PSLB3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rossa Vivien Ratnawati mengungkapkan, Kota Mataram ditunjuk sebagai kota ke tiga untuk melakukan gerakan nasional pilah sampah.

Vivien menyampaikan, tiap harinya, per orang dapat menghasilkan sampah sekitar 0,7 kg. Jadi, dalam satu tahun sampah di Indonesia terdapat sekitar 65,8 juta ton.

NTB yang merupakan daerah wisata diharapkan agar terus dapat menjaga kebersihan daerahnya.

“Kenapa kami memilih NTB?  Karena kami melihat bapak Gubernur dan ibu Wagub sudah luar biasa gerakannya. Tapi mereka tidak akan bisa bekerja jika masyarakatnya tidak memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan,” ungkapnya.

BACA JUGA ; Peringati Hari Kesehatan Lingkungan, Wagub Ajak Sukseskan Zero Waste

Vivien pun mengajak seluruh  masyarakat untuk terus bekerja sama dan bersinergi dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Ia mengucapkan terima kasih kepada masyarakat NTB khususnya Kota Mataram yang antusias dalam gerakan nasional pilah sampah.

AYA/HmsNTB

Pemkot Mataram akan menetapkan regulasi untuk mendukung program Zero Waste, bila masyarakat tidak memilah sampah sendiri, Bank Sampah atau TPA tidak akan menerimanya

MATARAM.lombokjournal.co — Mewujudkan lingkungan bebas sampah tidak bisa dilakukan apabila Pemprov NTB bekerja sendiri. Seluruh masyarakat diharapkan ikut serta dengan dimulai dari memilah sampah dari rumah masing-masing.

Ajakan itu kebali disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di tengah  acara Inspiratif Expo untuk  memperingati Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia di Car Free Day Jalan Udayana, Mataram Minggu (06/10) 2019.

Acara ini bertema ‘Antisipasi perubahan iklim dalam mendukung program Zero Waste  menuju masyarakat NTB sehat’ ini untuk mengkampanyekan ajakan menjaga lingkungan dimulai dengan memilah sampah dari diri sendiri.

Dengan memilah sampah antara sampah organik dan non organik dari rumah, sangat membantu pekerjaan Bank Sampah. Di Bank Sampah, sampah yang terkumpul akan dikelola menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

“Apabila kita pandai dalam memanfaatkam sampah, mulai dari memilah, mendaur ulang, ataupun mengolahnya, itu menjadi suatu yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk membantu bumi dalam mengatasi sampah, tapi juga dapat menghasilkan barang yang bernilai ekonomis,” ungkap Wagub saat memberikan sambutan.

Umi Rohmi juga mengatakan,   tahun 2020 mendatang Pemkot Mataram akan menetapkan regulasi untuk mendukung program Zero Waste.

BACA JUGA ; Wagub Minta Pilah Sampah Mulai Dari Rumah

Salah satu ketentuannya yaitu apabila masyarakat tidak memilah sampah sendiri, maka Bank Sampah ataupun TPA tidak akan menerimanya.

“Karena itulah, 2 hingga 3 bulan ke depan ini kita maksimalkan kepada seluruh masyarakat Kota Mataram untuk mengkampanyekan pemilahan sampah,” katanya.

AYA

Perlu adanya kolaborasi pendampingan dan pengembangan kapasitas personal tenaga kerja migran

TANJUNG.lombokjournal.com — Launching Crisis Center Desa Rempek, Kecamatan Gangga, KLU digelar oleh Perkumpulan Panca Karsa (PPK), di Lesehan Sasak Narmada, Sabtu (05/10) 2019.

PPK merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam pendampingan dan peningkatan kapasitas tenaga migran bekerja sama dengan AWO Internasional Jerman.

Crisis center dimaksudkan untuk memastikan perlindungan calon pekerja migran (CPM) pra keberangkatan dan pasca kembali dari negara tujuan.

Hal ini penting guna memastikan mereka mendapatkan hak-haknya selaku warga negara. Mewujudkan tujuan itu, perlu adanya kolaborasi pendampingan dan pengembangan kapasitas personal tenaga kerja migran.

Launching Crisis Center dibuka Bupati Lombok Utara, yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Setda KLU Kawit Sasmita, SH,

Hadir dalam acara tersebut, Kepala OPD, Camat Lingkup Pemda KLU, Pemdes, Kelompok Peduli Migran dari 5 desa binaan PPK, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Keberadaan Crisis Center di 5 (lima) desa sasaran program, dapat tersosialisasikan kepada stakeholder baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan tingkat desa.

Selain itu, diharapkan dapat terjalin kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder bidang ketenagakerjaan luar negeri dan PPK sebagai pemrakarsa program di KLU.

Bupati Lombok Utara melalui Asisten I Setda KLU Kawit Sasmita, SH menyampaikan partisipasi pekerja migran beserta kompleksitas problematikanya bagi pekerja migran asal Lombok Utara memang cukup besar.

Pergi ke luar negeri dengan tujuan meningkatkan ekonomi keluarga. Namun, pihaknya mengakui memang dari sekian banyak pekerja migran yang pergi di antaranya ada yang menghadapi berbagai permasalahan.

Apalagi melihat tren yang mulai berubah, dulu tenaga kerja migran banyak yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, tapi sekarang menuntut mereka harus punya keahlian khusus untuk bisa bekerja di luar negeri.

Kenyataan ini menuntut Pemda KLU dan stakeholder terkait meningkatkan kualitas tenaga kerja yang hendak berangkat perlu memiliki keahlian khusus.

“Keberadaan Crisis Center ini nanti akan membantu para calon pekerja migran. Harus memfasilitasi mereka dengan sebaik-baiknya. Supaya tidak ada lagi tenaga migran ini yang kita tidak tahu keberadaannya seperti masalah tenaga migran beberapa tahun yang lalu. Ini yang menjadi harapan kami,” kata Bupati Najmul.

Kadis Tenaga Kerja PMPTSP KLU melalui Kasi Penempatan Rahadianto kepada awak media menegaskan, apa yang dikatakan Asisten Pemerintahan tersebut hingga saat ini diakuinya memang belum diteliti sampai ke lapangan.

Pihaknya mengklaim bahwa secara kasat mata berkurangnya jumlah tenaga kerja keluar negeri lantaran tersedianya pekerjaan di dalam daerah.

Ditanya terkait jumlah warga KLU yang masih bekerja di luar negeri, Rahadianto menambahkan, meski pihaknya belum mengetahui secara pasti, tetapi diperkirakan sekitar 100 orang untuk tahun 2019. S

Di tahun-tahun sebelumnya jumlahnya mencapai hampir 1.000 orang.

“Perkiraan kami tahun ini ada sekitar 100 orang. Pada tahun lalu hampir 1000 orang. Ini kan penurunan yang drastis,” kata Rahadianto.

Ketua PPK NTB Zahratun, SH di hadapan hadirin menjelaskan,  secara faktual Crisis Center telah terbentuk di empat desa di KLU, yaitu di Desa Sambik Bangkol, Tegal Maja, Medana dan Desa Rempek.

“Sebenarnya Crisis Center ini sudah terbentuk di empat desa. Di Desa Rempek baru bisa terbentuk tahun ini, sehingga kami perlu mensosialisasikan apa yang sudah ada di desa yang menjadi program kami,” terang Zahratun.

Merunut sejarahnya, Perkumpulan Panca Karsa telah terbentuk sejak tahun 1988 yang diinisiasi oleh pekerja sosial. Sejak itu pula ia sudah terjun bekerja di PPK tetapi di daerah lain. Menurutnya, suatu kebanggaan tersendiri bagi pendiri karena pada akhirnya Panca Karsa bisa terbentuk di Kabupaten Lombok Utara.

“Program paling utama dari lembaga kami adalah meningkatkan kapasitas mantan pekerja migran dan keluarga, meningkatkan kesejahteraan mereka dan memastikan adanya perlindungan pekerja migran dari sebelum pergi dan setelah mereka pulang,” bebernya.

sta/humaspro